Kabupaten Bogor (ANTARA) - Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Jawa Barat untuk terus meningkatkan indeks reformasi hukum (IRH) yang saat ini berada di angka 99,82 atau AA kategori istimewa.

"Ini menunjukkan bahwa sinergi dan kolaborasi berjalan dengan sangat baik. Mudah-mudahan makin baik sinergi dan kolaborasi sehingga bisa makin mendukung demi kemajuan satu sama lainnya," kata Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri saat menerima kunjungan jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor di Kantor Bupati, Cibinong, Jawa Barat, Kamis.

Pada tahun 2025, kata dia, kedua institusi ini bersama Kementerian Hukum RI, Lembaga Penegak Hukum, serta Forkopimda Kabupaten Bogor akan terus memperkuat sinergi untuk meningkatkan prestasi tersebut, yakni penghargaan Indeks Reformasi Hukum Terbaik II Tingkat Nasional dari Kementerian Hukum.

Dalam kunjungan tersebut Pemkab Bogor dan Kejaksaan Negeri Bogor sepakat untuk saling bersinergi, berkolaborasi, dan mendukung pengawasan, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan betanggung jawab.

"Kita sepakat menegakkan aturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Bachril menyebutkan penilaian ini terhadap beberapa variabel dan indikator, yaitu tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi atau memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi.

Selain itu, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas. Penilaian kualitas reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, serta penataan database peraturan perundang-undangan.

Sinergi dan kolaborasi dengan Kejari Kabupaten Bogor ini, kata Bachril, juga pada penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, salah satunya pemberian bantuan hukum bagi jaksa pengacara negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara dan instansi pemerintah.

"Juga pemberian pertimbangan hukum bagi JPN untuk memberikan pendapat hukum," katanya.

Di samping itu, lanjut dia, juga kerja sama berkaitan sebagai mediator atau fasilitator ketika terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah daerah di bidang perdata dan tata usaha negara, serta kerja sama dalam peningkatan kompetensi teknis jajaran Pemkab Bogor dan kejari setempat.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Irwanuddin Tadjuddin berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun daerah ini yang lebih baik.

"Hari ini kami lakukan audiensi dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan kolaborasi dalam rangka membangun Kabupaten Bogor," ujar Irwanuddin.

BENGKAYANG, KOMPAS.com - Adut Prayoko (25) alias Andut, narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkayang, Kalimantan Barat, kabur pada Selasa (31/12/2024).

Hanya sehari menghirup udara "bebas" Andut kembali ditangkap. Pelariannya berakhir di warung kopi, Rabu (1/1/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bengkayang AKP Anuar Syarifudin mengatakan, Andut dilaporkan kabur dengan cara menjebol dinding tahanan, Selasa sore.

“Kami menangkap kembali Andut berdasarkan permintaan bantuan dari Rutan Bengkayang,” kata Anuar dalam keterangan tertulis, Kamis (2/1/2025).

Anuar menerangkan, setelah menerima informasi identitas pelaku, pihaknya menerjunkan tim pencarian dan berkoordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat.

“Akhirnya, pada hari Rabu, kamu mendapat informasi, bahwa pelaku kabur berada di sebuah warung kopi,” ujar Anuar.

Setelah ditangkap, lanjut Anuar, pihaknya menyerahkan pelaku Andut kepada Rutan Bengkayang untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Adut Prayoko alias Andut (25) merupakan warga binaan dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan dijerat Pasal 363 KUHP dengan hukuman 3 tahun penjara.

Selain itu, Andut merupakan residivis dalam kasus yang sama. Setidaknya Andut sudah tercatat 5 kali terjerat kasus hukum.

"Andut itu sudah termasuk residivis, sudah 5 kali di proses hukum, dan kali ini dia divonis 3 tahun penjara,” tutup Anuar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) buka suara menanggapi banyaknya aduan warga ke lembaganya.

Tercatat, MA menjadi lembaga yang paling banyak diadukan, dengan total 469 laporan sepanjang tahun 2024.

Juru Bicara MA, Yanto beralasan bahwa banyaknya aduan bisa jadi karena produk hukum yang dikeluarkannya adalah putusan kalah dan menang.

Pihak yang kalah akan merasa kecewa sehingga mengadukan permasalahan tersebut ke berbagai pihak.

"Pertama, kalau paling banyak diadukan produk MA itu kan kalah menang, iya toh? Yang kalah mesti ya bereaksi, kalau yang menang ya (akan menyatakan), 'Oh, bagus kan gitu'," kata Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Menurut Yanto, hal ini berbeda dengan produk hukum lembaga maupun institusi lain yang putusan finalnya tidak berbentuk status kalah dan menang.

"Karena kalau produk penegak hukum lain kan enggak kalah menang, ya. MA ini memutus, putusannya hasilnya kalah dan menang, kan gitu. Jadi ya karena putusannya kalah menang, bagi yang kalah mesti kecewa, kan begitu kan," tutur Yanto.

Lebih lanjut, ia pun merespons kritik Komisi III DPR RI yang menilai lembaganya sulit dihubungi.

Dia bilang, konteks ini perlu dilihat secara lebih luas.

Jika pihak yang dihubungi adalah hakim yang tengah menangani perkara, komunikasi memang akan terbatas.

"Ya siapa dulu (yang) dihubungi. Kalau yang dihubungi hakimnya yang menangani perkara tentu enggak bisa kan. Tapi kalau kedinasan, saya pikir enggak juga (sulit dihubungi). Kalau kedinasan saya yakin enggak, karena kan mitra kerja ya Komisi III itu," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR RI mencatatkan ada 469 aduan masyarakat terkait dengan proses penanganan hukum sepanjang tahun 2024.

Aduan terbanyak mengenai perkara di Mahkamah Agung (MA).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, aduan terbanyak terkait dengan proses hukum di pengadilan.

Pihaknya mengkategorikannya sebagai aduan terkait penanganan perkara di MA.

"Kami kategorikan sebagai pengaduan ke Mahkamah Agung, jumlah aduannya 149, presentasinya hampir sepertiga dari aduan yang masuk, itu 31,7 persen,” ujar Habiburokhman, Jumat (27/12/2024).

Pengaduan terkait MA didominasi oleh isu penanganan perkara, mafia peradilan, mafia pertanahan, serta profesionalisme pelayanan publik.

Tak cuma itu, ia mengkritik MA menjadi mitra kerja Komisi III yang paling kurang responsif dibandingkan lembaga lain.

Sebab, MA kerap tak merespons saat dikonfirmasi soal temuan permasalahan ataupun aduan masyarakat yang diterima Komisi III DPR RI.

“Kalau respons, ya terus terang memang paling susah respons. Saya sendiri hampir tidak pernah mendapatkan respons dari institusi di Mahkamah Agung,” kata Habiburokhman.

“Kadang-kadang kita mau cari informasi saja, kita sebagai penerima aspirasi masyarakat ingin nanya ke ketua pengadilan, kebetulan kita ada nomor HP-nya, ditolak,” ujar dia.

Politikus Gerindra itu menduga bahwa para hakim di pengadilan ataupun di MA mencoba untuk menjaga independensi.

Namun, Habiburokhman merasa sikap tersebut tidak tepat diterapkan kepada Komisi III DPR RI.

Sebab, dia dan jajarannya di Komisi III hanya berupaya meneruskan aspirasi masyarakat atas keluhan yang disampaikan.

“Karena kami ini kan menyalurkan aspirasi rakyat. Bukan perkara pribadi kami, bukan kami ingin intervensi, tapi apa yang kami dapat di sini kami sampaikan. Mungkin belum ada pemahaman yang sama,” kata Habiburokhman.

Pada akhirnya keberadaan BPBH tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat tidak mampu tetapi juga bagi mahasiswa

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Jawa Timur selama dua periode berturut-turut meraih akreditasi A yakni pada periode 2022-2024 dan 2025-2027.

"Alhamdulillah awal baru 2025 berkah kembali diterima oleh Fakultas Hukum Unej berdasarkan Keputusan Menteri Hukum NOMOR M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 pada tanggal 27 Desember 2024," kata Dekan Fakultas Hukum Unej Bayu Dwi Anggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Kamis.

Dalam keputusan menteri tersebut bahwa BPBH Fakultas Hukum Unej ditetapkan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi A untuk periode 2025-2027 dan akreditasi A merupakan tingkatan tertinggi pengakuan atas peran sekaligus reputasi OBH yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah.

"Capaian itu mempertahankan capaian sebelumnya yang juga mendapatkan akreditasi A untuk periode 2022 - 2024 sekaligus menempatkan BPBH Fakultas Hukum Unej sebagai satu-satunya OBH yang dikelola perguruan tinggi selama dua periode berturut-turut mendapatkan akreditasi A dari Kementerian Hukum," tuturnya.

Ia menjelaskan, capaian itu tentu diraih atas kerja keras dan gotong royong pengelola BPBH dengan dukungan pimpinan Fakultas Hukum Unej, paralegal, advokat mitra dan mahasiswa magang.

Selama periode tahun 2022-2024, lanjut dia, bantuan hukum yang diberikan oleh BPBH Fakultas Hukum Unej sebanyak 1.720 perkara dan rata-rata setiap tahun sebanyak 550 bantuan hukum gratis yang diberikan.

"Pada akhirnya keberadaan BPBH tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat tidak mampu tetapi juga bagi mahasiswa, mengingat mahasiswa Fakultas Hukum Unej terlibat dalam penanganan perkara sehingga berdampak pada peningkatan kemahiran hukumnya atau yang disebut sebagai pendidikan hukum klinis," katanya.

Melalui keterlibatan bersentuhan dengan perkara yang berdimensi kemanusiaan ini sekaligus berdampak mengasah kepekaan sosial sekaligus integritas mahasiswa yang bermanfaat saat mereka nantinya setelah lulus mengemban berbagai profesi hukum.

Atas capaian itu, Bayu menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat/para pencari keadilan yang senantiasa mempercayai BPBH Fakultas Hukum Unej dalam membantu menyelesaikan masalah hukumnya sekaligus terima kasih kepada para mitra kerja sama seperti Pengadilan Negeri yang senantiasa mendukung kerja-kerja kemanusiaan lembaga tersebut.

"Semoga capaian itu semakin meningkatkan reputasi Fakultas Hukum Unej sekaligus semakin menjadi penyemangat bagi segenap keluarga besar FH Unej untuk terus menebarkan manfaat bagi masyarakat utamanya para pencari keadilan," ujarnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Tahanan di penjara ini dapat kejutan pada malam tahun baru. Disebutkan ada menu khusus yang akan disajikan untuk perayaan tahun baru para narapidana.

Perayaan tahun baru menjadi yang paling ditunggu-tunggu dan selalu dirayakan dengan meriah. Tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk mereka yang hidup bebas bersama keluarga maupun orang terdekatnya.

Sementara, bagi seorang narapidana hari besar maupun hari biasa tak ada perbedaan yang signifikan. Hidup dalam kurungan di balik jeruji besi membuat mereka harus bertahan dalam keterbatasan.

Tetapi tak menutup kemungkinan jika pengelola penjara hendak memberikan sesuatu yang spesial. Bagaimanapun para narapidana adalah manusia biasa yang berhak merasa bahagia.

Sebuah penjara di Pulau Man hadirkan menu spesial tahun baru untuk para tahanan. Foto: IOM Today

Sebuah penjara di Pulau Man, pulau dependensi dari Britania Raya yang berada di Laut Irlandia, memberikan kejutan untuk para narapidana seperti dilaporkan Isle of Man Today (31/12). Menyambut hari pertama di 2025, ada menu khusus yang dihidangkan sebagai makanan untuk tahanan.

Menu sarapan sebagai pembuka tahun baru para narapidana disajikan bap sosis yang mirip burger maupun sereal yang dapat dinikmati sesuai pilihan. Kemudian untuk menu makan siangnya narapidana akan menerima olahan ayam dengan saus gravy.

Bahkan para tahanan yang merupakan vegetarian juga tidak lepas dari pertimbangan dengan menu khusus vegetarian yang sudah disesuaikan. Saat sudah selesai menyantap menu utama, ada menu penutup yang tak ketinggalan disajikan.

Menu penutupnya merupakan kue chocolate fudge yang lembut dan manis. Bagai hadiah yang hanya datang satu kali dalam setahun, pihak penjara juga menyiapkan camilan mirip afternoon tea.

Menunya ada ayam dengan saus gravy lengkap bersama kue chocolate fudge sebagai menu penutup. Foto: IOM Today

Ada camilan kecil atau yang biasa dikenal sebagai finger buffet untuk dinikmati dengan teh hangat di sore hari. Menutup hari pertama pada 2025, para narapidana juga dipersilahkan menyantap blueberry crumble muffin.

Menurut keterangan pihak penjara, makanan enak yang disajikan untuk tahanan merupakan bentuk apresiasi. Mereka yang tak bisa merayakan Natal dan tahun baru bersama keluarga bukan berarti takkan mendapatkan kehangatan di balik jeruji besi yang dingin.

Penyajian menu spesial ini bukan kali pertama dilakukan oleh Penjara Isle of Man. Melainkan pada perayaan Natal lalu juga ada hidangan spesial untuk memberikan kesempatan narapidana merasa bahagia.

Menu sarapannya berupa sereal dan bap sosis. Diikuti dengan menu makan siang dengan kalkun panggang yang disajikan bersama saus cranberry, bawang bombay, saus gravy, dan kentang panggang. Begitu pula pudding khusus Natal yang disajikan sebagai menu penutup.

Pada malam harinya pie berisi daging cincang akan diberikan sebagai menu penutup. Tak lupa, tahanan juga mendapat kartu kecil bertuliskan 'Selamat hari Natal!' yang menambah kesan hangat penyajian menu spesial tersebut.

(dfl/odi)

Berlin (ANTARA) - Jerman merayakan Tahun Baru di tengah tragedi dan kontroversi saat lima orang meninggal dunia dalam kecelakaan yang berkaitan dengan kembang api dan ratusan orang ditangkap di seluruh penjuru negeri, demikian dilaporkan media Jerman pada Rabu (1/1).

Kematian lima orang itu disebabkan oleh ledakan atau kesalahan penanganan kembang api, dengan beberapa insiden melibatkan petasan yang dibuat sendiri, diperoleh secara ilegal, atau digunakan secara tidak benar, menurut program Tagesschau dari lembaga siaran publik Jerman ARD.

Rumah sakit di seluruh Jerman melaporkan lonjakan kasus cedera akibat kembang api, dengan luka bakar, luka pada tangan dan wajah, serta kerusakan pendengaran menjadi kasus yang paling banyak ditemukan.

Di Berlin, pihak kepolisian menangkap sedikitnya 390 orang atas berbagai pelanggaran selama perayaan Tahun Baru. Selain itu, 15 petugas polisi dan seorang petugas pemadam kebakaran terluka, ungkap kantor berita Jerman Deutsche Presse-Agentur (dpa), mengutip pernyataan Senator Dalam Negeri Iris Spranger.

Aksi kekerasan terjadi di beberapa wilayah di Jerman saat perayaan Tahun Baru. Di Leipzig, para perusuh membakar tempat sampah, membangun barikade, dan sekitar 50 orang melemparkan kembang api dan botol ke arah polisi. Di Cologne, pihak otoritas melaporkan bahwa dua petugas terluka akibat petasan, sementara kerusuhan serupa juga dilaporkan di Hamburg.

Di Bonn, sekelompok remaja meluncurkan roket Malam Tahun Baru ke arah seorang pria tunawisma yang sedang tidur, membuat pria itu syok. Para pelaku dilaporkan merekam serangan itu dengan ponsel mereka

Insiden ini dan insiden-insiden lainnya telah memicu kekhawatiran yang meluas terkait risiko keamanan yang ditimbulkan oleh penggunaan kembang api secara pribadi.

Perwakilan dari kepolisian, brigade pemadam kebakaran, dan Asosiasi Medis Jerman telah menyuarakan penolakan keras terhadap penjualan kembang api yang tidak dibatasi untuk perayaan Tahun Baru.

Ketua serikat polisi Jochen Kopelke menyerukan tindakan tegas sebagai respons terhadap insiden-insiden Malam Tahun Baru itu. "Kembang api dimaksudkan untuk diluncurkan ke langit, bukan ke jalanan," katanya. "Terlalu banyak korban tewas, terlalu banyak korban luka, terlalu banyak polisi yang dikerahkan."

Presiden Asosiasi Medis Jerman Klaus Reinhardt juga menganjurkan reformasi, dengan mendesak pelarangan penggunaan kembang api secara pribadi di seluruh negara tersebut. Jika para politisi tetap diam saja, mereka berkontribusi terhadap fakta bahwa ribuan orang terluka akibat insiden kembang api Malam Tahun Baru dari tahun ke tahun.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

BALI - Kantor Imigrasi Denpasar menindak tegas 138 Warga Negara Asing (WNA) sepanjang 2024. Mereka ditindak lantaran melakukan pelanggaran keimigrasian selama berada di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Ridha Sah Putra mengatakan, tujuan penindakan tersebut untuk memastikan WNA yang berada di Indonesia mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, serta tidak menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan.

"Pengawasan dan penindakan ini bukan hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, serta memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan WNA di Indonesia tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," ujarnya, Kamis (2/1/2025).

Ridha menyebut pada 2024, Kantor Imigrasi Denpasar mencatatkan lebih dari 138 kasus pelanggaran keimigrasian Jumlah ini naik dibandingkan pada 2023 yang berjumlah 104 kasus. ?Di antaranya berasal dari prostitusi online sejumlah 15 kasus. Hal ini merupakan prestasi tersendiri di 2024, dan menjadi perhatian khusus untuk dilakukan pengawasan terhadap modus serupa,? katanya.

Selain prostitusi online, ditemukan juga kasus penipuan (scamming) sebanyak 6 kasus, overstay atau melebihi masa izin tinggal yang diberikan sebanyak 64 kasus, tidak melaporkan perubahan status sipil sebanyak 2 kasus, penganiayaan, mengganggu ketertiban umum hingga perampokan, serta penyalahgunan izin tinggal sebanyak 51 kasus.

Sementara itu, penindakan keimigrasian mencakup berbagai langkah yang diambil terhadap WNA yang terbukti melanggar peraturan, seperti overstay, bekerja tanpa izin, atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan visa yang diberikan serta prostitusi online. Statistik menunjukkan adanya peningkatan jumlah tindakan administratif dan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian.

Tindakan yang dilakukan mencakup pemeriksaan terhadap pelanggaran administrasi keimigrasian, penyelidikan terhadap WNA yang terindikasi melanggar ketentuan, dan tindakan tegas berupa deportasi atau pemberian sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ridha menambahkan, dari sisi pengawasan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar juga semakin meningkatkan fungsi pengawasan Keimigrasian dengan semakin mengoptimalkan peran Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) hingga tingkat desa dan kelurahan, di antaranya melalui rapat koordinasi dan operasi gabungan.

?Sepanjang 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah melaksanakan operasi gabungan sebanyak 32 kegiatan, dan telah dilaksanakan kegiatan operasi pengawasan mandiri sebanyak 60 kegiatan serta operasi penyelidikan intelijen sebanyak 49 kegiatan,? katanya.

Selain itu, pihaknya mencanangkan program immigration on patrol untuk menunjukan eksistensi petugas kami di titik-titik konsentrasi WNA dan berpatroli secara rutin setiap harinya,? ujar Ridha

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar di 2024 ini telah membentuk 3 desa binaan imigrasi di antaranya Desa Sanur Kaja, Desa Perean Kangin dan Desa Marga di kabupaten Tabanan.

?Program desa binaan imigrasi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu keimigrasian bahwa pentingnya peran pemerintah daerah khususnya perangkat desa sebagai mitra strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk memberikan edukasi terkait peraturan keimigrasian kepada masyarakat atau calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar tidak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM),? jelas Ridha.

Kantor Imigrasi Denpasar juga selalu mengedepankan prinsip profesionalisme dan transparansi dalam menjalankan pelayanan. Melalui pengawasan yang ketat, penindakan yang tegas, serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait, diharapkan keberadaan WNA di wilayah ini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian setempat, sekaligus memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan dirinya tidak mempunyai istri selama 13 tahun ke belakang. Namun, dalam periode tersebut, dirinya mempunyai tiga orang pacar.

"Saya tidak punya Istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun. Dan tidak bersamaan atau dalam waktu yang sama," ujar Pigai saat dihubungi melalui pesan tertulis, Kamis (2/1).

Pigai menjelaskan maksud berbicara seperti itu di hadapan pejabat Kementerian HAM yang dilantik pada pekan lalu. Ia menginginkan anak buahnya menjauhi selingkuh.

"Saya tekankan tidak boleh ada yang selingkuh!" ucap Pigai.

Menurut dia, salah satu satu sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan antarpegawai, baik di pemerintahan maupun di swasta.

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," tegas dia.

Ia menambahkan perselingkuhan antarpegawai di berbagai sektor akan menimbulkan kerusakan baik moral dan mental. Korupsi tak lagi bisa dihindari.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," kata Pigai.

"Kita benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," tandasnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyoroti koruptor yang melakukan korupsi ratusan triliun rupiah tapi hanya divonis ringan oleh hakim. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pun menanggapi hal tersebut.

"He-he-he, putusan pengadilan itu," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Prabowo Minta Koruptor Divonis 50 Tahun

Presiden Prabowo yang minta koruptor divonis 50 tahun itu diucapkan di acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (30/12). Prabowo tiba-tiba menyinggung hakim yang memvonis ringan terdakwa yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

"Kalau sudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliun ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya vonisnya jangan terlalu ringanlah, nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi," kata Prabowo, Senin (30/12).

Prabowo lalu memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang juga hadir dalam acara. Prabowo mendorong agak Jaksa Agung naik banding. Kalau bisa, menurutnya, diberi vonis 50 tahun.

"Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung, naik banding nggak? Naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," ujar Prabowo.

Simak Video: Momen Prabowo Sentil Hakim yang Vonis Ringan Koruptor

[Gambas:Video 20detik]

(amw/maa)

Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2024 dan pembukaan masa persidangan MK 2025. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menghadiri acara tersebut.

Sidang pleno khusus digelar di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Delapan hakim konstitusi lainnya pun turut hadir di sidang pleno khusus tersebut. Diantaranya, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

Hadir dalam acara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wamen Koordinator Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad; Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Ketua MKMK I Dewa Palguna; Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai; Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin; Ketua DKPP Heddy Lugito; Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono.

Dalam keterangan tertulis, MK menjelaskan sidang pleno khusus digelar sebagai forum untuk menyampaikan kepada publik pelaksanaan kewenangan yang dilakukan MK. Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 UU MK.

Dalam acara ini, juga dilakukan pembukaan masa sidang Tahun 2025. MK juga akan meluncurkan buku Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 yang berjudul "Mandat Mengawal Suara Rakyat".

Lihat juga Video 'Kedutaan Prancis Temui Yusril, Bahas Transfer of Prisoners Serge Atlaoui':

[Gambas:Video 20detik]

(amw/zap)

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengaku tidak memiliki istri selama 13 tahun. Namun, mantan komisioner Komnas HAM itu memiliki 3 pacar selama periode tersebut.

Hal itu diungkapkan Natalius Pigai dalam acara Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Manajerial Kementerian HAM dikutip dari Youtube Office iNews, Kamis (2/1/2025). Awalnya, Pigai mengingatkan para pejabatnya agar tidak main serong.

"Nggak boleh main mata antarpasangan laki-laki dan perempuan, saya sudah 13 tahun tidak punya istri cuma 3 pacar, 3 bos, saya 3 aja," kata Natalius Pigai.



"Nggak boleh, kalau ketahuan saya copot," katanya.

Pigai juga menyebut dirinya tidak pernah macam-macam. Meskipun seluruh akun media sosialnya terbuka, tapi dirinya tidak pernah mendapat teror.

"Saya tidak pernah macam-macam, Instagram saya terbuka, Twitter (X) terbuka, Facebook terbuka, nggak ada itu, WA terbuka, teror saya, nggak ada, karena memang kita baik," katanya.

Tokoh asal Papua itu menegaskan tidak akan menoleransi syarat dan aturan dalam pengangkatan atau promosi pegawai. Jika memang golongannya belum memenuhi, maka tidak akan diangkat.

"Kalau syarat, maaf saya pegawai negeri tidak bisa diperdebatkan. Kalau kamu golongan IIIA saya tidak bisa angkat, kalau kamu golongan belum memenuhi syarat, nggak bisa, syarat tidak ada toleransi, aturan tidak ada toleransi, yang lain masih bisa dibicarakan. Karena akomodasi, saya wakil Papua, saya dong, saya nggak ada wakil Papua, nggak ada, lu nggak memenuhi syarat gimana, saya dari agama ini, lu nggak memenuhi syarat gimana," katanya.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan maksud dia berbicara soal hubungan asmara pribadi adalah untuk mengingatkan agar jajaran anak buahnya tidak berselingkuh.

Menurut dia, salah satu satu sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan antarpegawai, baik di pemerintahan maupun di swasta.

"Saya tekankan tidak boleh ada yang selingkuh!" ujar Pigai saat dihubungi melalui pesan tertulis, Kamis (2/1).

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," tegas dia.

Pigai menjelaskan dirinya tidak mempunyai istri selama 13 tahun ke belakang. Namun, dalam periode tersebut, dirinya mempunyai tiga orang pacar.

"Saya tidak punya Istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun. Dan tidak bersamaan atau dalam waktu yang sama," ujar Pigai 

Ia menambahkan perselingkuhan antarpegawai di berbagai sektor akan menimbulkan kerusakan baik moral dan mental. Korupsi tak lagi bisa dihindari.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," kata Pigai.

"Kita benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," tandasnya.