Kementerian Kehakiman Israel menerbitkan daftar 95 tahanan Palestina yang akan dibebaskan mulai Minggu (19/1), menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Gaza.

"Pembebasan tahanan... tergantung pada persetujuan pemerintah atas rencana (gencatan senjata) dan tidak akan dilakukan sebelum Minggu pukul 16.00 (waktu setempat)," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (17/1), dikutip dari AFP.

Kabinet keamanan Israel menyetujui kesepakatan itu, sementara kabinet penuh akan bersidang untuk memberikan suara.

Daftar tersebut mencakup 69 perempuan, 16 laki-laki, dan 10 anak di bawah umur. Menurut kementerian, narapidana termuda dalam daftar tersebut berusia 16 tahun.

Daftar tersebut hanya mencakup tujuh tahanan yang ditangkap sebelum serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

Di antara mereka yang ada dalam daftar tersebut juga terdapat Khalida Jarar, seorang anggota parlemen Palestina berhaluan kiri yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Israel pada beberapa kesempatan.

Jarar adalah anggota terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina, sebuah kelompok yang ditetapkan sebagai "organisasi teroris" oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Ditahan pada akhir Desember di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967, wanita berusia 60 tahun itu ditahan sejak saat itu tanpa dakwaan.

Pada September 2021, Jarar dibebaskan setelah menjalani hukuman dua tahun di penjara Israel karena berpartisipasi dalam kegiatan PFLP.

Menurut kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pembebasan sandera sebagai bagian dari fase pertama perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas diperkirakan akan dimulai Minggu.

Dua sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan bahwa kelompok sandera pertama yang akan dibebaskan terdiri dari tiga tentara wanita Israel.

Tiga nama pertama dalam daftar yang diperoleh AFP dari 33 sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama adalah perempuan berusia di bawah 30 tahun yang tidak sedang menjalani dinas militer pada hari serangan Hamas.

Juru bicara Kementerian Kehakiman Noga Katz mengatakan jumlah akhir tahanan yang akan dibebaskan dalam pertukaran pertama akan bergantung pada jumlah sandera hidup yang dibebaskan oleh Hamas.

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir telah meminta sekutu politik untuk memberikan suara menentang kesepakatan Gaza.

Sebelumnya, kabinet keamanan Israel sepakat melakukan gencatan senjata dengan milisi Hamas Palestina.

Dilansir dari CNN, sebelas anggota kabinet keamanan pada Jumat (17/1) menyetujui gencatan senjata dengan Hamas, yang telah diumumkan oleh pemerintah Qatar pada Rabu (15/1) lalu.

Namun, hasil ini masih harus disetujui oleh kabinet lengkap Israel yang beranggotakan 33 orang.

Meskipun demikian, sebanyak 116 orang dan melukai lebih dari 264 orang sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan.

Dari mereka yang tewas, 30 orang adalah anak-anak dan 32 orang adalah wanita.

Kasus kekerasan terhadap marbut masjid di Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang dilakukan seorang Warga Negara (WN) Arab Saudi inisial MA (29) telah berakhir lewat mekanisme damai (restorative justice).

Meskipun demikian, pihak imigrasi mendeportasi WN Arab Saudi tersebut karena sudah melewati batas izin tinggal (overstay) dan mengganggu ketertiban umum.

"Untuk tindakan administrasi keimigrasian yang merupakan kewenangan dari Imigrasi, terhadap warga negara Arab Saudi tersebut, inisial MA, selanjutnya kami lakukan deportasi," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1).

WN Arab Saudi pemukul marbut masjid itu disebut telah melakukan pelanggaran keimigrasian karena melebihi waktu izin tinggal atau overstay dan mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.

Yuldi mengatakan pihak marbut masjid yang menjadi korban kekerasan WN Arab Saudi itu mengaku sudah memaafkan, dan tak melanjutkan proses hukum ke kepolisian.

"Warga negara Saudi Arabia inisial MA tersebut dengan saudara Rohmat, marbut di [masjid] Al-Muqsith tersebut, mereka sudah terjadi kesepakatan damai," Yuldi.

Pelaku pun disebut telah menyampaikan permohonan maaf atas perbuatannya kepada korban.

"Perkara penganiayaannya sudah dilakukan restorative justice karena pak Rohmat tidak mau permasalahan ini diperpanjang dan warga negara Saudi Arabia-nya pun sudah meminta maaf kepada Pak Rohmat," imbuhnya.

Sebelumnya, tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor bekerja sama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) menangkap MA di salah satu vila di Cisarua, Bogor, pada Selasa (14/1).

Tindakan kekerasan WN Arab Saudi terhadap petugas Masjid Al Muqsith Cisarua, Bogor viral di media sosial.

Menindaklanjuti kabar tersebut, Petugas Inteldakim Kantor Imigrasi Bogor langsung bergerak menuju Polsek Cisarua guna berkoordinasi terkait tindak kekerasan yang terjadi pada Minggu (12/1).

"Berdasarkan keterangan dari Pihak DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Al-Muqsith, kejadian bermula Ketika MA tidak mengindahkan peringatan dari petugas DKM Masjid AL-Muqsith untuk melepaskan alas kaki ketika memasuki area batas suci masjid sehingga terjadi keributan sampai dengan pemukulan terhadap Saudara Rohmat, marbut Masjid Al-Muqsith. Kejadian tersebut juga terbukti dari rekaman CCTV," kata Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ruhiyat M Tolib.

Medan (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada terdakwa eks Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumut, Bambang Pardede (59), karena melakukan korupsi proyek jalan.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Bambang Pardede dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Hakim Ketua Lucas Sahabat Duha, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Jumat.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa Bambang untuk membayar denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti pidana kurungan satu bulan.

Dalam amar putusan, majelis hakim tidak menghukum terdakwa Bambang dengan pidana tambahan uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp5,13 miliar.

Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa Bambang selaku pengguna anggaran yang mengakibatkan terjadinya korupsi proyek peningkatan kapasitas jalan provinsi Parsoburan–Batas Labuhanbatu Utara-Kabupaten Toba tahun anggaran 2021.

"Namun, terdakwa Bambang tidak ikut serta menikmati uang korupsi yang menjadi kerugian keuangan negara tersebut," papar Hakim Lucas.

Sedangkan terdakwa Rico Menanti Sianipar (52) selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Akbar Jainuddin Tanjung (32) merupakan Direktur PT Eratama Putra Prakarsa selaku rekanan masing-masing divonis tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan.

Hakim juga menghukum terdakwa Akbar dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20 juta subsider satu tahun penjara.

Hakim meyakini ketiga terdakwa terbukti korupsi proyek peningkatan kapasitas ruas Jalan Provinsi Parsoburan-Batas Labuhanbatu Utara-Kabupaten Toba, Sumatera Utara tahun anggaran 2021, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,93 miliar.

"Ketiga terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsider," jelas Hakim Lucas.

Menurut hakim perbuatan ketiga terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Sedangkan hal meringankan ketiga terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang serta mengakui perbuatannya," tutur Hakim Lucas.

Setelah mendengarkan putusan, Hakim Ketua Lucas Sahabat Duha memberikan waktu tujuh hari kepada ketiga terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut untuk menyatakan sikap apakah mengajukan banding atau menerima vonis ini.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Sumut Putri Marlina Sari yang sebelumnya menuntut terdakwa Bambang pidana penjara tujuh tahun enam bulan dan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan.

Sedangkan terdakwa Rico Menanti Sianipar dan Akbar Jainuddin Tanjung masing-masing dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Untuk terdakwa Akbar dibebankan dengan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp20 juta subsider dua tahun penjara," ujar JPU Putri.

Pewarta: Muhammad Said/Aris Rinaldi Nasution
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pemerintah mewacanakan pembebasan mantan kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) , Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dari penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Pemerintah tengah concern membebaskan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba.

"Kita juga concern dengan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali yang terlibat dalam kasus Bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Yusril menuturkan, terdakwa Bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002. Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan. Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan AS. "Jadi bagaimanapun dia adalah WNI Hambali itu, dan kita ya berapa pun salah warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian," terang Yusril.

"Jadi supaya masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri, termasuk Hambali itu barangkali tidak banyak orang Indonesia tahu kalau dia ditahan di Guantanamo," imbuhnya.

Yusril pun mengatakan, Hambali telah 23 tahun menjalani proses dan belum mendapat kepastian hukum di AS. Bila di Indonesia, kata dia, perkara Hambali telah usang.

Yusril menyampaikan, Pemerintah saat ini ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI. Apalagi, JI telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Indonesia dan menghentikan aktivitas terorisme. "Dan barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali," katanya.

MATARAM, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Muhammad Fadli, mengatakan pihaknya sudah memberikan pelayanan sesuai standar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk terdakwa IWAS alias Agus disabilitas selama ditahan di Lapas.

Hal ini menyusul pernyataan Agus dan kuasa hukumnya yang mengeluhkan fasilitas dan pendamping yang ada di Lapas karena dianggap tidak sesuai dengan yang selama ini disampaikan.

"Kita berikan sesuai standarnya, yang namanya orang tidak puas pasti tidak puas, enggak mungkin dia puas masuk penjara, pasti tidak puas. Kita sudah siapkan standar HAM-nya begini," kata Fadli dikonfirmasi, Jumat (17/1/2025).

Fadli mengatakan, pihaknya telah menempatkan Agus di dalam sel khusus untuk napi disabilitas dan lansia yang ada di Lapas Lombok Barat.

Di sel disabilitas dan lansia tersebut, sudah terdapat kloset duduk untuk memenuhi kebutuhan napi dengan kebutuhan khusus.

Selain itu, Lapas juga menunjuk tamping atau tahanan pendamping untuk membantu warga binaan yang sedang sakit atau berkebutuhan khusus.

"Terus khusus si Agus ini karena dia tidak bisa cebok, katanya, di dalam ada tamping yaitu narapidana lain yang kita tugaskan untuk membantu," kata Fadli.

Saat ini, yang menjadi tahanan pendamping Agus adalah tahanan yang kebetulan masih memiliki hubungan keluarga dengan Agus.

"Termasuk si Agus ini, sudah kita tunjuk, kebetulan ada sepupunya di dalam, itu dia kita tunjuk dan dia mau. Jadi kita satukan di dalam kamarnya untuk melayani dia si Agus, dan normal-normal saja selama ini enak-enak saja," kata Fadli.

Fadli menyebutkan ada sejumlah napi di Lapas Lombok Barat yang kondisinya lebih parah dari Agus, seperti menderita stroke dan tidak bisa berjalan.

Di bawah pengawasan petugas Lapas, napi yang sakit tersebut didampingi oleh tamping yang bertugas untuk menolong mereka.

"Kalau dia tidak bisa cebok, kita siapkan pendampingnya, dia tidak bisa jongkok, kita siapkan kloset duduknya, itu sudah mau bagaimana?" kata Fadli.

Lapas juga menyiapkan petugas medis atau perawat yang berjaga selama 24 jam.

"Khusus kamar lansia dan disabilitas, intensitasnya lebih sering karena mereka ada yang sakit, termasuk dia bagaimana buang air besarnya tetap dipantau, per jam perawat datang mengontrol mereka," kata Fadli.

Fadli menyebutkan, saat ini penghuni Lapas Lombok Barat ada sekitar 1.800 napi yang ditempatkan di dalam 90 kamar sel.

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual fisik, IWAS alias Agus telah menjalani sidang perdana pada Kamis (16/1/2025).

Selama menjalani proses persidangan, Agus ditahan di Lapas Kuripan Lombok Barat.

Saat ini, tim penasihat hukum Agus tengah mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk pengalihan status penahanan Agus menjadi tahanan rumah.

Agus didakwa melanggar Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta.

Yerusalem (ANTARA) - Sebanyak 1.977 tahanan Palestina, termasuk 290 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 1.687 lainnya yang ditahan atas berbagai tuduhan, akan dibebaskan Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza.

Kesepakatan ini akan mulai berlaku pada Minggu (19/1), menurut laporan media Israel.

Tel Aviv akan membebaskan tahanan-tahanan Palestina tersebut sebagai imbalan untuk 33 sandera Israel yang saat ini ditahan di Jalur Gaza, sebagaimana dilaporkan harian Yedioth Ahronoth.

Kesepakatan tersebut mencakup pembebasan 1.000 tahanan Palestina yang ditahan setelah 7 Oktober 2023, serta 47 tahanan yang ditangkap kembali meskipun telah dibebaskan dalam kesepakatan pertukaran tahanan tahun 2011.

Pertukaran tersebut akan dilakukan dalam tujuh tahap selama 42 hari pertama, sesuai kesepakatan.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan pada Jumat bahwa hari pertama kesepakatan akan menyaksikan pembebasan tiga sandera Israel, diikuti oleh empat sandera pada hari ketujuh, dan masing-masing tiga sandera pada hari ke-14, 21, 28, dan 35.

Kelompok terakhir yang terdiri dari 14 sandera akan dibebaskan pada pekan terakhir fase pertama.

Sebuah pernyataan dari kantor pemimpin otoritas Israel memastikan bahwa proses pertukaran diperkirakan akan dimulai pada Minggu setelah disetujui oleh Kabinet Keamanan dan pemerintah.

Kementerian Kehakiman Israel dan kemudian Dinas Penjara Israel akan menerbitkan daftar tahanan yang akan dibebaskan pada fase pertama kesepakatan.

Menurut Komisi Urusan Tahanan Palestina, saat ini Israel telah menahan 10.400 warga Palestina, termasuk 600 orang yang menjalani hukuman seumur hidup.

Rabu malam lalu, Qatar mengumumkan kesepakatan gencatan senjata tiga fase untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan mematikan Israel di Jalur Gaza, dengan gencatan senjata dijadwalkan berlaku Minggu.

Hampir 46.800 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dan lebih dari 110.000 lainnya terluka akibat perang genosida Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan setempat.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di Palestina.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar -

Seorang warga asing tertangkap basah saat menjemput dua orang tamu turis asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial.

"Sudah terpantau," kata seorang petugas intel Imigrasi Denpasar yang enggan disebut namanya saat dihubungi detikBali, Jumat (17/1/2025).

Dalam video yang beredar, terlihat warga asing tersebut sedang diinterogasi oleh seseorang. Warga asing yang kabarnya berasal dari Bangladesh itu dicecar pertanyaan dalam bahasa Inggris dan mengaku menikah dengan seorang warga Indonesia.

"Saya nikah di sini. Sama (orang) Indonesia," ucap pria tersebut.

Petugas intel Imigrasi Denpasar mengonfirmasi telah menerima laporan mengenai aksi warga asing tersebut. Imigrasi masih memburu warga asing yang bersangkutan.

"Sudah (terpantau), tapi belum ketemu (warga asingnya)," kata petugas tersebut.

(dpw/dpw)

Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul 'concern', kami juga DPR melihat itu dan mendukung

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar dalam melakukan penataan penegakan hukum di tanah air.

"Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul concern, kami juga DPR melihat itu dan mendukung," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan DPR mendukung semangat tersebut melalui Komisi III DPR selaku komisi terkait yang membidangi penegakan hukum.

"Komisi III sekarang juga sudah mulai pengawasan-pengawasan bagaimana di aparat, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, sampai ke penuntutan, bahkan sampai keputusan. Itu kami, DPR, ikut mengawasi penuh karena ini amanat Pak Prabowo, jangan main-main dengan hukum yang ada," ujarnya.

Dia juga menyebut para hakim yang memegang kepercayaan dari publik sebagai penentu keadilan pun tak luput dari penataan penegakan hukum.

"Ini dari sisi kemarin kan banyak hal yang mungkin muncul tentang salary atau segala macam," katanya.

Dia mengatakan DPR akan mendalami faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan lembaga peradilan dalam kurun waktu belakangan terakhir mengeluarkan putusan-putusan yang menuai kontroversi atau dianggap mencederai rasa keadilan publik.

"Mencederai publik itu dari satu sisi ya, pasti ini kan (dilakukan) perbaikan-perbaikan, makanya tadi karena faktor apa kami akan cari," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta agar para hakim tidak melakukan moral hazard atau penyimpangan moral dalam mengeluarkan putusan.

"Jangan sampai ada moral hazard atau apapun yang terjadi di kalangan para penegak keadilan itu. Makanya ditata salary-nya juga, gajinya dinaikan, jangan sampai nanti ada kebocoran-kebocoran terkait kebijakan yang sudah terjadi seperti kemarin," harap dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul 'concern', kami juga DPR melihat itu dan mendukung

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar dalam melakukan penataan penegakan hukum di tanah air.

"Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul concern, kami juga DPR melihat itu dan mendukung," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan DPR mendukung semangat tersebut melalui Komisi III DPR selaku komisi terkait yang membidangi penegakan hukum.

"Komisi III sekarang juga sudah mulai pengawasan-pengawasan bagaimana di aparat, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, sampai ke penuntutan, bahkan sampai keputusan. Itu kami, DPR, ikut mengawasi penuh karena ini amanat Pak Prabowo, jangan main-main dengan hukum yang ada," ujarnya.

Dia juga menyebut para hakim yang memegang kepercayaan dari publik sebagai penentu keadilan pun tak luput dari penataan penegakan hukum.

"Ini dari sisi kemarin kan banyak hal yang mungkin muncul tentang salary atau segala macam," katanya.

Dia mengatakan DPR akan mendalami faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan lembaga peradilan dalam kurun waktu belakangan terakhir mengeluarkan putusan-putusan yang menuai kontroversi atau dianggap mencederai rasa keadilan publik.

"Mencederai publik itu dari satu sisi ya, pasti ini kan (dilakukan) perbaikan-perbaikan, makanya tadi karena faktor apa kami akan cari," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta agar para hakim tidak melakukan moral hazard atau penyimpangan moral dalam mengeluarkan putusan.

"Jangan sampai ada moral hazard atau apapun yang terjadi di kalangan para penegak keadilan itu. Makanya ditata salary-nya juga, gajinya dinaikan, jangan sampai nanti ada kebocoran-kebocoran terkait kebijakan yang sudah terjadi seperti kemarin," harap dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

AKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua Gapensi Semarang, Martono (M) dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa Rachmat Utama Djangkar (RUD). Keduanya merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

"Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 5 Februari 2025," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Kedua tersangka ditahan di rumah tahanan negara (rutan) KPK. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

Selain kedua tersangka yang tersebut, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita serta Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri (AB) sebagai tersangka. Namun, keduanya tidak dapat memenuhi panggilan tim penyidik KPK untuk pemeriksaan hari ini.

Mbak Ita beralasan ada agenda lain yang tidak bisa dia tinggalkan. Sedangkan Alwin urung hadir karena tengah mempersiapkan upaya praperadilan.

KPK menyebut, Martono diduga melakukan korupsi bersama Mbak Ita dan Alwin. Mereka diduga menerima gratifikasi. 

"Penahanan tersangka M terkait dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan tersangka HG alias Ita dan tersangka AB menerima gratifikasi," ungkap Tessa.

Sedangkan Rachmat diduga menyuap kepada penyelenggara negara terkait proyek di lingkungan Pemkot Semarang. Proyek itu terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi, Maulana Yusuf, terdiam saat dicecar Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait gugatan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Moh Ali Makki dan Ali Ruchi.

Dalil yang ditanyakan Saldi adalah upaya mengganti para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi oleh paslon petahana nomor urut 1, Ipuk Fiestiandani, Azwar Anas, dan Mujiono.

"Di halaman 7 permohonan itu begini, bahwa selisih perolehan suara pemohon paslon nomor 1 tersebut dikarenakan antara lain terdapat dugaan TSM berupa: Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana melalui panitia seleksi jabatan tinggi pratama telah melakukan proses pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon sebelum masa jabatan dalam pengumuman blablabla... dan seterusnya. Anda jawab nggak ini?" tanya Saldi dalam sidang perkara Pilbup Banyuwangi 2024 di Gedung MK, Jumat (17/1/2025).

"Kami jawab yang kami sampaikan, Yang Mulia," ujar Maulana Yusuf.

"Apa jawabnya?" kata Saldi lagi.

Maulana kemudian hanya menyebut dalil pemohon adalah dugaan sengketa administrasi, tanpa menjelaskan apakah hal tersebut melanggar sesuai tuduhan atau tidak melanggar sehingga KPU meloloskan administrasinya.

"Tapi kan harus dijelaskan, tau nggak Anda?" tutur Saldi.

Nada bicara Saldi kemudian meninggi dan menanyakan apakah lawyer KPU Banyuwangi ini memahami perkara yang ia tangani.

"Anda baca nggak putusan MK, semua hal bisa dipersoalkan di sini, Anda harus tahu itu. Kita sudah putus berkali-kali, di MK itu tidak hanya angka, itu termasuk ini bisa dipersoalkan, makanya apa jawaban Anda terkait dengan ini. Jangan hanya mengatakan sengketa administrasi," kata Saldi.

Kuasa hukum tersebut terdiam, suasana hening di ruang sidang hingga Saldi kembali bertanya.

"Nggak ada penjelasan itu? Biar nanti saya tanya ke Bawaslu, sudah Anda lanjut ke Petitum saja," katanya.

"Baik, Yang Mulia," imbuh kuasa hukum KPU Banyuwangi.

Dalam petitum yang diinginkan oleh KPU, agar MK menerima eksepsi termohon dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Setelah dibacakan petitum, Saldi Isra kemudian kembali menanyakan perihal dalil gugatan pemohon.

Dalil ini kemudian dijawab oleh pihak terkait, atau kuasa hukum paslon nomor urut 1, yang menyebut pergantian pejabat sesuai dengan aturan yang berlaku karena telah mendapat surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi juga memberikan keterangan terkait dalil tersebut, yang diwakili oleh Adrianus Yansen Pale.

Pale menyebut dalil pemohon termasuk dalam hal penggantian pejabat 6 bulan sebelum pemilihan yang pada pokoknya tidak ada temuan.

"Berkenaan dengan semua dalil permohonan a quo, tidak satupun terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran maupun permohonan sengketa yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi," ucap Pale.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 10.217 permohonan perlindungan sepanjang tahun 2024. Para pemohon ini mayoritas dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Jumlah pemohon ke LPSK naik sebesar 33,64 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 7.645 pengajuan permohonan," kata Ketua LPSK Achmadi dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Achmadi menyebut permohonan perlindungan soal kasus TPPU sebanyak 6.035 permohonan atau 59,07 persen. Permohonan perlindungan soal TPPU menyangkut perkara investasi ilegal dengan berbagai platform, modus asuransi dan koperasi simpan pinjam.

"Permohonan TPPU tersebut menempati posisi kedua secara persentase yang mengalami peningkatkan signifikan, yaitu 117,56 persen, dari 2.774 permohonan pada 2023 menjadi 6.035 pada tahun 2024," kata Achmadi.

Achmadi mengatakan perlindungan LPSK pada TPPU didominasi fasilitasi penilaian ganti kerugian.

"Dalam kasus itu para korban mengajukan fasilitasi restitusi," ujar Achmadi.

Berikutnya, Achmadi mengungkapkan permohonan perlindungan tindak pidana penyiksaan meningkat paling signifikan hingga mencapai 204,17 persen. Jumlahnya dari 24 permohonan pada 2023 meningkat menjadi 73 permohonan pada 2024.

"Meningkatnya permohonan pada kategori itu perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak," ujar Achmadi.

Sedangkan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), termasuk kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan. Jumlah permohonan perlindungannya sepanjang 2024 sebanyak 1.296 permohonan atau 12,68 persen.

"Ini menunjukkan bahwa sangatlah penting untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah melalui Penyelenggaraan Pelayanan/Penanganan Terpadu," ujar Achmadi.

Achmadi menjelaskan permohonan fasilitasi penilaian restitusi menempati urutan teratas sebanyak 7.450 permohonan. Permohonan fasilitasi penilaian restitusi pada TPKS, TPKS Anak, TPPO, penganiayaan berat, dan tindak pidana lainnya.

"Permohonan fasilitasi restitusi dari berbagai tindak pidana tersebut disertai dengan permohonan perlindungan dan/atau pemenuhan hak lainnya. Sedangkan dari permohonan fasilitasi penilaian restitusi pada TPPU sebanyak 6.025 permohonan," ucap Achmadi.

Achmadi menyimpulkan peningkatan permohonan perlindungan ke LPSK pada 2024 menunjukkan harapan besar dari publik dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan saksi dan korban.

"Akses keadilan harus dibuka seluas-luasnya, antara lain melalui perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban," ucap Achmadi.