SEMARANG, iNewsSemarang.id - Kementerian Hukum Republik Indonesia, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menggelar rapat koordinasi terkait penilaian dan verifikasi desa/kelurahan sadar hukum secara periodik. Acara ini dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom dan Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Delmawati mengikuti dari ruang Yudhistira Kantor Wilayah Hukum Jawa Tengah, Kamis (09/01).

Ada pun agenda utama yakni membahas penguatan penilaian/verifikasi serta teknis pemenuhan data dukung berdasarkan indikator desa/kelurahan sadar hukum. Rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk kepala kantor wilayah, divisi peraturan perundang-undangan, serta pejabat fungsional dan struktural di pemerintah daerah, bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program desa/kelurahan sadar hukum berjalan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo, menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum. Salah satu caranya ialah dengan membangun pos bantuan hukum desa di seluruh Indonesia.

“Pos bantuan hukum yang berada di tiap Desa Sadar Hukum menjadi tempat bagi warga desa yang memiliki masalah hukum. Jadi ketika mereka memiliki masalah hukum, mereka tahu harus kemana untuk mendapat pencerahan,” ujar Kristomo.

Ia menekankan, pos bantuan hukum akan memberikan empat layanan utama, meliputi informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi, serta memberikan rujukan kepada masyarakat atas permasalahan yang mereka alami.

Secara teknis, guna mewujudkan layanan tersebut, BPHN perlu melakukan proses verifikasi dan penilaian terhadap desa/kelurahan sadar hukum. Terkait hal itu, Penyuluh Hukum Madya Heni Indrawati menjelaskan seputar teknis penilaian dan verifikasi desa/kelurahan sadar hukum. Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda Claudia Valeriana perihal kebijakan pengelolaan JDIH.

Tampak turut mengikuti rapat secara virtual Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan beserta pejabat fungsional Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Hukum Jawa Tengah. 

Editor : Maulana Salman

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Burhanuddin-Ali Reza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di 5 kecamatan dalam Pilbup Belitung Timur.

Di Pilbup Belitung Timur, Burhanuddin-Ali Reza meraih 23.301 suara. Sementara lawannya, yaitu Kamarudin Muten-Khairil Anwar meraih 44.949 suara.

Ali Reza adalah adalah anak dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.

Kuasa hukum pemohon, Gugum Ridho Putra, mendalilkan adanya kecurangan politik uang terencana berupa bazar beras murah di lima kecamatan. Hal ini dinilai memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dalam rangka pemenangan Kamarudin-Khairil.

"Pada saat masa kampanye tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 melalui DPC Partai PDIP yang merupakan partai pengusung untuk melakukan bazar beras murah di 5 kecamatan. Bazar beras dilakukan masif di lima kecamatan dengan maksud untuk memengaruhi pemilih," kata Gugum dalam persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan di MK, Jakarta, Kamis (9/1) malam.

Lima kecamatan itu yakni Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Kelapa Kampit.

Pemohon juga mendalilkan Kamarudin-Khairil melakukan kecurangan dan pelanggaran berupa menjanjikan materi dan pemberian uang atau bentuk lain yang bertentangan dengan hukum.

Selain itu, pemohon mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran penyelenggara Pilkada yakni Ketua Bawaslu Belitung Timur memberi uang untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dalam rangka pemenangan Kamarudin-Khairil.

"Ketua Bawaslu Belitung Timur memberikan sejumlah uang kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Gantung yang dilakukan dalam rangka pemenangan paslon 02 guna diberikan kepada seluruh Anggota Panwaslu Kecamatan dan Desa di Kecamatan Gantung dan Seluruh Pengawas TPS di Kecamatan tersebut," kata Gugum.

Atas dalil-dalil itu, pemohon meminta MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS pada seluruh desa di 5 kecamatan yang disebutkan.

MK juga diminta memerintahkan KPU Belitung Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada seluruh desa di 5 kecamatan itu.

"Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 60 hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada MK," ujar Gugum.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki ranah baru dalam upaya mengaktualisasikan prinsip bebas aktif dalam diplomasi dan kebijakan luar negerinya.

"Diplomasi Indonesia melakukan langkah bersejarah dengan menjadi anggota BRICS," kata Djumala dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Dalam kesempatan ini, Djumala menggarisbawahi fakta bahwa penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh relatif cepat. Niat Indonesia untuk ikut BRICS dinyatakan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024.

"Hanya berselang dua setengah bulan, Kemenlu Brazil, sebagai Ketua BRICS saat ini, mengumumkan diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh," katanya.

Menurut dia, cepatnya Indonesia diterima sebagai anggota menyiratkan sesuatu, yakni peran Indonesia dinilai penting dalam BRICS, terutama dalam tiga perspektif; yaitu geopolitik, ekonomi dan diplomasi.

Pertama, dalam konteks geopolitik dunia sekarang ini, profil Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok membawa nuansa kemandirian dan independensi dalam tarikan kepentingan politik global.

Muruah prinsip bebas aktif akan terefleksi dalam kinerja diplomasi BRICS dalam interaksinya dengan kekuatan politik global lainnya. Pada titik ini Indonesia memperoleh ranah baru untuk mengaktualisasikan prinsip bebas-aktifnya.

Kedua, dari perspektif ekonomi, Indonesia dipandang sebagai kekuatan ekonomi regional dengan pangsa pasar terbuka yang luas dengan kelas menengah cukup besar.

Menurut Djumala, dengan status sebagai anggota G20 tidak sulit bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam kerja sama BRICS, terutama dalam pembukaan akses pasar dan arus investasi.

Ketiga, dari perspektif watak diplomasi, Indonesia selama ini sudah telanjur dikenal sebagai penengah atau bridge builder dalam banyak perbedaan kepentingan negara-negara dunia, seperti negara maju versus negara berkembang atau negara barat versus timur.

Menjadi mediator kepentingan yang berbeda secara diametral sudah menjadi DNA diplomasi Indonesia, sebut Djumala. Watak mediasi seperti ini sangat diperlukan dalam menjembatani kepentingan antara BRICS dan kekuatan blok ekonomi global lainnya.

"Sebenarnya di sinilah letak nilai lebih yang dimiliki Indonesia ketika menjadi anggota BRICS," katanya.

Djumala mengatakan adab diplomasi Indonesia yang menekankan pada upaya "menyatukan yang terbelah dan mendekatkan yang terpisah" akan mewarnai langkah BRICS ketika berhadapan dengan kepentingan blok ekonomi lain.

Diplomasi nilai yang dibawa Indonesia yang diinspirasi oleh Pancasila, yaitu gotong royong (kerjasama) dan musyawarah (dialog), diharapkan dapat mewarnai kinerja BRICS manakala kelompok tersebut berinteraksi dengan kekuatan ekonomi global lain,” jelas Djumala.

BRICS adalah forum kerjasama ekonomi negara-negara dari berbagai kawasan dunia. Saat ini BRICS beranggotakan 10 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Selain itu, BRICS juga diikuti12 negara mitra, yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dalam level dunia, BRICS menguasai 37,82 persen PDB dunia dengan jumlah penduduk 48 persen dari total populasi dunia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Djumala: BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengatakan, pihaknya mengamankan warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat berinisial TJC pada 30 Desember 2024.

TJC merupakan buronan US Marshals atas kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, TJC sudah dua kali masuk ke Indonesia dan sempat kabur ke Malaysia.

Menurut Yuldi, TJC memilih dua negara itu untuk kabur lantara biaya hidup tidak terlalu tinggi.

"Di Malaysia dan Indonesia kehidupannya itu beda-beda tipis, mulai dari harga untuk biaya hotel ataupun tempat tinggal dan biaya kehidupan sehari-hari itu tidak terlalu tinggi, sehingga Indonesia masih similar dengan Malaysia," kata Yuldi, dalam konferensi pers di Media Center Dirjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Yuldi mengatakan, penangkapan TJC dilakukan setelah upaya penyelidikan mendalam oleh Tim Penyidikan Ditjen Imigrasi serta koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Penangkapan TJC, kata dia, dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat TJC mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan.

"Berkat patroli siber yang dilakukan oleh tim penyidikan, lokasi pelaku terdeteksi melalui sistem perpanjangan izin tinggal daring. Tim gabungan langsung melakukan pengamanan dengan sigap dan tanpa kendala," ujar dia.

Yuldi mengatakan, data pelintasan menunjukkan bahwa TJC memasuki Indonesia pada 4 Desember 2024.

Ia mengatakan, pada 18 Desember 2024, Ditjen Imigrasi menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa paspor TJC telah dicabut sehingga statusnya tidak sah.

"Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedutaan Besar Amerika Serikat No. JAK.OCI.24.075, yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan pra penyidikan," tutur dia.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan, setelah diamankan, TJC dipindahkan ke Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ditjen Imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk proses hukum selanjutnya.

"Ini adalah bukti nyata komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga integritas hukum dan melindungi Indonesia dari pelaku kejahatan internasional. Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat, sangat membantu proses ini,” kata Godam.

Denda damai bukan berarti koruptor langsung diminta bayar lantas kesalahannya dianggap selesai.

Solo (ANTARA) - Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi menegaskan bahwa denda damai harus punya landasan hukum yang kuat.

Pada webinar bertema Denda Damai untuk Koruptor, Apakah Bisa dan Layak? yang digelar lembaga Jejaring Analiytics, Research, and Communication Consulting (Jarcomm) di Solo, Jawa Tengah, Kamis, Pujiyono menyebutkan salah satu yang cukup akrab bagi publik adalah restoratif justice (keadilan restoratif).

Menurut dia, upaya tersebut sebagai formula untuk mencari keadilan yang biasanya dilakukan dalam kejahatan tindak pidana umum.

Meski demikian, bagi masyarakat denda damai ini tidak menarik. Bahkan, bisa jadi publik menolak gagasan tersebut karena merasa tidak familier.

Pujiyono menganalogikan denda damai ini layaknya makan dengan menggunakan tangan kiri.

"Kita biasa makan tangan kanan, terus tiba-tiba lihat orang makan pakai tangan kiri. Tentu menyalahkan bahwa itu sesuatu yang tidak benar," katanya.

Meski demikian, kata dia, pasti ada alasan mengapa orang tersebut makan dengan menggunakan tangan kiri apakah karena tangan kanan mengalami luka, cacat, atau mungkin masalah genetik.

"Logikanya pertama begitu. Analogi itu saya gunakan pada tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi sejak masa reformasi pada tahun 1999—2025, hasilnya jalan di tempat," katanya.

Merujuk pada Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2023 sama dengan tahun 2024, yakni dengan skor 34.

"Artinya perjuangan kita untuk pemberantasan korupsi masih jalan di tempat, tidak jalan ke arah yang positif," katanya.

Oleh karena itu, dia menilai penghukuman badan untuk tindak pidana korupsi tidak maksimal.

"Maka, denda pengampunan sebagai cara untuk mengatasi stagnasi penanganan korupsi merupakan ide baik. Akan tetapi, kita tidak boleh terjebak pada denda saja. Jangan berhenti gagasannya. Ada terobosan lain," katanya.

Meski demikian, dia tidak ingin publik salah kaprah dalam menerjemahkan denda damai.

"Denda damai bukan berarti koruptor langsung diminta bayar lantas kesalahannya dianggap selesai," ujarnya.

Pakar ekonomi Izza Mafruhah meminta konsep denda damai harus ada perinciannya.

"Jangan sampai kebijakan ini menjadi masalah baru terjadi korupsi lain. Salah satu yang harus dipastikan adalah uang sitaan dari kejahatan koruptor harus jelas larinya ke negara," kata Izza Mafruhah.

Di luar negeri, kata dia, ada denda pengampunan. Akan tetapi, pengambilannya harta yang dikorupsi harus maksimal.

"Sejauh mana regulasi di Indonesia efektif. Dampak bagi perekenomian harus ada," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-PHasto Kristiyanto sudah menyiapkan pleidoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar proses penegakan hukum di Indonesia bisa disorot dunia internasional.

Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menyatakan, hal itu disiapkan Hasto jika kondisi terburuk bakal menimpanya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mas Hasto sampaikan ke saya, nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia," kata Ronny, dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Ronny bahkan menyebut keterangan pers dari tim hukum Hasto ke depan juga bakal disampaikan dalam tujuh bahasa.

Hal ini dilakukan agar dunia internasional memahami apa yang sebenarnya terjadi.

"Kami persiapkan segala sesuatunya terhadap kasus ini. Kami akan sampaikan perkembangan dalam tujuh bahasa agar diketahui dunia internasional," ujar Ronny.

Dia juga menilai, proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Hasto penuh drama.

Semisal, penyidik lembaga antirasuah membawa koper untuk menyita sebuah flashdisk.

Diketahui, KPK melakukan penggeledahan ke kediaman pribadi dan rumah singgah Hasto pada Selasa (7/1/2025).

Sebuah flashdisk disita dari langkah hukum itu.

"Logika akal sehat publik tidak dapat menerima alasan mengapa penyidik perlu sebuah koper untuk sekadar menyimpan/mengamankan sebuah USB, flashdisk, dan sebuah buku catatan kecil. Kami melihat ini bagian dari rangkaian penggiringan opini yang terus terjadi sejak pemanggilan pertama dan kedua Sekjen yang disertai dengan penyitaan handphone," ucap Ronny.

"Penggeledahan ini mengonfirmasi bahwa KPK tidak memiliki bukti yang cukup ketika mentersangkakan Hasto Kristiyanto," kata dia.

Pada kesempatan ini, ia juga menilai proses KPK terhadap Hasto tidak berlatar hukum, karena bocornya surat perintah penyidikan atau sprindik.

"Kebocoran sprindik yang bahkan juru bicara KPK sendiri sampaikan ke publik tidak tahu, kami menduga salah satu bukti KPK diremote oleh pihak-pihak di luar KPK," ujar Ronny.

Selain itu, kata dia, proses yang tidak berlandaskan hukum bisa dilihat saat KPK baru memanggil saksi-saksi setelah menetapkan Hasto tersangka.

Hal demikian bisa dibaca lembaga antirasuah tidak punya bukti ketika menetapkan alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu sebagai tersangka.

"Mas Hasto ditetapkan tersangka terlebih dahulu, baru membangun konstruksi hukum, karena dari keterangan saksi-saksi yang dipanggil menyampaikan di media tidak ada hal yang baru, sehingga kami menduga tetapkan tersangka baru mencari-cari keterangan saksi dan alat bukti," beber Ronny.

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur, Haris Sukamto, memulai langkah strategis sebagai pejabat baru dengan menggelar audiensi bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (9/1). Pertemuan ini bertujuan mempererat sinergi kedua lembaga dalam menangani isu hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan di Jawa Timur.

Haris Sukamto yang didampingi jajaran pimpinan tinggi pratama, termasuk Ishadi Maja Prayitno (Plt. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jatim) dan Darori (Plt. Kakanwil Ditjen Imigrasi Jatim), memaparkan rencana kerja untuk meningkatkan kualitas layanan hukum di Jawa Timur. 

Mereka juga mengedepankan kolaborasi strategis dengan Pemprov Jatim, khususnya dalam program harmonisasi peraturan, penguatan desa sadar hukum, dan pemberdayaan UMKM.

Dalam audiensi tersebut, Haris menekankan pentingnya dukungan Pemprov Jatim untuk mendorong UMKM mendaftar sebagai perseroan perorangan. 

"Langkah ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi UMKM sekaligus mendorong legalitas usaha kecil," ujar Haris. 

Ia juga menyoroti rencana pembentukan desa sadar hukum di tiap daerah melalui program Pos Pelayanan Hukum Desa.

Pj Gubernur Adhy Karyono menyambut positif inisiatif Kemenkumham Jatim. Ia menawarkan sinergi dalam pemasyarakatan melalui program ketahanan pangan, termasuk pemanfaatan lahan untuk memberdayakan narapidana. 

"Kami siap mendukung dengan menyediakan bibit tanaman melalui Dinas Pertanian," ungkap Adhy.

Adhy juga menyatakan dukungan penuh untuk pengembangan layanan keimigrasian, seperti peresmian autogate dan immigration lounge di Ciputra World Surabaya, yang diharapkan dapat meningkatkan kemudahan layanan bagi masyarakat.

Kolaborasi untuk Solusi Hukum dan Sosial
Audiensi ini menjadi langkah awal yang signifikan untuk memperkuat koordinasi antara Kemenkumham Jatim dan Pemprov Jatim. Kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi merupakan kunci utama menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial di Jawa Timur.

"Kolaborasi ini akan menciptakan solusi nyata bagi permasalahan hukum, sosial, dan ekonomi di Jawa Timur," tegas Adhy.

Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan program-program strategis yang dirancang dapat memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Timur.

Editor : Arif Ardliyanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- West Ham United mengangkat Graham Potter sebagai pelatih baru. Mantan pelatih Chelsea ini diikat kontrak dua tahun, seperti diumumkan West Ham pada laman resmi klub, Kamis (9/1/2025).

Sehari sebelumnya, The Hammers telah lebih dahulu memecat Julen Lopetegui dari kursi pelatih.

Potter telah menganggur sejak ia diberhentikan Chelsea pada April 2023. Ia hanya menjalani masa kerja tujuh bulan dari kontraknya yang berdurasi lima tahun. Saat itu, ia mencatatkan 12 kemenangan dari 31 pertandingan yang dimainkan timnya.

“Saya gembira berada di sini. Penting bagi saya menunggu pekerjaan yang saya rasa tepat untuk saya, dan secara seimbang saya cocok untuk klub yang saya bergabung ke dalamnya,” kata Potter.

“Itulah perasaan yang saya miliki bersama West Ham United,” lanjutnya.

The Hammers saat ini menghuni posisi ke-14 di klasemen sementara Liga Inggris dengan hanya unggul tujuh poin di atas zona degradasi. Mereka mencatatkan enam kemenangan dari 20 pertandingan Liga Inggris di bawah asuhan Lopetegui.

Kekalahan 1-4 di kandang juara bertahan Manchester City pada Sabtu (4/1/2025) menjadi hantaman terakhir bagi klub London Timur itu.

Potter memulai karier kepelatihannya di klub Swedia, Ostersund, dan menjalani masa-masa sukses bersama Swansea dan Brighton sebelum direkrut Chelsea.

Pertandingan pertama Potter sebagai manajer West Ham adalah saat the Hammers menghadapi Aston Villa pada putaran ketiga Piala FA pada Jumat (10/1/2025), sebelum memainkan pertandingan-pertandingan Liga Inggris melawan Fulham dan Crystal Palace.

Lopetegui adalah pelatih kelima di Liga Primer Inggris musim ini yang dipecat menyusul Erik ten Hag (Manchester United), Steve Cooper (Leicester), Gary O'Neil (Wolves), dan Russell Martin (Southampton).

Jakarta (ANTARA) - West Ham United resmi menunjuk mantan juru taktik Chelsea Graham Potter sebagai manajer baru mereka pada Kamis dengan ikatan kontrak dua tahun, demikian diumumkan dalam laman resmi klub.

Sehari sebelumnya, TheHammers telah lebih dahulu memecat Julen Lopetegui dari kursi panas.

Potter telah menganggur sejak ia dipecat Chelsea pada April 2023, hanya setelah menjalani masa kerja tujuh bulan dari kontrak lima tahunnya. Saat itu, ia mencatatkan 12 kemenangan dari 31 pertandingan yang dimainkan timnya.

West Ham United is delighted to welcome Graham Potter as the Club’s new Head Coach ⚒️

— West Ham United (@WestHam) January 9, 2025

“Saya gembira berada di sini. Penting bagi saya bahwa saya menunggu pekerjaan yang saya rasa tepat untuk saya, dan secara seimbang saya cocok untuk klub yang saya bergabung ke dalamnya,” kata Potter.

“Itulah perasaan yang saya miliki bersama West Ham United,” lanjutnya.

TheHammers saat ini menghuni posisi ke-14 di klasemen sementara Liga Inggris dengan hanya unggul tujuh poin di atas zona degradasi. Mereka mencatatkan enam kemenangan dari 20 pertandingan Liga Inggris di bawah asuhan Lopetegui.

Kekalahan 1-4 di kandang juara bertahan Manchester City pada Sabtu (4/1) menjadi hantaman terakhir bagi klub London Timur itu.

Potter memulai karier kepelatihannya di klub Swedia, Ostersund, dan menjalani masa-masa sukses bersama Swansea dan Brighton sebelum direkrut Chelsea.

Pertandingan pertama Potter sebagai manajer West Ham adalah saat tim itu menghadapi Aston Villa pada putaran ketiga Piala FA pada Jumat (10/1), sebelum memainkan pertandingan-pertandingan Liga Inggris melawan Fulham dan Crystal Palace.

Lopetegui adalah manajer klub Liga Inggris kelima yang dipecat pada musim ini menyusul pemecatan Erik ten Hag (Manchester United), Steve Cooper (Leicester), Gary O'Neil (Wolves), dan Russell Martin (Southampton).

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2025

KPK menyita flashdisk saat menggeledah rumah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam perkara kasus suap politikus PDIP, Harun Masiku. Tim hukum PDIP mengatakan KPK mengambil flashdisk tersebut dari dalam kamar anak Hasto.

"Flashdisk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto, di lantai 2," ungkap salah satu tim hukum PDIP, Johanes Tobing, dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Johanes mengaku telah menanyakan anak Hasto terkait kepemilikan flashdisk tersebut. Dia menjelaskan barang tersebut juga bukanlah milik anak Hasto.

"Nah flashdisk ini, ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga, artinya tidak mengetahui," kata dia.

Dia juga menegaskan barang yang diambil KPK tersebut pun bukan milik Hasto. Dia menerangkan hal ini sudah ditanyakan langsung juga ke Hasto.

"Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga tidak mengetahui," terang Johanes.

Sementara itu, untuk buku catatan kecil yang turut diambil KPK saat penggeledahan, Johanes mengungkap barang tersebut milik staf Hasto yang bernama Kusnadi. Dia menerangkan buku tersebut berisikan catatan bisnis Kusnadi bersama adiknya.

"Buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama-sama adiknya yang bernama Udin," ujar Johanes.

PDIP sebelumnya juga mempertanyakan KPK yang membawa koper usai menggeledah rumah Hasto Kristiyanto meski hanya menyita flashdisk dan buku. KPK mengatakan barang yang disita usai penggeledahan disimpan dalam koper agar aman.

"Ini kenapa yang diambil hanya barang yang misalkan tidak sebanyak itu, tapi digunakannya koper. Yang kita bawa itu, apa namanya, koper gitu kan. Dan itu disimpan di tempat yang menurut kami itu aman, kita menempatkan barang," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1).

Asep mengatakan koper merupakan tempat penyimpangan yang aman. Dia mengatakan tidak mungkin penyidik membawa barang sitaan dengan plastik.

"Menyimpan barang-barang yang disita itu pada tempat atau tempat penyimpanan yang aman. Yang kita bawa tempat penyimpanan yang aman itu adalah koper," kata dia.

"Kalau kita tenteng-tenteng plastik itu kan nanti rawan untuk tertinggal jatuh dan lain-lain. Yang paling cocok yang digunakan untuk membawa ya koper seperti itu," tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- sia selama dua tahun terakhir meraih catatan baik dengan tidak ada aksi terorisme atau zero terrorist attack. Catatan harus dijadikan pedoman bagi seluruh pihak agar pada Tahun 2025 kembali bersih dari aksi-aksi kekerasan. Itu menjadi tantangan besar, apalagi di awal tahun ini, kelompok-kelompok tertentu kembali menyebarkan narasi-narasi terorisme yang mangancam persatuan dan perdamaian bangsa.

Sekretaris Umum pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Prof Muammar Bakry, menjelaskan masyarakat wajib bersyukur atas menurunnya tindak kejahatan terorisme. Namun dengan kondisi itu, pencegahan terorisme tidak boleh kendur dan lengah. tapi sinergi dan koordinasi harus terus ditingkatkan agar Tahun 2025 kembali zero terrorist attack.

“Memasuki tahun 2025 juga menjadi suatu capaian bahwa telah dua tahun berselang Indonesia mengalami nol serangan teroris, atau yang juga biasa disebut sebagai zero terrorist attack. Hal ini dapat dianggap sebagai prestasi tersendiri bahwa sentimen negatif terhadap perbedaan SARA semakin menurun,” terang Prof Bakry di Makassar, Rabu (8/1/2025).

Menurutnya, semakin terbukanya pemahaman agama yang inklusif dan toleran menjadi faktor pendukung menurunnya angka kejadian tindakan kejahatan atas nama agama. Zero terrorist attack juga mampu menjadi indikator yang baik atas capaian kerja Pemerintah melalui berbagai instansinya dalam menjembatani bahkan mempertemukan berbagai kelompok dan golongan yang berbeda.

“Saya kira, upaya Pemerintah untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang masih tersisa pada bangsa Indonesia adalah hal yang sangat baik dan konstruktif bagi penguatan kemajemukan dan heterogenitas bangsa kita. Jadi momen tahun baru itu juga bisa menjadi refleksi yang kita lakukan untuk penguatan kebhinekaan. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia karena kita mampu menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan dan kekayaan,” ujar Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.

Dirinya berharap agar jangan ada lagi perbedaan-perbedaan dengan latar belakang yang macam-macam, termasuk agama, kemudian menjadi alasan dan pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan serta teror, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang bangsa Indonesia sangat hargai.

Terkait interaksi masyarakat secara luas pada perayaan-perayaan besar seperti tahun baru, Prof Muammar Bakry mengatakan bahwa perayaan tersebut haruslah dilihat secara tepat. Hanya karena suatu perayaan tidak sesuai dengan keinginan sebagian pihak, tidak lantas menjadikan perayaan tersebut dilarang atau bahkan dikatakan sebagai “pendangkalan akidah.”

“Menurut saya, kita harus melihat dulu secara proporsional kegiatan perayaan tahun baru itu. Kalau perayaan tahun baru itu ada kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, kalau kita bicara Islam, berarti nilai-nilai ajaran Islam, bisa dikatakan kegiatan itu mengarah kepada kegiatan yang dimakruhkan atau diharamkan. Dengan kata lain, melakukannya menjadi hal yang dilarang,” terang Prof Bakry.

“Tapi kalau kegiatan itu justru sebenarnya menghadirkan suasana hati kita menjadi merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, dengan menjadikan momen pergantian tahun itu sebagai momentum untuk muhasabah, zikir, mengenang, mengingat, dan introspeksi apa yang pernah kita lakukan, lalu kemudian kita proyeksikan untuk tahun berikutnya agar menjadi pribadi yang lebih baik, maka tentu itu (perayaan tahun baru) nafasnya sesuai dengan ajaran Islam," katanya.

Menurutnya, Alquran dalam surat Al-Furqan menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan siang dan malam yang silih berganti dan terus berlanjut seperti itu, agar para manusia bisa menjadikannya sebagai peringatan dan momen kesyukuran.

Artinya, dalam memahami agama secara proporsional, Tuhan telah memerintahkan manusia supaya momentum pergantian waktu, dalam hal ini tahun baru, agar tidak lewatkan begitu saja. Tuhan menginginkan para hambanya untuk menjadikan tahun yang baru sebagai waktu memanjatkan ungkapan kesyukuran dan melakukan introspeksi atas perbuatan di masa lalu dan bertekad untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Prof Muammar Bakry pun berharap agar Indonesia bisa selalu konsisten menjaga kerukunan antar golongan, sehingga kembali mampu mempertahankan nihilnya serangan teroris yang didasarkan atas nama agama. Beliau pun menyerukan agar rakyat Indonesia kembali memahami agamanya dengan benar agar keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa terus terjaga.

“Saya kira kita harus kembali kepada ajaran agama yang benar. Ajaran agama kita itu mengajarkan kita untuk menjaga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), menjaga ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan), dan menjaga ukhuwah islamiyah. Kalau kita lebih kembangkan lagi menjadi ukhuwah imaniyah, yang dimaknai bahwa semua anak bangsa yang beriman itu tetap saudara kita," katanya.

Reformasi struktural diperlukan, terutama dalam meningkatkan rantai nilai manufaktur. Lebih banyak hilirisasi.

Jakarta (ANTARA) - Chief India and Indonesia Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari mengatakan, Indonesia perlu benar-benar melakukan reformasi struktural agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dapat tercapai.

Untuk mencapai target yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut, ia mengakui bahwa hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi Indonesia. Oleh sebab itu, menurut dia, tidak cukup apabila hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saja seperti biasanya.

“Tidak cukup hanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Stimulus saja tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ke tingkat tersebut. Menurut saya, reformasi struktural diperlukan, terutama dalam meningkatkan rantai nilai manufaktur. Lebih banyak hilirisasi,” kata Pranjul dalam media briefing secara hybrid, di Jakarta, Kamis.

Pranjul menilai, Indonesia sejauh ini telah berhasil dengan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri melalui hilirisasi industri seperti hilirisasi logam. Namun, ia juga mengingatkan agar Indonesia terus bergerak lebih jauh seperti masuk ke dalam rantai nilai global untuk produk baterai kendaraan listrik dan kendaraan listrik itu sendiri. Kemudian, ekspor produk-produk yang lebih beragam juga diperlukan.

“Hal itu benar-benar perlu ditingkatkan. Jadi, Indonesia benar-benar perlu melakukan diversifikasi dan juga naik ke rantai nilai manufaktur. Menurut saya, itu akan menjadi penting jika ingin mendekati pertumbuhan 8 persen,” kata dia lagi.

Pranjul memandang, Indonesia memiliki peluang misalnya untuk meningkatkan ekspor barang habis pakai (consumables) ke Amerika Serikat (AS). Apalagi, menurut dia, surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS tidak begitu signifikan sehingga kecil kemungkinan berhadapan dengan ancaman tarif Donald Trump.

“Menurut saya, ada banyak peluang yang terbuka. Tetapi Indonesia harus menyiapkan ‘panggungnya’ dengan benar dengan beberapa hal yang harus dilakukan, misalnya infrastruktur yang lebih baik dan menambah lebih banyak tenaga kerja terampil,” kata dia.

Yang lebih penting dari itu, ujar Pranjul, Indonesia perlu mengakselerasi lebih banyak perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dan perjanjian bilateral dengan negara-negara maju. Hal ini akan membantu Indonesia dalam jangka menengah untuk meningkatkan ekspor yang beragam serta meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi.

Terkait Indonesia yang resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), Pranjul menilai bahwa partisipasi Indonesia ini penting untuk peluang ekonomi dalam jangka menengah.

Namun, menurutnya, selama ini banyak negara anggota BRICS yang belum benar-benar memaksimalkan peluang kerja sama. Apabila peluang ini dapat dimaksimalkan melalui perjanjian perdagangan di antara negara anggora, maka keanggotaan BRICS ini menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan ekspor bagi Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan PDB riil Indonesia seiring berjalannya waktu.

Adapun HSBC memproyeksikan pertumbuhan PDB dunia pada tahun ini kemungkinan sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2,7 persen. Pertumbuhan ekonomi di Asia, di luar Jepang, diperkirakan tetap tangguh pada kisaran 4,4 persen pada 2025.

Sementara pertumbuhan ekonomi di enam besar negara anggota ASEAN (ASEAN-6) diperkirakan akan mencapai 4,8 persen pada tahun ini. Dengan ketidakpastian global yang masih berlangsung, HSBC memperkirakan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,1 persen pada 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025