JAKARTA - PSSI resmi mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Timnas Indonesia. Lantas, bagaimana nasib Golden Visa yang pernah diterima oleh STY?

Lewat akun resmi Instagram, Direktorat Jenderal Imigrasi @ditjen_imigrasi menyebutkan bahwa Shin Tae-yong masih tercatat sebagai pemegang Golden Visa. ?Setelah tidak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, Coach Shin Tae-yong masih tercatat sebagai pemegang Golden Visa sebagai Global Talent,? demikian keterangan yang disampaikan dilihat Senin (6/1/2025).

Dalam unggahan tersebut, Shin Tae-yong dinilai memiliki kualitas warga dunia berprestasi, dan telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Timnas Indonesia. "Coach Shin dinilai memiliki kualitas sebagai warga dunia yang berprestasi dan telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Timnas Sepakbola Indonesia," ujar Ditjen Imigrasi.



Sebagai informasi, Golden Visa tersebut diberikan ke Shin Tae-yong oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Juli 2024. Diberitakan sebelumnya, PSSI resmi memutus kontrak pelatih Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Senin 6 Januari 2025, siang. Erick menyampaikan bahwa keputusan tersebut tak luput dari evaluasi menyeluruh yang telah dilakukan PSSI.

?Kita ucapkan terima kasih kepada kinerja coach Shin dan hubungan saya sangat baik dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program timnas. Tapi tentu dinamika timnas ini perlu juga perhatian khusus kami dalam evaaluasi,? kata Erick Thohir, Senin (6/1/2025).

?Kita lihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh pemain, komunikasi yang lebih baik, implementasi program yang lebih baik,? sambungnya.

Erick menambahkan bahwa Shin Tae-yong telah menerima surat pemecatan PSSI yang disampaikan lewa manajer Timnas Indonesia, Sumardji. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menyampaikan terima kasih atas kinerja Shin Tae-yong selama ini.

?Pak Mardji sudah bertemu coach Shin dan coach hin sudah menerima surat menyurat tentu sudah mengenai hubungan yang sudah berakhir, terima kasih tentunya kepada coach Shin,? tutur Erick.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengupayakan tiga anak yang menjadi saksi kasus dugaan kekerasan pada kematian AM (13), pelajar SMP asal Kota Padang Sumatera Barat agar bisa kembali bersekolah.

"Kami sedang mengupayakan untuk sekolahnya karena ada beberapa anak yang akhirnya tidak mau sekolah," kata Tenaga Ahli LPSK Tommy Permana usai audiensi dengan Komisi Kepolisian Nasional di Jakarta, Senin.

Dalam upaya tersebut, LPSK menggandeng Dinas Pendidikan setempat dan Kemendikdasmen.

"Kami melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan dan Kemendikdasmen untuk membantu menjembatani sekolah buat mereka," kata Tommy Permana.

Menurut dia, ada 13 anak dan dewasa yang menjadi saksi kasus dugaan kekerasan terhadap AM. Mereka mendapatkan perlindungan dari LPSK.

LPSK juga berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam upaya pemulihan psikologis bagi anak-anak saksi.

Pada Senin, LPSK bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Muhammadiyah melakukan audiensi dengan Kompolnas untuk membahas keputusan Polda Sumbar yang akan menerbitkan SP2 Lidik (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan) kasus AM.

Dalam audiensi tersebut, Kompolnas didesak untuk bisa mendorong Polda Sumatera Barat agar melanjutkan penyelidikan kasus AM.

Sebelumnya diberitakan, Polda Sumbar akan segera menerbitkan SP2 Lidik dalam kasus meninggalnya korban anak AM.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan kasus ini dapat kembali dibuka jika nantinya ada bukti-bukti baru terkait kematian korban.

Meski penyelidikan kasus AM dihentikan, Polda Sumbar tetap memberikan sanksi kepada 18 anggotanya yang melanggar kode etik saat pembubaran tawuran di Jembatan Kuranji, Kota Padang pada Juni 2024 lalu.

Anak AM ditemukan tewas mengambang di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, pada 9 Juni 2024.

Meninggalnya AM bertepatan dengan patroli pengamanan polisi terhadap aksi tawuran.

Sejumlah pihak menduga AM tewas karena dianiaya oleh polisi.

Jakarta -

Shin Tae Yong tidak lagi bersama-sama PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia. Status golden visa Shin Tae Yong tetap berlaku.

PSSI mengumumkan status baru Shin Tae Yong itu Shin Tae Yong pada Senin (6/1/2025). Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan perpisahan dengan pelatih asal Korsel itu di hadapan media.

Dalam sesi konferensi pers, golden visa yang diperoleh Shin Tae Yong tahun lalu turut dipertanyakan. Shin Tae Yong mendapatkan golden visa itu pada 25 Juli 2024. Saat itu, Shin Tae Yong menjadi ikon peluncuran golden visa oleh pemerintah. Dia lah orang pertama yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Golden visa adalah layanan izin tinggal untuk Warga Negara Asing (WNA) dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun, dengan syarat berinvestasi di Indonesia dalam jumlah yang telah ditentukan.

Ketua PSSI Erick Thohir tidak bisa berkomentar soal status golden visa Shin Tae Yong. Dia menyatakan soal golden visa itu di luar kewenangan Erick Thohir sebagai Ketua PSSI.

"Soal golden visa, saya tidak bisa menanggapi karena itu bukan bagian dari tupoksi [tugas pokok fungsi] kami," kata Erick Thohir dalam sesi konferensi pers di Jakarta.

Sementara itu, Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim memastikan golden visa Shin Tae Yong tetap berlaku. "Lanjut, boleh terus digunakan," kata Silmy dalam pesan singkat kepada detikTravel.

Ditjen Imigrasi melalui Instagram juga memastikan bahwa Shin Tae Yong masih tercatat sebagai pemegang golden visa.

[Gambas:Instagram]

"Setelah tidak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, Coach Shin Tae Yong masih tercatat sebagai pemegang Golden Visa sebagai Global Talent," keterangan dalam postingan Instagram @ditjen_imigrasi.

"Coach Shin dinilai memiliki kualitas sebagai warga dunia yang berprestasi dan telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Timnas Sepak Bola Indonesia," keterangan ditambahkan.

WNA yang memperoleh Golden Visa RI bisa mendapatkan berbagai manfaat eksklusif, salah satunya adalah tinggal dengan jangka waktu yang lebih lama. Pemegang Golden Visa juga memperoleh kemudahan keluar dan masuk Indonesia, tanpa perlu mengurus Izin Tinggal Terbatas (ITAS) ke kantor imigrasi.

Golden visa menyasar kepada WNA yang dinilai bisa memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Meski demikian, pemberian izin ini tidak hanya berdasar pada investasi.

(fem/ddn)

Jakarta -

Tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam perjalanan penegakan hukum di Indonesia, menghadirkan dinamika kompleks yang mencerminkan tantangan dan peluang perbaikan. Di tengah beragam persoalan hukum yang muncul, Indonesia menghadapi tantangan utama dalam membangun keadilan yang transparan dan inklusif, sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pemberantasan korupsi tetap menjadi sorotan utama. Dengan hadirnya pimpinan dan Dewan Pengawas yang baru di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diharapkan dapat membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kepemimpinan yang tegas, independen, dan berintegritas sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK.

Melalui upaya reformasi internal yang lebih kuat, peningkatan transparansi, dan pemberdayaan sumber daya manusia yang kompeten, KPK diharapkan menjadi lebih kuat. Penuntasan terhadap kasus lama yang belum selesai, seharusnya menjadi obat yang dapat menyembuhkan citra buruk KPK, dari buruknya kepemimpinan KPK sebelumnya, yang diwarnai dengan banyaknya kasus yang mencoreng citra lembaga.

Jangan sampai terulang kembali yang tentu saja mengganggu kinerja lembaga dan menciptakan keraguan terhadap komitmen KPK dalam melawan korupsi. Selain itu, keberhasilan KPK juga akan bergantung pada dukungan dan sinergi dengan lembaga negara lain, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi kerap kali dibayangi oleh integritas dan profesionalisme lembaga peradilan. Kita tentunya mengapresiasi upaya Mahkamah Agung yang telah berusaha keras menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Ini tentu menunjukkan komitmen serius Mahkamah Agung untuk membersihkan institusi peradilan dari praktik-praktik korupsi oleh oknum hakim nakal.

Langkah tegas berupa investigasi internal dan penerapan sanksi berat bagi pelanggar menjadi bukti nyata kesungguhan MA dalam mengembalikan marwah peradilan sebagai benteng terakhir keadilan. Mahkamah Agung telah menjatuhkan sanksi kepada 206 Hakim, yang terdiri atas 79 sanksi berat, 31 sanksi sedang, dan 96 sanksi ringan.

Meskipun demikian, kasus 'hakim nakal' menjadi cerminan tantangan serius dalam reformasi sistem peradilan. Salah satu kasus yang viral adalah tertangkapnya seorang hakim pengadilan negeri yang menerima suap di Surabaya, yang terbaru adalah dugaan praktik hakim nakal pada vonis ringan terdakwa kasus korupsi Timah yang merugikan triliunan Rupiah, memicu keprihatinan publik dan tuntutan untuk reformasi peradilan.

Meski Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terus berupaya memperbaiki integritas aparat peradilan, dugaan suap dan keputusan kontroversial kerap memicu keprihatinan publik. Ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum yang adil membutuhkan aparat yang bersih dan sistem yang transparan.

Dalam konteks ini, langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui kenaikan gaji hakim diharapkan dapat menjadi insentif untuk meningkatkan profesionalisme dan mengurangi risiko perilaku koruptif. Namun, kebijakan ini harus diiringi dengan pengawasan ketat, evaluasi kinerja, dan penegakan disiplin yang tegas agar integritas aparat peradilan benar-benar terjaga.

Tahun 2024 juga menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus pencapaian bagi Kepolisian Republik Indonesia. Kita harus mengapresiasi kinerja penegakan hukum oleh POLRI dibawah komando Jend. Listyo Sigit Prabowo dengan tagline 'POLRI Presisi', menunjukkan tren positif yang berdampak baik pada stabilitas sosial dan keamanan masyarakat, berdasarkan hasil survei World Justice Project Indonesia menempati peringkat 42 dari sebelumnya di posisi 44 dari 142 negara dengan skor 0,86 dalam efektivitas pengendalian kejahatan.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan seperti penanganan kasus judi online, peredaran narkotika, hingga ancaman terorisme, aparat kepolisian berhasil menunjukkan profesionalisme dan ketangguhannya. Meskipun demikian, berbagai peristiwa juga di internal POLRI memicu perhatian publik.

Kasus penembakan antarsesama anggota kepolisian di Solok Selatan, Sumatera Barat, Polisi tembak siswa SMK di Semarang, Polisi bunuh ibu kandung di Cileungsi, kasus Rudy Soik di NTT, serta penolakan pengamanan oleh POLRI sebelum terjadi kasus penembakan di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak, mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap pembinaan profesionalitas, disiplin, dan integritas anggota Polri.

Selain itu, kasus pemerasan yang terjadi di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) kembali mempertontonkan budaya koruptif di institusi penegak hukum. Tantangan lainnya mencakup maraknya kasus geng motor dan premanisme di beberapa kota besar, yang menguji efektivitas upaya pemberantasan kejahatan jalanan oleh POLRI. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam model pembinaan POLRI untuk memastikan profesionalisme dan penguatan kepercayaan masyarakat.

Kasus yang ditangani Kejaksaan juga tidak lepas dari sorotan publik. Kasus korupsi timah, kasus nikel Blok Mandiodo, dan penyelesaian kasus yang melibatkan Thomas Lembong menuai kritik luas dari publik. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan independensi dalam penanganan kasus besar yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian dan kepercayaan publik.

Namun, di tengah kritik tersebut, Kejaksaan Agung juga mencatat prestasi signifikan dengan berhasil mengembalikan Rp 1,6 triliun ke kas negara. Pencapaian ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam menangani tindak pidana korupsi dan memulihkan kerugian negara. Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperbaiki kinerja Kejaksaan dan memastikan bahwa penanganan kasus besar dapat dilakukan secara adil, transparan, dan berintegritas.

Selain itu, masalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, khususnya untuk narapidana kasus narkoba, menjadi sorotan penting. Kondisi ini menimbulkan tekanan besar terhadap sistem pemasyarakatan dan memerlukan solusi segera.

Koordinasi antar aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim diperlukan untuk mencari pendekatan yang lebih efektif dalam menangani kasus narkoba. Alternatif seperti rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan penyederhanaan proses hukum untuk pelanggaran ringan, perlu dipikirkan agar menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Penerapan hukuman kerja sosial dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang terbatasnya kapasitasnya. Upaya ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk menjalani hukuman tanpa membebani sistem pemasyarakatan, sekaligus memberikan dampak rehabilitatif yang lebih positif.

Melalui kerja sosial, pelaku dapat memahami pentingnya tanggung jawab sosial dan berkesempatan untuk memperbaiki diri dan dapat ikut serta memberikan kontribusi langsung bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, hukuman kerja sosial menjadi bagian penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan rehabilitatif.

Penegakan hukum berbasis restorative justice di Indonesia juga menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara hukum, terutama untuk kasus-kasus ringan yang lebih baik diselesaikan melalui pendekatan dialogis. Konsep ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindari hukuman formal yang sering kali membawa dampak negatif bagi semua pihak.

Namun, penerapan restorative justice di Indonesia masih berjalan secara sektoral, tergantung pada kebijakan masing-masing institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Akibatnya, pendekatan ini belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem peradilan, sehingga penerapannya sering kali inkonsisten dan kurang efektif.

Hingga saat ini, pendekatan ini hanya diatur melalui pedoman internal dari lembaga penegak hukum, seperti Surat Edaran Kapolri, Peraturan Jaksa Agung, Peraturan mahkamah Agung, yang bersifat terbatas. Hal ini menciptakan ruang abu-abu dalam penerapan, termasuk potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan regulasi nasional yang mengatur restorative justice secara komprehensif, dengan memperjelas kriteria, mekanisme, dan pengawasan prosesnya. Regulasi ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan penerapan yang adil, transparan, dan konsisten di seluruh tingkatan peradilan.

Selain masalah korupsi, peredaran narkotika tetap menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Di 2024, penindakan terhadap sindikat narkoba semakin intensif, dengan penangkapan beberapa bandar besar yang terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis sabu dari luar negeri. Salah satu kasus yang mencuat adalah pengungkapan jaringan narkotika internasional yang melibatkan penyelundupan narkoba dengan menggunakan jalur laut maupun jalur perbatasan lintas negara.

Untuk menanggulangi penyelundupan narkotika lintas batas (Cross border narcotics smuggling) tentu diperlukan penegakan hukum yang melibatkan kerja sama antarnegara. Selain itu penguatan kelembagaan Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional diperlukan untuk menghentikan peredaran narkoba yang merusak generasi muda Indonesia.

Terorisme juga tetap menjadi perhatian utama dalam upaya penegakan hukum. Meskipun ancaman terorisme berkurang, POLRI tetap berhasil mengamankan 202 tersangka terorisme sepanjang 2024. Penangkapan berbagai kelompok teroris serta kemampuan intelegen yang semakin kuat menangkal terorisme menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam memutus rantai terorisme, namun juga harus tetap waspada akan potensi ancaman yang masih ada.

Penegakan hukum yang tegas terhadap terorisme diiringi dengan upaya deradikalisasi terus menjadi bagian integral dari strategi keamanan nasional. Selain itu, pengawasan terhadap pendanaan terorisme juga semakin diperkuat.

Pemerintah Indonesia, melalui PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), berfokus pada pencegahan dan penghentian aliran dana yang digunakan untuk mendanai aktivitas terorisme, dengan melakukan pemantauan terhadap transaksi keuangan mencurigakan serta bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memutus akses ke sumber daya finansial bagi kelompok teroris. Antisipasi terhadap pendanaan terorisme ini menjadi langkah penting untuk menghambat keberlanjutan aksi teror, sekaligus memperkuat sistem keamanan negara secara keseluruhan.

Pada tahun 2024, penegakan hukum terhadap judi online semakin intens. Aparat penegak hukum berhasil membongkar sindikat judi online internasional yang beroperasi di Medan dan Batam. Sindikat ini, yang memiliki lebih dari 200.000 pengguna aktif dan omzet harian miliaran Rupiah, memanfaatkan teknologi canggih untuk menghindari deteksi, termasuk penggunaan server luar negeri dan transaksi menggunakan mata uang kripto.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital) turut berperan aktif dengan memblokir ribuan bahkan jutaan situs judi online sebagai bagian dari upaya mencegah kerusakan ekonomi dan moral masyarakat. Namun, penegakan hukum judi online ini juga diwarnai oleh insiden yang melibatkan pegawai Menkominfo. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas aparatur pemerintah dan memperkuat pengawasan internal agar upaya memerangi judi online tetap berjalan efektif.

Sementara itu, masalah pinjol ilegal juga semakin mendapat perhatian, mengingat dampak negatifnya terhadap masyarakat, terutama pada kalangan ekonomi lemah yang terjebak dalam jerat utang berbunga tinggi. Dalam hal ini, otoritas seperti OJK dan kepolisian terus berusaha menindak aplikasi pinjol ilegal, penagihan dengan cara kekerasan, dan para pelaku penipuan yang menipu korban dengan berbagai ancaman dan intimidasi.

Salah satu kasus signifikan adalah penangkapan beberapa pelaku dari jaringan pinjol ilegal yang beroperasi di bawah tanah, yang menggunakan metode kekerasan untuk menagih utang di Jakarta dan sekitarnya. Tindakan tegas ini mengarahkan pada pembentukan regulasi yang lebih komprehensif serta pengawasan yang ketat untuk melindungi masyarakat dari praktik rentenir digital.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 menjadi ujian besar bagi penegakan hukum, yang harus menghadapi maraknya kasus politik uang, hoaks, dan ujaran kebencian. Sistem yang kompleks pada Sentra Gakkumdu, serta rumitnya penyelesaian tindak pidana Pemilu dan Pemilukada, serta lemahnya integritas aparat menjadi sorotan besar di masyarakat. Meski sejumlah keberhasilan tercapai, kritik terhadap lemahnya pengawasan di tingkat lokal menegaskan perlunya reformasi sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam proses demokrasi.

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia juga menjadi sorotan, seiring meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara serta pekerja asing yang datang, terutama dari sektor strategis seperti infrastruktur, teknologi, dan industri manufaktur. Masalah overstay, penyalahgunaan narkotika, pelanggaran izin kerja, manipulasi dokumen, pornografi dan pornoaksi, pelanggaran terhadap norma dan adat istiadat lokal, hingga persaingan tidak sehat antara tenaga kerja lokal dan asing menjadi isu yang kerap muncul.

Diharapkan pemerintah dapat terus memperketat pengawasan untuk memastikan keberadaan orang asing di Indonesia berjalan sesuai regulasi yang berlaku, serta meminimalkan dampak negatif terhadap pasar kerja lokal.

Di sisi lain, era digital menambah dimensi baru dalam penegakan hukum, di mana kejahatan siber seperti pencurian data pribadi dan ransomware meningkat pesat. Salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah serangan ransomware besar besaran pada sebuah bank swasta, yang mengungkapkan kelemahan dalam sistem keamanan siber nasional. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah awal yang penting, meskipun pengawasannya masih menghadapi tantangan besar.

Isu lingkungan dan konflik agraria juga terus memanas, dengan sejumlah kasus besar yang diselesaikan melalui jalur hukum. Kasus penggusuran lahan di wilayah Sumatera yang melibatkan perusahaan besar menjadi salah satu yang paling banyak mendapat sorotan, terutama karena dampaknya terhadap masyarakat adat setempat.

Namun, lambatnya proses hukum sering kali menjadi hambatan bagi keadilan. Di sisi lain, aktivitas pertambangan ilegal (illegal mining) menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Penambangan ilegal tanpa izin dan tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang besar, seperti kerusakan tanah, hutan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Selain dampak ekologis, pertambangan ilegal juga berdampak langsung pada sektor penerimaan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan yang seharusnya diperoleh melalui pajak dan royalti sering kali hilang karena praktik illegal mining. Akibatnya, negara kehilangan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor pertambangan, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penambangan ilegal, dan kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat baik dan berkontribusi bagi negara dari segi ekonomi maupun lingkungan.

Secara keseluruhan, tahun 2024 memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang adil dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan reformasi yang lebih mendalam dan keberanian dalam menghadapi tantangan, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat pilar-pilar dalam menumbuhkan kepercayaan public, menciptakan rasa keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Memasuki tahun 2025, harapan besar tertuju pada peningkatan konsistensi dalam penegakan hukum yang lebih mandiri dan profesional, penguatan integritas lembaga-lembaga penegak hukum, serta akselerasi reformasi di sektor peradilan. Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan kebijakan strategis yang tidak hanya menutup celah korupsi, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas di semua lini pemerintahan.

Dengan semangat perubahan dan kerja sama antara pemerintahan baru, aparat penegak hukum, serta masyarakat, diharapkan dapat menjadi langkah besar dalam perjalanan Indonesia menuju sistem hukum yang lebih bersih, adil, dan terpercaya. Kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto membawa harapan besar untuk mempercepat reformasi hukum yang lebih efektif, memperkuat integritas, serta menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum, Wakil Ketua DPR RI, Anggota Komisi III DPR RI

(anl/ega)

Eks Perdana Menteri Malaysia yang dipenjara karena kasus korupsi, Najib Razak, akan menjadi tahanan rumah untuk menjalani sisa hukuman setelah putusan pengadilan banding.

Majelis hakim di pengadilan banding mengabulkan permohonan Najib menggunakan dekrit kerajaan untuk membuat dia menjadi tahanan rumah.

Putusan itu juga akan mempermudah keinginan Najib.

"Mengingat tak ada gugatan [terhadap keputusan itu) tak ada pembenaran perintah tersebut tak dipatuhi," kata salah satu dari tiga hakim, Mohamad Firuz Jaffril, dikutip AFP, Senin (6/1).

Mantan Raja Malaysia Al Sultan Abdullah sebelumnya disebut memberi izin Najib untuk menjalani sisa hukuman enam tahun sebagai tahanan rumah.

Namun, Pengadilan Tinggi menolak banding tim hukum Najib karena menganggap pernyataan itu tak terbukti.

Di kesempatan ini, Firuz mengatakan bukti baru dari tim hukum Najib jelas.

"Oleh karena itu, kami bermaksud mengabulkan permohonan banding tersebut," ujar dia.

Putusan itu bisa mengantar Najib ke Pengadilan Tinggi sekaligus menjadi bukti untuk memperkuat tawaran dia menjadi tahanan rumah.

Pakar hukum menilai putusan itu merupakan kemenangan hukum bagi Najib karena selangkah lebih dekat untuk menjadi tahanan rumah.

Pada Juli 2020, pengadilan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara karena korupsi soal penjarahan dana kekayaan negara 1MDB dan menghadapi sejumlah kasus lain. Namun, dewan pengampunan mengurangi hukuman hingga setengahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaku sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penyimpanan Karbon.

Aturan ini resmi diundangkan pada 24 Desember 2024 dan menjadi tonggak baru dalam memberikan kepastian hukum terkait implementasi teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture and Storage/CCS) di Indonesia.

"Kami mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Indonesia dalam menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2024. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lengkap dan panduan yang jelas bagi pelaku usaha untuk mendukung implementasi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon sebagai solusi dekarbonisasi yang andal dan berkelanjutan," ujar Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Menurut Marjolijn, teknologi ini tidak hanya membantu Indonesia mencapai target Net Zero Emission tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan investasi di sektor teknologi bersih.

"Indonesia memiliki formasi geologi strategis, seperti akuifer asin dan reservoir migas yang telah habis, untuk menyimpan karbon dioksida (CO?) secara aman," tambahnya.

Kementerian ESDM mencatat, potensi kapasitas penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 8 gigaton CO? di reservoir migas dan 400 gigaton di akuifer asin. Potensi ini diharapkan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai pusat penyimpanan karbon regional.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Center for Carbon Capture and Storage, Dr. Belladonna Troxylon Maulianda, menyebut regulasi ini menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam memimpin implementasi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di Asia Tenggara.

"Aturan ini tidak hanya mendukung transisi energi bersih tetapi juga membuka peluang investasi lebih besar dalam teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Manfaatnya akan dirasakan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi," ujarnya.

Selain memperkuat dasar hukum, Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024 juga melengkapi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 yang lebih dahulu mengatur teknis pelaksanaan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.

Aturan ini mencakup panduan penyelenggaraan, sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), hingga pengawasan kegiatan pascaoperasi.

Pemerintah juga menjalin kerja sama lintas negara, seperti dengan Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, untuk mempercepat pengembangan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat penyimpanan karbon di Asia Tenggara.

Sebagai informasi, teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau CCS memungkinkan penangkapan karbon dari sumber emisi, seperti kilang, petrokimia, dan pembangkit listrik, untuk kemudian disimpan secara aman.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Indonesia memenuhi Nationally Determined Contributions (NDC) yang disampaikan dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP29).

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Sabang, Provinsi Aceh menerbitkan sebanyak 3.501 paspor selama tahun 2024 baik paspor biasa non-elektronik maupun elektronik untuk masyarakat di daerah paling ujung barat Indonesia itu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Muchsin Miralza, Senin, mengatakan dari total paspor yang diterbitkan selama tahun 2024 dengan rincian di antaranya 2.925 paspor biasa non-elektronik dan 576 paspor elektronik.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif di tahun 2025,” kata Muchsin di Kota Sabang.

Selama 2024, ia menjelaskan, Imigrasi Sabang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga berhasil mempertahankan predikat wilayah bebas dari korupsi dengan menonjolkan beberapa inovasi layanan seperti Imigrasi Sabang Memanjakan Masyarakat (Si Bang Mamat), Eazy Passport, dan Layanan Paspor Sehari Jadi.

Imigrasi Sabang juga kembali meraih predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) pada 2024. Pihaknya juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang bekerja sama dalam mendukung kerja-kerja Imigrasi Sabang.

“Penghargaan ini adalah amanah bagi kami agar selalu memberikan pelayanan keimigrasian terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Tahun lalu, dalam pelayanan izin tinggi, Imigrasi Sabang juga telah melayani 209 permohonan izin tinggal di antaranya 82 perpanjangan Visa On Arrival (VoA), 40 perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), dua perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), satu penerbitan ITAS dan satu perpanjangan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Baca: Imigrasi Banda Aceh terbitkan 42.691 paspor pada 2024

“Selain itu ada pula enam permohonan izin masuk kembali, 55 permohonan ITAS perairan dan pemberian 16 exit pass,” ujarnya.

Imigrasi Sabang juga telah melaksanakan pemeriksaan keimigrasian terhadap 7.856 orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui pelabuhan laut internasional Sabang. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada 113 kapal yacht, 12 kapal pesiar, penumpang atau militer, dan 15 kapal barang.

“Dari berbagai pelayanan tersebut Imigrasi Sabang mencatatkan realisasi PNBP sebesar Rp2,30 miliar. Penerimaan tersebut telah jauh melampaui target PNBP tahun 2024 sebanyak 168 persen dari target Rp1,36 miliar,” ujarnya.

Dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, Imigrasi Sabang juga telah melaksanakan 36 operasi pengawasan keimigrasian yang terdiri dari tujuh operasi mandiri, empat operasi gabungan, 25 operasi intelijen keimigrasian, dan satu penegakan hukum pro yustisia yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Sabang.

Tahun 2024, lanjut dia, Imigrasi Sabang juga berhasil melaksanakan penegakan hukum keimigrasian pro yustisia terhadap satu orang warga negara Maladewa yang berada di wilayah Sabang tanpa memiliki izin tinggal yang sah.

“Ini adalah bukti keseriusan dan penegakan hukum pro yustisia pertama kali sepanjang Kantor Imigrasi Sabang berdiri,” ujarnya.

Di sisi lain, Imigrasi Sabang juga berhasil membentuk dua desa binaan yaitu Desa Ie Meulee dan Desa Anoi Itam dalam rangka memperluas jangkauan keimigrasian untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelunduan Manusia (TPPM).

Baca: Imigrasi Banda Aceh amankan WNA Denmark langgar izin tinggal

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta resmi menahan Kepala Dinas Kebudayaan nonaktif Iwan Henry Wardhana di kasus korupsi penyimpangan kegiatan dinas.

Kasie Penkum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan menyebut penahanan dilakukan penyidik usai menetapkan Iwan sebagai tersangka, pada Kamis (2/1) kemarin. Selain Iwan, ia mengatakan pihaknya ikut menahan Kabid Pemanfaatan Disbud M Fairza Maulana.

"Dalam proses penyidikan, penyidik menahan IHW di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan MFM di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan perannya, Syahron mengatakan, Iwan dan Fairza dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan memakai tim EO milik tersangka Gatot Arif Rahmadi sebagai pelaksana kegiatan Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kasus itu, ia menyebut tersangka Fairza dan Gatot bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan SPJ guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.

Uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dicatut namanya kemudian ditarik kembali oleh Gatot dan ditampung di rekeningnya yang diduga digunakan untuk kepentingan Iwan dan Fairza.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kejati DKI Jakarta tengah mengusut kasus dugaan penyimpangan anggaran Dinas Kebudayaan Jakarta sejak November 2024. Kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 17 Desember 2024 lalu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry Wardhana buntut kasus dugaan korupsi penyimpangan kegiatan dinas tahun anggaran 2023 senilai lebih dari Rp150 miliar.

Penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1 miliar, ratusan stempel palsu, dokumen pencairan anggaran, ponsel, laptop hingga komputer.

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah bisa menghemat anggaran Rp 3,6 triliun berkat arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan perjalanan dinas hingga seminar dikurangi.

"Ada perjalanan dinas, paket meeting dan sebagainya yang diperintahkan oleh bapak presiden untuk dilakukan penghematan. Ini dari catatan teman-teman di perbendaharaan sejauh ini kita menghemat Rp 3,6 triliun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (6/1/2025).

Sepanjang 2024, Kemenkeu mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 45,4 triliun. Anggaran tersebut baru bisa dipergunakan jika sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada Rp 45,4 triliun SiLPA tapi ini kita masih menunggu diaudit BPK, baru kemudian bisa dipakai dan sebagainya," ujar Isa.

Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Prabowo meminta APBN betul-betul digunakan dengan efisien. Belanja untuk kegiatan seminar hingga perjalanan dinas luar negeri diminta untuk dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua Menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan yang seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, banyak konferensi dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pun menerbitkan aturan perjalanan dinas luar negeri bagi seluruh instansi pemerintahan. Aturan itu diterbitkan pada 23 Desember 2024 yang ditandatangani Mensesneg Prasetyo Hadi.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik lndonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," bunyi keputusan tersebut.

(kil/kil)

Makassar -

Sahabat Saksi Korban (SSK), mendatangi rumah almarhum Rudy S Gani, pengacara yang tewas ditembak orang tak dikenal (OTK) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). SSK hendak memastikan perlindungan hukum terhadap istri Rudy bernama Maryam untuk mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi Kunci (LPSK).

"Kedatangan saya hari ini untuk memastikan apakah korban melalui Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) akan mengajukan permohonan ke LPSK," ujar perwakilan SSK Sulsel Restu Pratama kepada wartawan, Minggu (5/1/2025) malam.

Pertemuan itu berlangsung di rumah korban di Jalan Teuku Umar 10, Kecamatan Tallo, kota Makassar, pada Minggu (5/1) malam. SSK adalah perpanjangan tangan dari LPSK.

"Jadi, kalau untuk pengajuan yang akan dilakukan, kami juga sebenarnya menunggu dari LBH Peradi," tambah Restu.

Restu mengatakan, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam upaya perlindungan saksi, seperti pemulihan hak, perlindungan fisik, dan pemberian restitusi. Selain itu diketahui adanya ancaman tertulis yang diterima keluarga korban sebelum insiden penembakan terjadi.

"Istrinya adalah saksi kunci, apakah akan mengajukan tentang bagaimana pemulihan, terutama saksi, istrinya ini. Juga apakah akan mengajukan perlindungan fisik, karena saya barusan dapat info bahwa ada ancaman tertulis," paparnya.

"Kemudian, apakah pemenuhan haknya, proseduralnya juga akan diajukan, kemudian tentang restitusi juga," sambung Restu.

SSK masih menunggu hasil koordinasi antara LBH yang tergabung di Peradi untuk mengajukan permohonan ke LPSK. Dia berharap rencana ini bisa segera ditindaklanjuti.

"Jadi, kami tetap harus menunggu hasil koordinasi antara teman-teman LBH yang bergabung di Peradi," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Rudy tewas ditembak OTK di Dusun Limpoe, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Bone pada Selasa (31/12/2024) sekitar pukul 21.50 Wita. Dari hasil laboratorium forensik, peluru yang menewaskan Rudy berasal dari senapan angin.

Dewan Penasehat DPC Peradi Makassar Tadjuddin Rahman menilai pembunuhan terhadap Rudy sudah direncanakan. Pihaknya mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku.

"Orang ini mengerti alat yang digunakan dan barang ini jelas direncanakan karena waktu yang digunakan untuk melakukan kejahatan bukan waktu sembarang sehingga tadi Pak Kapolda menyatakan ini perencanaan berarti kan Pasal 340 KUHP," kata Tadjuddin.

(sar/asm)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtyas mengatakan bahwa pihaknya telah proaktif berkomunikasi dengan keluarga korban penembakan di tempat istirahat (rest area) Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Kami sudah proaktif komunikasi dengan keluarga korban untuk kami akan temui korban dan keluarga,” kata Susilaningtyas kepada ANTARA saat dihubungi via pesan singkat di Jakarta, Senin.

Susilaningtyas menjelaskan, belum ada permohonan resmi untuk perlindungan dari keluarga korban. Namun begitu, dia memastikan keluarga korban akan menyambangi kantor LPSK dalam waktu dekat.

“Kalau permohonan resmi ke LPSK belum. Keluarga sampaikan akan ke kantor LPSK,” imbuhnya.

Perlindungan oleh LPSK, tambah dia, dapat diberikan sejak suatu perkara masih dalam tahap penyelidikan. Terkait bentuk perlindungan yang nantinya diberikan kepada keluarga maupun korban, hal itu tergantung kebutuhan dan kondisi kasusnya.

“Misalnya, korban ‘kan ada yang terluka maka jika butuh bantuan medis, bisa diajukan ke LPSK dan nanti kami layani. Kalau ada ancaman, misalnya, maka bisa kita selenggarakan perlindungan fisik,” terang Susilaningtyas.

Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di rest area Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak, Jayanti, Tangerang, Banten, pada Kamis (2/1) pukul 04.30 WIB. Dalam kejadian itu, bos rental mobil, IAR, meninggal dunia karena tembakan di bagian dada, sementara pegawainya, RAB, terluka.

Insiden tersebut bermula ketika saksi, NN, melihat beberapa mobil saling berkejaran dan berhenti di rest area Kilometer 45. Dari salah satu mobil minibus berwarna hitam, pelaku diduga menembakkan lima kali peluru yang mengenai dua korban.

Keterangan saksi lain menyatakan, kejadian bermula dari penyalahgunaan mobil rental milik IAR. Penyewa mobil diduga memutus jejak kendaraan sehingga korban bersama tim melacak kendaraan yang disewakannya. Setelah melacak dan mengejar, korban tiba-tiba ditembak.

Kasie Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa di Tangerang, Sabtu (4/1), mengatakan, Ajat Supriatna (AS) selaku orang yang mencari mobil sewaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik juga mengamankan terduga pelaku lainnya, yakni I yang diduga terlibat dalam upaya penggelapan mobil rental milik korban.

Di samping itu, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista di Jakarta, Senin, mengakui terdapat oknum aparat yang diduga menjadi pelaku penembakan. Tiga oknum TNI AL, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA, telah diamankan dan sedang dalam penyidikan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Kami melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan dan Kemendikdasmen untuk membantu menjembatani sekolah buat mereka

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengupayakan tiga anak yang menjadi saksi kasus dugaan kekerasan pada kematian AM (13), pelajar SMP asal Kota Padang Sumatera Barat agar bisa kembali bersekolah.

"Kami sedang mengupayakan untuk sekolahnya karena ada beberapa anak yang akhirnya tidak mau sekolah," kata Tenaga Ahli LPSK Tommy Permana usai audiensi dengan Komisi Kepolisian Nasional di Jakarta, Senin.

Dalam upaya tersebut, LPSK menggandeng Dinas Pendidikan setempat dan Kemendikdasmen.

"Kami melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan dan Kemendikdasmen untuk membantu menjembatani sekolah buat mereka," kata Tommy Permana.

Menurut dia, ada 13 anak dan dewasa yang menjadi saksi kasus dugaan kekerasan terhadap AM. Mereka mendapatkan perlindungan dari LPSK.

LPSK juga berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam upaya pemulihan psikologis bagi anak-anak saksi.

Pada Senin, LPSK bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Muhammadiyah melakukan audiensi dengan Kompolnas untuk membahas keputusan Polda Sumbar yang akan menerbitkan SP2 Lidik (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan) kasus AM.

Dalam audiensi tersebut, Kompolnas didesak untuk bisa mendorong Polda Sumatera Barat agar melanjutkan penyelidikan kasus AM.

Sebelumnya diberitakan, Polda Sumbar akan segera menerbitkan SP2 Lidik dalam kasus meninggalnya korban anak AM.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan kasus ini dapat kembali dibuka jika nantinya ada bukti-bukti baru terkait kematian korban.

Meski penyelidikan kasus AM dihentikan, Polda Sumbar tetap memberikan sanksi kepada 18 anggotanya yang melanggar kode etik saat pembubaran tawuran di Jembatan Kuranji, Kota Padang pada Juni 2024 lalu.

Anak AM ditemukan tewas mengambang di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, pada 9 Juni 2024.

Meninggalnya AM bertepatan dengan patroli pengamanan polisi terhadap aksi tawuran.

Sejumlah pihak menduga AM tewas karena dianiaya oleh polisi.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025