JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, menduga Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa melalui proses penyelidikan.

“Termohon secara nyata menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu yang seharusnya dimulai dengan surat perintah untuk penyelidikan,” kata Todung dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Todung menyatakan, KPK tiba-tiba menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor B/722/DIK.00/23/12/2024 dan B/722/DIK.00/23/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristiyanto.

Pengacara senior itu bilang, KPK seharusnya melaksanakan penyelidikan terlebih dahulu sebelum meningkatkan kasus yang tengah diusut ke tahap penyidikan.

“Penetapan tersangka atas diri pemohon ini terkesan terburu-buru karena tidak menunggu perolehan bukti-bukti dari hasil penyidikan, khususnya melalui tindakan penyitaan dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya dalam perkara yang melibatkan pemohon,” kata Todung.

“Hal ini dikonfirmasi Asep Guntur selaku Direktur Penyidikan KPK dalam konferensi pers 24 Desember 2024 yang menyatakan, ‘diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi dan kami juga akan melakukan penyitaan-penyitaan’,” ucapnya.

Padahal, pemanggilan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti dalam perkara mesti lebih dulu dilakukan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Oleh karenanya, perbuatan termohon tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan termohon dan bentuk ketidakpatuhan atau pembangkangan termohon kepada proses hukum acara pidana,” ujar Todung.

Untuk diketahui, Hasto mengajukan gugatan praperadilan untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang ditetapkan oleh KPK.

KPK menduga Hasto turut menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan demi meloloskan eks kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antarwaktu.

Hasto juga disangka merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang masih berstatus buron sejak tahun 2020.

Yang pertama dan terutama yang harus diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memaparkan sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian guna memastikan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang dilakukan pemerintah berbasis HAM.

Dia menyebut pihaknya mendukung akselerasi pembangunan PSN, sebagaimana program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lainnya.

"Yang pertama dan terutama yang harus diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Kedua, keterlibatan masyarakat lokal sebagai subjek dalam pembangunan PSN, bukan sebagai objek.

Ketiga, kepastian legalitas atas kepemilikan tanah guna meminimalisasi konflik tanah.

"Di mana-mana pembangunan apakah perusahaan atau juga pembangunan yang sifatnya masif dalam skala besar, itu persoalan tanah menjadi problem yang serius," ucapnya.

Keempat, keterlibatan masyarakat atau penduduk setempat sebagai pekerja dan memastikan agar hak-hak pekerja di kawasan PSN terpenuhi.

Kelima, masyarakat harus mendapat keuntungan ekonomi sebagai dampak positif dari kehadiran PSN.

Keenam, memastikan agar budaya terlestarikan dan kelestarian terhadap ekosistem atau lingkungan hidup harus terjaga.

"Perlindungan terhadap nilai budaya tidak boleh digeserkan oleh kehadiran atau pembangunan yang berskala besar," ujarnya.

Terakhir, memastikan agar negara dan perusahaan masyarakat setempat harus mendapatkan keuntungan.

Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Pigai untuk memberikan atensi terhadap kasus-kasus HAM dalam pembangunan PSN, misalnya, pada pembangunan PSN Rempang Eco-City.

"Kita harus ingat dalam lima tahun 2019-2023, ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN," kata dia saat rapat.

Untuk itu, dia menilai sudah sepatutnya program pengarusutamaan HAM yang menjadi salah satu prioritas Kementerian HAM harus diimplementasikan pula dalam pendampingan pembangunan PSN yang dilakukan oleh pemerintah.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan segera menangani isu penambangan ilegal di Kalimantan Barat dan pekan depan akan menurunkan tim penegakan hukum mendalami isu tersebut.

"Terkait dengan illegal mining di Kalbar karena ini sudah menjadi atensi kita semua, kami akan pastikan dalam waktu segera mungkin dalam minggu depan kami sudah menurunkan tim ke sana untuk melakukan pendalaman," ujar Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Namun, jelasnya, sebagai langkah cepat KLH akan menurunkan petugas pengawas lingkungan dari Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) untuk melakukan pendalaman awal dalam beberapa hari ke depan.

"Mungkin minggu depan kami sendiri akan memimpin langsung kunjungan ke lapangan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu di dalam penegakan hukum lingkungan," tambah Hanif.

Sebagai bagian dari penegakan hukum pihaknya akan meminta pertanggungjawaban untuk kerusakan lingkungan yang terjadi dan terkait proses pemulihan lingkungan yang harus dilakukan sebagai akibat dampak dari penambangan emas ilegal tersebut.

Sebelumnya, Komisi XII DPR RI dalam rapat kerja tersebut menyoroti terjadinya penambangan emas ilegal di Tanah Air, termasuk yang baru-baru ini mendapatkan sorotan di Kalimantan Barat.

Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah vonis bebas yang diberikan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap penambang emas ilegal asal China. Sebelum dinyatakan bebas di tingkat pengadilan tinggi, majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan tersangka Hao terbukti mengeruk cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan 937,7 kg perak yang menyebabkan negara mencapai negara Rp1,02 triliun.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemeriksaan terhadap ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkembang tidak hanya ke persoalan hukum, tapi juga politik dan kekuasaan. Hal ini menyangkut perebutan pengaruh di antara Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya yang didirikan Hercules.

Beredar spekulasi di warganet pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pengaruh GRIB Jaya akan semakin berkibar.

"Kenapa baru sekarang...???? Kenapa sblm GRIB lahir gak di jamah KPK...???," demikian salah satu bunyi netizen.

GRIB menjadi salah satu trending topik di X pada Rabu (5/2/2025) sore. GRIB menjadi trending menyusul pemeriksaan Japto oleh KPK.

"PP Out, GRIB in," ujar netizen yang lain.

Seperti diketahui meski antara Japto dan Hercules sempat ditampakkan baik-baik saja, namun gejolak di bawah terasa kencang. Tidak hanya perebutan pengaruh, tapi juga anggota.

Beberapa waktu lalu, bentrokan antara Ormas GRIB dan Pemuda Pancasila di Blora viral di media sosial. Setidaknya 12 orang terluka dan insiden yang diduga bermula dari penolakan Pemuda Pancasila terhadap kehadiran markas GRIB di Blora.

Di Bandung, hampir tak lama berselang dari Blora, insiden pertikaian juga terjadi. Kantor Pemuda Pancasila di Bandung diserang. Diduga penyerang dilakukan oleh kelompok GRIB.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Di Kampar, Riau, massa GRIB dan Pemuda Pancasila nyaris bentrok terkait dengan sengketa lahan.

GRIB merupakan ormas sebuah organisasi sosial bernama Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru (GRIB) yang didirikan pada 2011 oleh Hercules. GRIB menjadi salah wadah bagi anggota-anggota kelompok Hercules yang sebelumnya bergulat di dunia 'jalanan'. Sementara Pemuda Pancasila telah didirikan sejak 1959. Japto telah memimpin Pemuda Pancasila sejak 1981.

Baca juga, Sosok Hercules, Bawa GRIB ke Puncak Persaingan Ormas

Pemeriksaan Japto

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih belum melakukan penarikan retribusi sampah kepada warga. Padahal, penarikan retribusi sampah itu rencananya mulai diberlakukan per Januari 2025.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya masih belum melakukan penarikan retribusi sampah pada Januari 2025. Pasalnya, hingga kini belum ada payung hukum bagi DLH Jakarta untuk melakukan penarikan retribusi sampah.

"Belum (penarikan), karena pergubnya masih dalam proses," kata Asep saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/1/2025).

Menurut Asep, payung hukum untuk penarikan retribusi kemungkinan baru akan dibuat setelah ada gubernur baru. Namun, pihaknya masih belum melakukan pembahasan dengan Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jakarta Pramono Anung Wibowo-Rano Karno terkait masalah itu.

Ketika ditanya kemungkinan rencana penarikan retribusi sampah dibatalkan, Asep mengatakan, hal itu masih bisa terjadi. Namun, ia meyakinkan, Pemprov Jakarta akan mengambil keputusan yang terbaik untuk warga Jakarta.

"Semua kemungkinan pasti ada, baik itu disetujui, ditunda atau bahkan dibatalkan. Apapun nanti yang akan diputuskan, insyaallah itu yang terbaik bagi Jakarta," kata Asep.

Dia menjelaskan, DLH Jakarta juga akan terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan persampahan dari hulu, tengah, dan hilir. Upaya itu akan dilakukan semaksimal dan sebaik mungkin agar masalah sampah di Jakarta dapat teratasi.

Pemprov Jakarta berencana menarik retribusi sampah dari rumah tangga per 1 Januari 2025. Adapun besaran tarif retribusi sampah yang akan diberlakukan untuk rumah tinggal akan dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Kelas miskin dengan daya listrik 450-900 VA dibebankan tarif retribusi Rp 0 per unit per bulan.

2. Kelas bawah dengan daya listrik 1.300-2.200 VA dibebankan tarif retribusi Rp 10 ribu per unit per bulan.

3. Kelas menengah dengan daya listrik 3.500-5.500 VA dibebankan tarif retribusi Rp 30 ribu per unit per bulan.

4. Kelas atas yang memiliki daya listrik 6.600 VA ke atas dibebankan tarif retribusi Rp 77 ribu per unit per bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah Ketua Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno di Jalan Benda Ujung Nomor 8, Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/2/2025) malam.

Pengamatan Kompas.com di lokasi pada Rabu (5/2/2025) sekitar pukul 14.27 WIB, tak tampak penjagaan khusus di rumah Japto.

Hanya terlihat empat pria berpakaian sipil di pos penjagaan dekat gerbang rumah.

Adapun dari tampak depan, rumah Japto memiliki lebar sekitar 50 meter. Terdapat dua gerbang dengan lebar 3 meter dan tinggi sekitar 1,5 meter di sisi depan.

Terdapat patung Gupala setinggi 1 meter di masing-masing gerbang itu.

Di balik gerbang besar tersebut, terlihat sebuah jalan beraspal yang menghubungkan ke bagian dalam rumah. Tampak dua mobil berwarna hitam terparkir di jalan itu.

Sementara, di kanan dan kiri jalan terdapat taman yang terhampar memanjang.

Beberapa orang tampak lalu lalang di sekitar taman. Beberapa lagi tengah menyapu dan membersihkan taman.

Kompas.com sudah berupaya untuk meminta keterangan dari para penjaga rumah Japto. Salah satu dari mereka membenarkan bahwa rumah itu merupakan kediaman Japto.

Akan tetapi, Kompas.com tidak bisa meminta keterangan lebih lanjut sebab diusir oleh para penjaga rumah tersebut.

Tetangga di dekat rumah Japto juga enggan berkomentar terkait keseharian Japto bersama para tetangga.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) pada Selasa (5/2/2025) malam.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penggeledahan tersebut terkait kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar, ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," kata Tessa, dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

"Dasar geledahnya sama. Menggunakan Sprindik Gratifikasi RW," sambung dia.

Namun, KPK masih merahasiakan peran Japto dalam kasus korupsi Rita Widyasari.

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik.

"11 Ranmor roda 4 (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," ujar dia.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada rakyat yang dipenjara karena menghina pejabat negara.

Menurutnya, hal itu adalah tanda-tanda masyarakat bebas mengekspresikan pendapatnya dalam lima tahun ke depan.

"Dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara, dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk 5 tahun ke depan," kata Pigai dalam rapat kerja di Komisi XIII DPR, Rabu (5/2).

Ia mengklaim pemerintah juga dalam 100 hari pemerintahan tidak ikut campur dalam proses pemilihan kepala daerah, pimpinan partai hingga ormas. Menurutnya, itu menunjukkan demokrasi berjalan baik.

"Demokrasi juga kita lihat, pemerintah atau negara tidak sama sekali, pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Pigai mengatakan Presiden Prabowo akan memberi amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana. Salah satunya, kasus penghinaan terhadap pejabat negara.

"Amnest yang disampaikan itu yang pertama kepada, pertama dalam konteks kasus ITE penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara," ujarnya.

Beberapa kriteria lain penerima amnesti adalah mereka yang sakit berkepanjangan, lansia, disabilitas, ibu hamil, mereka yang merawat bayi kurang dari tiga tahun, narapidana di bawah umur dan narapidana politik.

"Narapidana politik tidak hanya terjadi di Papua tapi di seluruh Indonesia oleh karena itu narapidana politik yang ada di penjara dari Sabang sampai Merauke ini kemungkinan setelah asesmen selesai kami akan, presiden sudah mempertimbangkan untuk memberikan amnesti," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan alasan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengampunan atau amnesti terhadap 44.000 narapidana.

Menurutnya, hal itu didasari oleh kemanusiaan dan rekonsiliasi. Presiden Prabowo ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat yang memuliakan manusia dengan dijawai oleh nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal tentang HAM.

“Itu adalah dasar dan landasan utama yang muncul dari relung hati Presiden RI. Amnesti didasari oleh nilai HAM, rekonsiliasi, dan perdamaian. Keuntungan dari kebijakan amnesti adalahblessing, artinya nilai tambahnya,” ungkapnya dalam raker bersama Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Pigai menyebut ada kurang lebih 44.000 narapidana yang akan mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia juga mengungkap adanya kemungkinan jumlah ini bisa berkurang ataupun bertambah.

“Jadi tidak bisa kami kunci 44.000 dan saat ini sedang dilakukan asessment di [Kementerian] Hukum,” tuturnya.

Dia melanjutkan, asessment di Kementerian Hukum ini penting. Misalnya narapidana bersangkutan saat diselidiki secara hukum dari satu kasusnya layak mendapat amnesti, tetapi ternyata dia juga memiliki kasus lainnya.

Kemudian asessment lainnya, yakni saat ingin memberi amnesti, ternyata narapidana bersangkutan seminggu lagi bebas bersyarat. Dengan demikian, Pigai menyebut hal seperti itulah yang sedang dilakukan pemrosesan.

“Dan setelah dari Kementerian Hukum lakukan asesmen, akan disampaikan kepada DPR melalui Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Polisi menangkap 3 orang pengguna narkoba jenis sabu di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang narapidana di Lapas Kelas IIB Sidrap.

"Betul, ada 3 orang kami amankan dalam kasus narkotika jenis sabu. Dari pengakuan para pelaku mereka dapatkan barang haram itu oleh salah seorang narapidana di Sidrap," ujar Kasat Narkoba Polres Bone AKP Aswar kepada detikSulsel, Rabu (5/2/2025).

Pelaku pertama yang diamankan yakni YA (27) di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang pada Minggu (2/2). Dari tangan YA ditemukan 1 saset sabu ukuran kecil.

Aswar mengatakan, saat dilakukan diinterogasi, YA mengaku mendapatkan sabu tersebut dari perempuan berinisial LS (29) dengan cara dibeli seharga Rp 300 ribu. Penyidik kemudian menindaklanjuti informasi tersebut.

"Di hari Minggu, anggota melakukan pengejaran dan terhadap perempuan LS. Dia berhasil ditangkap di rumahnya di Jalan Andi Pasinringi, Kelurahan Biru," katanya.

Lebih lanjut, Aswar menerangkan, dari pengakuan perempuan LS sabu yang diserahkan kepada YA adalah sabu yang diperoleh dari tangan AS (45). Sedangkan untuk pembayarannya melalui akun Dana milik AS.

Penyidik kembali melakukan pengembangan dan mengamankan AS di rumahnya di Jalan Gunung Klabat, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang. Di lokasi juga diamankan kotak bening ukuran sedang, 1 buah sendok takar sabu, dan 2 bungkus saset yang berisi beberapa saset plastik klip bening kosong yang ditemukan di dalam kamar pelaku.

"AS mengaku kalau sabu yang ia jual diperoleh dengan cara sistem tempel dari seseorang yang ia tidak kenal sebanyak 1 saset ukuran sedang seharga Rp 400. Pada saat pelaku memesan sabu tersebut ia berkomunikasi dengan B yang menurut pelaku saat ini ditahan kasus narkotika jenis sabu di Lapas Kelas IIB Kabupaten Sidrap," jelasnya.

Video: Momen Penangkapan 3 Pria Jaringan Narkoba di Sulsel, 3 Kg Sabu Disita

Video: Momen Penangkapan 3 Pria Jaringan Narkoba di Sulsel, 3 Kg Sabu Disita

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Nasdem Tonny Tesar meminta agar Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) ikut mengawal proyek strategis nasional (PSN) food estate di Merauke.

Keterlibatan dan kehadiran Kementerian HAM diperlukan agar pembangunan PSN tersebut tidak melanggar atau mengabaikan hak warga setempat.

“Masalah PSN di Merauke kita tahu bahwa kita semua mendukung program Bapak Presiden untuk membangun pusat pangan nasional di Papua, di Merauke,” ujar Tony dalam rapat kerja bersama Kementerian HAM, Rabu (5/2/2025).

“Tetapi jangan sampai terjadi kejadian yang sama, jangan di Kalimantan misalnya yang sekian ribu hektar dibuka tapi tidak ada hasilnya,” katanya lagi.

Tonny pun mendorong agar Menteri HAM Natalius Pigai untuk benar-benar mengawasi pembangunan PSN tersebut, sehingga prosesnya tidak merugikan dan mempersulit warga setempat menjalani kehidupan.

“Di Papua juga begitu, hutan merupakan mama dari orang Papua yang hidupnya, makanannya dari hutan. Jangan rusak begitu saja, kemudian hak-hak mereka terabaikan atau terpingkirkan dan kemudian mereka hilang dari hutan yang biasa ambil untuk makan,” ujar Tonny.

Sementara itu, Pigai memastikan bahwa Kementerian HAM akan meningkatkan pendampingan dalam pembangunan PSN agar setiap prosesnya berbasis pada HAM dan kelestarian lingkungan.

“Dalam aspek proyek pembangunan apa pun dalam skala yang besar maupun industri-industri yang dibangun tentu harus mempertahankan kelestarian lingkungan,” kata Pigai.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional atau food estate di Merauke, Papua Selatan.

Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bahkan mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada 12 September 2024.

Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional.

"Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," kata Ahmad Rizal.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk ketika itu menegaskan pembangunan 2 juta hektar lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan, bertujuan untuk kebaikan masyarakat.

"Itu juga toh kebaikannya untuk masyarakat juga kan begitu," katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada 20 Desember 2024.

Ribka menyebut, food estate dijalankan untuk ketahanan pangan nasional dan pasti akan berdampak pada masyarakat setempat.

Namun, dia tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang terdampak pembangunan food estate. Hal ini terjadi karena hak wilayah adat mereka berubah menjadi ladang tanam.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka mengatakan, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat setempat.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa proyek food estate berpotensi menghilangkan hak tanah warga setempat.

Oleh karena itu, Komnas HAM meminta adanya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan seluas 2 juta hektar itu.

KOMPAS.com - Ketua Ormas Pemuda PancasilaJapto Soerjosoemarno menjadi perbincangan setelahnya digeledah KPK pada Selasa (5/2/2025) malam.

Mencuatnya nama Ketua Umum Pemuda Pancasila di tengah kasus korupsi yang diselidiki KPK membuat sosoknya menjadi sorotan di masyarakat.

Dilansir dari Kompas. tv, Japto Soerjosoemarno adalah tokoh Indonesia yang lahir di Surakarta, 16 Desember 1949 dan memiliki darah ningrat.

Japto Soerjosoemarno merupakan anak pasangan Mayor Jenderal (Pun) Ir. KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo Soerjosoemano dan Dollu Zegeroius, yang merupakan keturunan Belanda.

Japto Soerjosoemarno merupakan adik kandung dari aktris Kanjeng Raden Ayu Soemarini Soerjosoemarno alias Marini.

Sejarah karier Japto Soerjosoemarno di dunia politik terbilang cukup panjang.

Dia menjadi satu-satunya tokoh utama ormas Pemuda Pancasila dan telah menjabat sebagai ketua umum selama 30 tahun.

Nama Japto Soerjosoemarno ditetapkan dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III yang digelar di Cibubur tahun 1981.

Pun hingga Musyawarah Besar IX tahun 2014 di Malang digelar, Japto Soerjosoemarno masih menjadi Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.

Selain ormas Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno juga aktif di Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI (FKPPI).

Nama Japto Soerjosoemarno juga tercatat menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot.

Menelisik kehidupan pribadinya, Japto memiliki seorang istri Bernama Retno Suciati.

Dari pernikahan tersebut, Japto dan Retno dikaruniai tiga orang anak.

Salah satu putranya yang bernama Raden Mas Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno menikah dengan aktris Tanah Air, Yasmine Wildblood.

Japto Soerjosoemarno juga dikenal sebagai sosok penyayang binatang. Namun, di sisi lain, Japto juga seorang pemburu andal.

Dia memiliki tropi dari Big Five Afrika dan koleksi binatang yang diawetkan.

Rumah Japto Digeledah KPK Terkait Kasus Rita Widyasari

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno di Jakarta Selatan pada Selasa (5/2/2025) malam.

Penggeledahan rumah Ketua Pemuda Pancasila tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah Saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," kata Tessa dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

Dalam penggeledahan itu, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik.

"11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Tessa.

Dilansir dari Kompas.com, penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno dilakukan KPK terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

Sebelumnya, KPK menyebut mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari (RW) mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 juta dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

Sumber:
kompas.tv
nasional.kompas.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Japto merupakan sosok sentral dalam organisasi Pemuda Pancasila. Ia sudah menjabat sebagai ketua umum organisasi ini sejak tahun 1981 ketika dikukuhkan dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III tahun 1981 di Cibubur, Jakarta.

Kelahiran organisasi Pemuda Pancasila tak bisa dilepaskan dari peran militer Indonesia. Organisasi ini lahir dari prakasa mantan KSAD Abdul Haris Nasution. Nasution, Gatot Subroto hingga Aziz Saleh pada 1954 silam membentuk partai politik bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Indonesianis Ian Wilson dalam bukunya 'Politik Jatah Preman' (2018) menjelaskan IPKI yang dibentuk Nasution merupakan sebuah partai politik yang keanggotaannya ditarik dari militer, bekas laskar, dan jejaring jago.

IPKI juga dibentuk sebagai partai politik dengan tujuan sebagai lawan ideologis dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

IPKI kemudian membentuk 'sayap pemuda' bernama Pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959 bertepatan Hari Sumpah Pemuda. Banyak anak tentara yang ikut masuk ke Pemuda Pancasila, sebab IPKI juga berisi banyak mantan pejuang atau tentara. Sehingga membuat organisasi menjadi organisasi dengan jaringan nasional

Pemuda Pancasila juga bertujuan dibentuk untuk mengimbangi kekuatan Pemuda Rakyat, underbouw kepemudaan dari PKI. Organisasi ini juga memiliki kiprah memberangus komunisme yang saat itu tumbuh subur di Indonesia.

Ian Wilson juga menjelaskan Pemuda Pancasila pada masa Orde Baru seperti tak terganggu. Bahkan, ketika terjadi operasi penembakan misterius (Petrus) berjalan, hampir tak ada anggota Pemuda Pancasila yang tersentuh.

Pemuda Pancasila kini identik dengan seragam mereka berwarna oranye loreng yang mencolok dengan baret oranye layaknya paramiliter. Pemuda Pancasila juga memiliki lambang yang khas yang terdiri dari bintang, rantai, pohon, banteng, serta padi dan kapas.

Pemuda Pancasila saat ini identik juga dengan sosok Japto. Japto merupakan anak dari Mayor Jenderal Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius. Ia juga adik dari aktris Marini Soerjosoemarno. Kini Pemuda Pancasila difokuskan pada kegiatan yang bergerak di sektor kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pemuda Pancasila memiliki struktur dari tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat pusat, dinamakan Majelis Pimpinan Nasional. Sementara di tingkat provinsi dinamakan Majelis Pimpinan Wilayah dan di tingkat kota/kabupaten dinamakan Majelis Pimpinan Cabang).

Organisasi ini juga memiliki tingkatan di level kecamatan yang dinamakan Pimpinan Anak Cabang. Pengurus Pemuda Pancasila juga kerap diduduki oleh para pejabat penting Indonesia.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, sejumlah pengurus MPN Pemuda Pancasila menduduki jabatan strategis, mulai dari anggota DPR, mantan menteri hingga wakil menteri.

Hal tersebut merujuk Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila Nomor: 045.A2/MPN-PP/VII/2020 tentang Susunan dan Komposisi Fungsionaris Majelis Pimpinan Nasional, Majelis Pertimbangan Organisasi, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar Ormas Pemuda Pancasila masa bakti 2019-2024.

Nama Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria juga tercatat sebagai anggota MPO Pemuda Pancasila. Riza saat ini juga menjabat Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.

Kemudian terdapat nama anggota DPR sekaligus mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Di Pemuda Pancasila, Bamsoet menjabat sebagai wakil ketua umum I organisasi masa bakti 2019-2024.

Nama Pemuda Pancasila kerap kali disangkutpautkan dengan aksi-aksi bentrokan antarormas yang kerap terjadi belakangan ini di pelbagai wilayah.

Semisal pada November 2021 lalu di Ciledug meletus bentrokan antara FBR dan PP. Bentrokan diduga bermula dari konvoi salah satu ormas yang tengah merayakan ulang tahun.

Kemudian, terjadi perdebatan atau cekcok antara kedua belah pihak hingga berujung pada bentrokan fisik antara FBR dan Pemuda Pancasila.

Kemudian terjadi bentrok antara Pemuda Pancasila dan Forkabi di Jalan Hos Cokroaminoto, Kreo, Kota Tangerang, Minggu 12 Februari 2023 lalu. Bentrokan ini dipicu masalah pengelolaan lahan parkir.

Terbaru, Pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya sempat bentrok di Blora pada pertengahan Januari 2025 lalu.

Bentrokan terjadi buntut dari Pemuda Pancasila yang menggeruduk markas GRIB Jaya yang berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Blora. Akibatnya 12 orang mengalami luka, 19 orang ditangkap.