Polisi telah memeriksa Sunardi (44), si pembunuh pegawai koperasi di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, yang ternyata juga membunuh istrinya. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada tanda-tanda gangguan kejiwaan dari Sunardi.

"Sejauh ini sih kita melihat semuanya kita periksa dari pemeriksaan kita ajak ngomong masih nyambung," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar saat dihubungi, Jumat (7/2/2025).

Onkoseno menyebut Sunardi sehat secara jasmani dan rohani. Sunardi bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya tersebut usai membunuh kedua korban.

"Jadi kita nilai dia secara jasmani rohani bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujarnya.

Sunardi sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Metro Bekasi. Atas kasus tersebut, Sunardi dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Bunuh Pegawai Koperasi-Habisi Istri

Ulah keji Sunardi terungkap setelah membunuh wanita pegawai koperasi berinisial SP di rumahnya yang berlokasi di Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Jenazah SP ditemukan pada Senin (3/2) siang dengan kondisi disimpan dalam lemari dan dibungkus seprai.

Polisi mengungkapkan korban dijerat dengan kerudung yang dikenakannya. Sunardi membunuh korban lantaran kesal ditagih tunggakan utang.

"Kesal karena ditagih utangnya, sedangkan Tersangka tidak bisa membayar," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, Rabu (5/2).

Onkoseno mengatakan Sunardi berutang kepada korban sebesar Rp 3 juta. Sunardi kesal karena ditagih utang yang berujung gelap mata membunuh korban.

Pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) tempat pembunuhan SP. Namun saat olah TKP dilakukan, polisi menemukan kerangka manusia dalam septic tank rumah Sunardi.

Terbaru, terungkap sudah sosok kerangka tersebut merupakan wanita AM yang tak lain adalah istri dari Sunardi. Kepada pihak kepolisian, Sunardi mengakui sudah membunuh istrinya pada 2022.

"(Identitas kerangka manusia) saudari AM. Pengakuan dari tersangka, AM ini adalah istrinya," ujar Ongkoseno.

Sunardi cemburu dan menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain. Dari situ, ia gelap mata dan membunuh istrinya.

Keduanya melangsungkan pernikahan di Banyumas, Jawa Tengah, lalu pindah ke wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Setelah dibunuh, jasad AM dimasukkan ke septic tank yang berada di belakang rumahnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id – Pergantian kepemimpinan kembali bergulir di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Surabaya. Kini, tongkat estafet kepemimpinan resmi diserahkan kepada Agus Winarto, menggantikan Ramdhani, yang mendapatkan promosi sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara. Serah terima jabatan (sertijab) ini berlangsung di Aula Kantor Imigrasi, Jalan Juanda, Sidoarjo, pada Jumat, (7/2/2025).

Acara ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Pamuji Raharjo, dihadiri oleh Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, GM PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Juanda Laksda Muhammad Tohir, Kapolresta Sidoarjo KombesPol Christian Tobing dan Stakeholder lingkungan wilayah Kantor Imigrasi Surabaya.

Dalam sambutannya, Pamuji Raharja menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi dalam tubuh organisasi imigrasi adalah hal yang lumrah.

Namun, ia menyoroti bahwa meski hanya menjabat 9 bulan, Ramdhani berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian luar biasa. "Proses mutasi dan promosi ini wajar terjadi. Meskipun terbilang singkat, capaian yang diraih Ramdhani sangat luar biasa. Sudah saatnya beliau naik ke jenjang yang lebih tinggi," ujar Pamuji.

Tak hanya itu, Pamuji juga mengapresiasi kinerja yang ditorehkan oleh Ramdhani. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Ramdhani, Kantor Imigrasi Surabaya berhasil meraih berbagai penghargaan dan prestasi yang membanggakan. "Kami juga sangat apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ramdhani, selama menjabat di Kantor Imigrasi Surabaya banyak prestasi yang diraih terutama dalam pelayanan keimigrasian maupun sinergitas bersama dengan mitra dalam instansi lain. Tentunya beliau menjadi kontraksi dalam keberlangsungan kantor Imigrasi Surabaya,” imbuh Pamuji.

Selain itu, Pamuji pun menyambut dengan tangan terbuka kedatangan Agus, di tengah-tengah lingkungan kerja Kantor Imigrasi Surabaya dalam mengemban jabatan baru di kota Pahlawan ini. "Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Agus Winarto. Bapak ini mengemban amanah yang tidak ringan tetapi saya yakin, bapak mampu membawa Kantor Imigrasi semakin maju kedepannya," pungkasnya.

Kini, tongkat estafet kepemimpinan beralih ke Agus Winarto. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Analis Keimigrasian Ahli Madya di Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta. Dalam sambutannya, Agus mengaku siap meneruskan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih Ramdhani. "Kebetulan beliau adalah senior saya. Prestasi yang telah diraih luar biasa dan ini harus kita lanjutkan serta tingkatkan. Ini merupakan kehormatan bagi saya untuk melanjutkan kepemimpinan di Kantor Imigrasi Surabaya ini ," ujarnya.

Sementara itu, Ramdhani menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara. Ramdhani juga mengaku telah mengenal Agus cukup lama.

Ia pun meyakini Agus mampu membawa Kantor Imigrasi Surabaya semakin maju dengan berbagai torehan prestasi. "Selamat datang bapak Agus Winarto bersama ibu di Surabaya, kota Pahlawan. Sebelumnya saya sudah kenal beliau ini sudah cukup lama. Kebetulan kami sudah kenal bertahun-tahun, sangat lama sekali," kata Ramdhani.

"Saya yakin bapak Agus bisa meneruskan dan bahkan meningkatkan berbagai program yang telah kita rancang. Kantor Imigrasi Surabaya berada di tangan yang tepat," tandasnya.

Kendati demikian, dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan Kantor Imigrasi Surabaya terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan keimigrasian, inovasi, serta penegakan hukum yang lebih baik.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

Perluasan kewenangan jaksa, yang terjadi adalah tumpang tindih karena di antara mereka sendiri 'kan semua akan mencari muka di depan pimpinannya.

Purwokerto (ANTARA) - Pengamat hukum yang juga pendiri Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah Teguh Purnomo menilai pembagian kewenangan tetap harus ada dalam penegakan hukum di Indonesia agar tidak menimbulkan karut-marut.

"Menurut saya tetap harus ada pembagian kewenangan ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.

Akan tetapi, kata dia, di lain pihak ada lembaga-lembaga tertentu yang memang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses-proses itu.

Dalam hal ini, lanjut dia, pengawasan tersebut berupa kemampuan untuk melakukan eksekusi terhadap ketidakbenaran proses tersebut.

"Jadi, tidak hanya misalnya mekanisme praperadilan atau komisi tertentu yang selama ini hanya untuk lengkap-lengkap, tetapi lembaga-lembaga pengawas itu justru nanti diperbolehkan atau diharapkan bisa melakukan pengawasan dan men-justice secara langsung aparat penegak hukum yang tidak benar," katanya menanggapi revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lebih lanjut dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong (Unimugo) itu mengakui jika membahas revisi UU Kejaksaan dan KUHAP harus dikupas secara utuh karena yang selama ini terjadi, aparat penegak hukum sudah mempunyai kedudukan sendiri-sendiri ditambah dengan penegakan hukum lewat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di dalam KPK, kata dia, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan secara tersendiri.

"Ini pun di KPK juga sarat dengan protes karena KPK sendiri ini 'kan dahulu sifatnya sementara, tetapi kok sekarang sampai pada seolah-olah lembaga yang permanen," kata dia yang juga dosen Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen.

Oleh karena itu, kata dia, jika dilakukan perluasan kewenangan jaksa melalui revisi UU Kejaksaan dikhawatirkan akan terjadi perebutan kewenangan yang cukup tinggi.

Dengan demikian, lanjut dia, ketika terjadi perebutan kewenangan tanpa ada yang bisa mengawasi dan memberikan masukan-masukan terhadap mereka, justru yang terjadi adalah karut-marut penegakan hukum di Indonesia.

"Jadi, kalau ada perluasan kewenangan jaksa, yang terjadi adalah tumpang tindih karena di antara mereka sendiri 'kan semua akan mencari muka di depan pimpinannya sehingga ada potensi misalnya mereka saling 'berebut' untuk sebuah penegakan hukum," kata Ketua DPC Peradi Kebumen itu.

Selain itu, kata dia, selama ini dikenal juga bahwa hukum digunakan untuk melindungi pihak-pihak tertentu, baik pemodal maupun penguasa.

"Dikhawatirkan kalau nanti misalnya lembaga-lembaga itu makin banyak mempunyai kewenangan, tetapi tidak ada yang bisa mengontrol, tentunya dia akan mengabdi kepada kekuasaan dan pemodal," kata Teguh.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jenewa (ANTARA) - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council/UNHRC) pada Kamis (6/2) mengatakan bahwa periode keanggotaan Amerika Serikat (AS) telah berakhir per 1 Januari 2025, sehingga AS tidak bisa menarik diri dari badan antarpemerintah saat negara itu memang sudah tidak lagi menjadi anggota.

"Sebagai informasi, AS merupakan anggota UNHRC sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024. Sejak 1 Januari 2025, AS tidak lagi menjadi anggota UNHRC dan secara otomatis menjadi negara pengamat, seperti halnya 193 negara anggota PBB yang bukan merupakan anggota dewan tersebut," kata Juru Bucara UNHCR Pascal Sim, dalam pernyataan yang dikirim ke Xinhua.

"Negara pengamat tidak dapat menarik diri dari sebuah badan antarpemerintah saat negara itu memang sudah tidak lagi menjadi anggota," imbuh Sim.

"Berkenaan dengan prinsip, dan dalam semangat dialog multilateral yang menjadi ciri khas dewan ini, kami menyambut dan mendorong keterlibatan setiap Negara Anggota PBB, baik sebagai anggota dewan maupun pengamat, dalam pekerjaan dewan dan mekanismenya," imbuh pernyataan itu.

Presiden AS Donald Trump pada Selasa (4/2) menandatangani perintah eksekutif yang menarik AS dari UNHRC.

UNHRC terdiri dari 47 negara anggota, dengan sekitar sepertiga kursinya ditentukan berdasarkan pemungutan suara setiap tahun.

Negara-negara anggota menjabat selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali.

Selama masa jabatan pertama Trump, AS menarik diri dari UNHRC pada Juni 2018. Pada Februari 2021, Antony Blinken, yang saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri AS, mengumumkan bahwa pemerintahan Joe Biden akan kembali terlibat dalam dewan tersebut sebagai pengamat.

Pada Januari 2022, AS kembali bergabung dengan badan tersebut sebagai anggota penuh.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025

Viral mobil Alphard putih menggunakan pelat RI-24 dengan kode kecil melintas di jalur TransJakarta. Belum diketahui siapa pejabat yang berada di balik mobil tersebut.

Pada masa Presiden ke-7 Joko Widodo menjabat, pelat RI-24 digunakan Menteri Hukum dan HAM. Namun di era pemerintahan Presiden Prabowo belum jelas penggunanya, sebab kementerian tersebut sudah dipecah menjadi tiga. Tidak sedikit yang mengguna pelat nomor tersebut digunakan Menteri HAM baru, Natalius Pigai.

Namun Pigai menampik hal itu seraya mengunggah foto Alphard hitam dalam akun instagram pribadinya. Dia turut melampirkan foto sedang menggunakan pelat nomor RI-23 dengan nomor 5 kecil pada sisi paling kanan bawah.

"Mobil Dinas Menteri HAM RI dengan ini tuduhan Mobil Dinas berplat RI 24 yang masuk ke jalan Busway bukan Saya," tulis akun instagram @natalius_pigai.

Hal serupa juga diunggah akun instagram @kementerian_ham. Disebutkan mobil RI 23 plus nomor 5 kecil merupakan mobil dinas Menteri HAM.

Diberitakan detikcom sebelumnya, Direktur Operasional dan Keselamatan TransJakarta Daud Joseph mengatakan pihaknya tidak akan menindaklanjuti pelanggaran mobil RI-24 yang masuk busway. Josep menjelaskan penindakan merupakan ranah dari kepolisian.

"Di TransJakarta tidak melakukan penindakan, penindakan tentunya ada di kesatuan yang memiliki wewenang untuk mencegah adanya keadaan yang sama lagi," ujar Joseph saat ditemui wartawan di kantor pusat TransJakarta, Jakarta Timur, (6/2/2025).

Joseph mengatakan video viral tersebut membuat masyarakat semakin paham bahwa tidak semua orang dapat menggunakan jalur TransJakarta. Menurutnya, kejadian viral tersebut menjadi informasi bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama.

"Saya berterima kasih juga untuk poin yang kedua ini, media-media yang terus ikut memberitakan jika ada yang masuk jalur Transjakarta. Kemarin saya selalu diinformasikan, direksi selalu diupdate,apa berita yang sedang viral hari ini, kemarin itu sedang viral, nomor pelat tertentu masuk, dan saya yakin ini akan membuat budaya masyarakat menjadi lebih baik, karena mereka tahu hal yang tidak benar itu diberitakan," ujar Joseph.

Joseph menjelaskan beberapa kriteria kendaraan yang bisa melintas di jalur TransJakarta. Salah satu nya mobil kepala negara.

"Iya, ada beberapa yang diizinkan untuk masuk ke dalam jalur, contohnya misalnya ya, contohnya dalam kondisi darurat, kemudian kepala negara diizinkan, tetapi di luar dari itu tidak mendapatkan izin untuk masuk ke dalam," jelasnya.

TransJakarta juga melakukan sejumlah upaya agar kejadian tersebut tidak berulang. Upaya tersebut antara lain memasang separator, digitalisasi Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta penjagaan dari kepolisian.

"Yang pertama kita akan pastikan separator ada di setiap celah-celah supaya tidak ada orang yang masuk. Kemudian yang kedua kita akan lakukan digitalisasi dari portal dan penindakan melalui ETLE. Dan yang ketiga adalah kerjasama dengan satuan samping yaitu kepolisian tentunya untuk masyarakat umum agar tidak memasuki," imbuhnya.

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut rencana pemulangan predator seks Reynhard Sinaga dari Inggris masih terus dipelajari.Yusril mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta otoritas Inggris untuk mengkaji rencana pemulangan Reynhard.

"Masalah itu sedang kami pelajari, kami sedang dalami, dan juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri," ujarnya kepada wartawan dikutip, Jumat (7/2).

"Dengan pemerintah Inggris juga baru dimulai awal-awal pembicaraan mengenai masalah ini, karena ada juga orang Indonesia yang dipidana di Inggris," imbuhnya.

Yusril mengatakan saat ini jajarannya tengah mempelajari mekanisme hukum yang ada di Inggris. Pasalnya, kata dia, terdapat perbedaan aturan hukum antara Inggris dan Indonesia terkait tindak pidana yang menjerat Reynhard.

"Kalau dia tetap ada di Inggris, dia baru boleh mengajukan keringanan hukuman setelah 30 tahun di penjara. Ini kan beda hukumnya," katanya.

Oleh sebab itu, Yusril mengatakan saat ini pihaknya belum bisa memastikan apakah nantinya akan dilakukan change of prisoner seperti kasus Mary Jane dan Sergei Atlaoui atau tidak.

Termasuk soal hukuman pidana yang akan diberikan kepada Reynhard apabila nantinya berhasil dipulangkan ke Indonesia.

"Kita masih tahap-tahap awal mendiskusikan masalah. Ada usaha kita untuk itu, tapi kita mesti mempelajari juga Hukum Inggris seperti apa," ujarnya.

Reynhard Sinaga merupakan WNI yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 oleh Pengadilan Manchester, Inggris. Ia dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

Dua warga negara Indonesia (WNI) ditangkap di Amerika Serikat di tengah aturan ketat pemerintahan Donald Trump mengenai imigrasi.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Judha Nugraha, mengatakan kedua WNI ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Atlanta dan New York.

"Terkait dengan kebijakan imigrasi Presiden Trump, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, informasi yang kami terima ada dua WNI yang telah ditahan oleh pihak otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, yang satu ditahan di New York," kata Judha dalam press briefing di Kemlu RI, Jumat (7/2).

Judha menuturkan WNI yang ditangkap di Atlanta berinisial TRN dan ditangkap pada 29 Januari lalu.

Konsulat Jenderal RI di Houston telah melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan dan dipastikan sang WNI saat ini dalam kondisi sehat.

"Dan juga sudah mendapatkan akses kekonsuleran. Kita akan terus monitor terkait kasus tersebut," ucap Judha.

"Sudah ada jadwal persidangan yang dijalani tanggal 10 Februari," lanjut Judha.

Sementara, WNI yang ditangkap di New York berinisial BK. Ia ditangkap pada 28 Januari ketika sedang membuat laporan tahunan di kantor Immigration and Customs Enforcement (ICE) New York.

"Yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar deportasi sejak tahun 2009. Kemudian yang bersangkutan mengajukan asylum, tapi asylum-nya ditolak," papar Judha.

Judha menyampaikan Konsulat Jenderal RI di New York sudah melakukan komunikasi dengan sang WNI dan yang bersangkutan dipastikan dalam kondisi baik. Ia juga sudah memiliki akses pendampingan hukum.

"Kita akan terus monitor prosesnya," ujar Judha.

Judha menuturkan pemerintah RI saat ini memastikan para WNI mendapatkan akses kekonsuleran, perlakuan yang baik, dan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Ia berujar pihaknya akan menyerahkan segala proses hukum yang dijalani WNI kepada Amerika Serikat.

Sejak menjabat Presiden, Donald Trump telah mengumumkan perintah eksekutif mengenai aturan keimigrasian Amerika Serikat.

Perintah itu menyasar para imigran tak berdokumen yang akan langsung dideportasi jika kedapatan oleh pihak imigrasi.

Trump berencana mendeportasi 11 juta imigran ilegal dengan melibatkan militer dan teknologi pengawasan. Menurut data ICE per Desember 2024, sebanyak 1.445.549 orang telah dideportasi dari Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Korlantas Polri ikut menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan Kantor Staf Presiden (KSP) tentang isu strategis darurat keselamatan transportasi jalan raya.

Agenda itu digelar di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Lt. 2 Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Gambir, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, dibahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) hingga menyebabkan korban jiwa.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, ada 12 lembaga yang berkumpul membahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas dan jalan.

“Salah satunya karena kendaraan ODOL yang belakangan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat,” ucap Slamet, mengutip dari laman resmi Korlantas Polri, Jumat (7/2/2025).

Slamet mengatakan, dari 12 lembaga yang sudah dikumpulkan, berupaya untuk mencari penyebab dan solusinya untuk dibahas lebih mendetail dan lebih serius pada pertemuan selanjutnya.

“Semuanya harus mulai menyadari hampir 26.000 nyawa melayang di tahun 2024 di jalan, ini menjadi perhatian kita semua mulai kita stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan,” ucap Slamet.

Tangkapan layar Ilustrasi truk pengangkut galon

Slamet mengatakan, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di sektor hilir, yakni dengan penegakkan hukum. Hal ini terlihat dari upaya Korlantas Polri terus menambah jumlah kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Kita mencoba memulai dari hulu, dari mulai kendaraan itu mengangkut barang, kemudian keluar dari kawasan, gudang ataupun pelabuhan, untuk diangkut ke suatu tempat yang dituju, kemudian pendidikan pelatihan dan kualitas pengemudi,” ucap Slamet.

Sementara di hilir, Slamet mengatakan, petugas perlu melakukan penindakan hukum dengan memberdayakan kamera ETLE yang sudah mencapai 1.760 kamera.

Dok. Jasa Marga Jasa Marga menggelar operasi truk ODOL di Tempat Istirahat dan Pelayanan KM 72 A Ruas Tol Cipularang arah Jakarta.

“Kami akan optimalkan terus, 2025 ini akan kita tambah lagi, termasuk kamera yang wide motion untuk mengukur tingkat loading atau berat kendaraan tersebut, penegakkan hukum dengan ETLE dan manual untuk keamanan dan keselamatan kita semua,” ucap Slemet.

Slamet juga mengatakan, jumlah kecelakaan pada tahun 2024 mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya. Adapun jumlah korban kecelakaan didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, sekaligus tulang punggung keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berbicara mengenai betapa banyaknya orang yang mengaku bagian dari Nahdlatul Ulama (NU).

Sebab, menurut Yahya, selama ini NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung demi mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya.

Hal tersebut disampaikan Yahya dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (6/2/2025) malam.

"Selama ini kan NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung melawan kekuatan-kekuatan yang lain untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya," ujar Yahya.

"Sampai kemarin itu orang yang ditanyakan, menteri yang NU itu berapa? Pak Prabowo saja nanya, 'ternyata banyak juga orang NU yang jadi menteri'. Ini NU ini diimajinasikan sebagai kekuatan politik untuk merebut kekuasaan," sambungnya.

Yahya mengungkapkan, dirinya saja selama ini diminta banyak orang untuk mengambil kesempatan melakukan konsolidasi, mengingat statusnya sebagai Ketum PBNU.

Dia membeberkan, orang-orang itu menyuruhnya untuk berkonsolidasi demi bisa maju sebagai capres atau cawapres.

"Dan ini sejak awal seperti itu, sejak lama seperti itu. Sejak lama," ucapnya.

Yahya menyatakan, sampai saat ini, siapapun yang mendapat jabatan, entah itu menteri ataupun kepala daerah, pasti akan mengaku sebagai NU.

"Yang enggak ngaku NU cuma karena enggak mungkin saja. Kayak kalau Sekjen Muhammadiyah ngaku NU, kan enggak mungkin. Jadi makanya dia enggak ngaku," kata Yahya.

Sementara pejabat lain yang masih memungkinkan untuk mengaku sebagai NU, Yahya yakin mereka pasti akan berkoar-koar NU.

Dia lantas menyebut Menteri HAM Natalius Pigai yang mengaku NU setelah mendapat jabatan.

"Tapi yang lain yang masih mungkin ngaku NU, dia akan bilang NU. Wong Natalius Pigai saja bilang 'saya NU'," tukas Yahya disambut tawa hadirin.

"Imajinasi NU sebagai sumber daya politik. Ini sebetulnya dalam jangka panjang, bukan hanya tidak menguntungkan bagi NU, tapi juga berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara," imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pansus 2 DPRD Kota Bandung saat ini tengah membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pembahasan sekarang ini belum sampai pada subtansi, baru dilakukan konsultasi.

Anggota Pansus 2 DPRD Kota Bandung Elton Agus Marjan SE mengatakan, konsultasi telah dilakukan ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementrian Dalam Negeri. Dalam konsultasi tersebut, BPIP mengusulkan agar bahasa pembudayaan diganti dengan pembinaan Pancasila.

"Harapannya supaya warga Kota Bandung mulai usia sekolah sampai usia lanjut bisa lebih mengenal Pancasila. Dulu kan ada pelajaran P4, sekarang kan tidak ada," ujar Elton, Jumat (7/2/2025).

Selain soal bahasa pembudayaan yang diubah menjadi pembinaan, kata Elton, BPIP juga mengusulkan adanya seminar atau Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di berbagai tingkatan untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masayarakat.

Pekan ini, kata Elton, Pansus 2 akan melakukan konsultasi terakgir ke Jakarta, setelah ini akan dilakukan pembahasan terkait Raperda Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan arahan dan masukan yang didapat dari BPIP, Kemendagri dan lembaga lainnya.

"Sehingga mudah-mudahan kita bisa membuat program yang memang bisa diterapkan dan bisa sedikit besarnya berpengaruh pada penerapan Pancasila di masyarakat," katanya.

Menurut Elton, pembahasan Raperda belum masuk pada pasal per pasal. Terlebih saat ini pun berkembang dengan adanya kemungkinan perubahan judul Raperda. "Kalau pun diakomodir masukan BPIP, otomatis berubah judulnya. Sekarang judulnya Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan," katanya.

Saat konsultasi, kata Elton, Pansus 2 juga menanyakan soal teknis sosialisasi pada BPIP dan lembaga lainnya karena hal ini berkaitan dengan anggaran dan penunjang lainnya. "Makanya BPIP mengarahkan pada pembinaan Pancasila sesuai aturan di atasnya. Hal ini agar poin-poin terkait sosialisasi pada masyarakatnya pun ada," katanya.

Salah satu upaya agar sosialisasi bisa dilakukan, kata dia, harus digelar Bimtek (bimbingan teknis). Pemerintah bisa menunjuk siapa saja untuk mengikuti bimtek soal ideologi Pancasila, termasuk juga anggota dewan. Nantinya, peserta yang sudah mengikuti Bimtek bisa melakukan sosialisasi pada masyarakat.

"Kalau melihat kondisi sekarang, pemahaman terhadap ideologi Pancasila itu sangat penting karena semakin hari semakin kelihatan luntur dalam mendalami nilai-nilai. Dengan munculnya Perda ini diharapkan bisa meningkatkan kembali rasa dan pemahaman terhadap ideologi Pancasila," paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Reynhard Sinaga kemungkinan akan ditempatkan di Lapas Nusakambangan, bila pemulangannya disetujui pemerintah Inggris.

Reynhard merupakan warga negara Indonesia yang menjadi terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual di negara tersebut.

"Orang ini harus dimasukkan ke dalam lapas dengan maximum security dan itu hanya ada di Nusakambangan, karena kalau diperlakukan seperti narapidana biasa akan menimbulkan masalah baru lagi," ucap Yusril di Jakarta, Kamis (6/2/2025), melansir Antara.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya baru melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah Inggris mengenai rencana pemulangan Reynhard ke Indonesia.

Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard, baik melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.

Pasalnya, kata Yusril, terdapat pula warga negara (WN) Inggris yang saat ini sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengenai rencana pemulangan itu.

Adapun upaya pemulangan Reynhard, kata dia, salah satunya berasal dari permintaan keluarga Reynhard kepada pihaknya.

Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynhard, Yusril menekankan bahwa Negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadap warganya yang dipidana di negara lain.

"Tidak bisa mentang-mentang kita tidak suka dengan orangnya, lalu tidak kami urus. Kami bertindak atas nama negara, bukan pribadi," tuturnya.

Reynhard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

Kasusnya terungkap pada Juni 2017 ketika salah satu korbannya tersadar saat tengah diserang dan berhasil melawan Reynhard.

Polisi kemudian menemukan bukti video kejahatan Reynhard di ponselnya, yang menunjukkan ratusan kasus pemerkosaan terhadap pria dalam kondisi tak sadar.

Hingga kini, kasus Reynhard tetap menjadi salah satu kasus kejahatan seksual terbesar dalam sejarah Inggris.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Organisasi Anti-Doping Indonesia (IADO) berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam membahas kemungkinan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Hal itu disampaikan Yusril dalam audiensi dengan IADO di Jakarta, Kamis (6/2), sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta,Jumat. Dia mengatakan revisi undang-undang tersebut diperlukan guna memperkuat regulasi dan penegakan hukum dalam bidang antidoping di Indonesia.

"Koordinasi bisa dilakukan dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kementerian Hukum (Kemenkum)," kata Yusril.

Dia mengungkapkan langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menciptakan dunia olahraga yang bersih dari penggunaan zat terlarang serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar antidoping internasional yang ditetapkan oleh Badan Antidoping Dunia (World Anti-Doping Agency/WADA).

Dengan adanya kerja sama antara berbagai lembaga terkait, ia berharap revisi regulasi dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga nasional.

Dalam pertemuan itu, Menko Yusril didampingi oleh Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga Cahyani Suryandari, Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono, serta Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Komunikasi dan Media serta Iqbal Fadil.

Ketua Umum IADO Gatot Dewa Broto beserta jajaran turut hadir dalam audiensi. IADO merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan doping di Indonesia.

Selain itu, IADO juga memiliki tugas untuk melakukan edukasi antidoping, menjalankan tugas intelijen dan investigasi, serta menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk melaporkan kegiatan mereka kepada WADA.

Sepanjang 2024, IADO telah mengambil 1.543 sampel tes doping atlet dari sejumlah acara olahraga yang diselenggarakan di Indonesia.

Jumlah sampel yang telah diambil Direktorat Testing lembaga itu termasuk dari Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 sebanyak 1.170 sampel dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2024 sebanyak 181 sampel.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025