Singkawang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Kalimantan Barat, Teguh Wibowo memberikan penguatan terkait keamanan dan tugas serta fungsi pemasyarakatan dengan meninjau Lapas Kelas IIB Singkawang, Kamis.

"Sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan dukungan dan motivasi bagi petugas dan warga binaan," kata Teguh dalam kunjungan di Lapas Singkawang, Kamis.

Pada kesempatan tersebut dia juga memberikan semangat dan mempererat hubungan antara warga binaan, keluarga, serta petugas lapas.

"Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang optimal dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan bagi seluruh pihak yang terlibat," ujarnya.

Menurutnya, kunjungan ini menjadi salah satu upaya dirinya untuk memperkuat fungsi pemasyarakatan di Kalimantan Barat, khususnya di Lapas Kelas IIB Singkawang.

"Kami juga berharap dengan adanya penguatan ini, kualitas pelayanan kepada warga binaan dapat terus ditingkatkan," ujarnya.

Kegiatan ini juga, katanya, menjadi momentum penting untuk menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan agar tetap menjaga komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan penuh tanggung jawab.

Sementara Kalapas Kelas IIB Singkawang, Priyo Tri Laksnono mengatakan penguatan pengamanan yang dilakukan pihaknya antara lain, penambahan petugas sewaktu melakukan penggeledahan di blok warga binaan.

"Kami juga selalu melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Kamis (30/1) yang menjadi sorotan, mulai dari pemerintah berupaya mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos dari Singapura hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ubah paradigma hukum pidana Indonesia.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. MK bacakan putusan “dismissal” sengketa pilkada pada 4-5 Februari

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 pada tanggal 4–5 Februari 2025.

"Sidang selanjutnya masih menunggu pemberitahuan dari MK berkaitan dengan kelanjutan dari pada perkara ini, apakah perkara akan lanjut pada tahap pembuktian atau nanti akan diputus dengan putusan dismissal yang akan diucapkan nanti pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025," kata Ketua MK Suhartoyo di MK, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

2. Kemenkum sebut penegakan hukum KI fokus pada layanan pengaduan

Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebutkan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) berfokus pada layanan pengaduan pelanggaran KI.

Sub Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum Suharto Jaya Prawira mengatakan penegakan Hukum merupakan bentuk pelindungan hukum yang diberikan untuk menjaga hak KI yang sudah dicatat atau didaftarkan ke DJKI, baik hak paten, merek, maupun hak cipta.

"Penegakan hukum menjamin terjaganya pelindungan KI yang telah melalui proses pencatatan atau pun pendaftaran agar proses komersialisasi yang merupakan hak dasar dapat berjalan secara terpadu," kata Suharto dalam acara Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

3. KPK: Pemerintah fokus pada proses ekstradisi Paulus Tannos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan saat ini tim kerja pemerintah masih fokus dalam upaya mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura.

Pihak KPK juga belum mengirimkan tim untuk menemui langsung Paulus Tannos karena masih fokus dalam proses ekstradisi tersebut.

"Apakah sudah ada kunjungan ke sana setelah proses penangkapan? Sampai saat ini belum ada. Karena dari pihak Indonesia, termasuk KPK, saat ini masih berusaha untuk memenuhi persyaratan yang diajukan dalam proses ekstradisi tersebut, sehingga fokusnya itu saja," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

4. Wamenkum sebut KUHP baru ubah paradigma hukum pidana RI

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bertujuan mengubah paradigma hukum pidana Indonesia dari sarana balas dendam menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Ia mengatakan paradigma masyarakat Indonesia terhadap hukum pidana saat ini belum berubah karena masih berfokus pada pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana.

"Bukan saja saudara-saudara sekalian, saya pribadi pun kalau lihat ada pelaku kejahatan ditangkap, pasti yang ada di dalam benak itu dia bisa dihukum seberat-beratnya, apalagi kalau kita korban. Itu paradigma yang kuno, paradigma zaman Hammurabi," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara Webinar Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

5. Bea Cukai Batam selamatkan keuangan negara Rp87 miliar terkait narkoba

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau, menggagalkan penyeludupan dan peredaran gelap narkoba seberat 10,95 kg, yang bila dikonversi dapat menyelamatkan keuangan negara untuk keperluan rehabilitasi pecandu dan kesehatan senilai Rp87 miliar.

“Dari total barang bukti yang berhasil kami amankan bersama tim gabungan, bahwa barang bukti tersebut narkoba golongan satu jenis metamfetamin sebanyak 10,95 kg, tentunya kalau dikonversi bisa menyelamatkan generasi muda 55 ribu dan turut menghemat atau menyelamatkan dari keuangan negara apabila perlu biaya rehabilitasi untuk kesehatan sekitar Rp87 miliar,” kata Kepala KPU Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah di Batam, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar hukum tata negara (HTN) Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, Eddy Mulyono mengatakan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

"Sumber hukum utama pada undang-undang R-KUHAP adalah UU No. 12 Tahun 2011, dari perspektif hukum tata negara yang telah mengalami dua kali perubahan," kata Eddy dalam acara diskusi di Jember, Jawa Timur, Kamis.

Dalam undang-undang tersebut telah ditegaskan bahwa pembentukan perundang-undangan harus melalui lima tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan perundangan.

Dalam tahapan penyusunan berdasarkan data Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terdapat sebanyak 176 rancangan undang-undang (RUU) dan sebanyak 41 RUU di antaranya merupakan prolegnas prioritas.

"Jika saya merinci secara kontekstual dalam pembahasan R-KUHAP itu perlu melihat bagaimana revisi tersebut berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengampunan (amnesti) untuk narapidana (napi) yang akan diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto ditujukan kepada kelompok terduga gerakan makar nonsenjata.

Pernyataan tersebut merespons adanya rencana pemberian amnesti terhadap napi terkait dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

"Kalau rencana, ya bisa saja, itu bisa saja. Akan tetapi, yang kami proses sekarang itu tidak termasuk yang gerakan bersenjata," ungkap Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Apabila nantinya terdapat usulan pemberian amnesti terhadap KKB, dia mengaku hal tersebut akan kembali lagi kepada Presiden lantaran amnesti merupakan prerogatif kepala negara.

Saat ini Kemenkum telah memiliki 44.000 nama napi yang akan diajukan untuk menerima amnesti dari Presiden. Namun, pihaknya masih terus memverifikasi nama-nama tersebut.

Setelah verifikasi selesai, pihaknya akan mengirimkan puluhan ribu nama itu kepada Presiden Prabowo.

Meski terdapat banyak nama, dia menekankan bahwa belum ada nama napi KKB dalam daftar 44.000 napi yang saat ini sedang diverifikasi untuk menerima amnesti.

"Kami sepakat bahwa untuk saat ini bagi gerakan bersenjata itu tidak dilakukan pengajuan amnesti kepada Presiden," kata Menkum.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan (amnesti) bagi narapidana terkait dengan KKB di Papua sebagai upaya baru dalam menciptakan perdamaian di Tanah Papua.

"Kami menilai langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada tahanan politik asal Papua merupakan pendekatan baru dalam upaya menciptakan perdamaian di Tanah Papua," kata Indrajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Legislator asal Papua Selatan ini juga menilai langkah tersebut bisa menjadi pintu pembuka untuk mengakhiri konflik bersenjata secara permanen di Bumi Cendrawasih.

Indrajaya mengingatkan langkah mewujudkan perdamaian abadi di Tanah Papua tidak boleh berhenti pada sekadar pemberian amnesti saja. Dalam waktu dekat, pemberian amnesti harus diikuti dengan jalan dialog kemanusiaan pemerintah dengan pemangku kepentingan di Papua.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum tegaskan amnesti diberikan untuk gerakan makar non-senjata

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano-Yeremias Bisay (BTM-YB), mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara di Distrik Jayapura Selatan (Japsel) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 November 2024.

Pengungkapan ini disampaikan kuasa hukum pihak terkait, Ronny Talapessy, dalam sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Ronny menjelaskan bahwa terdapat peningkatan jumlah suara yang signifikan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Distrik Jayapura Selatan.

"Berdasarkan sertifikat C hasil, suara paslon nomor urut 2, Matius Fakiri dan Ariyoko Rumaropen (Mari-Yo) di distrik tersebut awalnya 8.125 suara, namun dalam sertifikat D hasil kecamatan/distrik, meningkat menjadi 17.262 suara," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Ronny menambahkan bahwa kenaikan suara ini terjadi di beberapa kelurahan, termasuk Adipura, Entrop, Argapura, dan Hadapi, dengan total tambahan suara mencapai 9.137 suara.

Ia juga menjelaskan bahwa jika tidak terjadi penggelembungan suara di Distrik Jayapura Selatan, selisih suara antara kliennya (BTM-YB) dan Mari-Yo di seluruh Papua seharusnya mencapai 16.110 suara atau 3,8 persen.

“Selisih suara dengan adanya kenaikan suara di Distrik Jayapura Selatan, selisih suara antara kedua paslon menjadi 1,35 persen. Hal ini membuat gugatan memenuhi syarat ambang batas perselisihan suara dalam PHPU, yakni 2 persen,” ujarnya.

Ronny berpendapat bahwa jika mengacu pada sertifikat C hasil, selisih suara kedua paslon ini sebenarnya mencapai 3,8 persen, sehingga gugatan Mari-Yo tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Ia juga menyoroti gugatan pasangan Mari-Yo yang meminta MK untuk membatalkan hasil Pilkada Papua dan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi.

“Permohonan tersebut dianggap kabur, karena tidak disertai uraian atau fakta hukum yang jelas yang menunjukkan adanya pelanggaran di dua kabupaten tersebut,” ungkapnya.

Ronny menambahkan bahwa saksi dari pasangan Mari-Yo telah menandatangani sertifikat D hasil tanpa keberatan, sehingga tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengajukan PSU.

Dengan demikian, Ronny menilai bahwa paslon nomor urut 2, Mari-Yo, tidak memiliki kedudukan hukum dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Papua di MK.

“Gugatan yang diajukan Pemohon Mari-Yo tidak memenuhi syarat formal lantaran tidak memenuhi ambang batas perselisihan suara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

YERUSALEM, KOMPAS.com - Hamas menyerahkan tiga sandera warga Israel dan lima sandera warga Thailand di Gaza, Kamis (30/1/2025. Namun Israel menunda pembebasan tahanan Palestina setelah terjadi kekacauan di salah satu titik serah terima sandera, di mana banyak orang berkerumun di sekitar para sandera.

Arbel Yehud, 29 tahun, yang diculik dari Kibbutz Nir Oz dalam serangan yang dipimpinan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, tampak ketakutan dan kesulitan untuk berjalan melewati kerumunan orang saat kelompok bersenjata menyerahkan dia ke Palang Merah dalam suasana menegangkan di kota Khan Younis di Gaza selatan.

Militer Israel mengatakan, seorang sandera Israel lainnya, Gadi Moses, 80 tahun, juga dibebaskan bersama lima warga negara Thailand yang bekerja di lahan pertanian Israel di dekat Gaza ketika sejumlah kelompok perlawanan Palestina menerobos pagar perbatasan.

Ibu dari salah satu warga Thailand itu menonton siaran langsung kejadian tersebut dengan cemas dari rumahnya di provinsi Udon Thani di Thailand timur laut.

“Tolong, biarkan anak saya keluar sekarang, saya ingin melihat wajahnya,” kata Wiwwaro Sriaoun, 53 tahun, saat rekaman di ponselnya menunjukkan sebuah kendaraan yang bergerak perlahan melewati kerumunan orang.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, pemandangan penyerahan para sandera di tengah kerumunan massa sangat mengejutkan dan dia mengancam akan membunuh siapapun yang menyakiti para sandera itu. Dia mendesak para mediator memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sebanyak 110 tahanan Palestina dijadwalkan akan dibebaskan pada hari Kamis sebagai bagian dari perjanjian bertahap yang menghentikan pertempuran di Gaza yang hancur itu awal bulan ini. Namun, seorang pejabat Israel yang terlibat dalam operasi tersebut mengatakan, bus-bus yang membawa para tahanan telah diinstruksikan untuk kembali ke penjara sebagai respons terhadap kekacauan serah terima para sandera tersebut.

Sebelumnya, di Jabalia di Gaza utara, seorang tentara Israel, Agam Berger, yang mengenakan seragam hijau zaitun, digiring melalui gang sempit antara bangunan yang rusak berat dan melewati tumpukan puing sebelum diserahkan ke Palang Merah.

“Putri kami tangguh, teguh, dan berani,” demikian pernyataan keluarganya. “Sekarang Agam dan keluarga kami sudah bisa memulai proses pemulihan, namun pemulihan baru akan tuntas sampai semua sandera kembali ke rumah.”

Sebuah video yang dirilis kantor Netanyahu menunjukkan Berger yang pucat menangis dan tersenyum sambil duduk di pangkuan ibunya.

Netanyahu telah menghadapi kritik di Israel karena tidak segera mencapai kesepakatan pertukaran sandera setelah kegagalan keamanan yang memungkinkan terjadinya serangan Hamas pada 7 Oktober itu.

Perlawanan Hamas

Hamas, Israel telah berjanji untuk melenyapkannya, masih memiliki pengaruh kuat di Gaza meskipun dihantam serangan udara intensif Israel - negara dengan militer paling maju di Timur Tengah - selama lebih dari 15 bulan dan pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Al-Sinwar.

“Pembunuhan para pemimpin hanya membuat rakyat semakin kuat dan semakin gigih,” kata pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, tentang Sinwar, yang terekam drone Israel terluka parah dan melemparkan sepotong kayu ke perangkat itu sebagai perlawanan terakhirnya terhadap Israel.

Pembebasan sandera di Khan Younis terjadi di dekat reruntuhan rumah Sinwar yang dibom.

Para tahanan Palestina, yang mencakup 30 anak di bawah umur dan beberapa terpidana anggota kelompok-kelompok Palestina yang bertanggung jawab atas serangan mematikan yang menewaskan puluhan orang di Israel, diperkirakan akan dibawa ke Tepi Barat atau Gaza pada hari berikutnya.

Warga Israel berkumpul di tempat yang dikenal sebagai Hostages Square di Tel Aviv, bersorak dan menangis saat menyaksikan pembebasan tersebut di sebuah layar raksasa. Para sandera akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Beberapa orang bersorak ketika utusan Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, tiba di alun-alun itu, sebagai tanda terima kasih atas perannya dalam mengamankan kesepakatan gencatan senjata. Witkoff berjabat tangan dengan beberapa orang, termasuk anggota keluarga sandera.

Sekitar 1.200 orang tewas dan lebih dari 250 sandera diculik dalam serangan Hamas ke Israel 7 Oktober 2023 itu. Serangan termasuk yang paling berdarah terhadap orang Yahudi sejak Holocaust. Respons militer Israel telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina dan menghancurkan wilayah kantong berpenduduk 2,3 juta jiwa tersebut. Warga Gaza ini kini menghadapi kekurangan obat-obatan, bahan bakar, dan makanan.

Sekitar setengah dari sandera dibebaskan pada bulan November 2023 dalam satu-satunya gencatan senjata sebelumnya, dan sejumlah sandera lainnya telah ditemukan hidup atau mati selama operasi militer Israel di Gaza.

Ratusan ribu warga Gaza, sebagian besar terpaksa mengungsi selama konflik, telah kembali ke lingkungan mereka di utara, tempat pertempuran paling sengit terjadi. Banyak di antara mereka mendapati rumahnya tidak dapat dihuni dan persediaan kebutuhan pokoknya terbatas.

Israel masih mencatat 82 tawanan di Gaza, dengan sekitar 30 orang dinyatakan telah tewas.

Dalam perang yang dipicu oleh serangan Hamas itu, Israel telah membunuh sejumlah pemimpin Hamas dan Hizbullah Lebanon, sehingga memberikan pukulan besar terhadap jaringan proksi Iran di Timur Tengah. Jatuhnya Presiden Suriah yang didukung Iran, Bashar al-Assad, juga merupakan keuntungan strategis bagi Israel.

Pasukan Israel telah meningkatkan operasi di wilayah Palestina lainnya, yaitu Tepi Barat, sejak gencatan senjata di Gaza mulai berlaku. Israel mengatakan bahwa mereka menyasar kelompok militan di sana.

YERUSALEM, KOMPAS.com - Hamas menyerahkan tiga sandera warga Israel dan lima sandera warga Thailand di Gaza, Kamis (30/1/2025. Namun Israel menunda pembebasan tahanan Palestina setelah terjadi kekacauan di salah satu titik serah terima sandera, di mana banyak orang berkerumun di sekitar para sandera.

Arbel Yehud, 29 tahun, yang diculik dari Kibbutz Nir Oz dalam serangan yang dipimpinan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, tampak ketakutan dan kesulitan untuk berjalan melewati kerumunan orang saat kelompok bersenjata menyerahkan dia ke Palang Merah dalam suasana menegangkan di kota Khan Younis di Gaza selatan.

Militer Israel mengatakan, seorang sandera Israel lainnya, Gadi Moses, 80 tahun, juga dibebaskan bersama lima warga negara Thailand yang bekerja di lahan pertanian Israel di dekat Gaza ketika sejumlah kelompok perlawanan Palestina menerobos pagar perbatasan.

Ibu dari salah satu warga Thailand itu menonton siaran langsung kejadian tersebut dengan cemas dari rumahnya di provinsi Udon Thani di Thailand timur laut.

“Tolong, biarkan anak saya keluar sekarang, saya ingin melihat wajahnya,” kata Wiwwaro Sriaoun, 53 tahun, saat rekaman di ponselnya menunjukkan sebuah kendaraan yang bergerak perlahan melewati kerumunan orang.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, pemandangan penyerahan para sandera di tengah kerumunan massa sangat mengejutkan dan dia mengancam akan membunuh siapapun yang menyakiti para sandera itu. Dia mendesak para mediator memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sebanyak 110 tahanan Palestina dijadwalkan akan dibebaskan pada hari Kamis sebagai bagian dari perjanjian bertahap yang menghentikan pertempuran di Gaza yang hancur itu awal bulan ini. Namun, seorang pejabat Israel yang terlibat dalam operasi tersebut mengatakan, bus-bus yang membawa para tahanan telah diinstruksikan untuk kembali ke penjara sebagai respons terhadap kekacauan serah terima para sandera tersebut.

Sebelumnya, di Jabalia di Gaza utara, seorang tentara Israel, Agam Berger, yang mengenakan seragam hijau zaitun, digiring melalui gang sempit antara bangunan yang rusak berat dan melewati tumpukan puing sebelum diserahkan ke Palang Merah.

“Putri kami tangguh, teguh, dan berani,” demikian pernyataan keluarganya. “Sekarang Agam dan keluarga kami sudah bisa memulai proses pemulihan, namun pemulihan baru akan tuntas sampai semua sandera kembali ke rumah.”

Sebuah video yang dirilis kantor Netanyahu menunjukkan Berger yang pucat menangis dan tersenyum sambil duduk di pangkuan ibunya.

Netanyahu telah menghadapi kritik di Israel karena tidak segera mencapai kesepakatan pertukaran sandera setelah kegagalan keamanan yang memungkinkan terjadinya serangan Hamas pada 7 Oktober itu.

Perlawanan Hamas

Hamas, Israel telah berjanji untuk melenyapkannya, masih memiliki pengaruh kuat di Gaza meskipun dihantam serangan udara intensif Israel - negara dengan militer paling maju di Timur Tengah - selama lebih dari 15 bulan dan pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Al-Sinwar.

“Pembunuhan para pemimpin hanya membuat rakyat semakin kuat dan semakin gigih,” kata pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, tentang Sinwar, yang terekam drone Israel terluka parah dan melemparkan sepotong kayu ke perangkat itu sebagai perlawanan terakhirnya terhadap Israel.

Pembebasan sandera di Khan Younis terjadi di dekat reruntuhan rumah Sinwar yang dibom.

Para tahanan Palestina, yang mencakup 30 anak di bawah umur dan beberapa terpidana anggota kelompok-kelompok Palestina yang bertanggung jawab atas serangan mematikan yang menewaskan puluhan orang di Israel, diperkirakan akan dibawa ke Tepi Barat atau Gaza pada hari berikutnya.

KOTATEGAL, iNews.id - Kapolres Tegal Kota AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama SIK melakukan pengecekan terhadap kondisi tahanan yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Polres, Kamis (30/01/2025).

Didampingi Kasat Tahti dan anggota yang bertugas di Rutan. Kapolres mengecek satu per satu kondisi ruang tahanan termasuk fasilitas sanitasi dan kesehatan yang tersedia bagi para tahanan.

"Sengaja kami cek dan melihat secara langsung para tahanan yang ada, untuk memastikan keadaan mereka dengan kondisi baik dan sehat," kata AKBP Putu Krisna.

Kapolres berinteraksi langsung dengan para tahanan untuk mendengarkan keluhan terkait kondisi kesehatan dan fasilitas yang ada. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahanan mendapatkan perlakuan yang layak, termasuk dalam hal kesehatan dan kebersihannya,” terangnya.

Selain mengecek kondisi fisik tahanan, Kapolres juga memastikan petugas jaga menjalankan tugasnya dengan baik. Dirinya menekankan pentingnya disiplin, kewaspadaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

"Pengawasan yang ketat dan profesional adalah kunci untuk memastikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Rutan Polres Tegal Kota,” tegasnya.

Kegiatan pengecekan ini merupakan bagian dari upaya Polres Tegal Kota untuk memastikan seluruh proses penahanan berjalan sesuai prosedur dan standar yang berlaku.

"Dengan pengecekan rutin diharapkan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan hak-hak tahanan terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Miftahudin

DEPOK - Pengadilan Negeri Depok , Jawa Barat menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara terhadap Rizqy Gunawan yang melakukan kekerasan fisik kepada perempuan berinisial DS. Meskipun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Partai Perindo tetap mengapresiasi kinerja penegak hukum dalam merespons dan menangani laporan kekerasan terhadap perempuan.

Kasus ini berawal dari permintaan pendampingan hukum oleh korban atas kekerasan yang dialaminya pada 8 September 2023. Korban melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya, Rizqy Gunawan, kepada Tim Advokasi Hukum dan Pemilih Partai Perindo.

"Saat itu korban yang mengalami luka berdarah di bagian bibir, segera kami dampingi ke Polres Kota Depok. Kemudian dilanjutkan dengan visum ke Rumah Sakit Brimob Kelapa Dua, Depok," ujar Wakil Ketua DPP Partai Perindo Bidang Advokasi Hukum dan Pemilih Amriadi Pasaribu, Kamis (30/1/2025).

Amriadi mengungkapkan, proses hukum berjalan cukup progresif. Saksi atau pelapor dimintai keterangan oleh penyidik, dan berlanjut ke persidangan. Selama proses, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan, Partai Perindo terus melakukan pengawalan. "Kami harus memastikan hak-hak korban terpenuhi," tegasnya.

Ke depannya, lanjut Amriadi, Partai Perindo berharap ada kolaborasi termasuk dalam upaya pencegahan dari semua pihak agar peristiwa serupa tidak terulang. "Kami yakin, peristiwa ini bagai fenomena gunung es, satu dari sekian banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia."

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024, jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 289.111 kasus sepanjang 2023. Menurut Amriadi, dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan tersebut.

"Kami yakin, tugas tersebut bukan hanya beban bagi penegak hukum, akan tetapi menjadi tugas kita bersama. Kami juga mengimbau agar siapa pun yang menjadi korban, harus berani dan tidak perlu takut melaporkan atas segala kekerasan yang dialami."

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar hukum tata negara (HTN) Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, Eddy Mulyono mengatakan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

"Sumber hukum utama pada undang-undang R-KUHAP adalah UU No. 12 Tahun 2011, dari perspektif hukum tata negara yang telah mengalami dua kali perubahan," kata Eddy dalam acara diskusi di Jember, Jawa Timur, Kamis.

Dalam undang-undang tersebut, lanjut dia, telah ditegaskan bahwa pembentukan perundang-undangan harus melalui lima tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan perundangan.

Dalam tahapan penyusunan berdasarkan data Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terdapat sebanyak 176 rancangan undang-undang (RUU) dan sebanyak 41 RUU di antaranya merupakan prolegnas prioritas.

"Jika saya merinci secara kontekstual dalam pembahasan R-KUHAP itu perlu melihat bagaimana revisi tersebut berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia," tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi antarlembaga penegak hukum dalam implementasi Revisi KUHAP, sehingga dalam sistem hukum yang ideal, maka sinergi dan kolaborasi antara aparat penegak hukum menjadi kunci utama.

"Namun, jika revisi KUHAP itu justru menimbulkan persaingan atau kompetisi tidak sehat, maka perlu dikaji ulang agar revisi itu tidak berdampak negatif terhadap proses peradilan," katanya.

Eddy menjelaskan aspek hukum tata negara harus menjadi pedoman utama dalam pembentukan dan implementasi revisi KUHAP agar dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

"Sistem peradilan yang efektif harus didukung dengan peraturan yang jelas dan tegas, namun tetap memberikan ruang bagi kolaborasi antar lembaga hukum," ujarnya.

Dengan adanya pembahasan mengenai revisi KUHAP, Ia berharap KUHAP menjadi umbrella provision atau ketentuan payung yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh undang-undang sektoral menyesuaikan KUHAP yang mengatur tentang seluruh penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan masing-masing.

"Hal itu pada gilirannya berimplikasi kepada sistem penegakan hukum pidana, sehingga para pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan berbagai masukan dari akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat agar revisi ini dapat mencerminkan kebutuhan hukum yang lebih baik di masa mendatang," katanya.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring mengikuti kegiatan sosialisasi Pengaduan Tanggap dan Terpadu Imigrasi dan Pemasyarakatan (Pantau Imipas) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Sumatera Utara yang digelar di Aula Soepomo lantai V Gedung Kanwil Sumut.

Evan Sembiring menyatakan, pihaknya akan terus mendukung program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan demi meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.

"Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan di Sumatera Utara khususnya pada Rutan Kelas IIB Tarutung mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik," ujar Evan, Kamis (30/1).

Membuka kegiatan, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

"Beliau sangat mengapresiasi partisipasi aktif seluruh jajaran Kemenimipas dalam sosialisasi Pantau Imipas ini. Program ini menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga pengawasan dan evaluasi internal secara optimal," terang Evan.

Disebutkan, Irjen Yan Sultra juga memaparkan beberapa program unggulan Itjen Kemenimipas tahun 2025, seperti Kawal, Simwasti, Apip Siaga, serta Pantau Imipas yang menjadi fokus pembahasan untuk dikembangkan dalam memantau dan mengevaluasi berbagai aspek pelayanan dan pengaduan internal di lingkungan Kemenimipas.

Dalam arahannya, Irjen Yan Sultra menekankan pentingnya melaksanakan 13 program akselerasi Menteri Imipas.

"Kita diminta untuk melakukan evaluasi secara berjenjang, pengendalian internal, dan mitigasi risiko terkait perjanjian kinerja, serta memastikan pelayanan internal dan eksternal terlaksana secara efektif, ekonomis, efisien, serta taat aturan," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebutkan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) berfokus pada layanan pengaduan pelanggaran KI.

Sub Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum Suharto Jaya Prawira mengatakan penegakan Hukum merupakan bentuk pelindungan hukum yang diberikan untuk menjaga hak KI yang sudah dicatat atau didaftarkan ke DJKI, baik hak paten, merek, maupun hak cipta.

"Penegakan hukum menjamin terjaganya pelindungan KI yang telah melalui proses pencatatan atau pun pendaftaran agar proses komersialisasi yang merupakan hak dasar dapat berjalan secara terpadu," kata Suharto dalam acara Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual di Jakarta, Kamis.

Suharto menjelaskan ada tiga layanan yang terdapat pada penegakan hukum DJKI dalam upaya memberikan perlindungan untuk pemegang hak KI, yakni pengaduan pelanggaran KI, mediasi, dan penutupan situs.

Dia mengungkapkan pelaporan pelanggaran KI saat ini dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi pengaduan.dgip.go.id, dengan tujuan untuk mempermudah proses administratif bagi pelapor yang hendak melakukan pengaduan kasus atau pelanggaran KI.

Proses pengaduan dapat diproses maksimal 3 hari setelah pengadu mengajukan laporannya ke e-pengaduan. Sebelum aduan dapat diproses dan dilakukan investigasi, kata dia, pengadu harus memenuhi terlebih dahulu beberapa syarat yang sudah melalui klarifikasi.

Kemudian dalam layanan Penutupan Situs, Suharto menuturkan Direktorat Penegakan Hukum DJKI Kemenkum bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam pengeksekusian penutupan situs yang terindikasi melanggar KI.

"Tentunya penutupan situs ini telah melalui proses investigasi dan verifikasi terhadap laporan," ucap dia.

Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual seri pertama pada tahun 2025 digelar dengan tema Layanan Publik Direktorat Penegakan Hukum.

Acara tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang sistem pelayanan publik penegakan hukum KI di Indonesia serta berbagai tahapan yang perlu dilakukan dalam mengajukan pengaduan pelanggaran KI.

Dalam kesimpulannya, webinar kali ini mengingatkan pentingnya menjaga dan melindungi hak KI yang telah dicatatkan dan/atau didaftarkan melalui DJKI untuk mencegah pelanggaran KI yang dapat merugikan pemegang hak KI.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025