Jogja -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. Tim penyidik KPK menyita belasan mobil dari rumah Japto.

Dikutip dari detikNews, rumah Japto yang digeledah berada di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan tim penyidik KPK menyita 11 mobil dari penggeledahan di rumah Japto.

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat," kata Tessa kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Tim KPK menggeledah rumah Japto pada Selasa (4/2). Selain mobil, KPK menyita mata uang asing hingga barang bukti elektronik.

"(Barang yang disita) Uang rupiah dan valas, dokumen, barang bukti elektronik," ujar Tessa.

Namun Tessa belum menjelaskan apa kaitan Japto dengan Rita. Dia juga belum menjelaskan mobil yang disita itu terdaftar atas nama siapa.

Kasus Rita

Sebagai informasi, dilansir detikNews, Rita awalnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017. Dia kemudian diadili dalam kasus gratifikasi.

Pada 2018, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Rita juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Rita mencoba melawan vonis itu.

Upaya Rita kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada 2021. Rita telah dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu.

Selain kasus gratifikasi, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkap Rita juga menerima duit dari pengusaha tambang.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Rita mendapatkan gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Rita Widyasari memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

(rih/ahr)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku, ia dan jajaran Kementerian HAM lainnya tak jarang bekerja hingga bermalam di kantor pada saat awal-awal berdirinya kementerian tersebut. Hal tersebut disampaikan Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

"Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, para direktur, dan semua staf, bekerja siang dan malam, dan kami sendiri pun sering kali tidur di kantor," kata Pigai.

Dia bahkan mengeklaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) sejak awal dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan (SOTK). Secara subjektif kami menilai itu sebagai kinerja yang baik, terutama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian HAM," ucapnya.

Dia menyebut klaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan SOTK diperkuat pula legitimasinya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

"Jadi Kementerian HAM adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan SOTK menurut Menpan RB. Jadi saya mempertanggungjawabkan, saya menyatakan dua minggu (SOTK) pun bisa saya selesaikan, dan saya memang sudah selesaikan," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai peran Japto Soerjosoemarno dalam perkara tersebut, yang membuat kediamannya digeledah oleh penyidik komisi antirasuah.

"Belum bisa diungkap saat ini," ujar Tessa.

Dalam penggeledahan di rumah Japto yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, itu, penyidik KPK menyita 11 unit mobil, uang dalam pecahan rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik.

Pihak KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu pagi dan saat ini kegiatan penyidikan tersebut telah rampung.

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS " kata Tessa.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali pada Selasa (4/2) terkait perkara yang sama. Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti, seperti dokumen, uang, tas, dan jam.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara.

KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

Dalam penyidikan tersebut, KPK menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya.

Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan.

Barang sitaan tersebut juga akan ditelusuri asal-usulnya sebagai bagian dari penyidikan dan melalui proses pengadilan akan dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.

KPK juga telah merampungkan perkara gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, dan saat ini sedang menyidik perkara TPPU sebagai bagian dari pengembangan perkara gratifikasi tersebut untuk mengoptimalkan asset recovery atau mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara.

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017.

Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Jakarta (ANTARA) - Co-founder 5P Global MovementArsjad Rasjid yanghadir sebagai pembicara di World Leaders Summit on Children’s Rights 2025, menyatakanPancasila sebagai solusi global.

Dalam acara tersebutArsjad Rasjidbergabung dengan pemimpin dunia seperti Queen Rania of Jordan, Antonio Tajani (Wakil PM Italia), Megawati Soekarnoputri (Presiden ke-5 RI), Mario Draghi (mantan Presiden ECB dan PM Italia), Gianni Infantino (Presiden FIFA), dan Kailash Satyarthi (Pemenang Nobel Perdamaian).

Arsjad dalam keterangannya, Rabu menekankan bahwa anak-anak adalah sumber kebahagiaan dan simbol cinta, tetapi juga kelompok paling rentan.

Sayangnya, mereka kini semakin menjadi korban dan kehilangan hak dasar untuk hidup bahagia dan aman.

Ia menyoroti pentingnya kebijakan yang selalu berpihak pada anak-anak dan mengajak para pemimpin dunia untuk bertanya, "Apakah keputusan ini akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka?"

Arsjad juga menegaskan bahwa Pancasila dapat menjadi model kebijakan internasional dalam perlindungan anak.

Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis, inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang memastikan anak-anak mendapatkan akses nutrisi yang layak sebagai hak dasar mereka.

Sebagai pendiri 5P Global Movement, ia mengajak dunia untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Acara ditutup dengan pidato Paus Fransiskus, menyerukan persatuan global dalam memperjuangkan hak anak dan membangun dunia yang lebih adil bagi generasi mendatang.

Jakarta -

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS," kata jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (5/2/2025), dilansir dari detikNews.

Penggeledahan berlangsung di Jalan Benda Ujung Nomor RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2). Penggeledahan itu terkait keterkaitan Japto dengan kasus korupsi Rita Widyasari.

Rita awalnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017 dan kemudian diadili dalam kasus gratifikasi. Pada 2018, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Upaya hukum Rita kandas setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) pada 2021. Ia kini menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu.

Selain kasus gratifikasi, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkap bahwa Rita menerima uang dari pengusaha tambang dalam bentuk pecahan mata uang dolar AS sebesar USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

KPK Sita 11 Mobil dari Rumah Japto

KPK juga menyita belasan mobil dari rumah Japto Soerjosoemarno. Ada sekitar 11 mobil yang disita.

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat," kata Tessa.

Tim KPK menyita uang dalam berbagai mata uang, dokumen, serta barang bukti elektronik.

"(Barang yang disita) uang rupiah dan valas, dokumen, barang bukti elektronik," ujar Tessa.

Namun, KPK belum menjelaskan keterkaitan Japto dengan Rita maupun status kepemilikan mobil yang disita.

(dpw/gsp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menduga penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan setelah Hasto melayangkan kritik keras terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.

“Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon patut diduga sebagai proses atas kritik keras pemohon dalam situasi yang ada,” kata Ronny, saat membacakan materi sidang praperadilan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Rabu (5/2/2025).

Ronny mengatakan, Hasto melayangkan kritik keras setelah ada sebaran spanduk yang menyerang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dia bilang, pasca Hasto ditetapkan sebagai tersangka KPK, hiruk pikuk respons masyarakat terhadap kritik yang dilayangkan Sekjen PDI-P itu menjadi hilang dan teralihkan.

“Patut diduga penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sangat berhubungan dengan sikap pemohon yang gencar melakukan kritik terhadap kebijakan Jokowi, yang menurut pemohon merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum serta merupakan pengalihan isu,” kata Ronny.

Dalam perkara ini, Hasto bersama Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Perbuatan saudara HK bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Hasto, bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah, disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 Dollar Singapura dan 38.350 Dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.

Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel.

Terhadap praperadilan ini, KPK optimistis dapat membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perkara suap Harun Masiku.

Presiden Donald Trump mempertimbangkan bakal menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

Trump meneken perintah eksekutif (executive order) pada Selasa (4/2) yang menunjukkan AS keluar dari sejumlah badan PBB dan juga akan meninjau keterlibatan Negeri Paman Sam di UNESCO.

Sekretaris Staf Gedung Putih Will Scharf mengatakan langkah tersebut diambil AS sebagai protes "bias anti Amerika" di badan-badan PBB.

"Secara umum, perintah eksekutif menyerukan peninjauan keterlibatan dan pendanaan Amerika di PBB mengingat ada kesenjangan dan tingkat pendanaan yang besar di antara berbagai negara," kata Scharf dikutip AFP.

Tak cuma meninjau keanggotaan AS di UNESCO, Trump juga menarik diri dari Badan bantuan Utama PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC).

Trump menganggap badan PBB tak dijalankan dengan baik padahal punya potensi luar biasa. Dia juga menyoroti soal pendanaan.

"PBB seharusnya didanai oleh semua orang, tetapi tak proporsional, seperti yang selalu terjadi," ungkap dia.

Langkah itu sekaligus mendukung Israel yang melarang UNRWA beroperasi di Gaza dan menuduh badan ini menyebarkan kebencian.

Trump sebelumnya juga menarik keanggotaan AS dari Perjanjian Iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Negara ini merupakan pendonor utama badan-badan tersebut.

Sejak lama, Trump mengecam pendanaan AS untuk badan-badan multilateral, menyerukan negara-negara lain untuk meningkatkan kontribusi mereka, terutama di aliansi NATO.

afp-Trump signs order withdrawing US from UNRWA, UNESCO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional ormas Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno di Jl Benda Ujung, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2) malam.

Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Sebelumnya, dalam kasus yang sama, KPK terlebih dulu menggeledah kediaman politikus NasDem, Ahmad Ali (AA).

"Masih di perkara yang sama seperti saudara AA," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (5/2).

Tessa mengatakan bahwa tim penyidik telah menyita 11 mobil, uang rupiah, valuta asing, dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE). KPK juga sedang berupaya mencari dan menyita aset-aset diduga hasil gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rita. Hal itu dalam rangka memulihkan aset.

Nama Japto identik dengan ormas Pemuda Pancasila. Dia menjadi tokoh utama ormas berbaju loreng oranye itu dalam tiga dekade terakhir.

Japto menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Nasional PP sejak Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III di Cibubur pada 1981, dan terus memimpin organisasi itu hingga saat ini. Japto kembali terpilih menjadi Ketum PP pada Mubes terakhir pada Oktober 2019 di Jakarta.

Pemuda Pancasila merupakan ormas kepemudaan yang berdiri sejak era Presiden RI pertama Sukarnl pada 28 Oktober 1959.

Organisasi ini didirikan mantan komandan militer legendaris Abdul Haris Nasution, untuk menghadapi ancaman komunis atau sebagai lawan tanding dari Pemuda Rakyat yang dibentuk Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kemudian di bawah Orde Baru, PP menjadi underbow Golongan Karya (Golkar). PP digunakan untuk memobilisasi dukungan di kalangan pemuda terhadap Golkar selama pemilihan umum yang diselenggarakan Orde Baru. Meski begitu, Japto tak pernah bergabung dengan partai tersebut.

Di politik, dia merupakan Ketua Umum Partai Patriot. Namun, kiprahnya tak terlihat di pemilu. Lalu pada Pilpres 2024 lalu, Japto masuk dalam jajaran Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN, tim pemenangan dari capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin).

Pada Februari 2023, Japto juga terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PGI) periode 2023-2027. Dia dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2023 di Intercontinental Jakarta Pondok Indah, Selasa, 21 Februari 2023.

Jakarta -

Tim Biro Hukum KPK menyatakan keberatan atas dua kali perubahan petitum permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. KPK merasa dizalimi atas perubahan tersebut.

Hal itu disampaikan tim Biro Hukum KPK setelah kuasa hukum Hasto membacakan petitum permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). Mulanya, tim Biro Hukum KPK mengaku baru menerima perbaikan atas perubahan petitum Hasto.

"Sebelum kami menanggapi apa yang disampaikan Yang Mulia, terkait jadwal persidangan, perlu kami sampaikan bahwa berkenaan dengan perbaikan permohonan ini, dari Termohon belum menerima perbaikan itu dan baru menerima, baru saja disampaikan ini," kata tim Biro Hukum KPK dalam persidangan.

Tim Biro Hukum KPK meminta waktu untuk menyusun jawaban atas permohonan praperadilan tersebut. Dia mengatakan pihaknya akan menyampaikan perbaikan atas perubahan petitum itu kepada pimpinan KPK lebih dulu.

"Sebenarnya tadi karena kami tidak diberi kesempatan di awal untuk menanggapi dan baru kemudian kami di akhir persidangan pembacaan ini baru ditanyakan dan juga belum ditanyakan terkait sikap kami. Maka, kami dalam persidangan ini menyatakan bahwa kami keberatan dengan substansi perbaikan karena ada menambah perbaikan dalil dan permohonan. Itu sikap dari kuasa Termohon," kata tim Biro Hukum KPK.

Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, kemudian merespons keberatan KPK. Ronny mengatakan perbaikan petitum praperadilan ingin diberikan saat sidang pertama, namun pihak KPK tak hadir.

"Kami sudah menyampaikan sebenarnya perbaikan pada sidang pertama, tapi Termohon saat itu tidak hadir," ujar Ronny.

Hakim tunggal Djuyamto memberikan kelonggaran waktu kepada tim Biro Hukum KPK menyusun jawaban tertulis. Hakim meminta hal ini tak diperdebatkan lagi.

"Artinya apa yang hendak ditanggapi atau dijawab oleh Termohon juga sudah jelas. Termasuk poin-poin yang tadi Saudara catat, Saudara sampaikan di persidangan tadi Saudara catat ada beberapa item kan, tinggal Saudara jawab di dalam tanggapan yang tentu menjadi haknya Termohon. Mengenai waktu, baik kalau tadi majelis memberikan waktu jam 9, bisa kita mulai jam 11, kita tambahi waktu bonus 2 jam," kata hakim.

Tim Biro Hukum KPK kembali menyatakan keberatan atas dua kali perubahan petitum permohonan Hasto. Tim Biro Hukum KPK merasa dizalimi.

"Jadi keberatan kami dua kali, sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia tadi ternyata perubahannya juga terjadi lagi, artinya dua kali terjadi perubahan. Jadi alasan Pemohon untuk tetap lanjut dengan kondisi seperti ini sungguh menzalimi Termohon," ujar tim Biro Hukum KPK.

Hakim meminta keberatan tim Biro Hukum KPK disampaikan dalam jawaban tertulis. Sidang akan dilanjutkan Kamis (6/2) dengan agenda jawaban KPK selaku termohon.

"Silakan nanti di jawaban keberatannya dituangkan dalam jawaban tertulis besok," kata Djuyamto.

"Baik, kalau memang ini arahan dari Yang Mulia, kami ikut. Terima kasih, Yang Mulia," ujar tim Biro Hukum KPK.

Simak Video 'Pengacara Sebut Penetapan Tersangka Hasto Bikin Gaduh Perayaan Natal':

Berikut petitum permohonan praperadilan Hasto Kristiyanto:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan batal

3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 yang menetapkan Pemohon (Hasto Kristiyanto) sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. B/722/DIK.00/23/12/2024; dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. B/721/DIK.00/23/12/2024 yang menetapkan Pemohon (Hasto Kristiyanto) sebagai tersangka

5. Menyatakan larangan berpergian ke luar negeri yang diterbitkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon yang telah diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 dan Surat Nomor: B/729/DAK.00.01/23/12/2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Pemohon Hasto Kristiyanto dinyatakan tidak sah dan memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan pada keadaan semula dalam tempo 3x24 jam sejak putusan ini dibacakan

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon.

7. Menyatakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang atau benda yang diperoleh dari asisten/staf pemohon yaitu:

1. Satu handphone merek Vivo 1713
2. Satu iPhone 11
3. Satu iPhone 15
4. Satu buku warna hitam
5. Satu buku warna hitam bertuliskan ERICA, E-156,
6. Saru notebook warna merah putih bertuliskan PDI Perjuangan
7. Satu lembar kwitansi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan
8. Satu buku tabungan
9. Satu kartu eksekutif Menteng Apartment
10. Satu dompet kartu warna hitam
11. Satu voice recorder merek Sony

8. Memulihkan segala hak hukum Pemohon terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon

9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Simak Video 'Pengacara Sebut Penetapan Tersangka Hasto Bikin Gaduh Perayaan Natal':

(mib/haf)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tidak mau gegabah memberikan sanksi kepadaperusahaan nasional ataupun multinasional, yang diduga melanggar HAM.

Meskipun sebenarnya dia menyebut khusus berkenaan strategi nasional bisnis dan HAM, pihaknya diberi kewenangan untuk mengaudit dan memberikan sanksi jika memang diduga melanggar HAM.

Dia pun meminta untuk dimaklumi bilamana ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, pihaknya tidak akan menyuarakan hal tersebut secara “kencang”.

“Kenapa? Karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks sahamnya itu jeblok, karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional,” jelasnya dalam raker dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Pigai merangkab bahwa pihaknya sebatas menangani kasuistik, sehingga hanya bersifat kasus saja dan tidak akan menangani kasus perusahaan dalam konteks menyeluruh. Karena jika menyeluruh, bisa membahayakan atau bahkan merugikan sebuah perusahaan itu.

“Karena itu tolong dimaklumi kalau misalnya ada yang meminta mana Kementerian HAM menangani kasus perusahaan ini, tidak ditangani Kementerian HAM, ya enggak mungkin kalau secara menyeluruh,” tutur eks anggota Komnas HAM tersebut.

Ditegaskan lagi olehnya, jika Kementerian HAM mengaudit dan memberi sanksi kepada perusahaan untuk seluruh permasalahan yang terjadi, dikhawatirkan dampaknya sangat besar.

“Begitu kami memberipunishment,bursa saham jatuh dan nanti internasional juga akanbanneddi perbankan, nasional juga dengan OJKbanneddi perbankan, sehingga perusahaan bisa kolaps,” tukasnya.

Maka dari itu, dia menyatakan pihaknya tak akan mungkin gegabah dalam melakukan evaluasi menyeluruh kepada suatu perusahaan yang diduga melanggar HAM.

“Kita ini semua, terutama kami adalah intelektual, karena itu tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan,” pungkas Pigai.

SEMARANG - Seorang narapidana kasus korupsi dan pencucian uang yang seharusnya menjalani pidana penjara di Lapas Kelas I Semarang (Kedungpane) ternyata sempat jalan-jalan ?kabur? dari tempat penahanannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, narapidana itu berinisial AH yang diduga kuat Agus Hartono. Keluar tempat penahanan tanpa sebab yang jelas itu ternyata dipergoki pihak Kejaksaan di Jawa Tengah. Sontak, insiden ini berbuntut panjang.

?Pas lagi di luar, kepergok kejaksaan, akhirnya ini dilaporkan ke Jaksa Agung, Jaksa Agung ke Menteri (Imigrasi Pemasyarakatan),? kata salah satu sumber di lapangan.

?Kejadiannya 2 minggu yang lalu,? sambungnya.



Akibat insiden itu, sejumlah pejabat utama di Lapas Semarang diganti. Informasi yang diperoleh, ada 14 orang pejabat di lingkungan Lapas Semarang yang terkena dampak insiden itu.

Terkait hal ini, wartawan coba mengumpulkan informasi dari informan lain di lapangan.

?Betul (yang dipindah), para Kabid, Pak. Inisialnya AH atau siapa ya, Agus kayaknya,? kata dia, Selasa malam.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Ponco Hartanto saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (4/2/2025) malam, tak membantah saat wartawan menayakan apakah betul ada terpidana korupsi Lapas Kedungpane Semarang yang ?kabur? dan kepergok Kejaksaan.

Namun, dia belum bersedia memberikan keterangan lebih detil terkait hal ini.

?Ke Penkum (Penerangan Hukum) atau Asintel (Asisten Intelijen), Mas. Maturnuwun,? tulis Ponco.

Wartawan mencoba menghubungi Kasipenkum Kejati Jateng Arfan Triono, mulai Selasa malam hingga Rabu (5/2/2025), Arfan belum merespons, baik via pesan ataupun saat dihubungi nomornya.

Salah satu pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang juga tak membantah adanya informasi tersebut, ketika dihubungi wartawan. Namun, dia tak bersedia memberikan informasi lebih lanjut.

?Wah gak penak aku (wah, saya tidak enak), ditanyakan ke Lapas aja Mas,? kata dia.

Wartawan kemudian mencoba mengkonfirmasi ke Kepala Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Jawa Tengah Kunrat Kasmiri, hingga diarahkan untuk menghubungi ajudan Kakanwil Ditjen Pas Jateng bernama Paskalis Nainggolan. Tak lama, setelah dikirimi pesan singkat, Paskalis langsung menghubungi via telepon.

?Bapak (Kakanwil Ditjen Pas Jateng) terkait hal itu, yang peristiwanya terjadi beberapa waktu lalu, (arahan) agar berkomunikasi langsung ke Kalapas Semarang. Bapak saat ini sedang di Nusakambangan fokus untuk (persiapan) kedatangan Menteri,? kata Paskalis via telepon, Selasa malam.

Paskalis kemudian mengarahkan agar wartawan menghubungi Tutur, yang merupakan ADC alias Ajudan Kalapas Semarang untuk konfirmasi lebih lanjut. Namun, Tutur saat dikirimi pesan singkat dari Selasa malam hingga Rabu belum merespons permintaan konfirmasi wartawan.

Sementara di lingkungan Lapas Semarang, diketahui pada 18 Januari 2025, dilakukan upacara serah terima jabatan Kalapas.

Kalapas Usman Madjid menyerahkan memori pelaksana tugas kepada Kalapas Semarang yang baru.

Usman Madjid naik jabatan menjadi Kepala Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Barat. Kalapas Semarang diisi Mardi Santoso yang sebelumnya sempat menjabat Kalapas Batu Nusakambangan.

Agus Hartono diketahui sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis (22/12/2022).

Dia ditangkap sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang. Ketika itu Agus Hartono duduk di kursi 41B.

Agus Hartono yang merupakan seorang pengusaha, juga diketahui sempat melaporkan 2 jaksa Kejati Jateng karena dituding memerasnya Rp10 miliar sebagai mahar menghapus Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atasnamanya.

Pada Rabu (21/12/2022) ketika itu, Kajati Jateng I Made Suanarwan membantah anak buahnya melakukan pemerasan sejumlah uang kepada Agus Hartono.

?Tidak ada bukti,? kata Kajati I Made Suanarwan ketika itu.

Selanjutnya, Agus Hartono kemudian ditahan dan diproses hukum. Dia dijerat beberapa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah karena membobol bank pelat merah dengan modus kredit macet dan beberapa kasus tindak pidana pencucian uang. Vonis dari beberapa kasus itu mencapai 19 tahun penjara.

JAKARTA, iNEWSSURABAYA.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah berani pada Selasa, 4 Februari 2025, dengan menggeledah rumah yang terletak di Jalan Benda Ujung, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rumah tersebut diduga milik Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno. Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi kegiatan penggeledahan tersebut melalui keterangan tertulis pada Rabu, 5 Februari 2025. "Benar, ada kegiatan penggeledahan terkait perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8, Ciganjur, Jakarta Selatan," kata Tessa.

Namun, Tessa belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rincian barang yang disita dalam penggeledahan ini. Dia juga belum menjelaskan keterkaitan Japto Soelistyo Soerjosoemarno dalam kasus yang sedang diselidiki oleh KPK.

Dalam kesempatan yang sama, KPK juga melakukan penggeledahan di kediaman politisi Partai NasDem, Ahmad Ali, pada hari yang sama, 4 Februari 2025. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen, barang elektronik, uang tunai, tas, dan jam tangan.

"Informasi sementara ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, serta tas dan jam," ujar Tessa.

Meski demikian, Tessa belum merinci jumlah uang yang disita atau jenis tas dan jam yang ditemukan. Sebab, penggeledahan tersebut baru saja selesai, dan pihak KPK masih menunggu hasil rilis resmi dari penyidik terkait.

KPK terus berkomitmen untuk mendalami kasus dugaan gratifikasi ini, yang melibatkan sejumlah pihak penting. Publik pun akan terus menantikan perkembangan lebih lanjut terkait penyidikan yang sedang berlangsung.

Editor : Arif Ardliyanto