IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto turut mengomentari usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Putranto, Presiden Prabowo Subianto memiliki niat baik dan tulus untuk memberikan MBG bagi siswa dan ibu hamil. Menurutnya tidak tepat jika menggunakan dana zakat.

"Gunanya zakat kan bukan itu, karena presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu jadi enggak mengambil dana-dana itu," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menambahkan, Prabowo telah menganggarkan dana untuk MBG secara baik. Maka dari itu, kata Anto, penggunaan dana zakat untuk MBG dinilai kurang tepat.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi enggak ada yang mengambil dari mana? Zakat itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," lanjutnya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis.

Usulan itu didasari lantaran rakyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan dia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.

"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti (AM) Putranto menanggapi perihal empat ajudan Presiden Prabowo Subianto . AM Putranto menjelaskan bahwa saat ini keempat ajudan masih dalam proses penataran di Kementerian Sekretariat Negara .

"Masih. Dia masih di Setneg, masih proses. Namanya proses sosialisasi dan apa ya namanya orang baru kerja kan, kan biasanya setiap orang mau kerja itu ada penataran-penataran," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

AM Putranto mengatakan bahwa proses penataran menjadi bagian dari sosialisasi keempat ajudan. Meski begitu, dirinya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Prabowo.

"Semua itu keputusan beliau. Kan itu udah aturan SOP yang harus dilakukan," jelasnya.

Meski begitu, AM Putranto menekankan bahwa hingga saat ini keempat ajudan belum dikembalikan ke kesatuan masing-masing. "Sampai saat ini belum ada. Mereka ada di sini semua bersama kita juga," ungkapnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memiliki empat Ajudan dari TNI-Polri. Mereka adalah sosok perwira terbaik yang telah terpilih setelah melalui rangkaian tes yang panjang.

Keempat ajudan itu berasal dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, dan Polri. Mereka adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto, Kolonel Pnb Anton "Sioux" Palaguna, Letkol Laut (P) Romi Habe Putra, dan Kombes Dr. Ahrie Sonta Nasution.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bertemu dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/1/2025).

Pigai dan Nusron membahas bagaimana persoalan sengketa tanah bisa diselesaikan tanpa melanggar HAM.

"Bagaimana setiap sertifikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah, baik itu hak penguasaan lahan, hak-hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai serta hak milik, itu tidak mengganggu dan tidak melanggar hak asasi manusia," ujar Nusron.

"Dan turunannya itu banyak sekali. Termasuk di dalamnya topik kedua adalah bagaimana penyelesaian konflik dan sengketa tanah. Juga setiap penyelesaiannya harus mengedepankan dimensi hak asasi manusia. Jadi secara prinsip itu," sambungnya.

Nusron memaparkan, dirinya dan Pigai juga membahas bagaimana mengawal pendaftaran tanah hak komunal atau adat yang masih sangat sedikit di Indonesia.

Menurutnya, pendaftaran tanah hak adat yang masih di bawah target ini bisa menghambat pemerintah.

"Ini harus kita tuntaskan supaya kita makin jelas, mana batas-batas hak adat, mana batas-batas APL (areal penggunaan lain) murni. Dan mana batas-batas hutan. Supaya masing-masing didaftarkan," jelas Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Pigai menyebut penataan tanah di Indonesia harus berbasis HAM.

Dia mencontohkan, di negara ini, konversi lahan menyebabkan penyempitan ketersediaan area pertanian.

Dengan menyempitnya lahan pertanian, maka itu akan mempengaruhi produksi pangan nasional dan swasembada pangan.

"Maka, perlu kami kerja sama agar supaya space untuk produksi pangannya tetap dalam koridor dan kontrol sesuai dengan program prioritas pemerintah. Tapi juga kami tetap mengatur juga memberikan ruang supaya industri juga tetap berkembang," jelas Pigai.

Sementara itu, Pigai menyebut Kementerian HAM menerima aduan mengenai konflik tanah sebanyak 2.000 dalam 1 tahun.

Dia pun menyambut baik Kementerian ATR/BPN yang telah melakukan digitalisasi sertifikasi, meski itu sulit dilakukan.

"Sudah hampir mencapai 20 persen. Lebih dari 20 persen. Itu kan alhamdulillah ya, syukur ya, daripada enggak sama sekali. Bayangkan bagaimana orang mencari keadilan persoalan tanah, persoalan sertifikat yang tumpang tindih. Tidak hanya di perkotaan, tapi juga di daerah-daerah terpencil," imbuhnya.

KOMPAS.com - Dua organisasi masyarakat (ormas) dari Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terlibat bentrokan di perempatan Karangjati, Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Akibat kejadian tersebut, satu orang yang merupakan anggota dari ormas Pemuda Pancasila dilaporkan terluka di kepala akibat hantaman batu.

Sementara sejumlah orang yang mengalami luka-luka juga telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis.

Selain itu, terlihat satu buah mobil dan tiga motor yang rusak akibat bentrokan di lokasi kejadian.

Kejadian ini telah dikonfirmasi oleh Kasi Humas Polres Blora, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gembong Widodo.

Ia menjelaskan bahwa jajaran dari Polres Blora tengah mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut.

Kronologi Kejadian Bentrokan Menurut Warga

Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Karangjati, Sigit, menceritakan kronologi bentrokan yang dilihatnya.

"Kayaknya mobil Pemuda Pancasila dari arah utara berhenti di bangjo (traffic light) karena lampu merah, kebetulan kepergok sama kelompoknya GRIB dari selatan, terus dimasa," kata Sigit, seperti dilansir TribunJateng.com.

Sigit mengatakan bahwa pada saat kejadian, selain mengendarai mobil ada juga anggota Pemuda Pancasila yang mengendarai sepeda motor.

Selanjutnya, massa dari kelompok Pemuda Pancasila ada yang tidak bisa melarikan diri kemudian dihajar kelompok GRIB.

"Ndelalah ada 1 yang tidak bisa lari mas, dimasa, dihantam batu kepalanya, terus dia terkapar di trotoar situ, saya kasihan, saya amankan di teras," jelas Sigit.

Tidak sampai di situ, massa dari kelompok GRIB juga sempat mengeluarkan ancaman akan menghabisi anggota Pemuda Pancasila jika tidak melepas atribut yang dikenakan. Korban tersebut juga berlumuran darah.

"Ada salah satu kelompoknya GRIB datang minta supaya pemuda tadi melepas atribut Pemuda Pancasila, jaket e dilepas. Akhirna dilepas terus saya suruh sembunyi di belakang mas. Di perjalanan darah itu kececeran," terangnya.

Satu mobil dan tiga sepeda motor yang diduga milik anggota Pemuda Pancasila dirusak oleh anggota GRIB.

"Setelah itu, GRIB lari ke utara," ujarnya.

Tidak hanya itu, Indonesia juga masuk dalam daftar 10 negara terbaik yang berhasil menurunkan angka kematian akibat serangan terorisme

Jakarta (ANTARA) - Haidar Alwi Institute (HAI) mengungkap bahwa Indonesia berhasil mencatatkan rekor penanggulangan terorisme dalam 10 tahun terakhir.

"Sejak tahun 2015 sampai 2023, dampak terorisme di Indonesia masuk kategori menengah. Baru pada tahun 2024 Indonesia masuk kategori rendah. Sebuah rekor dalam sepuluh tahun terakhir," kata Pendiri HAI R Haidar Alwi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan laporan Global Terrorism Index (GTI) 2024 yang dirilis oleh Institute for Economics and Peace (IEP), dia menjelaskan Indonesia menempati peringkat 31 dari 163 negara dengan skor 3.993, lebih baik 7 peringkat atau 1.509 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tidak hanya itu, Indonesia juga masuk dalam daftar 10 negara terbaik yang berhasil menurunkan angka kematian akibat serangan terorisme. Satu-satunya penyebab kematian akibat terorisme di Indonesia adalah karena serangan KKB di Papua," kata dia.

Selain terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Indonesia menghasilkan "zero attack" dari aksi terorisme sepanjang tahun 2023 dan 2024.

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari prestasi Polri dalam mencegah terjadinya aksi terorisme. Terbukti, sebanyak 196 tersangka berhasil ditangkap Polri sebelum melancarkan aksinya.

Sepanjang tahun 2024, menurut dia, Polri telah melakukan upaya deradikalisasi terhadap 8.118 narapidana terorisme dan keluarganya. Salah satu catatan penting adalah pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang melibatkan 1.315 orang di Jawa Tengah pada akhir 2024.

"Jika 196 Tersangka terorisme itu tidak tertangkap, bayangkan betapa banyak korban yang akan berjatuhan. Sebanyak itu pula lah jiwa yang telah diselamatkan oleh Polri, sungguh prestasi Polri ini patut kita apresiasi," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Menteri ATR/BPN untuk bertemu Nusron Wahid membahas penataan lahan berbasis hak asasi manusia (HAM). Pada kesempatan tersebut, Natalius hendak menyelaraskan data konflik tanah yang bersinggungan dengan HAM.

Pigai mengatakan, sewaktu dirinya berada di Komnas HAM, ia menerima laporan 2.000-an konflik tanah. Ia menduga, saat ini, ketika ia sudah menjabat Menteri HAM, akan ada peningkatan jumlah pengaduan konflik tanah.

"Kami selaraskan untuk menata, mengontrol, karena berdasarkan data yang masuk waktu saya di Komnas HAM, itu rata-rata konflik tanah itu hampir 2.000-an setahun. Sekarang di Kementerian HAM juga mungkin akan juga mengalami peningkatan," kata Pigai kepada wartawan di kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu, (15/1/2025).

Pada kesempatan tersebut, Pigai menyinggung persoalan sertifikasi hak komunal atau hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat. Ia mengatakan saat ini masih banyak masyarakat adat yang belum mendaftarkan sertifikasi tanahnya.

"Problem sertifikasi komunal itu sekarang itu agak sedikit susah secara masif dijalankan. Karena sejauh pengamatan kami, saya, itu tingkat partisipasi masyarakat secara sukarela untuk mendaftarkan ke Kementerian ATR BPN itu susah," ujar Pigai.

Menurut Pigai, kesulitan tersebut terjadi karena banyak perorangan yang mengklaim tanah masyarakat adat. Padahal tanah tersebut harusnya disertifikasi sebagai kawasan milik adat.

"Justru di kawasan masyarakat adat, masyarakat komunal, setiap orang mengeklaim punya dia. Padahal sesungguhnya itu punya kawasan adat," ujar Pigai.

"Sementara kawasan adat itu, andaikan mereka bersatu saja, misalnya masyarakat komunal atau kawasan masyarakat adat bisa diselesaikan," tambahnya

Nusron Wahid membeberkan kementeriannya saat ini akan mensertifikasi 3 juta hektare lahan hak masyarakat adat. Nusron berharap dalam waktu lima tahun sertifikasi itu dapat terselesaikan.

"Target kita untuk hak adat itu 3 juta hektare. Lebih banyak yang di kawasan hutan, kalau total klaimnya ya. Ini belum ada data pasti karena belum ada pendaftaran. Klaimnya hak adat itu totalnya hampir 10 juta. Tapi yang APL (area di luar kawasan hutan negara) itu hanya sekitar 3 juta, 70 persennya mungkin ada di hutan," tutur Nusron.

"Semoga semoga lima tahun ini rampung. Ini bergerak terus," tambahnya.

(dnu/dnu)

Jakarta -

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Letjen (Purn) AM Putranto, buka suara soal Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putranto menolak usul itu.

"Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat kan bukan itu," kata Putranto di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menyebut program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini sudah terencana dan dianggarkan secara matang. Pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa tapi tidak melibatkan dana rakyat.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi nggak mengambil dana-dana (zakat) itu," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada pembiayaan Makan Bergizi Gratis menggunakan zakat. Ia menyebut usulan itu memalukan.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi nggak ada yang ngambil dari mana, zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," ujarnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan Makan Bergizi Gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan Makan Bergizi Gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(eva/rfs)

Solo -

Markas organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) di Jalan BKR, Kota Bandung, Jawa Barat diserang sekelompok orang. Dalam video yang beredar, terlihat kelompok yang menyerang memakai seragam loreng bertulisan GRIB.

Dilansir detikJabar, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.30 WIB, Rabu (15/1). Dikabarkan ada 6 orang yang mengalami luka-luka dalam peristiwa itu. Dua unit mobil dan satu sepeda motor yang terparkir di lokasi juga mengalami kerusakan.

Saksi mata di lokasi kejadian, Abah Yadi, mengatakan kelompok penyerang itu langsung datang ke kantor organisasinya. Jumlah orang dalam kelompok itu disebut lebih banyak dibandingkan jumlah anggota PP yang berada di kantornya.

"Jadi dari pihak GRIB datang langsung nyerang. Saya enggak tahu masalahnya apa, tapi kebetulan dari kita cuma sedikit orangnya yang lagi di dalam," katanya Abah Yadi di lokasi, Rabu (15/1/2025), dikutip dari detikJabar.

Menurut Abah Yadi, ada enam orang yang mengalami luka-luka. Sebagian dari mereka sudah dilarikan ke rumah sakit. Selain itu kendaraan yang diparkir juga dirusak.

"Kerusakan motor, mobil. Terus pihak kita ada tangannya yang sobek, punggungnya sobek, telinganya. Semuanya ada enam orang," ujar dia.

Polisi langsung mengerahkan sejumlah petugas untuk mengamankan TKP setelah kejadian. Tim Inafis juga datang untuk melakukan identifikasi di lokasi kejadian.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan, bentrok tersebut melibatkan dua kelompok ormas. Kepolisian saat ini sudah diterjunkan untuk mencari penyebab maupun motif dugaan penyerangan tersebut.

"Bahwa tadi sekitar pukul 14.30 WIB, terjadi gesekan kelompok ormas. Saat ini tim kami menelusuri apa yang jadi penyebab gesekan," kata Heri.

(dil/afn)

Palembang -

Dalam Muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) keenam di Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025), pendiri partai yakni Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan PBB. Lantas, seperti apa tugasnya?

Dikutip detikBali, Ketua Umum (Ketum) PBB terpilih, Gugum Ridho Putra menjelaskan Yusril yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kebijakan strategis partai.

"Itu seperti dewan yang memberikan nasihat-nasihat saja, rekomendasi mengenai kebijakan politik strategis, tetapi bukan eksekutif, bukan pelaksana seperti ketum," ujar Gugum yang juga keponakan Yusril.

Yusril dipilih menjadi Dewan Pertimbangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB. Gugum mengatakan dalam muktamar itu juga ada perombakan beberapa poin AD/ART. Sebelumnya, tidak ada jabatan Dewan Pertimbangan dalam struktur kepengurusan PBB.

"Yang dulu itu lebih banyak kepada penyatuan kewenangan di ketum, sekarang tidak. Jadi sistem check and balancing itu diperkuat di sini," ungkapnya.

Gugum mengatakan sistem pemilihan pada muktamar kali ini sangat demokratis. Bahkan, pemilihan ketum dilakukan dua putaran.

"Putaran pertama ada empat calon sehingga dua calon teratas ditarungkan lagi ke voting kedua. Dan voting kedua tadi yang terpilih saya dan calon kedua Pak Alfiansyah, beliau jadi Wakil Kepala Badan Halal," tutur Gugum yang sebelumnya menjabat Ketua Mahkamah Partai PBB.

Sebelumnya diberitakan, Gugum terpilih menjadi Ketum PBB pada Muktamar PBB keenam di Denpasar. Ia mengungguli calon lainnya, yakni Alfiansyah Noor yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketum PBB.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikBali dengan judul Yusril Ihza Mahendra Jabat Dewan Pertimbangan PBB.

(sun/mud)

Ruang siber saat ini menjadi arena dominan bagi perkembangan jaringan terorisme dan penyebaran paham radikal.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menggunakan data World Terrorism Index (WTI) yang diluncurkan oleh Universitas Indonesia (UI) sebagai rujukan penyusunan strategi pencegahan terorisme yang sistematis, terpadu, dan berkesinambungan ke depannya.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa data yang dihasilkan oleh WTI sejalan dengan indeks yang menjadi rujukan BNPT selama ini, yaitu Global Terorrism Index (GTI) yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang terdampak rendah terhadap aksi terorisme (low impacted of terrorism) serta Global Peace Index (GPI) yang menempatkan Indonesia pada kategori aman dan damai (high peace).

"World Terrorism Index ini saya apresiasi terhadap Universitas Indonesia," kata Eddy dalam kegiatan Diskusi dan Peluncuran World Terrorism Index di Jakarta, Senin (13/1), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam penyusunan strategi pencegahan terorisme berdasarkan WTI, dia mengatakan pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga bisa menggandeng lembaga pengkajian dan pendidikan terkait.

BNPT, kata dia, tinggal mengolaborasikan kekuatan negara untuk sama-sama melakukan pencegahan. Amanat undang-undang bahwa negara wajib melakukan pencegahan terorisme dan dilakukan secara terus-menerus, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

Lebih lanjut Eddy menegaskan bahwa WTI sejalan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya pada bagian kesiapsiagaan nasional dalam pengembangan kajian terorisme.

Di sisi lain, dia menekankan bahwa ruang siber saat ini menjadi arena dominan bagi perkembangan jaringan terorisme dan penyebaran paham radikal.

Oleh karena itu, kata dia, berbagai langkah pencegahan, terutama dalam konteks kontraradikalisasi untuk mengendalikan ancaman terorisme menjadi penting.

"Ini yang menjadi concern kami melakukan langkah-langkah bahwa pencegahan ini perlu, baik dalam konteks kontraradikalisasi sehingga ke depannya terorisme ini tetap terkendali," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI Syauqillah mengharapkan WTI dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, dalam memahami posisi Indonesia dalam indeks terorisme.

"Indonesia pada indeks yang ada tentunya berada di angka yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kami sajikan. Semoga nanti urutannya dapat dilihat seperti apa," kata Syauqillah dalam kesempatan yang sama.

Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah terjalin dalam upaya penanganan terorisme di Indonesia.

Kepolisian, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, Badan Intelijen Negara (BIN), masyarakat sipil, serta akademisi, menurut dia, sudah terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar -

Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan PBB pada Muktamar ke-6 PBB di Denpasar, Rabu (15/1/2025). Ketua Umum (Ketum) PBB terpilih, Gugum Ridho Putra, menjelaskan Yusril yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kebijakan strategis partai.

"Itu seperti dewan yang memberikan nasihat-nasihat saja rekomendasi mengenai kebijakan politik strategis, tetapi bukan eksekutif, bukan pelaksana seperti ketum," ujar Gugum yang juga keponakan dari Yusril.

Pemilihan Yusril sebagai Dewan Pertimbangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB. Gugum mengatakan di dalam muktamar ini juga ada perombakan beberapa poin AD/ART. Sebelumnya, tidak ada jabatan Dewan Pertimbangan dalam struktur kepengurusan PBB.

"Yang dulu itu lebih banyak kepada penyatuan kewenangan di ketum, sekarang tidak. Jadi sistem check and balancing itu diperkuat di sini," ungkap dia.

Menurut Gugum, sistem pemilihan pada muktamar kali ini sangat demokratis. Bahkan, pemilihan ketum dilakukan dua putaran.

"Putaran pertama ada empat calon sehingga dua calon teratas ditarungkan lagi ke voting kedua. Dan voting kedua tadi yang terpilih saya dan calon kedua Pak Alfiansyah, beliau jadi Wakil Kepala Badan Halal," tutur pria yang sebelumnya menjabat Ketua Mahkamah Partai PBB itu.

Diberitakan sebelumnya, Gugum terpilih menjadi Ketum PBB pada Muktamar PBB ke-6 di Denpasar. Ia mengungguli calon lainnya, yakni Alfiansyah Noor yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketum PBB.

(hsa/gsp)

Jakarta -

Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membahas peluang Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal yang mengatur ambang batas masuk DPR atau parliamentary threshold. Golkar mengatakan undang-undang yang mengatur parliamentary threshold belum diubah.

"Terkait dengan parliamentary threshold, kemarin saya sudah sampaikan, ini kan undang-undangnya belum ada perubahan, tetapi yang dikhawatirkan kan kemarin ada gugatan di MK dan ada statement dari Menko, Bapak Yusril, katanya ini bakal berpeluang untuk dihapus juga," kata Waketum Golkar Adies Kadir di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Sebagai informasi, MK sebenarnya telah memutuskan ambang batas parlemen 4% sebagaimana diatur dalam pasal 414 ayat 1 UU Pemilu harus diubah sebelum Pemilu 2029. Namun, DPR dan pemerintah belum mengubah UU yang mengatur ambang batas DPR sebagaimana perintah dalam putusan MK nomor 116/PUU-XXI/2023 itu.

MK juga telah menolak sejumlah gugatan lain terkait parliamentary threshold setelah ada putusan nomor 116 itu. MK menyatakan gugatan pada pasal yang sama telah ada sehingga harus menunggu proses perubahan di DPR.

Kembali ke Adies, dia mengatakan Golkar siap dengan segala kondisi. Dia menyebut Golkar partai yang siap dengan semua cuaca.

"Ya kalau partai kami, Partai Golkar, ada statement, kami partai yang siap dengan semua cuaca, segala cuaca dan segala kondisi. Jadi apa pun yang ini terjadi, kami Partai Golkar harus siap," ujarnya.

Wakil Ketua DPR ini mengatakan Golkar masih merancang skema terkait parliamentary threshold. Golkar, kata dia, menghendaki sistem pemilu yang ideal.

"Bagaimana dengan poin yang menyebutkan harus ada constitutional engineering atau rekayasa konstitusi. Ini semua kami lagi kaji, Partai Golkar lagi mengkaji. Apabila ini A seperti apa, dampaknya kepada pemerintah, dampaknya kepada Partai Golkar dan partai-partai lain," ujarnya.

Adies berharap kajian partainya itu segera rampung. Dia mengatakan kajian tersebut dapat ditawarkan kepada partai lain untuk dipertimbangkan dan dibahas di DPR.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Partai Golkar akan mengumumkan kira-kira sistem yang tepat untuk negara ini menurut Partai Golkar itu bagaimana. Dan itu juga nanti akan ditawarkan kepada teman-teman partai lain untuk dibahas di parlemen," katanya.

Sebelumnya, peluang MK membatalkan ambang batas parlemen itu disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Dia menyebut hal itu sebagai konsekuensi dari putusan MK yang telah membatalkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi DPR.

"Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang," kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, dilansir detikBali, Selasa (14/1).

Simak juga Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

[Gambas:Video 20detik]

(fca/haf)