GAZA, KOMPAS.com - Rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania mendapat penolakan keras dari para ahli hukum internasional.

Mereka menilai, pemindahan paksa atau deportasi penduduk sipil, baik secara keseluruhan maupun sebagian, merupakan pelanggaran hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Menurut hukum humaniter internasional, tindakan tersebut menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil.

Hal ini tercantum dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

"Aturan ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara yang tidak terus-menerus menolaknya," ungkap Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam laporan yang dikutip dari Middle East Eye pada Senin (27/1/2025).

Menurut Ardi Imseis, profesor Hukum Internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal dan tidak realistis.

"Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, itu dilarang, apa pun motifnya," terangnya.

ICRC menekankan, larangan ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan pendudukan merampas dan menjajah wilayah pendudukan melalui pembersihan etnis, seperti yang terjadi pada masa Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua.

Meski demikian, beberapa pejabat Israel, termasuk menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, mendukung usulan Trump.

Smotrich menyambut baik gagasan tersebut sebagai langkah untuk memungkinkan warga Palestina membangun kehidupan baru di tempat lain.

Namun, Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk Palestina, mengecam pernyataan tersebut. "Pembersihan etnis sama sekali bukan pemikiran baik, tidak peduli bagaimana orang mengemasnya. Itu ilegal, tidak bermoral, dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Kaja Kallas, menyatakan, Uni Eropa mendukung solusi dua negara, meskipun tidak secara langsung mengutip pernyataan Trump.

"Gaza dan rakyat Gaza telah banyak menderita. Saya pikir baik Palestina maupun Israel layak mendapatkan perdamaian dan itulah sebabnya kita benar-benar perlu beralih dari gencatan senjata ke perdamaian yang lebih permanen," jelasnya.

Kallas juga menyebutkan, UE siap untuk memindahkan misinya ke perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir untuk memfasilitasi pengangkutan bantuan kemanusiaan.

Bagi warga Palestina, seruan untuk pemindahan massal mengingatkan pada pembersihan etnis yang mereka alami selama pembentukan Israel pada tahun 1948, yang dikenal sebagai Nakba, di mana 750.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Saat ini, pemukim Israel dan pejabat sayap kanan telah mendorong rencana untuk memindahkan secara paksa warga Palestina dari wilayah Gaza dan menggantinya dengan pemukim Israel.

Sebagian besar dari 1,1 juta penduduk Gaza utara telah dipaksa pindah ke selatan akibat perintah pengusiran Israel ketika perang pecah 15 bulan lalu.

Namun, perjanjian gencatan senjata terbaru antara Israel dan Hamas telah menghentikan rencana pemindahan ini, setidaknya untuk sementara waktu.

Pada Senin kemarin, warga Palestina mulai kembali ke rumah mereka di utara, yang sebagian besar telah hancur akibat pengeboman Israel.

Imseis, penulis buku The UN and the Question of Palestine, menilai gagasan Trump sebagai angan-angan yang tidak realistis.

"Siapa pun yang memiliki pengetahuan dasar tentang masalah Palestina akan tahu bahwa orang-orang Palestina tidak akan pernah menerima pembersihan etnis dari tanah mereka mengingat sejarah hidup mereka," tegasnya.

"Negara Arab mana pun tidak akan menerima ini, terutama Mesir dan Yordania," tutup Imseis.

GAZA, KOMPAS.com - Rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania mendapat penolakan keras dari para ahli hukum internasional.

Mereka menilai, pemindahan paksa atau deportasi penduduk sipil, baik secara keseluruhan maupun sebagian, merupakan pelanggaran hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Menurut hukum humaniter internasional, tindakan tersebut menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil.

Hal ini tercantum dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

"Aturan ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara yang tidak terus-menerus menolaknya," ungkap Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam laporan yang dikutip dari Middle East Eye pada Senin (27/1/2025).

Menurut Ardi Imseis, profesor Hukum Internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal dan tidak realistis.

"Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, itu dilarang, apa pun motifnya," terangnya.

ICRC menekankan, larangan ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan pendudukan merampas dan menjajah wilayah pendudukan melalui pembersihan etnis, seperti yang terjadi pada masa Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua.

Meski demikian, beberapa pejabat Israel, termasuk menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, mendukung usulan Trump.

Smotrich menyambut baik gagasan tersebut sebagai langkah untuk memungkinkan warga Palestina membangun kehidupan baru di tempat lain.

Namun, Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk Palestina, mengecam pernyataan tersebut. "Pembersihan etnis sama sekali bukan pemikiran baik, tidak peduli bagaimana orang mengemasnya. Itu ilegal, tidak bermoral, dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Kaja Kallas, menyatakan, Uni Eropa mendukung solusi dua negara, meskipun tidak secara langsung mengutip pernyataan Trump.

"Gaza dan rakyat Gaza telah banyak menderita. Saya pikir baik Palestina maupun Israel layak mendapatkan perdamaian dan itulah sebabnya kita benar-benar perlu beralih dari gencatan senjata ke perdamaian yang lebih permanen," jelasnya.

Kallas juga menyebutkan, UE siap untuk memindahkan misinya ke perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir untuk memfasilitasi pengangkutan bantuan kemanusiaan.

Bagi warga Palestina, seruan untuk pemindahan massal mengingatkan pada pembersihan etnis yang mereka alami selama pembentukan Israel pada tahun 1948, yang dikenal sebagai Nakba, di mana 750.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Tehran (ANTARA) - Gerakan perlawanan Palestina Hamas telah menyerahkan daftar 33 tahanan Israel yang akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Israel, termasuk 25 orang di antaranya masih hidup.

Kantor Berita Iran IRNA mengutip Reuters, Senin (27/1), menyebutkan seorang pejabat Hamas memastikan bahwa Israel telah menerima daftar tersebut.

Tel Aviv telah lama mencari informasi tentang nasib para tahanan Israel di Gaza sejak pecah perang 7 Oktober 2023 menyusul serangan lintas batas Hamas yang menewaskan 1.200 pemukim dan personel militer Israel.

Dalam operasi militer itu, para pejuang Hamas dilaporkan membawa 250 warga dan personel militer Israel ke Gaza.

Tahap awal gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari itu akan berlangsung selama enam minggu. Pada setiap Sabtu, Hamas akan menyerahkan beberapa tahanan Israel untuk dipertukarkan dengan pembebasan para tahanan Palestina yang jumlahnya jauh lebih banyak.

Sementara itu, keluarga para tahanan Israel mengingatjan agar tidak ada upaya apa pun dari kabinet Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mengganggu kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin, kubu keluarga tahanan mengatakan beberapa menteri Israel dan kalangan media tengah mencoba menggagalkan kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas tersebut.

Pernyataan mereka itu muncul setelah mantan menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir, mengatakan bahwa perjanjian dengan Hamas itu ilegal seraya memperingatkan bahwa perjanjian tersebut akan menjadi bencana bagi Israel.

Awal pekan ini, Ben Gvir, yang mengundurkan diri dari kabinet Netanyahu pada pekan lalu karena kesepakatan gencatan senjata itu, mengatakan kembalinya ribuan warga Palestina ke rumah-rumah mereka di Gaza utara adalah kemenangan bagi Hamas dan kegagalan bagi Israel.

“Ini bukanlah gambaran kemenangan total; ini adalah gambaran penyerahan total,” katanya, seraya mendesak Israel untuk melanjutkan perang di Gaza.

Hamas menggambarkan kembalinya warga Palestina sebagai kemenangan signifikan bagi rakyat Palestina dan kegagalan bagi mereka yang mendorong rencana pengusiran untuk Gaza.

Sumber : IRNA

​​​​​​​

Tehran (ANTARA) - Gerakan perlawanan Palestina Hamas telah menyerahkan daftar 33 tahanan Israel yang akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Israel, termasuk 25 orang di antaranya masih hidup.

Kantor Berita Iran IRNA mengutip Reuters, Senin (27/1), menyebutkan seorang pejabat Hamas memastikan bahwa Israel telah menerima daftar tersebut.

Tel Aviv telah lama mencari informasi tentang nasib para tahanan Israel di Gaza sejak pecah perang 7 Oktober 2023 menyusul serangan lintas batas Hamas yang menewaskan 1.200 pemukim dan personel militer Israel.

Dalam operasi militer itu, para pejuang Hamas dilaporkan membawa 250 warga dan personel militer Israel ke Gaza.

Tahap awal gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari itu akan berlangsung selama enam minggu. Pada setiap Sabtu, Hamas akan menyerahkan beberapa tahanan Israel untuk dipertukarkan dengan pembebasan para tahanan Palestina yang jumlahnya jauh lebih banyak.

Sementara itu, keluarga para tahanan Israel mengingatjan agar tidak ada upaya apa pun dari kabinet Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mengganggu kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin, kubu keluarga tahanan mengatakan beberapa menteri Israel dan kalangan media tengah mencoba menggagalkan kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas tersebut.

Pernyataan mereka itu muncul setelah mantan menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir, mengatakan bahwa perjanjian dengan Hamas itu ilegal seraya memperingatkan bahwa perjanjian tersebut akan menjadi bencana bagi Israel.

Awal pekan ini, Ben Gvir, yang mengundurkan diri dari kabinet Netanyahu pada pekan lalu karena kesepakatan gencatan senjata itu, mengatakan kembalinya ribuan warga Palestina ke rumah-rumah mereka di Gaza utara adalah kemenangan bagi Hamas dan kegagalan bagi Israel.

“Ini bukanlah gambaran kemenangan total; ini adalah gambaran penyerahan total,” katanya, seraya mendesak Israel untuk melanjutkan perang di Gaza.

Hamas menggambarkan kembalinya warga Palestina sebagai kemenangan signifikan bagi rakyat Palestina dan kegagalan bagi mereka yang mendorong rencana pengusiran untuk Gaza.

Sumber : IRNA

​​​​​​​

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Gaza (ANTARA) - Gerakan perlawanan Palestina Hamas mengatakan delegasi senior yang dipimpin Ketua Dewan Syura Mohamed Darwish tiba di Kairo, Mesir, untuk membahas penerapan kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan dengan Israel.

"Delegasi senior Hamas tiba malam ini di Kairo untuk kunjungan resmi," kata Hamas dalam sebuah pernyataan, Senin (28/1).

Delegasi tersebut dijadwalkan bertemu dengan pejabat Mesir untuk meninjau perkembangan terbaru dalam pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan tiga tahap, kata Hamas dalam pernyataan itu.

Kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025 itu mencakup kesepakatan tentang pertukaran tawanan Israel di Gaza dengan tahanan Palestina yang mendiami penjara-penjara Israel.

Pada tahap pertama perjanjian yang berlangsung selama 42 hari itu, Hamas akan membebaskan 33 tawanan Israel, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Adapun Israel secara bertahap akan membebaskan 1.700 hingga 2.000 tahanan Palestina.

Perundingan untuk dua tahap berikutnya dijadwalkan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata.

Pertukaran awal, yang dilakukan pada hari pertama perjanjian, melibatkan pembebasan tiga wanita Israel sebagai sandera dengan imbalan 90 tahanan Palestina, termasuk anak-anak dan wanita, terutama dari Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem.

Hamas menyatakan delegasi tersebut juga akan bertemu dengan tahanan Palestina yang dibebaskan pada Sabtu.

Pada Sabtu, Israel membebaskan 200 tahanan Palestina ke Tepi Barat dan Gaza, sedangkan 70 orang dideportasi ke Mesir sebagai bagian dari gelombang kedua dalam tahap pertama perjanjian tersebut.

Hamas membalas dengan membebaskan empat tentara wanita Israel.

Menurut Radio Tentara Israel, 114 orang tahanan Palestina dibebaskan dari Penjara Ofer ke Ramallah di Tepi Barat dan 16 ke Gaza, sedangkan 70 lainnya dikirim ke Mesir.

Israel saat ini menahan lebih dari 10.300 tahanan Palestina, sedangkan sekitar 96 tawanan Israel ditahan di Gaza.

Hamas menyebutkan delegasinya beranggotakan senior dewan kepemimpinan dan tim negosiasi --- Khaled Meshaal, Khalil al-Hayya, Zaher Jabarin, Nizar Awadallah, Mohammed Nasser, dan Ghazi Hamad.

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Donald Trump telah memulai gelombang deportasi besar-besaran, sebanyak 926 orang ditangkap dan menjadi angka tertinggi sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden.

Sedikit demi sedikit, pesawat-pesawat imigran ini tiba di negara-negara tertentu. Dikuip Marca, Selena Gomez yang menyaksikan hal itu kemudian menggunakan media sosialnya unruk membuat video tentang subjek tersebut, di mana dia tersentuh oleh orang-orang Meksiko yang dideportasi.

"Semua orang saya diserang, anak-anak. Saya tidak mengerti. Saya sangat menyesal, saya berharap dapat melakukan sesuatu tetapi saya tidak bisa. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya akan mencoba segalanya, saya janji," kata Gomez dalam video tersebut sambil terisak-isak," kata Selena Gomez .

Beberapa menit kemudian, Selena Gomez menerima beberapa komentar negatif dan mendedikasikan cerita lain untuk para pembencinya. "Ternyata tidak baik menunjukkan empati kepada orang lain," tulisnya dengan latar belakang hitam.

Komunitas media sosial membahas masalah tersebut, yang menghasilkan reaksi tertentu di kedua belah pihak. Mungkin inilah alasan Selena Gomez memutuskan untuk menghapus cerita tersebut dari akun Instagram miliknya.

"Menangis itu wajar. Merekam diri sendiri dan membagikannya untuk mendapatkan perhatian bukanlah hal yang wajar," tulis netizen.

"Jadi dia kesal karena Trump mengejar penjahat kekerasan dan mendeportasi mereka?" tulis netizen.

"Gadis, bukankah kamu seorang miliarder? Jadikan dia pulau," tulis netizen.

Ini adalah beberapa komentar yang dapat dibaca dari X, tetapi tidak semuanya buruk, beberapa juga memihak Selena Gomez akan masalah yang dicemaskan itu.

"Dia orang Meksiko, dia berhak bersedih untuk rakyatnya," tulis netizen.

"Komentar-komentar ini menjijikkan. Dia orang Chicana, garis ayahnya dari Meksiko... keluarganya orang Meksiko. Apa pun itu, tidak masalah. Dia masih bisa merasa kasihan pada dirinya sendiri karena apa yang terjadi sungguh mengerikan. Kasihanilah apa yang terjadi dan para korban yang dideportasi. Dia tidak melakukan kesalahan apa pun," tulis netizen lainnya.

Presiden Amerika Serikat akan melanjutkan rencananya, apa pun yang terjadi. Beberapa negara, seperti Kolombia, menolak menerima imigran melalui pesawat, sesuatu yang sangat membuat Trump kesal.

Pada kesempatan ini, Trump meminta sanksi terhadap negara-negara yang tidak menerima orang yang dideportasi dalam situasi yang tidak teratur. Kolombia dan Amerika Serikat memiliki sedikit masalah dengan hal ini, tetapi Kolombia akhirnya setuju.

BBC, mengutip Migration Policy Institute mengatakan bahwa mantan Presiden Joe Biden mendeportasi 1,5 juta orang dalam empat tahun pertamanya dan angka-angka ini sangat mirip dengan era deportasi selama masa jabatan pertama Trump.

Jayapura -

Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pemberian amnesti kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Komnas HAM Perwakilan Papua menyarankan agar Presiden segera membentuk tim terbaik untuk membahas rencana tersebut untuk dilakukan asesmen terlebih dulu.

Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey mulanya mengapresiasi adanya wacana pemberian pengampunan terhadap KKB. Frits menilai rencana tersebut sebagai upaya mengubah pendekatan operasi militer menjadi menjadi operasi dialogis.

"Karena itu saya dalam perspektif HAM, kita menyebutnya sebagai upaya membangun dialog. Tapi tentu pemberian amnesti maupun abolisi sebaiknya dimulai dengan asesmen," kata Frits kepada detikcom, Senin (27/1/2025).

Frits melanjutkan, asesmen diperlukan untuk membedah sejauh mana pengampunan terhadap KKB diberikan. Orang-orang yang terlibat dalam KKB dan keterlibatannya dalam aksi teror turut menjadi pertimbangan.

"Mereka yang memegang senjata dan pelaku langsung, itu tentu berbeda dengan mereka yang hanya menjadi kurir, yang hanya ada dalam struktur. Itu harus ada pembedahan-pembedahan," tuturnya.

Dia menegaskan pemberian amnesti tidak cukup untuk menyelesaikan konflik di Papua. Frits menegaskan pemerintah masih harus melakukan upaya rehabilitasi sebagai penanganan lanjutan.

"Pemberian amnesti itu tidak berhenti pengampunan saja, tapi pasca-pemberian pengampunan orang-orang itu harus diberdayakan, membangun kembali kepercayaan kepada negara," tambah Frits.

"Jangan sampai kemudian diberi pengampunan, bisa saja mengulangi, atau orang diberi pengampunan kemudian mengalami diskriminasi," bebernya.

Komnas HAM Papua mengingatkan agar amnesti ini jangan sampai menimbulkan resistansi bagi negara. Apalagi muncul pandangan berbeda terhadap KKB atau yang juga diistilahkan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Aparat menyebut sebagai KKB, tapi bagi sebagian orang Papua menyebut ini perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua. Pandangan ini harus dikelola dalam forum dialog," ungkap Frits.

Dia menekankan kembali dialog kemanusiaan perlu diprioritaskan. Frits menuturkan, Komnas HAM Papua sedianya sudah mendorong upaya itu melalui proses yang disebutnya sebagai dialog kebangsaan.

"Kita tidak menyebut dialog damai, karena dialog damai di Papua sudah selesai. Sekarang itu kita butuh dialog kemanusiaan, untuk mendudukkan siapa, untuk mendudukkan kelompok sipil bersenjata, sayap politiknya, lalu faksi-faksi dan korban, pelaku tapi juga perwakilan pemerintah," paparnya.

Pihak dari Papua Wajib Dilibatkan

Frits merekomendasikan Presiden Prabowo membentuk tim untuk membahas wacana pemberian amnesti ke KKB. Unsur anggota dalam tim tersebut harus berisikan orang-orang yang memahami persoalan di Papua.

"Orang yang membantu Presiden Prabowo adalah orang yang paham betul tentang bagaimana anatomi KKB di Papua, bagaimana pergerakan politik di Papua. Tentu butuh teamwork yang kuat yang memahami substansi," tegas Frits.

Dia menegaskan pihak dari Papua wajib dilibatkan dalam proses tersebut. Dia menilai permasalahan di Papua kompleks sehingga membutuhkan figur dengan kemampuan komunikasi yang baik.

"Orang ini harus sudah punya pengalaman, bukan orang yang ujug-ujug hanya bicara tanpa memiliki pengalaman dan rekam jejak bagaimana mengupayakan proses komunikasi dan dialog," tuturnya.

Komnas HAM juga berkomitmen memberikan dukungan bersama dengan kementerian atau lembaga terkait. Dia berharap tim yang membahas amnesti segera dibentuk rencana itu butuh kajian mendalam sebelum diterapkan.

"Silakan mengundang pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pihak-pihak itu ada di Papua, bukan pihak-pihak yang ada di Jakarta yang tidak memiliki relasi komunikasi, tidak memiliki pengalaman dalam proses bersama-sama di waktu lalu," imbuh Frits.

Upaya Selesaikan Konflik di Papua

Diketahui, wacana pemberian amnesti ke KKB diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Wacana itu sempat dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.

"Salah satu usulan ada kemungkinan memberikan amnesti terhadap warga terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua," ungkap Yusril kepada wartawan dilansir dari 20detik.

Yusril menilai amnesti sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik di Papua. Namun rencana itu masih akan dikaji lebih oleh pemerintah secara hati-hati sebelum diterapkan.

"Tapi yang terpenting itu ada pendekatan baru, yang lebih positif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan aspek hukum dan HAM terhadap penyelesaian masalah di Papua," tuturnya.

Dia mengakui ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Pihaknya tetap mempertimbangkan kondisi warga Papua baik yang ada di dalam maupun luar negeri.

"Karena juga menyangkut warga Papua yang ada di dalam negeri maupun juga yang ada di luar negeri. Jadi memang kita sangat hati-hati menghadapi hal ini," tandasnya.

(sar/ata)

GAZA, KOMPAS.com - Para ahli menyatakan, rencana yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania adalah pelanggaran hukum internasional.

Pasalnya, memindahkan secara paksa atau mendeportasi penduduk sipil secara keseluruhan atau sebagian merupakan kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional.

Ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil, hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dikutip dari Middle East Eye pada Senin (27/1/2025), menurut Komite Internasional Palang Merah (ICRC), aturan ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara yang tidak terus-menerus menolaknya.

Ardi Imseis, profesor Hukum Internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan, keinginan Presiden Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan.

"Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, itu dilarang, apa pun motifnya," terangnya.

ICRC menjelaskan, alasan di balik larangan ini adalah untuk mencegah kekuasaan pendudukan merampas dan menjajah wilayah pendudukan melalui pembersihan etnis.

Seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman di wilayah-wilayah tertentu yang didudukinya selama Perang Dunia Kedua.

"Larangan pemindahan warga sipil sebagai akibat perang bermula dari perang saudara Amerika dan dianggap sebagai prinsip hukum perang yang mapan," ungkap pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard.

Sejumlah pejabat di Israel mendukung usulan Trump, termasuk menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich.

Ia menyambut baik gagasan tersebut sebagai pemikiran yang tidak biasa untuk memungkinkan warga Palestina membangun kehidupan yang baru dan baik di tempat lain.

Namun pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengecam pernyataan Trump dan Smotrich.

"Pembersihan etnis sama sekali bukan pemikiran baik, tidak peduli bagaimana orang mengemasnya. Itu ilegal, tidak bermoral, dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sedangkan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas pada Senin mengatakan, Uni Eropa mendukung solusi dua negara, tetapi menahan diri untuk tidak mengutip pernyataan Trump secara langsung.

"Gaza dan warga Gaza telah banyak menderita. Saya pikir baik Palestina maupun Israel layak mendapatkan perdamaian dan itulah sebabnya kita benar-benar perlu beralih dari gencatan senjata ke perdamaian yang lebih permanen," jelas dia.

Dikatakan, UE siap untuk memindahkan misinya ke perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir, guna memfasilitasi pengangkutan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Bagi warga Palestina, seruan untuk pemindahan massal mengingatkan pada pembersihan etnis mereka selama pembentukan Israel pada 1948, yang dikenal sebagai Nakba.

Yakni ketika 750.000 orang dipaksa meninggalkan rumah mereka dan pindah ke negara-negara tetangga.

Sementara itu, pemukim Israel dan pejabat sayap kanan telah menganjurkan rencana untuk memindahkan secara paksa warga Palestina dari wilayah Gaza yang luas dan menggantinya dengan pemukim Israel.

Sebagian besar dari 1,1 juta penduduk Gaza utara dipaksa ke selatan oleh perintah pengusiran Israel ketika perang pecah 15 bulan lalu.

Tetapi, perjanjian gencatan senjata Gaza terbaru antara Israel dan Hamas telah menghentikan rencana ini, setidaknya untuk sementara.

Pada Senin kemarin, warga Palestina mulai kembali ke rumah mereka di utara, yang sebagian besar telah hancur menjadi puing-puing akibat pemboman Israel.

Imseis, yang merupakan penulis The UN and the Question of Palestine, mengatakan gagasan Trump adalah angan-angan karena saran tersebut telah didukung selama beberapa dekade, khususnya sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang Israel berikutnya di Gaza.

"Siapa pun yang memiliki pengetahuan dasar tentang masalah Palestina akan tahu bahwa orang-orang Palestina tidak akan pernah menerima pembersihan etnis dari tanah mereka mengingat sejarah hidup mereka," jelas dia.

"Negara Arab mana pun tidak akan menerima ini, terutama Mesir dan Yordania," tandas Imseis.

GAZA, KOMPAS.com - Para ahli menyatakan, rencana yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania adalah pelanggaran hukum internasional.

Pasalnya, memindahkan secara paksa atau mendeportasi penduduk sipil secara keseluruhan atau sebagian merupakan kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional.

Ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil, hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dikutip dari Middle East Eye pada Senin (27/1/2025), menurut Komite Internasional Palang Merah (ICRC), aturan ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara yang tidak terus-menerus menolaknya.

Ardi Imseis, profesor Hukum Internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan, keinginan Presiden Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan.

"Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, itu dilarang, apa pun motifnya," terangnya.

ICRC menjelaskan, alasan di balik larangan ini adalah untuk mencegah kekuasaan pendudukan merampas dan menjajah wilayah pendudukan melalui pembersihan etnis.

Seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman di wilayah-wilayah tertentu yang didudukinya selama Perang Dunia Kedua.

"Larangan pemindahan warga sipil sebagai akibat perang bermula dari perang saudara Amerika dan dianggap sebagai prinsip hukum perang yang mapan," ungkap pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard.

Sejumlah pejabat di Israel mendukung usulan Trump, termasuk menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich.

Ia menyambut baik gagasan tersebut sebagai pemikiran yang tidak biasa untuk memungkinkan warga Palestina membangun kehidupan yang baru dan baik di tempat lain.

Namun pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengecam pernyataan Trump dan Smotrich.

"Pembersihan etnis sama sekali bukan pemikiran baik, tidak peduli bagaimana orang mengemasnya. Itu ilegal, tidak bermoral, dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sedangkan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas pada Senin mengatakan, Uni Eropa mendukung solusi dua negara, tetapi menahan diri untuk tidak mengutip pernyataan Trump secara langsung.

"Gaza dan warga Gaza telah banyak menderita. Saya pikir baik Palestina maupun Israel layak mendapatkan perdamaian dan itulah sebabnya kita benar-benar perlu beralih dari gencatan senjata ke perdamaian yang lebih permanen," jelas dia.

KOMPAS.com - Bicara Udara, organisasi nirlaba yang mengadvokasi peningkatan kualitas udara, meminta pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk proaktif mengimplementasikan penegakan hukum dalam penanggulangan polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

"Langkah ini diharapkan menjadi alat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang lalai hingga menyebabkan pencemaran lingkungan seperti melampaui baku mutu udara ambien," kata Co-founder Bicara Udara Novita Natalia sebagaimana dilansir Antara, Senin (27/1/2025).

Novita mengatakan, Bicara Udara selalu proaktif dalam advokasi kebijakan mengenai penanganan polusi udara.

Sebelumnya, saat audiensi dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono pada akhir 2024, Bicara Udara telah memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah sebagai upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara.

"Hal-hal yang didorong Bicara Udara kepada pemerintah adalah transparansi data, integrasi data, inventarisasi polusi dengan metode source apportionment (sumber polusi) peringatan dini kepada masyarakat serta penegakan hukum," ujar Novita.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH Edward Nixon Pakpahan menegaskan, kementerian berkomitmen untuk bekerja proaktif dalam menangani masalah polusi udara.

"Kerja kita arahan pak menteri itu jelas, kerja kencang. Kita harus fokus memastikan tidak ada lagi pencemaran udara yang berdampak besar, baik secara ekonomi maupun sosial seperti yang terjadi di Jabodetabek tahun lalu," tutur Nixon.

Nixon menjelaskan, langkah strategis yang dilakukan KLH berupa kunjungan langsung dan pendampingan ke pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong implementasi peraturan daerah (perda) terkait pengendalian pencemaran udara, termasuk pengawasan dan sanksi industri yang melanggar batas emisi.

Saat ini, kata dia, KLH memprioritaskan kerja intensif di wilayah Jabodetabek dan penyangga seperti Kabupaten Bogor, Karawang, hingga Serang.

"Kami sudah mengunjungi beberapa wilayah dan ke depan akan menyelesaikan kunjungan ke 14 kabupaten atau kota hingga pertengahan Februari ini. Harapannya, pemda dapat melaporkan tindakan pencegahan dan penegakan aturan secara berkala kepada KLH," kata dia.

Untuk diketahui, polusi udara di kawasan perkotaan, khususnya di wilayah Jabodetabek. telah menjadi ancaman serius yang memengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan urgensi tersebut, pemerintah merilis Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Aturan itu menjadi dasar pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi administratif di bidang lingkungan hidup, termasuk denda administratif yang diatur dalam Pasal 82C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data Korlantas Polri pada Oktober 2024, jumlahnya mencapai 164 juta unit kendaraan.

Rinciannya, sebanyak 137,3 juta adalah motor. Sementara, mobil penumpang jumlahnya 20,1 juta unit. Jenis kendaraan lainnya yaitu mobil barang 6,19 juta, bus 285 ribu dan kendaraan khusus 162 ribu.

Khusus untuk mobil, terkadang kepemilikannya tak diiringi dengan kepemilikan garasi yang cukup. Sehingga, tak jarang kita melihat ada mobil yang diparkir sembarangan.

Di jalan umum, jalan perumahan, bahkan parkir di depan rumah tetangga. Bagaimana hukumnya parkir mobil sembarangan seperti itu?

Dikutip dari tulisan berjudul Hukum Parkir Mobil di Jalan Depan Rumah yang dimuat di situs resmi Kemenag yaitu kemenag.go.id dan disusun oleh Tim Layanan Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag, disebutkan bahwa Menurut Syekh Zakariya al Anshori dalam kitab Manhaj Thullab, bahwa jalanan umum tidak boleh dijadikan sesuatu (termasuk parkir) yang bisa mengganggu pengguna jalan raya. Hal itu dikarenakan akan mempersulit pengguna jalan raya yang mengaksesnya. Untuk itu, ketika ingin memarkirkan mobil di bahu jalan atau halaman rumah tetangga, seyogianya mendapatkan izin dari yang punya lahan. Syekh Zakariya berkata:

الطَّرِيقُ النَّافِذُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ وَلَا بِمَا يَضُرُّ مَارًّا فَلَا يُخْرِجُ فِيهِ مُسْلِمٌ

”Jalanan umum tidak boleh dimanfaatkan untuk dibangun sebuah gedung, atau tanaman. Demikian pula dilarang menggunakannya (dengan model apapun), ketika bisa mengganggu para pengguna jalan". (Syekh Zakariyya Al-Anshary, Manhaj al-Thullab, Juz 3 Halaman 359).

Sementara dari sisi hukum negara, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan bahwa memarkir mobil di depan rumah yang bisa menggangu pengguna jalan hukumnya dilarang. Apalagi sudah ada larangan tegas terkait memarkir mobil di jalan umum. Pada Pasal 38 disebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Berikut teksnya:

“Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.”

Tak hanya larangan, bagi pelaku parkir sembarangan, akan dikenakan sanksi denda untuk memberikan efek jera bagi pelanggar parkir. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, pelaku akan mendapatkan denda maksimal sebesar Rp. 500.000,- yang diberikan oleh kepolisian dengan menerapkan tilangan slip biru, sehingga pelanggar harus membayarkan dendanya melalui Bank BRI.

Tak hanya itu, mobil yang melanggar parkir sembarangan juga akan dilakukan penderekan kendaraan yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan. Penderekan kendaraan akan dilakukan bagi kendaraan yang parkir di badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas dapat dipindahkan atau diderek dan biaya penderekan menjadi tanggung jawab pelanggar, yang besarannya di tetapkan di Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yaitu biaya penderekan dan penyimpanan kendaraan sebesar Rp. 500.000,-/hari/kendaraan.

Dengan demikian sebagai kesimpulan hukum memarkir mobil di jalan depan rumah dapat mengganggu pengguna jalan, maka hukumnya adalah haram. Seharusnya, pemilik mobil itu memperhatikan kenyaman publik. Pun ketika ingin parkir kendaraan, seyogianya di lahan sendiri.

GAZA - Meskipun di tengah keterbatasan, Hamas memperlakukan para sandera Israel dengan lebih manusiawi. Berbeda dengan Zionis yang cenderung memperlakukan tahanan Palestina seperti binatang.

Kekerasan, kelaparan ekstrem, penghinaan, dan penyiksaan lainnya terhadap tahanan Palestina telah menjadi hal yang lumrah di seluruh sistem penjara Israel, menurut wawancara Guardian dengan para tahanan yang dibebaskan, dengan penganiayaan yang kini begitu sistemik sehingga kelompok hak asasi B?Tselem mengatakan hal itu harus dianggap sebagai kebijakan ?penyiksaan yang dilembagakan?.

Para mantan tahanan menggambarkan penyiksaan mulai dari pemukulan parah dan kekerasan seksual hingga jatah makanan yang tidak cukup, penolakan perawatan medis, dan perampasan kebutuhan dasar termasuk air, cahaya matahari, listrik, dan sanitasi, termasuk sabun dan pembalut wanita untuk wanita.

Perbedaan Perlakuan Sandera, Hamas Lebih Manusia, Israel Perlakukan Tahanan seperti Binatang

1. Sandera Israel

Kesaksian sebelumnya mengungkapkan bahwa salah satu tawanan, Albag, sering mengambil peran kepemimpinan, mengadvokasi kelompok dan berkomunikasi dengan penjaga mereka.

Menurut KAN, para wanita beradaptasi dengan keadaan mereka dengan mempelajari bahasa Arab selama penahanan mereka.

Dalam penerbangan pulang, mereka bercanda dengan awak pesawat tentang penggunaan bahasa Arab alih-alih bahasa Ibrani, sebagai bukti ketahanan mereka.

Para wanita juga berbicara tentang "unjuk kekuatan" Hamas selama pembebasan mereka, yang mereka hadapi dengan menantang, berdiri tegak dan tersenyum. "Kami menunjukkan kepada mereka di atas panggung bahwa itu tidak menggoyahkan kami. Kami lebih kuat dari itu," kata mereka.

Beberapa sandera menghabiskan waktu dengan anak-anak pejuang Hamas, bahkan bermain dengan mereka.

Para wanita itu mengungkapkan bahwa beberapa dari mereka awalnya disekap bersama tetapi kemudian dipisahkan.

2. Tahanan Palestina

Pemimpin, politikus, dan aktivis Palestina yang dibebaskan, Khalida Jarrar, mengatakan bahwa otoritas Israel tidak memperlakukan tahanan Palestina sebagai manusia. Ia menggambarkan kondisi di penjara sebagai "kondisi terburuk dan tersulit sejak pendudukan Tepi Barat pada tahun 1967."

Israel membebaskan 90 tahanan Palestina berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang menangguhkan perang genosida di Jalur Gaza, yang telah merenggut lebih dari 47.000 nyawa sejak 7 Oktober 2023, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

Jarrar, yang ditahan dalam penahanan administratif pada bulan Desember 2023, termasuk di antara mereka yang dibebaskan. Pembebasan itu dilakukan setelah tiga sandera perempuan Israel yang ditahan oleh kelompok Palestina Hamas di Gaza dibebaskan. Penahanan administratif adalah kebijakan yang memungkinkan otoritas Israel menahan individu tanpa dakwaan atau pengadilan.

Berbicara kepada Anadolu, pemimpin Front Populer untuk Pembebasan Palestina, yang telah ditangkap beberapa kali, mengatakan kondisi penjara Israel "tidak pernah sekeras sekarang, baik karena serangan berulang kali atau penggunaan gas air mata terus-menerus."

Menggambarkan keadaan penjara di Israel, Jarrar mengatakan warga Palestina mengalami "kualitas makanan yang buruk dan kuantitas yang tidak mencukupi, serta kebijakan kurungan isolasi yang dipraktikkan oleh otoritas pendudukan."

"Saya menghabiskan enam bulan di kurungan isolasi," katanya, seraya menambahkan bahwa "banyak warga Palestina ditahan di sel isolasi dalam kondisi yang sangat buruk."

Politisi senior itu mengatakan apa yang terjadi di penjara Israel adalah hasil dari kebijakan pemerintah Israel saat ini dan Itamar Ben-Gvir, menteri keamanan nasional sayap kanan yang mengundurkan diri setelah gencatan senjata Gaza, mencoba "memperlakukan para tahanan seolah-olah mereka bukan manusia."

Saat Jarrar, 61 tahun, digiring melewati kerumunan yang bersorak-sorai, terlihat rambutnya yang dulu gelap telah memutih, dan dia tampak kelelahan.

"Kami menjadi sasaran kekerasan ekstrem dan serangan fisik dalam upaya yang disengaja dan disengaja untuk mempermalukan dan merendahkan kami," katanya.

Anggota parlemen itu menekankan bahwa perjuangan para tahanan adalah "bagian integral dari perjuangan rakyat kami," dan semua kebijakan Israel terhadap para tahanan harus dihadapi secara nasional.

Jarrar terpilih sebagai anggota Dewan Legislatif Palestina dalam pemilihan parlemen terakhir yang diadakan pada tahun 2006. Ia telah menjabat sebagai kepala komisi tahanan majelis dan juga ditunjuk menjadi anggota komite Palestina untuk ditindaklanjuti dengan Mahkamah Pidana Internasional.

Jarrar ditangkap oleh tentara Israel beberapa kali atas tuduhan berafiliasi dengan partai "terlarang" dan atas perannya dalam kegiatan yang mendukung tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Menurut kelompok urusan tahanan, ia berulang kali dianiaya oleh penjaga penjara, yang memengaruhi kesejahteraannya.

Diperkirakan jumlah tahanan Palestina di penjara-penjara Israel lebih dari 11.000 orang.

Hamas membebaskan tiga tawanan Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, yang mulai berlaku pada hari Minggu.

Kesepakatan tiga tahap tersebut mencakup pertukaran tahanan dan ketenangan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Sementara itu, setidaknya 60 orang tewas dalam tahanan Israel sejak perang di Gaza pecah, dibandingkan dengan satu atau dua kematian setahun sebelumnya.

The Guardian melakukan wawancara terpisah dengan delapan tahanan, sebagian besar ditangkap tanpa dakwaan dan dibebaskan tanpa pengadilan, yang merinci pola penyiksaan yang sesuai dengan yang didokumentasikan oleh B?Tselem.

Peneliti lapangan di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki, Tepi Barat, dan Gaza mengumpulkan lusinan kesaksian, laporan medis, otopsi, dan bukti lainnya.

Mereka menemukan kesaksian yang konsisten dan tersebar luas tentang kekerasan yang parah dan sewenang-wenang, penyerangan seksual, penghinaan dan degradasi, kelaparan, kondisi yang sengaja tidak higienis, kepadatan penghuni, penolakan perawatan medis, larangan beribadah, dan penolakan penasihat hukum serta kunjungan keluarga.

Beberapa saksi yang diwawancarai The Guardian memberikan rincian tiga pembunuhan: Thaer Abu Asab dan Abdul Rahman al-Maari, yang diduga dipukuli sampai mati oleh penjaga, dan Mohammad al-Sabbar, yang meninggal karena kondisi medis kronis. Teman satu sel mengatakan bahwa setelah 7 Oktober ia tidak diberi obat atau diet khusus yang dibutuhkannya.

Selain penggunaan kekerasan langsung dan pembatasan pergerakan, warga Palestina telah lama menuduh bahwa pemenjaraan merupakan elemen kunci pendudukan Israel selama 57 tahun: berbagai perkiraan menunjukkan bahwa hingga 40% pria Palestina telah ditangkap setidaknya sekali dalam hidup mereka.