Sleman -

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, mengingatkan agar para penegak hukum terkait kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto agar netral dan adil. Dia menyebut saat ini seluruh mata sedang memperhatikan kasus tersebut.

"Semua orang pasti sedang melihat seluruh mata pasti sedang melotot untuk memperhatikan proses yang ada," kata Ganjar saat ditemui di acara peletakan batu pertama kantor baru DPC PDIP Sleman di Pandowoharjo, Senin (13/1/2025).

Oleh karena itu dia mengingatkan kepada penegak hukum agar bisa netral dalam proses penanganan perkara. Menurutnya, bisa bahaya bila ada penegak hukum yang tak netral.

"Kita butuh sebuah peradilan yang fair, kita butuh para penegak hukum yang betul-betul bisa netral dan saya yakin mereka bisa melakukan itu. Karena kalau tidak bahaya," tegasnya.

Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan KPK pada Senin (13/1). Dia diperiksa sebagai tersangka terkait kasus pergantian antarwaktu (PAW) DPR dan merintangi penyidikan Harun Masiku. KPK resmi mengumumkan Hasto sebagai tersangka pada Rabu (24/12/2024).

Ganjar menilai, kehadiran Hasto sebagai wujud ketaatan terhadap hukum. Bahkan sudah sejak awal adanya kasus ini.

"Hasto tidak pernah tidak taat, Mas Hasto itu sudah dari awal (taat hukum) dan kemudian dan hari ini hadir bahkan diantar oleh banyak orang," pungkasnya.

Dilansir detikNews, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah selesai diperiksa KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto hanya mengucapkan terima kasih setelah diperiksa.

"Terima kasih ya, terima kasih," kata Hasto usai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/1). Hasto selesai diperiksa oleh KPK. Hasto diperiksa sekitar 3,5 jam.

(afn/afn)

KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menunjuk lima kuasa hukum untuk menghadapi sidang sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, gugatan hasil Pilkada Kukar 2024 diajukan oleh dua pasangan calon (paslon) yaitu Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (AYL-AZA) dan Dendi Suryadi-Tuliadi Arif (Dendi-Alif).

Gugatan ini kemudian berujung pada sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan akan berlangsung pada Senin (13/1/2025) pukul 13.00 WIB atau 14.00 WITA di Panel 1 Mahkamah Konstitusi.

Sengketa Pilkada Kukar 2024 Gugat Persyaratan Pencalonan

Komisioner KPU Kukar Divisi Hukum, Wiwin, mengungkapkan bahwa gugatan yang diajukan oleh kedua paslon tersebut tidak berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi selama proses Pilkada berlangsung.

Sebaliknya, gugatan ini lebih berfokus pada aspek persyaratan pencalonan yang dianggap tidak sesuai oleh pihak pemohon.

"Prinsip kami adalah tetap bekerja sesuai aturan dan tidak melanggar putusan MK. Sebagai dasar, kami mengacu pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2024," ujar Wiwin pada Senin (13/1/2025), seperti dilansir dari Tribun Kaltim.

Wiwin menegaskan bahwa KPU Kukar telah menjalankan seluruh tahapan Pilkada berdasarkan regulasi yang berlaku, dan pihaknya yakin bahwa hasil Pilkada yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan hukum yang ada.

Lima Kuasa Hukum Siap Bela KPU Kukar di MK

Untuk menghadapi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, KPU Kukar telah menunjuk lima orang kuasa hukum yang akan mendampingi mereka selama proses hukum berlangsung.

Kelima kuasa hukum ini dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman mereka dalam menangani kasus sengketa pemilu.

“Kami siap mempertahankan keputusan kami di hadapan Mahkamah Konstitusi. Namun, kami juga menghormati proses hukum yang berlangsung dan siap menerima apa pun putusan yang akan dikeluarkan oleh MK nantinya,” jelas Wiwin.

Proses Sidang Pemeriksaan Pendahuluan di MK

Sidang gugatan hasil Pilkada Kukar 2024 akan didahului dengan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan pembacaan permohonan dari pihak pemohon.

Proses ini bertujuan untuk mendalami dasar gugatan, dokumen yang diajukan, serta mendengarkan argumen awal dari pihak yang bersengketa.

Gugatan sengketa Pilkada Kukar 2024 yang diajukan oleh paslon AYL-AZA dan Dendi-Alif yang menjadi sorotan publik ini mempertanyakan validitas persyaratan pencalonan yang diklaim tidak sesuai dengan ketentuan.

Harapan KPU Kukar terhadap Proses Hukum di MK

Wiwin berharap proses hukum di Mahkamah Konstitusi dapat berlangsung secara adil dan transparan, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk percaya pada proses hukum dan menjaga suasana kondusif di Kukar selama proses persidangan berlangsung,” tutup Wiwin.

Sumber: Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul "KPU Kukar Tunjuk 5 Kuasa Hukum Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2024 di MK".

Singkawang (ANTARA) - Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75, Kantor Imigrasi Singkawang, Kalimantan Barat mengadakan layanan paspor simpatik kepada 20 pemohon paspor.

"Pelayanan diberikan secara walk-in.Alhamdulilah, pelayanan yang diberikan berjalan dengan tertib dan lancar, serta disambut positif oleh masyarakat," kata Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Kalimantan Barat, Herry Pranowo, Senin.

Menurutnya, program layanan paspor simpatik ini merupakan bagian dari perayaan serentak yang diselenggarakan oleh seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia.

"Kegiatan ini dilaksanakan setiap Sabtu sepanjang Januari 2025 dan akan berakhir pada tanggal 25 Januari," ujarnya.

Program ini, katanya, dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki kesibukan pada hari kerja sehingga tetap dapat mengurus paspor mereka di akhir pekan.

"Dan antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi," ujarnya.

Untuk warga yang belum mendapatkan kesempatan pada layanan kali ini diimbau untuk hadir di Sabtu berikutnya. Informasi terkait kuota dan persyaratan juga dapat diperoleh langsung di Kantor Imigrasi atau melalui saluran informasi resmi.

Herry menambahkan, penyelenggaraan layanan paspor simpatik ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Dengan memberikan kemudahan akses di akhir pekan, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih terlayani dan terhubung dengan lembaga pemerintah," ujarnya.

Hari Bhakti Imigrasi ke-75 tahun ini, katanya, mengusung tema melayani, mengabdi, dan berinovasi.

"Tema ini mencerminkan semangat Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkokoh komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat, dan terus berinovasi dalam menghadapi tantangan di era modern," ujarnya.

Diharapkan, rangkaian kegiatan selama bulan Januari ini mampu memperkuat sinergi antara institusi pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem pelayanan imigrasi yang lebih modern, efisien, dan inklusif.

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, pada hari ini, Senin (13/1/2025). Hasto diperiksa atas dua perkara terkait korupsi.

Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail mengatakan, kliennya telah selesai menjalani pemeriksaan dan keluar dari Gedung Merah Putih KPK, sekira pukul 13:32 WIB. Itu artinya pemeriksaan berlangsung 3,5 jam dari pukul 10.00 WIB.

Setelah keluar dari Gedung Merah Putih, Hasto Kristiyanto memilih bungkam terkait pemeriksaan tersebut.

"Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik," kata Maqdir kepada awak media di gedung KPK, dikutip dari Tribunnews.

Maqdir enggan menungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto Kristiyanto. Sebab pihaknya sudah bersepakat untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik.

"Untuk hal-hal yang lain terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik, karena kami hanya menyampaikan Pak Hasto hanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan," jelas Maqdir.

Hasto Kristiyanto bersama tim hukumnya kemudian menuju bus berwarna merah putih untuk pergi meninggalkan gedung KPK. Mereka diiringi sejumlah simpatisan yang memekikkan kata-kata, "Merdeka".

Diketahui, kedatangan Hasto Kristiyanto ke Gedung Merah Putih KPK terlihat dikawal banyak orang.

Mereka datang secara rombongan dengan menggunakan bus berkelir merah putih. Ia datang bersama sejumlah Tim Hukum PDIP yang terdiri dari Maqdir Ismail, Ronny Talapessy, Patra M Zen, dan lain-lain.

Kader PDIP yang juga ahli hukum, Ronny Talapessy mengungkapkan, setidaknya ada 1.000 pengacara yang mendampingi kasus Hasto Kristiyanto.

Ribuan pengacara tersebut terdiri dari advokat dari berbagai organisasi advokat dan badan bantuan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemungkinan Penahanan
Banyaknya pengacara yang mendukung Hasto Kristiyanto dalam perkara Harun Masiku diduga karena muncul kemungkinan dilakukannya penahanan.

Pasalnya, belakangan KPK memberikan kabar bahwa Hasto Kristiyanto bisa saja langsung ditahan meski baru pertama kali diperiksa sebagai tersangka.
Tentu saja, jika KPK memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Hasto Kristiyanto bersalah.

Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (10/1/2025).

“Kita tunggu apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya (untuk ditahan), tinggal kita tunggu,” kata Asep.

Hasto Kristiyanto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dan tersangka untuk perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara Harun Masiku.

Ia seharusnya dipanggil KPK untuk diperiksa pekan lalu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hasto Kristiyanto Batal Ditahan KPK Hari Ini, Akan Ada Pemeriksaan Selanjutnya?

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, pada hari ini, Senin (13/1/2025). Hasto diperiksa atas dua perkara terkait korupsi.

Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail mengatakan, kliennya telah selesai menjalani pemeriksaan dan keluar dari Gedung Merah Putih KPK, sekira pukul 13:32 WIB. Itu artinya pemeriksaan berlangsung 3,5 jam dari pukul 10.00 WIB.

Setelah keluar dari Gedung Merah Putih, Hasto Kristiyanto memilih bungkam terkait pemeriksaan tersebut.

"Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik," kata Maqdir kepada awak media di gedung KPK, dikutip dari Tribunnews.

Maqdir enggan menungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto Kristiyanto. Sebab pihaknya sudah bersepakat untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik.

"Untuk hal-hal yang lain terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik, karena kami hanya menyampaikan Pak Hasto hanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan," jelas Maqdir.

Hasto Kristiyanto bersama tim hukumnya kemudian menuju bus berwarna merah putih untuk pergi meninggalkan gedung KPK. Mereka diiringi sejumlah simpatisan yang memekikkan kata-kata, "Merdeka".

Diketahui, kedatangan Hasto Kristiyanto ke Gedung Merah Putih KPK terlihat dikawal banyak orang.

Mereka datang secara rombongan dengan menggunakan bus berkelir merah putih. Ia datang bersama sejumlah Tim Hukum PDIP yang terdiri dari Maqdir Ismail, Ronny Talapessy, Patra M Zen, dan lain-lain.

Kader PDIP yang juga ahli hukum, Ronny Talapessy mengungkapkan, setidaknya ada 1.000 pengacara yang mendampingi kasus Hasto Kristiyanto.

Ribuan pengacara tersebut terdiri dari advokat dari berbagai organisasi advokat dan badan bantuan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemungkinan Penahanan
Banyaknya pengacara yang mendukung Hasto Kristiyanto dalam perkara Harun Masiku diduga karena muncul kemungkinan dilakukannya penahanan.

Pasalnya, belakangan KPK memberikan kabar bahwa Hasto Kristiyanto bisa saja langsung ditahan meski baru pertama kali diperiksa sebagai tersangka.
Tentu saja, jika KPK memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Hasto Kristiyanto bersalah.

Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (10/1/2025).

“Kita tunggu apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya (untuk ditahan), tinggal kita tunggu,” kata Asep.

Hasto Kristiyanto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dan tersangka untuk perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara Harun Masiku.

Ia seharusnya dipanggil KPK untuk diperiksa pekan lalu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hasto Kristiyanto Batal Ditahan KPK Hari Ini, Akan Ada Pemeriksaan Selanjutnya?

Blangpidie (ANTARA) - Yayasan Supremasi Keadilan Rakyat Aceh (SaKA) meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku pemasok rokok ilegal yang semakin marak di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

"Peredaran rokok ilegal cukup marak di Abdya. Aparat penegak hukum kita minta mengusut dan menangkap pemasoknya," kata Sekretaris Jenderal SaKA Erisman dalam pernyataannya di Blangpidie, Senin.

Ia menjelaskan bahwa selama ini peredaran rokok ilegal di Abdya sudah sangat meresahkan. Tidak hanya merugikan negara dalam jumlah besar, peredaran rokok ilegal tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Ini perlu diusut secara serius. Apalagi menurut informasi yang kami peroleh, peredaran rokok ilegal ini ada dugaan setoran kepada oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

SaKA mendesak agar aparat penegak hukum segera bertindak untuk menghentikan aktivitas ilegal ini dan menegakkan hukum dengan tegas.

Erisman menambahkan bahwa tindakan ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok ilegal dan memastikan penegakan keadilan.

Baca: Bea Cukai Langsa gagalkan peredaran 1,18 juta batang rokok ilegal

Yayasan SaKA juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam peredaran rokok ilegal tersebut.

"Kami tidak hanya meminta tindakan terhadap pemasok, tetapi juga agar aparat hukum mengusut tuntas kemungkinan adanya oknum yang terlibat dalam kegiatan ini," ujarnya.

Menurut SaKA, peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara tetapi juga menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat. Rokok ilegal tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan yang layak.

Dengan tekad kuat dan dedikasi yang tinggi, Yayasan SaKA berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Abdya.

"Kami berharap agar penindakan yang tegas ini dapat menghentikan peredaran rokok ilegal dan memberikan efek jera kepada para pelakunya," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan pentingnya memilih produk yang legal dan terjamin kualitasnya.

Baca: Bea Cukai Aceh musnahkan 3,14 juta batang rokok ilegal

Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin mengatakan bahwa pembangunan Memorial Living Park di Kabupaten Pidie, Aceh, dapat menjadi kenangan dan edukasi masyarakat.

Mugiyono mengatakan bahwa Memorial Living Park ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Tempat ini dapat dijadikan sebagai sarana edukasi dan bertemu satu sama lain sesama masyarakat.

"Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman tersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut," ungkap Mugiyono saat ditemui awak media di Kebayoran Baru, Senin, 13 Januari 2025.

Sebagai lokasi di mana pelanggaran HAM terjadi pada 1998 silam, Mugiyono mengatakan tidak tinggal diam dan berlaku seenaknya sebagai pemerintah. Justru, pemerintah melibatkan masyarakat sekitar.

Baca juga: Pasca Direvitalisasi Kementerian PU, Pasar Natar Jadi Pusat Ekonomi Baru Lampung Selatan

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Cara pemerintah menggandeng masyarakat adalah dengan melanjutkan menjalankan bangunan Memorial Living Park yang melibatkan masyarakat sekitar, seperti penyediaan UMKM. Pemerintah daerah pun juga akan melanjutkan menjaga situs bersejarah tersebut setelah dilakukan peresmian Februari 2025 mendatang.

Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

"Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi," jelas Mugiyono.

"Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan menjalankan untuk pemulihan tersebut," lanjutnya.

Pemulihan korban pun dilakukan dengan melakukan pembangunan rumah. Hal ini diharapkan selain menjadi tanggung jawab negara, juga dapat menjadi simbol persatuan untuk bekerja sama antara masyarakat dan pemerintah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(TIN)

Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bertemu membahas peresmian Memorial Living Park, Pidie, Aceh, pada Senin, 13 Januari 2025.

Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu.

"Sudah siap, telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya. Siap diresmikan dan insyaallah kita resmikan kira-kira bulan Februari," jelas Mugiyanto kepada awak media saat ditemui di Gedung KemenPU.

"Kita akan meminta arahan kepada presiden (Prabowo) apakah berkenan untuk meresmikan atau ada arahan lain dari beliau," lanjutnya.

Wamen PU Diana mengatakan bahwa proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp13 miliar. Pun, ini belum termasuk rumah-rumah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh pada saat tahun 1998 lalu.


(Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

"Memorial Living Park memang sudah diselesaikan 2024 lalu. Kami juga sudah diskusikan lingkupnya apa saja yang harus kita bangun," kata Diana.

Memorial Living Park di Aceh ini akan menghadirkan rumah ibadah, yakni masjid, dikarenakan mayoritas beragama muslim. Selain itu, ada tempat bermain anak-anak, dan juga lokasi untuk bercengkrama bersama.

Dilengkapi pula dengan lahan parkir, Mugiyono mengharapkan tempat ini dapat menjadi situs edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. Tempat ini bisa dikatakan cocok untuk bertemu, bermain, dan bersilaturahmi.

Baca juga: Kementerian Hukum Fokus Transformasi Digital di 2025

"Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman rersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut," tutur Mugiyono.

Mugiyono juga menambahkan bahwa pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Ada 29 unit rumah dibangun

Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa ada 29 unit rumah yang dibangun di sekitar Memorial Living Park, Kabupaten Pidie, Aceh. "Ada rumah rumah yang kita bantu dari korban HAM tersebut. Rumah-rumah itu ada 29 jumlahnya, waktu itu dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan," jelas Diana kepada tim Medcom.id.

Diana menambahkan bahwa total anggaran satu rumah di sana adalah sekitar Rp60 juta rupiah. Jika ditotal secara keseluruhan, anggaran ini menghabiskan sekitar Rp3,4 miliar, di luar anggaran Memorial Living Park.

Pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Ada sekitar 19 kementerian yang membantu untuk pemulihan korban terjadinya pelanggaran HAM di Aceh ini. Salah satunya adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

"Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi," jelas Mugiyono.

"Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan msnjalankan untuk pemulihan tersebut," lanjutnya.

Diana mengatakan bahwa keseluruhan rumah sudah tuntas. Namun, penyerahan kunci rumah untuk para korban belum dapat diketahui kejelasan waktunya. Sementara itu, Memorial Living Park ini akan diresmikan sekitar Februari 2025 atau sebelum Lebaran Idulfitri.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(TIN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah menangkap 16 buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol selama 2024.

“Sepanjang tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil meringkus 16 orang buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol,” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, dalam keterangan resminya, Senin (13/1/2025).

Buron terakhir yang ditangkap adalah YZ, seorang warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diduga merupakan bagian dari sindikat judi online negara tersebut.

Selain menangkap sejumlah buronan Interpol, Imigrasi mencatat sejumlah peningkatan terhadap jumlah WNA yang dijadikan tersangka dalam tindak pidana keimigrasian.

Pada tahun 2024, sebanyak 130 WNA ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana keimigrasian.

Angka ini meningkat hingga 228 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Tahun itu, sebanyak 53 tersangka ditahan oleh Imigrasi.

“Sementara itu, Imigrasi mengenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 5.434 WNA di tahun 2024,” kata Agus.

Dia mengatakan, total penindakan administratif keimigrasian di tahun 2024 meningkat 150 persen dibandingkan dengan tahun 2023, yang jumlah penindakan menyentuh angka 2.734 orang.

Sementara itu, jumlah orang yang ditangkal masuk ke Indonesia juga meningkat di tahun 2024.

“Sebanyak 10.583 orang ditangkal masuk ke Indonesia pada 2024,” lanjut Agus.

Angka ini naik 58 persen jika dibandingkan dengan penangkalan di tahun 2023, yang kasusnya mencapai angka 6.673 orang.

Agus menjelaskan, tindakan administratif keimigrasian (TAK) bisa dilakukan selama WNA yang berada di Indonesia terbukti melakukan kegiatan berbahaya yang diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

“TAK juga dapat dikenakan kepada WNA yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” lanjut dia.

Dalam praktiknya, TAK dapat diberikan dalam bentuk pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, hingga larangan untuk berada di tempat tertentu di dalam wilayah Indonesia.

“Selain itu, Imigrasi juga berhak memberlakukan keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, dan yang paling berat adalah deportasi dari wilayah Indonesia,” lanjut dia.

Deportasi ini juga bisa dilakukan pada WNA yang melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.

Jakarta -

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menemui pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, mengungkapkan isi pertemuan dengan Raffi Ahmad.

Dasco menyebutkan diskusi yang turut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas itu membahas ide-ide seputar pembinaan generasi muda. Nantinya, ide itu akan dituangkan dalam bentuk regulasi.

"Pembahasan seputar pembinaan generasi muda, itu kan utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda. Ada beberapa ide yang tadi disampaikan untuk dibikin regulasinya. Ada menteri hukum juga tadi," kata Dasco, Senin (13/1/2025).

Raffi Ahmad juga mengunggah momen pertemuan tersebut. Turut hadir Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryadi dalam diskusi tersebut.

Raffi, dalam unggahannya di Instagram, menyebut pertemuan itu membahas peningkatan peran generasi muda. Hal ini meliputi urusan UMKM dan koperasi.

"Berdiskusi terkait peningkatan peran serta Generasi Muda dalam penguatan ekonomi kreatif melalui UMKM dan Koperasi," kata Raffi dalam unggahannya.

(tor/gbr)

Itu penting, mengevaluasi kembali kurikulum pendidikan polisi, baik itu bintara, apalagi perwira, baik di Sekolah Polisi Negara maupun Akademi Kepolisian

Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, Hibnu Nugroho mengatakan perlu adanya evaluasi terhadap kurikulum pendidikan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan usai lulus dan melaksanakan tugas-tugas kepolisian.

"Itu penting, mengevaluasi kembali kurikulum pendidikan polisi, baik itu bintara, apalagi perwira, baik di Sekolah Polisi Negara maupun Akademi Kepolisian," kata Hibnu di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Menurut dia, evaluasi kurikulum pendidikan tersebut dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri serta institusi Polri yang bertugas sebagai pengayom, pelindung, dan penegak hukum.

Selain itu, kata dia, perlu ada implementasi yang tegas di dalam menjalankan kewenangannya tersebut.

Dia melanjutkan, kemampuan psikologis calon polisi juga harus diperkuat selama menjalani pendidikan agar lebih mampu mengendalikan diri saat menjalankan tugas-tugas kepolisian terutama ketika membawa senjata.

"Sementara bagi yang sudah bertugas sebagai polisi, khususnya yang memegang senjata, saya kira pimpinan Polri harus mengasesmen kembali. Mengasesmen bahwa orang itu masih pas emosionalnya atau tidak, masih layak memegang senjata atau tidak, jangan semuanya bawa senjata karena polisi itu sebagai pengayom, pelindung, dan penegak hukum," katanya menyoroti sejumlah kasus yang melibatkan oknum polisi.

Terkait dengan pengayom dan pelindung, dia mengatakan dua hal tersebut harus ada evaluasi kembali mengenai bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan polisi itu memberikan rasa aman dan nyaman tapi tanpa menggunakan senjata.

"Di sini kan artinya peningkatan performa Polri, perlu ditingkatkan peningkatan performa, sehingga orang, penjahat, orang yang melakukan kejahatan itu akan segan, tidak mau melakukan," katanya menegaskan.

Oleh karena itu, kata dia, evaluasi terhadap pembinaan Polri dalam rangka sebagai pengayom dan pelindung untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat juga perlu dilakukan.

Dengan demikian, lanjut dia, anggota Polri yang memegang senjata harus dilakukan asesmen kembali untuk memastikan apakah masih layak memegang senjata atau tidak layak memegang senjata, karena tidak semua yang dihadapi merupakan penjahat kelas kakap.

"Itu perlu menjadi perhatian tersendiri bagi Polri. Selain itu, perlu adanya spesifik tugas yang diemban polisi, mana sebagai pengayom, mana sebagai pelindung, dan mana sebagai penegak hukum, jadi jangan tiga-tiganya menjadi satu tugas, berat nantinya polisi itu," katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan perlu dilakukan evaluasi tupoksi Polri di dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Dalam konstitusi, tugas Polri itu terlalu banyak, pengayom, pelindung, dan penegak hukum, sehingga perlu ada suatu batasan yang tegas, perlu ada implementasi yang tepat, sehingga polisi menjadi tidak gamang," kata Hibnu.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Itu penting, mengevaluasi kembali kurikulum pendidikan polisi, baik itu bintara, apalagi perwira, baik di Sekolah Polisi Negara maupun Akademi Kepolisian

Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, Hibnu Nugroho mengatakan perlu adanya evaluasi terhadap kurikulum pendidikan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan usai lulus dan melaksanakan tugas-tugas kepolisian.

"Itu penting, mengevaluasi kembali kurikulum pendidikan polisi, baik itu bintara, apalagi perwira, baik di Sekolah Polisi Negara maupun Akademi Kepolisian," kata Hibnu di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Menurut dia, evaluasi kurikulum pendidikan tersebut dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri serta institusi Polri yang bertugas sebagai pengayom, pelindung, dan penegak hukum.

Selain itu, kata dia, perlu ada implementasi yang tegas di dalam menjalankan kewenangannya tersebut.

Dia melanjutkan, kemampuan psikologis calon polisi juga harus diperkuat selama menjalani pendidikan agar lebih mampu mengendalikan diri saat menjalankan tugas-tugas kepolisian terutama ketika membawa senjata.

"Sementara bagi yang sudah bertugas sebagai polisi, khususnya yang memegang senjata, saya kira pimpinan Polri harus mengasesmen kembali. Mengasesmen bahwa orang itu masih pas emosionalnya atau tidak, masih layak memegang senjata atau tidak, jangan semuanya bawa senjata karena polisi itu sebagai pengayom, pelindung, dan penegak hukum," katanya menyoroti sejumlah kasus yang melibatkan oknum polisi.

Terkait dengan pengayom dan pelindung, dia mengatakan dua hal tersebut harus ada evaluasi kembali mengenai bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan polisi itu memberikan rasa aman dan nyaman tapi tanpa menggunakan senjata.

"Di sini kan artinya peningkatan performa Polri, perlu ditingkatkan peningkatan performa, sehingga orang, penjahat, orang yang melakukan kejahatan itu akan segan, tidak mau melakukan," katanya menegaskan.

Oleh karena itu, kata dia, evaluasi terhadap pembinaan Polri dalam rangka sebagai pengayom dan pelindung untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat juga perlu dilakukan.

Dengan demikian, lanjut dia, anggota Polri yang memegang senjata harus dilakukan asesmen kembali untuk memastikan apakah masih layak memegang senjata atau tidak layak memegang senjata, karena tidak semua yang dihadapi merupakan penjahat kelas kakap.

"Itu perlu menjadi perhatian tersendiri bagi Polri. Selain itu, perlu adanya spesifik tugas yang diemban polisi, mana sebagai pengayom, mana sebagai pelindung, dan mana sebagai penegak hukum, jadi jangan tiga-tiganya menjadi satu tugas, berat nantinya polisi itu," katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan perlu dilakukan evaluasi tupoksi Polri di dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Dalam konstitusi, tugas Polri itu terlalu banyak, pengayom, pelindung, dan penegak hukum, sehingga perlu ada suatu batasan yang tegas, perlu ada implementasi yang tepat, sehingga polisi menjadi tidak gamang," kata Hibnu.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025