JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, hanya mengundang Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam pertemuan di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).

Ia menyebut, pertemuan itu merupakan silaturahmi dari koalisi yang memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

"Ya silaturahmi KIM, ini satu tahun setelah Pilpres," kata Prasetyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2025).

Pernyataan itu sekaligus menjawab alasan Prabowo juga tidak mengundang PDI-P.

Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat Pilpres 2024.

"Kan (PDI-P) enggak bagian, eh belum bagian dari KIM," ucap dia.

Sementara itu, terkait konfirmasi kehadiran Megawati dalam HUT Gerindra esok hari, ia mengaku belum mengetahui.

Pasalnya, Presiden ke-5 RI itu tengah dalam lawatan ke luar negeri.

"Yang pasti, lanjutnya, undangan sudah dikirim untuk seluruh ketua umum partai politik dan mantan Presiden. Sepertinya belum (hadir), informasinya beliau masih ada di luar negeri," tutur Prasetyo.

Diketahui, Presiden dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2/2025) hari ini.

Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB siang nanti.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengonfirmasi pertemuan itu.

Dia menyebut, pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra.

“Iya, diundang ke Hambalang besok setelah Jumatan. Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundang lah dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya,” ujar Willy, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa seluruh biaya retreat kepala daerah di Magelang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” ujar Prasetyo Hadi di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Dengan demikian, dia meyakini bahwa tidak ada lagi pemerintah daerah yang harus mengeluarkan anggarannya untuk keperluan retreat pada 21-28 Februari mendatang.

“Seharusnya tidak ada (lagi yang mentransfer), semua dari Kemendagri,” kata Prasetyo Hadi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan kepala daerah yang telanjur mentransfer uang orientasi atau retret yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dikembalikan.

Hal itu ditegaskan Bima Arya setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran baru terkait biaya retret kepala daerah yang akan diambil penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ya (akan dikembalikan)," ujar Bima Arya saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (13/2/2025).

Dia lantas menjelaskan, biaya retret ini sepenuhnya ditanggung Kemendagri melalui anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berasal dari APBN.

Menurut Bima Arya, hal itu juga tertuang dalam surat nomor 200.5/692/SJ yang dikeluarkan Kemendagri pada hari ini, Kamis.

Mantan Wali Kota Bogor ini juga menjelaskan, ide awal pembiayaan retret menggunakan sharing APBN dan APBD adalah usulan dari pemerintah daerah kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Usulan tersebut kemudian ditampung dan kepala daerah diminta mengeluarkan uang sejumlah Rp 2.750.000 per hari selama retret berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

“Namun kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri/Tito Karnavian) memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD, tapi akan ditanggung sepenuhnya oleh kementerian," kata Bima Arya.

"Jadi surat edaran sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri," ujar Bima Arya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Menteri Imigrasi dan Pesyarakatan (Imipas), Jenderal (Purn) Agus Andrianto, karena Polri sudah difasilitasi mengenai masalah pencegahan dan penangkalan (cekal). Sebab, kata Kapolri, masalah pencekalan memerlukan kecepatan waktu.

"Terkait dengan cekal, kami berterima kasih sudah difasilitasi, karena terkadang membutuhkan kecepatan waktu," kata Kapolri saat menerima audiensi Menteri Imipas di Mabes Polri, Jakara Selatan, Jumat (14/2/2025).

Kapolri juga siap mendukung langkah Kementerian Imipas dalam penanganan narkoba. Kapolri memastikan pihaknya bakal membantu razia Lapas.

"Terkait dengan razia Lapas, kami siap memberikan dukungan 1x24 jam," ujar Kapolri.

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto memastikan proses pencekalan akan dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hal ini dilakukan dalam rangka proses penegakan hukum.

Agus juga berharap adanya proses pertukaran informasi pada tingkat kewilayahan.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi oleh Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, Astamaops Polri Komjen Imam Sugianto, Kadiv Propam Polri Irjen Irjen Abdul Karim, Kadivkum Polri Irjen Viktor Theodorus Sihombing, Kakorsabhara Polri Irjen Mulia Hasudungan Ritonga, Karorenmin Baintelkam Polri Brigjen Witnu Urip Laksana, Dirtipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah, Karokersin Divhubinter Polri Brigjen Dodied Prasetyo Aji dan Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri.

Menteri Imipas didampingi oleh Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Sekjen Kementerian Imipas Asep Kurnia, Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Irjen Yan Sultra Indrajaya, Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Dirjen Pemasyarakatan Brigjen Mashudi dan para pejabat Imipas lainnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia bukanlah milik kader atau Partai Gerindra.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan terkait kepemilikan perusahaan tersebut, yang belakangan menjadi sorotan karena ditunjuk untuk mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

“Bukan, bukan,” ujar Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa PT Lembah Tidar hanya ditunjuk untuk mempersiapkan kegiatan retret oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak, itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu kan yang mengelola ya, atas perintah waktu itu Bapak Presiden Terpilih untuk persiapan (retret). Itu hanya pengelola saja,” lanjut dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemilik perusahaan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pemilik lahan yang menjadi lokasi PT Lembah Tidar adalah Akademi Militer.

“Pemilik lahan itu akademi militer,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra atau kader-kadernya tidak terlibat dalam pengelolaan lahan yang ditempati oleh PT Lembah Tidar.

“Itu lahan negara itu, sekarang dikerjasamakan itu untuk lapangan golf,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Nama PT Lembah Tidar Indonesia menjadi sorotan setelah muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.

PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Meski SE itu belakangan dibatalkan, namun sejumlah pemerintah daerah pun sudah menyetorkan dana retret Rp 22 Juta ke PT Lembah Tidar.

PT Lembah Tidar diketahui beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Magelang, Saleh Apriyanto, membenarkan bahwa alamat PT Lembah Tidar Indonesia berada di lokasi tersebut.

Berada di Kompleks Golf Borobudur

Hasil penelusuran Kompas.com mendapati bahwa alamat yang disebutkan mengarah ke Borobudur International Golf & Country Club yang lokasinya tak jauh dari Akmil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN. Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD.

Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Untuk itu, menurut Prasetyo, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akmil Magelang.

Menurut Bima, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mengundang seluruh pimpinan partai politik dan mantan presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra, yang akan berlangsung di Sentul, Bogor, pada Sabtu (15/2/2025).

Namun, hingga saat ini, Gerindra belum menerima konfirmasi kehadiran dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) maupun Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Belum, belum, belum dapat konfirmasi (kehadiran Jokowi). Nanti kami cek," ujar Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Sementara itu, Prasetyo menyatakan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah hadir lebih awal dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang pada hari yang sama.

"Kalau Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini. Silaturahmi yang hari ini," ujar dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mengumpulkan para ketua umum dan elite partai politik yang tergabung dalam KIM pada 14 Februari 2025.

Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi bagi koalisi yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

"Ya silaturahmi KIM, ini satu tahun setelah Pilpres," kata Prasetyo.

Pernyataan tersebut juga menjawab alasan mengapa Prabowo tidak mengundang PDI-P, yang diketahui mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, saat Pilpres 2024.

"Kan (PDI-P) enggak bagian, eh belum bagian dari KIM," ucap dia.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT Gerindra yang akan berlangsung pada 15 Februari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mengundang seluruh pimpinan partai politik dan mantan presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra, yang akan berlangsung di Sentul, Bogor, pada Sabtu (15/2/2025).

Namun, hingga saat ini, Gerindra belum menerima konfirmasi kehadiran dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) maupun Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Belum, belum, belum dapat konfirmasi (kehadiran Jokowi). Nanti kami cek," ujar Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Sementara itu, Prasetyo menyatakan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah hadir lebih awal dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang pada hari yang sama.

"Kalau Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini. Silaturahmi yang hari ini," ujar dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mengumpulkan para ketua umum dan elite partai politik yang tergabung dalam KIM pada 14 Februari 2025.

Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi bagi koalisi yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

"Ya silaturahmi KIM, ini satu tahun setelah Pilpres," kata Prasetyo.

Pernyataan tersebut juga menjawab alasan mengapa Prabowo tidak mengundang PDI-P, yang diketahui mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, saat Pilpres 2024.

"Kan (PDI-P) enggak bagian, eh belum bagian dari KIM," ucap dia.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT Gerindra yang akan berlangsung pada 15 Februari 2025.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI, Jenderal (Purn) Agus Andrianto. Pertemuan keduanya itu membahas tentang penanganan kasus narkoba, penyelundupan hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjadi atensi serius dari Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan Kapolri bersama Menteri Imipas digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025). Kapolri didampingi oleh Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, Astamaops Polri Komjen Imam Sugianto, Kadiv Propam Polri Irjen Irjen Abdul Karim, Kadivkum Polri Irjen Viktor Theodorus Sihombing, Kakorsabhara Polri Irjen Mulia Hasudungan Ritonga, Karorenmin Baintelkam Polri Brigjen Witnu Urip Laksana, Dirtipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah, Karokersin Divhubinter Polri Brigjen Dodied Prasetyo Aji dan Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri.

Sementara itu, Menteri Imipas didampingi oleh Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Sekjen Kementerian Imipas Asep Kurnia, Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Irjen Yan Sultra Indrajaya, Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Dirjen Pemasyarakatan Brigjen Mashudi dan para pejabat Imipas lainnya.

Dalam pertemuan itu, Kapolri berbicara mengenai kasus pekerja migran di Malaysia beberapa waktu lalu. Kapolri mendorong agar pekerja migran dapat bekerja secara legal dan berkontribusi dalam mendatangkan devisa bagi negara.

Terkait kasus narkoba, Kapolri menyoroti banyaknya narapidana yang belum dieksekusi hukuman mati yang kemudian malah mengembangkan jaringan narkoba dari dalam lapas. Menurut Kapolri, beberapa kali Direktorat Narkoba mengungkap kasus narkoba yang melibatkan jaringan lapas.

"Saat ini, Indonesia dapat dikatakan darurat narkoba, karena yang tertangkap juga belum seluruhnya," kata Kapolri.

Kapolri Terima Audiensi Menteri Imipas Foto: Dok Ist

Selain itu, Kapolri akan melakukan evaluasi tiga bulan ke depan terkait pemindahan narapidana ke Nusakambangan. Kapolri berharap grafik penyebaran narkoba semakin menurun.

Kemudian Kapolri juga menyoroti banyaknya kasus TPPO yang menggunakan modus visa turis. Namun, modus tersebut pada akhirnya membuat warga negara Indonesia bekerja secara ilegal.

"Jangan sampai masyarakat kita jadi korban karena ketidaktahuan dan kurangnya pengawasan kita," ujar Kapolri.

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto menekankan mengenai peran penting kepolisian dalam pelaksanaan sejumlah tugas. Agus menegaskan siap melaksanakan Asta Cita Presiden Prabowo khususnya dalam pemberantasan kasus peredaran narkoba di lapas hingga pencegahan kasus TPPO.

Simak juga Video 'Polresta Denpasar Ungkap Peredaran Narkoba dengan Modus Dicor Semen':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Semua partai (kami undang) untuk acaranya yang besok

Jakarta (ANTARA) - Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa seluruh pimpinan partai politik (parpol) di tanah air diundang pada puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu (15/2).

"Semua partai (kami undang) untuk acaranya yang besok," kata ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Sejauh ini, kata dia, hampir semua ketua umum partai politik di tanah air mengkonfirmasi untuk hadir pada puncak HUT Gerindra esok hari.

Di antara yang mengkonfirmasi hadir besok, lanjut dia, merupakan pimpinan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berhalangan hadir dalam acara silaturahmi KIM di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat hari ini.

Adapun puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, ujarnya lagi, akan dilangsungkan di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat.

"Sebagian konfirmasinya akan hadir di besok, di SICC, besok pagi," ujarnya.

Meski demikian, dia belum dapat memastikan apakah mantan Presiden RI Joko Widodo akan turut hadir dalam gelaran acara esok hari. "Belum, belum dapat konfirmasi," ucapnya.

Dia juga memberikan sinyal bahwa Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan berhalangan hadir pada puncak perayaan HUT-17 Partai Gerindra sebab sedang tidak berada di tanah air.

Diketahui, Megawati dan keluarga melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah, pada 11 Februari 2025.

"Sepertinya belum (terkonfirmasi) karena informasinya kan beliau (Megawati) masih ada di luar negeri," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra pada tanggal 15 Februari 2025 akan didahului dengan kegiatan rapat pemimpinan nasional (rapimnas).

"Rencananya kegiatan di tingkat nasional akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2025, yang akan didahului dengan kegiatan rapat pemimpinan nasional," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Ia menyebut rapimnas yang diselenggarakan itu akan dihadiri oleh pengurus Gerindra di setiap tingkatan, baik Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN.

Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD. Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Untuk itu, menurut dia, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Menurut dia, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

DPR pun sebelumnya sudah menyetujui bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Pelantikan kepala daerah pun akan dilaksanakan di Jakarta lantaran keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa banyak kementerian/lembaga yang salah paham terkait kebijakan efisiensi anggaran belanja negara yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo mengingatkan bahwa kebijakan efisien anggaran baru pertama kali dilakukan. Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila banyak kementerian/lembaga yang salah paham terkait niat presiden.

"Banyak teman-teman kementerian/lembaga—bukan salah tafsir, tidak—tetapi memahami masih agak berbeda gitu, lho. Menurut saya, sih, wajar ya," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Meskipun demikian, sambung politisi Partai Gerindra ini, pihaknya sudah memberikan penjelasan agar tidak ada lagi salah paham antar kementerian/lembaga maupun di masyarakat.

Lebih lanjut, dia mengklaim keputusan terkait pemangkasan anggaran kementerian/lembaga tidak dilakukan secara sepihak. Misalnya perintah agar tidak ada kenaikan uang kuliah meski dana untuk perguruan tinggi juga kena efisiensi.

"[Diputuskan] bareng-bareng semua," ujar Prasetyo.

Sementara itu, sebelumnya Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran kementerian/lembaga bersifat fleksibel.

Wihadi menjelaskan pemerintah ingin memblokir terlebih dahulu semua anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang dianggap tidak efisien. Nantinya setiap K/L bisa meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk biaya program kerjanya.

Atas permintaan itu, Sri Mulyani akan melakukan evaluasi terhadap program kerja K/L tersebut. Jika dirasa telah program memberi output atau hasil yang memuaskan maka Kementerian Keuangan akan menerima permintaan tambahan anggaran tersebut.

"Dengan efisiensi ini kan kita mau melihat dulu, program ini berjalan dengan baik atau tidak gitu, lho. Ini harus jelas dulu," ujar Wihadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Wakil ketua Badan Anggaran DPR itu menjelaskan notabenenya kebijakan efisien anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sama dengan kebijakan automatic adjusment pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dia merincikan total efisien anggaran akan tetap sebesar Rp306,69 triliun seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025. Nantinya, hasil efisiensi tersebut akan masuk ke alokasi dana Bendahara Umum Negara (BUN) di APBN 2025 terlebih dahulu.

Setelahnya, Sri Mulyani sebagai BUN akan mendistribusikan hasil efisien tersebur ke K/L yang menjalankan program-program unggulan Presiden Prabowo.

"Statusnya blokir sementara," kata Wihadi.