KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dalam upaya meningkatkan keamanan serta efektivitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karawang, Kepala Lapas (Kalapas) Karawang, Christo, memberikan penguatan kepada seluruh anggota regu pengamanan. 

Kegiatan ini berlangsung di Aula Sahardjo, Lapas Karawang, pada Selasa (21/2/2025), dan dihadiri oleh jajaran Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) serta Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Adm. Kamtib).

Dijelaskan Kalapas Karawang, Christo Toar, Penguatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, yang disampaikan pada 17 Februari lalu. 

"Dalam arahannya, pak Ditjen menekankan pentingnya 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang harus diterapkan di setiap satuan kerja pemasyarakatan," Ungkap Cristo, Jumat,(21/2/2025).

Lebih lanjut, kata Christo, Dari 13 program akselerasi tersebut, ada lima poin utama yang menjadi perhatian khusus dan harus segera dilaksanakan oleh jajaran pengamanan Lapas Karawang, diantaranya, pemberantasan peredaran narkoba, HP dan pungli, optimalisasi lahan kosong untuk ketahanan pangan, pemberdayaan warga binaan melalui umkm.

"Kemudian, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga untuk Promosi Hasil Karya Warga Binaan dan Bakti Sosial untuk Masyarakat Sekitar," tambah Christo.

Dalam hal ini, Lapas Karawang akan meningkatkan pengamanan dari semua penyimpangan, termasuk penyelundupan narkoba, penggunaan ponsel ilegal, dan praktik pungutan liar di dalam lapas, harus diberantas tanpa toleransi. Termasuk juga pemanfaatan lahan kosong untuk ketahanan pangan dan kita disini sudah memulainya dengan padi, dan sayur mayur lain. 

"Lalu, kita juga akan mendorong warga binaan untuk produktif mengolah hasil olahan pertanian kita sendiri ataupun mereka berkreasi menghasilkan produk-produk unggulan yang nantinya akan dijajahkan untuk dijual jika ada event dari pemerintah daerah, atau kita saluran dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan," terangnya.

Christo juga menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh petugas dalam menjalankan tugas mereka. Dengan harapan penguatan ini, seluruh petugas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, sehingga keamanan lapas semakin terjaga dan program pembinaan bagi warga binaan berjalan dengan maksimal.

“Saya tegaskan kembali kepada seluruh petugas agar dapat melaksanakan seluruh perintah pimpinan dengan penuh tanggung jawab. Keamanan dan ketertiban di lapas bukan hanya tugas, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan integritas,” tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono

Dan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tentang pentingnya koreksi secara substansial saat Rapim TNI/Polri pada 30 Januari 2025. Pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti oleh institusi Kepolisian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa aparat Kepolisian perlu mengoreksi diri melalui pengarusutamaan HAM usai video permintaan maaf dari grup musik Sukatani ramai diperbincangkan di media sosial.

"Dan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tentang pentingnya koreksi secara substansial saat Rapim TNI/Polri pada 30 Januari 2025. Pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti oleh institusi Kepolisian," kata Pigai saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk melakukan pengarusutamaan HAM di instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kepolisian.

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa HAM tidak bisa dibatasi. Akan tetapi, berdasarkan Prinsip Siracusa atau prinsip pembatasan HAM, kebebasan bisa dibatasi hanya dengan Undang-Undang ataupun keputusan pengadilan.

"Rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian termasuk melalui musik, kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa, yakni pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu maupun integritas nasional," jelasnya.

Adapun dia secara pribadi berpendapat bahwa tidak mempermasalahkan bentuk seni apa pun asalkan bukan anonim maupun mengandung unsur tuduhan.

Sementara itu, dalam cuitan akun media sosial X pribadinya, @nataliuspigai2, dia mengatakan bahwa telah menginstruksikan staf Kementerian HAM untuk mengecek kebenaran informasi mengenai pemecatan terhadap vokalis Sukatani dari pekerjaannya.

"Jika benar dipecat karena sebagai vokalis Sukatani, maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," cuitnya.

Walaupun demikian, dia tetap membuka opsi untuk menerima pelaporan secara langsung ke Kantor Kementerian HAM Wilayah Jawa Tengah atau Kantor Pusat Kementerian HAM mengenai kabar pemecatan yang dialami vokalis Sukatani.

Staf Saya darı Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia. (Sukatani dan Kepolisian - sudah minta… pic.twitter.com/gbz5ghsyWg

— NataliusPigai (@NataliusPigai2) February 22, 2025

Sebelumnya, band Sukatani melalui unggahan di media sosial Instagram, @sukatani.band, Kamis (20/2), menyampaikan permohonan maaf terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan institusi Polri terhadap lagu Bayar Bayar Bayar.

"Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar, yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial, yang pernah saya upload ke platform Spotify, yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum Kepolisian yang melanggar peraturan," kata Alectroguy selaku gitaris Sukatani dalam unggahan tersebut.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh ✨ SUKATANI ✨ (@sukatani.band)

Adapun lirik lagu Bayar Bayar Bayar yang beredar di media sosial adalah sebagai berikut:
Mau bikin SIM, bayar polisi
Ketilang di jalan, bayar polisi
Touring motor gede, bayar polisi
Angkot mau ngetem, bayar polisi

Aduh aduh ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi

Mau bikin gigs, bayar polisi
Lapor barang hilang, bayar polisi
Masuk ke penjara, bayar polisi
Keluar penjara, bayar polisi

Aduh aduh ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi

Mau korupsi, bayar polisi
Mau gusur rumah, bayar polisi
Mau babat hutan, bayar polisi
Mau jadi polisi, bayar polisi

Aduh aduh ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa aparat Kepolisian perlu mengoreksi diri melalui pengarusutamaan HAM usai video permintaan maaf dari grup musik Sukatani ramai diperbincangkan di media sosial.

"Dan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tentang pentingnya koreksi secara substansial saat Rapim TNI/Polri pada 30 Januari 2025. Pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti oleh institusi Kepolisian," kata Pigai saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk melakukan pengarusutamaan HAM di instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kepolisian.

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa HAM tidak bisa dibatasi. Akan tetapi, berdasarkan Prinsip Siracusa atau prinsip pembatasan HAM, kebebasan bisa dibatasi hanya dengan Undang-Undang ataupun keputusan pengadilan.

"Rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian termasuk melalui musik, kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa, yakni pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu maupun integritas nasional," jelasnya.

Adapun dia secara pribadi berpendapat bahwa tidak mempermasalahkan bentuk seni apa pun asalkan bukan anonim maupun mengandung unsur tuduhan.

Sementara itu, dalam cuitan akun media sosial X pribadinya, @nataliuspigai2, dia mengatakan bahwa telah menginstruksikan staf Kementerian HAM untuk mengecek kebenaran informasi mengenai pemecatan terhadap vokalis Sukatani dari pekerjaannya.

"Jika benar dipecat karena sebagai vokalis Sukatani, maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," cuitnya.

Walaupun demikian, dia tetap membuka opsi untuk menerima pelaporan secara langsung ke Kantor Kementerian HAM Wilayah Jawa Tengah atau Kantor Pusat Kementerian HAM mengenai kabar pemecatan yang dialami vokalis Sukatani.

Staf Saya dar Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia. (Sukatani dan Kepolisian - sudah minta… pic.twitter.com/gbz5ghsyWg

— NataliusPigai (@NataliusPigai2) February 22, 2025

Sebelumnya, band Sukatani melalui unggahan di media sosial Instagram, @sukatani.band, Kamis (20/2), menyampaikan permohonan maaf terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan institusi Polri terhadap lagu Bayar Bayar Bayar.

"Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar, yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial, yang pernah saya upload ke platform Spotify, yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum Kepolisian yang melanggar peraturan," kata Alectroguy selaku gitaris Sukatani dalam unggahan tersebut.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh SUKATANI (@sukatani.band)

Adapun lirik lagu Bayar Bayar Bayar yang beredar di media sosial adalah sebagai berikut:
Mau bikin SIM, bayar polisi
Ketilang di jalan, bayar polisi
Touring motor gede, bayar polisi
Angkot mau ngetem, bayar polisi

Aduh aduh ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi

Mau bikin gigs, bayar polisi
Lapor barang hilang, bayar polisi
Masuk ke penjara, bayar polisi
Keluar penjara, bayar polisi

Aduh aduh ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi

Mau korupsi, bayar polisi
Mau gusur rumah, bayar polisi
Mau babat hutan, bayar polisi
Mau jadi polisi, bayar polisi

Aduh aduh ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaktu tidak dapat menindaklanjuti semua kasus dan laporan pengaduan yang masuk ke lembaganya imbas efisiensi anggaran.

“Tidak semua bisa langsung kita tindak lanjuti, terutama untuk lokasi-lokasi yang jauh, ya, karena ketersediaan anggarannya minim,” ujar Komisioner Anis Hidayah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/2/2025).

Anis mengatakan, akibat efisiensi anggaran, Komnas HAM hanya bisa menangani 5-6 kasus dari sebelumnya 50 kasus.

Akibatnya, Komnas HAM menjadi lebih selektif terhadap kasus-kasus yang mereka tangani.

Ia menyebutkan, kasus yang menjadi prioritas adalah kasus yang mengancam hak hidup seseorang atau yang memakan banyak korban.

“Jadi, misalnya menyangkut nyawa, gitu. Kemudian, korbannya yang banyak, gitu, ya. Kemudian itu, ya, jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi prioritas kami,” ujar Anis.

Anis menambahkan, pengawasan Komnas HAM terhadap sejumlah kelompok rentan seperti masyarakat adat, pekerja migran, serta kelompok perempuan dan anak juga terhambat

Walaupun masih melakukan pengawasan, sejumlah program kerja berkaitan dengan kelompok rentan ini tidak bisa dilakukan sesuai rencana awal.

“Seperti masyarakat adat, ya. Pekerja migran, kemudian juga kelompok perempuan, anak, gitu. Tetapi, ya, pemetaan-pemetaan yang biasanya kami lakukan sementara belum bisa kami lakukan,” jelas Anis.

Keterbatasan anggaran ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Komnas HAM mengingat undang-undang membatasi penyokong dana mereka hanya bisa dari APBN negara.

“Dan untuk penanganan kasus, kan, kami mesti menjaga independensi sehingga tidak bisa menerima dukungan anggaran selain APBN,” kata Anis.

Dia menjelaskan, Komnas HAM tidak bisa menerima hibah dari perusahaan swasta, bahkan BUMN dan BUMD karena harus menghindari konflik kepentingan dalam potensi penanganan kasus.

Menyiasati hal ini, sejumlah pengaduan dan pemantauan dilakukan Komnas HAM secara daring.

“Jadi, strategi kami, ya, mungkin bisa memanggil para pihak secara daring, gitu, karena untuk turun ke lapangan itu ketersediaan anggaran dari negara sangat kecil sekali,” kata Anis lagi.

Diberitakan, anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2025 terpotong hingga 46,22 persen imbas efisiensi.

Efisiensi itu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

“(Aturan itu) menjadi dasar penghematan anggaran Komnas HAM sebesar 46,22 persen dari total anggaran,” ujar Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Efisiensi ini berdampak pada 90 persen alokasi anggaran program yang dijalankan oleh Komnas HAM, terutama terkait penegakan dan pemajuan HAM.

Efisiensi ini berdampak pada pelayanan kepada masyarakat, terutama mereka yang tengah berusaha memperoleh perlindungan HAM.

Setelah dilakukan penyesuaian, pagu awal Komnas HAM yang mencapai Rp 112,8 miliar kini tersisa menjadi Rp 60,6 miliar.

“Dengan memperhitungkan belanja pegawai Komnas HAM sebesar Rp 47,8 miliar, maka sisa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dan untuk belanja operasional perkantoran Komnas HAM adalah sebesar Rp 12,8 miliar,” kata Atnike lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaktu tidak dapat menindaklanjuti semua kasus dan laporan pengaduan yang masuk ke lembaganya imbas efisiensi anggaran.

“Tidak semua bisa langsung kita tindak lanjuti, terutama untuk lokasi-lokasi yang jauh, ya, karena ketersediaan anggarannya minim,” ujar Komisioner Anis Hidayah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/2/2025).

Anis mengatakan, akibat efisiensi anggaran, Komnas HAM hanya bisa menangani 5-6 kasus dari sebelumnya 50 kasus.

Akibatnya, Komnas HAM menjadi lebih selektif terhadap kasus-kasus yang mereka tangani.

Ia menyebutkan, kasus yang menjadi prioritas adalah kasus yang mengancam hak hidup seseorang atau yang memakan banyak korban.

“Jadi, misalnya menyangkut nyawa, gitu. Kemudian, korbannya yang banyak, gitu, ya. Kemudian itu, ya, jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi prioritas kami,” ujar Anis.

Anis menambahkan, pengawasan Komnas HAM terhadap sejumlah kelompok rentan seperti masyarakat adat, pekerja migran, serta kelompok perempuan dan anak juga terhambat

Walaupun masih melakukan pengawasan, sejumlah program kerja berkaitan dengan kelompok rentan ini tidak bisa dilakukan sesuai rencana awal.

“Seperti masyarakat adat, ya. Pekerja migran, kemudian juga kelompok perempuan, anak, gitu. Tetapi, ya, pemetaan-pemetaan yang biasanya kami lakukan sementara belum bisa kami lakukan,” jelas Anis.

Keterbatasan anggaran ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Komnas HAM mengingat undang-undang membatasi penyokong dana mereka hanya bisa dari APBN negara.

“Dan untuk penanganan kasus, kan, kami mesti menjaga independensi sehingga tidak bisa menerima dukungan anggaran selain APBN,” kata Anis.

Dia menjelaskan, Komnas HAM tidak bisa menerima hibah dari perusahaan swasta, bahkan BUMN dan BUMD karena harus menghindari konflik kepentingan dalam potensi penanganan kasus.

Menyiasati hal ini, sejumlah pengaduan dan pemantauan dilakukan Komnas HAM secara daring.

“Jadi, strategi kami, ya, mungkin bisa memanggil para pihak secara daring, gitu, karena untuk turun ke lapangan itu ketersediaan anggaran dari negara sangat kecil sekali,” kata Anis lagi.

Diberitakan, anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2025 terpotong hingga 46,22 persen imbas efisiensi.

JAKARTA - Akademisi dari Universitas Tarumanagara, Prof Dr Ariawan Gunadi, SH, MH meraih penghargaan sebagai Profesor Terbaik dalam Hukum Industri & Perdagangan 2025 dari International Conference on Industrial engginering and Operations Management (IEOM) bekerja sama dengan Singapore University of Social Sciences (SUSS) ke-15. Penghargaan itu diterima Guru Besar Hukum Bisnis dan Perdagangan International itu langsung di Singapura, Kamis (20/2/2025).

"Ini adalah sebuah peristiwa yang tak terlukiskan, saya sangat senang IEOM Society International bekerja sama dengan SUSS mengakui upaya kami dan memilih kami di antara yang lain untuk penghargaan internasional," kata Ariawan melalui keterangannya di Singapura, Jumat (21/2/2025).

Ia menjelaskan penghargaan internasional ini diberikan kepada setiap individu yang memberikan kontribusi luar biasa di bidangnya atau dalam kategori Outstanding Professor Award in Industrial Trade Law. Penghargaan ini menambah deretan gelar yang disandangnya. Sebelumnya, Ariawan juga pernah meraih Rekor MURI sebagai Profesor Hukum Bisnis Termuda di Indonesia dan pernah menjadi Doktor Termuda UI tahun 2013.

Untuk diketahui, IEOM Society International merupakan organisasi global yang menjadi ajang bagi akademisi, peneliti, professional industry, dan mahasiswa dari berbagai negara untuk berbagai penelitian, inovasi, serta praktik terbaik dalam bidang teknik industri dan manajemen operasi. Secara rutin setiap tahun, IEOM Society International menggelar konferensi di berbagai negara, termasuk Singapura untuk membahas tren terbaru dari industri, teknologi dan pendidikan. Selain itu, organisasi ini juga memberikan penghargaan kepada individu yang memiliki kontribusi besar di bidang masing-masing.

Jakarta -

Kelompok Hamas membebaskan lima sandera Israel dan bersiap membebaskan satu sandera lagi dari Gaza pada hari Sabtu (22/2), dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina.

Eliya Cohen (27), Omer Shem Tov (22) dan Omer Wenkert (23), semuanya diculik dari lokasi festival musik Nova dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan, diserahkan ke Palang Merah pada Sabtu (22/2) untuk diangkut ke pihak pasukan Israel.

Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (22/2/2025), puluhan militan bertopeng berjaga di tengah kerumunan yang berkumpul untuk menyaksikan penyerahan tersebut. Sementara pasukan Hamas yang bersenjatakan senapan otomatis, berdiri di kedua sisi ketiga sandera, saat mereka dipaksa melambaikan tangan dari panggung.

Adapun dua sandera Israel lainnya, Tal Shoham (40) dan Avera Mengistu (39) dibebaskan di Rafah, Gaza selatan sebelumnya.

Sandera keenam, Hisham Al-Sayed, 36 tahun, diperkirakan akan dibebaskan di Kota Gaza.

Al-Sayed dan Mengistu telah ditahan oleh Hamas sejak mereka memasuki Gaza atas kemauan mereka sendiri sekitar satu dekade lalu. Shoham diculik dari Kibbutz Be'eri bersama istri dan dua anaknya, yang dibebaskan dalam gencatan senjata singkat pada November 2023.

Keenam orang tersebut adalah sandera terakhir yang masih hidup dari kelompok yang terdiri dari 33 orang yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari lalu. Sekitar 60 tawanan lainnya, kurang dari setengahnya diyakini masih hidup, saat ini masih berada di Gaza.

Sebagai imbalan atas pembebasan para sandera, Israel diharapkan membebaskan 602 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjaranya, dalam tahap terbaru dari kesepakatan gencatan senjata, yang sebagian besar telah disetujui.

Mereka akan mencakup 445 warga Gaza yang ditangkap oleh pasukan Israel selama perang, serta puluhan narapidana yang menjalani hukuman panjang atau seumur hidup, menurut Hamas.

(ita/ita)

Kendari -

Lapas Kelas IIA Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggagalkan upaya penyelundupan sabu lewat sabun mandi yang dibawa pembesuk berinisial NZ. Namun pelaku masih diburu setelah melarikan diri.

"Iya betul modus penyelundupannya melalui sabun batang pepaya," kata Kepala Lapas Kendari Kendari Herman Mulawarman kepada detikcom, Sabtu (22/2/2025).

Insiden itu terjadi di ruang pemeriksaan Lapas Kelas IIA Kendari, Sabtu (22/2) sekitar pukul 11.14 Wita. Kedatangan pelaku terekam jelas di kamera pengawas.

"Awal datang pembesuk diarahkan ke petugas pemeriksaan barang-barang," ujarnya.

Saat petugas melakukan pemeriksaan, gelagat pelaku tampak mencurigakan. Sebelum selesai melakukan pemeriksaan, pelaku beralasan hendak ke kamar mandi.

"Saat diperiksa itu, dia beralasan sakit perut dan mau ke kamar mandi," ujarnya.

Namun ternyata, pelaku langsung melarikan diri dari Lapas Kendari sebelum selesai pemeriksaan. Petugas kemudian melanjutkan pemeriksaan barang-barang terutama sabun batang pepaya.

"Dia langsung kabur, terekam CCTV. Setelah itu sabunnya kita potong-potong dan menemukan tiga pipet berisi sabu-sabu seberat 1,23 gram," imbuhnya.

Herman mengungkapkan setelah menemukan sabu-sabu itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polresta Kendari. Sedangkan identitas pelaku sudah dikantongi.

"Identitasnya jelas nama dan alamat, sudah kita koordinasi dengan Polresta Kendari dan dalam pengejaran," tuturnya.

Pihaknya berkomitmen dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di Lapas Kelas IIA Kendari sesuai 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

"Ini sesuai 13 program Menteri Imipas Agus Andrianto dalam memberantas peredaran narkotika dengan berbagai modus di lapas dan rutan," pungkasnya.

(sar/hsr)

Denpasar -

Band punk Sukatani akhirnya memberikan pernyataan dan mencabut kuasa hukum setelah menjadi sorotan di media sosial akibat lagu Bayar Bayar Bayar. Ini merupakan kali pertama duo asal Purbalingga itu angkat bicara setelah kehebohan tersebut.

Melalui Instagram Stories, mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan solidaritas yang diberikan oleh berbagai pihak selama beberapa hari terakhir.

"Hallo teman-teman. Kami dari Sukatani mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan oleh semua pihak selama beberapa hari ini. Kami sangat menghargai solidaritas dari kawan-kawan sehingga membuat kami tetap kuat," tulis mereka dalam unggahan yang dilihat detikPop, Sabtu (22/2/2025).

Sukatani juga menegaskan bahwa kondisi mereka saat ini telah membaik.

"Kami juga ingin mengabarkan bahwa kondisi kami sudah membaik dan berada pada ruang yang lebih aman," lanjut pernyataan mereka.

Selain itu, grup band ini mengumumkan telah mencabut kuasa hukum yang sebelumnya mendampingi mereka. Namun, Sukatani tak merinci alasan pencabutan kuasa hukum itu.

"Kami ingin menginformasikan bahwa kami juga sudah mencabut kuasa dari Tomi Gumilang (Sitomgum Law Firm). Love you all," pungkasnya.

Sebelumnya, Sukatani mengunggah video permintaan maaf kepada Polri dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari semua platform. Dalam video tersebut, dua personelnya, Muhammad Syifa Al Ufti alias Electroguy (gitaris) dan Novi Chitra Indriyaki alias Twistter Angels (vokalis), menjelaskan bahwa lagu itu bukan ditujukan untuk menyerang institusi Polri, melainkan sebagai kritik terhadap oknum tertentu.

"Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar," ujar Syifa dalam video tersebut.

Selain itu, mereka juga meminta para pendengar untuk menghapus lagu tersebut dari media sosial. Lagu ini pun resmi ditarik dari peredaran.

Menanggapi polemik ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri tidak alergi terhadap kritik dan tetap berkomitmen untuk menjadi institusi yang modern.

"Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern, yaitu Polri tidak antikritik," katanya.

Artikel ini telah tayang di detikPop. Baca selengkapnya di sini!

(dpw/dpw)

JAKARTA, iNews.Serpong.id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak jika benar vokalis Band Sukatani, Novi Citra Indriyati, dipecat sebagai guru Sekolah Dasar (SD). Natalius menyatakan stafnya di Kanwil Jawa Tengah akan mengecek kebenaran informasi tersebut.

“Jika benar dipecat, kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tulis Pigai dikutip lewat unggahan akun X @NataliusPigai2, Sabtu (22/2/2025).

Dia meminta agar pemecatan tersebut dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti. “(Sukatani dan Kepolisian - sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tulisnya lagi.

Sebelumnya, beredar kabar vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriyati dengan nama panggung Twister Angel dipecat dari pekerjaannya. Kabar ini viral di media sosial di tengah dukungan netizen terhadap kedua personel band punk yang belum lama ini membuat permintaan maaf terbuka karena lagu Bayar Bayar Bayar.

Vokalis perempuan berjilbab dan berkacamata tersebut tercatat sebagai guru SD di Banjarnegara, Jawa Tengah. Netizen yang mengulik informasi tentangnya juga menemukan fakta jika status guru Novi Citra sudah tidak aktif.

Muncul dugaan Novi Citra telah dipecat sebagai guru SD. Hal ini berkaitan dengan permintaan maaf mereka ke publik yang ditengarai karena ada unsur intimidasi dari insitusi yang dikritik dalam lirik lagunya. “Personil Sukatani dipecat sebagai guru? gila ini," tulis akun X @arman_dhani dikutip Sabtu (22/2/2025).

Netizen lain kemudian mengunggah tangkapan layar data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Pada data tersebut terdapat nama Novi Citra dengan status pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sudah tidak aktif. “Dapodiknya tidak aktif dapodik, jadi dia sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut," tulis @wijimoharwan.

Band Sukatani sebelumnya meminta maaf secara resmi atas lagu mereka yang dinilai telah menyinggung Polri. Permohonan maaf itu juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara khusus.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dua personelnya, Sukatani Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel. “Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan," kata Alectroguy dalam video yang diunggah di Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2/2025).

Sukatani sebuah band indie pendatang baru, siap mengguncang blantika musik Indonesia dengan gaya musik mereka yang unik dan lirik penuh makna. Terbentuk dari sekumpulan anak muda kreatif yang memiliki latar belakang musik berbeda, Sukatani menawarkan perpaduan antara musik rock alternatif, pop, dan sentuhan elektronik yang segar. (*)

 

Editor : Burhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan bahwa menciptakan lagu, meskipun di dalamnya memuat lirik bernada kritik sekalipun, merupakan hak asasi manusia.

Mahfud menegaskan ini usai band asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, menarik lagu "Bayar, Bayar, Bayar," dari peredaran di platform musik.

Tak hanya itu, Sukatani juga meminta maaf kepada polisi karena lirik lagu yang mereka bawakan.

"Menciptakan lagu untuk kritik adalah HAM," kata Mahfud, dikutip dari unggahan di akun media sosial (medsos) "X" pribadinya, Sabtu (22/2/2025).

Mahfud menilai, Sukatani tidak semestinya meminta maaf kepada polisi.

Sebab, lagu tersebut sudah diunggah di platform musik sejak 2023, jauh sebelum lagu itu dinyanyikan oleh pengunjuk rasa pada saat demo Februari 2025.

"Mestinya grup band Sukatani tak perlu minta maaf dan menarik lagu 'Bayar Bayar Bayar' dari peredaran karena alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo (2025). Lagu tersebut sudah diunggah di Spotify sebelum ada unjuk rasa," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Diketahui, band Sukatani belakangan menjadi viral lantaran lagunya berjudul "Bayar Bayar Bayar" dinyanyikan oleh massa pedemo #IndonesiaGelap di beberapa daerah.

Lirik lagu tersebut dianggap sebagai bentuk kritik tajam terhadap institusi Polri.

Pada lagu itu, Sukatani menyelipkan bait-bait yang menyoroti ragam isu, seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan hukum, serta harapan akan reformasi di tubuh Polri.

Lagu ini dengan cepat mendapat perhatian publik, terutama di media sosial, di mana banyak warganet menilai bahwa lirik tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Namun, personel Sukatani justru muncul dengan video klarifikasi.

Mereka menyatakan permohonan maaf kepada Polri dan menghapus lagu tersebut.

Usai permohonan maaf itu viral, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim, pihaknya tidak anti terhadap kritik.

"Polri tidak anti-kritik. Kritik sebagai masukan untuk evaluasi. Dalam menerima kritik, tentunya kita harus legawa dan yang penting ada perbaikan," ujar Listyo, Jumat (21/2/2025).

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespons kabar vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriyati, yang diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru sekolah dasar (SD). Pemecatan ini dikaitkan dengan lagu "Bayar Bayar Bayar", yang berujung pada permintaan maaf terbuka dari dua personel band tersebut kepada Polri dan Kapolri.

Dalam unggahan di akun X resminya, @NataliusPigai2, Pigai menyatakan akan menelusuri kebenaran informasi tersebut. Ia juga membagikan foto Novi Citra dalam postingannya.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tulis Pigai dikutip Sabtu (22/2/2025).

Ia juga meminta agar kasus pemecatan ini segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. "(Sukatani dan Kepolisian - sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tulisnya lagi.

Sebelumnya, kabar pemecatan Novi Citra, yang dikenal dengan nama panggung Twister Angel, ramai diperbincangkan di media sosial. Netizen menemukan bahwa status kepegawaiannya dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah dinonaktifkan, memicu dugaan bahwa ia telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru SD di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Informasi ini memicu gelombang reaksi di media sosial, dengan banyak netizen menilai pemecatan tersebut tidak adil.

"Personel Sukatani dipecat sebagai guru? Gila ini!" tulis akun @arman_dhani.

Netizen lain, @wijimoharwan, turut membagikan tangkapan layar yang menunjukkan bahwa status Novi di sistem Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sudah tidak aktif.

Diketahui, dua personel Sukatani, Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Polri dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas lirik lagu mereka yang viral dan dianggap menyinggung institusi kepolisian.

"Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan," kata Alectroguy dalam video yang diunggah di Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2/2025).

Sukatani adalah band indie pendatang baru asal Purbalingga, Jawa Tengah yang tengah menarik perhatian di industri musik Tanah Air. Grup ini mengusung perpaduan musik rock alternatif, pop, dan elektronik, dengan lirik-lirik yang memiliki pesan sosial yang kuat.

Sukatani berusaha menghadirkan warna baru dalam skena musik Indonesia. Namun, kontroversi terkait lagu "Bayar Bayar Bayar" kini membawa mereka ke dalam sorotan yang lebih luas.

Editor : Arbi Anugrah