REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah (Kemenkop UKM) mendorong para pelaku usaha mikro agar membentuk badan hukum atau satu wadah berbentuk koperasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenkop UKM, Henra Saragih saat Seminar UKM dalam bentuk perusahaan perorangan sebagai sosial enterprise di era tranformasi digital, di Universitas Padjajaran (Unpad) Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (14/2/2025).

"Memang kita juga mendorong supaya pelaku usaha mikro kecil ini ada beberapa alternatif-alternatif badan usaha, misalnya contoh perseroan perorangan yang memang hari ini kita coba bahas," ujar Henra.

Henra mengatakan, selama ini masih banyak pelaku UKM yang belum mendapat edukasi tentang manfaat dari perseroan perorangan ataupun bergabung dalam sebuah koperasi. "Silakan saja mereka memilih, apakah perseroan perorangan, atau mereka terwadahi dalam koperasi, ataupun badan usaha yang lain," katanya.

Terkait edukasi, kata dia, kehadiran Ikatan Alumni Notariat Universitas Padjadjaran (Ikano Unpad) sangat diharapkan dapat membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembuatan akta notaris untuk perseroan perorangan ataupun badan usaha lainnya.

"Jadi, kita memohon juga kepada teman-teman notaris pembuat akta koperasi untuk memberikan literasi kepada pemohon-pemohon badan hukum, untuk mereka memberikan batasan-batasan, sehingga kooperasi itu apa, terus kemudian PT itu apa, badan usaha yang lain itu apa, sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan di kemudian hari yang justru akan merugikan masyarakat," paparnya.

Ketua umum Ikano Unpad, Ranti Fauza Mayana menyambut baik permintaan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, pihaknya juga ingin pembentukan kooperasi, pengimplementasiannya dan lain-lain itu bisa berjalan sesuai dengan koridornya. "Sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan, intinya gitu," kata Ranti.

Intinya, kata dia, literasi dan edukasi yang selama ini sudah berjalan lewat jaringan Ikano Unpad melalui sosialisasi, diskusi dan seminar dengan menghadirkan orang-orang kompeten di bidangnya masing-masing. "Seperti dari pihak pemerintah, kemudian juga dari pihak universitas, juga dari pihak perbankan, karena di sini kan penting ya, perbankan sebagai lembaga pembiayaan yang akan menyalurkan kreditnya," katanya.

Kemudian juga, kata dia, diharapkan dengan adanya suatu transformasi dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan terbatas agar naik kelas. "Sehingga diharapkan nanti juga bisa berjalan baik dan bisa melaksanakan social enterprise yang diamanahkan oleh negara, intinya gitu saja," katanya.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto disebut tidak membahas reshuffle atau perombakan kabinet saat mengumpulkan parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Prabowo tidak membahas reshuffle.

Menurut Supratman, Prabowo hanya mengajak seluruh komponen bangsa bersatu dalam membangun Indonesia.

"Enggak ada. Prinsipnya beliau mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun republik ini. Demi untuk kemakmuran rakyat Indonesia," ujar Supratman usai pertemuan di Hambalang.

Ditemui terpisah, Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) juga menyebut Prabowo tidak membahas perihal reshuffle.

Noel mengatakan, Prabowo hanya membahas hal-hal yang baik untuk ke depannya.

"Enggak ada bahas reshuffle, intinya bahas hal yang baik buat ke depan. Ada semangat, semangat untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depan," jelas Noel.

"Ya itu, itu dulu cluenya. Pokoknya semangat. Jadi koalisi ini harus makin solid," tegasnya.

Diketahui, isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sempat bergulir.

Prabowo sendiri bahkan terang-terangan melempar sinyal reshuffle bagi para menterinya.

Isu reshuffle pertama kali mencuat ketika Prabowo berpidato dalam Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

Saat itu, Prabowo mengaku telah berkali-kali memperingatkan jajaran pemerintahannya untuk mengikuti arahan demi kesejahteraan rakyat.

Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.

"Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, dalam 100 hari pertama pemerintahannya, ia telah memerintahkan setiap kementerian untuk membersihkan diri.

"Saya sampaikan seluruh aparat dan institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan," tegasnya.

Ditemui usai acara, Prabowo pun ditanya awak media apakah dirinya akan melakukan reshuffle terhadap menteri setelah pemerintahannya melalui masa 100 hari kerja.

Prabowo mengatakan, dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

"Mau lebih jelas lagi? Hahaha," sambungnya seraya tertawa.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membahas efisiensi dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, pada Jumat (14/2/2025).

Hal tersebut diungkap oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, yang turut hadir di pertemuan tersebut.

"Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu," ujar Supratman.

Menurut Supratman, seluruh menteri di Kabinet Merah Putih sepakat tentang efisiensi anggaran tersebut.

"Dan semua Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih setuju dengan itu," ucap dia.

Sementara itu, kata Supratman, mereka juga membahas bagaimana Indonesia bisa bersatu demi kemakmuran.

"Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus Presiden mengimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa," imbuh Supratman.

Bisnis.com, BOGOR – Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengungkapkan isi pembicaraan yang terjadi dalam acara silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bojong Koneng, Bogor, Jumat (14/2/2025).

Salah satu pembahasan yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah soal efisiensi anggaran yang kini tengah digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Supratman, topik efisiensi anggaran dibahas sebagai langkah penghematan dengan fokus pada pengeluaran yang tidak perlu.

"Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu," katanya saat memberikan keterangan kepada wartawan setelah pertemuan, Jumat (14/2/2025).

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa seluruh anggota Kabinet Merah Putih, termasuk para menteri, sepakat untuk mendukung langkah efisiensi anggaran tersebut.

"Dan semua Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih setuju dengan itu," ucapnya.

Supratman juga menambahkan bahwa agenda utama dalam pertemuan tersebut bukan hanya efisiensi, tetapi juga tentang persatuan bangsa.

"Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus presiden menghimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa," tandas Supratman.

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan bahwa masih ada pemahaman yang berbeda di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) saat melakukan efisiensi anggaran. Perbedaan pemahaman khususnya terjadi dalam menentukan jenis belanja yang harus diefisiensikan.

“Tentunya banyak teman-teman K/L bukan salah tafsir, memiliki pemahaman yang masih agak berbeda,” ucap Prasetyo kepada awak media di Gedung DPR pada Jumat (14/2/2025).

Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran yang diefisienkan adalah Rp 306,69 triliun yang terbagi dalam efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Menurut dia, fenomena perbedaan pemahaman menjadi wajar karena banyak K/L yang belum memahami betul tentang pelaksanaan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, saat ini pihaknya secara gencar memberikan sosialisasi kepada seluruh K/L agar penerapan efisiensi anggaran bisa berjalan optimal.

“Menurut saya sih wajar, karena ini kan proses dan terus kita berikan penjelasan,” imbuh Prasetyo.

Sebelumnya Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wiyanto mengatakan efisiensi anggaran bermula dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penyisiran terhadap program-program yang dianggap tidak efisien. Efisiensi dilakukan karena memang pemerintah melihat adanya program-program yang tidak efisien dan bisa diefisiensikan.

“Ini didorong oleh memang presiden mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan angka di K/L karena nomenklatur kementerian 2024 berbeda dengan tahun 2025,” tutur Wihadi.

Dia mengatakan, dalam penentuan realokasi anggaran terdapat miskomunikasi antara Kementerian Keuangan dengan K/L lain. Hal tersebut berimbas pada pemangkasan anggaran terhadap program-program yang tidak seharusnya dilakukan efisiensi. Lantaran Kemenkeu hanya memberikan guidance untuk pemotongan anggaran berdasarkan persentase.

“Jadi misalnya kemarin kan dengan suratnya yang awal bahwa misalnya perjalanan dinas 80% atau 90%. Nah, perjalanan dinas itu bukan dipotong 80% atau 90%. Perjalanan dinas yang memang dianggap tidak perlukan, mana yang diperlukan dan itu tetap dilakukan. Akhirnya kan ketemu program-program mana yang masih memerlukan perjalanan dinas, yaitu jalan saja,” tutur Wihadi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berkolaborasi dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kolaborasi itu terjalin ketika Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Imipas Agus Andrianto di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

“Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran kepolisian karena personel kami sangat terbatas,” kata Menteri Imipas Agus.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan data, terdapat 313 narapidana yang dipindahkan ke UPT Maximum Security Nusakambangan karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.

Oleh karena itu, menurutnya, kolaborasi antara Polri dan Kementerian Imipas harus dilakukan untuk semakin menyukseskan kinerja yang berorientasi pada misi Astacita pemerintah, utamanya terkait pemberantasan peredaran narkoba di dalam lingkungan lapas.

Lebih lanjut, Agus yang merupakan Wakil Kapolri periode 2023–2024 itu mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh lapas agar kooperatif dengan aparat penegak hukum yang menyelidiki tindak pidana, terutama narkoba.

Selain itu, dirinya juga telah memerintahkan jajaran untuk tidak apatis dan harus membangun hubungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Atas gagasan kolaborasi tersebut, Kapolri menyambut baik dan menyatakan bahwa Polri siap membantu pemberantasan narkoba di dalam lapas. Pemimpin Korps Bhayangkara itu tak memungkiri bahwa Indonesia sedang mengalami darurat narkoba.

“Terkait dengan razia lapas, kami siap memberikan dukungan 1X24 jam. Kita juga akan melakukan evaluasi tiga bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusakambangan dan semoga grafik penyebarannya menurun,” ujarnya.

Brussel (ANTARA) - Puluhan ribu orang turun ke jalanan di pusat kota Brussel di Belgia pada Kamis (13/2) untuk memprotes rencana reformasi pemerintah, saat serikat pekerja memperingatkan soal adanya aksi mogok lanjutan kecuali para pembuat kebijakan mempertimbangkan kembali proposal mereka.

Menurut perkiraan polisi, sekitar 60.000 pengunjuk rasa berpartisipasi dalam aksi protes tersebut, melambaikan spanduk dan meneriakkan slogan-slogan menentang serangkaian rencana yang diuraikan dalam perjanjian pemerintah federal Arizona yang baru dibentuk.

Reformasi yang diusulkan, yang mencakup perubahan pada dana pensiun, persyaratan yang lebih ketat untuk pensiun dini, dan pemangkasan layanan publik, memicu kemarahan yang meluas di seluruh Belgia.

Para pengunjuk rasa menyatakan kekhawatiran bahwa rencana itu dapat berdampak secara tidak proporsional terhadap pekerja berpenghasilan rendah, serta menambah beban pada infrastruktur layanan publik negara yang sudah kewalahan.

Aksi demonstrasi itu membuat sebagian wilayah di ibu kota Belgia tersebut lumpuh, menghentikan aktivitas lalu lintas di rute-rute utama dan mengganggu transportasi umum.

Bandar Udara Brussel membatalkan 430 penerbangan seiring operasi darat ditangguhkan, sementara layanan metro, bus, dan trem sangat terdampak oleh aksi tersebut.

Serikat pekerja utama di Belgia, termasuk FGTB, CSC, dan CGSLB, mengorganisir aksi protes tersebut, dengan alasan bahwa reformasi pemerintah akan mengganggu keamanan kerja dan mengurangi kualitas layanan negara.

Aksi protes tersebut sebagian besar berlangsung damai.

Para pemimpin serikat pekerja telah memperingatkan soal adanya aksi mogok umum nasional pada 31 Maret jika pemerintah tidak memberikan tanggapan.

Pewarta: Xinhua
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

PYONGYANG - Baru-baru ini, Korea Utara (Korut) mempromosikan adopsi Undang-Undang Pengasuhan Anak sebagai contoh model perlindungan hak asasi manusia (HAM) di komunitas internasional.

Surat kabar milik negara, Rodong Sinmun, menyatakan manfaat pengasuhan anak tersedia bahkan di daerah pegunungan terpencil.

Propaganda Pemimpin Korut Kim Jong-un itu dianggap jauh dari kenyataan. Bagaimana sebenarnya kondisi dunia pendidikan di Korea Utara?

Seo Bella, seorang mahasiswa universitas di Korea Selatan, mengatakan untuk benar-benar memahami situasi hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara, harus memperhatikan pelanggaran HAM yang tersembunyi di balik propaganda yang terdistorsi tersebut.

Dia mengaku lahir dan hidup di Korea Utara sampai umur 15 tahun sebelum akhirnya memilih pindah dan menetap di Korea Selatan.

Seo Bella yang sudah 9 tahun tinggal di Korea Selatan ini ingin berbagi pelanggaran HAM yang dialaminya selama masa sekolah di Korea Utara.

"Selama tahun-tahun sekolah saya, rumah dan sekolah adalah seluruh dunia saya. Dunia yang luas namun sempit itu menyiksa saya setiap hari, seperti suara alarm yang disetel untuk berbunyi setiap 10 menit, terus-menerus mengingatkan saya akan ketidakberdayaan saya,?? ungkap Seo Bella dalam keterangannya kepada Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta seperti dikirimkan kepada Sindonews pada Jumat (14/2/2025).

Dia bercerita, semua biaya manajemen sekolah di Korea Utara, seperti biaya pemeliharaan, perawatan fasilitas, dan gaji guru, dibebankan kepada siswa.

Jika siswa tidak dapat membayar biaya tersebut, mereka menghadapi hukuman fisik atau perundungan di dalam kelas.

Guru secara paksa mengumpulkan biaya ini dari siswa, dan mereka yang tidak bisa membayar mengalami rasa malu yang luar biasa.

Jakarta (ANTARA) - Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berkolaborasi dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kolaborasi itu terjalin ketika Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Imipas Agus Andrianto di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

“Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran kepolisian karena personel kami sangat terbatas,” kata Menteri Imipas Agus.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan data, terdapat 313 narapidana yang dipindahkan ke UPT Maximum Security Nusakambangan karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.

Oleh karena itu, menurutnya, kolaborasi antara Polri dan Kementerian Imipas harus dilakukan untuk semakin menyukseskan kinerja yang berorientasi pada misi Astacita pemerintah, utamanya terkait pemberantasan peredaran narkoba di dalam lingkungan lapas.

Lebih lanjut, Agus yang merupakan Wakil Kapolri periode 2023–2024 itu mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh lapas agar kooperatif dengan aparat penegak hukum yang menyelidiki tindak pidana, terutama narkoba.

Selain itu, dirinya juga telah memerintahkan jajaran untuk tidak apatis dan harus membangun hubungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Atas gagasan kolaborasi tersebut, Kapolri menyambut baik dan menyatakan bahwa Polri siap membantu pemberantasan narkoba di dalam lapas. Pemimpin Korps Bhayangkara itu tak memungkiri bahwa Indonesia sedang mengalami darurat narkoba.

“Terkait dengan razia lapas, kami siap memberikan dukungan 1X24 jam. Kita juga akan melakukan evaluasi tiga bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusakambangan dan semoga grafik penyebarannya menurun,” ujarnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kembali bikin ulah, turis Russia kali ini ditangkap karena menjalankan bisnis ilegal selama di Bali.

Dilansir detikBali, Jumat (14/2/2025) rarga Rusia berinisial NK ditangkap petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada 9 Februari lalu.

Perempuan asal Rusia itu diamankan lantaran menjalankan bisnis kecantikan ilegal di Pulau Dewata. NK kini ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.

"NK diduga menjalankan praktik bisnis kecantikan ilegal. Kami tangkap NK saat akan terbang ke Singapura," kata Kepala Imigrasi Ngurah Rai, Winarko.

Winarko mengungkapkan NK awalnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 7 Februari 2025. Dia berbekal visa kedatangan (Visa on Arrival/VoA).

NK lantas pindah ke Bali. Bukannya berlibur, perempuan Rusia berusia 48 tahun itu malah menjalankan bisnis kecantikan di Bali. Petugas imgrasi menyita sejumlah alat perawatan kecantikan dari tangan bule Rusia itu.

Menurut Winarko, semua aktivitas NK itu sempat dipromosikan dan diunggah melalui akun media sosialnya. Dari situlah, tim siber imigrasi melacak aktivitas ilegal yang dilakukan NK.

"Visa on Arrival (VoA) hanya dapat digunakan untuk keperluan kunjungan sosial, tujuan bisnis, dan berlibur. Tidak boleh digunakan untuk bekerja," pungkasnya.

-----

Artikel ini telah tayang di detikBali.

(upd/upd)

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelaskan setidaknya ada lima keunggulan yang didapat pelancong jika mengajukan visa kunjungan saat kedatangan elektronik atau electronic visa on arrival (e-VoA) Indonesia.

Lima keunggulan itu, yakni e-VoA mudah diakses dan diproses dengan cepat, tampilan laman web yang ramah pengguna, pembayaran praktis dengan menggunakan kartu kredit, kemudahan saat pemeriksaan imigrasi, serta perpanjangan mudah dan fleksibel.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan keimigrasian, baik dari sisi kualitas maupun integritas, dalam rangka mendukung sektor pariwisata dan investasi di Indonesia,” ucap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Tato Juliadin Hidayawan mengatakan keunggulan pertama e-VoA adalah kemudahan akses. Wisatawan asing dapat mengajukan e-VoA, baik sebelum berangkat ke Indonesia maupun setelah tiba di Indonesia, secara daring.

Dengan proses daring, wisatawan dapat menghemat waktu dan tenaga. Apabila seluruh dokumen persyaratan sudah diunggah dengan benar dan lengkap, proses permohonan e-VoA hanya membutuhkan waktu 10 menit hingga visa terbit.

Keunggulan kedua, kata dia, tampilan web evisa.imigrasi.go.id dirancang dengan tampilan yang ramah pengguna demi memudahkan pemohon. Untuk mengajukan visa, pemohon hanya perlu mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan membayar secara daring.

Tato berpesan, untuk memperlancar proses permohonan e-VoA, pastikan bahwa pemohon sudah menyimpan dokumen persyaratan yang telah dipindai (scan), seperti halaman biodata paspor, pas foto atau swafoto dengan rasio 3×4, serta tiket pulang dan pergi.

Keunggulan ketiga, permohonan e-VoA dirancang dengan sistem pembayaran yang mudah, yakni secara daring menggunakan kartu kredit. Dengan begitu, wisatawan tidak perlu menukar uang tunai atau mencari mesin tarik tunai di bandara.

“Ditjen Imigrasi merupakan instansi pemerintah pertama di Indonesia yang menerapkan metode pembayaran layanan publik secara online menggunakan kartu kredit. Cara pembayaran di website e-VoA sangat mudah, mirip dengan belanja online,” ucap Tato.

Keunggulan keempat e-VoA, yaitu mudahnya pemeriksaan imigrasi di bandara. Wisatawan asing yang telah memiliki e-VoA dapat langsung melewati pemeriksaan imigrasi dengan autogate, tanpa perlu mengantre di konter pemeriksaan paspor manual.

Selain mempermudah wisatawan, penerapan e-VoA yang terintegrasi dengan autogate juga mengurangi antrean di bandara. Sistem digital ini sekaligus mengurangi interaksi langsung antara petugas imigrasi dan penumpang sehingga menekan potensi penyalahgunaan wewenang.

Keunggulan kelima yang tidak kalah penting, e-Voa mudah dan fleksibel untuk diperpanjang bagi wisatawan asing yang ingin memperpanjang masa tinggalnya di Indonesia. e-VoA dapat diperpanjang secara daring, tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.

“Perpanjangan e-VoA dapat dilakukan sebanyak satu kali dan diberikan masa tinggal selama 30 hari,” jelas Tato.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Sebanyak 4.276 Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) masuk daftar pemerintahan Presiden Donald Trump untuk segera dideportasi. Di antara mereka adalah WNI yang mengalami masalah dokumen imigrasi, status legal yang kadaluarsa, juga terkena kasus kriminal.

Lebih dari 4.000 WNI tersebut menerima final order removal atau perintah akhir pemindahan.

Mereka dilaporkan tidak memiliki izin legal untuk tinggal sehingga harus angkat kaki dari negara tersebut.

Final order removal ini umumnya diberikan kepada mereka yang memiliki catatan kriminal, pelanggaran imigrasi, serta status legal yang kadaluarsa.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menjelaskan, di antara 4.276 orang ini, ada yang tidak memiliki dokumen imigrasi yang sah, dan berstatus belum dihukum.

Judha menambahkan 4.276 orang ini merupakan bagian dari dari keseluruhan 1,4 juta orang yang masuk daftar final order removal.

Getty ImagesSejumlah warga El Salvador yang dideportasi dari Amerika Serikat (AS) membawa barang-barang pribadi mereka saat tiba di kantor Imigrasi di San Salvadir, El Salvador, 12 Februari 2025.

Judha menyebutkan contoh kasus WNI berinisial BK di New York yang ditangkap akhir Januari 2025 lalu.

Ini terjadi saat BK melakukan pelaporan tahunan di kantor Immigration and Custom Enforcement (ICE).

BK diketahui masuk daftar deportasi sejak 2009 silam.

Selain itu, Judha mengungkap ada WNI lain, berinisial TRN yang ditahan di Atlanta, Georgia pada 29 Januari.

"Saat ini hanya dua WNI yang kami dapat informasi ditahan. Kami akan terus monitor," kata Judha kepada media, Kamis (13/02), di Jakarta

Apa yang harus dilakukan ribuan WNI yang terancam dideportasi dari AS?

Judha mengatakan WNI di AS yang masuk daftar ini bisa melapor ke perwakilan diplomatik Indonesia di negeri tersebut.

Ia mengimbau agar para WNI mengetahui hak mereka sesuai hukum AS.

Judha mengatakan perwakilan diplomatik Indonesia di AS bakal memberikan pendampingan hukum.

Sebelum pengumuman daftar deportasi dari Kemenlu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra juga sempat menyinggung perihal rencana Presiden AS Donald Trump yang akan melakukan deportasi besar-besaran para imigran.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia mengantisipasi kebijakan presiden baru AS tersebut.

"Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan," kata Yusril, seperti dikutip dari detikcom.

Baca juga:

• 'Saya tidak mau mati sebagai orang Indonesia' Cerita tiga anak muda Indonesia yang tinggal dan bekerja di Korsel, AS dan Thailand
• Delapan WNI dan ratusan warga negara asing dibebaskan dari pusat penipuan online Myanmar
• Lima WNI ditembak aparat Malaysia di perairan Selangor, pemerintah Indonesia diminta bersikap tegas 'Hampir terjadi tiap tahun dan tidak pernah tuntas'

Apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia?

Akhir Januari lalu, pemerintah Indonesia juga berencana membentuk tim khusus untuk mengantisipasi isu deportasi WNI dari AS, pasca Trump terpilih.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya bakal bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan yang bisa diberikan para WNI yang terimbas deportasi.

Ia sempat menyebut bahwa pada masa kampanye menjelang pemilihan presiden AS, pihaknya mendengar ada sejumlah WNI yang mengaku resah di negara itu.

Salah satu penyebabnya karena mereka mengalami masalah dokumen imigrasi, katanya.

"Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga," kata Pigai, seperti dikutip dari Antara.

Apakah pemerintah Indonesia perlu mengakomodasi pemulangan ribuan WNI?

Dengan kondisi ini, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengimbau pemerintah Indonesia perlu memastikan akomodasi para WNI sekiranya kebijakan deportasi sudah final dan siap dieksekusi pemerintahan Trump.

"Siapa tahu mereka tidak punya uang. Kalau mereka tidak punya uang, ya kita bisa pick up mereka dalam satu pesawat untuk kembali ke Indonesia," kata Hikmahanto kepada wartawan Johanes Hutabarat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (14/02).

Hikmahanto mengatakan kebijakan ini tak terhindarkan karena umumnya mereka yang masuk daftar tersebut "visanya expired ataukah mungkin mereka sudah tidak sesuai dengan izin tinggalnya."

Apa perbedaan kebijakan imigran pemerintahan Trump dan Biden?

Hikmahanto mengatakan isu imigran yang mengalami masalah terkait dokumen keimigrasian ini sudah lama terdengar, namun menurutnya belum ditindak secara masif.

Pergantian rezim di AS ikut mengubah kebijakan terkait imigran, katanya.

Getty ImagesMereka yang masuk daftar deportasi ini adalah yang masa tinggalnya sudah kadaluarsa, mengalami masalah dokumen keimigrasian, dan punya catatan kriminal.

Dia menilai pemerintahan Trump lebih keras dalam mengambil kebijakan bagi para imigran, dibanding Joe Biden.

Dugaan Hikmawanto, AS di bawah Biden lebih kendur dalam menindak para imigran.

Alasannya, menurutnya, kehadiran tenaga kerja para imigran ini memang dibutuhkan untuk mendongkrak kegiatan ekonomi di AS.

"Banyak yang tahu tapi dianggap oleh pemerintah Amerika tidak terjadi, sehingga ya mereka enggak mengalami deportasi," kata Hikmahanto.

Berita ini akan diperbarui.

• 'Saya tidak mau mati sebagai orang Indonesia' Cerita tiga anak muda Indonesia yang tinggal dan bekerja di Korsel, AS dan Thailand
• Empat WNI akan dideportasi dari Amerika Serikat
• Warga Kristen Indonesia di AS yang 'diusir' Trump ajukan gugatan hukum

Saksikan Live DetikSore:

(ita/ita)