JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan kepala daerah terpilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk retret.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Diketahui, retret ini pernah digelar Prabowo dan dilakukan para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga utusan khusus presiden di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024.

"Dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril, Jumat.

Kendati begitu, ia mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti retret bakal dilaksanakan.

Begitu pun tempat pelaksanaannya, termasuk opsi retret dilakukan di Akademi Militer Magelang seperti para menteri sebelumnya.

"Ya rencananya seperti (retret) itu, dikumpulkan di satu tempat. Belum tahu (di Magelang atau bukan)," katanya.

Yusril bilang, retret ini dilakukan agar para kepala daerah memiliki perspektif yang sama antar pemda maupun pemerintah pusat.

Terlebih, perlu ada sinkronisasi program antara pemda dengan pemerintah pusat, agar target Presiden Prabowo dapat tercapai.

"Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," jelas Yusril.

Menurut Yusril, keselarasan ini pula yang membuat pemerintah tengah mendiskusikan waktu pelantikan kepala daerah bakal dilaksanakan serentak atau bertahap, mengingat masih banyak sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril menyatakan, pemerintah tengah mencari opsi agar sebagian kepala daerah yang tidak bersengketa di MK bisa dilantik terlebih dahulu.

Pihaknya kata Yusril, bakal berkoordinasi dengan MK dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

"Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti, serentak, apabila sudah selesai sengketa ataukan bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu. Jadi hanya masalah teknis ini yang kami bicarakan dengan Mensesneg, dan kita carikan jalan keluarnya," sebut Yusril.

"Dan ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi sendiri dengan Menteri Dalam Negeri dan MK bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah," imbuh dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menekankan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

“Diplomasi Indonesia akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, dengan Asta Cita sebagai panduan strategis,” kata Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri di Jakarta, Jumat.

Hal itu, menurut dia, diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya merespons tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global secara proaktif.

Menlu Sugiono menyoroti dunia yang kini dihadapkan dengan berbagai macam krisis, mulai dari konflik dan perang di berbagai belahan dunia, krisis iklim, pangan, energi, dan air, serta rivalitas antar kekuatan besar.

Di tengah ancaman itu semua, dia menyayangkan solidaritas dan kerja sama global yang semakin terkikis.

“Dunia tidak membutuhkan lebih banyak perpecahan atau politik kekuatan”, ujarnya.

Dia pun menegaskan bahwa dunia membutuhkan kepemimpinan kolaboratif yang membangun rasa saling percaya dan mempersatukan, serta kepemimpinan yang berani menghadapi tantangan dengan cara-cara yang inovatif.

“Kita harus berani menapaki jalan yang belum dilalui, bicara dengan cara yang belum pernah disampaikan, dan membangun jembatan kolaborasi yang sebelumnya belum ada”, tambahnya.

Untuk itu, Menlu RI menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia terus mengukuhkan perannya sebagai pemimpin di panggung global, mitra terpercaya, sekaligus sebagai tetangga yang baik.

Sejarah panjang diplomasi Indonesia menunjukkan peran sebagai penggagas perubahan, mulai dari Konferensi Asia-Afrika 1955, pembentukan ASEAN pada 1967, konsepsi Negara Kepulauan yang diakui dunia dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 hingga ASEAN Outlook on the Indo-Pacific pada 2019.

Dalam setiap langkahnya, Indonesia konsisten menjadi bagian dari solusi dan menjembatani perbedaan, kata Sugiono yang juga mengingatkan bahwa jembatan yang dibangun harus dilalui bersama.

Sugiono lebih lanjut menekankan bahwa diplomasi Indonesia akan terus menjadi kekuatan pemersatu, menjembatani perbedaan, serta menciptakan solusi inovatif di tengah kompleksitas tantangan global.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kanwil Kemenag Lampung menyebut lahannya yang diambil mafia tanah memiliki sertifikat resmi.

Kasus ini sedang dalam proses penyidikan oleh Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung.

Kepala Kantor Kanwil Kemenkumham Lampung, Puji Raharjo, mengatakan lahan seluas 17.000 meter persegi itu sebenarnya sudah lebih dari satu tahun dimiliki oleh Kemenag.

"Tanah itu udah puluhan tahun kita kuasai, lalu kemudian tahun 2022 itu ada pihak swasta yang mengeklaim bahwa mereka pemilik tanah itu dan berperkara di pengadilan," katanya saat dihubungi, Jumat (10/1/2025).

Penguasaan lahan negara ini kemudian diperkarakan oleh Kemenag Lampung melalui pengadilan perdata.

Namun, mulai dari Pengadilan Negeri (PN) Lampung Selatan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), Kemenag Lampung selalu kalah.

"Sampai Peninjauan Kembali (PK), skor 4-0, Kemenag kalah terus dalam sengketa itu," kata dia.

Padahal, Kemenag Lampung melampirkan berkas dan dokumen kepemilikan lahan yang sah.

Pun begitu dengan dokumen bahwa lahan itu adalah milik negara.

"Oleh karena itu, Kementerian Agama melaporkan hal ini kepada pihak terkait (Kejati Lampung) dengan dugaan mafia tanah. Sertifikat aslinya Kemenag masih pegang," katanya.

"Sekarang kita percayakan kepada kejaksaan untuk mengusutnya supaya terang benderang. Karena ini adalah aset negara. Itu harapan kita," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyebut penggeledahan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung terkait pengambilalihan lahan milik Kanwil Kemenag Lampung.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, mengatakan penggeledahan kantor BPN Lampung itu benar terkait dugaan kasus mafia tanah.

Armen mengatakan penggeledahan kantor BPN Lampung itu dilakukan karena dari hasil penyidikan ditemukan lahan tersebut sudah berpindah secara resmi melalui BPN Lampung.

Padahal, lahan tersebut adalah milik negara yang seharusnya dikelola oleh Kanwil Kemenag Lampung.

Namun, dalam kasus yang ditangani Kejari Lampung ini, lahan tersebut beralih kepemilikan menjadi lahan milik pribadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar ada sinkronisasi program antara pemerintah dan daerah.

Hal itu merespons ratusan kepala daerah yang akan dilantik, di luar mereka yang masih menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). "Kita perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Menurut Yusril, kepala daerah akan dikumpulkan Presiden Prabowo supaya bisa memiliki perspektif yang sama. Pun masalah yang dihadapi pemerintah bisa ditangani secara bersama-sama.

"Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah. Pelantikan ini menjadi penting dan karena itu perlu kita selesaikan," ucap Yusril.

Meski tempat belum ditentukan, Yusril memastikan, Presiden Prabowo akan menggelar pertemuan dengan kepala daerah yang akan dilantik. Pertemuan itu dikonsep seperti menteri menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. "Ya rencananya seperti itu, dikumpulkan di satu tempat," ucap Yusril.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membuka pidatonya di Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP dengan menyinggung soal politisasi hukum.

Pada acara yang diselenggarakan di Sekola Partai itu, Jumat (10/1/2025), Megawati menyinggung bahwa PDIP telah bersabar selama 57 tahun sejak ditetapkannya TAP MPRS No.33/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara atas Presiden ke-1 RI Soekarno atau Bung Karno.

Pada akhirnya, pimpinan MPR 2019-2024 pada tahun lalu telah resmi mencabut TAP MPRS itu. Dengan demikian, lanjut Megawati, MPR juga menegaskan bahwa tuduhan terhadap keterlibatan Bung Karno pada pemberontakan G 30 S 1965 tidak terbukti dan batal demi hukum.

Megawati menyampaikan bahwa tidak ada proses hukum yang dilakukan untuk membuktikan tuduhan tersebut sampai dengan wafatnya Bung Karno pada 21 Juni 1970.

"Lama ya. Untung keluarga tuh sabar. Jangan kejadian gini lagi. Tapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi," ujarnya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Megawati juga menyampaikan terima kasih atas nama pribadi, keluarga besar Bung Karno dan keluarga besar PDIP kepada MPR 2019-2024.

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI resmi mencabut TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Sukarno.

Pencabutan TAP MPRS itu dilakukan dalam perhelatan silaturahmi kebangsaan bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan keluarganya di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

"Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor 1 / MPR Tahun 2003 tentang peninjauan terhadap Menteri dan Status Hukum ketetapan MPRS dan MPR Tahun 19-6-2022 telah menyatakan TAP MPRS Nomor 33 / MPRS Tahun 1967 sudah tidak berlaku lagi," ujar Ketua MPR saat itu, Bambang Soesatyo.

MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta aparat penegak hukum di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengawasi program besar Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program pemerintah pusat tersebut memberikan makanan bergizi bagi seluruh siswa setiap sekali sehari untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka.

"Apa pun program pemerintah, apalagi anggaran besar seperti makanan bergizi butuh pengawasan," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Dian Patria, Kamis (9/1/2025).

Selain pengawasan, kata Dian, program besar tersebut membutuhkan transparansi atau keterbukaan dalam proses pelaksanaannya serta anggarannya.

"Jangan sampai di balik program-program yang besar ini diselewengkan," ucapnya.

Ia berharap penegak hukum langsung bergerak jika ada laporan dugaan penyelewengan terkait MBG.

Dinas Pendidikan (Dikbud) Kota Mataram mulai merampungkan perencanaan launching program makan bergizi gratis.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf menyampaikan, rencananya program tersebut dimulai di Kota Mataram pada Senin (13/1/2025) dan diikuti oleh semua jenjang siswa, dari SD, SMP, hingga SMA/SMK.

"Makan bergizi gratis ini akan dilakukan di tiga Kecamatan, yakni di Kecamatan Selaparang, Kecamatan Sekarbela, dan di Kota Mataram," katanya.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali memeriksa seorang warga negara asing (WNA) asal India. Turis India itu diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja menjadi pemandu wisata (guide).

"Kami minta keterangan lebih lanjut WNA India itu atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Anak Agung Bagus Narayana di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (10/12025) seperti dikutip dari Antara.

Turis India berinisial VV itu diketahui masuk Pulau Dewata dengan visa saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) untuk visa wisata. VV lantas ditangkap petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai di area penjemputan terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Rabu (8/1).

Sebelumnya, sejak beberapa hari terakhir petugas Imigrasi meningkatkan pengawasan di area tersebut setelah pekerja di sektor pariwisata mengeluhkan adanya WNA yang menjadi pemandu wisata.

Setelah mengawasi area penjemputan, tim kemudian mendapati VV menyambut kedatangan rombongan orang asing lainnya dan mengarahkan ke kendaraan yang telah disiapkan.

Imigrasi akan mengintensifkan patroli keimigrasian di sekitar bandara untuk mengantisipasi pelanggaran keimigrasian WNA.

"Itu untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai beraktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki," katanya.

Sebelumnya, sejumlah pengemudi pariwisata yang tergabung dalam Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali mengadakan aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Bali pada hari Senin (6/1).

Salah satu keluhan mereka soal keberadaan WNA yang menjadi pemandu wisata yang menjemput kedatangan orang asing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Ngurah Rai, selama Januari-November 2024 total kedatangan WNA asing mencapai 6,37 juta orang. Jumlah itu hampir sama dengan total kedatangan pada tahun 2019 mencapai 6,3 juta orang.

Selama periode itu, sebanyak 178 WNA dideportasi yang sebagian besar kasusnya karena tidak menaati peraturan dan melebihi masa tinggal. Tiga besar asal WNA yang melakukan pelanggaran itu adalah Rusia, Nigeria, dan China.

Ini Daftar 79 Negara yang Bebas Visa untuk Warga Negara Indonesia

Ini Daftar 79 Negara yang Bebas Visa untuk Warga Negara Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, Indonesia akan berada di lini terdepan dalam reformasi internal organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Reformasi ini dirasa dibutuhkan untuk membuat PBB yang lebih sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

“Indonesia juga akan berada di lini depan penggerak reformasi multilateral untuk mendukung dan memperkuat PBB sehingga menjadi lebih fit for purpose,” ujar Sugiono saat memberikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2025 di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Sugiono mengatakan, reformasi ini dibutuhkan untuk menciptakan struktur keuangan internasional yang lebih tangguh dan inklusif.

Salah satunya dengan memberi ruang kepada negara-negara global south seperti mereka yang ada di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Oseania yang disebutkan menjadi rumah bagi 85 persen penduduk dunia.

“Temasuk arsitektur keuangan internasional yang tangguh dan inklusif yang memberi ruang kepemimpinan global south sebagai kekuatan baru yang mewakili 85 persen penduduk dunia,” lanjut dia.

Sugiono menilai, jika negara di belahan selatan lebih dilibatkan, tata kelola dunia akan menjadi lebih relevan sehingga mengurangi dominasi mereka yang kaya kepada yang miskin.

“Agar tata kelola global ini menjadi semakin relevan, di mana tidak ada dominasi oleh si kaya terhadap si miskin,” kata dia lagi.

Sugiono mengatakan, reformasi PBB ini terus didorong melalui keanggotaan aktif Indonesia di dalam beberapa forum multilateral yang ada.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melantik tujuh orang Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya dan tiga orang Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkup Kementerian PANRB.

Dia berharap para pejabat ini dapat mengemban tanggung jawab yang diiringi dengan komitmen yang kuat, prinsip integritas yang kokoh, serta semangat inovasi untuk mendorong reformasi birokrasi.

"Jabatan ini bukan sekadar posisi, tetapi sebuah kepercayaan yang menuntut kontribusi nyata untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Gunakan kesempatan ini untuk membawa perubahan positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Rini juga menekankan pentingnya peran Kementerian PANRB sebagai bagian dari strategic triangle bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Kementerian PANRB sendiri harus memastikan tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan negara berjalan secara efektif dan terintegrasi.

“Maka dari itu, sinergi lintas sektor perlu terus diperkuat agar reformasi birokrasi berjalan lebih baik. Saya berharap Bapak dan Ibu lebih meningkatkan kolaborasi yang erat, tidak hanya antar kedeputian, namun juga paguyuban, serta Kementerian/Lembaga lain. Karena kita punya program dan outcome bersama yang harus kita selesaikan pada lima tahun mendatang," jelasnya.

Selain itu, dirinya menegaskan pentingnya mengoptimalkan momentum untuk hasil kinerja yang maksimal.

“Ini adalah awal dari kabinet baru, jadi sebenarnya momentum ini tidak muncul setiap tahun. Kita bisa memaksimalkan masa ini untuk mencari terobosan yang membawa manfaat positif. Berikan juga keleluasaan kepada para tim di lingkungan Bapak dan Ibu untuk terus berinovasi dalam mencapai kinerja yang lebih optimal,” tutur Rini.

Adapun pejabat yang dilantik hari ini adalah Reni Suzana sebagai Sekretaris Kementerian PANRB; Erwan Agus Purwanto sebagai Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan; Otok Kuswandaru sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik.

kemudian, Nanik Murwati sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana; Aba Subagja sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; Abdul Hakim sebagai Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Budaya Kerja; Cahyono Tri Birowo sebagai Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Administrasi Negara;

Selanjutnya, Sri Rejeki Nawangsasih sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Utama; serta Budi Prawira dan Kamaruddin sebagai Analis Kebijakan Utama.

Bertindak sebagai saksi dalam pelantikan ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh dan Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian PANRB untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Menteri Rini juga mengingatkan bahwa setiap amanah yang diberikan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

"Selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Jadikan jabatan ini sebagai peluang untuk membawa perubahan yang berarti dan memastikan program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin mengumpulkan para kepala daerah terpilih dalam kegiatan semacam 'retreat' menteri sebelum dilantik. Yusril mengatakan kegiatan itu bertujuan menyamakan pandangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Kita perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril kepada wartawan di Istana Jakarta, Jumat (10/1/2025).

"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah. Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," lanjut dia.

Ditanya apakah 'retreat' kepala daerah itu juga akan digelar di Magelang, Jawa Tengah, sebagaimana yang dilaksanakan para menteri, Yusril mengaku belum tahu-menahu.

"He-he-he, belum tau," kata dia.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Yusril menyebut pemerintah pun tengah membahas jadwal pelantikan kepala daerah. Dia mengatakan pemerintah menginginkan kepala daerah yang tidak bersengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat digelar lebih dulu.

"Nah pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah tengah membahas jadwal pelantikan kepala daerah. Yusril mengungkap rencana pemerintah agar kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilantik lebih dulu.

"Nah, pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di... bagaimana, apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Yusril menuturkan saat ini pemerintah tengah melihat lagi putusan MK yang sudah ada. Selain itu, kata dia, pemerintah berencana membahas wacana beda jadwal pelantikan kepala daerah ini dengan DPR.

"Dan itu kita lihat ada dua putusan dari MK yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari MK dan pemerintah juga akan membicarakan dengan DPR nantinya. Hanya itu saja yang dibahas," ujarnya.

Pihaknya juga akan membahas secara teknis terkait ini dengan Mendagri Tito Karnavian dan MK. Dia berharap ada titik terang terkait implementasi beda jadwal pelantikan sehingga tak ada kendala nantinya.

"Yang kami bicarakan dengan Mensesneg dan kita carikan jalan keluarnya dan ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi sendiri dengan Pak Mendagri dan MK bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah di lapangan," lanjut dia.

Kejuaraan Taekwondo Pancasila Cup 2025 menjadi wadah calon atlet Indonesia menuju Paralimpiade 2028.

Ajang ini digelar oleh Keluarga Taekwondo Alumni Universitas Pancasila di GOR Ciracas, Jakarta, 10-12 Januari 2025. Turnamen digelar dengan level nasional untuk mencari mutiara terpendam dari cabor taekwondo di Indonesia.

Adapun turnamen ini diikuti dua kategori yakni senior untuk mahasiswa dan senior para taekwondo untuk umum. Karenanya, Pancasila Cup diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet anyar termasuk dari komunitas difabel.

"Harapan saya dengan kejuaraan ini, sebagai Ketua Pembina Taekwondo di Universitas Pancasila, kami ingin mencari bibit atlet dari mahasiswa untuk bisa menambah atlet kita untuk kejuaraan di tingkat nasional dan internasional," kata Ketua Pembina Keluarga Taekwondo Alumni Universitas Pancasila, Reda Manthovani di Jakarta, Jumat (10/1).

Setidaknya ada 70 atlet para taekwondo yang berkompetisi di Pancasila Cup. Panitia membagi dua nomor lomba yaitu Poomsae untuk keindahan seni gerak dan Kyorugi untuk pertarungan.

Ada enam provinsi yang ikut kejuaraan, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Kontingen Sumatera Utara berhasil jadi juara umum pada kategori para taekwondo dengan total 11 medali. Mereka sukses meraih lima emas, satu perak, dan lima perunggu.

"Ini baru pertama kali dipertandingkan. Saya ingin mengenang masa lalu karena berasal dari atlet juga. Saya melihat atlet-atlet Paralimpiade 2024 kemarin di Paris negara lain bagus-bagus dan kita juga harus bisa tampil di sana," ucap Reda.

"Kami ingin terus mendukung atlet agar bisa tampil di level yang lebih tinggi. Terdekat ada ASEAN Para Games baru kemudian semoga bisa tampil di Paralimpiade," ia menambahkan.