JAKARTA - Pemerintah mewacanakan pembebasan mantan kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) , Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dari penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Pemerintah tengah concern membebaskan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba.

"Kita juga concern dengan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali yang terlibat dalam kasus Bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Yusril menuturkan, terdakwa Bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002. Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan. Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan AS. "Jadi bagaimanapun dia adalah WNI Hambali itu, dan kita ya berapa pun salah warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian," terang Yusril.

"Jadi supaya masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri, termasuk Hambali itu barangkali tidak banyak orang Indonesia tahu kalau dia ditahan di Guantanamo," imbuhnya.

Yusril pun mengatakan, Hambali telah 23 tahun menjalani proses dan belum mendapat kepastian hukum di AS. Bila di Indonesia, kata dia, perkara Hambali telah usang.

Yusril menyampaikan, Pemerintah saat ini ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI. Apalagi, JI telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Indonesia dan menghentikan aktivitas terorisme. "Dan barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali," katanya.

SOLO - Jamaah Islamiyah (JI) membubarkan diri dalam deklarasi di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jateng, Sabtu (21/12/2024). Para anggotanya juga menyatakan ikrar setia kepada NKRI.

Deklarasi pembubaran diri JI dan ikrar setia ke NKRI dihadiri Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Sigit menjelaskan, deklarasi pembubaran dan sumpah setia ini tidak lepas dari pendekatan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror.

"Hari ini kami mewakili rekan-rekan semua institusi Polri dan juga tentunya negara mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kerja keras bersama dari teman-teman BNPT Densus dan kolaborasi yang sangat luar biasa dengan seluruh sahabat-sahabat eks Jamaah Islamiyah yang telah bekerja keras hampir 45 kali melaksanakan kegiatan pertemuan," kata Kapolri.



"Dan saat itu muncul kesepakatan dan ikrar bersama-sama kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia," sambungnya.

Menurutnya, deklarasi pembubaran ini merupakan kabar yang membahagiakan. Pihaknya pun menyambut baik serta mengajak kolaborasi dalam membangun bangsa ini.

"Ini adalah kabar yang sangat mengembirakan di saat kita melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan Nataru," ujar Kapolri.