Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku sudah 13 tahun tidak punya Istri, Ia mengaku hanya memiliki 3 pacar yang diklaim diperlakukan baik.

Mulanya, Pigai mengaku selalu memilih sosok yang terbaik di kementeriannya untuk menduduki jabatan tertentu. Ia mengklaim tak pernah memilih orang berdasarkan kedekatan.

"Saya pelajari rekam jejaknya saya pelajari juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama yang etika moralitas integritas dan anti korupsi," kata Pigai saat acara Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Manajerial Kementerian HAM dikutip Youtube kanal resmi KemenHAM, Kamis (2/1).

Ia menegaskan pejabat Kementerian HAM dilarang untuk berjudi secara daring atau langsung. Pigai mengancam akan mencopot pejabat yang berjudi.

"Judi online plus judi offline tidak boleh kalau ada yang main judi online out copot," ujar dia.

Kemudian, Pigai menyebut pejabat dan insan lawan jenis di Kementerian HAM tidak boleh "main mata". Ia tak menjelaskan "main mata" yang dimaksud.

Setelah itu, Pigai menyebut dirinya sudah 13 tahun tidak memiliki Istri dan mengaku memiliki 3 pacar yang diperlakukan dengan baik.

Perlakuan baik itu, kata dia, terbukti dengan tidak adanya teror atau permasalahan di media sosial kepada dirinya. Padahal, Pigai mengklaim seluruh media sosial dirinya terbuka.

"Enggak boleh main mata antar pasangan laki-laki perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. 3 bos, saya 3 aja, saya enggak pernah macam-macam," tutur dia.

"Instagram terbuka, twitter terbuka, facebook terbuka, WA terbuka teror saya enggak ada karena memang kita baik. Enggak boleh (main mata) kalau ketahuan saya copot," sambungnya.

Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyidangkan perkara hasil perselisihan (PHP) Pilkada 2024. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta semua pihak menghormati apa pun putusan MK nanti.

"Apapun putusan Mahkamah harus dihormati, harus kita patuhi karena memang putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Yusril mengatakan pemerintah tidak dapat ikut campur dalam proses gugatan PHP. Meski begitu, kata dia, pihaknya akan mengakomodir jika MK memerlukan keterangan dari pemerintah daerah.

"Kalau pun ada, nanti kami juga akan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang lain supaya Mahkamah dapat mengambil putusan yang sebaik-baiknya," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan pihaknya akan mendengarkan hal-hal yang didalilkan oleh para pemohon. Termasuk, kata dia, adanya kemungkinan anggapan pemerintah berpihak atau ikut melakukan pelanggaran.

"Tentu itu menjadi concern dari pemerintah dan kita akan mendengar apa argumentasi yang disampaikan di persidangan, dan dalam hal ini kan Bawaslu akan dimintai juga keterangan dan juga gakkumdu juga akan dimintai keterangan," ujarnya.

"Jadi kalau pihak itu memohon ada pelanggaran TSM misalnya ya silakan dia dalilkan. Tapi MK juga akan meminta keterangan secara adil dan berimbang pada semua pihak yang terlibat dalam proses ini," sambung dia.

Yusril mengatakan pemerintah akan menerima apapun keputusan MK. Yusril juga meminta agar para pihak lainnya untuk menerima putusan nanti.

"Kalau sekiranya Mahkamah mengatakan memang ada pelanggaran TSM ya kita terima itu, dan silahkan dilakukan apa putusan Mahkamah sendiri, kalau Mahkamah mengatakan diadakan pilkada ulang di beberapa tempat atau beberapa TPS, ya kita menerima putusan itu dan sekaligus juga melakukan koreksi," tuturnya.

(amw/zap)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan narapidana yang memenuhi kriteria amnesti dari Presiden Prabowo Subianto akan mengikuti pendidikan HAM terlebih dahulu.

Langkah ini, kata dia, bertujuan membangun kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus mengubah pola pikir narapidana dari kecenderungan kriminal menuju perspektif humanis.

“Pelatihan mereka terkait nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian. Yang paling penting perubahan mindset. Mindset kriminal menjadi mindset human,” ujar Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/1/2025).

Pigai mengatakan, program pendidikan HAM menjadi salah satu prioritas Kementerian HAM pada 2025. Narapidana diusulkan amnesti akan melalui tahap inventarisasi dan pelatihan sebelum proses tersebut dilanjutkan.

Dia menjelaskan langkah ini sudah mulai dilaksanakan, dengan tim kementerian mendatangi lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pendataan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengangkat wacana amnesti bagi sekitar 44 ribu narapidana dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan amnesti ini diberikan kepada narapidana kasus penggunaan narkotika, penderita penyakit berkepanjangan, individu dengan gangguan kejiwaan, serta mereka yang terkait kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penghinaan kepala negara, atau aksi bersenjata di Papua.

Kebijakan ini dilandasi semangat kemanusiaan, rekonsiliasi, dan upaya mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memproyeksikan sekitar 44 ribu narapidana memenuhi kriteria amnesti. Usulan tersebut akan diajukan ke DPR untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menuturkan pihaknya masih melakukan pendataan narapidana yang memenuhi kriteria amnesti sekaligus menyusun pertimbangan hukum terkait.

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyampaikan pesan tegas kepada para pegawai Kementerian HAM untuk menjauhi praktik judi dan perselingkuhan. Pigai menekankan pentingnya integritas moral sebagai bagian dari menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Saya sudah keluarkan (aturan sesuai) Instruksi Presiden, tidak boleh main judi online, judi offline. Kalau ada yang main judi online, out, copot. Nggak boleh main mata antar pasangan," ujar Pigai dalam sambutannya pada acara pengangkatan pejabat Kementerian HAM, , Selasa 31 Desember 2024.

Pigai juga berbagi kisah pribadinya, menyebut dirinya sudah 13 tahun belum menikah dan hanya menjalin hubungan dengan tiga orang selama periode tersebut.
Baca juga: Pasangan Selingkuh? Ini Langkah Bijak yang Harus Dilakukan

"Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos, saya tiga aja saya nggak pernah macem-macem. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, nggak ada yang teror saya. Karena memang kita baik," katanya.

Belakangan, Pigai kembali menegaskan dirinya memang tidak memiliki istri dalam belasan tahun ini. Namun dia memiliki tiga pacar selama periode tersebut.

"Saya tidak punya Istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun," ujar Pigai, Kamis 2 Januari 2025.

Perselingkuhan Sumber KKN

Menurut Pigai, salah satu akar masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah perselingkuhan yang melibatkan pegawai pemerintah maupun swasta. Ia menilai hubungan gelap tersebut sering kali mendorong perilaku korupsi demi memenuhi gaya hidup mewah atau tuntutan pasangan.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi, dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," jelas Pigai.

Ia juga mengingatkan bahwa praktik ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengganggu moral institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pigai menekankan bahwa Kementerian HAM harus menjadi contoh dalam menjaga integritas dan moralitas.

"Kita benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," tegasnya.

Pesan Pigai ini mendapat perhatian luas, terutama karena pendekatan personal yang ia gunakan untuk menekankan pentingnya kejujuran dan moralitas di lingkungan kerja. Ia menambahkan bahwa kejujuran menjadi syarat utama untuk membangun lembaga yang profesional.

"Nggak boleh (main mata). Kalau ketahuan, saya copot," tegasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jogja -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkap cuma punya tiga pacar selama 13 tahun terakhir. Pigai pun mengingatkan jajaran pegawai Kementerian HAM tak berselingkuh dari pasangannya.

Hal itu disampaikan Pigai saat pidato pengangkatan pejabat KemenHAM. Dia meminta pegawainya menjauhi judi dan selingkuh.

"Saya sudah keluarkan (aturan sesuai) Instruksi Presiden, tidak boleh main judi online, judi online, plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi online, out, copot. Nggak boleh main mata antarpasangan," ujarnya dalam sambutan pengangkatan pejabat di Kementerian HAM, Selasa (31/12/2024), seperti dilansir detikNews.

Dia lalu mengatakan selama 13 tahun belum menikah. Dia hanya memiliki tiga pacar selama itu. Namun, tak pernah ada masalah antara dirinya dan pacar atau mantan pacar tersebut.

"Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos, saya tiga aja saya nggak pernah macem-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, nggak ada yang teror saya. Karena memang kita baik," ujarnya.

"Nggak boleh (main mata). Kalau ketahuan saya copot. Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukkan kejujuran kepada kalian, saya akan angkat kalian semua," katanya.

Saat dimintai konfirmasi, Pigai membenarkan pernyataannya itu. Dia mengaku tidak punya istri dan hanya pacaran selama tiga kali.

"Saya tidak punya istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun," kata Pigai saat dihubungi Kamis (2/1/2025).

Pigai menyebut hal tu dia sampaikan karena sumber terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan. Baik di pemerintahan maupun swasta.

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," tutur dia.

Pigai menyebut perselingkuhan antarpegawai bakal memberikan dampak negatif baik bagi moral maupun mental. Menurutnya, perselingkuhan bisa membuat seseorang terpaksa terlibat korupsi untuk mendapat uang lebih.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," ucapnya.

"Kita benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," ujar Pigai.

(ams/apl)

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pegawai Kementerian HAM tak menyelingkuhi pasangannya. Dia pun bercerita 13 tahun tak menikah dan hanya tiga kali pacaran.

Dalam sambutan acara pengangkatan pejabat Kemen HAM, Pigai meminta pegawainya menjauhi judi dan main mata atau selingkuh.

"Saya sudah keluarkan (aturan sesuai) Instruksi Presiden, tidak boleh main judi online, judi online, plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi online, out, copot. Nggak boleh main mata antarpasangan," ujarnya dalam sambutan pengangkatan pejabat di Kementerian HAM, Selasa (31/12/2024).

Dia pun menyebut selama 13 tahun belum menikah. Dia hanya memiliki tiga pacar selama itu. Namun, tak pernah ada masalah antara dirinya dan pacar atau mantan pacar tersebut.

"Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos, saya tiga aja saya nggak pernah macem-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, nggak ada yang teror saya. Karena memang kita baik," ujarnya.

"Nggak boleh (main mata). Kalau ketahuan saya copot. Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukkan kejujuran kepada kalian, saya akan angkat kalian semua," katanya.

Saat dihubungi, Pigai membenarkan dia tidak punya istri dan hanya pacaran selama tiga kali. "Saya tidak punya istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun," kata Pigai saat dihubungi Kamis (2/1/2025).

Pigai menjelaskan salah satu sumber terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan. Baik di pemerintah maupun swasta.

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," kata Pigai.

Pigai menjelaskan perselingkuhan antarpegawai akan menimbulkan kerusakan, baik moral maupun mental. Menurutnya, karena perselingkuhan, seseorang terpaksa terlibat korupsi untuk mendapatkan uang lebih.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," ucapnya.

"Kita benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," katanya.

Lihat juga Video Perkenalan Diri Pigai di DPR: Saya Dulu Tukang Parkir, Sekarang Menteri

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore :

(aik/dhn)

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku tak punya istri atau tak menikah selama 13 tahun. Selama rentang waktu itu, dia hanya pacaran tiga kali.

Hal tersebut diungkapkan Pigai dalam pidatonya dalam prosesi pengangkatan pejabat Kementerian HAM, Selasa (31/12/2024). Awalnya dia meminta para pejabat untuk menghindari selingkuh dan judi.

"Saya sudah keluarkan (aturan sesuai) Instruksi Presiden, tidak boleh main judi online, judi online, plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi online, out, copot. Nggak boleh main mata antarpasangan," ujarnya dalam video yang beredar dan viral itu, dikutip dari detikNews.

Dia pun menyebut selama 13 tahun belum menikah. Dia hanya memiliki tiga pacar selama itu. Namun, tak pernah ada masalah antara dirinya dan pacar atau mantan pacar tersebut.

"Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos, saya tiga aja saya nggak pernah macem-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, nggak ada yang teror saya. Karena memang kita baik," ujarnya.

"Nggak boleh (main mata). Kalau ketahuan saya copot. Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukkan kejujuran kepada kalian, saya akan angkat kalian semua," katanya.

Saat dihubungi, Pigai membenarkan dia tidak punya istri dan hanya pacaran selama tiga kali. "Saya tidak punya istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun," kata Pigai, Kamis (2/1/2025).

Pigai menjelaskan salah satu sumber terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan. Baik di pemerintah maupun swasta.

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," kata Pigai.

Pigai menjelaskan perselingkuhan antarpegawai akan menimbulkan kerusakan, baik moral maupun mental. Menurutnya, karena perselingkuhan, seseorang terpaksa terlibat korupsi untuk mendapatkan uang lebih.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," ucapnya.

"Kami benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," katanya.

(dpw/gsp)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2024 harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh pihak. Sedianya, sidang perdana PHP Pilkada 2024, akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 8 Januari 2025.

Yusril menyampaikan, Pemerintah menghargai dan menghormati segala putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap semua perkara. Yusril menilai, MK memiliki peran penting pada 2025 lantaran menangani PHP Pilkada 2024.

"Berharap di tahun yang sekarang ini, tahun 2025 Mahkamah akan terus memiliki peran pentingnya sebagai penjaga pengawal konstitusi sesuai dengan amanat di tahun 1945 dan amanat dari undang-undang di Mahkamah Konstitusi sendiri," kata Yusril.

Yusril menegaskan, pemerintah bakal meningkatkan peran untuk hadir ke MK yang menangani perkara pengujian terhadap Undang-Undang (UU). "Sudah beberapa kali kami bicarakan internal pemerintah agar pemerintah juga lebih fokus, lebih mempunyai perhatian yang tinggi terhadap setiap pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi," tutur Yusril.

Yusril berharap, MK bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Menurut Yusril, Pemerintah akan berkoordinasi dengan DPR yang juga kerap dipanggil oleh MK dalam proses pengujian UU.

"Hal terhadap perkara-perkara lain seperti perkara sengketa hasil pilkada yang kita ikuti dengan bersama karena pemerintah tidak terlibat secara langsung dalam proses ini, dan sangat sedikit sekali perkara mengenai sengketa kewenangan," kata Yusril.

"Apa pun putusan Mahkamah harus dihormati, harus kita patuhi karena memang putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding," tegas Yusril.

IDXChannel - Pemerintah sedang mengkaji pemberian grasi dan amensti untuk narapidana Jamaah Islamiyah (JI).

Langkah itu dilakulan setelah JI resmi membubarkan diri di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12/2024). Yusril pun mengaku bersyukur JI telah kembali kepangkuan NKRI.

"Merasa bersyukur bahwa seluruh komponen bangsa bersatu sehingga kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah dengan NKRI terdapat diakhiri dengan cara yang baik dan damai," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Yusril menambahkan, Pemerintah saat ini masih mengkaji pemberian grasi dan amnesti bahi narapidana JI. Dia pun mengaku telah mendapat jumlah narapidana JI.

"Yang kami telah, apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden ataukah kemungkinan juga mereka itu nanti akan mendapatkan amnesti dari presiden sedang kami bahas," kata Yusril.

"Dan kalau mengajukan amnesti kan tentu harus meminta pertimbangan dari DPR dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk dilakukan abolisi apabila sedang dalam proses sebelum ada keputusan final dari pengadilan," kata dia.

Terlepas dari itu, Yusril menyampaikan, Pemerintah menyambut gembira atas deklrasi pembubaran JI. Dia mengajak seluruh pihak untuk dapat membangun kehidupan keagamaan yang damai, toleran dan bersahabat.

"Dan tidak lagi menganggap pemerintah Republik Indonesia ini sebagai satu negara yang bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam dan kita berpeyakinan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UD45," kata Yusril.

Sebelumnya, Jamaah Islamiyah (JI) melakukan deklarasi pembubaran dan Ikrar Setia Eks Anggota kepada NKRI. Deklarasi tersebut digelar di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, deklarasi pembubaran dan sumpah setia ini tidak lepas dari pendekatan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bandung -

Terdakwa kasus pemalsuan surat, Dodi Rustandi Muller, meninggal dunia pada Selasa (24/12/2024). Ia wafat di Rutan Kebonwaru Bandung karena mengalami serangan jantung.

Setelah meninggal, Kejati Jawa Barat (Jabar) memberikan keterangan soal status hukum Dodi Rustandi Muller. Kejati memastikan status hukumnya sebagai terdakwa akan digugurkan.

"Status hukumnya sebagai terdakwa nanti akan digugurkan," kata Kasipenkum Kejati Jawa Barat Sri Nurcahyawijaya, Kamis (2/1/2025).

Dodi Rustandi Muller sudah dimakamkan di wilayah Rancaekek, Kabupaten Bandung pada Rabu (25/12/2024). Cahya mengungkap, nantinya, surat keterangan kematian Dodi akan dikirim ke Mahkamah Agung (MA) untuk kebutuhan proses administrasi.

"Surat keterangan kematian akan dikirim ke Majelis Hakim Mahkamah Agung guna proses hukum terhadap almarhum dihentikan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Bandung telah memvonis Dodi Rustandi Muller dan saudaranya, Heri Hermawan Muller selama 3 tahun 6 bulan dalam kasus pemalsuan surat sengketa tanah Dago Elos. Keduanya kemudian sempat melawan dengan mengajukan banding, tapi ditolak Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.

Kini, duo Muller bersaudara itu sedang menempuh upaya hukum lain dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Jogi Nainggolan mengatakan, proses hukum atas upaya itu hingga sekarang masih berjalan.

(ral/iqk)

Jakarta -

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah mendapatkan jumlah dan identitas para narapidana mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI). Yusril juga menambahkan pihaknya saat ini sedang mengkaji kemungkinan mendorong para mantan anggota JI tersebut untuk mengajukan grasi kepada presiden.

"Pemerintah sedang mengkaji dari nama-nama dan saya sudah mendapatkan jumlah yang pasti berapa sebenarnya jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus terorisme atau kasus-kasus lain yang melibatkan anggota Jemaah Islamiyah yang kami telaah, apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden," kata Yusril di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Selain itu, kata Yusri, pihaknya tengah membahas kemungkinan pemberian amnesti kepada para narapidana tersebut. Yusril menuturkan pemerintah pun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya abolisi.

"Kalau mengajukan amnesti kan tentu harus meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk dilakukan abolisi apabila sedang dalam proses sebelum ada keputusan final dari pengadilan," ujarnya.

Meski begitu, Yusril menyampaikan rasa syukur atas bersatunya seluruh komponen bangsa. Yusril mengatakan pemerintah menyambut baik deklarasi pembubaran JI dan ikrar setia mantan anggota JI kepada NKRI.

"Pemerintah menyambut gembira pembubaran Jemaah Islamiyah dan mari kita membangun satu kehidupan keagamaan yang damai dan toleran dan bersahabat dan tidak lagi menganggap pemerintah Republik Indonesia ini sebagai satu negara yang bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam dan kita berkeyakinan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ucap Yusril.

"Itu telah menampung atau menerima atau mentransformasikan dari prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara dan kita terima ini sebagai suatu rumusan yang disepakati bersama Pancasila," sambung dia.

Eks Anggota JI Deklarasi Pembubaran

Pada akhir Desember 2024 lalu, ribuan mantan anggota Jemaah Islamiyah dari Solo Raya, Kedu Raya dan Semarang mendeklarasikan pembubaran Jemaah Islamiyah serta kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebanyak 1.400 eks anggota JI itu berkumpul di convention hall Terminal Tirtonadi, Solo.

Dalam deklarasi ini juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Plt Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito. Hadir juga Kepala Datasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri atau Densus 88 Irjen. Pol. Sentot Prasetyo, Kepala BNPT, Irjen Pol Eddy Hartono, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Dalam kesempatan itu, Sentot mengatakan deklarasi juga diikuti bersama 7.000 peserta dari 34 daerah lainnya.

"Dengan penuh ketulusan mereka kini menyadari bahwa perjuangan yang sebenarnya bukanlah untuk melawan negara, tetapi justru untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara," katanya di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Sabtu (21/12/2024).

"Hari ini telah hadir lebih kurang 1.400 perwakilan saudara kita dari mantan anggota Jemaah Islamiyah. Ada juga yang hadir secara daring dengan peserta kurang lebih 7000 peserta dari34daerah," tambah Sentot.

Dia menegaskan bahwa Jemaah Islamiyah tidak dibubarkan oleh pemerintah. Melainkan, pembubaran organisasi yang terlarang itu karena kemauan sendiri.

"Jemaah Islamiyah tidak dibubarkan oleh pemerintah atau pihak kepolisian, melainkan membubarkan diri atas keputusan internal mereka sendiri. Keputusan ini (pembubaran) bukan hasil tekanan atau paksaan, melainkan berdasarkan kajian mendalam serta refleksi panjang, yang dilakukan tokohnya," jelasnya.

Simak juga Video 'Yusril: RI Tak Beri Grasi Mary Jane, Tapi Sepakat Pulangkan ke Filipina':

[Gambas:Video 20detik]

(amw/knv)

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) mencatat, bantuan hukum kepada warga kurang mampu sepanjang 2024 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023 bantuan hukum gratis diberikan kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 302. Sementara pada tahun 2024 meningkatkan menjadi 375.

Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, yang juga Kakanwil Kemenkumham Malut sebelumnya, Andi Taletting Langi di Ternate, Kamis, dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa pemberian bantuan hukum gratis merupakan upaya negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM.

"Kanwil Kemenkumham Malut bekerja sama dengan 9 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi, dan tersebar pada kabupaten/kota di Malut dalam upaya memberikan bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu," ujar Andi Taletting Langi.

Adapun dari sebanyak 375 permohonan bantuan hukum gratis, 272 merupakan litigasi, dan 103 non litigasi. Sementara itu, berdasarkan hasil capaian percepatan perjanjian kinerja tahun 2024, Kanwil Kemenkumham Malut telah 100 persen melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada 9 OBH di Malut.

"Kita terus mendorong agar bantuan hukum gratis ini dapat terus ditingkatkan kedepannya," terang Andi Taletting langi.

Kaitan dengan itu, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Anita Safitri dalam kesempatan sebelumnya menyampaikan bahwa untuk memudahkan pemberian bantuan hukum gratis, pihaknya membangun inovasi Si Perahu.

"Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum Kanwil Kemenkumham Malut, melalui WhatsApp di nomor 082214375003, scan barcode, atau mengakses link https://bit.ly/siperahu maka masyarakat dapat mengakses informasi dan permohonan, " katanya.