JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah anggota Komisi III DPR RI memberikan tanggapan terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh delapan lembaga mitra kerja mereka di bidang hukum.

Mereka memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tetap mengingatkan agar pemotongan anggaran tidak mengganggu pelayanan hukum dan mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan efisiensi agar tidak mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Fraksi PKB hanya menitikberatkan pada program layanan langsung kepada masyarakat, kalau bisa jangan ada pemotongan,” kata Hasbiallah dalam rapat kerja bersama mitra Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Selain itu, dia mengingatkan agar anggaran untuk pembinaan dan pengawasan dalam penegakan hukum tetap dipertahankan.

Hasbiallah juga menyoroti pentingnya program yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum.

“Yang penting, jangan sampai penegakan hukum berkurang akibat efisiensi ini,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo menyebut, total efisiensi di seluruh mitra kerja Komisi III mencapai sekitar Rp 38 triliun.

Dia berharap efisiensi ini tetap dapat meningkatkan kinerja mitra Komisi III di tengah banyak program kerja yang telah dirancang untuk 2025

“Harapannya, efisiensi ini bisa meningkatkan kinerja mitra Komisi III, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Rudianto.

Menurut dia, optimalisasi kinerja lembaga hukum juga bisa membantu menekan kebocoran anggaran negara, terutama di sektor sumber daya alam.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya efisiensi yang dilakukan mitra kerja Komisi III.

Dia menekankan bahwa keadilan tetap harus ditegakkan oleh seluruh mitra kerja Komisi III, meskipun terjadi pemangkasan anggaran.

“Kami mendorong agar penegakan hukum, pelayanan hukum, serta pelayanan publik tetap harus dioptimalkan,” ujar Bimantoro.

Dia berharap, program-program prioritas yang sudah disusun tetap bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin agar efisiensi ini tetap menghasilkan program yang tepat sasaran, efektif, dan yang paling penting meningkatkan kepercayaan publik terhadap mitra-mitra Komisi III,” ujar Bimantoro.

Sebagai informasi, delapan lembaga di bidang hukum yang menjadi mitra Komisi III terkena kebijakan efisiensi anggaran 2025. Hal itu terungkap dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (12/2/2025).

Adapun lembaga-lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Beberapa dampak efisiensi yang telah diungkapkan antara lain:

1. MA, pemblokiran anggaran Rp 2,28 triliun berdampak pada layanan peradilan, termasuk tunjangan transportasi hakim yang hanya tersedia selama enam bulan.
2. MK, anggaran dipotong dari Rp 611,4 miliar menjadi Rp 385,3 miliar, dengan sisa anggaran yang bisa digunakan hanya Rp 69 miliar.
3. KY mengalami pemotongan Rp 74,7 miliar, sehingga anggaran tersisa Rp 109,8 miliar.
4. Polri mengalami pemangkasan Rp 20,5 triliun dari total anggaran Rp 126,6 triliun.
5. KPK, anggaran dipotong Rp 201 miliar dari total Rp 1,127 triliun.
6. Kejagung mengalami efisiensi Rp 5,4 triliun dari pagu awal Rp 24,2 triliun.
7. BNN, anggarannya dipotong Rp 998 miliar dari total Rp 2,45 triliun.
8. PPATK, pagu anggaran dipotong Rp 109,8 miliar atau 31 persen dari total Rp 354,6 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, memberikan klarifikasi terkait video anak Nikita, LM (17), yang diunggah di media sosial dan menunjukkan LM menangis di pundak seorang pria.

Fahmi menegaskan, ia mengetahui betul siapa pria dalam video tersebut karena ia berada di lokasi saat kejadian berlangsung.

“Dia (LM) ngomong apa? ‘Papi’? Ya sudah, papi. Tapi bukan ayah kandungnya. Saya tahu pasti karena saya ada di situ. Kalau dia memanggil ‘papi’, ya kita ikuti saja,” kata Fahmi saat ditemui di daerah Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai identitas pria dalam video, Fahmi enggan memberikan penjelasan secara rinci.

“Saya tidak bisa menyampaikan lebih jauh,” ujar Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi menolak memberikan detail lebih lanjut karena hal ini menyangkut privasi seseorang.

“Ini terlalu pribadi,” ujar Fahmi singkat.

Fahmi juga menyebutkan, nantinya LM sendiri yang akan memberikan penjelasan kepada awak media.

“Jadi dia akan berbicara, tapi saya tidak tahu teknisnya. Yang jelas, LM sudah siap. Apakah nanti melalui Zoom, bertatap muka langsung dengan Anda, atau melalui testimoni tertulis, saya tidak tahu. Itu nanti akan diputuskan,” tutur Fahmi.

Fahmi juga menyatakan, keputusan untuk berbicara ke media datang dari LM sendiri, bukan permintaan dari Nikita Mirzani.

“Bukan Nikita yang meminta, tapi LM sendiri yang bilang, ’Saya akan speak up',” tambah Fahmi.

Terkait kondisi LM, Fahmi memastikan dalam keadaan baik dan menjalani berbagai kegiatan positif di tempatnya saat ini.

Saat ini LM berada di sebuah tempat yang dinamai rumah istimewa.

“Banyak kegiatan yang dilakukan LM, mulai dari ibadah hingga olahraga. Bahkan dia sempat meminta dibelikan sepatu khusus untuk olahraga. Ada juga beberapa hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan, tapi saya tidak tahu detailnya,” tutur Fahmi.

MATARAM, KOMPAS.com - Polda NTB kembali memeriksa Suhaili Fadhil Thohir terkait penyidikan kasus dugaan penipuan.

Sebelumnya, mantan Bupati Lombok Tengah itu dilaporkan oleh Karina de Vega atas dugaan penipuan yang mencantumkan kerugian sekitar Rp 1,5 miliar.

Terpantau, Suhaili keluar dari ruang pemeriksaan penyidik dengan mengenakan baju abu dan kopiah hitam.

Dia dengan terburu-buru menuju mobil tanpa memberikan tanggapan terkait pemeriksaannya.

Direktur Reserse Kriminal Polda NTB Kombes Syarif Hidayat mengatakan bahwa kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan sedang dalam proses gelar perkara.

"Kalau sudah naik penyidikan berarti ada unsur tindak pidananya," kata Syarif pada Rabu (12/2/2025).

Pihaknya kini melakukan pemeriksaan terhadap Suhaili sebagai saksi. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tahap proses penyidikan.

Sementara itu, kuasa hukum Suhaili, Abdul Hanan membantah adanya dugaan penipuan sejumlah Rp 1,5 miliar yang dilaporkan Karina tersebut.

Dia menyebut, persoalannya hanya sebatas pinjam meminjam dengan total Rp 30 juta.

"Apa yang dilaporkan ini tidak benar. Yang jelas memang klien kami hanya meminjam Rp 30 juta," ucap Hanan.

Hanan mengatakan, jika pelapor tersebut meminta kembali pinjaman tersebut, dia mewakili mantan calon wakil gubernur itu dengan siap mengembalikan pinjaman tersebut.

"Pada dasarnya kalau klien kami merasa meminjam uang dan Beliau (Karina) membutuhkan uang ini, klien kami akan mengembalikan, 1x28 jam bahkan saking siapnya. Karena ini pinjam meminjam," katanya.

Saat ditanya tentang inisiatif pengembalian, Hanan mengungkapkan bahwa peminjaman tersebut memiliki tujuan yang lebih dari sekadar pinjam meminjam.

Sebelumnya, Suhaili turut melaporkan Karina ke Polda NTB atas dugaan perusakan mobil sewa dan pencurian terhadap akta tanah.

Hanan sebagai kuasa hukum Suhaili berharap pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti secara hukum terlapor.

"Polda sudah menjawab bahwa laporan itu sudah dialihkan ke Polres Lombok Tengah. Mungkin pertimbangan Polda locus delicti ada di Lombok Tengah," katanya.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan sepakat untuk saling memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai melakukan pertemuan bilateral dengan Erdogan dan delegasi baik dari Indonesia maupun dari Turki di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (12/2/2025).

"Indonesia dan Turki akan memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan. Termasuk pendidikan dan latihan bagi personel angkatan bersenjata kita, kerja sama intelijen, dan kontra terorisme," kata Prabowo dalam pernyataannya.

"Kami sepakat untuk juga tingkatkan produksi bersama dan kerja sama di industri pertahanan," sambungnya.



Prabowo menyebut bahwa kerja sama industri pertahanan Indonesia dan Turki berjalan dengan sangat baik.

Selain itu, Prabowo juga mengaku telah menemui para pimpinan perusahaan-perusahaan industri pertahanan Turki pada bulan Desember yang lalu di Istanbul.

"Terima kasih bantuan dari Presiden Erdogan yang membantu pertolongan tersebut. Dan kerjasama di bidang industri pertahanan akan maju dengan sangat baik," kata Prabowo.

Dalam pertemuan bilateral, Prabowo juga meminta kepada Erdogan untuk memberikan dukungan untuk joint venture dengan beberapa perusahaan Turki.

'Kami juga mohon dukungan yang mulia karena kami ingin mempunyai joint venture dengan beberapa perusahaan Turki," kata Prabowo.

"Dan kita ingin joint production bersama industri pertahanan. Kemudian kita juga sudah punya kerjasama yang baik dengan banyak perusahaan Turki, yang ternama Roketsan, Aselsan, Havelsan juga dengan Baykar. Dan kita ingin serius untuk ikut serta dalam program-program yang sedang dilaksanakan bersama Turki," tandasnya.

Pemerintah dan DPR sepakat membentuk Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut guna memperkuat pengamanan laut Indonesia.

Menurut Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebagai negara kepulauan, coast guard Indonesia masih sangat lemah dibandingkan negara tetangga.

DALAM acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) pada 10 Januari lalu, Menlu Sugiono menegaskan, diplomasi Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, dengan Asta Cita sebagai panduan strategis.

Sepertinya baru kali ini seorang Menlu secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa Pancasila dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan diplomasi. Sikap politik yang layak diapresiasi.

Bahwa Asta Cita - visi capres Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024 - dijadikan panduan strategis, itu adalah keniscayaan. Sebab di dalam Asta Cita “memperkokoh ideologi Pancasila” menjadi prioritas pertama.

Alur logikanya jelas: karena prioritas pertama Asta Cita adalah memperkokoh Pancasila, maka kebijakan luar negeri dan diplomasi harus mempedomani nilai-nilai Pancasila.

Justru yang kemudian menjadi pertanyaan: bagaimana memahami Pancasila sebagai dasar dan pedoman diplomasi, baik dalam tataran nilai dan kebijakan maupun dalam praksisnya?

Di dalam Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila dimaknai dalam tiga dimensi: sebagai falsafah, dasar dan ideologi negara.

Sebagai falsafah, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi nilai luhur dan dijadikan pedoman dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam prikehidupan sehari-hari.

Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan sebagai ideologi negara, Pancasila dimaknai sebagai sekumpulan nilai, gagasan, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi arah dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Manakala Menlu Sugiono menegaskan Pancasila sebagai landasan diplomasi, serta merta muncul pertanyaan: seberapa pentingkah ideologi dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri?

Dalam perspektif ideologi sebagai seperangkat ide, gagasan dan cita-cita, Pancasila harus menjadi inspirasi semua langkah diplomasi dan kebijakan luar negeri dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Diplomasi mengikuti sabda ideologi. Manakala Menlu Sugiono menyatakan diplomasi Indonesia berlandaskan Pancasila, itu artinya nilai Pancasila harus menjadi “bintang penuntun” dalam penetapan kebijakan luar negeri.

Tatkala nilai Pancasila direfleksikan ke dalam langkah diplomasi dan kebijakan luar negeri, itu artinya Kemlu “mem-Pancasilakan diplomasi”.

Namun, bagaimana benar wujudnya jika Pancasila direflkesikan ke dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri?

Terkait relasi fungsional antara ideologi dan kebijakan luar negeri, pakar hubungan internasional memetakan fungsi ideologi dalam dua lanskap utama: pertama, sebagai “pedoman nilai” untuk memaknai dan mengukur setiap fenomena politik internasional. Kedua, sebagai “instrumen” untuk melakukan tindakan politik terhadap fenomena itu (Sylvan & Majeski, Ideology and Intervention, 2008).

Pertama, sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap isu-isu regional dan global.

Ketika pertama kali memperkenalkan Pancasila di Sidang Umum PBB, New York, 30 September 1960 melalui pidatonya berjudul To Build the World Anew, Bung Karno merumuskan nilai-nilai Pancasila dengan ketuhanan, kemanusiaan/internasionalisme, persatuan/nasionalisme, demokrasi dan keadilan.

Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai nilai yang mendamaikan dan menyatukan dua ideologi dunia yang bersaing kala itu.

Bukan sebagai jalan tengah, tapi “jalan ketiga” yang memuat nilai-nilai pemersatu terhadap dua ideologi yang berseteru. Watak pemersatu dalam Pancasila itulah sebenarnya ruh nasionalisme/persatuan Indonesia.

Bagaimana aktualisasi nilai nasionalisme ini dalam laku diplomasi Indonesia?

Sekedar kilas balik, dalam wacana nasionalisme Indonesia, Bung Karno menggunakan terma “sosio-nasionalisme” (Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I, 2015).

Embrio nasionalisme Bung Karno berurat akar pada anti-kolonialisme. Namun, itu tidak berarti Indonesia mengisolasi diri dari pergaulan internasional.

Bagaimana relasi nasionalisme dan internasionalisme ini, Bung Karno dengan apik menggunakan metafora: “nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sari internasionalisme; dan internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar dalam bumi nasionalisme”.

Dalam dimensi praksis, ini artinya nasionalisme Indonesia diletakkan dalam bingkai ”sosial kemanusiaan”, yaitu nasionalisme berdimensi kemanusiaan, kewajiban moral seperti dititahkan sila kedua (kemanusiaan/internasionalisme) dan ketiga (persatuan/nasionalisme) Pancasila.

Senapas dengan sabda kedua sila ini, manakala Indonesia ingin berperan dalam penyelesaian konflik regional Rusia-Ukraina atau konflik internal berlatar etnik di Myanmar, misalnya, itu adalah panggilan yang menggema dari dalam nurani bangsa.

Watak diplomasi Indonesia dalam pergaulan internasional seperti itu terlanjur dikenal sebagai “bridge builder”, menghubungkan pihak yang berseberangan.

Watak pemersatu seperti itu adalah ruh sosio-nasionalisme Pancasila: mendekatkan yang terbelah, mempersatukan yang terpisah.

Jika watak bridge-builder dan pemersatu terefleksi dalam kiprah pergaulan internasional Indonesia, maka sejatinya Kemlu telah memPancasilakan diplomasi dan kebijakan luar negeri.

Kedua, Pancasila dapat digunakan sebagai “instrumen” dalam diplomasi Indonesia di pergaulan internasional.

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO-PBB) pada Mei 2023 telah menganugerahi pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB berjudul ”To Build the World Anew” 1960 sebagai Warisan Arsip Dunia (Memory of the World).

Anugerah Memory of the World untuk Pancasila sejatinya adalah “asset for diplomacy” bagi Indonesia.

Dengan status itu, publik internasional bisa mempelajari arsip teks pidato Pancasila untuk pengembangan studi terkait pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Arsip pidato tentang Pancasila sudah menjadi milik dunia.

Lantas, bagaimana mengkapitalisasi dokumen sejarah tentang Pancasila itu untuk kepentingan diplomasi Indonesia?

Pada titik inilah sebenarnya Kemlu punya kesempatan untuk mendiplomasikan Pancasila. Diplomasi tidak saja terbatas pada mempromosikan ”benda”, tapi juga ”nilai”.

Tidak saja pada peluang ekonomi, tapi juga nilai yang tersimpul dalam Pancasila, yaitu nilai pemersatu. Nilai pemersatu Pancasila sudah teruji dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Berkat Pancasila-lah, meski menghadapi gonjang-ganjing politik nasional dan global, Indonesia tetap utuh sebagai bangsa dan negara hingga detik ini. Kekuatan nilai pemersatu dalam Pancasila ini yang harus dipromosikan dalam aktifitas diplomasi Indonesia.

Dalam beberapa dekade terakhir, setelah dunia tidak lagi dihantui ideologi Perang Dingin, sosial-budaya menjadi faktor penting dalam hubungan antarbangsa. Dengan berakhirnya Perang Dingin, faktor budaya tidak saja menjadi penting dalam hubungan antarbangsa, tetapi malah menjadi motor penggerak dalam peningkatan intensitas hubungan internasional (Michael J Mazarr, Culture in International Relations, Global Policy Forum, Spring 1996).

Pandangan Mazarr ini relevan dengan situasi dunia saat ini, di mana konflik berlatar politik-ideologis tergantikan oleh konflik sosial budaya, seperti konflik antaretnik, ras, dan agama.

Ketika kebencian berlatar sosial-budaya marak, maka dibutuhkan saling pengertian. Saling menghormati dan saling mengerti hanya akan tumbuh di masyarakat yang toleran dan moderat.

Toleran, moderat, dan menghargai perbedaan adalah DNA manusia Indonesia, yang telah berurat akar dalam perikehidupan leluhur ratusan tahun lamanya.

Karakter bangsa yang toleran, moderat, dan menghargai keberagaman itu terpatri dalam satu kesatuan nilai Pancasila.

Indonesia dengan Pancasila-nya memiliki kredensial atau kepercayaan sebagai bridge builder untuk ikut membantu negara sahabat yang dilanda konflik etnik dan agama.

Sebagai pedoman nilai, para diplomat harus mampu memPancasilakan diplomasi dan kebijakan luar negeri.

Sebagai instrumen, mereka pun harus mampu mendiplomasikan Pancasila dengan mempromosikan nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk membantu penyelesaian konflik di berbagai negara.

Solo -

Puasa yang dikerjakan pada tanggal 15 Syaban atau Nisfu Syaban bertepatan dengan waktu paling utama untuk berpuasa Ayyamul Bidh. Lantas, bagaimana hukum menggabungkan kedua puasa ini? Apakah diperbolehkan?

Sebelumnya, sebagaimana penjelasan dalam buku 32 Faidah Seputar Bulan Sya'ban oleh Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, detikers harus paham bahwa dalil hadits puasa Nisfu Syaban dilemahkan para ulama. Kendati begitu, terdapat dalil keumuman puasa selama Syaban berlangsung dalam hadits shahih:

كما قالت أم المؤمنين عائشة رسالتها: ما يتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ

Artinya: "Ummul Mukminin Aisyah RA berkata: 'Tidak pernah saya melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa di suatu bulan seperti di bulan Ramadhan, dan belum pernah saya melihat beliau lebih banyak berpuasa di suatu bulan seperti berpuasa di bulan Syaban." (HR Bukhari no 1969 dan Muslim no 1156)

Sementara itu, puasa Ayyamul Bidh sejatinya bisa dikerjakan kapan saja alias tidak terbatas pada pertengahan bulan. Hanya saja, tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariah adalah waktu paling utama. Diambil dari buku Catatan Fikih Puasa Sunnah oleh Hari Ahadi, Abu Dzar berkata:

أَيَّامٍ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ البيضَ : ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ

Artinya: "Rasulullah memerintahkan kami untuk berpuasa tiga hari di setiap bulan, tanggal 13, 14, dan 15." (HR An-Nasa'i nomor 2422, Ahmad nomo 21335, dan Tirmidzi nomor 761)

Berhubung waktu kedua puasa ini berbarengan, apakah boleh mengerjakannya sekaligus? Begini penjelasan hukumnya yang harus detikers pahami.

Hukum Menggabungkan Puasa Nisfu Syaban dan Ayyamul Bidh

Pertama-tama, hukum kedua ibadah ini, yakni puasa pada pertengahan Syaban dan Ayyamul Bidh adalah sunnah. Dirujuk dari NU Online, Imam Bujairimi menjelaskan bahwasanya boleh-boleh saja menggabungkan dua puasa sunnah.

Bahkan, menurutnya, bila seseorang berniat mengerjakan keduanya sekaligus, insyaAllah, ia akan mendapat dua pahala. Alhasil, detikers dapat memanfaatkan momen Nisfu Syaban dan Ayyamul Bidh untuk mengerjakan dua puasa sekaligus.

Keterangan senada juga dihadirkan oleh Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam kitabnya, al-Asybah wan-Nadhair:

وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَق بِهَا مَا لَوْ نَوَى صَوْم يَوْم عَرَفَة وَالِاثْنَيْنِ مَثَلًا، فَيَصِحّ

Artinya: "Dan seyogyanya dapat disamakan juga, seseorang yang berniat puasa hari Arafah dan hari Senin misalnya, maka puasa tersebut sah."

Sebagai penguat, di bawah ini jawaban Ibnu Hajar al-Haitami ketika ditanya terkait masalah penggabungan dua puasa:

وَسُئِلَ فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ عَمَّنْ نَوَى صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَة مَعَ فَرْضٍ أَوْ كَانَ نَحْوُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَنَوَى صَوْمَهُ عَنْ عَرَفَة وَكَوْنه يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَهَلْ تَحْصُل لَهُ سُنَّةُ صَوْمِهِ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِي يَقْتَضِيه كَلَامُهُمْ أَنَّ الْقَصْدَ إشْغَالُ ذَلِكَ الزَّمَانِ بِصَوْمٍ كَمَا أَنَّ الْقَصْدَ بِالتَّحِيَّةِ إشْغَال الْبُقْعَةِ بِصَلَاةٍ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ نَوَاهُمَا حَصَلَا أَوْ نَوَى أَحَدَهُمَا سَقَطَ طَلَبُ الْآخَرِ وَلَا يَحْصُلُ ثَوَابُهُ

Artinya: "Imam Ibnu Hajar pernah ditanya, tentang seseorang yang berniat puasa Arafah sekaligus dengan puasa wajib, atau ketika bertepatan dengan hari Senin, lalu ia berniat untuk berpuasa Arafah sekaligus puasa sunnah Senin, apakah ia mendapatkan keutamaan puasa sunnah tersebut? Maka beliau menjawab: 'Pendapat yang sesuai dengan pernyataan para ulama adalah bahwa tujuan utama dari puasa tersebut adalah mengisi waktu tersebut dengan puasa, sebagaimana tujuan shalat Tahiyatul Masjid adalah menggunakan tempat itu untuk ibadah salat. Oleh karena itu, jika ia berniat untuk keduanya sekaligus, maka kedua ibadah itu dianggap telah dilaksanakan. Namun, jika ia hanya berniat salah satunya, maka tuntutan untuk yang lain gugur, tetapi ia tidak mendapatkan pahala.'" (Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubro)

Niat Puasa Nisfu Syaban dan Ayyamul Bidh

Setiap ibadah mesti dilandasi dengan niat agar hukumnya sah. Niat sendiri letaknya di dalam hati dan bukanlah syarat untuk melafalkannya. Imam Nawawi pernah berkata:

لَا يَصِحُ الصَّوْمُ إِلَّا بِاليَيَّةِ، وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ. وَلَا يُشْتَرَطُ النُّطْقُ بِلَا خِلَافٍ

Artinya: Tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Tempat niat di dalam hati, tidak dipersyaratkan untuk dilafalkan, tanpa ada khilaf (perselisihan) dalam masalah ini." (Raudhah ath-Thalibin, II/350)

Namun, bagi detikers yang mengikuti pendapat melafalkan niat, begini bacaannya untuk puasa Nisfu Syaban, dikutip dari buku Meraih Surga dengan Puasa oleh Herdiansyah Achmad:

نَوَيْتُ صَوْمَ فِي النِّصْفِ الشَّعْبَانِ سُنَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى

Arab Latin: Nawaitu shauma fi-n-nishfi-sy-syabani sunnata-lillâhi ta'ala.
Artinya: "Saya berniat puasa pada pertengahan bulan Syaban sunnah karena Allah ta'ala."

Adapun untuk puasa Ayyamul Bidh, begini lafal niatnya:

نَوَيْتُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبِيْضِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Arab latin: Nawaitu shauma ayyâmil bîdl lillâhi ta'âlâ.
Artinya: "Saya niat puasa Ayyamul Bidh karena Allah ta'âlâ."

Jadwal Puasa Nisfu Syaban dan Ayyamul Bidh Bulan Syaban 1446 Hijriah

Berdasar Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 dari Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, 1 Syaban 1446 H jatuh pada 31 Januari 2025. Oleh karena itu, maka 15 Syaban atau Nisfu Syaban jatuh pada Jumat, 14 Februari 2025.

Di sisi lain, waktu paling afdhal untuk puasa Ayyamul Bidh adalah pada pertengahan bulan Qamariah, yakni tanggal 13, 14, dan 15. Untuk Syaban 1446 H, berikut ini konversi tanggalnya guna memudahkan detikers:

• 13 Syaban 1446 H: Rabu, 12 Februari 2025
• 14 Syaban 1446 H: Kamis, 13 Februari 2025
• 15 Syaban 1446 H: Jumat, 14 Februari 2025

Alhasil, waktu pengerjaan puasa Nisfu Syaban dan Ayyamul Bidh jatuh bersamaan pada Jumat, 14 Februari 2025. Pada tanggal tersebut, dengan seizin Allah, jika detikers berpuasa, pahala puasa sunnah Syaban dan Ayyamul Bidh akan diraih. Wallahu a'lam bish-shawab.

Demikian pembahasan lengkap mengenai hukum menggabungkan puasa Nisfu Syaban dan Ayyamul Bidh.

(par/afn)

Denpasar -

Selebgram Isa Zega resmi ditahan di Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Kota Malang, setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang menerima pelimpahan berkas tahap II dari penyidik. Penahanan dilakukan pada Selasa (11/2/2025) petang.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Malang, Deddy Agus Oktavianto, mengatakan pihaknya langsung melakukan penahanan setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur.

"Kami lakukan penahanan kepada yang bersangkutan (Isa Zega)," ujar Deddy, dikutip dari detikJatim, Rabu (12/2/2025).

Deddy menambahkan, setelah proses pelimpahan berkas dan penahanan, jaksa akan menyiapkan surat pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk segera disidangkan.

"Setelah tahap 2 ini, kami siapkan dakwaan untuk bisa segera diajukan ke persidangan," pungkasnya.

Masa Tahanan dan Proses Adaptasi

Masa penahanan Isa di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Malang akan berlangsung sekitar 20 hari sambil menunggu proses penuntutan selesai.

Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih, menjelaskan bahwa Isa tidak langsung ditempatkan bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lainnya. Sesuai prosedur, ia harus menjalani masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) di ruang tahanan khusus.

"Dipisah, karena memang dia harus di ruangan tersendiri. Artinya bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tetapi memang setiap tahanan atau narapidana yang baru dipindahkan harus kami pisahkan," jelas Yunengsih kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Proses pengenalan lingkungan ini akan berlangsung selama satu minggu. Jika Isa dapat beradaptasi dengan baik, ia akan dipindahkan ke ruang tahanan reguler.

"Sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu satu minggu. Apabila sudah bisa beradaptasi, maka minggu selanjutnya akan kami turunkan ke kamar yang lain," tambahnya.

Transgender Pertama di Lapas Wanita Malang

Yunengsih mengakui bahwa selama menjabat sebagai Kepala Lapas Wanita Malang, Isa Zega menjadi WBP transgender pertama yang diterima di lapas tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak menimbulkan kendala karena Isa telah mendapatkan legalitas sebagai perempuan.

"Yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang pergantian nama, serta hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima," katanya.

Sebelumnya, Isa ditahan di Sel Wanita Rutan Polda Jatim sejak 23 Januari sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejari Malang untuk proses lebih lanjut.

Isa Zega ditahan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Bos MS Glow, Shandy Purnamasari. Setelah menjalani pemeriksaan, ia langsung dijebloskan ke tahanan perempuan.

Kasus ini awalnya sempat ditawarkan penyelesaian dengan pendekatan Restorative Justice. Namun, Isa menolak, sehingga polisi memutuskan untuk melanjutkan proses hukum hingga ke tahap penahanan.

Artikel ini telah tayang di detikJatim. Baca selengkapnyadi sini!

(dpw/dpw)

JAKARTA - Saksi dan korban yang menerima perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) terancam kehilangan haknya. Hal ini menyusul adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Kemungkinan besar memang ada beberapa saksi dan korban yang akan kami hentikan perlindungannya dengan berbagai pertimbangan," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Meski demikian, Susi memastikan LPSK selektif dalam menyaring siapa-siapa saja yang tidak lagi membutuhkan perlindungan. Misalnya saja, mereka yang mendapatkan perlindungan fisik menjadi prioritas utama LPSK.



"Tapi itu kami selektif karena banyak kasus yang perlu perlindungan fisik yang enggak mungkin pihak lain, ada beberapa hal lain misalnya kasus yang terpaksa kami hentikan karena enggak ada anggarannya," tuturnya.

Susi menyebut efisiensi anggaran ini memang membuat perlindungan yang diberikan LPSK tidak maksimal. Misalnya saja, bantuan psikososial terhadap saksi dan korban dihilangkan selama adanya efisiensi panggaran.

Meski demikian LPSK dipastikan bakal melaksanakan tugas dan wewenang yang berlaku. LPSK juga menegaskan tidak akan menolak saksi dan krban yang memang datang untuk memohon perlindungan.

"Kami akan melakukan perlindungan melaksankana tugas dan wewenang, sampai sejauh itu kami berharap ini bisa dipulihkan kondisi ini, supaya saksi dan korban bisa dilindungi secara maksimal," tutupnya.

Sebagai informasi, LPSK pada 2025 mendapat anggaran Rp229 miliar, lebih kecil berkurang dari tahun sebelumnya yang mendapatkan anggaran Rp279 miliar. Sementara, anggaran LPSK setelah ada efisiensi anggaran menjadi Rp88 miliar. Artinya ada efisiensi anggaran LSPK sebesar 62%.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia belum tentu membuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibubarkan.

"Belum tentu (Bakamla dibubarkan). Bisa saja Bakamla ditransformasikan, diberikan kewenangan yang lebih luas, kemudian menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menegakkan keamanan laut di luar militer," ucap Yusril di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menyederhanakan kewenangan penegakan hukum di laut yang selama ini masih tumpang tindih di berbagai instansi.

Saat ini, kewenangan tersebut dimiliki oleh sejumlah lembaga, misalnya Polairud, TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Bakamla, Bea Cukai, serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).

"Masing-masing punya kewenangan dan sering kali kewenangannya tumpang tindih di laut. Karena itu, perlu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk merapikan semua itu," kata Yusril

Yusril menjelaskan bahwa Sea and Coast Guard Indonesia nantinya akan menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk penegakan hukum di laut dengan sifat non-militer.

Sementara itu, aspek pertahanan dan keamanan tetap menjadi ranah TNI AL.

Yusril juga menegaskan bahwa pembentukan lembaga baru ini tidak serta-merta menghilangkan Bakamla.

Dalam konsep ini, kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait kelautan tetap menjalankan perannya masing-masing, tetapi tidak dalam konteks penegakkan hukum.

"Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, Bea Cukai tetap pada fungsinya. Tapi dalam law enforcement di laut, itu dikerahkan kepada satu institusi," jelasnya.

Yusril mengatakan, ada berbagai opsi yang bisa dipilih dalam rencana pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia.

Misalnya, lembaga tersebut akan berdiri sendiri, atau berada di bawah institusi yang sudah ada.

"Cuma nanti akan diletakkan di bawah siapa? Apakah di bawah polisi, Angkatan Laut, atau menjadi satu lembaga sendiri? Itu bisa kita kaji melalui studi komparatif dengan negara lain," kata dia.

Namun, Yusril mengakui bahwa lembaga ini juga perlu memiliki akademi khusus untuk melatih kemampuan personel menjaga keamanan laut.

Dengan demikian, petugas yang direkrut memiliki latar belakang dan keahlian yang sesuai dengan tugasnya.

"Seperti tadi dijelaskan di Komisi, nanti harus ada semacam akademi yang melatih orang untuk menjadi petugas keamanan laut. Seperti ada Akademi Kepolisian, Akademi Militer, Akademi Pemasyarakatan, dan Akademi Imigrasi," ujar Yusril.

Untuk diketahui, rencana pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah bersama DPR.

Menurut rencana, pembentukan institusi ini nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut yang juga baru akan disiapkan.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Sopir taksi yang menjadi saksi kunci dalam kasus polisi tembak warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), atas nama Muhammad Haryono alias MH, mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

MH menjadi saksi kunci dari tindakan brutal Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), mantan anggota Polresta Palangka Raya dari Satuan Sabhara, yang menembak warga dua kali ketika dirinya menyopiri mobil milik polisi tersebut pada November 2024 lalu.

Perlindungan ini diberikan setelah MH resmi diterima sebagai Justice Collaborator atau JC untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut.

Pengacara MH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan, Parlin Bayu Hutabarat mengungkapkan, bentuk perlindungan terhadap MH adalah dalam bentuk teknis penahanan.

“Sejak dilimpahkan ke kejaksaan sampai pengadilan, proses penahanan MH tidak boleh berada satu sel dengan tersangka satunya, yakni AKS, itu perlindungan pertama yang diberikan LPSK,” beber Parlin kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Rabu (12/2/2025).

Kemudian, bentuk perlindungan terhadap MH selaku saksi adalah dengan adanya pendampingan, berupa pemantauan hingga proses hukum yang menjerat dirinya sampai selesai.

“LPSK juga akan melakukan penelitian dan rekomendasi atas kasus ini, tetapi proses ini akan berjalan sepanjang sidang nanti,” tutur Parlin.

Parlin mengatakan, dengan ditetapkannya MH sebagai JC tersebut, maka MH sendiri tidak boleh memberikan pernyataan tanpa persetujuan atau izin dari LPSK secara langsung.

“Maka dari itu MH disebut sebagai terlindung oleh LPSK, terlindung dari semua gangguan dalam proses kasus ini berjalan, baik itu dari intervensi, prosesnya, dan lain-lain,” tutur Parlin.

Sementara itu, Tenaga Ahli LPSK Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas, Ali Nur Sahid mengonfirmasi perlindungan LPSK dan status JC terhadap MH.

Dia menyatakan, LPSK memberikan layanan perlindungan pada MH, sebagai saksi pelaku atau JC dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan/atau pembunuhan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

“LPSK menetapkan status JC MH dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Selasa (14/1/2025) lalu,” beber Ali saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan, Rabu.

Dalam rangka pemenuhan hak JC tersebut, lanjut Ali, LPSK berkoordinasi dengan Polda Kalteng, Polresta Palangka Raya dan Kejari Palangka Raya dalam rangka perkembangan penanganan perkara.

“Koordinasi itu dilakukan dalam upaya sinergi program perlindungan dan pendampingan terhadap terlindung,” pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 40 pegawai honorer Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Dari 60 (pegawai honorer), 40 akan hilang, ya karena itu dampak dari efisiensi, dampak dari pemotongan anggaran terhadap LPSK sebesar 62 persen," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Tomy mengatakan, pegawai honorer yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tenaga profesional yang sedang menjalankan program perlindungan berbasis komunitas.

"Sudah tiga tahun berjalan. Nah sekarang ini sebenarnya masuk pada tahap transisi yang mana nanti di program itu akan dilebur pada Biro AKH atau Hukum, Kerja Sama, dan Humas," ungkap Tomy.

Kendati demikian, Tomy mengungkapkan, LPSK masih berdiskusi terkait pegawai honorer yang terancam di PHK akibat efisiensi anggaran.

"Masih dalam diskusi ya karena kan kita sekarang juga mengupayakan, setidaknya jangan 62 persenlah pemotongannya (anggaran)," urainya.

Kompas.com telah menghubungi Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas untuk meminta konfirmasi terkait hal ini. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons.

Sebelumnya, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah anggaran LPSK yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Susilaningtyas mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cuma memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.