Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan alasan rencana pemerintah memberi amnesti atau pengampunan kepada narapidana kasus politik terkait Papua.

Pigai menuturkan pemberian amnesti itu didasarkan niat Presiden Prabowo Subianto untuk rekonsiliasi dan membangun perdamaian di Papua.

"Dalam rangka membangun perdamaian Papua secara abadi, menciptakan perdamaian Papua secara abadi, maka dilakukanlah kebijakan-kebijakan yang bermartabat, yaitu hak asasi manusia dan rekonsiliasi," kata Pigai saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (6/2).

Ia menekankan amnesti tak diberikan kepada narapidana yang terjerat hukum atas kasus serangan bersenjata di Papua.

Namun, amnesti diberikan kepada narapidana yang terjerat kasus seperti makar atau menggunakan simbol-simbol yang bertentangan dengan NKRI.

"Ada makar mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan negara. Kemudian ada mempunyai simbol-simbol pakaian, baju yang ada lambang-lambang simbol-simbol di sana. Kemudian juga pakaian menggunakan gelang dengan simbol yang melekat. Kemudian selama ini ditahan, ditangkap, dituntut, dan diadili, diproses hukum," ujar Pigai.

Pigai mengatakan secara total ada sekitar 44 ribu narapidana yang rencananya diberikan amnesti oleh pemerintah. Narapidana kasus politik di Papua termasuk di antaranya.

Namun, dia belum menjelaskan secara spesifik berapa orang narapidana kasus politik Papua karena pemerintah masih melaukan asesmen.

"Itu angka yang tahu setelah asesmen. Kalau saya tidak bisa secara detail karena hasil asesmen begitu keluar, itu juga bisa. Sampai pada presiden memberikan amnesti baru jumlahnya ketahuan. Kami 44 ribu saja, kami pakai kata kurang lebih," katanya.

Ia menjelaskan proses asesmen yang dilakukan dengan mengecek satu per satu narapidana yang berpotensi mendapat amnesti. Pigai mengatakan status para narapidana harus klir untuk mendapat amnesti.

"Misalnya atas nama si A, tapi ternyata dia satu minggu lagi dia keluar. Bebas bersyarat. Dia diusulkan untuk dapat, tapi satu minggu lagi bebas bersyarat, ya kan itu tidak dapat," ucap Pigai.

"Misalnya begitu atas nama ini, misalnya kita masukkan sebagai calon amnesti. Tapi ternyata dia punya kasus lebih dari satu. Satunya pantas dia amnesti, tapi satu kasusnya masih ada pidana lain juga. Bisa saja terjadi itu kan. Nah, itu yang dimaksud asesmennya itu," imbuhnya.

Ia mengatakan proses asesmen ditargetkan selesai dalam satu tahun. Kemudian, nama-nama narapidana diajukan kepada presiden untuk pemberian amnesti.

"Namanya pemerintah ini kan kerja itu satu tahun anggaran. Bisa lebih cepat, bisa tergantung salah satu bulan dalam tahun ini kan. Salah satu bulan, salah satu bulan dalam tahun ini," kata Pigai.

Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan saat ini masih ada sekitar 300 terpidana mati yang belum dieksekusi. Dia menyebut pelaksanaan eksekusi mati mengalami sejumlah kendala, terlebih jika terpidana hukuman mati merupakan Warga Negara Asing (WNA).

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berbicara tentang pertimbangan hubungan antara negara. Termasuk mengikuti instruksi presiden terkait pidana mati.

"Memang kalau eksekusi mati itu kan terkait juga dengan hubungan dengan banyak negara ya. Dan karena itu juga tentu kita harus mendengar apa pertimbangan dan arahan presiden terhadap pelaksanaan pidana mati itu," kata Yusri menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dia membenarkan Kejaksaan adalah instansi yang berwenang melaksanakan eksekusi. Namun pada terpidana eksekusi mati, kata Yusril, terdapat sejumlah hal yang harus dipertimbangkan.

"Beda halnya dengan hukuman mati, hukuman mati itu kan orangnya ditembak, ya selesai, mati ya. Tapi persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain," jelas Yusril

"Orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," ucapnya.

Meski begitu, eks Ketum PBB itu mengaku bisa memaklumi pernyataan Jaksa Agung itu. Dia memastikan, pihaknya terus berkoordinasi kepada Kejaksaan perihal itu.

"Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu. Karena itu kami tetap berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan kepada presiden, apa pertimbangan presiden, apakah perlu dieksekusi atau mau dibagaimanakan. Pada akhirnya itu adalah arahannya dari Pak Presiden sendiri," terangnya.

Yusril kembali memastikan koordinasi akan terus terjalin dengan Kejaksaan. Terlebih mengenai kasus pemulangan terpidana mati kembali ke negara asalnya.

"Selama ini juga kami terus melakukan koordinasi termasuk dengan Kejaksaan Agung sendiri, mengingat agak beda dengan orang yang dipidana sumur hidup misalnya, itu sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dan tugas selanjutnya adalah pada Kementerian Hukum kalau sekarang," ungkapnya.

"Tapi kalau pidana mati itu ada eksekusi yang masih menggantung. Nah karena itu sebelum proses pemindahan narapidana itu terjadi, saya juga mengirimkan surat kepada Jaksa Agung, menyatakan bahwa pemerintah atas juga persetujuan dan arahan Bapak Presiden, itu akan memindahkan yang bersangkutan ke negaranya dan karena itu tidak dilakukan eksekusi terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman mati ini, surat-suratnya itu ada saya sampaikan kepada Kejaksaan Agung," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan kebanyakan terpidana mati merupakan warga asing dengan kasus narkoba. Di antaranya berasal dari Eropa, Amerika, dan paling banyak Nigeria.

Proses hukum tersebut harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri karena mempertimbangkan hubungan dengan negara lain. "Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih menteri luar negerinya ibu (Retno Marsudi), 'Kami masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu nanti kami akan diserangnya nanti'," kata dia.

Burhanuddin menuturkan pemerintah juga mempertimbangkan nasib WNI jadi terpidana mati di luar negeri. Menurutnya, ada perhitungan-perhitungan yang sampai saat ini belum menemukan titik terang.

"Begitu selesai kami coba minta keringanan, karena kalau kayak China. Saya bilang, China bagaimana kalau kami eksekusi. Kebetulan di sana eksekusi mati masih berjalan. Apa jawabnya bu menteri pada waktu itu? 'Pak kalau orang China dieksekusi di sini, orang kita di sana akan dieksekusinya'," ungkapnya.

"Jadi memang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati nggak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," sambung dia.

Simak Video: Anggota Komisi III Ungkap 200 Lebih Terpidana Mati Belum Dieksekusi

(ond/isa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya mulai berkomunikasi dengan Pemerintah Inggris soal rencana pemulangan terpidana predator seksual Reynhard Sinaga ke Indonesia.

"Dan dengan pemerintah Inggris juga baru dimulai awal-awal pembicaraan mengenai masalah ini," kata Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah juga akan mendalami mekanisme pemulangan Reyhard Sinaga baik melalui exchange of prisoners atau pertukaran narapidana, dan transfer of prisoners atau pemulangan narapidana.

Sebab, menurut dia, kedua negara sama-sama belum memahami sistem hukum yang berlaku sehingga dibutuhkan pendalaman.

"Nah jadi apakah dengan Inggris itu nantinya akan diputuskan bukan transfer of prisoners, tapi adalah exchange of prisoners, itu akan kami bahas lebih dalam," ujarnya.

Yusril juga mengatakan, pemerintah masih mempelajari rencana pemulangan Reynhard Sinaga. Salah satunya dengan berkoodinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Jadi memang masalah itu sedang kami pelajari, kami sedang dalami, dan juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri," katanya.

Tak hanya itu, Yusril mengatakan, keluarga dari Reynhard sudah mendatangi kantor Kemenko Kumham Imipas untuk mengajukan permintaan pemulangan tersebut.

Dia mengatakan, berbagai hal akan dipertimbangkan dalam rencana pemulangan Reynhard Sinaga agar tak menjadi masalah baru.

"Andai kata pemerintah Inggris setuju dia dikembalikan ke Indonesia. Dan kita juga mengembalikan warga negara Inggris ke Inggris. Penempatan Reynhard itu di lembaga pemasyarakat kita juga tidak mudah," ujar Yusril.

"Itu orang harus dimasukkan ke dalam maksimum security, yang ada untuk itu hanya di Nusa Kambangan. Jadi jangan dianggap kerjaan kita itu jadi ringan, berat juga," katanya lagi.

Diketahui, Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada 2020.

Dia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

Dikenal sebagai predator seksual paling kejam dalam sejarah hukum Inggris, Reynhard menjalani hukumannya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire, yang memiliki tingkat keamanan maksimum.

Penjara ini menampung sekitar 800 penjahat dengan kasus kejahatan berat.

Baru-baru ini, Reynhard dikabarkan menjadi target serangan narapidana lain karena perbuatannya yang mengerikan.

Seperti diberitakan BBC pada Minggu (15/12/2024),Reynhard mengalami luka serius akibat insiden kekerasan yang terjadi di dalam penjara.

"Reynhard sombong dan dibenci secara universal. Dia menjadi target yang jelas di penjara karena kejahatannya yang bejat," ujar seorang sumber kepada wartawan, diberitakan BBC.

Serangan tersebut akhirnya dihentikan oleh petugas penjara sebelum Reynhard Sinaga mengalami luka yang lebih parah.

Persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan sebanyak 300 terpidana mati yang belum dieksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung) antara lain karena terganjal hubungan diplomasi dengan negara lain.

Pasalnya, kata dia, eksekusi hukuman mati, terutama kepada warga negara asing (WNA), berkaitan dengan hubungan Indonesia terhadap banyak negara serta biasanya mempertimbangkan pula arahan dari presiden.

"Persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," ucap Yusril saat ditemui usai acara Peluncuran Buku IRIAN BARAT: Bayang-Bayang Intrik Global di Balik Misteri Pembunuhan Kennedy di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, dirinya terus berkoordinasi dengan Kejagung perihal eksekusi mati narapidana, terutama terhadap WNA. Adapun Kejagung merupakan pihak yang berwenang melakukan eksekusi mati terhadap narapidana.

Apalagi, sambung dia, belakangan terdapat beberapa kebijakan pemulangan terpidana mati WNA ke negara asalnya, seperti Mary Jane Veloso yang merupakan warga negara Filipina serta Serge Areski Atlaoui yang berasal dari Prancis.

Sebelum proses pemindahan terpidana mati WNA, Yusril mengaku telah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin yang menyatakan bahwa pemerintah atas persetujuan dan arahan Presiden Prabowo Subianto akan memulangkan yang bersangkutan ke negaranya, sehingga tidak dilakukan eksekusi terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman mati tersebut.

"Karena pada akhirnya mengenai pertimbangan narapidana dieksekusi mati atau tidak maupun dilakukan transfer of prisoner ke negara asalnya, semuanya merupakan arahan dari Pak Presiden sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Rabu (5/2), mengungkapkan terdapat 300 terpidana yang dijatuhi hukuman mati, yang kebanyakan merupakan WNA.

Ia mengungkapkan bahwa WNA terpidana mati tersebut mayoritas merupakan terpidana kasus narkoba yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Nigeria. Dalam menindak para terpidana, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Akan tetapi, menurut dia, hukuman tersebut sulit dilaksanakan karena dalam prosesnya harus mempertimbangkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.

"Kami pernah beberapa kali bicara, waktu itu menteri luar negerinya masih Ibu (Retno Marsudi, red.). Dia mengungkapkan kalau mereka masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini. Tolong jangan dahulu, anti kami akan diserangnya nanti," kata Burhannudin.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan nasib warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi terpidana di negara lain.

"Jadi, memang saya bilang, capek-capek kami sudah menuntut hukuman mati, tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, rencana pemulangan terpidana kasus predator seksual Reynhard Sinaga ke Indonesia berawal dari permintaan keluarganya.

Yusril mengatakan, permintaan tersebut disampaikan keluarga Reynhard dengan mendatangi kantor Kemenko Kumham dan Imigrasi.

"(Permintaan) keluarga. Kami kan tidak mungkin juga akan membicarakan masalah ini, kalau pihak keluarganya tidak setuju. Karena itu menyangkut nama baik keluarganya juga," kata Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah mulai berkomunikasi dengan Pemerintah Inggris soal rencana Reynhard.

"Dan dengan pemerintah Inggris juga baru dimulai awal-awal pembicaraan mengenai masalah ini," ujar dia.

Yusril mengatakan, pemerintah juga akan mendalami mekanisme pemulangan Reynhard baik melalui exchange of prisoners atau pertukaran narapidana, dan transfer of prisoners atau pemulangan narapidana.

Sebab, kata dia, kedua negara sama-sama belum memahami sistem hukum yang berlaku sehingga dibutuhkan pendalaman.

"Nah jadi apakah dengan Inggris itu nantinya akan diputuskan bukan transfer of prisoners, tapi adalah exchange of prisoners, itu akan kami bahas lebih dalam," tuturnya.

Tak hanya itu, Yusril mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Ia mengatakan, berbagai hal akan dipertimbangkan dalam rencana pemulangan Reynhard agar tak menjadi masalah baru.

"Andai kata pemerintah Inggris setuju dia dikembalikan ke Indonesia. Dan kita juga mengembalikan warga negara Inggris ke Inggris. Penempatan Reynhard itu di lembaga pemasyarakatan kita juga tidak mudah. Itu orang harus dimasukkan ke dalam maksimum security, yang ada untuk itu hanya di Nusa Kambangan. Jadi jangan dianggap kerjaan kita itu jadi ringan, berat juga," ucap dia.

Kasus Reynhard Sinaga

Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris, dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

Dikenal sebagai predator seksual paling kejam dalam sejarah hukum Inggris, Reynhard menjalani hukumannya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire, yang memiliki tingkat keamanan maksimum.

Penjara ini menampung sekitar 800 penjahat dengan kasus kejahatan berat.

Baru-baru ini, Reynhard dikabarkan menjadi target serangan narapidana lain karena perbuatannya yang mengerikan.

Seperti diberitakan BBC pada Minggu (15/12/2024), ia mengalami luka serius akibat insiden kekerasan yang terjadi di dalam penjara.

"Reynhard sombong dan dibenci secara universal. Ia menjadi target yang jelas di penjara karena kejahatannya yang bejat," ujar seorang sumber kepada wartawan.

Serangan tersebut akhirnya dihentikan oleh petugas penjara sebelum Reynhard mengalami luka yang lebih parah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat kritik tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI terkait kinerjanya selama lebih dari 100 hari menjabat saat mengikuti rapat kerja pada Rabu (5/2/2025).

Salah satu kritik datang dari anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Siti Aisyah, yang mempertanyakan minimnya gebrakan Pigai.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Siti Aisyah mengaku awalnya memiliki harapan besar terhadap Pigai, mengingat rekam jejaknya sebagai pegiat HAM.

Namun, ia mengaku kecewa karena belum melihat tindakan konkret dari kementerian yang dipimpin Pigai.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah dalam rapat kerja, Rabu (5/2/2025).

Politikus PDI-P itu juga menyinggung pernyataan Pigai yang pernah ingin mengajukan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Selain itu, Siti juga menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk konflik di Rempang serta pembangunan pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

Ia mempertanyakan ketidakhadiran Pigai dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti.

Senada dengan Siti, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Mafirion, juga mengkritik Pigai karena belum terlihat turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," ujar Mafirion.

Dalam rapat tersebut, Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan selama lima tahun terakhir.

KOMPAS.com - Setelah berhasil memindahkan sejumlah narapidana asing ke negara asalnya, pemerintah Indonesia kini tengah berupaya untuk memulangkan Reynhard Sinaga.

Reynhard Sinaga saat ini menjalani hukuman di Inggris atas kasus kejahatan seksual.

Namun, upaya pemulangan Reynhard Sinaga dinilai tidak akan mudah karena belum ada perjanjian kerja sama transfer narapidana atau transfer of sentence person antara Indonesia dan Inggris.

“Kalau menurut undang-undangnya (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan) sih tidak boleh (transfer narapidana), tidak bisa," ujar pengajar hukum internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana, dilansir dari Kompas.id pada Rabu (5/2/2025).

"Tetapi, kan Pak Yusril (Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra) punya practical arrangements (pengaturan praktis). Mungkin akan pakai itu,” kata Hikmahanto menambahkan.

Pengaturan praktis telah beberapa kali digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam proses pemindahan narapidana asing ke negara asal mereka.

Sebelumnya, kesepakatan ini diterapkan dalam pemindahan narapidana kasus narkoba "Bali Nine" ke Australia, Mary Jane ke Filipina, dan yang terbaru Serge Atlaoui ke Perancis.

Oleh karena itu, Yusril Ihza Mahendra kemungkinan akan mencoba pendekatan serupa untuk pemindahan Reynhard.

Namun, apakah pemerintah Inggris bersedia menerima skema ini, mengingat hingga saat ini Indonesia belum memiliki perjanjian resmi mengenai transfer narapidana dengan Inggris.

Upaya Negosiasi dengan Pemerintah Inggris

Rencana pemindahan Reynhard dari Inggris pertama kali diungkapkan oleh Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah, setelah konferensi pers mengenai transfer narapidana Serge Atlaoui di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025) petang.

Menurut Ahmad, dalam waktu dekat pemerintah akan berdiskusi dengan Kedutaan Besar Inggris di Indonesia untuk menjajaki kemungkinan pemindahan Reynhard.

“Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan. Mudah-mudahan, doakan kami bisa mengembalikan,” ujar Ahmad.

Selain itu, pihak Kemenko Kumham Imipas juga telah menemui orangtua Reynhard di Indonesia, yang sangat berharap agar anak mereka bisa dipindahkan ke Tanah Air sehingga mereka dapat lebih mudah mengunjunginya.

“Mereka (orangtua Reynhard) menangis dan ingin anaknya kembali. Karena, sampai saat ini mereka tidak mendengar dan tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya karena penjara di Inggris itu sangat tertutup sekali,” jelasnya.

Harapan dari pihak keluarga semakin memperkuat keinginan pemerintah untuk memindahkan Reynhard.

Namun, Ahmad menekankan bahwa proses ini berbeda dibandingkan transfer narapidana yang sebelumnya dilakukan dengan Filipina, Australia, dan Prancis.

“Prosesnya pasti berbeda dengan yang sudah dilakukan dengan Filipina, Australia, dan Prancis, karena posisinya bukan transfer of prisoners tetapi prisoners exchange atau pertukaran narapidana,” imbuhnya.

Kondisi Reynhard Sinaga di Penjara Inggris

Selama menjalani hukumannya di Inggris, Reynhard Sinaga dikabarkan mengalami penganiayaan oleh sesama tahanan di dalam penjara His Majesty’s Prison (HMP) Wakefield pada Desember 2024.

Reynhard telah divonis penjara seumur hidup dengan minimal masa hukuman 30 tahun.

Ia dinyatakan bersalah dalam 48 kasus serangan seksual dari total 159 kasus pelecehan di Manchester, Inggris.

Kejahatan yang dilakukannya terungkap setelah ditemukan bukti berupa rekaman video dalam dua ponselnya.

Polisi Inggris mengungkapkan bahwa Reynhard membujuk korban untuk masuk ke apartemennya sebelum membius mereka dan melakukan kejahatannya.

Jaksa bahkan menyebut Reynhard sebagai pemerkosa dengan jumlah korban terbanyak dalam sejarah hukum Inggris.

Prioritas Pemerintah dalam Isu Pemindahan Narapidana

Selain upaya pemindahan Reynhard, pemerintah sebelumnya juga sempat membahas kemungkinan pemulangan narapidana WNI kasus terorisme, Hambali, dari Amerika Serikat.

Namun, menurut Hikmahanto Juwana, perhatian pemerintah terhadap narapidana di luar negeri seharusnya tidak hanya terbatas pada kasus Reynhard dan Hambali, tetapi juga kepada buruh migran Indonesia yang menghadapi vonis hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi.

Terpidana mati di kedua negara tersebut dianggap lebih membutuhkan perhatian serius karena mereka umumnya berasal dari kelompok rentan dan kelas menengah bawah.

Selain itu, mayoritas dari mereka tidak memiliki akses bantuan hukum yang memadai untuk memperjuangkan keadilan di negara tempat mereka dihukum.

Dengan tantangan yang ada, negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Inggris mengenai pemindahan Reynhard Sinaga masih belum dapat dipastikan keberhasilannya.

Keputusan akhir bergantung pada kesediaan pihak Inggris untuk menerima skema pertukaran narapidana yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul "Transfer Napi Reynhard Sinaga Kembali ke Tanah Air Diprediksi Tak Akan Mudah".

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi mengaku belum mendapat kabar terkait rencana Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Prabowo menyatakan akan menyingkirkan menteri yang tidak bekerja.

Pernyataan Prabowo itu dinilai banyak sebagai tanda Prabowo akan melakukan refhuffle kabinet setelah 100 hari kerja.

"Reshuffle apa, nggak ada Reshuffle," kata Prasetyo Hadi usai menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menteri yang berasal dari Partai Gerindra itu menegaskan dirinya belum mendengar ada rencana reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Tidak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle kabinet di periode 100 hari Kabinet Merah Putih. Apalagi, beberapa kali Prabowo mengingatkan jajarannya berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

"Bahasa Indonesi jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media usai menghadiri acara Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

Lebih lanjut, Prabowo kembali menegaskan bahwa rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Sehingga, seluruh jajarannya diharapkan bisa bekerja dengan benar.

"Jadi, begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," tegasnya.

Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa seluruh jajarannya harus bekerja demi kepentingan rakyat. Ia pun mengancam akan mencopot menterinya jika tak bekerja untuk rakyat.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," kata Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Isa Zega, Pitra Romadoni Nasution, menjelaskan alasan pihaknya mengadukan kasus dugaan pencemaran nama baik kliennya ke Komisi Yudisial.

Sebelumnya, Pitra juga telah mengajukan gugatan praperadilan atas kasus yang menjerat Isa Zega.

Sidang praperadilan dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Surabaya.

“Kami telah membuat pengaduan resmi agar proses persidangan diawasi dan dipantau, mengingat PN Surabaya ini cukup rawan. Kami berkaca pada kasus Ronald Tannur kemarin,” kata Pitra saat ditemui di Komisi Yudisial, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Pitra mengaku menemukan kejanggalan dalam proses hukum yang menjerat kliennya, terutama terkait kecepatan penetapan tersangka.

Meski demikian, ia tetap menghormati kerja aparat penegak hukum.

“Kejanggalan tentu ada. Kami melihat dari proses hukum, mulai dari laporan polisi hingga naik ke penyidikan (SPDP dikirim ke Kejaksaan Surabaya), hanya memakan waktu tiga hari. Ini sangat cepat, ekspres sekali,” tutur Pitra.

Karena itu, Pitra memutuskan untuk menempuh jalur hukum yang diatur dalam Undang Undang dengan mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka dan penahanan Isa Zega.

“Maka dari itu, saya menempuh upaya hukum yang diatur oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi, dengan mengajukan gugatan praperadilan,” tambah Pitra.

Pitra juga menyesalkan keputusan penahanan terhadap kliennya.

Ia menilai keputusan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri.

“Terkait penetapan tersangka dan penahanan Isa Zega, sudah jelas. Saya mendapatkan surat dari Pak Kapolri yang menyebutkan bahwa dalam kasus pencemaran nama baik, apabila tersangka sadar, meminta maaf, atau mengakui kesalahannya, maka tidak perlu dilakukan penahanan,” ungkap Pitra.

“Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 huruf i, bahwa jika tersangka dalam kasus pencemaran nama baik sudah menyadari kesalahannya atau meminta maaf, maka penahanan tidak perlu dilakukan,” tambah Pitra.

Sebagai informasi, Isa Zega resmi ditahan oleh Polda Jawa Timur pada 23 Januari 2025 atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari.

Isa Zega ditahan saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Denpasar -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu menindak bawahannya yang tidak bekerja serius. Ia menyatakan siap menyingkirkan siapa pun yang enggan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam. Dalam kesempatan itu, ia mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih untuk berani mengoreksi diri.

"Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi," kata Prabowo, dilansir dari detikNews, Kamis (6/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya harus bersih dari korupsi dan penyelewengan. Ia memastikan akan menindak siapa pun yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut.

"Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak," ujarnya.

Siap Menindak Pejabat Ndablek

Prabowo mengingatkan jajarannya agar tidak membangkang. Ia menegaskan akan bertindak terhadap pejabat yang tetap bandel dan tidak patuh.

"100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak," katanya.

Potensi Reshuffle

Setelah acara, Prabowo kembali menegaskan bahwa ia ingin pemerintahannya bekerja dengan benar sesuai harapan rakyat. Saat ditanya soal kemungkinan reshuffle setelah 100 hari kerja, ia tidak menjawab secara lugas.

"Jadi begini kita ingin rakyat, menuntut, pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa prioritas pemerintahannya adalah kepentingan rakyat. Ia kembali mengingatkan bahwa mereka yang tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

"Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha...," tegasnya

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu reshuffle kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahan Prabowo. Ia menegaskan bahwa rencana tersebut belum ada.

"Reshuffle apa, nggak ada reshuffle," kata Prasetyo seusai menghadiri acara HUT Gerindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Saat ditanya soal pernyataan Prabowo di Harlah NU, Prasetyo menyebut bahwa seluruh jajaran kabinet masih menjalankan tugasnya.

"Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," katanya.

Prasetyo juga menanggapi isu pakta integritas yang diteken para menteri sebelum dilantik. Menurutnya, evaluasi dalam pemerintahan adalah hal yang biasa.

"Biasalah dievaluasi terus itu," ujarnya.

(dpw/dpw)

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dua narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang secara resmi mengikrarkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ikrae NKRI ini berlangsung  di Aula Lapas Karawang, Kamis (6/2/2025).

Ikrar NKRI ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali, Kepala Lapas Karawang Christo Toar, Kepala Kesbangpol Karawang Sujana Ruswana, perwakilan Kementerian Agama Karawang, serta jajaran petugas Lapas Karawang.

Dalam suasana yang penuh haru, dua narapidana bernama Syahrul (45) dan Ariadi (40) dengan lantang mengucapkan ikrar bela negara, didampingi Kepala Lapas Karawang, Christo Toar.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Kusnali menyebut bahwa ikrar ini merupakan bukti keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Karawang bersama berbagai pihak terkait dalam membimbing narapidana terorisme untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

“Alhamdulillah, dua narapidana ini kini telah menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Ini adalah hasil dari pembinaan yang sabar dan berkesinambungan,” ujar Kusnali, Kamis,(6/2/2025).

Ia menambahkan bahwa proses meyakinkan narapidana terorisme untuk berikrar tidak bisa ditentukan waktunya secara pasti, karena membutuhkan kesabaran dan pendekatan yang tepat.

“Keputusan ini datang dari keinginan mereka sendiri. Kami hanya memberikan dukungan penuh agar proses ini berjalan lancar,” jelasnya.

Dengan ikrar ini, kedua narapidana tersebut akan mendapatkan kembali hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, termasuk kesempatan untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat sesuai peraturan yang berlaku.

 

Sementara itu, Kepala Lapas Karawang, Christo Toar, berharap agar warga binaan yang telah berikrar dapat mengikuti seluruh program pembinaan dengan baik, aktif, dan produktif.

“Kegiatan ini membuktikan bahwa Pemasyarakatan hadir untuk membina dan merangkul mereka yang sebelumnya berada di jalan yang salah. Kami bersyukur bahwa Lapas Karawang dapat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana terorisme dengan baik,” ungkap Christo.

Ia juga mengajak warga binaan yang telah berikrar untuk menjaga sikap saling menghargai dan menciptakan suasana yang kondusif, terutama dalam keberagaman umat beragama.

“Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, mari kita dukung toleransi antarumat beragama di masyarakat,” pesannya.

Christo menegaskan bahwa ikrar ini bukan sekadar formalitas, tetapi janji tulus untuk setia kepada NKRI serta berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami berharap ini menjadi motivasi bagi warga binaan lainnya, baik yang terjerat kasus terorisme maupun tindak pidana lainnya, agar mereka juga dapat menjalani proses pembinaan dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono

Salatiga, iNewsSoloraya.id - Meningkatkan pelayanan terhadap para napi, Rutan kelas IIB Salatiga terus berinovasi dan menggelorakan semangat integritas.  Kali ini bersama Pengadilan Agama (PA) Salatiga meneken  perjanjian kerjasama sebagai wujud sinergi dan kolaborasi untuk meingkatkan pelayanan khususnya kepada napi. 

"Kegiatan bersama PA Salatiga ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi terutama terkait dengan produk Pengadilan Agama menyangkut dengan napi kami yang mungkin sedang ada perkara," ucap Redy Agian selaku Kepala Rutan Salatiga, Kamis (6/2). 

Redy Agian menjelaskan melalui perjanjian kerjasama ini tentunya untuk memberikan pelayanan kepada napi seperti penyuluhan terkait produk dari Pengadilan Agama, pendaftaran perkara persidangan, mediasi secara elektronik maupun layanan lain. 

"Tentunya kalau bicara terkait Pengadilan Agama, biasanya membicarakan perceraian. Harapan kami para napi yang sedang ada masalah keluarga dapat terpenuhi haknya sesuai peraturan dan tentunya bisa kami fasilitasi secara daring termasuk melalui mediasi sehingga kami berharap keluarga mereka tetap utuh serta lebih baik lagi sekaligus sebagai antisipasi adanya permasalahan keluarga," jelasnya. 

Adil Fakhru Roza Ketua Pengadilan Agama Salatiga menyampaikan dengan kerja sama ini menjadi langkah baru dimana menjadi percepatan layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan khususnya yang sedang berperkara di Rutan Salatiga.

"Kami ucapkan terimakasih atas kerjasama ini sebagai langkah positif untuk pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan dalam persidangan secara elektronik kepada pihak atau napi yang sedang berada di Rutan Salatiga," tambahnya. 

Selain itu juga berkomitmen untuk terus mempererat kolaborasi dalam hal pelayanan terhadap napi maupun inovasi - inovasi yang dapat ditularkan untuk kemajuan organisasi.

Editor : zainal arifin