Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons kabar penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terhambat karena kedekatannya dengan partai banteng.

Sebelumnya, mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal mengatakan kedekatan PDIP dengan Jokowi, yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI, membuat KPK takut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

Hal tersebut disampaikan Ronald dalam acara CNN Indonesia Political Show, Senin (30/12) lalu. Menanggapi itu, Jokowi mengakui memang dekat dengan PDIP.

"Ya memang dekat. Saya dengan PDIP kan memang dekat," kataJokowi sambil tersenyum saat ditemui di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/1).

Meski demikian, Jokowi menegaskan kedekatannya dengan PDIP tidak mempengaruhi proses hukum yang berlangsung. Ia mengklaim semua aparat penegak hukum di Indonesia bertindak secara independen selama ia menjabat sebagai Presiden.

"Enggak ada. Kita enggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum. Baik di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, semuanya. Apalagi KPK," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi tidak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah ia pernah mengintervensi proses hukum selama menjabat sebagai Presiden.

"Ditanyakan saja. Tanyakan saja ke sana," kata dia.

Sebelumnya, Ronald Paul Sinyal mengklaim kedekatan PDIP dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat membuat KPK takut untuk menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus Harun Masiku.

"Kita lihat sendiri sisi sebelumnya era saat kepemimpinan kemarin kan antara PDIP dengan Presiden RI Jokowi masih kompak ada faktor (takut) seperti itu," kata Ronald dalam CNN Indonesia Political Show, Senin (30/12) malam.

Tak hanya itu, Ronald mengatakan penetapan tersangka Hasto juga terhambat kedekatan mantan Ketua KPK Firli Bahuri dengan PDIP.

Ia pun menyebut hambatan-hambatan itu masih kerap diceritakan para penyidik KPK pasca peristiwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang mendepak sejumlah penyidik.

"Mas Rossa (penyidik kasus Harun Masiku) dan rekan-rekan penyidik lainnya di penyidikan itu sangat kental sekali hal tersebut," tutur dia.

Laporan kantor hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut lebih dari 900 orang orang telah dieksekusi mati di Iran sepanjang tahun 2024 lalu. Dari angka tersebut, sebanyak 40 orang di antaranya dieksekusi mati hanya dalam waktu sepekan pada Desember lalu.

Kepala kantor HAM PBB, Volker Turk, seperti dilansir AFP, Rabu (8/1/2025), menyebut sedikitnya 901 orang dilaporkan telah dieksekusi mati di Iran selama tahun 2024 lalu. Dia menyebut data tersebut "sangat meresahkan".

"Sangat meresahkan bahwa sekali lagi kita melihat peningkatan jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati di Iran dari tahun ke tahun," kata Turk dalam pernyataannya.

"Sudah saatnya Iran membendung gelombang eksekusi mati yang terus meningkat ini," cetusnya.

Iran memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan besar, termasuk pembunuhan, perdagangan narkoba, pemerkosaan dan kekerasan seksual.

"Kami menentang hukuman mati dalam keadaan apa pun. Hal ini tidak sesuai dengan hak mendasar untuk hidup dan meningkatkan risiko eksekusi mati terhadap orang-orang yang tidak bersalah," tegas Turk.

"Dan, untuk lebih jelasnya, hal ini tidak akan pernah bisa diterapkan pada perilaku yang dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional," ucapnya.

Kantor HAM PBB mengatakan dalam laporannya bahwa sebagian besar eksekusi mati yang dilaksanakan tahun lalu terkait kasus narkoba, meskipun disebutkan juga bahwa "para pembangkang dan orang-orang terkait unjuk rasa tahun 2022 juga dieksekusi mati".

"Ada juga peningkatan jumlah wanita yang dieksekusi mati," sebut kantor HAM PBB dalam laporannya.

Lebih lanjut, Turk mendesak otoritas Iran untuk menghentikan semua eksekusi mati lebih lanjut, dan memberlakukan moratorium hukuman mati dengan tujuan akhir untuk menghapuskannya.

Menurut kelompok HAM Amnesty International, Iran telah mengeksekusi mati lebih banyak orang dalam setahun dibandingkan negara-negara lainnya, kecuali China. Namun ditekankan juga bahwa tidak ada angka pasti yang tersedia untuk data tersebut.

Para aktivis HAM semakin khawatir atas meningkatnya pelaksanaan hukuman gantung di Iran. Mereka menuduh otoritas Teheran di bawah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dengan sengaja menggunakan hukuman mati sebagai alat untuk menanamkan rasa takut pada masyarakat, terutama setelah unjuk rasa besar-besaran berlangsung secara nasional pada tahun 2022 hingga tahun 2023 lalu.

Secara terpisah, laporan Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia, yang juga memantau pelaksanaan eksekusi mati di Iran, menyebutkan bahwa sedikitnya 31 wanita telah dieksekusi mati sepanjang tahun 2024.

Mataram (ANTARA) - Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat Joko Jumadi menerangkan bahwa kewenangan penahanan tersangka tunadaksa berinisial IWAS alias Agus dalam kasus pelecehan seksual usai jaksa peneliti menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21 kini berada di tangan jaksa penuntut umum.

"Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya ke jaksa penuntut umum," kata Joko di Mataram, Rabu.

KDD NTB tidak mempermasalahkan apabila jaksa penuntut umum mengalihkan status tahanan Agus dari tahanan rumah menjadi tahanan rutan usai menerima penyerahan tahap dua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian.

"Kalau pun jaksa menetapkan tahanan rutan, kami sudah sampaikan dan pastikan bahwa Lapas Kelas II A Lombok Barat sudah siap dengan sarana kebutuhan penyandang disabilitas," ujarnya.

Lebih lanjut, Joko mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa jaksa peneliti telah menyatakan berkas perkara Agus lengkap dan penyidik kepolisian berencana akan melakukan pelimpahan tahap dua pada Kamis (9/1).

"Iya, besok tahap duanya, tindak lanjut P-21 dari jaksa peneliti. Jadi, besok kita lihat apakah tahanan rutan atau tetap tahanan rumah," ucap dia.

Perihal P-21 berkas perkara Agus ini juga sudah secara resmi disampaikan Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera, Rabu (8/1).

Efrien mengatakan bahwa jaksa peneliti telah menyatakan bahwa kelengkapan berkas perkara Agus sudah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai sangkaan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan teguran kepada kuasa hukum calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru nomor urut 1, Muflihun dan Ade Hartati, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1/2025).

Teguran tersebut disampaikan setelah Arief melihat salah satu kuasa hukum Muflihun-Ade mengoperasikan ponselnya di ruang sidang.

"Mana bukti tambahannya? Itu mestinya enggak boleh bawa handphone sampai ruang sidang itu," tegas Arief saat mempertanyakan keberadaan bukti tambahan yang dijanjikan oleh pihak Muflihun-Ade dalam sidang panel 1 perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) wali kota Pekanbaru.

Setelah menegur, Arief melontarkan candaan mengenai keterlambatan bukti tersebut.

Kuasa hukum Muflihun-Ade menyatakan bahwa bukti tambahan sudah berada di lantai bawah.

"Iya sudah di bawah, kalau enggak (di bawah berarti) di Pekanbaru ya sama saja," balas Arief, yang kemudian disambut tawa dari peserta sidang.

Arief kembali berkelakar, menanyakan apakah dokumen tambahan tersebut masih dibawa keliling Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

"Berarti masih di Monas," tanya dia, yang kembali membuat ruang sidang bergemuruh dengan suara tawa.

"Di bawah, Yang Mulia," jawab kuasa hukum Muflihun-Ade.

Beberapa saat kemudian, sejumlah kontainer berisi barang bukti tiba di ruang sidang, tetapi tidak dapat disahkan langsung.

Arief menuturkan bahwa barang bukti tersebut masih perlu diverifikasi terlebih dahulu.

Dalam perkara ini, Muflihun-Ade meminta MK untuk mendiskualifikasi pemenang Pilwalkot Pekanbaru 2024, Agung Nugroho-Makarius Anwar.

Selain itu, mereka juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melakukan pemungutan suara ulang tanpa melibatkan pasangan calon Agung-Makarius.

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dugaan pengalihan isu terkait penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak ada itu, proses hukum biasa saja saya kira," kata Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2025).

Narasi pengalihan isu itu sebelumnya disampaikan juru bicara PDI-P, Guntur Romli.

Ia menyebut bahwa penggeledahan rumah Hasto merupakan upaya pengalihan isu masuknya nama Jokowi dalam daftar finalis pemimpin terkorup di dunia tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Namanya isu aja, kenapa harus ditanggapi, kan sudah ada kualifikasi yang jelas dari OCCRP, klarifikasinya sudah jelas," ujar Jokowi.

Saat ditanya mengenai dugaan kedekatan antara KPK dan PDI-P selama masa jabatannya sebagai Presiden, Jokowi mengakui hubungan tersebut, tetapi membantah adanya campur tangan dalam proses hukum.

"Ya memang dekat (KPK), saya dengan PDI-P memang," jelasnya.

Jokowi menegaskan bahwa ia tidak pernah mencampuri urusan hukum yang dilakukan oleh KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya.

"Enggak ada kita, enggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum, di kepolisian, di kejaksaan, di KPK semuanya. Apalagi di KPK," tegasnya.

KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) pada Selasa (7/1/2025).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024) petang.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, mengatakan pemerintah akan secepatnya meneken Keputusan Presiden (Keppres) biaya jemaah haji 1446 H/2025 M Rp 55,4 juta. Wachid mengaku mendapat kabar bahwa Keppres berpeluang diteken hari ini melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Kemarin sangat luar biasa Pak Presiden perhatian terhadap haji. Jadi saya laporkan juga kepada beliau, bahwa Pak Presiden, kami panja sudah raker (rapat kerja) bersama Menteri Agama. Ini nanti masyarakat tinggal menunggu untuk keluarnya Keppres," kata Wachid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/12025).

Politikus Gerindra ini menjelaskan Keppres penetapan biaya haji perlu diteken untuk urusan administrasi para jemaah. Selain itu, juga diperlukan untuk menyelesaikan proses kontrak RI dengan pemerintahan Arab Saudi.

"Nah, dasar untuk, karena kenapa masyarakat menunggu, masyarakat akan memberikan pelunasan. Dan kami, DPR dan pemerintah akan bisa melaksanakan kontrak-kontrak di Arab Saudi maupun di dalam negeri," kata dia.

Wachid menyebut tenggat waktu dikeluarkan Keppres selama satu bulan sejak rapat penetapan biaya haji yang digelar pada Senin (6/1) lalu. Namun, kata dia, pemerintah menyampaikan akan menandatangani Keppres hari ini atau besok.

"Nah terus kalau di undang-undang itu, setelah tanda tangan di raker itu satu bulan. Kalau Pak Presiden bisa memberikan satu minggu luar biasa, 'Oh nggak satu minggu, tiga hari, (terhitung) dari kemarin (rapat kerja)'. Disampaikan seperti itu," ujar Wachid.

Wachid pun menceritakan sempat berbincang dengan Mensesneg Prasetyo Hadi. Dia menyebut Prasetyo mewakili Istana Kepresidenan akan meneken Keppres biaya haji.

"Nah sebenarnya Keppres itu tidak ditandatangani oleh Presiden, tapi yang tandatangani Setneg, 'Itu jenengan saja', 'Nah terus mana, Pak Wachid, itu urusannya untuk apa?', 'Untuk pelunasan kontrak, pelunasan jemaah', 'Nah terus mana itu, di tempat Pak Wachid?', 'Nggak, itu Pak Menteri (Agama)," kata Wachid menirukan percakapan dengan Prasetyo Hadi.

"Itu tadi, makanya ini tadi saya sampaikan, 'Ini yang tanda tangan tidak perlu Presiden, yang tanda tangan cukup jenengan'. Insyaallah kalau nggak hari ini, besok itu sudah selesai. Karena Pak Menteri tadi suratnya ada di kantor," lanjut dia.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat laksanakan pilot project Brigade Swasembada Pangan di Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka membina mantan teroris untuk membangun ketahanan dan swasembada pangan.

Berdasarkan keterangan BNPT, satu kelompok Brigade Pangan akan mengelola lahan seluas 200 hektar dengan menggunakan teknologi pertanian. Program ini bertujuan untuk mendorong peran generasi muda untuk terjun di sektor pertanian, dan mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pelaksanaan Deradikalisasi akan berkolaborasi dengan Kementan terkait ketahanan pangan. Kementan memiliki program Brigade Swasembada Pangan yang kita sepakati akan dilaksanakan di Sumatera Selatan dan melibatkan mitra deradikalisasi," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono, dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Kepala BNPT menjelaskan skema pelibatan mitra deradikalisasi melalui asesmen berkolaborasi dengan Densus 88 AT dan Kementerian/Lembaga atau yang tergabung dalam Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi di Luar Lapas. Mantan teroris yang terlibat merupakan mitra yang sudah dalam kondisi hijau, atau tak menganut ideologi kekerasan.

"BNPT akan melakukan penilaian (asesmen) terlebih dahulu pada mitra deradikalisasi berkolaborasi dengan Densus 88, kemudian direncanakan akan diadakan 3 periode program dengan masing-masing akan diikuti oleh mitra deradikalisasi yang memiliki minat untuk menekuni bidang pertanian," katanya.

"Program ini penting untuk menyejahterakan mitra sebagai wujud kehadiran negara dalam menyelesaikan akar masalah terorisme. Oleh karena itu, kita harus kolaboratif dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa mitra deradikalisasi akan dirangkul dan dibina sebelum bergabung dalam program tersebut.

"Kita akan bina mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita juga," katanya.

Guna pengoptimalan program ini, BNPT dan Kementan akan berkolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri. Kolaborasi ini menjadi suatu yang krusial mengingat pentingnya peran seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan target swasembada.

"Target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak. Kami berharap program ini bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya mitra deradikalisasi," kata Kepala Densus 88 Irjen. Pol. Sentot Prasetyo.

SEMARANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang mencatat momen penting dengan pembebasan empat warga binaan yang terlibat dalam kasus terorisme pada Selasa (7/1/2025).

Keempat narapidana tersebut adalah AY, DS, RS, dan UA, yang telah menyelesaikan masa hukuman mereka berdasarkan Surat Lepas Nomor WP.13.PAS.1-PK.01.02-40.

Keempat narapidana ini sebelumnya tergabung dalam jaringan Negara Islam Indonesia (NII) dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Mereka sempat ditahan di Jawa Barat sebelum dipindahkan ke Lapas Semarang.

Kepala Bidang Pembinaan Lapas Semarang, Luhur Prasaja, menjelaskan bahwa keempatnya terlibat dalam jaringan yang sama.

"Mereka dulunya satu jaringan. Kini, mereka telah selesai menjalani masa hukuman," ungkap Luhur Prasaja kepada awak media pada Rabu (8/1/2025).

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid, menambahkan bahwa keberhasilan pembebasan ini tidak terlepas dari program pembinaan yang intensif.

"Selama berada di sini, mereka mengikuti pembinaan dengan baik, bekerja sama dengan BNPT dan Densus 88 AT Polri. Mereka juga sudah mengikrarkan diri kembali ke NKRI dan mendapat remisi tambahan," jelasnya.

Proses pembebasan dilakukan dengan pengawalan ketat sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP), melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 AT, Polrestabes Semarang, dan Kodim Semarang.

Setelah dibebaskan, keempat mantan narapidana ini akan kembali ke kampung halaman mereka di Sumatera Barat.

Dengan pembebasan ini, jumlah narapidana kasus terorisme di Lapas Semarang kini tersisa lima orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai bakal ada perubahan atas Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur presidential thresholdmeski telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril menyatakan, menteri-menteri terkait masih melakukan konsolidasi dan membahas bagaimana perubahan terhadap pasal terkait presidential threshold akan dilaksanakan.

"Saya berkeyakinan tentu akan ada perubahan terhadap Pasal 222 UU Pemilu dan ini bisa muncul sebagai inisiatif dari pemerintah, bisa juga muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

Kendati demikian, Yusril menegaskan bahwa perubahan tersebut bakal tetap mengikuti pedoman rekayasa konstitusional yang dicantumkan MK dalam pertimbangan putusan menghapus presidential threshold.

Ia juga memastikan, pemerintah dan DPR akan mendengar semua masukan dan pertimbangan yang disampaikan semua pihak dan pemangku kepentingan yang ada, termasuk dari partai politik peserta pemilu dan partai politik non peserta pemilu, para akademisi, hingga tokoh-tokoh masyarakat.

"Bagaimana sebaiknya kita merumuskan satu norma baru pengganti Pasal 222 UU Pemilu dengan rumusan-rumusan yang sesuai dengan perkembangan zaman ke depan dan pula sesuai dengan lima rekayasa konstitusional atau constitutional engineering dalam pertimbangan hukum putusan MK," kata Yusril.

Pakar hukum tata negara ini menekankan, pemerintah menghormati putusan MK yang menyatakan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945.

"Apapun putusan yang diambil mahkamah, pemerintah akan patuh pada Mahkamah Konstitusi, dan kita tahu putusan MK adalah final dan binding dan tidak ada upaya hukum apa pun yang dapat dilakukan," ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril berpandangan, ambang batas pencalonan presiden sejatinya memang tidak ada dan tidak mungkin akan ada jika dihubungkan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan pasal pengaturan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A, ambang batas pencalonan presiden

Pasal 6A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum dilaksanakannya pemilihan umum (anggota DPR dan DPRD), sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945.

Namun, menurut Yusril, ada rekayasa konstitusional yang dilakukan pembentuk undang-undang untuk membatasi capres-cawapres sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu, yakni ambang batas pencalonan presiden.

Ia mengatakan, rekayasa sebelumnya itu dibenarkan MK dengan alasan untuk memperkuat sistem presidensial.

Namun, Putusan MK No 62/PUU-XII/2024 pada 2 Januari 2025 yang lalu justru mengubah pendirian MK selama ini.

"Setelah 32 kali diuji, baru pada pengujian yang ke-33 MK mengabulkannya. Jadi ada qaul qadim atau pendapat lama dan qaul jadid atau pendapat baru di MK," ujarnya.

Yusril tidak memungkiri, keinginan untuk kembali menghidupkan presidential threshold setelah adanya putusan MK, bisa saja disahkan oleh DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga Ilyas Abdurrahman, korban penembakan di Tol Tangerang-Merak, melalui pengacara mereka, Willy Cahyadi, mengatakan telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Sudah diajukan dan sudah didatangi oleh tim LPSK. Dan dari keluarga, Mas Agam (anak korban) sudah didatangi LPSK," ujar Willy, Rabu (8/1/2024), dikutip dalam tayangan Kompas TV.

Willy mengatakan, alasan keluarga korban penembakan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) di rest area Tol Tangerang-Merak itu demi menjaga keselamatan keluarga dalam proses hukum yang tengah berlangsung.

"Sebenarnya tidak ada pertimbangan yang substansi prihal pengajuan ke LPSK ini. Namun dirasa ada keperluan sedikit, adanya keraguan keselamatan dari pihak klien kami dalam melaksanakan proses upaya hukum," kata Willy.

Meskipun keluarga korban khawatir akan keselamatan mereka, Willy menegaskan, hingga saat ini belum ada ancaman baik verbal maupun fisik yang diterima oleh kliennya dalam pengungkapan kasus penembakan ini.

"Sejauh ini belum ada terbukti pengancaman baik verbal maupun lisan atau lainnya terhadap klien kami," tambah Willy.

Langkah pengajuan perlindungan ke LPSK ini sebagai antisipasi demi memastikan proses hukum berjalan dengan aman dan adil, tanpa adanya tekanan yang dapat menghambat proses keadilan bagi keluarga korban.

Awal mula perkara

Peristiwa itu bermula ketika Agam melaporkan dugaan penggelapan mobil Honda Brio milik ayahnya ke Polsek Cinangka, Banten, pada pukul 02.30 WIB. Ia membawa dokumen pendukung, seperti BPKB, STNK, dan kunci cadangan.

Namun, anggota piket yang berjaga, Brigadir Deri dan Bripka Dedi, justru meminta Agam membawa surat resmi dari pihak leasing, meskipun dokumen sudah lengkap.

Alih-alih mendampingi pelapor, kedua anggota polisi itu tidak melakukan tindakan yang semestinya dan membiarkan laporan berlalu.

Padahal, anggota Polri memiliki kewenangan untuk meminta bantuan tambahan dari Polres atau tim reserse jika kekuatan dianggap kurang memadai.

Setelah laporan diabaikan, Agam bersama beberapa orang tergabung dalam tim komunitas rental melanjutkan pencarian menggunakan GPS hingga ke Rest Area Km 45.

Di lokasi tersebut, pelaku yang membawa mobil menahan kendaraan dan melawan menggunakan senjata api.

Dalam penembakan itu, Ilyas mengalami luka tembak fatal, sementara Ramli terluka parah di tangan dan perut.

Ilyas dinyatakan meninggal dunia di RSUD Balaraja, sementara Ramli masih menjalani perawatan intensif.

"Kami sangat senang karena karya warga binaan dibeli oleh Wakil Menteri, ini suatu pencapaian yang patut disyukuri dari rangkaian proses pembinaan yang sudah diberikan ke warga binaan,"

Sarilamak (ANTARA) - Lukisan yang dibuat oleh salah seorang warga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Suliki, Limapuluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar) dibeli oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo.

"Kami sangat senang karena karya warga binaan dibeli oleh Wakil Menteri, ini suatu pencapaian yang patut disyukuri dari rangkaian proses pembinaan yang sudah diberikan ke warga binaan," kata Kepala Lapas Suliki Kamesworo di Sarilamak, Rabu.

Ia mengatakan karya yang dibeli oleh wakil menteri tersebut adalah buatan dari Deni, yang masuk penjara karena terjerat kasus penyalahgunaan narkoba

Namun dalam menjalani masa hukum, Deni berhasil membuktikan bahwa dirinya masih bisa produktif dan berinovasi meskipun tengah berada di balik jeruji.

Karya yang dibuat oleh Deny berupa lukisan potret dari Presiden RI Prabowo Subianto dengan medium Glitter di atas kanvas berukuran sekitar 40X40 centimeter.

Deni selaku pemilik karya mengaku senang karena karya buatannya dibeli oleh seorang wakil menteri, karyanya terjual sebesar Rp5 juta.

Bahkan ia juga mendapatkan pesanan dari orang yang sama untuk membuatkan lukisan lain dengan teknik Glitter yang ditekuni.

Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo melalui pesan WhatsApp juga menyampaikan pesan kepada Deni yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Suliki.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas karya seni yang luar biasa dari warga binaan yang ditujukan untuk Bapak Presiden RI serta saya,” ucapnya

Angga berharap semoga Deni tabah menjalani hukuman saat ini, dan senantiasa melakukan hal-hal positif dan menjadikan pembinaan di Lapas sebagai modal ketika bebas nanti.

Kalapas Suliki Kamesworo mengucapkan terima kasih atas apresiasi serta perhatian yang diberikan oleh Angga Raka Prabowo selaku wakil Menteri Komunikasi Digital Indonesia.

“Terima kasih atas perhatian dan apresiasi bagi warga binaan Lapas Suliki, saya pribadi senang hasil karya warga binaan bisa bernilai dan mendapatkan apresiasi," jelasnya.

Menurutnya Lembaga Pemasyarakatan kelas III Suliki senantiasa memberikan ruang ekspresi dalam program pembinaan kemandirian yang terus dioptimalkan.

Berbagai macam produk serta karya telah dilahirkan oleh warga binaan dari hasil pembinaan mulai dari jas hujan, produk hiasan miniatur, batik tulis jeruji, sampai lukisan glitter.

Produk dan karya warga binaan Lapas Suliki itu kemudian diperkenalkan melalui berbagai media sosial milik Lapas seperti instagram, tiktok, dan facebook.

Lukisan itu juga turut diunggah di story instagram oleh Ketua Dharma wanita Persatuan Lapas Suliki, dengan menandai (tag) berbagai akun terkait.

"Tidak disangka ternyata mendapatkan respon positif, dan mendapat komentar keren oleh Angga Raka Prabowo selaku Wamen Komdigi," jelasnya.

Kames mengatakan apresiasi tersebut memiliki makna penting, karena menjadi stimulus bagi warga binaan untuk terus melahirkan karya-karya terbaik.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan pendampingan dari salah satu saksi di kasus penembakan Aipda Robig yang menewaskan Gamma di Semarang. Saat ini LPSK tengah menelaah kemungkinan untuk memberikan pendampingan itu.

"Baru satu (pemohon), dari satu korban. Pendampingnya yang kemarin kontak LPSK," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dihubungi, Rabu (8/1/2025).

Dia mengungkap LPSK sudah bertemu dengan para saksi pada saat awal kasus itu mengemuka. Hanya saja baru beberapa hari belakangan ada pendamping salah satu saksi yang mengontak LPSK.

Dia menduga para saksi dalam kasus tersebut masih ragu-ragu untuk meminta pendampingan kepada LPSK. Pihaknya sendiri juga tidak akan memaksakan untuk memberikan pendampingan.

"LPSK sendiri, pemberian perlindungannya berbasis pada kesukarelawanan. Kalau yang bersangkutan, saksi, dan korban tidak mau dilindungi, kan kita tidak bisa memaksa. Karena itu prinsip yang ada di UU Perlindungan Saksi dan Korban," jelasnya.

Meski sudah ada satu saksi yang mengajukan permohonan, pihaknya masih perlu untuk menelaah permohonan tersebut. Sebab, terdapat kriteria tertentu yang menjadi syarat untuk memperoleh pendampingan LPSK.

"Kami masih dalam proses penelaahan, setelah itu kita putuskan apakah permohonan ini diterima atau tidak? Kalau dalam konteks ini, permohonan yang diajukan masih berkaitan dengan proses pendampingan," lanjutnya.

"Menurut ketentuan kami itu 30 hari kerja. Bisa diperpanjang jika masih dibutuhkan penelaahan lebih lanjut. Tetapi kalau dibutuhkan secara lebih cepat, bisa kita percepat," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang pelajar SMKN 4 Semarang, Gamma tewas ditembak oleh Aipda Robig. Selain itu ada 2 pelajar lain yang terluka akibat tembakan itu.

Awalnya, polisi menyebut Gamma merupakan pelaku tawuran yang hendak menyerang Aipda Robig menggunakan senjata tajam. Belakangan, informasi bahwa Gamma menyerang polisi dengan senjata tajam itu tidak ada bukti.

Aipda Robig akhirnya menjadi tersangka dalam kasus kematian Gamma. Dia juga sudah terkena sanksi pemecatan dari kepolisian, namun dia mengajukan banding.

Video: Sebelum Tembak Gamma, Aipda Robig Sempat Beri Tembakan Peringatan

Video: Sebelum Tembak Gamma, Aipda Robig Sempat Beri Tembakan Peringatan