Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal Pol (HOR) (Purn) Agus Andrianto mengatakan hingga kini belum ada pembahasan di internal lembaganya terkait wacana pemulangan dua napi yang ditahan di luar negeri yakni Reyhnard Sinaga atau Hambali ke Indonesia.

Agus mengaku bingung dengan wacana pemulangan keduanya. Dia meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada sumber yang menyampaikan wacana tersebut.

"Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga maupun Hambali untuk kembali ke Tanah Air," kata Agus di kompleks parlemen usai rapat di Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

"Jadi sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya nggih," imbuh eks Wakapolri itu.

Kabar wacana pemulangan dua napi yang ditahan di luar negeri itu sebelumnya disampaikan Menko Hukum HAM ImipasYusrilIhzaMahendra.

Reynhard merupakan narapidana kasus kekerasan seksual yang kini tengah menjalani masa tahanan seumur hidup di Inggris. Sedangkan Hambali merupakan teroris yang diduga kuat terlibat dalam kasus Bom Bali pada 2002. Ia merupakan pemimpin Jemaah Islamiyah untuk wilayah Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Hambali ditangkap di Thailand dalam operasi gabungan CIA pada 14 Agustus 2003. Ia beberapa kali ditempatkan di penjara rahasia milik CIA sebelum akhirnya dipindahkan ke penjara super ketat milik AS di Teluk Guantanamo pada September 2006.

Wacana pemulangan keduanya sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Meski begitu, menurut Yusril pemulangan mereka bukan prioritas.

"Soal Hambali dan Reynhard saya sudah menegaskan kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas karena memang masalahnya cukup rumit," kata Yusril dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (11/2).

Mahasiswa yang melakukan aksi 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri usai ditemui oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Kamis (20/2).

Awalnya, Pasetyo naik ke mobil komando yang digunakan mahasiswa. Perwakilan mahasiswa membacakan 9 poin tuntutan di depan Prasetyo.

Di antaranya, kaji ulang Inpres No. 1 Tahun 2025. Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat dan evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.

Dari atas mobil komando, Prasetyo menyatakan pemerintah akan mempelajari tuntutan dari mahasiswa.

Setelah Prasetyo menemui mahasiswa, dari mobil komando, orator mengajak mahasiswa untuk bubar.

Mobil komando pun bubar diikuti mahasiswa. Hingga berita ini ditulis, mahasiswa sudah perlahan bubar.

Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang digelar beberapa hari belakangan. Aksi-aksi di berbagai daerah mengangkat tema 'Indonesia Gelap'.

Adapun besok, Jumat (21/2) adalah puncak aksi "Indonesia Gelap" yang akan dilakukan oleh mahasiswa bersama koalisi sipil.

Jangan, itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses di pengadilan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memilih tidak memberikan komentar terkait dengan kasus hukum yang melibatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Supratman, usai menghadiri agenda pertemuan para hakim dengan Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menilai tidak etis baginya untuk berbicara mengenai perkara yang masih dalam proses pengadilan.

"Jangan, itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses di pengadilan," ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan Supratman di tengah sorotan publik terhadap perkembangan kasus Hasto Kristianto yang kini terseret ke dalam rangkaian kasus Harun Masiku.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS dalam kurun waktu 16—23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Atas penetapan status tersangka tersebut, Hasto kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Meski demikian, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada hari Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, sekaligus menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

Pewarta: Andi Firdaus/Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mensesneg Prasetyo Hadi turun menemui massa aksi 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda, Jakarta, sore ini. Prasetyo turun di tengah desakan massa.

Sejatinya, massa ingin menyampaikan aspirasinya di depan Istana Negara. Namun aksi itu terhenti di kawasan Patung Kuda, Kamis (20/2/2025). Sebab ruas jalan ke arah Istana ditutupi barrier beton.

Aksi massa sempat memanas, bahkan mencoba merobohkan barrier beton yang dipasang polisi. Massa terus bergerak dengan melemparkan benda ke arah petugas kepolisian.

Polisi terus mengimbau agar aksi tak anarkis. Namun aksi terus memanas. Hingga akhirnya kepolisian menyebut tengah berdialog dengan Istana untuk bertemu dengan massa.

Istana setuju dan Prasetyo Hadi hadir menemui massa aksi. Mulanya, Prasetyo berdialog di belakang barrier beton. Massa tak terima dan memintanya maju menemui mereka.

Polisi meminta koordinator lapangan aksi agar menjamin keamanan Prasetyo. Korlap menyanggupi.

Didampingi Kapolres Jakpus Susatyo, Prasetyo naik ke atas mobil komando. Korlap aksi menyampaikan poin poin aspirasinya.

Sebagai informasi, pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut:

1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Mensesneg Prasetyo Hadi menerima tuntutan massa aksi 'Indonesia Gelap.' Dia berjanji akan mempelajari poin-poin dari tuntutan itu.

Hal itu disampaikannya saat menemui massa yang tengah menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2/2025) sore. Dia hadir di tengah desakan massa.

"Saudara-saudara meminta beberapa poin, sore hari ini saya menyatakan bahwa kami pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya," ucapnya di hadapan para mahasiswa.

Dia menawarkan perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan pihak istana. Namun belum diketahui kapan pertemuan itu akan dilakukan.

"Untuk mengawalnya saya menawarkan karena kebetulan kita juga masih berdarah muda, berjiwa muda, saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif," katanya menawarkan.

"Berikan masukan terhadap poin-poin yang saudara tuntut, mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama sama," sambung dia.

Meski begitu, dia mengakui aksi menyuarakan pendapat di muka umum tetap diperbolehkan. Sebab, aksi massa dilindungi undang-Undang.

"Saya minta juga bapak-bapak aparat untuk kekeluargaan, Pak Kapolda. Ini adik-adik kita semua, ini masa depan bangsa dan negara ada di pundak adik-adik yang berjaket kuning, berjaket biru, berjaket hijau. Masa depan ada di pundak kalian. Kalian nanti yang akan meneruskan apa yang sedang kami perjuangkan," ujarnya.

Selepas itu Prasetyo langsung menandatangani kertas tuntutan. Menanggapi itu, koordinator lapangan aksi 'Indonesia Gelap' mengultimatum Prasetyo, agar tidak hanya menerima, namun menindaklanjuti tuntutannya.

"Kawan kawan semua hari ini kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak istana, kita beri waktu selama 2X24 jam," pungkasnya.

Pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang dibawa BEM SI. Berikut rinciannya:

1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turun menemui massa aksi 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dia mengaku ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk menemui massa aksi yang terdiri dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

"Kami bertiga atas seizin dan atas restu dari Bapak Presiden, kami memang ditugaskan untuk berjumpa dengan Adik-adik semuanya," kata Prasetyo dari atas mobil komando, Kamis (20/2/2025).

Dia memuji gerakan para mahasiswa karena, menurutnya, mahasiswa memanglah memiliki sikap pejuang. Dia pun mengaku melakukan hal yang sama semasa muda dulu.

"Beberapa hari ini, kami melihat, terutama saya, bangga dengan apa yang adik-adik perjuangan. Karena sudah seharusnyalah, adik-adik mahasiswa memiliki sikap seperti yang saudara-saudara perjuangkan pada hari ini," ucapnya.

"Kami semua yang ada di depan, pernah seperti adik-adik. Saat kami menjadi mahasiswa seusia adik-adik kita akan terus berusaha Kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," lanjut Prasetyo.

Karena itu, dia menuturkan, saat koordinator aksi menyampaikan ingin berkomunikasi dengan Istana, dirinya secara pribadi menyanggupi permintaan itu. Dia lalu menuturkan alasan terjun ke dunia politik untuk sama-sama berjuang seperti yang sedang dilakukan para mahasiswa.

"Karena bagi saya apa yang Saudara-saudara perjuangkan, apa yang Adik-adik perjuangkan, adalah bagian juga yang selama ini kami perjuangkan," ungkap Prasetyo.

"Kenapa kami berpolitik, kenapa kami ingin diberi amanah. Karena kami ingin memperjuangkan banyak hal yang Adik-adik perjuangkan," imbuh dia.

Untuk diketahui, Prasetyo turun di tengah desakan massa. Sejatinya, massa ingin menyampaikan aspirasi di depan Istana Negara.

Namun aksi itu terhenti di kawasan Patung Kuda. Sebab, ruas jalan ke arah Istana ditutupi barier beton.

Pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang dibawa BEM SI. Berikut rinciannya:

1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi akhirnya menemui massa aksi Indonesia Gelap di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, mulanya Prasetyo hanya menemui massa aksi dari pagar pembatas yang berada di Jalan Merdeka Barat.

Dia sempat meminta perwakilan massa yang mayoritas mahasiswa ini menghampirinya untuk berdialog. Namun, permintaan itu ditolak mahasiswa.

Massa aksi Indonesia Gelap meminta agar Prasetyo yang menghampiri mahasiswa. Akhirnya, aparat kepolisian membuka jalan agar Prasetyo bisa menemui peserta aksi.

Kemudian, Mensesneg naik ke atas mobil komando dengan ditemani Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo.

Dari atas mobil komando, Prasetyo mengaku sudah mendengar semua tuntutan dari para mahasiswa.

"Sore hari ini saya menyatakan bahwa kami pemerintah terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya," kata Prasetyo.

Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan oleh para peserta aksi Indonesia Gelap.

Prasetyo kemudian mengajak para perwakilan massa untuk berdialog dengan pemerintah terkait tuntutan-tuntutan mereka.

"Saya ingin menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, berdiskusi, yang konstruktif, beri masukan ke poin-poin yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat mari kita perbaiki bersama-sama," ucap dia.

Untuk diketahui, sejumlah aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Sebanyak sembilan tuntutan dari BEM SI yang telah diperbaharui, yakni sebagai berikut:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk d Anggaran 2025

2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.

4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.

5. Tolak dwifungsi TNI.

6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset

7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.

9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

KOMPAS.com -Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui peserta aksi demonstrasi puncak Indonesia Gelap.

Hadi Prasetyo ditemani oleh kedua Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan Bambang Eko.

Dilansir dari Kompas.TV, Kamis (20/2/2025) Ketiganya mendatangi aksi demo atas mandat dari Presiden Prabowo. Mereka juga dikawal oleh polisi dan stafnya dengan menaiki mobil polisi.

"Kami mohon maaf kalau baru bisa hadir pada sore hari ini karena kebetulan masih ada kegiatan. Atas restu Presiden Prabowo kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adek-adek semua," ujar Hadi didepan para demonstran, Kamis (20/2/2025).

Mensesneg membaur dengan mahasiswa

Setelah beberapa patah kata, Hadi kemudian diinterupsi oleh mahasiswa dan diminta untuk turun bergabung dengan para mahasiswa dan aktivis.

Setelah turun, Hadi kemudian menerima lembar 13 tuntutan yang dajukan oleh mahasiswa dan melanjutkan pidatonya.

Ia mengapresiasi para mahasiswa dan aktivis yang turun ke jalan mengawal kebijakan pemerintah.

"Kami senang adek-adek tetap menjadi mahasiswa yang kritis menyuarakan aspirasi. Kami juga sudah membaca tuntutan," imbuhnya.

Hadi juga menegaskan, bahwa apa yang sedang diperjuangkan mahasiswa juga sedang diperjuangkan oleh pemerintah.

"Saudara menghendaki pendidikan berkualitas, layak, dan murah. Kami juga sedang memperjuangkan itu. Mari kita perjuangkan bersama-sama," katanya.

Pihaknya juga menyanggupi permintaan mahasiswa agar dalam memperjuangkan tuntutannya diterima dan dapat berkomunikasi dengan pihak Istana.

"Saya pribadi mengatakan menyanggupi," tegas Hadi.

Mensesneg menerima dan menandatangani tuntutan mahasiswa

Di tengah-tengah pidatinya, koordinator aksi pun membacakan 13 tuntutan. Tanpa berlama-lama, Hadi menerima tuntutan tersebut dan berjanji pemerintah akan mempelajarinya.

"Untuk mengawalnya saya menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan saudara-saudara kita berdialog, diskusi konstruktif berikan masukan terhadap poin-poin tuntutan, mana yang kurang tepat kita perbaiki bersama," jelas Hadi

Hadi kemudian mengingatkan kepada peserta aksi demo, meskipun harus kritis namun mahasiswa juga harus jeli dan waspada dengan lingkungan sekitar agar tidak merusak fasilitas umum.

"Dengan ini saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara pemerintah akan menerima dan mempeleajari serta kita akan terus berkomunikasi," pungkasnya.

Setelah diterima oleh Mensesneg, para demonstran mengakhiri akasinya dengan lagu "Darah Juang" dan membersihkan sampah-sampah yang berserakan.

Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami, karena isu yang beliau itu sangat sensitif

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memastikan bahwa terpidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga, tidak masuk dalam prioritas pemulangan narapidana dari luar negeri yang kini ditempuh melalui proses diplomasi antarnegara.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

"Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami, karena isu yang beliau itu sangat sensitif," ucapnya.

Reynhard Sinaga, seorang mahasiswa asal Indonesia, dengan visa pelajar divonis bersalah atas 159 dakwaan pemerkosaan terhadap 48 pria pada Januari 2020, dengan modus membius korban sebelum melakukan kekerasan seksual.

Awalnya, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 30 tahun sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Namun, setelah banding dari jaksa Inggris, hukuman tersebut diperberat menjadi minimal 40 tahun.

Selama persidangan, terungkap bahwa jumlah korban Reynhard diperkirakan mencapai 206 pria, dengan sekitar 60 korban belum teridentifikasi. Mayoritas korbannya adalah mahasiswa berusia 18 hingga 36 tahun.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah lebih memfokuskan upaya diplomasi hukum untuk menyelamatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati, khususnya di Arab Saudi.

Yusril mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi narapidana di luar negeri, terutama mereka yang menghadapi hukuman mati.

Salah satu agenda penting adalah pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia di Jakarta pada 24-25 Februari 2025 untuk membahas pemulangan lebih dari 50 narapidana WNI di Malaysia.

Selain dengan Malaysia, kata Yusril, pemerintah Indonesia juga membuka pembicaraan dengan Prancis dan Arab Saudi terkait kerja sama hukum dan pemulangan narapidana.

Pemerintah Prancis bahkan menyambut positif langkah Indonesia memulangkan salah satu warganya, dan berharap kerja sama ini dapat diperkuat dalam kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia pada Mei mendatang, kata Yusril menambahkan.

'Sebenarnya hal seperti ini sudah pernah saya lakukan pada 2001-2002. Saat itu, beberapa narapidana dipindahkan dari Malaysia ke Provinsi Riau," ujar Yusril.

Meskipun langkah pemulangan ini baru memulangkan beberapa narapidana asing, seperti satu orang dari Filipina, lima orang dari Bali Nine, dan satu orang dari Prancis, Yusril optimistis pendekatan diplomasi hukum ini akan membuka peluang lebih luas untuk menyelamatkan nyawa para TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Melalui upaya ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri dan sekaligus memperkuat hubungan diplomatik serta kerja sama hukum dengan berbagai negara.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Kita akan melihat 10—20 tahun ke depan Indonesia akan luar biasa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.

Hal itu dia katakan menanggapi isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait narasi "Indonesia Gelap" dan tren #kaburajadulu ke luar negeri.

"Jadi, kalau yang muda-muda sekarang ini mengatakan pergi ke luar negeri, pergi ke luar pun apa. Kita akan melihat 10—20 tahun ke depan Indonesia akan luar biasa," ujar Yusril di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

Yusril mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menanggapi adanya sebagian masyarakat yang merasa pesimis terhadap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan mengajak untuk pergi ke luar negeri.

Menko menjelaskan bahwa dunia saat ini sedang berada dalam posisi yang akan mengalami perubahan sangat cepat.

Ia merujuk pada beberapa hasil analisis dari para pakar dunia yang memprediksi perkembangan negara-negara dalam 5—10 tahun ke depan. Bahkan, perubahan tersebut akan menggeser banyak hal secara signifikan.

Sebagai contoh, kata Yusril, Jepang diprediksi tidak akan lagi menjadi negara kuat di Asia. Posisinya akan digantikan oleh India dan Indonesia pada masa depan.

"Misalnya, Jepang itu tidak akan lagi menjadi negara kuat di Asia, akan digantikan oleh India dan Indonesia ke depannya. Jadi, posisi negara-negara maju sekarang juga akan mengalami kemunduran," ucapnya.

Menurut dia, Jepang saat ini mengalami stagnasi teknologi akibat penuaan populasi, regenerasi yang tidak berjalan, dan ekonomi yang cenderung konservatif.

"Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama peran Indonesia akan sangat besar di dunia," ucap Yusril.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

KPK resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah tak bisa mengintervensi proses hukum.

"Ya kita nggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati KPK itu sebagai suatu lembaga negara penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Yusril mengatakan pihak yang ditahan memiliki kesempatan melakukan pembelaan. Dia mengatakan Hasto dapat membela diri lewat kuasa hukum.

"Jadi kepada orang yang ditahan oleh KPK itu kita hormati juga hak-haknya untuk melakukan pembelaan. Silakan dia menghubungi lawyers, pengacara untuk juga melakukan upaya-upaya hukum supaya hukum kita itu ditegakkan dengan betul," ujar dia.

Diketahui, KPK menahan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buronan Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025), Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye sekitar pukul 18.08 WIB. Kedua tangan Hasto pun terlihat sudah terborgol.

Kasus yang Menjerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Wahyu, Agustiani dan Saeful telah bebas dari penjara. Sementara, Harun Masiku masih buron.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto sebagai tersangka. Selain Hasto, KPK menetapkan pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru kasus ini.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Hasto juga diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan mengenai Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang ditahan KPK terkait kasus Harun Masiku.

"Ya kita enggak bisa intervensi apa yang dilakukan oleh KPK. Dan kita menghormati KPK itu sebagai satu lembaga negara penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri, dan sebagainya," ujar Yusril, di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah menghormati keputusan KPK menahan Hasto.

Dia menyebut, KPK juga harus tetap menghormati hak Hasto untuk terus membela diri.

"Silakan dia menghubungi lawyers, pengacara untuk juga melakukan upaya-upaya hukum, supaya hukum kita itu ditegakkan dengan betul," ucap dia.

"Jadi, KPK bisa menahan orang, bisa menyatakan orang sebagai tersangka, bisa mencegah orang pergi ke luar negeri. Tapi, para lawyers yang ditunjuk oleh orang yang ditahan itu juga harus mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan," sambung Yusril.

Dengan demikian, kata Yusril, maka di situlah keadilan bisa terwujud.

"KPK boleh melakukan ini, tapi dia juga bisa menggunakan lawyers untuk juga membela kepentingan hukumnya. Jadi kalau saya melihatnya dari segi itu," imbuh dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).

Hasto tampak turun dari tangga di gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.

Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.