Jakarta -

Kelompok Hamas pada hari Sabtu (25/1) menyerahkan empat sandera wanita Israel ke Palang Merah, berdasarkan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel dalam perang Gaza.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (25/1/2025), seorang jurnalis AFP menyaksikan penyerahan tersebut setelah keempatnya diperkenalkan di atas panggung di alun-alun utama di Kota Gaza.

Empat kendaraan Palang Merah telah tiba sebelum penyerahan.

Para milisi dari Hamas dan Jihad Islam, yang membawa senapan serbu dan peluncur granat berpeluncur roket, berbaris di lokasi. Banyak dari mereka yang membawa spanduk kelompok mereka dan mengenakan ikat kepala hijau, sementara kerumunan warga Gaza berkumpul untuk menonton.

Sebelumnya, Israel mengonfirmasi pada hari Jumat (24/1) bahwa mereka telah menerima daftar nama para sandera.

Pada hari Sabtu (25/1), sumber-sumber Palestina mengatakan Israel akan membebaskan 200 tahanan Palestina sebagai ganti pembebasan keempat sandera wanita Israel itu.

Menurut Forum Sandera dan Keluarga Hilang Israel, sebuah kelompok kampanye, para wanita yang dibebaskan adalah Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy -- semuanya berusia 20 tahun -- dan Liri Albag, 19 tahun.

Mereka telah ditawan selama lebih dari 15 bulan, sejak serangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

Pertukaran sandera dan tahanan tersebut merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku Minggu lalu. Gencatan senjata ini dimaksudkan untuk membuka jalan menuju akhir perang secara permanen.

Mediator Qatar dan Amerika Serikat mengumumkan perjanjian tersebut beberapa hari menjelang pelantikan Presiden AS Donald Trump. Sejak itu Trump mengklaim telah mengamankan kesepakatan tersebut, setelah berbulan-bulan negosiasi yang tidak membuahkan hasil.

Gencatan senjata tersebut juga menyebabkan lonjakan pasokan makanan, bahan bakar, medis, dan bantuan lainnya ke Gaza. Namun, duta besar Israel untuk PBB pada hari Jumat mengonfirmasi bahwa badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, harus mengakhiri semua operasi di Israel paling lambat hari Kamis (30/1) mendatang.

(ita/ita)

BEKASI, KOMPAS.com - Istri Nanang Gimbal, Yuli Yanti, mengungkapkan penyesalan sang suami saat menjenguknya di tahanan.

Yuli Yanti mengatakan Nanang Gimbal benar-benar tak pernah berniat membunuh Sandy Permana.

"Iya kemarin aku ketemu di Polda, dia bilang, 'nyesal enggak ada niat ngebunuh, dia spontan, karena dia (Sandy) ngeludahin gue," ujar Yuli Yanti saat ditemui di Cibubur, Sabtu (25/1/2025).

Nanang Gimbal juga meminta Yuli Yanti untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga mendiang Sandy Permana.

Namun upaya tersebut mengalami penolakan dari istri Sandy Permana.

Selain itu, Nanang Gimbal juga meminta istrinya untuk selalu menjaga anak-anaknya di rumah.

"Dia menyesal, dia enggak ada niat membunuh. Menyesal, minta maaf pada keluarga korban ke saya, suruh jaga anak-anak dengan baik itu aja," kata Yuli.

Saat ini kasus hukum Nanang Gimbal masih diproses sebelum naik ke persidangan.

Sebagai informasi, Nanang Gimbal menikam Sandy Permana hingga tewas pada 12 Januari 2025.

Nanang Gimbal ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Bekasi pada Rabu, 15 Januari 2025, sekitar pukul 10.45 WIB, di Dusun Poris, Desa Kutamukti, Kabupaten Karawang.

Akibat perbuatannya, Nanang Gimbal kini dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan/atau Pasal 354 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Otto Hasibuan berharap anggota Asosiasi Pengacara Inggris-Indonesia atau British-Indonesian Lawyers Association (BILA) dapat berkontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Dalam acara peluncuran BILA di Jakarta, Jumat (24/1), dia mengungkapkan kontribusi BILA di bidang hukum dapat dilakukan terutama di bidang hukum komersial, perlindungan data pribadi, dan penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada praktik hukum, yang saat ini sedang marak dan menjadi isu terbaru.

“Saya mendorong dan berharap para anggota BILA dapat berkontribusi pada perkembangan hukum dan regulasi kebijakan di Indonesia dengan pengetahuan serta pengalaman sebagai pengacara yang mampu menjalankan hukum Inggris," kata Otto seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

enurut dia, pengetahuan dan pengalaman para anggota BILA bisa memperkaya dan memperluas perspektif terhadap hukum pada berbagai sektor.

Otto menilai peluncuran BILA merupakan awal yang bagus bagi para anggotanya untuk bertumbuh.

Dia mengatakan BILA dapat menjadi wadah kolaborasi antar-asosiasi pengacara di Indonesia untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran bersama.

British-Indonesian Lawyers Association (BILA) merupakan organisasi nirlaba yang didirikan oleh para praktisi hukum yang berkualifikasi di Indonesia dan Inggris.

Adapun BILA didirikan sebagai cara memperkuat hubungan kerja sama di bidang hukum antara Indonesia dan Inggris.

Organisasi itu memiliki misi untuk menghubungkan advokat Indonesia dan pengacara Inggris, mendorong kolaborasi, serta berbagi pengetahuan dan kemajuan praktik hukum melalui penelitian, diskusi publik, dan acara profesional.

BILA percaya kekuatan kemitraan lintas batas dapat menciptakan dampak yang berarti di bidang hukum. Dengan membangun jembatan antara kedua sistem hukum, Organisasi mempromosikan inovasi, menegakkan standar profesional, dan berkontribusi pada pengembangan hukum di kedua negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Manggarai Timur -

Kasus siswi berinisial PDK (15) di Kecamatan Elar Selatan, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang hamil tujuh bulan akibat berulang kali diperkosa pamannya, PBN (25), berujung damai secara kekeluargaan. Meski demikian, proses hukum kasus tersebut tetap berlanjut.

"Pelapor, saksi-saksi korban, dan terlapor belum datang untuk ambil keterangan tambahan. Sesuai dengan perjanjian harus datang di hari Senin, 13 Januari 2025, malah kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan di rumah adat," kata Kapolres Manggarai Timur AKBP Suryanto, Sabtu (25/1/2025).

Suryanto menegaskan penyidik tetap melanjutkan proses hukum walaupun ada perdamaian antara mereka. Sebab, kasus pemerkosaan tersebut bukan delik aduan. Selain itu, korban pemerkosaan ini adalah anak di bawah umur.

"Meskipun sudah ada perdamaian, tetapi kasus ini adalah pidana murni dan bukan delik aduan. Kita tetap proses penyidikan karena korban adalah anak di bawah umur. Aturan hukumnya seperti itu," tegas Suryanto.

Penyidik tetap akan meminta keterangan pelapor, saksi-saksi korban dan terlapor. Saat ini penyidik sedang mengupayakan visum ulang PDK terkait kehamilannya. Sesuai arahan jaksa, visum ulang harus dilakukan oleh dokter spesialis kandungan. Sebelumnya, kondisi kehamilan PDK divisum dokter umum.

"Perlu visum ulang dengan dokter spesialis karena sudah hamil. Petunjuk Jaksa harus dokter spesialis kandungan. Sebelumnya dicek oleh dokter umum," kata Suryanto.

Penanganan kasus itu belum dinaikkan ke tahap penyidikan. PBN belum ditahan karena proses masih penyelidikan.

Diberitakan sebelumnya, PBN memerkosa PDK selama tiga tahun. PBN pertama kali memerkosa PDK pada 2022 saat masih kelas 2 sekolah menengah pertama (SMP). PBN terakhir kali memerkosa PDK pada April 2024.

Pemerkosaan terakhir dilakukan di ruang kantor sebuah sekolah dasar (SD) di sana. Setiap kali memerkosa PDK, PBN mengancamnya untuk tidak memberi tahu ulah bejatnya kepada siapa pun.

PBN menjalankan aksi bejatnya pertama kali saat mendatangi rumah PDK pada 2022. Kala itu, PBN datang ke rumah keponakannya untuk mengambil makanan ternak. PBN memanfaatkan situasi rumah yang sepi untuk memerkosa PDK.

PBN kembali mengulangi perbuatannya dengan memerkosa PDK saat orang tua korban tak ada di rumah. Terakhir, PBN memerkosa PDK di ruang kantor SD. Modusnya, PBN menjemput PDK ke rumahnya dengan alasan istrinya ada perlu dengan korban.

(hsa/hsa)

Indonesia dan Prancis menandatangani perjanjian pemindahan narapidana asal Prancis pada Jumat (24/1).

Pemindahan narapidana Serge Areski Atlaoui akan dilakukan pada Selasa (4/2) mendatang.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang pada 2005.

Eksekusi mati Serge ditangguhkan pada 2015 sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara.

Ia dipindahkan dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Bisnis.com, JAKARTA – Kuasa hukum Agung Sedayu Group (ASG), Muannas Alaidid menegaskan bahwa kepemilikan lahan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT Intan Agung Makmur terafiliasi Sugianto Kusuma atau Aguan dulunya merupakan daratan.

Alaidid menegaskan, daratan di wilayah SHGB itu seiring waktu mulai digenangi air laut lantaran terjadi abrasi.

Pada saat yang sama, Muannas juga menegaskan bahwa SHGB tersebut tidaklah terafiliasi dengan pagar laut yang ada di sekitarnya.

“Tidak ada istilah HGB Pagar Laut yang ada itu SHM dan SHGB atas sejumlah lahan di desa Kohod yang sesuai girik 1982 dulunya ada tambak terabrasi” jelasnya dalam akun X miliknya, Sabtu (25/1/2025).

Kemudian, dia turut menjelaskan bahwa pencabutan HGB oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terjadi lantaran daratan pada wilayah SHGB itu sudah hilang dan masuk kategori tanah musnah.

“Belakangan dibatalkan Kementerian BPN karena perbedaan tafsir soal definisi Tanah Musnah. Jadi jangan termakan hoaks soal ada laut disertifikat atau istilah sertifikat laut,” sebutnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid resmi membatalkan sebagian sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) yang berlokasi di sekitar wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

Nusron menjelaskan, dirinya membatalkan setidaknya 50 bidang SHGB milik PT Intan Agung Makmur (IAM). Perusahaan yang terafiliasi Agung Sedayu Group tersebut diketahui memiliki SHGB untuk total 243 bidang di area pagar laut.

"Hari ini, ada lah kalau sekitar 50-an sertifikat [yang dibatalkan]. [Sisanya] Insya Allah secepatnya selesai," kata Nusron saat ditemui di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Jumat (24/1/2025).

Dia menegaskan pencabutan SHGB tersebut telah dilakukan secara prosedural dan telah menempuh langkah yuridis yang benar. Mulai dari melakukan pengecekan data hingga melakukan survei lapangan secara langsung dengan mengecek material yang ada di sekitar.

Kota Meksiko (ANTARA) - Dua pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengangkut gelombang pertama imigran ilegal yang dideportasi telah tiba di pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara Guatemala, demikian menurut pernyataan Institusi Imigrasi Guatemala.

"80 warga Guatemala telah kembali terdiri dari 31 wanita dan 48 pria serta satu anak tanpa pendamping," sebut badan imigrasi tersebut.

Menurut imigrasi, para imigran tersebut telah didaftarkan dan diterima pemerintah serta mendapatkan bantuan dasar seperti makanan, pakaian, alat kebersihan, dan dalam beberapa kasus dukungan psiko-sosial serta akses melakukan panggilan telepon.

Media setempat melaporkan bahwa pesawat kedua yang membawa 80 imigran mendarat di bandara Guatemala setelah penerbangan militer pertama.

Menurut media tersebut, sebelum para imigran dapat kembali ke rumah masing-masing, mereka dipindahkan dari pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara menuju pusat bantuan imigrasi di ibukota.

Sementara itu, NBC yang mengutip sejumlah sumber sebelumnya melaporkan ada tiga penerbangan imigran ilegal yang dijadwalkan meninggalkan AS pada Jumat, namun pesawat tujuan Meksiko tidak dapat lepas landas karena dilarang mendarat karena alasan yang tidak jelas.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengatakan pemerintahan barunya akan segera mulai menindak tegas imigrasi ilegal begitu ia menjabat sebagai presiden AS.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada Jumat bahwa AS menangkap 538 imigran ilegal, termasuk seorang tersangka teroris, dan mendeportasi ratusan "penjahat imigran ilegal" dalam operasi anti-imigrasi besar-besaran.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Kota Meksiko (ANTARA) - Dua pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengangkut gelombang pertama imigran ilegal yang dideportasi telah tiba di pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara Guatemala, demikian menurut pernyataan Institusi Imigrasi Guatemala.

"80 warga Guatemala telah kembali terdiri dari 31 wanita dan 48 pria serta satu anak tanpa pendamping," sebut badan imigrasi tersebut.

Menurut imigrasi, para imigran tersebut telah didaftarkan dan diterima pemerintah serta mendapatkan bantuan dasar seperti makanan, pakaian, alat kebersihan, dan dalam beberapa kasus dukungan psiko-sosial serta akses melakukan panggilan telepon.

Media setempat melaporkan bahwa pesawat kedua yang membawa 80 imigran mendarat di bandara Guatemala setelah penerbangan militer pertama.

Menurut media tersebut, sebelum para imigran dapat kembali ke rumah masing-masing, mereka dipindahkan dari pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara menuju pusat bantuan imigrasi di ibukota.

Sementara itu, NBC yang mengutip sejumlah sumber sebelumnya melaporkan ada tiga penerbangan imigran ilegal yang dijadwalkan meninggalkan AS pada Jumat, namun pesawat tujuan Meksiko tidak dapat lepas landas karena dilarang mendarat karena alasan yang tidak jelas.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengatakan pemerintahan barunya akan segera mulai menindak tegas imigrasi ilegal begitu ia menjabat sebagai presiden AS.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada Jumat bahwa AS menangkap 538 imigran ilegal, termasuk seorang tersangka teroris, dan mendeportasi ratusan "penjahat imigran ilegal" dalam operasi anti-imigrasi besar-besaran.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) membuka program studi baru Hukum Bisnis. Prodi ini dibuka untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola aspek hukum dalam dunia bisnis.

Dengan pesatnya perkembangan dunia usaha dan peraturan yang semakin kompleks, kebutuhan akan profesional yang mengerti hukum dan praktik bisnis menjadi sangat tinggi. Hal tersebut yang mendorong UPNVJ untuk melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang hukum di dunia bisnis.

Keunggulan Prodi Hukum Bisnis

Program Studi Hukum Bisnis di Fakultas Hukum (FH) UPNVJ secara nyata akan berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan yang berfokus pada keberlanjutan Dalam SDGs, Khususnya pada SDGs nomor 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDGs nomor 16 (Keadilan dan Institusi yang Kuat).

Program studi Hukum Bisnis memberikan landasan pendidikan yang relevan. "Ini memungkinkan mahasiswa untuk menggabungkan aspek hukum dan bisnis dalam konteks keadilan sosial dan penguatan institusi, menciptakan lulusan yang memiliki dampak positif pada masyarakat dan dunia bisnis," kata Dekan Fakultas Hukum, Suherman dalam siaran persnya, Sabtu, 25 Januari 2025.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memastikan bahwa program ini berada di bawah pedoman yang ketat dan baku.

Dengan mematuhi regulasi ini, program studi baru ini memberikan jaminan kualitas pendidikan yang diperlukan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan memenuhi standar nasional.

Peluang Karier Prodi Studi Hukum Bisnis

Program studi ini juga lulusan yang dapat bekerja dan berkiprah secara profesional di berbagai sektor, seperti Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Kantor Hukum dan Konsultan Hukum, Perusahaan Swasta, Organisasi Internasional, dan sektor lainnya dengan keahlian dan pengetahuan yang diperoleh selama studi.

Lulusan program studi Hukum Bisnis diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam berbagai sektor tersebut, memastikan bahwa operasi bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan memberikan solusi hukum yang inovatif dan efisien.

Mata Kuliah

Secara implementasi setiap semesternya nanti Hukum Bisnis menawarkan kombinasi antara teori dan praktik, yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa secara komprehensif menghadapi tantangan dalam karir lulusan sebagai ahli hukum bisnis.

Baca juga: Selamat! 28 Program Studi UPNVJ Kantongi Akreditasi Unggul dan Internasional

Distribusi mata kuliah mencakup berbagai aspek penting dalam hukum bisnis, mulai dari hukum dasar hingga hukum khusus yang relevan dengan industri saat ini. Mata kuliah yang ditawarkan juga mencerminkan kebutuhan akan kemampuan analitis dan keterampilan praktis yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum.

Kurikulum ini juga mencakup pengembangan keterampilan tambahan seperti kepemimpinan, kewarganegaraan, dan etika profesional, yang semuanya sangat penting dalam membentuk lulusan yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Kerja Sama

Meski baru diluncurkan namun kerja sama sudah tersedia pada program studi ini sebagai bentuk komitmen fakultas untuk memberikan mutu dan kualitas yang baik untuk calon mahasiswanya. Kerja sama yang sudah dilakukan besama beberapa instansi dalam negeri di antaranya:

1. Pengadilan Negeri Depok
2. Harta Amulya, Andryanus & Siahaan Law Firm
3. Arifudin & Susanto Partnership Law Firm
4. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yonan & Partners
5. Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan
6. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
7. PT. Promosindo Medika
8. Jimly School of Law And Govenrment
9. Perkumpulan Laboratorium Dan Klinik Hukum (Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia)
10. (UiTM) Malaysia
11. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
12. Universitas Mataram
13. Universitas Megarezky Makassar
14. Universitas Adzkia
15. Universitas Bina Taruna Gorontalo
16. Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

TEL AVIV - Cara Israel memperlakukan tawanan Palestina terbilang biadab. Beberapa pengakuan langsung dari eks tahanan mengklaim rezim apartheid Zionis tidak pernah memperlakukan tahanan Palestina sebagaimana manusia.

Diberitakan sebelumnya, Hamas membebaskan tiga sandera asal Israel di Gaza, Senin (20/1/2025). Sebagai imbalan, Tel Aviv juga dilaporkan menyelesaikan pembebasan tawanan Palestina sebanyak 90 tahanan.

Pembebasan tawanan dari masing-masing pihak menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya dilakukan Israel-Hamas. Setelahnya, diketahui sikap Hamas dan Israel terhadap tawanan cenderung berbeda.

Pada satu sisi, banyak eks sandera Israel yang menyebut dirinya diperlakukan dengan baik selama ditawan Hamas. Sebaliknya, Zionis justru kerap berbuat biadab kepada tahanan Palestina.

Cara Biadab Zionis Israel Memperlakukan Tawanan Palestina

1. Penahanan Tanpa Proses Hukum

Banyak warga Palestina ditahan Israel tanpa proses pengadilan yang resmi. Hal ini diungkap salah seorang aktivis Palestina yang baru dibebaskan, yakni Khalida Jarrar.

Mengutip Anadolu, Khalida yang ditahan sejak Desember 2023 menyebut otoritas Israel memberlakukan penahanan administratif, kebijakan yang memungkinkan rezim kolonial Zionis menahan individu tanpa dakwaan atau pengadilan.

Anehnya, individu terkait dapat ditahan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun hanya berdasarkan "tuduhan rahasia" yang tidak pernah diungkapkan kepada mereka atau pengacaranya.

Praktik semacam ini telah dikecam berbagai organisasi internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

2. Penyiksaan Fisik dan Psikologis

Masih dalam kesaksiannya, Khalida mengaku selama ini Israel tidak memperlakukan tahanan Palestina sebagai manusia.

Dia menggambarkan kondisi di penjara sebagai yang terburuk dan tersulit sejak pendudukan Tepi Barat pada 1967.

Khalida yang sebenarnya sudah sering ditangkap menyebut kondisi penjara Israel tidak pernah sekeras sekarang. Hal ini termasuk karena adanya serangan fisik, seperti penggunaan gas air mata terus-menerus.

"Kami menjadi sasaran kekerasan dan serangan fisik yang ekstrem dalam upaya yang disengaja dan terukur untuk mempermalukan dan merendahkan kami," ungkap Khalida, dikutip dari Anadolu, Sabtu (25/1).

Sumber lain, laporan PBB menyoroti perlakuan buruk terhadap wanita Palestina di penjara-penjara Israel.

Dalam laporannya, mereka menggambarkan wanita Palestina menjadi sasaran serangan seksual, ditelanjangi, dan digeledah oleh perwira tentara Israel laki-laki, serta diancam dengan kekerasan seksual.

MiddleEastMonitor juga mengutip laporan serupa yang mengungkap tentara Israel mengambil foto-foto tahanan wanita Palestina dalam keadaan yang merendahkan martabat.

Mereka bahkan mengancam akan mengunggah foto-foto itu secara daring untuk semakin mempermalukan dan menyiksa psikologis.

3. Kondisi Tidak Manusiawi di Penjara

Kebiadaban lain bisa dilihat dari kondisi penjara di sana yang tidak manusiawi. Hal ini termasuk soal buruknya akses makanan, air, dan tempat berlindung.

Menggambarkan kondisi penjara di Israel, Khalida Jarrar mengatakan warga Palestina menerima kualitas makanan yang buruk dan kuantitas yang tidak mencukupi. Selain itu, ada juga kebijakan kurungan isolasi yang dilakukan oleh otoritas pendudukan.

"Saya menghabiskan enam bulan di sel isolasi," ungkapnya, seraya menambahkan banyak warga Palestina ditahan di sel isolasi dalam kondisi yang sangat buruk.

Lebih jauh, Khalida menyebut kondisi yang terjadi di penjara-penjara Israel adalah hasil dari kebijakan pemerintah Zionis, termasuk Itamar Ben-Gvir. Mereka mencoba memperlakukan para tahanan Palestina seolah-olah bukan manusia.

Itulah beberapa cara biadab rezim apartheid Zionis Israel memperlakukan tawanan Palestina.

Polewali Mandar -

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menyelenggarakan pelayanan Paspor Simpatik dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75. Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Paspor simpatik ini tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan mengakomodir masyarakat yang tidak sempat datang ke kantor Imigrasi di hari kerja, jadi mereka bisa datang di hari libur dan juga untuk mengakomodir masyarakat yang jauh dan hanya bisa datang di akhir pekan," kata Kasubsi Pelayanan Perjalanan Kantor Imigrasi Polman, Angga Ingward Lyman Allagan, kepada wartawan, Sabtu (25/1/2025).

Pelayanan paspor simpatik berlangsung di Kantor Imigrasi Polman, Jalan Tritura, Nomor 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali. Pelaksanaannya setiap hari Sabtu selama bulan Januari 2025.

"Dalam bulan ini kita sudah melaksanakan dari tanggal 4, terus tanggal 11, 18 dan terakhir hari ini di tanggal 25. Jadi total sudah 4 kali," tuturnya.

Angga mengatakan pihaknya menyedikan 20 kuota yang rinciannya 10 kuota untuk walk in dan 10 lainnya untuk m-pasport. Pelayanan paspor simpatik ini mengikuti jam kerja mulai pukul 09.00 Wita-15.00 Wita.

"Untuk pelayanan paspor simpatik, itu jam pelayanannya dimulai dari jam sembilan sampai selesai. Sampai jam lima belas atau jam tiga sore," ucap Angga.

Sementara salah satu warga, Suhana mengaku terbantu dengan adanya pelayanan paspor simpatik ini. Momen ini menjadi peluang baginya yang memiliki kesibukan mengurus rumah tangga.

"Karena kalau hari biasa saya susah kemana-mana, karena harus urus rumah tangga. Waktu saya longgar saat hari libur saja, sudah ada keluarga lain yang membantu urusan di rumah," kata Suhana.

Dia pun merasa puas dengan pelayanan yang diberikan petugas. Menurut Suhana, petugas Imigrasi Polman sangat ramah sehingga membuatnya merasa nyaman.

"Alhamdulillah, saya senang urus paspor di sini. Petugasnya ramah, demikian juga dengan pelayanannya, sangat memuaskan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Polman Adithia P Barus menuturkan, layanan paspor simpatik merupakan wujud kemudahan yang diberikan Imigrasi kepada masyarakat dalam pelayanan paspor. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung dalam peringatan HBI ke-75 tahun ini.

"Hal ini merupakan bakti kami insan Imigrasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sebagaimana tajuk peringatan HBI tahun ini, yakni Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi," pungkas Adithia.

(sar/hmw)

JEPARA, iNewsMuria.id- Kisah pelarian *mbeling* AHS (25) narapidana yang kabur dari Lapas Pati berakhir di Jepara. Ia dicokok Satreskrim Polres Jepara dan disangka melakukan serangkaian tindak kejahatan mulai dari pencurian sepeda motor hingga upaya pemerkosaan.

AHS kabur beberapa pekan lalu dari Lapas Pati. Ia mengaku dengan mudah kabur karena berstatus tamping (napi yang diberi keleluasaan beraktivitas dan tidak selalu di dalam sel). 

Menurut AHS yang sudah enam kali masuk penjara, masa tahanannya di Lapas Pati sebenarnya masih sekitar 3 tahunan. Sebab ia dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan baru dijalani setahunan. 

Namun ia bisa menjadi tamping karena "menyogok" oknum petugas lapas.

"Saya beri uang Rp 900 ribu. Akhirnya bisa jadi tamping. Kesempatan itu saya gunakan untuk kabur," ujarnya saat konferensi pers ungkap kasus di Mapolres Jepara, Jumat (24/1/2025) sore.

Usai kabur dari lapas, AHS langsung melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra milik petani yang diparkir di tepi sawah di kawasan Pati.

Sepeda motor itu digunakannya untuk aksi kejahatan lainnya. AHS yang birahinya memuncak langsung mengincar LS (37) perempuan penjual kopi di kawasan wisata air terjun Songgolangit di Desa Bucu Kecamatan Kembang Jepara. 

Namun upaya itu gagal lantaran korban berteriak saat hendak dirudapaksa. Meski begitu, AHS masih sempat membawa kabur sepeda motor Honda Vario milik korban.

Aksi kejahatan AHS selama masa pelarian terus berlanjut. Kali ini, ia mengincar anak SMA anak kenalannya sesama napi Lapas Pati.

Ia berpura-pura mengunjungi keluarga kenalannya itu yang hingga kini masih di Lapas Pati. Lalu setelah meminta izin keluarga, ia mengajak anak SMA tersebut jalan-jalan.

"Lalu saat di jalan saya perkosa dia. Saya ancam bunuh kalau tidak mau," ujar residivis kambuhan ini.

Wakapolres Jepara Kompol Edy Sutrisno mengatakan AHS ditangkap di sebuah rumah di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Jepara.

AHS ditangkap Tim Resmob Satreskrim Polres Jepara bersama anggota reskrim rayon utara pada hari Jumat, 10 Januari 2025.

AHS tak hanya dijerat kasus rudapaksa namun juga akan diproses terkait tindakan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Selasa 7 Januari 2025 di daerah Keling.

"Pelaku dijerat Pasal 365 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara," tandasnya. (*)

Editor : Langgeng Widodo