Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yusril mengaku belum tahu detail terkait rencana kebijakan tersebut.

"Ya, kita belum tahu detailnya hal itu ya. Baru kabar-kabar," kata Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Yusril mengatakan pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait rencana kebijakan tersebut. Meski demikian, dia mengatakan pemerintah Indonesia harus siap untuk mengantisipasi rencana tersebut.

"Tapi kita belum mendapatkan satu informasi resmi. Dan barangkali setelah Presiden Trump dilantik, mungkin akan ada kebijakan mengenai soal ini," kata Yusril.

"Bahwa dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye, kita tidak bisa bereaksi terlalu cepat terhadap satu masalah yang sebetulnya belum clear betul bagi kita. Tapi ya, tentu sebagai Pemerintah, kalau hal seperti itu terjadi, kita harus siap juga mengantisipasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan Negara harus melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri.

"Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan," ujarnya.

Diketahui, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan mendeportasi jutaan imigran ilegal setelah resmi menjabat. Ia berencana mengumumkan darurat nasional demi mengamankan perbatasan AS.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yusril mengaku belum tahu detail terkait rencana kebijakan tersebut.

"Ya, kita belum tahu detailnya hal itu ya. Baru kabar-kabar," kata Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Yusril mengatakan pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait rencana kebijakan tersebut. Meski demikian, dia mengatakan pemerintah Indonesia harus siap untuk mengantisipasi rencana tersebut.

"Tapi kita belum mendapatkan satu informasi resmi. Dan barangkali setelah Presiden Trump dilantik, mungkin akan ada kebijakan mengenai soal ini," kata Yusril.

"Bahwa dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye, kita tidak bisa bereaksi terlalu cepat terhadap satu masalah yang sebetulnya belum clear betul bagi kita. Tapi ya, tentu sebagai Pemerintah, kalau hal seperti itu terjadi, kita harus siap juga mengantisipasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan Negara harus melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri.

"Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan," ujarnya.

Diketahui, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan mendeportasi jutaan imigran ilegal setelah resmi menjabat. Ia berencana mengumumkan darurat nasional demi mengamankan perbatasan AS.

Pengadilan Paris menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara kepada Zaheer Mahmood, seorang pria Pakistan, atas serangan pisau pada 2020 di luar bekas kantor Charlie Hebdo. Mahmood, 29 tahun, dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan terorisme dalam serangan bermotif Islamis yang melukai dua orang.

Mahmood mengira ia menyerang karyawan Charlie Hebdo, tanpa menyadari bahwa majalah tersebut telah pindah lokasi setelah serangan kelompok Islamis pada Januari 2015 yang menewaskan 12 orang staf.

Serangan pisau ini terjadi lima tahun setelah serangan Al-Qaeda di kantor Charlie Hebdo, yang dipicu oleh penerbitan kartun Nabi Muhammad. Serangan pada 2015 ini memicu perdebatan global tentang kebebasan berbicara dan toleransi beragama, serta memaksa majalah tersebut untuk pindah lokasi.

Charlie Hebdo menerbitkan ulang kartun Nabi Muhammad pada 2 September 2020, bertepatan dengan pembukaan persidangan atas serangan pada 2015.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Pelaku menjadi radikal di Prancis setelah meninggalkan Pakistan

Dalam serangan tahun 2020, Mahmood melukai dua karyawan kantor berita Premieres Lignes dengan pisau daging karena mengira mereka adalah staf Charlie Hebdo.

Menurut pengacaranya, Mahmood, seorang warga negara Pakistan yang memasuki Prancis secara ilegal pada 2019, menjadi radikal karena seorang pengkhotbah ekstremis yang mendesak para pengikutnya untuk "membalas dendam terhadap Nabi."

Menurut pengacaranya, tindakan Mahmood dipicu oleh perasaan terasing yang dialaminya di Prancis setelah meninggalkan Pakistan.

"Dalam benaknya, dia tidak pernah meninggalkan Pakistan," kata pengacara pembela Mahmood, Alberic de Gayardon, pada Rabu (22/01).

"Dia tidak berbicara bahasa Prancis, dia tinggal dengan orang Pakistan, dia bekerja untuk orang Pakistan."

Lima pria Pakistan lainnya, beberapa di antaranya masih di bawah umur saat itu, juga diadili karena membantu Mahmood, dan dijatuhi hukuman 3 hingga 12 tahun.

ha/rs (AFP, dpa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, buron kasus korupsi e-KTPPaulus Tannos ditangkap oleh otoritas Singapura.

Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia langsung mengupayakan ekstradisi Paulus Tannos setelah mendapatkan informasi penangkapan tersebut.

“Yang bersangkutan sudah ditangkap oleh otoritas Singapura 2 hari yang lalu dan sekarang pemerintah Indonesia sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia,” kata Yusril saat ditemui di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jumat (24/1/2025).

Yusril menyatakan, pemerintah tetap melakukan upaya ekstradisi terhadap Paulus meskipun diketahui telah menjadi warga negara Afrika Selatan (Afsel).

Alasannya, Paulus Tannos masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) ketika terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

“Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah menjadi warga negara Afrika Selatan, dan itu pun kita mesti mempelajari juga,” ucap Yusril.

Yusril menegaskan bahwa proses pindah warga negara bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

Ia mengatakan, Indonesia juga harus mengakui perpindahan terhadap pihak yang ingin pindah warga negara.

Namun, Yusril menekankan, pemerintah masih beranggapan bahwa Tannos adalah WNI sehingga ia dapat diekstradisi dari Singapura ke Indonesia.

“Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, dan ketika kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan di negara yang bersangkutan,” kata dia.

Yusril pun memastikan, pemerintah Indonesia tetap akan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk ekstradisi Paulus Tannos.

Oleh karena itu, ia menyerahkan seluruh prosesnya kepada Pengadilan Singapura.

“Jadi mengenai soal kewarganegaraannya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Kalau pemerintah Singapura menganggap dia bukan warga negara Indonesia, kan kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi,” ucap Yusril.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, perusahaan yang terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 22 Agustus 2022 dan baru akhir-akhir ini ditangkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, buron kasus korupsi e-KTPPaulus Tannos ditangkap oleh otoritas Singapura.

Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia langsung mengupayakan ekstradisi Paulus Tannos setelah mendapatkan informasi penangkapan tersebut.

“Yang bersangkutan sudah ditangkap oleh otoritas Singapura 2 hari yang lalu dan sekarang pemerintah Indonesia sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia,” kata Yusril saat ditemui di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jumat (24/1/2025).

Yusril menyatakan, pemerintah tetap melakukan upaya ekstradisi terhadap Paulus meskipun diketahui telah menjadi warga negara Afrika Selatan (Afsel).

Alasannya, Paulus Tannos masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) ketika terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

“Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah menjadi warga negara Afrika Selatan, dan itu pun kita mesti mempelajari juga,” ucap Yusril.

Yusril menegaskan bahwa proses pindah warga negara bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

Ia mengatakan, Indonesia juga harus mengakui perpindahan terhadap pihak yang ingin pindah warga negara.

Namun, Yusril menekankan, pemerintah masih beranggapan bahwa Tannos adalah WNI sehingga ia dapat diekstradisi dari Singapura ke Indonesia.

“Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, dan ketika kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan di negara yang bersangkutan,” kata dia.

Yusril pun memastikan, pemerintah Indonesia tetap akan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk ekstradisi Paulus Tannos.

Oleh karena itu, ia menyerahkan seluruh prosesnya kepada Pengadilan Singapura.

“Jadi mengenai soal kewarganegaraannya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Kalau pemerintah Singapura menganggap dia bukan warga negara Indonesia, kan kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi,” ucap Yusril.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, perusahaan yang terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 22 Agustus 2022 dan baru akhir-akhir ini ditangkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah tetap mengupayakan ekstradisi terhadap buron kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos, meski Tannos berstatuswarga negara Afrika Selatan (Afsel).

Yusril beralasan, Paulus Tannos masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) ketika terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

“Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan dan itu pun kita mesti mempelajari juga,” kata Yusril saat ditemui di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jumat (24/1/2025).

Yusril menegaskan bahwa proses pindah warga negara bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

Ia mengatakan, Indonesia juga harus mengakui perpindahan terhadap pihak yang ingin pindah warga negara.

Namun, Yusril menekankan, pemerintah masih beranggap bahwa Tannos adalah WNI sehingga ia dapat diekstradisi dari Singapura ke Indonesia.

“Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, dan ketika kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan di negara yang bersangkutan,” kata Yusril.

Yusril pun memastikan, pemerintah Indonesia tetap akan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk ekstradisi Paulus Tannos.

Oleh karena itu, ia menyerahkan seluruh prosesnya kepada Pengadilan Singapura.

“Jadi mengenai soal warga negaranya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Karena pemerintah Singapura menganggap dia bukan warga negara Indonesia, kan kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi,” ucap Yusril.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, perusahaan yang terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 22 Agustus 2022 dan akhirnya ditangkap di Singapura.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) yang di antaranya untuk menandai kerja sama mempercepat pemberian badan hukum bagi BUMDes.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Mendes PDT Yandri Susanto dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat.

"Dengan kerja sama ini, kita akan fokus ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," kata Mendes Yandri usai penandatanganan kerja sama.

Proses badan hukum BUMDes, kata Mendes Yandri akan dipercepat agar nantinya semua desa di Indonesia mampu memiliki BUMDes yang berbadan hukum. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum Supratman atas kesediaan Kemenkum bekerja sama dengan Kemendes PDT.

"Terima Kasih Menteri Hukum," kata Mendes Yandri.

Diketahui, nota kesepahaman tersebut akan menjadi pedoman dan dasar bagi Kementerian Desa PDT dan Kementerian Hukum dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

Nota Kesepahaman itu pun bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman itu meliputi sejumlah hal, di antaranya adalah pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, ada pula perihal pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Ketiga, fasilitasi pelayanan di bidang administrasi hukum umum dan yang keempat adalah menyangkut pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Nota kesepahaman antara Kemendes dan Kemenkum tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa. Selain itu, nota kesepahaman juga bertujuan mendorong terbentuknya paralegal justice di desa yang dimaksudkan agar desa dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri dengan berlandaskan aturan hukum.

Selain kedua menteri, dalam kesempatan itu hadir pula Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taufik Madjid, Inspektur Jenderal (Irjen),Teguh, Kepala Biro Humas Andi Nita Arie, dan Kepala Biro Hukum Lalu Syaifuddin.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Ahli Hukum Univerista Brawijaya (UB), Prija Djatmika turut buka suara soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya ada beberapa pasal yang dinilai menjadi langkah mundur hukum hingga adanya tumpang tindih kewenangan dari kejaksaan dan kepolisian.

Beberapa pasal yang dinilai bakal menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum dan perlu mendapat perhatian antara lain pasal 111 ayat 2, pasal 12 ayat 11, pasal 6 hingga pasal 30b.

Prija mencontohkan, pada pasal 12 ayat 11 RUU KUHAP dijelaskan, apabila masyarakat melapor polisi tetapi dalam waktu 14 hari tidak ditanggapi, maka bisa melapor ke kejaksaan. Hal ini diperkuat dengan pasal 6 yang berbunyi, penyidik adalah pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut UU tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan. Bahwa, penyidikan bisa dilakukan di luar institusi Polri.

"Jika ini disahkan, menurut saya ini langkah mundur. UU KUHAP sudah bagus mengatur distribusi kewenangan penegak hukum, sekarang mau dikembalikan lagi ke zaman belanda dan orde baru. Dimana jaksa bisa melakukan penyidik seperti dulu," terang Prija Jumat (24/1/2025).

Ia menegaskan bahwa jaksa saat ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada kasus tertentu, yakni pelanggaran HAM berat dan korupsi. Ketika pasal tersebut disahkan, maka jaksa diperbolehkan untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh laporan atau bisa disebut tidak lagi hanya kasus tertentu.

"Ini akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian, jadi penyidik (jaksa) bisa menyidik sendiri, menuntut sekaligus menyidik. Ini semacam ada satu gawang itu kipernya ada dua. Itu saya bayangkan akan amburadul, malah justru berpotensi tidak bisa menjamin kepastian hukum," tegas Prija.

Kemudian, terkait pasal 111 ayat 2 RUU KUHAP dianggap akan mengakibatkan kerancuan karena dalam pasal tersebut memberikan kewenangan jaksa untuk mempertanyakan sah tidaknya penangkapan dan penahanan oleh kepolisian. Ditambah, pasal 30b mengatur kewenangan jaksa melakukan penyadapan.

Ketika pasal tersebut lolos maka dikhawatirkan akan menimbulkan penanganan perkara hukum yang tidak terpadu.

Prija melihat bahwa RUU KUHAP ini dirancang karena menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri lewat tagar #PercumaLporPoisi. Kendati demikian, dalam RUU KUHAP tidak harus ada tumpang tindih kewenangan yang berpotensi kerancuan.

Menurutnya, daripada menambah kewenangan kejaksaan, lebih baik jika dalam RUU KUHAP memberikan regulasi baru untuk menempatkan jaksa di kantor polisi atau jaksa wilayah. Ini juga merupakan solusi untuk mempersingkat penanganan perkara yang selama ini dinilai memakan waktu karena proses birokrasi.

"Kalau salah satu pertimbangan penambahan kewenangan jaksa karena proses pengembalian berkas perkara, itu bisa ditangani dengan menempatkan jaksa wilayah. Jadi yang terpenting itu adalah sinergitas sejak awal penanganan," tandasnya.

Video Maling Kepergok Warga di Malang: Kabur Tapi Balik Lagi Gegara Motor Ketinggalan

Video Maling Kepergok Warga di Malang: Kabur Tapi Balik Lagi Gegara Motor Ketinggalan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan buronan KPK Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin diciduk di Singapura pada dua hari lalu. Kini, Pemerintah Indonesia tengah berkomunikasi dengan Pemerintah Singapura guna mengekstradisi Paulus ke Indonesia.

"Yang bersangkutan sudah ditangkap oleh kota Singapura dua hari yang lalu dan sekarang pemerintah Indonesia sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia," kata Yusril di Jakarta pada Jumat (24/1/2025).

Yusril menerangkan, saat Paulus diciduk di luar negeri, kewenangan bernegosiasi ekstradisi bertumpu pada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Dari informasi yang diterimanya, Kementerian Hukum bersama Kejaksaaan Agung dan Kementerian Luar Negeri berkomunikasi dengan otoritas Singapura.

"Pemerintah tengah berkomunikasi agar yang bersangkutan diserahkan ke Indonesia sesuai dengan ekstradisi yang sudah ditanda tangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura," ujar Yusril.

Dia juga menyebut, dalam sejumlah perkara, pemerintah Singapura kooperatif dengan pemerintah RI. Sehingga dalam beberapa kasus tidak lewat proses ekstradisi. Melainkan melalui mekanisme police to police atau mutual legal assistance antara Indonesia dengan Singapura.

"Tapi sekali ini memang pemerintah mencoba untuk melakukan upaya untuk meminta ekstradisi kepada pemerintah Singapura," ujar Yusril.

Sebelumnya, KPK meringkus Paulus Tannos di Singapura. Paulus tercatat sebagai buronan dari perkara megakorupsi e-KTP yang menjerat eks Ketum Golkar Setyo Novanto.

"Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto ketika dikonfirmasi, Jumat (24/1/2025).

Fitroh mengungkapkan, KPK saat ini sudah berkordinasi dengan Kementerian Hukum dan Kejaksaan Agung guna melengkapi syarat pemulangan Paulus ke Indonesia. "Secepatnya," ucap Fitroh.

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh telah mendeportasi dua warga negara Pakistan, MO (30) dan NH (32), melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (23/1/2025). Keduanya dipulangkan setelah kedapatan melanggar aturan izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, mengungkapkan bahwa kedua warga negara asing tersebut memegang izin tinggal kunjungan, namun melanggar aturan dengan berjualan kaligrafi.

"Yang bersangkutan menyalahi izin tinggal yang diberikan, yaitu izin tinggal kunjungan tapi mereka berjualan kaligrafi," kata Gindo saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat (24/1/2025).

Gindo menjelaskan bahwa tindakan mereka melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebagai sanksi, kedua warga negara Pakistan tersebut dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan f, yang mencakup pendeportasian dan penangkalan untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

"Proses deportasi dipimpin langsung oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Banda Aceh. MO dan NH dipulangkan menggunakan maskapai Batik Air Malaysia," ujar Gindo.

Proses deportasi ini merupakan bentuk penegakan hukum dan langkah tegas untuk menjaga kedaulatan negara. Gindo memastikan bahwa pengawasan terhadap keimigrasian akan terus diperketat untuk menjaga ketertiban di wilayah Indonesia.

“Kami berkomitmen memastikan setiap pelanggaran keimigrasian ditindak secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini juga dilakukan dengan mengedepankan aspek keamanan dan kelancaran,” ungkapnya.

Selain itu, Gindo mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan di wilayah Aceh.

"Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan. Pengawasan keimigrasian adalah tanggung jawab bersama demi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kita,” tegasnya.

Polisi menelusuri pria warga negara asing (WNA) asal Timur Tengah yang diduga mencuri uang di gerai tarik tunai Bogor Selatan, Kota Bogor. Aparat kepolisian berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengidentifikasi pelaku.

"Pelaku masih kita selidiki juga. Jadi kita juga sudah lapor ke Polresta, menyampaikan kondisinya. Kemudian, kami juga sudah menghubungi rekan di Imigrasi, menginformasi kejadian itu, dengan harapan terdeteksi orang asing itu," kata Kanit Reskrim Polsek Bogor Selatan Iptu Catoer Kurniawan kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

Catoer mengatakan pencurian terjadi di gerai tarik tunai dan jasa pengiriman uang di Bogor Selatan, Kota Bogor. Pelaku diduga pria bertampang WNA asal Timur Tengah dan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris.

"Jadi si orang asing itu datang dengan tipikal orang Arab, tetapi dia berkomunikasi dengan bahasa Inggris, terus dia memberikan dua lembar uang 50 ribuan. Nah, ini dia (WNA) nggak tahu ngomong apa, tapi dipahami si kasir 'wah mau nuker duit nih', kemudian dikasih lah uang Rp 100 ribu satu lembar ke orang asing itu," kata Catoer.

Sebelumnya, rekaman CCTV yang memperlihat momen pelaku memperdaya kasir lalu mencuri sejumlah uang di Bogor Selatan, Kota Bogor, viral di media sosial. Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi membenarkan peristiwa tersebut. Aji mengaku pihaknya sudah datangi lokasi untuk pengecekan dan memintai keterangan para saksi.

"Memang betul ada pencurian di salah satu salah satu BRI Link di wilayah Bogor, ini dilakukan oleh dugaan sementara dilakukan oleh WNA yang berasal dari Arab," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi ketika dimintai konfirmasi.

"Setelah kita mendapatkan berita atau info tersebut, kita melakukan penyelidikan dan pengecekan TKP. Kemudian mengamankan beberapa bukti dan memintai keterangan saksi-saksi," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Dia menegaskan filosofi utama hukum acara pidana harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

"Harus kita luruskan, harus kita pahami bersama, bahwa filosofis hukum acara pidana itu bukan untuk memproses orang yang melakukan kejahatan. Tapi filosofis hukum acara pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan apparat penegak hukum," kata Eddy dalam webinar bertajuk 'Urgensi dan Pokok-pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana yang digelar Badan Keahlian DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menuturkan hukum acara pidana harus bersifat keresmian dengan pengaturan yang ketat. "Karena kita harus sadar, kita harus pahami bahwa hukum acara pidana itu sedikit-banyaknya dia mengekang hak asasi manusia. Seseorang ditangkap, ditahan, digeledah, dilakukan upaya paksa padahal belum tentu pada akhirnya dinyatakan bersalah," jelas dia.

Oleh sebab itu legalitas hukum acara pidana berisi batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang soal Tindakan negara terhadap orang yang diduga melakukan pidana. Eddy menegaskan pentingnya tiga prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam KUHAP yakni tertulis, jelas, dan tidak boleh diinterpretasikan selain dari yang tertulis.

"Kalau hukum acara pidana harus ditafsirkan maka prinsip penafsiran tidak boleh merugikan orang yang dilaporkan, yang diperiksa, tersangka,terdakwa, terpidana maupun narapidana," terang Eddy.

Ia juga menyoroti titik berat KUHAP pada paradigma crime control model, bukan due process model yang lebih melindungi hak asasi manusia. "Di dalam KUHAP mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus mengatakan bahwa dia dalam konteks crime to control model, dia lebih menitikberatkan pada asas praduga bersalah," sambung dia.

Eddy menuturkan paradigma hukum pidana modern sudah berubah dari keadilan retributif menjadi keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Oleh karena, Eddy menekankan harus ada perubahan mendasar pada KUHAP.

"Meskipun mungkin yang akan dipilih, politik hukumnya itu dalah tidak merubah secara keseluruhan tapi revisi beberapa ketentuan," ujar dia.

Dia lalu menuturkan advokat harus diperkuat dalam KUHAP, karena advokat bertugas mengontrol, memastikan sistem peradilan pidana berjalan secara proporsional an professional.

Eddy mendukung adanya diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), dalam hal ini polisi yang memiliki tugas sebagai sebagai penyidik utama, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kemudian kejaksaan sebagai penuntut umum sekaligus eksekutor dalam penelusuran dan perampasan aset.

"Saya setuju penyelidikan tetap ada. Ini adalah proses dari system peradilan pidana. Yang Namanya penyelidikan di semua negara ada, baru setelah itu masuk inevstigasi," ucap dia.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan advokat sejak tahap penyelidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang lebih baik dalam proses hukum.

Pengawasan terhadap perolehan barang bukti menjadi poin kritis yang disorot oleh Prof. Eddy. Menurutnya, pengumpulan barang bukti harus dilakukan secara transparan dan dapat diawasi oleh pihak-pihak terkait.

Selain itu, ia mengusulkan adanya dua jenis putusan tambahan di pengadilan, yakni:
1. Putusan pemaafan hakim, untuk kasus yang layak mendapatkan pertimbangan khusus.
2. Putusan tindakan, terkait dengan keadilan restoratif (restorative justice).

Namun, ia menekankan bahwa keputusan terkait restorative justice harus melalui proses penetapan hakim dan teregistrasi, baik oleh polisi, jaksa, maupun hakim.

Kemudian soal putusan Makamah Agung, Eddy menyampaikan kritik terhadap kemungkinan putusan MA yang lebih berat dibandingkan putusan pengadilan sebelumnya. "Putusan MA tidak boleh lebih berat dari putusan sidang pembuktian sebelumnya, kecuali dalam kondisi tertentu," tegasnya.

Ia juga menyoroti soal peninjauan kembali (PK), yang menurutnya harus diperketat. PK adalah upaya luar biasa, bukan sebagai "peradilan tingkat empat".

"Proses pidana harus ada akhirnya. Kalau PK bisa berkali-kali lalu ujung perkara pidana itu di mana?" tutur Eddy.

Kemudian terakhir, Eddy bicara soal restorative justice yang bisa dilakukan pada tahap penyidika oleh polisi, tahap penuntutan oleh jaksa hingga tahap pengadilan oleh hakim. Eddy juga menyebut langkah restorative justice harus dilaporkan ke pengadilan.

"Hal terpenting dari restorative justice oleh polisi atau jaksa, wajib memberitahukan dan harus mendapatkan penetapan dari pengadilan supaya teregister. Kalau melakukan tindak pidana pertama kali diberikan restorative justice. Kalau tidak ada penetapan pengadilan khawatirya tidak terpantau dan melakukan tindak pidana berulang," pungkas dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini