Mataram (ANTARA) - Penyandang tunadaksa yang menjadi terdakwa perkara pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus mengajukan pengalihan status tahanan ke majelis hakim pada sidang perdana yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Lalu Moh. Sandi Iramaya dalam konferensi pers di Media Center Pengadilan Negeri Mataram mengatakan terdakwa Agus mengajukan pengalihan status tahanan tersebut melalui penasihat hukumnya.

"Permohonan pengalihan status tahanan itu hak terdakwa, dikabulkan atau tidaknya, itu wewenang majelis hakim. Nantinya akan melihat pertimbangannya, seperti itu," kata Sandi.

Pertimbangan mengajukan pengalihan status tahanan, jelas dia, karena terdakwa Agus merasa tidak nyaman dengan kondisi ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.

Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Agus melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan atau eksepsi.

Majelis hakim yang diketuai Mahendrasmara Purnamajati kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.

Sandi menerangkan dalam agenda selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan lima saksi.

Perihal identitas saksi, ia tidak bisa menyebutkan ke publik mengingat perkara ini masuk klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Agus didakwa melanggar Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Penyandang tunadaksa yang menjadi terdakwa perkara pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus mengajukan pengalihan status tahanan ke majelis hakim pada sidang perdana yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Lalu Moh. Sandi Iramaya dalam konferensi pers di Media Center Pengadilan Negeri Mataram mengatakan terdakwa Agus mengajukan pengalihan status tahanan tersebut melalui penasihat hukumnya.

"Permohonan pengalihan status tahanan itu hak terdakwa, dikabulkan atau tidaknya, itu wewenang majelis hakim. Nantinya akan melihat pertimbangannya, seperti itu," kata Sandi.

Pertimbangan mengajukan pengalihan status tahanan, jelas dia, karena terdakwa Agus merasa tidak nyaman dengan kondisi ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.

Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Agus melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan atau eksepsi.

Majelis hakim yang diketuai Mahendrasmara Purnamajati kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.

Sandi menerangkan dalam agenda selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan lima saksi.

Perihal identitas saksi, ia tidak bisa menyebutkan ke publik mengingat perkara ini masuk klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Agus didakwa melanggar Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

BANYUWANGI, iNEWSSURABAYA.ID - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi pada Kamis (16/1/2025) berlangsung dengan penuh semangat dan kehangatan. Ribuan senyum ceria menghiasi acara bakti sosial (baksos) yang digelar oleh ibu-ibu anggota PIPAS, yang turun langsung ke jalan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan sosial yang dihadiri oleh seluruh anggota PIPAS, penghuni Lapas, serta masyarakat setempat ini menyasar warga yang membutuhkan di sekitar Lapas Banyuwangi. "Kami membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu, tukang becak, serta masyarakat di sekitar Lapas," ungkap Titik Asmawati, Ketua Bidang Sosial Budaya PIPAS Lapas Banyuwangi.

Paket sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban hidup warga yang kurang beruntung. Acara ini tidak hanya didukung oleh anggota PIPAS dan penghuni Lapas, tetapi juga melibatkan petugas Lapas yang turut berperan dalam kelancaran acara.

"Baksos ini selain memberikan manfaat langsung bagi penerima bantuan, juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Lapas dan masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga proses pembinaan berbasis kemanusiaan dan kepedulian sosial," tambah Titik.

Peringatan HUT ke-21 PIPAS ini bukan hanya sekadar acara seremonial, namun juga menjadi simbol solidaritas yang kuat antara penghuni Lapas, keluarga mereka, dan masyarakat luas. "Kami berharap, di usia yang ke-21 ini, PIPAS dapat terus berkontribusi dalam memperkuat rasa kepedulian sosial dan solidaritas, baik untuk para penghuni Lapas maupun warga di sekitar kami," tutur Titik.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pemasyarakatan memiliki peran yang lebih besar, yaitu membangun hubungan yang harmonis dan peduli terhadap kesejahteraan sosial. Dengan semangat kebersamaan, HUT PIPAS ini menunjukkan bahwa pembinaan di Lapas tidak hanya bertujuan untuk mengubah individu, tetapi juga memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Harapan ke depan, semoga semakin banyak program-program sosial yang bisa mempererat hubungan antara Lapas dan masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi kemajuan bersama. Peringatan HUT ke-21 PIPAS Lapas Banyuwangi ini menjadi momentum penting dalam menumbuhkan kepedulian sosial yang lebih besar, demi kebaikan bersama.

 

Editor : Arif Ardliyanto

Bogor -

Seorang warga negara (WN) Arab Saudi yang sempat viral akibat konflik dengan pengurus masjid atau marbut di kawasan Puncak, Bogor, kini ditahan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor. Kepala Kantor Imigrasi, Ruhiyat M. Tolib, mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Polsek Cisarua untuk menemukan pria berinisial AMM tersebut.

"WNA yang diviralkan berkonflik dengan warga di Cisarua, Puncak, kemarin sudah kami dapatkan. Sampai saat ini, WNA tersebut masih dalam pemeriksaan dan dimintai keterangan. WNA ini kita dapatkan atas kerja sama dengan Polsek Cisarua, alhamdulillah bisa kita temukan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat M Tolib, Rabu (15/1/2025).

"Jadi orangnya memang sudah ditangkap, sudah didetensi, dan sekarang masih proses dimintai keterangan dan pemeriksaan," imbuhnya.

Pria tersebut diketahui telah berada di Indonesia selama 30 hari menggunakan visa kunjungan wisata dan menetap di sebuah vila di kawasan Puncak. Hasil pemeriksaan resmi akan diumumkan oleh pihak imigrasi.

"Yang bersangkutan WN Arab Saudi. Datang menggunakan visa kunjungan, ya berkunjung lah, wisata. Yang bersangkutan sudah 30 hari menetap di Puncak, di vila," kata Tolib.

"Kita masih melakukan pemeriksaan, terkait izin dan kegiatan. Nanti hasilnya itu akan dirilis di direktorat hari Jumat," imbuhnya.

Viral karena Konflik di Masjid Al Muqsit

Keributan bermula saat WN Arab Saudi itu masuk ke teras Masjid Al Muqsit tanpa melepas alas kakinya, meskipun sudah ada tulisan peringatan "Batas Suci." Petugas kebersihan masjid atau marbut, R alias Jenggot, yang sedang mengepel lantai saat itu menegur WNA tersebut.

Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa, menjelaskan teguran tersebut memicu cekcok hingga WNA tersebut mendorong petugas kebersihan. Insiden yang terjadi pada Minggu (12/1) pukul 17.50 WIB ini kemudian menjadi viral setelah videonya tersebar di media sosial.

"Pada hari Minggu (12/1), sekitar jam 17.50 WIB, telah terjadi keributan antara petugas kebersihan Masjid Al Muqsit dengan warga negara asing, yang mana video keributan tersebut tersebar di media sosial," kata Eddy, Senin (13/1).

(iqk/iqk)

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Ormas Pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kota Bandung sepakat damai, Kamis (16/1/2025). Kedua belah pihak sepakat bersama-sama menjaga kondusifitas Kota Bandung dan meminta anggota tak terprovokasi. 

Pernyataan sikap dan sepakat damai itu terjadi setelah kedua pihak dimediasi oleh Polrestabes Bandung pada Rabu malam (15/1/2025). Mediasi dipimpin oleh Wakapolrestabes Bandung AKBP Dwi Handono Prasanto.

“Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat bersama-sama berkomitmen menjaga situasi Kota Bandung tetap aman dan kondusif,” kata Wakapolrestabes Bandung.

Dalam video pernyataan sikap sepakat damai yang dibagikan Humas Polrestabes Bandung, perwakilan kedua belah pihak, baik Pemuda Pancasila maupun GRIB, memastikan telah mengimbau anggota tak terprovokasi.

Mereka juga sepakat menyerahkan perkara hukum dampak bentrokan di Kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat, Jalan BKR, pada Rabu (15/1/2025), ke Polrestabes Bandung.

"Kami Pemuda Pancasila, kami Gerakan Masyarakat Indonesia Bersatu Jaya, berkomitmen untuk bersama-sama menjaga situasi Kota Bandung tetap aman dan kondusif. Mengimbau semua anggota kami agar tidak terpancing provokasi serta segala permasalahan kami serahkan kepada kepolisian. Kami siap mendukung Kota Bandung yang aman dan kondusif. Kota Bandung damai, solid, kondusif,” kata perwakilan ormas Pemuda Pancasila dan GRIB. Setelah itu kedua perwakilan ormas melakukan salam komando.

Diberitakan sebelumnya, dua kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) bentrok di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025). Akibat kejadian itu, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, dua mobil, dan satu motor rusak. 

Selain itu, beberapa anggota ormas PP mengalami luka-luka. Video amatir berisi rekaman peristiwa itu viral di media sosial (medsos). 

Dalam rekaman video tampak ratusan anggota ormas PP turun ke jalan mencari anggota kelompok ormas yang melakukan serangan. Ketika melihat pengendara motor yang membawa bendera ormas lawan, mereka berteriak-teriak dan mengejar. 

Aksi tersebut membuat para pengendara resah karena takut menjadi sasaran amukan anggota ormas.

Di Kantor MPW PP Jabar di Jalan BKR, Kota Bandung, ratusan anggota PP berjaga-jaga. Puluhan aparat kepolisian pun melakukan penjagaan untuk mengantisipasi bentrokan kembali terjadi.

Di depan Kantor DPW PP Jabar, tampak dua mobil dengan cat motif dan gambar ormas PP kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di kursi tengah. Satu motor milik anggota PP pun rusak.

Inafis Polrestabes Bandung juga berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa anggota ormas PP dilarikan ke rumah sakit.

Editor : Agus Warsudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, keponakannya, Gugum Ridho Putra, terpilih secara demokratis sebagai ketua umum PBB periode 2025-2030 lewam Muktamar VI di Bali.

Yusril mengatakan, setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum lewat Muktamar dan Gugum pun terpilih melalui pemungutan suara mengalahkan mantan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor.

"Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis. Gugum lawan Ferry, mantan Sekjen PBB, dan Gugum menang. Bagus saja. Karena Ketua Umum PBB dipilih, dan siapa saja bisa mencalonkan diri, maka proses itu adalah demokratis," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Yusril menambahkan, Gugum menjabat sebagai ketua umum PBB cukup muda di usianya yang baru 36 tahun.

Ia menjelaskan bahwa Gugum memiliki reputasi yang baik sebagai advokat dan pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai PBB.

"Dia masih muda, 36 tahun. Pendidikannya bagus, S1 dan S2 UI. Sebagai advokat, reputasinya bagus. Selama ini dia Ketua Mahkamah Partai PBB. Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis," ujar Yusril.

Sebelumnya, Gugum Ridho Putra resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2025-2030.

Penetapan Gugum dilakukan setelah ia mengalahkan pesaingnya, Afriansyah Noor, melalui voting dalam Muktamar VI yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

Gugum berhasil meraih 398 suara, sementara itu, Afriansyah hanya memperoleh 134 suara.

Dalam pidato kemenangannya, Gugum menegaskan dukungan PBB terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga mendoakan agar Prabowo dapat memimpin Indonesia selama sepuluh tahun ke depan.

"Berharap dan mendoakan kesehatan Pak Prabowo Subianto tidak hanya sebagai presiden di periode pertama. Mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi presiden periode yang berikutnya, 2029-2033, lima tahun berikutnya," ujar Gugum.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall atau lebih dikenal dengan nama Hercules, telah memerintahkan para anggotanya agar tak terprovokasi peristiwa bentrokan antara GRIB dan Pemuda Pancasila (PP) di Blora, Jawa Tengah. Dia menekankan bahwa kejadian di Blora telah berakhir dengan kesepakatan damai.

“Saya Hercules, Ketua Umum DPP GRIB Jaya, ingin menyampaikan bahwa kejadian di Blora adalah kesalahpamahan dan sudah diselesaikan dengan baik,” kata Hercules dalam pernyataan video yang sudah beredar di media sosial, dikutip Kamis (16/1/2025).

“Saya perintahkan dan instruksikan kepada jajaran GRIB se-Indonesia untuk tidak terprovokasi dan tidak ada pergerakan atau tindakan lain yang dapat memperkeruh suasana dan mengganggu keamanan,” tambah Hercules dalam pernyataannya.

Dia mengatakan, tidak boleh ada lagi konflik antar-ormas. “Mari kita hidup berdampingan, menjaga kesatuan dan persatuan NKRI sebagai anak bangsa,” ujarnya.

Sementara itu Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengungkapkan, bentrokan antara PP dan GRIB yang terjadi pada Selasa (14/1/2025) menyebabkan 12 orang luka-luka. "Korban luka ada 12, tapi pada malam hari sudah kembali 11, tinggal satu yang masih dirawat," kata Wawan ketika dihubungi Republika, Rabu (15/1/2025).

Dia menambahkan, korban luka berasal dari PP dan GRIB. Menurut Wawan, satu orang yang kini masih dirawat pun dalam kondisi stabil. "Kondisinya sadar dan nanti mungkin kata dokter sudah mau kembali, bisa dikembalikan hari ini," ucapnya.

Ketika ditanya perihal kronologi bentrokan, Wawan tak memberi penjelasan mendetail. "Permasalahan kedua ormas itu cenderung permasalahan-permasalahan internal, pribadi lah. Karena dari pihak GRIB itu kan sebagian dulu anggota PP," katanya.

Dia pun membantah kabar yang menyebut bentrokan antara PP dan GRIB dipicu perebutan lahan. Wawan mengatakan, saat ini kedua ormas tersebut telah sepakat berdamai.

"Untuk permasalahan itu tadi sudah disepakati kesepakatan bersama kedua belah pihak, sudah berdamaian, disaksikan oleh Pak Bupati dan Forkopimda. Jadi permasalahan tersebut sudah selesai dan situasi sudah aman terkendali," ucap Wawan.

Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya belum memperoleh laporan terkait peristiwa bentrokan tersebut. Kendati demikian, Wawan mengatakan Polres Blora tetap melakukan penyelidikan.

"Proses hukum masih dalam penyelidikan. Tetap ada penegakan hukum bagi para pelaku-pelaku yang mungkin (terlibat) pengrusakan dan penganiayaan," ujarnya seraya menambahkan bahwa penyelidikan dilakukan terhadap PP dan GRIB.

Mataram -

I Wayan Agus Suartama mengeluhkan kondisi ruangan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Lombok Barat. Pria difabel yang diduga melecehkan mahasiswi itu menyebut minimnya fasilitas di ruang Lapas tersebut.

"Sebelumnya ada pemberitaan, ada sebuah pendampingan di LP atau disebut untuk memenuhi hak-hak disabilitas, ternyata bohong," keluh Agus di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kamis (16/1/2025).

Agus hari ini menjalani sidang perdana di PN Mataram terkait dugaan pelecehan mahasiswi. Dia tiba pada pukul 08.59 Wita menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram.

Agus mengenakan rompi merah marun bertulisan 'tahanan pidana umum'. Sebanyak tujuh pengacara akan mendampinginya di meja hijau.

"Kebenaran akan terungkap," kata Agus.

Agus didakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ancaman hukuman untuk pria difabel itu adalah 12 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 600 juta.

Sebelumnya, Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Joko Jumadi berkoordinasi dengan Lapas Lombok Barat untuk menyiapkan sel khusus saat Agus ditahan. Menurut Joko, Lapas Lombok Barat telah memiliki dua ruangan khusus yang bisa digunakan untuk menampung penyandang disabilitas seperti IWAS. Ia menilai kedua ruang tahanan itu bisa ditempatkan untuk IWAS.

"Satu kamar ada dua kamar mandi. Toiletnya ada yang jongkok dan duduk, kemudian ada shower," imbuh Joko.

Di sisi lain, Joko meminta agar IWAS mendapatkan pendamping selama menjadi tahanan lapas. Menurut dia, pendamping IWAS dapat berasal dari warga binaan di lapas tersebut. Nantinya, pendamping itu diberikan tugas untuk memfasilitasi kebutuhan IWAS.

"Umpamanya IWAS butuh bantuan buka celana, nanti akan ada tenaga pendamping yang bantu," kata Joko saat itu.

(gsp/hsa)

Jakarta -

Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Gimbal sebagai tersangka atas kasus dugaan pembunuhan artis Sandy Permana 'Mak Lampir' di pinggir jalan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Nanang kini resmi ditahan.

Nanang 'Gimbal' dihadirkan langsung dalam jumpa pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (16/1/2025). Nanang tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Tangan Nanang juga dalam kondisi terborgol.

Nanang tetap membisu saat ditanya awak media terkait kasus pembunuhan yang terjadi. Dia hanya tertunduk saat dihadirkan dalam jumpa pers.

Nanang sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Nanang dijerat dengan Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan Berat dan atau Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

"Ancaman maksimal 15 tahun penjara," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (15/1).

Nanang ditangkap di Dusun Poris RT 04 RW 09, Kutamukti, Kutawaluya, Karawang, Rabu (15/1), pukul 10.45 WIB. Nanang 'Gimbal' sengaja kabur ke daerah Karawang, Jawa Barat setelah aksi penikaman Sandy Permana.

Nanang Gimbal, tersangka pembunuhan Sandy Permana. (Wildan N/detikcom)

Potong Rambut

Saat dalam pelarian, Nanang memotong rambutnya yang gimbal. Dia sengaja memotong rambutnya sendiri untuk menghindari kejaran polisi.

"Tujuannya untuk menghindari pengejaran petugas," ucap Ade Ary.

Artis Sandy Permana pertama kali ditemukan pada Minggu (12/1) pukul 07.00 WIB pagi. Sandy Permana ditemukan di pinggir jalan dekat dengan rumahnya.

Sebelum ditemukan tewas, Sandy diketahui naik sepeda listrik untuk menemui seseorang di danau dekat perumahan. Kesaksian warga lainnya mengungkap Sandy Permana sempat berkelahi dengan seseorang yang diduga pelaku.

(mea/dhn)

Jakarta -

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, melontarkan candaan kepada kuasa hukum perkara 229/PHPU.BUP-XXIII/2025, Yustian Dewi Widiastuti. Arief berkelakar meminta Yustian tidak mengatakan 'aduh' karena akan mengundang rasa iba hakim Anwar Usman.

Candaan itu disampaikan Arief saat memimpin sidang panel 3 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara itu diajukan pasangan Cabup-Cawabup Yahukimo nomor urut 2 Yosep Payage-Mari Mirin.

Awalnya, Arief menanyakan tanggal perbaikan permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yustian menjawab jika perbaikan permohonan diberikan tanggal 11 (Desember).

"11 atau 12?" tanya ulang Arief.

"Eh maaf 12, 12, dua hari kemudian," jawab Yustian.

"Iya kan 12 kan, pukulnya 20.21 WIB," kata Arief.

Yustian pun meminta maaf karena keliru menjawab pertanyaan hakim. Arief lalu berkelakar jika kuasa hukum tidak perlu meminta maaf.

"Mohon maaf Yang Mulia," kata Yustian.

"Nggak usah minta maaf nggak apa-apa, sudah saya maafkan dari kemarin," canda Arief.

Yustian lalu menjelaskan dalil-dalil permohonannya. Dia menyebut adanya penghitungan suara yang salah di 10 distrik Kabupaten Yahukimo.

Arief pun menanyakan jumlah distrik di Yahukimo. Yustian menyampaikan Yahukimo memiliki 51 distrik.

"51 distrik, tapi yang masalah 10 distrik itu?" tanya Arief.

"Ada 10 distrik Yang Mulia" jawab Yustian.

"Untuk yang lain berarti nggak ada masalah ya? 41 distrik yang lain?" tanya Arief.

"Sebenarnya ada Yang Mulia, tapi saat permohonan kami sampaikan kami hanya mendapatkan 10 ini aja," jawab Yustian.

Arief pun menanyakan suara di 10 distrik itu akan mengubah perolehan suara pemohon atau tidak. Kuasa hukum menjawab perolehan suara pemohon akan berubah signifikan jika tidak ada kesalahan hitung di 10 distrik tersebut.

"Berapa?" tanya Arief.

"Terdapat perubahan suara 31.248 suara," jawab Yustian.

Kuasa hukum pun tiba-tiba melontarkan kata 'aduh' saat ditanya total DPT di 10 distrik itu. Arief lalu berkelakar meminta kuasa hukum tidak mengatakan 'aduh' karena akan membuat hakim Anwar iba.

"10 distrik itu berapa DPT?" tanya Arief.

"Aduh DPT-nya," celetuk Yustian.

"Jangan aduh-aduh," kata Arief.

"Mohon maaf Yang Mulia," jawab Yustian.

"Nanti kalau aduh, Prof Anwar nanti bisa iba. Kalau aduh-aduh Prof Anwar iba nanti itu," canda Arief.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo nomor 662 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo tahun 2024. Kemudian, meminta MK menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon.

Berikut suara versi termohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 184.575
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 141.635

Berikut suara versi pemohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 117.950
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 208.260.

(amw/idn)

Jakarta: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antarorganisasi masyarakat (ormas) setelah insiden bentrokan yang melibatkan GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila (PP) di Blora, Jawa Tengah, serta Bandung, Jawa Barat.

Ia menegaskan bahwa relasi antara dirinya dengan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, sangat erat dan penuh nuansa kekeluargaan.

"Saya dan Bang Japto sudah seperti abang dan adik. Kami sering makan bersama di rumah Bang Japto, dan beliau juga sudah beberapa kali datang ke kantor GRIB. Bahkan, ketika saya sakit, banyak dari mereka yang menjenguk. Jadi, kami sudah seperti saudara," ujar Hercules dalam pernyataannya, Rabu malam, 15 Januari 2024.

Hercules menginstruksikan kepada seluruh anggota GRIB Jaya untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menjaga ketertiban. Ia juga menyerukan pentingnya sinergi antarormas guna menciptakan kedamaian di masyarakat.

Baca juga: Viral Pria Ngaku Ketua Pemuda Pancasila Tendang Mobil Warga di Semarang

"PP adalah saudara GRIB, dan GRIB adalah saudara PP. Jangan ada yang terpancing. Selain itu, kami mengajak ormas lain seperti Forkabi, FBR, dan lainnya untuk bekerja sama menjaga keamanan dan ketertiban bersama TNI, Polri, dan pemerintah, demi memberikan rasa aman kepada masyarakat," tuturnya.

Hercules memastikan bahwa kesalahpahaman yang sempat terjadi di Blora telah diselesaikan dengan baik. Ia juga melarang adanya tindakan yang dapat memperburuk situasi.

"Kesalahpahaman sudah diselesaikan. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran GRIB Jaya untuk tidak melakukan pergerakan atau tindakan yang dapat memicu ketegangan. Tidak boleh ada lagi konflik antarsesama ormas. Mari kita bersama-sama menjaga keutuhan NKRI," tambahnya dalam video yang diunggah melalui akun TikTok @gribjaya.id.

Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, menyampaikan pesan serupa kepada seluruh anggotanya. Ia meminta agar insiden yang terjadi di Blora maupun Bandung tidak menjadi pemicu perpecahan.

"Saya instruksikan kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila untuk tidak terprovokasi oleh masalah-masalah yang berkembang, termasuk insiden yang dimulai di Blora dan masalah di Bandung. Kesalahpahaman ini sudah diselesaikan dengan baik. Kita adalah ormas yang saling mendukung dan menjadi mitra pemerintah untuk memajukan masyarakat Indonesia," tegas Japto.

Japto juga menegaskan rencana untuk mempererat hubungan antara GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila melalui dialog dan kerja sama.

"Kami akan mengadakan pertemuan antar-unsur provinsi dari GRIB dan Pemuda Pancasila agar mereka bisa saling mengenal dan bekerja sama. Karena, tak kenal maka tak sayang. Nanti, para pemimpin provinsi akan kembali ke daerah masing-masing untuk mendorong anggota mereka menjaga kebersamaan dan membangun bangsa," ujarnya.

Deklarasi Damai di Blora

Insiden bentrokan antara GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila di Blora sebelumnya telah diredam melalui deklarasi damai yang digagas oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Blora pada Rabu, 15 Januari 2025. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan konflik dan meningkatkan koordinasi demi menjaga situasi tetap kondusif.

Namun demikian, proses hukum tetap berjalan untuk individu-individu yang terlibat dalam bentrokan. Kapolres Blora menyebutkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 19 orang masih menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari langkah penegakan hukum dan pencegahan insiden serupa di masa depan.

Langkah yang diambil oleh Hercules dan Japto diharapkan menjadi teladan bagi seluruh anggota GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila untuk mengutamakan dialog, memperkuat kerja sama, dan memberikan kontribusi positif dalam menjaga perdamaian serta stabilitas di masyarakat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta -

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, menegur kuasa hukum perkara 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 lantaran tidak memahami pokok permohonan saat sidang perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Arief mengatakan para hakim yang tidak membuat permohonan pun memahami maksud dari dalil-dalil yang dimohonkan.

Hal itu disampaikan Arief saat memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara tersebut diajukan oleh pasangan Cabup-Cawabup Tolikara nomor urut 2 Nus Weya dan Yan Wenda.

Mulanya, kuasa hukum pemohon, Pither Ponda Barany, mengatakan terdapat distrik yang belum melakukan perhitungan suara. Pither mengatakan hal itu berdampak terhadap jumlah uara yang diperoleh pasangan Nus Weya-Yan Wanda.

"Bahwa ada distrik yang belum dilakukan perhitungan Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, Distrik Yuneri, Distrik Wugi, Distrik Aweku," kata Pither.

"Kenapa belum dihitung?" tanya Arief.

"KPU belum hitung Yang Mulia," jawab Pither.

"Ya iya kalau hitung orang lain gak boleh, harus KPU kan. KPU nanti reaksi ya kenapa belum dihitung," kata Arief.

Kemudian, Arief meminta kuasa hukum untuk membacakan dalil permohonan yang lain. Pither mengatakan terdapat rekomendasi Bawaslu mengenai distrik yang belum melakukan perhitungan tersebut.

"Dalil lain rekomendasi Bawaslu," kata Pither.

"Bawaslu Tolikara telah mengeluarkan rekomendasi apa? Ada PSU? Rekapitulasi ulang?" tanya Arief.

"Iya Yang Mulia," jawab Pither.

Arief lalu menanyakan total TPS yang diminta untuk melakukan rekapitulasi ulang tersebut. Pither mengatakan Bawaslu merekomendasikan sebanyak 12 TPS.

Arief juga menanyakan 12 TPS tersebut di mana saja. Namun, kuasa hukum tidak memaparkannya. Arief pun langsung membacakannya sendiri.

"Yang nasional? Tidak noken? Distrik Karubaga, dan seluruh Distrik di Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, dan lain-lain ada sekitar 12 TPS belum dihitung, gitu kan?" tanya Arief.

"Benar," jawab Pither.

"Saya malah yang gak buat aja ngerti, kuasa hukum kok gak hafal, gak ngerti, kita bertiga sudah baca permohonannya," kata Arief.

Kuasa hukum lalu membacakan petitumnya. Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tolikara nomor 349 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kemudian meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar.

"Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024 Pasangan calon nomor urut 4 yakni pasangan Willem Wandik dan Yotam Wonda," kata Pither.

Berikut perolehan suara versi pemohon:

Paslon 1 Irinus Wanimbo dan Arson Kogoya: 38.584
Paslon 2 Nus Wea dan Yan Wenda: 63.939
Paslon 3 Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando: 41.801
Paslon 4 Willem Wandik dan Yotam Wonda: 61.483

Arief kemudian menyoroti petitum pemohon. Arief mengaku bingung lantaran pemohon meminta lawannya didiskualifikasi, tetapi perolehan suaranya tidak dihapus.

"Pertanyaan saya urut-urutan dari petitum pada angka b, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4, iya kan?" tanya Arief.

"Iya," kata Pither.

"Tapi kenapa pada angka d, untuk pasangan calon nomor urut 4 masih tetap menjadi 61.483? Kalau didiskualifikasi kan jadi 0 kan?" kata Arief.

"Ini masalah petitumnya ada persoalan," sambung Arief.

(amw/aik)