Kom13

Kemensos-BNPT Perkuat Deradikalisasi Eks Napi dan Korban Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkoordinasi untuk memperkuat proses deradikalisasi guna mengurangi atau menghilangkan paham radikalisme.

Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono, menyatakan bahwa kolaborasi ini akan fokus pada pelaksanaan deradikalisasi di seluruh tempat, baik dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun lingkungan masyarakat.

“Konteks yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Nah, dalam dua sasaran yang dilakukan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah terhadap korban-korban terorisme dan mantan-mantan narapidana terorisme,” kata Eddy seusai bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Eddy menyebut BNPT telah berkoordinasi dengan Polri, TNI, Kementerian Agama, dan Kemensos dalam rangka melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada para mantan napiter dan korban terorisme.

“Sehingga harapannya ke depan negara hadir dalam konteks melakukan upaya-upaya sesuai dengan cita-cita Bapak Prabowo, baik itu untuk memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan nilai HAM, serta memperkuat toleransi beragama sehingga ke depan Indonesia emas ini akan tercapai dengan baik,” ucap dia.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menambahkan bahwa deradikalisasi ini akan ditujukan kepada para mantan narapidana kasus terorisme dan korban tindakan aksi terorisme.

“Ada hal-hal yang kita kerjakan bersama selama ini, terutama kaitannya dengan merehabilitasi dan mereintegrasi eks-napiter dan korban-korban aksi terorisme,” kata Gus Ipul.

Mensos menjelaskan, sejak tahun 2016 sampai saat ini sudah banyak eks narapidana maupun korban-korban aksi terorisme yang telah menjalani rehabilitasi oleh Kemensos.

Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan para narapidana kepada keluarga dan lingkungan asal.

Ia menyebutkan, rehabilitasi ini diperlukan supaya mereka bisa kembali hidup berdampingan dengan masyarakat.

“Ini menjadi momen penting bagi kami, Kementerian Sosial dan BNPT, agar ke depan kita bisa lebih memperkuat layanan dan memperkuat program dalam rangka untuk terus memperkuat mereka yang selama ini menjadi eks-napiter maupun korban kekerasan atau korban terorisme,” kata Gus Ipul.

Israel Tidak Perlakukan Para Tahanan Palestina sebagai Manusia

GAZA - Aktivis sekaligus politikus Palestina yang dibebaskan, Khalida Jarrar, mengatakan otoritas Israel tidak memperlakukan tahanan Palestina sebagai manusia.

Dia menggambarkan kondisi di penjara sebagai "yang terburuk dan tersulit sejak Pendudukan Tepi Barat pada tahun 1967", Anadolu Agency melaporkan.

Pada dini hari Senin (20/1/2025), Israel membebaskan 90 tahanan Palestina berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang menangguhkan perang genosida di Jalur Gaza.

Rezim apartheid Israel telah membunuh lebih dari 47.000 orang Palestina di Gaza sejak 7 Oktober 2023, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

Jarrar, yang ditahan dalam penahanan administratif pada bulan Desember 2023, termasuk di antara mereka yang dibebaskan.

Pembebasan itu dilakukan setelah tiga sandera perempuan Israel yang ditahan kelompok Palestina, Hamas, di Gaza dibebaskan.

Penahanan administratif adalah kebijakan yang memungkinkan otoritas Israel menahan individu tanpa dakwaan atau pengadilan.

Berbicara kepada Anadolu, pemimpin Front Populer untuk Pembebasan Palestina, yang telah ditangkap beberapa kali, mengatakan, ?Kondisi penjara Israel tidak pernah sekeras sekarang, baik karena serangan berulang kali atau penggunaan gas air mata terus-menerus."

Menggambarkan keadaan penjara di Israel, Jarrar mengatakan, ?Warga Palestina mengalami kualitas makanan yang buruk dan kuantitas yang tidak mencukupi, serta kebijakan kurungan isolasi yang dipraktikkan otoritas Pendudukan."

"Saya menghabiskan enam bulan di kurungan isolasi," ujar dia, seraya menambahkan, "Banyak warga Palestina ditahan di sel isolasi dalam kondisi yang sangat buruk."

Politisi senior itu mengatakan apa yang terjadi di penjara Israel adalah hasil dari kebijakan pemerintah Israel saat ini dan Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, yang mengundurkan diri setelah gencatan senjata Gaza.

Ben-Gvir menangani para tahanan seolah-olah mereka "bukan manusia".

Saat Jarrar (61 tahun) berjalan melewati kerumunan yang bersorak-sorai, terlihat rambutnya yang dulu gelap telah memutih, dan dia tampak kelelahan.

?Kami menjadi sasaran kekerasan ekstrem dan serangan fisik dalam upaya yang disengaja dan disengaja untuk mempermalukan dan merendahkan kami,? papar dia.

Anggota parlemen itu menekankan perjuangan para tahanan adalah ?bagian integral dari perjuangan rakyat kami?, dan semua kebijakan Israel terhadap para tahanan harus dihadapi secara nasional.

Jarrar terpilih sebagai anggota Dewan Legislatif Palestina dalam pemilu parlemen terakhir yang diadakan pada tahun 2006.

Dia telah menjabat sebagai kepala Komisi Tahanan majelis dan juga ditunjuk menjadi anggota komite Palestina untuk ditindaklanjuti dengan Mahkamah Kriminal Internasional.

Jarrar telah ditangkap tentara Israel beberapa kali atas tuduhan berafiliasi dengan partai ?terlarang? dan atas perannya dalam kegiatan yang mendukung tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Menurut kelompok Urusan Tahanan, dia berulang kali dianiaya oleh penjaga penjara, yang memengaruhi kesejahteraannya.

Diperkirakan jumlah tahanan Palestina di penjara-penjara Israel lebih dari 11.000 orang.

Hamas membebaskan tiga tawanan Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, yang mulai berlaku pada hari Minggu.

Kesepakatan tiga tahap tersebut mencakup pertukaran tahanan dan ketenangan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

(sya)

Kakanwil Kemenkum Babel ikuti penguatan pengelolaan media sosial Kementerian Hukum

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto didampingi Pemangku Kehumasan mengikuti Penguatan Pengelolaan Media Sosial secara virtual dari Ruang Kakanwil, Selasa (21/01/2025).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, saat membuka kegiatan, menyampaikan, kegiatan penguatan pengelolaan media sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kehumasan, sehingga citra positif Kementerian Hukum RI dapat dicapai.

Ronald menuturkan, ada beberapa cara untuk membangun citra positif, seperti adanya strategi dalam pengelolaan media sosial yang akan dibahas pada pertemuan ini.

“Kehumasan bukan satu-satunya alat untuk memajukan Kementerian Hukum, tetapi tanpa kehumasan citra positif belum tentu bisa diperoleh dari publik,” ujarnya dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, (22/1).

Senada dengan hal tersebut, Staf Khusus Menkum bidang Hubungan Luar Negeri, Yadi Hendriana Heryadi, menuturkan jika Humas Pemerintah berperan penting untuk menyampaikan informasi, menciptakan reputasi positif, meningkatkan literasi, membangun hubungan baik dengan stakeholders, memantau dan merespon opini publik, dan mengawasi reformasi birokrasi.

Yadi melanjutkan, citra positif dapat diperoleh dengan pembuatan konten informasi yang bagus, sehingga akan lebih menarik audiens dan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi layanan melalui media sosial.

“Kami menargetkan jumlah pengikut di seluruh media sosial Kementerian Hukum baik di unit utama maupun kantor wilayah dan unit pelaksana teknis pada tahun 2025 yaitu mencapai 10 juta followers. Sehingga, semua layanan publik Kementerian Hukum dapat diumumkan dengan cepat dan mudah melalui media sosial kepada jutaan followers,” harapnya.

Narasumber kegiatan ini, Tenaga Ahli Media Sosial, Yunita Mandolang, menyampaikan beberapa strategi untuk membuat konten menarik, yaitu dengan mengenali audiens, pahami minat, preferensi, dan masalah utama target audiens. Sesuaikan konten dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Lalu meningkatkan daya tarik visual melalui penggunaan elemen grafis yang menarik, gambar berkualitas tinggi, atau video untuk menarik perhatian audiens. Karena visual memiliki peran penting dalam meningkatkan interaksi. Serta menentukan visual branding yang diturunkan menjadi brand tone of voice, brand color, brand font, dan brand style.

“Tentu saja perlu untuk selalu kreatif dalam menciptakan konten, dapat menciptakan cerita yang menarik untuk membangkitkan emosi dan terhubung dengan audiens secara mendalam, serta buat konten ringkas dan langsung pada inti pesan,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan teknis pengelolaan media sosial terkait keseragaman desain, serta penamaan akun media sosial dan hashtag kepada pemangku kehumasan di Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.

Kuasa Hukum Hasto Minta KPK Tak Ulur Waktu Proses Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, berharap proses sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak berlarut-larut.

Ronny meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengulur-ulur waktu dengan tidak menghadiri persidangan seperti pada Selasa (21/1/2025) kemarin yang merupakan jadwal sidang perdana.

"Seharusnya proses praperadilan ini tidak berlarut-larut dan KPK tidak mengulur-ulur waktu," kata Ronny kepada Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Ketua DPP PDI-P ini menyayangkan KPK tidak hadir pada sidang perdana kemarin yang membuat sidang ditunda hingga 5 Februari 2025.

Padahal, pihak KPK sudah menyatakan di depan publik bahwa mereka siap menghadapi proses praperadilan.

Ronny mengatakan, pihaknya tetap menghormati KPK sebagai lembaga, tetapi juga meminta agar KPK hadir pada sidang-sidang berikutnya.

Ia mengingatkan bahwa konsep praperadilan adalah fast trial atau hak atas pengadilan yang cepat.

Konsep praperadilan digunakan untuk melindungi hak pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan penegak hukum.

"Semoga di sidang berikutnya tidak mangkir lagi agar sejumlah pelanggaran dan bahkan kesewenang-wenangan penyidik KPK dalam menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto sebagai tersangka bisa diuji secara hukum," kata Ronny.

Ia menambahkan, praperadilan diharapkan menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahankan demokrasi di jalur hukum.

Dalam hal ini, tim hukum Hasto bersikeras mengungkap sejumlah dugaan cacat prosedural yang dilakukan penyidik KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka.

"Begitu banyak kejanggalan yang kami temukan, baik dari aspek waktu, prosedur, maupun substansi, namun sebagian yang menjadi lingkup kewenangan praperadilan akan kami uji di forum tersebut, di antaranya perbuatan sewenang-wenang KPK dalam menerbitkan Sprindik dan SPDP terhadap Mas Hasto serta sejumlah persoalan lainnya," ujar Ronny.

Untuk diketahui, KPK selaku termohon tidak hadir atau pun mengutus tim hukum dalam sidang perdana praperadilan Hasto Kristiyanto, Selasa (21/1/2025) di PN Jaksel.

Absennya KPK membuat Hakim Tunggal PN Jaksel, Djuyamto, memutuskan untuk menunda sidang praperadilan dan melakukan penjadwalan ulang pada 5 Februari 2025.

"Dengan demikian kita tunda pada tanggal 5 dengan agenda memanggil kembali termohon. Sidang ditutup," kata Djuyamto sembari mengetuk palu tanda persetujuan sidang ditunda, Selasa, di ruang sidang utama PN Jaksel.

Adapun gugatan praperadilan diajukan Hasto atas penetapan status tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024.

Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

KPK beralasan masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan materi terkait gugatan praperadilan Hasto di PN Jaksel.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, proses persiapan itu membuat KPK meminta PN Jaksel menunda sidang perdana praperadilan Hasto yang semestinya digelar pada Selasa.

"Biro Hukum KPK telah mengajukan penundaan sidang praperadilan ke Pengadilan, karena masih harus menyiapkan materi sidang mulai dari ahli, sampai dengan hal administratif lainnya. Yang mana untuk hal tersebut, memerlukan waktu koordinasi dengan pihak-pihak terkait," kata Tessa dalam keterangan tertulis, Selasa.

Penerbitan PBG kian cepat bentuk reformasi birokrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penerbitan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semakin cepat merupakan bentuk reformasi birokrasi pelayanan publik.

"Jadi ini luar biasa. Kita bisa menjalankan itu, menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menyatakan bahwa pengurusan PBG yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 45 hari kini dipangkas menjadi hanya 10 hari.

Percepatan ini, kata dia, telah diuji di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Tangerang, dan Sumedang. Di Jakarta, proses penerbitan PBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 17 menit, sementara di Tangerang dan Sumedang membutuhkan waktu sekitar 1 jam.

Dia menilai percepatan ini merupakan bukti nyata reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit, di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi, ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata dalam lane publik," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Maruarar turut mengumumkan biaya PBG, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG nol persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu nol persen, nol rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi nol persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi nol persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan nol persen alias gratis.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya nol persen, kemudian PBG-nya nol persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

PENANGANAN terorisme di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun global, masih menyisakan banyak tantangan yang memerlukan perhatian mendalam.

Dalam langkah yang mengejutkan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengemukakan wacana untuk memulangkan Encep Nurjaman alias Hambali, seorang tokoh militan yang dikenal "sang pejuang" di Jamaah Islamiyah yang saat ini dipenjara di fasilitas militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

Wacana ini muncul di tengah situasi yang belum sepenuhnya tuntas terkait penanganan Jamaah Islamiyah di Indonesia.

Terlebih lagi, ada potensi pemberian wadah organisasi bagi mereka yang telah meninggalkan struktur lama patut dicermati secara seksama.

Pendekatan ini, jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat memberikan ruang bagi transformasi ideologi lama menjadi bentuk baru yang lebih adaptif dan terorganisasi.

Keputusan ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan medan pertarungan ideologis yang bisa mengubah wajah ancaman terorisme di masa depan.

Pada 2024, terjadi dua deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah di kawasan Bogor pada 30 Juni dan di Solo pada 21 Desember.

Sementara itu, di luar negeri, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) berhasil menguasai wilayah Suriah, memaksa Indonesia untuk menghadapi pilihan politik yang semakin rumit, tanpa adanya sikap resmi yang jelas.

Di lapangan, terdapat fakta bahwa beberapa WNI yang awalnya terdaftar sebagai peserta Sasana Jamaah Islamiyah di Suriah, setelah tiba di Idlib, malah bergabung dengan HTS yang hingga saat ini masih digolongkan sebagai kelompok teroris.

Perlu diingat, prioritas Indonesia bukanlah memulangkan warga yang terlibat dengan HTS, tetapi memfokuskan repatriasi pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak, sambil menunggu proses transisi di Suriah, atau mungkin mengambil sikap yang serupa seperti di Afghanistan.

Hambali, sosok yang menjadi figur sentral dalam jaringan terorisme global, khususnya terkait dengan Jamaah Islamiyah dan al-Qaeda, memainkan peran penting dalam merancang serangkaian serangan besar, termasuk Bom Bali 2002 dan serangan lainnya di Indonesia.

Ia juga diduga terlibat dalam pendanaan serta pelatihan kelompok teroris di kawasan-kawasan konflik seperti Ambon dan Poso.

Penangkapannya dalam operasi gabungan CIA dan Thailand di Ayutthaya pada 14 Agustus 2003, menjadi salah satu momen signifikan dalam upaya internasional untuk memerangi terorisme.

Meski tim penyidik dari kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) sempat diberikan izin untuk memeriksanya di Guantanamo, Hambali tetap tidak dibawa kembali ke Indonesia.

Namun, pertanyaan besar masih menggantung: apakah bahaya yang ditimbulkan oleh pemulangannya lebih besar daripada manfaatnya? Atau justru kita sedang bermain api dengan membuka pintu bagi ideologi teroris yang lebih canggih dan licin?

Lebih menarik lagi, paspor yang dimiliki oleh Hambali pada saat penangkapannya mencantumkan namanya dan fotonya, namun paspor tersebut bukan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Paspor tersebut tercatat sebagai paspor Spanyol. Berarti negara yang berhak memberikan perlindungan kepadanya adalah Spanyol, bukan Indonesia, meskipun Hambali dilahirkan di Cianjur, Jawa Barat, pada 1964.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ada sejumlah pertimbangan hukum yang perlu diperhatikan dalam kasus seperti yang dialami oleh Encep Nurjaman alias Hambali.

Menurut peraturan tersebut, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dapat kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela memperoleh kewarganegaraan negara lain.

Mengingat paspor yang dipegang oleh Hambali diterbitkan oleh Spanyol, hal ini menunjukkan bahwa ia telah memperoleh kewarganegaraan negara lain, yang memunculkan pertanyaan tentang status kewarganegaraannya menurut hukum Indonesia.

Oleh karena itu, keputusan untuk memulangkan Hambali atau tidak harus mempertimbangkan lebih jauh dari sekadar persoalan kemanusiaan, melainkan juga kebijakan keamanan nasional serta komitmen Indonesia dalam perjuangan global melawan terorisme.

Satu keputusan keliru saja dapat menjadi preseden buruk, menciptakan celah bagi lahirnya ancaman baru yang lebih berbahaya dan terorganisasi.

Sebagai negara yang masih terbelenggu oleh ancaman terorisme dalam berbagai bentuknya, kita perlu merenung pada kisah Abu Bakar Ba'asyir, yang juga merupakan sahabat dekat Hambali.

Setelah dibebaskan, tanda-tanda ketidaksetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai terlihat.

Pada 7 Januari 2024, ABB bersama Said Sungkar—adik dari almarhum Abdullah Sungkar yang pernah menjadi mitra strategis ABB dalam mendirikan jaringan Islam radikal di Asia Tenggara—serta Afif Abdul Majid, tokoh senior Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), mengajukan permintaan fatwa yang mengandung ideologi kuat: Kewajiban Menegakkan Daulah Islamiyah.

Pertanyaan mengenai apakah semangat ideologis Hambali masih tetap utuh setelah sekian lama ataukah telah mengalami perubahan, menjadi sangat krusial dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Ideologi yang telah membentuk setiap tindakan dan keputusannya di masa lalu berpotensi tetap mengakar kuat, terutama dalam konteks terorisme yang sering kali mengandalkan doktrin-doktrin ideologis yang tahan lama dan sulit dipadamkan.

Jika semangat ideologis Hambali tetap tak tergoyahkan, ancaman yang ia bawa, bersama kelompok-kelompok yang pernah ia pimpin, bisa saja muncul kembali, meskipun dalam bentuk berbeda, dengan dinamika yang lebih kompleks.

Kita juga tidak bisa serta merta menyamakan kasus terorisme dengan kasus-kasus pidana lainnya, seperti yang ditangani oleh Menko Kumham Imipas.

Misalnya, dalam kasus terpidana mati narkoba seperti Mary Jane di Filipina atau lima terpidana Bali Nine di Australia. Begitu pula dalam hal pemindahan terpidana mati narkotika berkebangsaan Perancis, Serge Areski Atlaoui.

Kasus-kasus ini umumnya lebih terkait dengan aspek pidana yang lebih berfokus pada hukum positif dan prosedural.

Sementara terorisme melibatkan aspek ideologi yang jauh lebih mendalam dan berpotensi membahayakan keamanan jangka panjang.

Dalam konteks hukum Indonesia, salah satu argumen yang sering diajukan adalah kedaluwarsa penuntutan, mengingat bahwa tindak pidana Hambali terjadi lebih dari dua dekade yang lalu.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHP, ada ketentuan mengenai preskripsi penuntutan pidana yang berlaku setelah jangka waktu tertentu, yang bervariasi sesuai dengan beratnya tindak pidana.

Dalam hal ini, masa kedaluwarsa penuntutan adalah 20 tahun atau lebih. Namun, perlu dicatat bahwa dalam praktiknya, jika ada perubahan hukum atau ketentuan khusus, masa kedaluwarsa bisa diperpanjang atau ada pengecualian untuk kasus-kasus tertentu, seperti halnya dengan kasus terorisme yang melibatkan ancaman terhadap keamanan negara.

Aspek hukum bukanlah satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan dalam kasus Hambali. Aspek ideologi harus tetap mendapat perhatian serius.

Dalam dunia terorisme, ada doktrin “perjuangan terus-menerus” (al-jihâd al-mustamir), yang menanamkan keyakinan bahwa perlawanan harus terus berlangsung tanpa henti, bahkan setelah mereka bebas.

Ini juga terbukti dalam kasus ABB, yang meski telah dibebaskan, tetap menunjukkan semangat ideologis yang tak kunjung padam.

Meskipun ada narapidana terorisme yang, setelah dibebaskan melalui mekanisme hukum, bertaubat dan berkontribusi dalam proses deradikalisasi, seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau memberikan pemahaman tentang kontra-radikalisasi, mereka semua menjalani proses multi-assessment yang ketat.

Proses multi-assessment ini, yang dinilai bukan hanya faktor psikologis dan sosial, tetapi juga aspek ideologis, yang mana harus diterapkan pada Hambali jika ia dipulangkan.

Walaupun, seperti yang kita ketahui, meskipun seseorang menjalani evaluasi mendalam, tidak ada jaminan bahwa ideologi terorisme yang pernah dipegang akan benar-benar luntur.

Oleh karena itu, penanganan terhadap Hambali memerlukan pendekatan komprehensif, yang tidak hanya mengandalkan logika hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek ideologis yang berpotensi membahayakan keamanan nasional.

Hambali dan Kontroversi Kewarganegaraan Halaman all