KOMPAS.com - Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) resmi mengukuhkan Prof. Purnomo Ananto sebagai Guru Besar di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Momen ini menjadi tonggak penting bagi Polimedia karena menandai hadirnya Guru Besar pertama di institusi tersebut.

Prosesi pengukuhan berlangsung dalam Sidang Terbuka Senat yang dipimpin oleh Direktur Polimedia, Tipri Rose Kartika, di kampus Polimedia, Jakarta, pada tanggal 8 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Direktur Polimedia menyampaikan harapan agar kehadiran Guru Besar pertama ini dapat menjadi teladan sekaligus motivasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus menjaga dan mengembangkan nilai-nilai akademik luhur.

"Kita tahu bersama pengukuhan ini bukan hanya pencapaian pribadi. Keilmuan Beliau dalam bidang Pendidikan dan Kewarganegaraan sangat relevan dengan tantangan komunikasi saat ini. Bagaimana membangun ruang publik yang sehat di tengah dunia digital yang kompleks," ungkapnya.

"Kita butuh panutan moral dan kewarganegaraan yang kokoh, keilmuan beliau inilah yang perlu dikembangkan," lanjut Direktur Polimedia, Tipri Rose Kartika, di Kampus Polimedia Jakarta.

Dalam kesempatan pengukuhan ini, Prof. Purnomo Ananto menyampaikan pentingnya peran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital.

Melalui orasi tersebut, ia menekankan bahwa perlunya empat kategori utama yang harus dimasukan dalam mencerminkan kewarganeagraan digital individu, yaitu identitas diri, kepercayaan, perlindungan, dan penggunaan digital yang sehat.

Ini bertujuan mengetahui pentingnya berkomunikasi secara digital dengan penuh tanggung jawab.

“Penelitian ini tentunya untuk membuktikan bahwa guru dan siswa sama-sama memiliki kesadaran tinggi dan bersikap positif tentang kewarganegaraan digital,” urai Prof. Purnomo Ananto, dalam orasi ilmiahnya.

Prof. Purnomo Ananton dalam studinya menekankan pentingnya etika dan rasa nasionalisme sehingga membangun budaya digital positif.

“Meskipun perkembangan teknologi yang maju telah memainkan peran penting dalam mempromosikan komunitas global bagi orang-orang di seluruh dunia, namun sedikit sekali perhatian yang diberikan dalam literatur yang mengeksplorasi kesiapan guru dan siswa untuk menjadi bagian dari kewarganegaraan digital, khususnya dalam konteks pendidikan Indonesia,” jelasnya.

Prof. Purnomo Ananto merupakan dosen jurusan komunikasi yang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila.

Anak pasangan Subadi dan Sri Murni ini menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (saat ini Univeritas Negeri Jakarta) pada 1980.

Kemudian dia melanjutkan jenjang magister Bidang Manajemen (Sumber Daya Manusia) di STIE IPWIJA pada 1996 dan tahun 2014 menyelesaikan gelar doktor di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Selama kiprahnya di dunia pendidikan, Prof. Purnomo Ananto menjabat sebagai Direktur Polimedia periode 2018-2022. Selain aktif sebagai dosen, pria kelahiran 1960 ini bergabung di Asosiasi Profesi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejak tahun 2012.

Dia juga menerbitkan buku sejumlah buku, di antaranya Pendidikan Pancasila untuk Perguruan TinggiVokasi (2023); dan Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Soft Skills dan Karakter Sumber Daya Manusia Industri Kreatif (2021).

Eksistensinya di dunia penerbitan juga membuat Prof. Purnomo Ananto mendirikan Forum Pengembangan Buku Elektronik (FPBEI). Dia mejabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI) Korwil Jabodetabek periode 2015 – 2019, Ketua Umum APPTI Pusat periode (2019 – 2023 dan 2023-2027).

KOMPAS.com - Kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025).

Sejumlah narapidana dilaporkan sempat menguasai seluruh ruangan di dalam kompleks lapas.

Mengutip laporan Antara, hingga pukul 12.00 WIB, aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas, dan Polres Lubuk Linggau masih berjibaku mengendalikan situasi.

Ratusan personel gabungan dari TNI-Polri dikerahkan, termasuk kendaraan taktis Brimob, water cannon dari Polres Lubuklinggau, serta sejumlah ambulans yang siaga di lokasi.

Teriakan dan Asap Tebal dari Dalam Lapas

Pantauan di lokasi menunjukkan situasi yang mencekam. Terdengar teriakan para napi melalui pengeras suara dari dalam lapas.

Mereka mengeluhkan perlakuan yang dianggap tidak adil selama menjalani masa tahanan. Aksi protes tersebut berubah menjadi kerusuhan ketika para napi mulai melempari batu dari dalam dan memicu kebakaran.

Asap pekat mengepul dari dalam lapas. Sejumlah fasilitas rusak, termasuk kaca jendela yang pecah akibat lemparan batu.

Polisi kemudian menutup jalan di depan Lapas Narkotika dan mengalihkan arus lalu lintas ke kawasan Agropolitan Center Muara Beliti untuk mendukung proses pengamanan.

Abdul Somad, seorang saksi yang tengah berada di dalam lapas untuk memberikan ceramah rohani, menceritakan detik-detik awal insiden terjadi. Ia sempat tertahan sekitar 30 menit.

“Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih siraman rohani di dalam masjid di dalam Lapas, kemudian ada asap dan langsung ribut-ribut,” ujarnya.

Alat Musik Dibakar, Kaca Ruangan Dihancurkan

Kerusuhan akhirnya bisa dikendalikan. Aparat berhasil merebut kembali kendali lapas dan memukul mundur para narapidana. Meski tidak ada napi yang kabur, kerusakan sempat meluas.

Para napi dilaporkan membakar alat musik yang tersimpan di lapangan dan melempari kaca sejumlah ruangan.

“Alat band tersebut dibakar oleh napi di tengah lapangan, kemudian kaca ruangan juga pecah karena dilempar batu,” kata Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti, Ronald Heru Praptama, Kamis (8/5/2025).

Diduga Dipicu Razia Handphone

Ronald menyampaikan bahwa saat ini situasi sudah kembali kondusif. Para narapidana telah dikembalikan ke sel masing-masing. Ia menduga, pemicu kerusuhan adalah razia handphone yang dilakukan oleh petugas lapas.

“Kami sebelumnya mendapatkan sebanyak 54 handphone dari kamar napi. Saat akan dilakukan razia kembali pagi tadi di 10 kamar, terjadi kericuhan dari napi yang menolak,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah tim gabungan dari Polres Musi Rawas, Kodim 0406 Lubuklinggau, dan Brimob datang ke lokasi, situasi berhasil diredam.

“Lokasi bekas pembakaran sekarang mulai dibersihkan. Petugas juga masih berjaga di lokasi,” ujarnya.

Polisi Selidiki Provokator

Polres Musi Rawas kini melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa napi yang menjadi provokator dalam kericuhan ini.

Kasat Reskrim Polres Musi Rawas, Iptu Ryan Tiantoro Putra, mengatakan pihaknya sudah menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Kami sudah melakukan olah TKP, saat ini alhamdulillah sudah kondusif,” ujarnya melalui pesan singkat.

Dari penyelidikan awal, diketahui bahwa kerusuhan dipicu oleh penolakan napi terhadap razia rutin yang digelar pihak lapas.

“Informasinya dipicu razia rutin, warga binaan menolak adanya razia itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Lapas Ronald Heru Praptama mengungkapkan bahwa razia dimulai sejak Rabu malam (7/5/2025) di Blok Bangau. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 54 unit handphone dari 10 kamar.

Karena masih dicurigai ada barang terlarang lainnya, razia berlanjut keesokan harinya, Kamis (8/5/2025), menyasar Blok Angsa yang terdiri dari 10 kamar.

“Razia itu kami lanjutkan karena diduga masih banyak barang terlarang di dalam sel napi,” tutup Ronald.

Sumber: Kompas.com

Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas II A, Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Kerusuhan terjadi diduga akibat para tahanan tidak terima hp mereka dirazia.

Berikut momen saat polisi memasuki lapas untuk mengamankan situasi. Terlihat pula water conon polisi menyemprotkan air ke arah lapas.

DEPOK, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi lahan milik Sekretariat Negara (Setneg) RI yang terletak di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, pada Kamis (8/5/2025).

Pernyataan ini muncul di tengah polemik mengenai keberadaan warga yang menghuni wilayah tersebut tanpa izin dan tanpa memiliki KTP Depok.

Lahan milik Setneg diketahui memiliki luas sekitar 3,5 hektar.

“Bapak punya tanah lama-lama kenapa malah dianggurin? Tanah mahal, Pak,” tanya Dedi kepada perwakilan Setneg RI di lokasi, Kamis.

Perwakilan Setneg RI menjelaskan, penguasaan lahan tersebut telah teridentifikasi sejak 2013. Mereka mengaku telah memasang pagar untuk mencegah masuknya masyarakat liar ke lahan mereka.

"Pada 2013 sudah ada yang masuk, lalu di 2014 kami tertibkan dengan pasang pagar keliling. Tapi dijebol di 2020," ungkap dia.

Meskipun pemagaran dilakukan di lahan yang berdekatan dengan Mahogany Residence, perwakilan Setneg tidak merinci pihak mana yang menjebol pagar tersebut.

Mereka juga mengakui, pengawasan terhadap lahan tersebut menjadi kendur sejak insiden itu.

Dedi Mulyadi menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah atas lahan-lahan milik negara.

Akibatnya, banyak tanah kosong milik instansi negara yang seketika menjadi bersertifikat atau hak milik rakyat perorangan.

"Karena (tanah negara) tidak ada yang urus, akhirnya orang bikin bangunan di situ. Giliran negara butuh (lahannya), harus ada kerahiman, biayanya mahal. Bahkan banyak tanah negara yang tiba-tiba bersertifikat," jelasnya.

Dedi mengimbau agar ada pengawasan yang ketat dan terstruktur terhadap setiap lahan milik negara untuk mencegah terulangnya kejadian serupa seperti yang terjadi di Kampung Baru.

Kampung Baru sendiri merupakan lokasi kejadian pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan tim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) pada Jumat (18/4/2025).

Lahan di Kampung Baru diduga dihuni oleh ribuan warga yang tidak memiliki KTP Depok.

Lahan tersebut terdiri dari milik Pemkot seluas 1,5 hektar dan milik Setneg seluas 3,5 hektar.

Selain itu, warga di Kampung Baru juga diduga menempati lahan milik perusahaan properti dan sebagian kecil milik BUMN tanpa izin.

Operasi pekat pemberantasan premanisme di lingkungan Kabupaten Serang menjaring 66 preman. Sebanyak 13 orang diproses secara hukum karena melakukan tindak pidana.

"Sejak dimulainya Operasi Pekat Premanisme pada 1 Mei, 66 pelaku berhasil kita amankan dari sejumlah lokasi di wilayah hukum Polres Serang. Sebagian besar adalah oknum ormas," kata Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, Kamis (8/5/2025).

Menurutnya, 13 orang yang diproses hukum karena melakukan tindak pidana, seperti pengancaman, kekerasan, dan penipuan terhadap para pencari kerja. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diproses untuk tahap hukum selanjutnya.

"13 orang sudah diproses hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan ada 2 pelaku terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk yang narkoba masih kita kembangkan guna menangkap jaringannya," tegasnya.

Sedangkan yang didata, mereka sebelum dipulangkan mengikuti program pesantren kilat di Masjid As Salam, Mapolres Serang. Bimbingan dilakukan oleh imam masjid dan diberikan wejangan.

"Usai menjalani pesantren kilat, para pelaku premanisme, selanjutnya membuat pernyataan tertulis tidak akan lagi melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Dan diberi nasihat agar tidak bosan mencari pekerjaan yang layak agar mendapat penghasilan tetap untuk keluarga," paparnya.

Pemberantasan premanisme adalah instruksi dari Kapolri dan Kapolda Banten untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Bentuk ancaman pada investasi seperti perilaku pemerasan dan percaloan tenaga kerja akan ditindak.

"Operasi pemberantasan preman ini dilakukan dengan penegakan hukum. Ini adalah upaya Polri dalam memberikan rasa aman, terutama bagi para pelaku usaha serta masyarakat," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menyampaikan kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan dipicu razia handphone.

"Kejadian berawal pada pukul 09.45 di mana dari petugas lapas melaksanakan kegiatan rutin razia terhadap napi dan didapati kurang lebih ada 54 handphone," kata Agung seperti dikutip dari CNNIndonesia TV, Kamis (8/5).

Agung menyebut para warga binaan diduga tak terima dengan razia itu sehingga terjadi keributan yang berujung pada kerusuhan dan aksi perusakan.

"Diduga tidak terima terhadap kegiatan tersebut sehingga menimbulkan keributan antara napi dengan petugas yang berujung terjadinya perusakan pintu-pintu pembatas yang ada di sekitar lapas," ujarnya.

Usai kerusuhan, kata Agung, pihak lapas langsung menghubungi kepolisian untuk membantu proses sterilisasi.

Agung menyebut sekitar pukul 11.00 WIB anggota dari Polres Musi Muara, Polres Lubuk Linggau, TNI dan Brimob berhasil melakukan sterilisasi.

"Dan untuk para napi untuk saat ini sudah masuk ke dalam blok masing-masing dan situasi napi sudah kondusif," katanya.

Agung juga memastikan tidak ada penyekapan atau penyanderaan terhadap petugas lapas dalam insiden kerusuhan tersebut.

"Sampai saat ini kami belum ada informasi terkait adanya penyekapan, kami sudah koordinasi dengan Kalapas bahwa tidak ada penyekapan dan semuanya dalam keadaan terkendali dan baik-baik saja. Dan tidak ada juga tahanan yg melarikan diri," tutur dia.

Lebih lanjut, Agung mengatakan saat ini pihaknya masih bersiaga di lokasi. Selain itu, proses penyelidikan terkait aksi perusakan juga tengah dilakukan.

Siswa SMAN 5 Bandung Sulthan Abiyan Fattan dinyatakan tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Anggrek. Remaja 17 tahun itu tertabrak mobil Nissan Kick yang dikendarai HS (55).

HS yang mengemudikan mobil hitam bernopol D 1491 AJQ itu masih menjalani pemeriksaan intensif di Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung. Dalam kejadian ini, polisi belum menetapkan status hukum terhadap HS.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha Utama mengatakan pihaknya belum menetapkan status hukum terhadap HS.

"Belum, kita masih melengkapi berkas," kata Wahyu dikonfirmasi detikJabar, Kamis (8/5/2025).

Disinggung proses hukum apa saja yang masih dilakukan, Wahyu menyebut penyidik Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung masih melakukan pemeriksaan saksi.

"Masih BAP saksi-saksi yang ada di TKP," ujarnya.

"Setelah selesai semua dan memenuhi dua alat bukti kita gelar perkara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Bani (16) teman sekelas Fattan di SMAN 5 Bandung berharap kepada polisi untuk memberikan hukuman setimpal kepada penabrak yang membuat nyawa temannya melayang.

"Semoga mendapat keadilan saja, soalnya orangnya baik," ujar Bani, Rabu (7/5) kemarin.

Video Pria Tewas di Blitar Diduga Bawa Petasan dan Meledak Saat Kecelakaan

Video Pria Tewas di Blitar Diduga Bawa Petasan dan Meledak Saat Kecelakaan

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan darurat kepada enam pemohon dalam kasus pembunuhan jurnalis lokal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita (JW), yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan pemohon yang terdiri dari tiga anggota keluarga korban dan tiga saksi itu diberikan perlindungan darurat dalam bentuk pemenuhan hak prosedural saat memberikan keterangan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada 4–6 Mei 2025.

“Keputusan perlindungan darurat ini diberikan LPSK mengingat cepatnya proses hukum yang dilakukan oleh pihak polisi militer dan oditur militer untuk segera dilakukannya gelar persidangan,” kata Suparyati dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

LPSK mencatat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap para saksi. Salah satunya, percepatan proses hukum oleh pihak polisi militer dan oditur militer yang dinilai berdampak pada terbatasnya waktu menyiapkan para saksi secara menyeluruh.

“Selain itu, masih banyak informasi penting dari saksi maupun pihak keluarga korban yang belum sepenuhnya terungkap dan belum dimasukkan ke dalam berkas perkara,” imbuh Suparyati.

Faktor lainnya, tambah dia, status pelaku sebagai anggota TNI AL aktif yang menyebabkan penanganan perkara berada sepenuhnya di bawah yurisdiksi peradilan militer. Hal ini dinilai membatasi ruang LPSK dalam menyampaikan masukan atau harapan.

“Di sisi lain, kendala teknis dalam kegiatan pendampingan relatif minim. Namun, pelaksanaan sidang yang tergolong cepat membuat sejumlah aspek penting dikhawatirkan belum tertuang secara utuh dalam proses hukum,” kata Suparyati.

Menurut Suparyati, kehadiran LPSK bertujuan untuk memastikan para saksi dapat memberikan kesaksian dengan aman sehingga dapat berkontribusi dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana.

LPSK berkomitmen untuk terus memantau proses hukum kasus tersebut dan memastikan terpenuhinya hak-hak para saksi dan keluarga korban, termasuk dalam upaya pengajuan restitusi atas kehilangan nyawa secara paksa terhadap JW.

“Sinergi antara LPSK, aparat penegak hukum, dan para pendamping dari unsur advokat, jurnalis, maupun lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci dalam memastikan perlindungan berjalan secara optimal,” demikian Suparyati.

Juwita (23), seorang jurnalis perempuan asal Kota Banjarbaru, Kalsel, ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 Wita. Korban diduga dibunuh oleh oknum TNI AL, Kelasi Satu Jumran.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah mulai memeriksa perkara tersebut. Terdakwa Kelasi Satu Jumran dihadirkan dalam sidang perdana yang digelar pada Senin (5/5).

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menyatakan dukungannya terhadap rekomendasi Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus eksploitasi pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

“Kami mengapresiasi dan mendukung rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian HAM. Ini bukan sekadar kasus kekerasan masa lalu. Ini adalah potret sistemik tentang lemahnya negara dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi berkedok seni dan hiburan,” kata Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Rekomendasi tersebut dinilai sebagai pintu masuk penting bagi investigasi yang lebih menyeluruh.

Sebelumnya, Kementerian HAM meminta Komnas HAM menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh OCI, setelah muncul kesaksian korban yang mengaku direkrut sejak usia sangat dini, tidak memiliki akta kelahiran, dan dipaksa bekerja tanpa perlindungan.

“Ini adalah sinyal kuat adanya potensi human trafficking. Negara harus hadir untuk memastikan apakah tindakan-tindakan tersebut masuk kategori pelanggaran HAM berat dan siapa yang bertanggung jawab. Korporasi tidak bisa bersembunyi di balik dalih kesepakatan ekonomi,” ujar Mafirion.

Selain itu, Kementerian HAM juga merekomendasikan agar Bareskrim Polri melakukan penyidikan pidana. Wakil rakyat yang membidangi hukum dan hak asasi manusia (HAM) itu menegaskan bahwa meski OCI saat ini sudah tidak aktif, proses hukum tetap harus berjalan demi keadilan bagi para korban.

“Polri harus menelusuri siapa yang bertanggung jawab secara personal maupun institusional. Apakah ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, atau bahkan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)? Kami di Komisi XIII akan mendorong keterlibatan aktif kepolisian,” tambah Mafirion.

Ia juga mengingatkan agar negara tidak semata-mata mengandalkan pendekatan restorative justice, mengingat kompleksitas dan kedalaman kerugian yang dialami korban.

“Pendekatan restorative justice mungkin tepat dalam konteks pelanggaran ringan atau konflik antarpihak yang setara. Tapi dalam kasus OCI, yang terjadi adalah relasi kuasa yang timpang dan kerugian multidimensi. Negara harus menegakkan hukum pidana dan perdata secara tegas agar ada efek jera dan pemulihan konkret,” pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com -Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyoroti tentang aksi premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Aksi premanisme turut menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan Komisi III DPR RI bersama Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan BNNP Jakarta dalam rangka kunjungan kerja di Polda Metro Jaya.

“Kemudian masalah premanisme juga menjadi atensi betul,” kata Karyoto saat ditemui di Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Kamis (8/5/2025).

Setelah aksi premanisme yang marak beberapa waktu lalu, Karyoto mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan TNI untuk langkah hukum selanjutnya.

Hanya saja, Karyoto tidak menjelaskan secara rinci tentang aksi premanisme yang dia maksud.

“Bahkan kami juga sedang mengkaji apakah yang kemarin terjadi, yang menjadi isu itu bisa dilakukan langkah hukum ketika ada pihak-pihak yang merasa dihina,” kata Karyoto.

Selain membahas soal premanisme, Komisi III DPR RI juga membicarakan topik tentang peredaran narkoba di Jakarta.

Karyoto mengatakan, pihaknya menangkap lebih dari 100 pengguna narkoba setiap minggu.

Oleh karena itu, Karyoto memastikan, penindakan demi memberantas kasus narkoba di Jakarta kerap dilakukan setiap saat oleh Polda Metro Jaya.

“Penindakan hampir setiap saat, bahkan penangkapan terhadap penyalahgunaan atau pengguna ini per minggunya di atas 100,” kata Karyoto.

Namun, eks Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tidak menampik bahwa peredaran narkoba di Jakarta masih terus berlangsung sampai saat ini.

“Kami sedang gencar melakukan pengungkapan ke atasnya. Kalau barang ini dipakai, tentu ada pengedar, pengedar tentunya ada bandar, bandar tentu ada bandar lebih besar lagi,” ujar Karyoto.

Di sisi lain, Karyoto menyebut bahwa para pengguna narkoba merupakan korban dari peredaran barang haram tersebut.

“Kami selalu menganggap sebagai korban. Korban ini dimaksimalkan untuk dilakukan rehabilitasi dan itu menjadi tanggung jawab negara,” tegas Karyoto.

Selain melakukan penangkapan, Karyoto menambahkan bahwa Polda Metro Jaya juga rutin mengadakan penyuluhan sebagai upaya preventif untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba.