SEMARANG, iNews.id - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang bekerja sama dengan Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah (Jateng) menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi ke dalam lapas. Pelaku berusaha mengelabui pemeriksaan petugas dengan menyelundupkan barang bukti tersebut melalui anus.

Penyelundupan ini dilakukan oleh seorang pembesuk narapidana di Lapas Kelas I Semarang. Awalnya, petugas mencurigai gerak-gerik pelaku bernama Heri Supriyanto dan berhasil menemukan sabu seberat 30 gram yang dikemas dalam enam kantong plastik serta bubuk ekstasi seberat 3,4 gram yang disembunyikan di dalam pipa kecil dan dibungkus dengan kondom.

Narkoba tersebut dipesan oleh Nursila Adijaya, seorang warga binaan Lapas Kelas I Semarang. Nursila yang merupakan narapidana kasus narkoba, memesan barang tersebut melalui rekannya untuk dibawa ke dalam lapas. 

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso mengungkapkan, pelaku sebelumnya telah berhasil menyelundupkan narkoba ke dalam lapas satu kali.

"Barang itu dimasukkan melalui dubur (anus). Beratnya itu 29,17 gram untuk sabu dan 3,4 gram buro ekstasi yang sudah dibuat bubuk," ujar Kalapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso.

Kasus penyelundupan ini kemudian dilimpahkan ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk penyidikan lebih lanjut. Barang bukti berupa paket sabu dan bubuk ekstasi telah disita. 

Editor: Kurnia Illahi

Kepala Badan Pelaksana atau CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menjamin Danantara tidak akan menjadi kebal hukum. Semua aparatur hukum baik KPK hingga BPK masih akan bisa melakukan audit pada BUMN.

Bila ada tindakan kriminal ataupun yang merugikan negara di Danantara dijamin Rosan masih bisa diselidiki.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO," tegas Rosan usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, justru Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Semua pihak akan terlibat dalam pengawasan Danantara.

Pihaknya dan jajaran Danantara pun akan langsung melaporkan secara langsung pekerjaan Danantara ke Presiden Prabowo Subianto.

"Ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi, ini paling banyak diawasi. Karena nanti semua terlibat, karena ini kita lapor langsung ke bapak presiden, itu tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden," beber Rosan.

"Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik. Dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," tegasnya lagi.

Prabowo pun memberikan pesan kepada Rosan dan jajaran Danantara untuk bisa transparan dan akuntabel dalam mengelola kekayaan negara lewat BUMN.

"Untuk kita baik itu diawasi, dicek secara regular, dan tentunya kita di saat bersamaan juga pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus bisa terbuka dan kita sih terbuka gitu ya," sebut Rosan.

Lapas Kelas 1 Semarang bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah (Jateng) telah menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas oleh seorang pengunjung. Upaya penyelundupan 29,17 gram sabu dan 3,4 gram ekstasi bisa dicegah lewat strategi petugas.

Kalapas Kelas 1 Semarang, Mardi Santoso menjelaskan, penangkapan berawal dari koordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Jateng terkait informasi pengunjung bernama Heri Suprianto yang diduga akan menyelundupkan narkoba kepada warga binaan, Nursila Adijaya.

"Tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 10.15 WIB, petugas kami melakukan pemantauan terhadap pengunjung tersebut," kata Mardi di Lapas Kelas 1 Semarang, Kecamatan Ngaliyan, Senin (24/2/2025).

"Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan barang bukti berupa kristal putih yang diduga sabu seberat 29,17 gram bruto serta ekstasi seberat 3,4 gram bruto," lanjutnya.

Ia mengatakan, barang haram tersebut diselundupkan dengan cara dimasukkan ke dalam anus. Napi dan pengunjung itu pun langsung dijadikan tersangka untuk kemudian diproses secara hukum.

Sementara itu, Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda Jateng, AKBP Musbagh Niam, menambahkan, sebelumnya pihak kepolisian telah mendapatkan informasi mengenai upaya penyelundupan ini, namun pelaku sempat lolos sekali.

"Awalnya, tim kami telah mendapatkan informasi satu minggu sebelumnya, tetapi saat kami datang, pelaku sudah keluar dari Lapas, sehingga tidak tertangkap tangan, kemudian dia berhasil aksi yang sebelumnya," kata Musbagh.

Rilis kasus upaya penyelundupan narkoba di Lapas Kelas 1 Semarang, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Senin (24/2/2025). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng

Kemudian, pihak kepolisian pun langsung berkoordinasi dengan lapas untuk menyusun strategi. Hari Rabu berikutnya, Heri kembali datang, seperti yang diperkirakan. Saat ia masuk dan akan melancarkan aksinya, petugas lapas pun telah bersiap dan mengawasi pergerakannya.

"Kemudian ketemu siapa yang ditemui di dalam, supaya terungkap semuanya. Setelah menemui si tersangka yang ada di dalam, di toilet dikeluarkanlah, ternyata prosesnya dimasukkan ke dalam dubur. Di situ, tim kami dan tim lapas menangkap yang bersangkutan," paparnya.

"Barang buktinya enam kantong sabu yang masing-masing berisi 5 gram dan satu kantong itu ekstasi tapi sudah ditumbuk, sudah berupa bubuk, kurang lebih 3 gram," jelasnya.

Dalam kasus itu, kepolisian juga menyita 2 buah ponsel yang digunakan narapidana tersebut untuk berkomunikasi demi mendapatkan obat-obatan terlarang. Pelaku kemudian dijerat Pasal 214 ayat (2) dengan ancaman pidana 10 tahun.

Sementara itu, Nursila mengaku ia hanya diperintahkan oleh temannya yang juga berada di dalam Lapas untuk mengambil barang tersebut.

"Ini punya teman, di dalam. (Terus minta Heri untuk bawakan?) Iya. Nyuruh (ke Heri) pakai WA. Saya cuma lewat, langsung diambil dia (teman), disuruh dia," jelas Nursila.

"Saya dikasih (narkobanya). (Kenapa berani?) Saya dijanjikan mau dikasih handphone," sambung Heri.

Heri sendiri merupakan narapidana kasus narkoba dengan vonis enam tahun penjara dan telah menjalani hampir dua tahun masa hukumannya.

Dengan digagalkannya upaya penyelundupan ini, Lapas Kelas 1 Semarang berharap dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba menyelundupkan narkoba ke dalam lingkungan pemasyarakatan.

Video: KPK Resmi Tahan Walkot Semarang Mbak Ita dan Suami

Video: KPK Resmi Tahan Walkot Semarang Mbak Ita dan Suami

SEMARANG, KOMPAS.com – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang bekerja sama dengan Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan cara yang tidak biasa.

Seorang pengunjung bernama Hery Supriyanto mencoba menyelundupkan sabu dan ekstasi ke dalam lapas dengan cara menyembunyikannya di dalam anusnya.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso, mengungkapkan bahwa keberhasilan pengungkapan ini berawal dari informasi intelijen yang diterima pihaknya.

“Kami mendapatkan laporan adanya upaya penyelundupan narkoba yang akan dilakukan seorang pengunjung saat membesuk warga binaan Nursila Adi Jaya,” kata dia saat dikonfirmasi, Senin (24/2/2025).

Hery diketahui berkunjung ke Lapas Kelas I Semarang pada Rabu, 12 Februari 2025, sekitar pukul 10.15 WIB. Saat itu, petugas melakukan pemeriksaan intensif terhadapnya.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 29,17 gram sabu dan 3,04 gram ekstasi yang telah dihancurkan dan disembunyikan di dalam anusnya.

“Kedua orang tersebut, baik pengunjung maupun WBP yang menerima barang terlarang tersebut, langsung diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Mardi.

Mardi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari peredaran narkoba.

“Ini bukti nyata bahwa kami tidak memberi celah sedikit pun bagi peredaran narkoba. Kami akan terus memperketat pengawasan dan bersinergi dengan aparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Kades Kohod, Tangerang, Arsin bin Asip, Yunihar, memastikan kliennya koperatif dalam menjalani pemeriksaan terkait penetapan Arsin sebagai tersangka kasus pagar laut.

“Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan bahwa kami koperatif ya,” kata Yunihar di Bareskrim Polri, Senin (24/2/2025).

“Kita ikuti aturan dan mekanisme yang ada,” tambah Yunihar.

Kades Kohod tiba di Bareskrim Polri pada Senin (24/2/2025) pukul 13.09 WIB, didampingi oleh kuasa hukumnya.

Arsin datang dengan menggunakan kemeja hitam, topi hitam, dan masker putih.

Dia berjalan menuju gedung Bareskrim didampingi oleh pengacaranya.

Kades Kohod tak mengeluarkan sepatah katapun.

Bahkan ketika ditanya wartawan apakah dirinya siap untuk ditahan, ia bungkam dan terus berjalan ke ruang penyidik.

“(Apa saja yang dibawa, Pak?) Bawa diri,” lanjut kuasa hukum Kades Kohod.

Kedatangan Kades Kohod tersebut memenuhi panggilan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri terkait dengan penetapan Arsin sebagai tersangka.

Arsin sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan, hasil gelar perkara menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, termasuk Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ujar Djuhandhani, Selasa lalu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Novianto Sulaksono, mengungkap warga Rohingya di wilayahnya mencapai 1000-an orang. Ia menyebut ada empat penampungan di sana bagi warga Rohingya.

Hal itu disampaikan Novianto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2/2025). Jika ditotal dari empat tempat penampungan Rohingya di Aceh, maka jumlahnya mencapai 1.104 orang.

"Saat ini di wilayah Aceh, ada 4 camp penampungan. Yang pertama penampungan Kantor Imigrasi Lhokseumawe saat ini ada berjumlah 93 orang, kemudian penampungan di Aceh Timur saat ini jumlahnya 376 orang, penampungan di Desa Kulee Pidie 59 orang, Desa Mina Raya Pidie 576 orang, itu jumlah yang update saat ini," kata Novianto di DPR RI, Senin (24/2/2025).

Ia menjelaskan alasan warga Rohingya berbondong-bondong ke Aceh lantaran kondisi politik di Myanmar. Aceh disebut dipilih lantaran wilayah yang dekat dan mayoritas penduduknya adalah muslim.

"Mengapa pengungsi Rohingya masuk ke Aceh? yang pertama kondisi politik di Myanmar, mereka bergerak ke Aceh karena memang yang wilayah yang terdekat di mana kondisi di Myanmar mereka menjadi kelompok etnis muslim yang tertekan. Mereka mengalami kekerasan, diskriminasi sehingga mereka mencari tempat untuk berlindung," ujar Novianto.

"Kemudian, yang kedua Aceh merupakan wilayah terdekat. Yang ketiga camp pengungsi di Bangladesh di Cox's Bazar itu kondisinya sangat memprihatinkan di mana jumlah pengungsi mungkin hampir mendekati 1,9 jutaan. Di mana kondisinya semakin parah banyak kejahatan juga di sana sehingga mereka beralih untuk mencari pengungsian di wilayah Aceh," tambahnya.

Novianto menyebut adanya demonstrasi dari warga Aceh terkait masyarakat Rohingya. Disebut, tak sedikit warga Rohingya yang melanggar syariat Islam di sana.

"Kemudian ingin saya sampaikan juga bahwa di akhir Desember kemarin ya terjadi adanya demonstrasi ya dari mahasiswa maupun dari LSM dan juga masyarakat terhadap keberadaan pengungsi Rohingya ini. Mengapa ini terjadi yang pertama, adalah kekhawatiran terhadap kedatangan pengungsi," ungkapnya.

Ia mengatakan pedemo atau masyarakat Aceh merasa resah dengan keberatan Rohingya yang terus bertambah. Dia juga menyinggung soal misinformasi.

"Masyarakat Aceh akhir-akhir ini merasa resah karena para pengungsi sudah tidak ada beberapa yang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga masyarakat mengkhawatirkan itu," kata Novianto.

"Kedua adanya misinformasi yang diterima terdapat indikasi bahwa koordinasi telah menyebarkan misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya sehingga memperburuk sentimen negatif kalangan masyarakat Aceh," tambahnya.

Ia berharap adanya kebijakan yang lebih tegas bagi pengungsi Rohingya. Novianto menyinggung soal anggaran yang masih belum jelas untuk penanganan pengungsi Rohingya di Aceh.

"Pada kesempatan ini, permasalahan pengungsi Aceh yang menurut kami perlu adanya suatu kebijakan yang lebih tegas lagi memang untuk penanganan pengungsi sudah ada pedomannya di Perpres 125 tahun 2016. Namun kiranya, perlu dipertegas lagi siapa berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan, serta yang terpenting juga kami melihat di sini anggaran masih belum jelas untuk penanganan pengungsi. Untuk itu mohon bisa menjadi perhatian," ungkapnya.

Ia mengungkap beberapa permasalahan yang diatensi oleh pihaknya terhadap pengungsi Rohingya. Dirjen Imigrasi Aceh berharap mereka bisa dipulangkan secara sukarela atau dicarikan pulau tertentu.

"Beberapa hal yang kami inventarisasikan terhadap permasalahan pengungsi adalah, satu pelecehan antara sesama pengungsi di tempat, pengungsi melarikan diri yang dicurigai kabur ke Malaysia menggunakan jaringan TPPO, terjadi penolakan pada warga sekitar, penolakan terhadap rencana penambahan pengungsi Rohingya yang baru di tempat penuh darurat," kata Novianto.

"Kecemburuan sosial masyarakat terhadap pengungsi Rohingya, belum terdapatnya anggaran. Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Imigrasi Aceh mengajukan usulan untuk menyediakan pulau khusus sebagai solusi penampungan bagi pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke wilayah tersebut.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2/2025), Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Aceh, Novianto Sulaksono, mengatakan, saat ini terdapat empat kamp pengungsian di Aceh yang menampung pengungsi Rohingya.

"Yang pertama, penampungan eks Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan jumlah 93 orang. Kemudian di Aceh Timur sebanyak 376 orang. Selanjutnya di Desa Kule, Pidie, sebanyak 59 orang, serta di Desa Minaraya, Pidie, dengan jumlah 576 orang," ujar Novianto, di Gedung DPR RI, Senin (24/2/2024).

Namun, kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh belakangan ini memicu reaksi penolakan dari masyarakat setempat.

Novianto mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan penolakan tersebut.

"Masyarakat merasa resah karena ada beberapa perilaku pengungsi yang tidak sesuai dengan syariat Islam," ungkap dia.

Selain itu, Novianto juga menyebutkan adanya misinformasi yang beredar di masyarakat yang memperburuk sentimen negatif terhadap pengungsi Rohingya.

"Ada indikasi penyebaran misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi yang memperkeruh situasi," kata Novianto.

Dia menginventarisasi beberapa permasalahan yang muncul akibat keberadaan pengungsi, seperti kasus pelecehan di antara sesama pengungsi, indikasi perdagangan manusia, dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat lokal.

Sebagai solusi, Novianto mengusulkan agar pengungsi Rohingya dapat ditempatkan di negara ketiga atau dipulangkan secara sukarela.

"Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengungkapkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian meningkat sejak dua tahun terakhir, saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI.

Menurut dia, peningkatan signifikan dalam aspek penyidikan dan tindakan administrasi keimigrasian tersebut, menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran keimigrasian, baik dalam pencegahan maupun penindakan hukum.

"Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan keimigrasian, dirjen imigrasi terus meningkatkan upaya penegakan hukum keimigrasian," kata Saffar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Terkait pidana, dia menjelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat 58 kasus penyidikan tindak pidana keimigrasian. Kemudian tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan hingga 124,13 persen, dengan jumlah mencapai 130 kasus penyidikan.

"Bulan Januari 2025, telah dilakukan 17 penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan pihaknya juga melakukan penindakan terhadap kasus-kasus administrasi keimigrasian atau yang disebut TAK (tindakan administratif keimigrasian). Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 3.351 TAK telah diberikan kepada pelanggar.

Di tahun 2024, jumlah TAK meningkat 62,16 persen, menjadi 5.434 tindakan yang telah diberikan kepada pelanggar. Yang terbaru, pada Januari 2025 sudah ada sebanyak 561 TAK diberikan kepada pelanggar.

Di samping itu, menurut dia, jumlah orang yang ditangkal masuk ke wilayah Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2023, ada sebanyak 6.673 penangkalan terhadap individu yang sudah masuk ke daftar tangkal.

"Di tahun 2024 jumlahnya meningkat 58,59 persen dengan total 10.583 penangkalan, dan per Januari 2025 terdapat 1.086 penangkalan," kata dia.

Lalu jumlah pencegahan atau pencekalan individu ke luar negeri juga meningkat. Dia mengatakan bahwa tahun 2023 terdapat 1.135 pencegahan, kemudian di tahun 2024 pencegahan meningkat 29,16 persen menjadi 1.466 pencegahan.

"Hingga Januari 2025 telah tercatat sebanyak 148 pencegahan," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menegaskan pentingnya menanggulangi penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas terorisme.

Saat menerima kunjungan delegasi Persatuan Emirat Arab di Kantor BNPT RI, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/2), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan hal tersebut mengingat kelompok teroris semakin pintar dalam memanfaatkan peristiwa besar atau isu global untuk menyebarkan propaganda mereka.

“Meningkatnya propaganda terorisme di dunia maya setiap tahun beradaptasi dengan peristiwa nasional atau masalah global," ucap Andhika, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan I-Khub Outlook 2024, internet dan media sosial merupakan saluran utama untuk menyebarkan ekstremisme, di mana terdapat 721 kasus (2013-2022), dengan 360 pelaku yang terlibat secara daring atau online.

Menurut dia, risiko tersebut dapat terus tumbuh jika tidak dikendalikan.

Sementara itu, pihak Pimpinan Delegasi Persatuan Emirat Arab Janardhan menyatakan siap untuk meningkatkan kerja sama dengan BNPT RI dalam penanggulangan terorisme melalui dua institusi milik Persatuan Emirat Arab, yaitu Hedayah Center dan Sawab Center, yang memiliki pengalaman dalam memerangi propaganda terorisme di ranah digital.

“Kami akan siap berbagi secara detail tentang institusi Hedayah Center dan Sawab Center tersebut agar BNPT bisa berkolaborasi," tutur Janardhan.

Dia menyebutkan pihaknya akan memperkenalkan jajaran BNPT RI kepada orang-orang di Sawab Center agar dapat bekerja sama dan melakukan penelitian bersama-sama.

Dengan kolaborasi antara BNPT, Hedayah Center, dan Sawab Center, Janardhan berharap upaya Indonesia dalam menangani terorisme dapat diperkuat dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada pencegahan.

Sebelumnya, BNPT RI mengungkapkan internet dan media sosial (medsos) merupakan saluran penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tertinggi kedua dalam seluruh kasus tindak pidana terorisme di Indonesia setelah komunitas pada peringkat pertama.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari riset BNPT yang dikemas dalam dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism (CT) and Violent Extremism (VE) Outlook Tahun 2024 dengan judul Penyalahgunaan Ruang Siber untuk Aktivitas Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Sejak 2013 hingga 2022, dari 721 berkas putusan yang dianalisis terdapat 360 kasus pelaku tindak pidana terorisme yang terpapar melalui platform digital," ungkap Eddy dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Untuk itu, dia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat ke depan perlu dilaksanakan secara lebih terkoordinasi guna optimalisasi sumber daya dan mencapai hasil yang lebih maksimal.

Berbagai upaya dimaksud, yakni mulai dari pengendalian konten, pengawasan dan patroli siber, pemblokiran, kontrak propaganda, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi digital.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT: Tanggulangi penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas pada Ahad (23/2/2025) mengatakan, bahwa mereka menolak melanjutkan perundingan dengan Israel sampai tahanan Palestina dibebaskan oleh Tel Aviv. Diketahui, Israel yang seharusnya melepaskan 620 tahanan Palestina pada Sabtu (22/2/2025) sebagai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, memutuskan melakukan penundaan.

"Tidak akan ada pembicaraan dengan musuh (Israel) melalui mediator sebelum pembebasan tahanan yang disepakati sebagai ganti enam tawanan Israel," kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi dalam sebuah pernyataan.

"Para mediator harus mewajibkan musuh untuk melaksanakan perjanjian tersebut," tambahnya.

Hamas pada Ahad mengecam Israel karena menunda pembebasan tahanan asal Palestina. Hamas menilai penundaan oleh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pertukaran tawanan.

Israel yang semula akan membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu berdalih menunda pembebasan itu karena proses penyerahan sandera oleh Hamas dinilai "memalukan". Israel di antaranya merujuk potongan video yang menggambarkan salah satu tawanan mengecup kening pejuang Hamas viral di media sosial.

"Klaim Israel itu salah dan lemah serta bermaksud untuk menghindari kewajiban sesuai kesepakatan," kata pemimpin Hamas, Ezzat Al Rishq, dalam sebuah pernyataan.

"Upacara penyerahan tidak menghina tawanan, tetapi menunjukkan perlakuan manusiawi terhadap mereka," kata Ezzat, menambahkan.

Ezzat menegaskan, penghinaan sesungguhnya adalah perlakuan rezim Zionis terhadap tahanan Palestina dalam proses pembebasan mereka. Para tahanan Palestina kerap disiksa, dipukul, dan dihina hingga saat-saat akhir mereka dibebaskan.

"Para tahanan Palestina dibebaskan dengan tangan diborgol dan mata tertutup, keluarga mereka diancam agar tidak merayakan kepulangan mereka,” kata dia.

Rishq menuduh pemimpin Israel Benjamin Netanyahu sengaja menyabotase kesepakatan Gaza. Netanyahu disebutnya terang-terangan melanggar perjanjian dan Israel kurang bertanggung jawab memenuhi komitmennya.

Rishq mendesak para mediator dan komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghormati kesepakatan dan membebaskan para tahanan tanpa menunda-nunda. Kesepakatan gencatan senjata yang mulai diberlakukan bulan lalu itu telah menghentikan perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza.

BOGOR,investor.id -Industri sawit masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakpastian hukum. Padahal, sawit merupakan komoditas strategis yang menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan energi, termasuk penguatan hilir yang diusung pemerintah.

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fenny Sofyan menjelaskan, ketidakpastian hukum dan berusaha, terjadi karena banyaknya Kementerian/Lembaga yang mengatur dan/atau terlibat dalam industri sawit, di mana teridentifikasi 37 instansi terlibat. Lalu, terdapatnya peraturan perundangan yang tumpang tindih, dan kebijakan yang mudah berubah.

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggelar diskusi publik bertajuk “Masa Depan Penegakan Hukum di Perairan dan Udara demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini dipimpin oleh Magister Kajian Ilmu Kepolisian Unair dan diselenggarakan secara hybrid melalui platform Zoom serta di Gedung Pascasarjana Unair Surabaya.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pakar hukum dan penegakan hukum, termasuk Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACIArb, Koordinator Program Studi Ilmu Kepolisian Unair, yang menjelaskan pentingnya membahas isu penegakan hukum di perairan dan udara.

“Kajian ilmu kepolisian selalu menjawab tantangan dan isu terkait aspek kepolisian. Tema ini diangkat karena belakangan ramai kasus viral terkait pagar laut dan penegakan hukum di laut,” ujar Dr. Prawitra Thalib.

Ia menegaskan, konstitusi Indonesia telah menetapkan bahwa kewenangan penegakan hukum di perairan dan udara berada di bawah tanggung jawab kepolisian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian dan Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945. Namun, penegakan hukum di wilayah perairan dan udara sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan di daratan.

“Kita sama-sama tahu bahwa fokus penegakan hukum seakan-akan hanya di daratan. Padahal, dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan. Ini yang harus kita gali dan bangkitkan kembali,” tegasnya.

Dr. Prawitra juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Direktorat Polisi Laut dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur dalam menangani berbagai kasus, seperti penyelundupan benur dan pengeboman ikan di laut. 

“Fungsi penegakan hukum di laut sudah berjalan dengan baik, dan ini patut diapresiasi,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum di laut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kapal yang tangguh dan mampu beroperasi di segala medan perairan. 

“Jangan sampai kapal penjahat lebih tangguh daripada kapal penegak hukum. Ini bisa menyebabkan ketertinggalan dalam penegakan hukum yang optimal,” jelasnya.

Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) jajaran Polairud juga menjadi hal penting. Pelatihan dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi perlu ditingkatkan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.

Diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, di antaranya Prof. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Guru Besar Bidang Hukum Agraria Administrasi Fakultas Hukum Unair; Dr. Genoveva Ambar Wulan Tulistyowati, S.S., M.Hum, Dosen Program Studi Ilmu Kepolisian Unair; Irjen. Pol. (Purn) Dr. Dra. Juansih, S.H., M.Hum, Ketua Center of Women Empowerment in Law Enforcement Unair; serta Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., Koordinator Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Unair.

Melalui diskusi ini, diharapkan muncul rekomendasi dan solusi konkret untuk memperkuat penegakan hukum di perairan dan udara Indonesia, menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Editor : Ali Masduki