JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut dokumen ekstradisi buronan kasus E-KTP Paulus Tannos selesai pada pekan depan. Diketahui, saat ini Paulus Tannos masih berada di Singapura.

Supratmen menyampaikan sampai saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum dalam rangka menyiapkan seluruh dokumen ekstradisi tersebut.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Supratman menegaskan tidak ada kendala dalam penyiapan dokumen ekstradisi Paulus Tannos tersebut. Supratman menegaskan, ada sejumlah mekanisme dan prosedur yang harus dilaksanakan dalam menaikkan hal ini. "Begitu selesai, maka kemudian kita kirim ke otoritas yang ada di Singapura," ujarnya.

Jakarta -

Islam dan Hak Asasi Manusia (human rights) adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Menurut Gus Yahya, dasar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Ia menegaskan dirinya percaya sebenarnya ada dasar yang sah dalam Islam untuk menerima piagam dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.

"Alasan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an itu sendiri dan hadits, atau ucapan-ucapan yang dianggap berasal dari Nabi," kata Gus Yahya, dikutip dari laman NU Online, Sabtu (1/2/2025).

Hal tersebut ia sampaikan ketika memberikan pidato dalam acara 'The Future of the Universal Declaration of Human Rights: Toward a Global Consensus that the World Diverse Peoples, and Nations Should Strive to Fulfill' di Universitas Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Gus Yahya menekankan UDHR merupakan perwujudan visi peradaban yang harus diupayakan untuk dipenuhi oleh masyarakat, agama, dan negara di seluruh dunia.

Tak hanya Gus Yahya, tokoh NU lainnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga dikenal dengan sosoknya yang memperjuangkan HAM. Saat menjabat menjadi Presiden RI, Gus Dur menghapus pemberlakuan Inpres Nomor 14/1967 tentang pelarangan aktivitas agama dan kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia.

Sebagai gantinya, Presiden Keempat Republik Indonesia itu lalu menerbitkan Inpres Nomor 6/2000 pada 17 Januari 2000 yang mengizinkan dan memperbolehkan perayaan Imlek. Penghapusan pelarangan Imlek ini adalah upaya Presiden keempat RI itu dalam mengubah paradigma yang diproduksi rezim Orde Baru.

Upaya NU untuk memperjuangkan HAM dan demokrasi di Tanah Air tidak hanya sebatas itu saja. PBNU pun mengajak para ulama untuk berkumpul dalam rangka menguatkan visi misi kebangsaan melalui program Sarasehan Ulama bertema 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'.

Dalam acara tersebut, para ulama bakal berdiskusi mengenai manfaat dan kontribusi apa saja yang bisa diberikan untuk mewujudkan Asta Cita, khususnya poin pertama yaitu 'Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)'.

Adapun acara 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU' bakal diselenggarakan pada 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara tersebut juga bisa disaksikan secara live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

(akn/akn)

Semarang (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Jawa Tengah, memproses pidana maupun secara kode etik dua orang anggotanya atas dugaan melakukan tindak pemerasan terhadap warga sipil.

"Sedang dilakukan pemeriksaan oleh Seksi Propam Polrestabes Semarang," kata Kepala Polrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi M. Syahduddi di Semarang, Sabtu.

Ia membenarkan dugaan pidana yang dilakukan tiga orang yang terdiri atas dua anggota polisi dan seorang warga sipil.

Namun, Kapolrestabes belum mengungkapkan identitas dua orang anggota polisi yang terlibat pemerasan itu.

Terhadap dua orang anggota polisi tersebut, dia mengatakan sudah dilakukan penempatan khusus atau ditahan selama 21 hari ke depan.

Mengenai kasus dugaan pemerasan tersebut, Kapolrestabes mengatakan bahwa kasus itu telah ditangani Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.

Syahduddi menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

"Bila terbukti akan ditindak tegas dan tuntas," tambahnya.

Sementara itu, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan dua orang anggota polisi dan seorang warga sipil itu terungkap setelah beredar video di media sosial.

Dalam video tersebut, peristiwa dugaan pemerasan terjadi di sekitar Jalan Hasanudin, Kota Semarang, pada Jumat (31/1) malam.

Dalam video tersebut diketahui warga mengerumuni sebuah mobil berwarna merah setelah seorang perempuan berteriak meminta tolong.

Warga yang mengerumuni mobil tersebut meminta penumpang yang ada di dalam untuk keluar dan ternyata mereka mengaku sebagai anggota polisi sambil menunjukkan kartu anggota.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Semarang (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Jawa Tengah, memproses pidana maupun secara kode etik dua orang anggotanya atas dugaan melakukan tindak pemerasan terhadap warga sipil.

"Sedang dilakukan pemeriksaan oleh Seksi Propam Polrestabes Semarang," kata Kepala Polrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi M. Syahduddi di Semarang, Sabtu.

Ia membenarkan dugaan pidana yang dilakukan tiga orang yang terdiri atas dua anggota polisi dan seorang warga sipil.

Namun, Kapolrestabes belum mengungkapkan identitas dua orang anggota polisi yang terlibat pemerasan itu.

Terhadap dua orang anggota polisi tersebut, dia mengatakan sudah dilakukan penempatan khusus atau ditahan selama 21 hari ke depan.

Mengenai kasus dugaan pemerasan tersebut, Kapolrestabes mengatakan bahwa kasus itu telah ditangani Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.

Syahduddi menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

"Bila terbukti akan ditindak tegas dan tuntas," tambahnya.

Sementara itu, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan dua orang anggota polisi dan seorang warga sipil itu terungkap setelah beredar video di media sosial.

Dalam video tersebut, peristiwa dugaan pemerasan terjadi di sekitar Jalan Hasanudin, Kota Semarang, pada Jumat (31/1) malam.

Dalam video tersebut diketahui warga mengerumuni sebuah mobil berwarna merah setelah seorang perempuan berteriak meminta tolong.

Warga yang mengerumuni mobil tersebut meminta penumpang yang ada di dalam untuk keluar dan ternyata mereka mengaku sebagai anggota polisi sambil menunjukkan kartu anggota.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Penutupan Kampung Rusia di Bali merupakan langkah tegas pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang tidak mematuhi peraturan di Indonesia.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk memastikan Bali tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan berkualitas.

Deputi Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur Kemenpar Hariyanto menyatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan guna memperlancar penertiban Kampung Rusia.

Menurutnya, Bali adalah salah satu gerbang utama kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia, sehingga penting untuk menjaga ketertiban dan hukum di wilayah tersebut.

Wilayah yang dikenal sebagai Kampung Rusia di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, Kabupaten Gianyar, telah menjadi sorotan publik karena mendapatkan banyak respons negatif dari warga setempat.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Pemerintah daerah menemukan adanya dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian dan sawah yang dilindungi, yang menjadi alasan utama penutupan kawasan ini.

Bangunan di kawasan tersebut dinilai melanggar Pasal 19 ayat 3 dalam Peraturan Daerah (Perda) Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Selain itu, juga Perda Gianyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Dengan adanya pelanggaran tersebut, pemerintah memproses kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kasus ini kini sedang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Reserse Kriminal Polda Bali. Hariyanto berharap kejadian serupa tidak akan terulang kembali di masa mendatang.

Ia menegaskan bahwa Bali telah mendapatkan berbagai penghargaan dunia, seperti Destinasi Wisata Terbaik Kedua di Dunia 2025 dari TripAdvisor dan Best Island dari majalah DestinAsian 2024. Oleh karena itu, keamanan dan kualitas pariwisata Bali harus terus dijaga.

Sebagai salah satu destinasi wisata utama bersama Jakarta dan Kepulauan Riau, Bali harus memperketat pengawasan agar dapat mewujudkan pariwisata berkualitas (quality tourism).

Hariyanto menegaskan bahwa wisatawan yang datang harus ikut bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.

Penutupan Kampung Rusia di Bali

Sebelumnya, pada 20 Januari 2025, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Satpol PP telah menutup dan membubarkan Parq Ubud, sebuah apartemen yang dilengkapi ruang kerja, restoran, kafe, dan fasilitas lainnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali juga telah menetapkan Direktur PT Parq Ubud Partners, berinisial AF (53), sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan sawah yang dilindungi di Ubud, Bali pada 24 Januari 2025.

Dengan adanya langkah tegas ini, pemerintah berkomitmen untuk terus menegakkan hukum agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Penegakan aturan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mendukung revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibahas lebih lanjut pada Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI.

Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mewakili Presiden, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara dalam Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.

"Setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi. Izinkanlah kami mewakili Bapak Presiden RI Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dalam rapat tingkat satu ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pemerintah menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI," kata Supratman.

Dia juga menyebutkan beberapa pokok materi penting dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pertama, pemberian kuasa atribusi kepada menteri sebagai wakil pemerintah.

Kedua, pendirian dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan dividen BUMN.

Ketiga, penguatan tata kelola BUMN melalui fungsi pemisahan, fungsi regulator, pemegang saham dan pengawas BUMN, serta pengaturan koordinasi tentang Menteri dan Badan.

Kemudian, penegasan status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah untuk menjalankan aksi korporasi.

"Diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing BUMN dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden RI saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengakui aset perusahaan pelat merah akan digabung melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

Saat ini, badan baru ini masih menunggu peresmian dari Presiden Prabowo Subianto.

"DPR menyampaikan akan ada badan pengelola," tambah Erick ketika ditemui di Gedung DPR/MPR saat pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) atau perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Kamis (23/1).

Erick menambahkan pihaknya menyambut baik penggabungan pengelolaan aset perseroan negara melalui Danantara dengan prinsip good corporate governance (GCG).

"Kami juga menyambut penggabungan pengelolaan aset (BUMN) secara GCG," katanya.(*)

MADIUN, KOMPAS.com - Tersangka P, pemesan paket petasan yang diduga bom, berstatus narapidana aktif di Lapas Kelas I Madiun.

Tersangka P memesan petasan dalam ukuran besar kepada A untuk dikirim kepada seseorang.

Kapolres Madiun AKBP Muhammad Zainur Rofik, yang dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (1/2/2025) membenarkan bahwa tersangka P merupakan narapidana yang masih aktif menjadi warga binaan Lapas Kelas I Madiun.

“Iya (tersangka P) saat ini sedang menjalani hukuman di lapas (Lapas Kelas I Madiun),” kata Rofik.

Rofik mengatakan, saat diperiksa, tersangka P mengaku nekat memesan petasan berukuran jumbo lantaran sakit hati ke orang yang akan dikiriminya paket itu.

“Sesuai keterangan (tersangka P) karena (tersangka P) sakit hati,” ujar Rofik.

Ditanya mengenai orang yang akan menerima empat petasan jumbo itu, Rofik menyatakan bahwa penyidik masih mendalaminya. “Ini yang sementara kami dalami,” ucapnya.

Menyoal bagaimana tersangka P yang menjadi narapidana bisa memesan paket petasan jumbo, Rofik tidak menjawabnya.

Untuk kepentingan penyidikan, dua tersangka, yakni P dan A ditahan.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penemuan paket empat petasan jumbo yang dikira bom di depan exit Tol Madiun.

Dua tersangka berperan sebagai orang yang menyuruh dan pembuat paket yang ternyata berisi empat petasan jumbo tersebut.

Petasan tersebut sempat dikira bom. Benda mencurigakan yang dicurigai bom ini dimusnahkan oleh Tim Gegana Satbrimobda Polda Jatim di Kawasan Hutan Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

MADIUN, KOMPAS.com - Tersangka P, pemesan paket petasan yang diduga bom, berstatus narapidana aktif di Lapas Kelas I Madiun.

Tersangka P memesan petasan dalam ukuran besar kepada A untuk dikirim kepada seseorang.

Kapolres Madiun AKBP Muhammad Zainur Rofik, yang dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (1/2/2025) membenarkan bahwa tersangka P merupakan narapidana yang masih aktif menjadi warga binaan Lapas Kelas I Madiun.

“Iya (tersangka P) saat ini sedang menjalani hukuman di lapas (Lapas Kelas I Madiun),” kata Rofik.

Rofik mengatakan, saat diperiksa, tersangka P mengaku nekat memesan petasan berukuran jumbo lantaran sakit hati ke orang yang akan dikiriminya paket itu.

“Sesuai keterangan (tersangka P) karena (tersangka P) sakit hati,” ujar Rofik.

Ditanya mengenai orang yang akan menerima empat petasan jumbo itu, Rofik menyatakan bahwa penyidik masih mendalaminya. “Ini yang sementara kami dalami,” ucapnya.

Menyoal bagaimana tersangka P yang menjadi narapidana bisa memesan paket petasan jumbo, Rofik tidak menjawabnya.

Untuk kepentingan penyidikan, dua tersangka, yakni P dan A ditahan.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penemuan paket empat petasan jumbo yang dikira bom di depan exit Tol Madiun.

Dua tersangka berperan sebagai orang yang menyuruh dan pembuat paket yang ternyata berisi empat petasan jumbo tersebut.

Petasan tersebut sempat dikira bom. Benda mencurigakan yang dicurigai bom ini dimusnahkan oleh Tim Gegana Satbrimobda Polda Jatim di Kawasan Hutan Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencopot sejumlah pejabat Imigrasi Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Pencopotan tersebut buntut adanya dugaan pemerasan terhadap WNA China.

Pencopotan tersebut disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menurut Agus, setelah mereka dicopot akan dilakukan pemeriksaan. "Sudah kami ganti dan mereka kami periksa internal," kata Agus, Sabtu (1/2/2025).

Agus menjelaskan, tindakan tersebut diambil setelah pihaknya menindaklanjuti informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait adanya dugaan pemerasan. Menurutnya, meski sudah disebutkan ada pengembalian, mereka akan tetap diproses dengan aturan yang berlaku. "Akan kita beri sanksi sesuai kadar pertanggung jawaban," ujarnya.

Diketahui, dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar (Kedubes) China yang menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait penanganan pemerasan.

Dalam surat yang sudah beredar di media sosial itu, disebutkan telah terjadi pemerasan terhadap WNA China di Bandara Soetta yang dalam surat tersebut disebut sebagai Jakarta International Airport.

Masih dalam surat yang sama, disebutkan telah diselesaikan 44 kasus dan telah ada pengembalian uang lebih dari Rp32 juta kepada 60 warga Cina.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara bulan Februari 2024 hingga Januari 2025," tulis surat yang dimaksud dalam bahasa Inggris.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset strategis negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional.

"BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi, dan refocusing agar menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus, dan memberikan nilai tambah," kata Supratman pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.

Hal ini juga sesuai dengan visi dan arah kebijakan pemerintah terkait BUMN, yakni mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing global.

Selain itu, Supratman mengatakan bahwa BUMN juga perlu mengimplementasikan tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), pengembangan sumber daya manusia unggul yang berintegritas dan berwawasan global serta terus melakukan akselerasi, inovasi, dan penguasaan teknologi untuk peningkatan produktivitas.

Dalam delapan Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam demi meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Ia pun berharap BUMN dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, termasuk nikel, bauksit, dan tembaga.

"Menjadi penguatan rantai pasok industri strategis, seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik, dan juga untuk peningkatan kandungan lokal dan substitusi impor untuk memperkuat kemandirian ekonomi," ujarnya.

Selain dalam penciptaan nilai melalui hilirisasi, BUMN juga diharapkan dapat menjadi agen pembangunan nasional.

Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan konektivitas yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan ketahanan energi dan pangan nasional, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat melakukan kontribusi fiskal terhadap penerimaan negara melalui dividen dan pajak.

Oleh karena itu, lanjut Menkum, pemerintah mendukung revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibahas lebih lanjut pada Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI.

Dalam perkembangannya, aturan ini telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah dilakukan untuk dapat senantiasa mengakselerasi persaingan BUMN.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Salatiga, iNewsSoloraya.id - Menjelang bulan suci Ramadan, grup hadrah Al Hijrah yang beranggotakan para napi muslim di Rutan Kelas IIB Salatiga dengan semangat mengikuti pelatihan memainkan alat musik rabana. 

Dengan lihai, 11 Napi binaan ustadz Nahrawi melantunkan shalawat yang menggema hingga ujung lorong Rutan Salatiga yang sering disebut dengan istilah penjara. 

Kepala Rutan Salatiga Redy Agian mengatakan dengan fasilitas alat - alat hadroh ini para santri napi lebih memanfaatkan waktu dengan berbagai kegiatan positif dengan tentunya sarana mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

"Dengan hadirnya grup Al Hijrah ini setidaknya menjadi sarana positif bagi santri napi untuk meningkatkan keagamaan dan menjadi sarana dakwah serta pengembang potensi para santri," katanya, Sabtu (01/02).

Redy Agian menjelaskan grup Al Hijrah ini sering ditampilkan dalam acara peringatan hari - hari keagamaan. 

"Minggu depan kami akan mengadakan pengajian akbar bersama dan salah satunya akan kami hadirkan penampilan Al Hijrah ini dengan bershalawat bersama napi lain, terlebih menjelang bulan suci Ramadan sehingga nantinya diisi dengan  berbagai macam kegiatan ibadah," jelasnya. 

Salah satu napi, Dolly yang terjerat perkara narkoba ini mengaku senang dan bangga dapat bergabung dengan grup hadroh Al Hijrah ini. 

"Walaupun sedang menjalani masa hukuman, saya kaget ternyata di penjara ini diajarkan berbagai macam pembinaan, salah satunya dengan masuk ke grup Al Hijrah selain bisa bermain rabana juga menjadi sarana meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kami," ungkapnya. 

Dolly mengaku sebelumnya sama sekali belum bisa memainkan alat hadroh. 

"Saya memang suka musik, bermain gitar, tetapi untuk menggunakan alat rabana ini baru diajarkan di Rutan ini. Semoga hal positif yang diberikan Bapak pembina disini akan menjadi manfaat bagi saya dan teman-teman seperjuangan," pungkasnya.

Editor : zainal arifin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, dan KPK menyatakan mulai menyelidiki dugaan adanya tindak pidana terkait pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di Perairan Tangerang. Bareskrim Polri bahkan mengarahkan penyelidikannya ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Di Kejagung, proses penyelidikan bersamaan dengan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) membuat laporan pada Kamis (30/1/2025). Koordinator MAKI Boyamin Saiman melaporkan adanya pemalsuan dalam penerbitan surat-surat atas kepemilikan lahan laut yang diperjual-belikan untuk pemagaran laut tersebut.

Boyamin menerangkan, pelaporannya ke Kejagung setelah ia menerima informasi bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait kasus yang sama. Dan menurut Boyamin, laporan tersebut sebagai lanjutan atas pelaporan serupa yang MAKI juga lakukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi saya ke sini (Kejagung), karena memang saya dengar sudah ada sprinlid (surat perintah penyelidikan) yang dikeluarkan oleh Jampidsus," kata Boyamin di Kejagung, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"Tapi yang lebih penting dari itu, saya datang untuk pelaporan resmi dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan surat-surat kepemilikan HGB (Hak Guna Bangunan), mau HM (Hak Milik) di lahan laut utara Tangerang yang dibangun pagar laut," sambung Boyamin.

Boyamin menerangkan, dasar pelaporannya tersebut menggunakan sangkaan Pasal 9 UU Tipikor 20/2001. Pasal rersebut terkait ancaman pidana terhadap penyelenggara negara yang sengaja menerbitkan dokumen-dokumen atau daftar khusus palsu atas objek administrarif.

"Saya meyakini, bahwa terbitnya surat-surat kepemilikan lahan atas laut tersebut palsu. Karena itu diterbitkan pada 2023," ujar Boyamin.

Sementara, kata Boyamin berdasarkan catatan garis pantai di kawasan tersebut tak berubah sejak 1970 hingga saat ini. Menurut Boyamin, jika ada klaim pihak-pihak yang menyatakan bahwa pagar laut tersebut berdiri di atas bekas lahan garapan warga, dan dulunya digunakan dalam kegiatan tambak maupun empang, klaim tersebut, pun tak mendukung kegiatan sertifikasi kepemilikan dan jual beli lahan yang terjadi sepanjang 2023.

Karena menurut Boyamin, mengacu catatan garis pantai, lahan yang dulunya garapan warga tersebut sudah 'termakan' oleh lautan. Sehingga, mengacu perundang-undangan, lahan tersebut masuk dalam kategori musnah. Dan kata dia, lahan musnah tak memungkinkan dilakukan sertifikasi untuk klaim kepemilikan. Apalagi diperjual belikan.

"Jadi kalau terbitnya HGB dan HM tersebut dilakukan pada 2023, padahal sejak 1970 garis pantai tidak berubah, dan tidak pernah bergeser maka sudah jelas penerbitan HGB maupun HM lahan atas laut tersebut adalah palsu," kata Boyamin.

Menurut dia, pemerintah melalui Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, pun menyatakan bahwa sertifikat kepemilikan atas lahan pagar laut tersebut merupakan klaim tidak sah atas objek pajak yang sudah musnah.

"Dan itu tidak bisa disertifikasi untuk kepemilikan. Jadi kalau ada sertifikatnya sejak 2023, sudah dipastikan itu palsu," ujar Boyamin.

Dan Boyamin meyakini, pemalsuan surat-surat tersebut tentunya melibatkan banyak pihak. Mulai dari penyelenggara sari tingkat desa, sampai dengan otoritas penerbitan sertifikat atas lahan laut tersebut. Juga, menurut Boyamin, tentunya melibatkan swasta sebagai penerima manfaat dari penerbitan-penerbitan sertifikat palsu tersebut.

Sebab itu, Boyamin mengatakan, dalam laporannya ke Jampidsus agar turut juga menyelidiki terkait dugaan Pasal 2 ataupun Pasal 5, dan Pasal 6 UU Tipikor untuk mengungkap kasus pagar laut tersebut. Menurutnya, tentu saja ada pihak-pihak yang diuntungkan, ataupun penerima manfaat dari aksi ilegal pemagaran laut sepanjang 30 km yang merugikan negara itu.