JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai (kiri), Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy O.S. Hiariej , mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XIII DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Rapat ini membicarakan Penetapan Hasil Rekonstruksi Anggaran Kementerian/Lembaga pada APBN Tahun 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, setelah fungsi dasar infrastruktur di lokasi tersebut selesai dibangun.

Hal tersebut Pras sampaikan saat ditanya apakah Prabowo akan pindah ke IKN pada tahun 2028, mengingat pemerintah menargetkan pembangunan IKN selesai di tahun tersebut.

"Insya Allah, ya kalau memang sudah selesai, sudah siap fungsi-fungsi dasar minimalnya sudah terbangun, ya sudah siap untuk pindah kantor di IKN," kata Prasetyo, kepada Kompas.com, pada Kamis (13/2/2025).

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan IKN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

Ia menekankan bahwa pembangunan IKN mencakup gedung-gedung untuk eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang ditargetkan selesai pada tahun 2028.

"Eksekutifnya kan malah memang prioritas utama dengan Istana Presiden sudah dibangun, perumahan menteri sudah dibangun, perumahan ASN, apartemen ASN sudah dibangun. Kan begitu," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan akan dilakukan pada 2028 sebagaimana target Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Bahlil saat ditanya awak media perihal anggaran pembangunan IKN yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah,” kata Bahlil, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (HK) akan menghadapi proses hukum usai kalah dari gugatan praperadilan.

KPK berpegangan pada komitmen Hasto dan kuasa hukumnya untuk menjalani seluruh proses hukum dalam perkara suap dan perintangan penyidikan tersebut.

"Penyidik masih menilai bahwa saudara HK akan dapat menghadapi bagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau maupun melalui penasihat hukumnya, salah satunya adalah melalui proses praperadilan ini dan meyakini bahwa yang bersangkutan akan menjalani prosesnya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya penyidikan tersebut," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Tessa mengatakan, selama penanganan kasus Hasto, penyidik telah beberapa kali menghadapi tantangan, salah satunya gugatan praperadilan.

Ia mengatakan, gugatan praperadilan tersebut merupakan salah satu contoh bahwa Hasto menjalani proses hukumnya.

"Sebagaimana rekan-rekan ketahui dan sudah ikuti proses perjalanan perkara ini ya bahwa baik KPK maupun khususnya Satgas yang menangani, penyidik yang menangani perkara tersebut juga sudah beberapa kali diuji," ujarnya.

"Bahkan, yang terakhir kalau saya tidak salah adanya gugatan kepada penyidik yang menangani perkara tersebut, KPK akan tetap terus menghadapi, karena itu dilakukan secara konstitusional oleh tersangka HK," ucap dia.

Sebelumnya, Hakim tunggal Djuyamto tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

Diketahui, Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas,” kata Hakim Djuyamto, dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

JAKARTA - Hak imunitas yang dimiliki jaksa dalam sistem peradilan Indonesia menimbulkan kontroversi di publik. Pasalnya dengan hak imunitas tersebut seorang jaksa dikhawatirkan mendapat 'kekebalan' hukum ketika terlibat dalam suatu tindak pidana.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jamin Ginting mengatakan, hak imunitas jaksa bisa membuat mereka 'kebal' terhadap pelanggaran tindak pidana . Padahal, kata dia, seharusnya semua orang termasuk para jaksa memiliki asas yang sama di depan hukum yakni equality before the law.

"Hak imunitas jaksa dalam sistem peradilan pidana yang saat ini kita diskusikan menuai kontroversi dipublik. Karena dikhawatirkan Jaksa punya kekebalan ketika melakukan suatu perbuatan pidana," ujarnya dalam diskusi publik, Kamis (13/2/2025).

Ia lantas menyoroti hak imunitas Jaksa yang tertuang dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa pemanggilan hingga penahanan terhadap jaksa hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan dari Jaksa Agung. "Ini bisa diartikan aparat penegak hukum lain seperti polisi, hakim dan lainnya akan menundukan diri kepada Jaksa Agung," tuturnya.

"Bagaimana apabila terdapat Jaksa yang melakukan dugaan tindak pidana? bisa jadi kabur Jaksa tersebut apabila perlu ada izin Jaksa Agung terlebih dahulu," imbuhnya.

Oleh karenanya, Jamin menyebut adanya hak imunitas itu justru bisa berdampak negatif karena rentan terjadi penyalahgunaan wewenang secara berlebihan. "Jadi tidak perlu ada izin Jaksa Agung karena secara otomatis perlindungan terhadap jabatan itu sudah ada. Apabila ada orang yang mencoba mengganggu bisa digunakan ketentuan perintangan penyidikan," jelasnya.

Anggota Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia Basuki menyebut tidak adanya mekanisme yang detail dalam UU Kejaksaan berpotensi meningkatkan penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, Basuki menilai sampai saat ini belum ada suatu alasan khusus yang membuat hak imunitas jaksa menjadi hal yang sangat mendesak dan dibutuhkan.

"Jaksa sudah difasilitasi oleh negara jadi cukup jaksa bekerja dengan profesional berdasarkan aturan hukum sudah cukup tanpa perlu adanya hak imunitas bagi jaksa," tuturnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Peradi Serang Shanty Wildhaniyah menyebut hak imunitas jaksa justru membuat rancu penegakan hukum di Indonesia. Ia tidak menampik hak imunitas memang diperlukan ketika sedang menjalankan tugas dan profesi.

Hanya saja bukan berarti hak imunitas itu justru malah digunakan untuk bisa terlepas dari perbuatan pidana.
"Kalo melihat fenomena yang ada lebih banyak advokat yang dikriminalisasi dibandingkan dengan jaksa sehingga terlihat urgensi adanya hak imunitas ini tidak diperlukan," jelasnya.

Oleh sebab itu dengan pelbagai potensi penyalahgunaan wewenang yang tinggi, Shanty mendorong agar aturan hak imunitas yang diatur dalam UU Kejaksaan dihapus. "Hak imunitas ini berpotensi memberikan kekebalan hukum terhadap jaksa yang menyalahgunakan wewenang. Lebih baik hak imunitas bagi jaksa ini dihilangkan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rapidin Simbolon, menyoroti dampak pemangkasan anggaran BNPT terhadap keamanan nasional.

Dia menilai, anggaran BNPT seharusnya tetap berada di angka Rp 600 miliar untuk memastikan kesiapan menghadapi ancaman terorisme.

“Ini di dalam relaksasi anggaran, yang saya lihat tadi BNPT. Ini masalah kedaulatan negara. Saya berpendapat, dari Rp 600 miliar, diefisiensi hampir Rp 200, jadi Rp 400 miliar lebih. Saya berpendapat ini harus tetap 600 miliar,” ujar Rapidin, dalam rapat bersama mitra kerja Komisi XIII, pada Kamis (13/2/2025).

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak terlambat bertindak dalam menghadapi ancaman terorisme karena keterbatasan anggaran yang diterapkan.

“Karena ini menjaga kedaulatan negara. Jangan nanti sudah terjadi serangan bom dan sebagainya, kita kalang kabut,” kata Rapidin.

Diberitakan sebelumnya, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT, Eddy Hartono, menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

Jakarta -

Permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait penetapan tersangkanya dalam kasus buron Harun Masiku tidak diterima hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). KPK mengaku tidak khawatir Hasto akan kabur.

"Saat ini penyidik masih menilai bahwa saudara HK (Hasto Kristiyanto) akan dapat menghadapi. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau maupun melalui penasihat hukumnya, salah satunya adalah melalui proses praperadilan ini dan meyakini bahwa yang bersangkutan akan menjalani prosesnya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya penyidikan tersebut ya," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Tessa menjelaskan selama proses penanganan perkara, KPK telah melalui berbagai macam tantangan. Salah satunya tahap praperadilan yang baru saja dijalankan. Dia mengungkapkan praperadilan ini juga menjadi contoh bahwa Hasto memahami proses hukum yang berjalan.

"Bagaimana rekan-rekan ketahui dan sudah ikuti proses perjalanan perkara ini ya, bahwa baik KPK maupun khususnya Satgas yang menangani, penyidik yang menangani perkara tersebut juga sudah beberapa kali diuji," tutur Tessa.

"Bahkan yang terakhir kalau saya tidak salah adanya gugatan kepada penyidik yang menangani perkara tersebut KPK akan tetap terus menghadapi, karena itu dilakukan secara konstitusional oleh tersangka HK. Dengan begini kita bisa melihat bahwa yang bersangkutan memiliki pandangan secara hukum untuk menghadapi prosesnya," pungkasnya.

Permohonan Praperadilan Hasto Tidak Diterima

Hakim tunggal pada PN Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto. Hakim menyatakan praperadilan Hasto kabur atau tidak jelas.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata hakim tunggal Djuyamto saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Kamis (13/2).

Diketahui, permohonan gugatan praperadilan Hasto teregister dengan nomor No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Pemohon dalam gugatan ini Hasto Kristiyanto, sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq pimpinan KPK.

Praperadilan ini diajukan oleh Hasto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Hakim mengatakan seharusnya Hasto mengajukan dua permohonan gugatan yakni gugatan terkait penetapan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan. Karena Hasto tidak mengajukan dua gugatan, maka hakim menegaskan gugatan harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

"Dengan demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut formil," ujarnya.

Simak Video: Hasto Siap Terima Segala Putusan Praperadilan Besok

(isa/isa)

MATARAM, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa organisasi profesi kedokteran idealnya hanya satu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Yusril saat membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke XXXII di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2/2025).

"Profesi kedokteran sebagai suatu profesi seyogianya hanya satu organisasi," kata Yusril.

Ia mengatakan, IDI merupakan organisasi profesi yang berbeda dengan organisasi masyarakat (ormas), perkumpulan, yayasan, maupun partai politik (parpol).

Yusril menambahkan, sampai saat ini belum ada undang-undang tentang organisasi profesi.

"Saya kira tugas pemerintah dalam periode sekarang ini merancang organisasi profesi dan pembentukan organisasi profesi sebenarnya memang harus dilakukan dengan undang-undang, idealnya seperti itu," kata Yusril.

Menurut Yusril, harus ada undang-undang yang mengatur pembentukan organisasi profesi karena organisasi profesi akan menjalankan sebagian fungsi-fungsi negara.

"Alangkah baiknya jika ke depan kita memikirkan organisasi profesi akan seperti itu karena dia akan menjalankan sebagian fungsi negara," kata Yusril.

Menurut Yusril, meski masalah kesehatan adalah tanggung jawab negara, tetapi negara memerlukan orang-orang yang mempunyai keahlian dan profesi di bidangnya yang tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran.

IDI dalam hal ini adalah mitra strategis pemerintah yang dibutuhkan untuk membantu menjaga ketahanan nasional.

Pemerintah berkeinginan untuk menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI dan sebanyak mungkin tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan IDI.

Kalaupun ada perbedaan, kata Yusril, tentu akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk kepentingan bersama.

"Kalau kita bicara idealnya, dokter itu terhimpun dalam organisasi profesi, bukan terhimpun di dalam ormas. Kalau ormas, siapa saja bisa bikin ormas. Tapi kalau organisasi profesi kan hanya orang yang mempunyai latar belakang profesi," kata Yusril.

Yusril mengatakan, IDI sebagai salah satu organisasi profesi berperan untuk mengeluarkan rekomendasi praktik dokter, melakukan pengawasan, mengembangkan pendidikan dokter, dan menerapkan sanksi.

Terkait dualisme organisasi kedokteran, Yusril mengatakan pemerintah secara persuasif berupaya untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut.

"Jadi kita bicara yang ideal sambil menunggu yang ideal itu tercapai. Kalau ada perbedaan-perbedaan, maka pemerintah berusaha untuk menjembatani supaya akhirnya kita betul mempunyai organisasi profesi di bidang kedokteran yang kuat dan akan menjadi mitra negara dalam menyelesaikan persoalan kesehatan yang kita hadapi bersama," kata Yusril.

"Pemerintah sebenarnya berusaha untuk menjembatani perbedaan-perbedaan itu sampai saatnya nanti kita mempunyai organisasi profesi kedokteran yang harapan kita, mudah-mudahan disepakati hanya satu organisasi profesi," ujar Yusril.

Ankara (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Kamis menyatakan mereka akan membebaskan tawanan Israel sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan bahwa langkah tersebut diambil setelah melakukan pembicaraan dengan mediator Mesir dan Qatar yang berjanji untuk bekerja guna menghilangkan hambatan dan menutup celah.

Kesepakatan gencatan senjata telah berlaku di Gaza sejak 19 Januari, menghentikan perang Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.200 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta membuat wilayah kantong Palestina tersebut hancur.

Sebelumnya pada Senin (11/2), Abu Ubaida, juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, mengumumkan bahwa pembebasan tawanan Israel yang dijadwalkan pada Sabtu (15/2) ditunda tanpa batas waktu akibat pelanggaran gencatan senjata oleh Israel.

Kesepakatan gencatan senjata tiga tahap telah berlangsung di Gaza sejak 19 Januari, menghentikan perang Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.200 orang dan menghancurkan wilayah tersebut.

Dalam tahap pertama gencatan senjata yang berlangsung hingga awal Maret, sebanyak 33 tawanan Israel akan dibebaskan dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina. Pertukaran tahanan Israel-Hamas yang keenam dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di wilayah tersebut.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Ankara (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Kamis menyatakan mereka akan membebaskan tawanan Israel sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan bahwa langkah tersebut diambil setelah melakukan pembicaraan dengan mediator Mesir dan Qatar yang berjanji untuk bekerja guna menghilangkan hambatan dan menutup celah.

Kesepakatan gencatan senjata telah berlaku di Gaza sejak 19 Januari, menghentikan perang Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.200 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta membuat wilayah kantong Palestina tersebut hancur.

Sebelumnya pada Senin (11/2), Abu Ubaida, juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, mengumumkan bahwa pembebasan tawanan Israel yang dijadwalkan pada Sabtu (15/2) ditunda tanpa batas waktu akibat pelanggaran gencatan senjata oleh Israel.

Kesepakatan gencatan senjata tiga tahap telah berlangsung di Gaza sejak 19 Januari, menghentikan perang Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.200 orang dan menghancurkan wilayah tersebut.

Dalam tahap pertama gencatan senjata yang berlangsung hingga awal Maret, sebanyak 33 tawanan Israel akan dibebaskan dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina. Pertukaran tahanan Israel-Hamas yang keenam dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di wilayah tersebut.

Sumber : Anadolu

JAYAPURA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Kartenz membawa anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bernama Okoni Siep alias Nikson Matuan ke Polda Papua pada Kamis (13/2/2025) untuk ditindak secara hukum.

Petugas membawa Okoni Siep dari Posko Satgas Operasi Damai Kartenz pada pukul 08.15 WIT. Ia dikawal oleh tim investigasi yang dipimpin oleh Kasubsatgas Investigasi Operasi Damai Kartenz, Komisaris Polisi Suheriadi, bersama Inspektur Polisi Satu (Iptu) Kamaruddin serta dua anggota lainnya.

Okoni Siep dibawa ke Jayapura melalui pesawat dari Bandara Udara Elelim di Yalimo.

Kepala Operasi Damai Kartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, mengatakan langkah ini merupakan bukti keseriusan aparat dalam memberantas aktivitas KKB di Papua.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang mengganggu stabilitas keamanan di Papua,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Faizal menegaskan, setiap anggota KKB akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kami akan terus melakukan operasi intensif guna menekan pergerakan KKB di berbagai daerah rawan yang ada di tanah Papua,” ujarnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan tetap bekerja sama dengan aparat dalam menjaga situasi kamtibmas di Papua.

Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat agar mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian serta tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memperkeruh situasi keamanan.

"Kami meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita bohong atau propaganda yang sengaja disebarkan untuk memprovokasi. Percayakan proses hukum kepada kepolisian, karena setiap tindakan akan diproses secara profesional dan transparan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Anggota KKB Okoni Siep alias Nikson Matuan ditangkap di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, pada Minggu (2/2/2025).

Jakarta -

Komisi XIII DPR telah menyepakati anggaran usai efisiensi sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerjanya. Anggaran BNPT dipangkas Rp 153 miliar, anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dipotong Rp 59 miliar.

Hal tersebut diumumkan dalam rapat di ruang Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Angka pemotongan tersebut dibacakan oleh ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

"Komisi XIII DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN 2025 terhadap kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XII DPR RI," kata Willy membacakan kesimpulan rapat.

Berikut ini rinciannya:

- Efisiensi anggaran Kementerian Sekretariat Negara RI sebesar Rp 517.583.722.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.901.862.847.000, menjadi sebesar Rp 2.384.279.125.000.

- Efisiensi anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 59.950.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 160.523.737.000, menjadi sebesar Rp. 100.573.737.000.

- Efisiensi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp 144.500.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 229.919.355.000, menjadi sebesar Rp 122.220.952.000.

- Efisiensi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp 153.415.712.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 428.563.750.000 menjadi sebesar Rp 275.148.038.000.

- Efisiensi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebelum rekonstruksi sebesar Rp 191.600.000.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp.374.428.347.000 menjadi sebesar Rp 182.828.347.000.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

(ial/isa)

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat (Kanwil Ditjen Pas Jabar) Kusnali melantik 16 pejabat baru sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Kamis (13/02/2025).

Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi sejumlah pejabat di lingkungan pemasyarakatan Jawa Barat, berlangsung di Menara BRI Bandung, Jalan Asia Afrika.

Setelah upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan selesai, acara dilanjutkan dengan prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakata dari pejabat lama ke pejabat baru. 

"Saya yakin saudara-saudari semua mampu menjalankan amanah ini. Laksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab," kata Kepala Kakanwil Ditjen Pas Jabar.

Prosesi serah terima jabatan Kepala UPT Pemasyarakatan itu juga mencakup serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan di beberapa UPT dalam lingkungan Kanwil Ditjen Pas Jabar.

Selain melantik dan memimpin sertijab pejabat UPT pemasyarakatan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kerja sama antara Kanwil Ditjen Pas Jabar dengan Bank BRI.

Editor : Agus Warsudi