Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur-Wakil Gubernur Bangka Belitung yang diajukan pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlulah

"Mengadili, dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025, Senin (24/2).

Mahkamah dalam pertimbangannya mengungkapkan dalil pemohon terkait surat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dari Bawaslu Kabupaten Bangka yang tidak ditindaklanjuti, tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, MK menemukan fakta hukum kendati pun surat berkenaan dengan rekomendasi, secara substansi isinya tidak dimaksudkan merekomendasikan PSU. Namun, meminta KPU Kabupaten Bangka mengkaji lebih lanjut beberapa TPS yang berpotensi memenuhi syarat PSU sesuai ketentuan berlaku.

Di samping itu, setelah dikonfirmasi Mahkamah dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Bangka mengakui ada kesalahan dalam memahami dan menindaklanjuti himbauan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Bangka yang sesungguhnya bukan instruksi untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada KPU Bangka.

"Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan terhadap lapora hasil pengawasan pengawas di 31 TPS tersebut dan tidak menemukan keadaan yang dapat menyebabkan PSU," kata Hakim Konstitusi Daniel Yusmic membacakan pertimbangan Mahkamah.

Dalam persidangan perdana, Pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlulah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 400 TPS dalam Pilgub Bangka Belitung 2024.

Di Pilgub Bangka Belitung, Erzaldi-Yuri Kemal memperoleh 290.548 suara. Sedangkan paslon Hidayat Arsani-Heliana meraih 299.591 suara. Yuri diketahui adalah anak dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pokok permohonan, Yuri mengatakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan PSU dapat dilakukan apabila terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan-keadaan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sedang mengusulkan tujuh narapidana kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua mendapat amnesti. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyebut amnesti untuk KKB bisa menjadi alat untuk rekonstruksi di Papua.

Awalnya Willy menyebut sudah ada pembahasan soal amnesti tujuh napi KKB di Makassar. Namun, soal amnesti itu merupakan hak prerogatif dari presiden.

"Kita tunggu, dalam hal ini, Komisi XIII menunggu apakah Pak Prabowo akan berikan amnesti atau tidak, ada yurisprudensi (amnesti) untuk GAM," ucap Willy, Minggu (23/4/2025).

Politikus Nasdem itu menyebut, saat rapat kerja bersama pemerintah, kelompok yang tidak mendapatkan amnesti adalah napi teroris dan koruptor.

"Kalau ini kita lihat, politik, kemanusiaan, demokrasi, untuk rekonsiliasi. Apalagi yang tujug KKB sudah tandatangani pakta integritas merah putih," ujarnya.

Willy menyebut, Indonesia telah melakukan beberapa amnesti untuk tujuan rekonsiliasi. Kebijakan itu bahkan diambil oleh Presiden RI ke-1 Sukarno.

"Itu terjadi PRRI/Permesta, DI/TII. Bung Karno memberikan amnesti banyak hal itu berbasis rekonsiliasi politik. Kita banyak yurisprudensi masa lalu terkait amnesti untuk KKB," katanya.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait usulan pemberian amnesti kepada 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang ada di Lapas Makassar. Usulan itu dilaporkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, dilansir Minggu (23/2/2025).

Supratman mengatakan tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal. Pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.

"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.

Supratman menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB ada di tangan Prabowo.

"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata Supratman.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

“Meningkatnya propaganda terorisme di dunia maya setiap tahun beradaptasi dengan peristiwa nasional atau masalah global,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menegaskan pentingnya menanggulangi penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas terorisme.

Saat menerima kunjungan delegasi Persatuan Emirat Arab di Kantor BNPT RI, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/2), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan hal tersebut mengingat kelompok teroris semakin pintar dalam memanfaatkan peristiwa besar atau isu global untuk menyebarkan propaganda mereka.

“Meningkatnya propaganda terorisme di dunia maya setiap tahun beradaptasi dengan peristiwa nasional atau masalah global," ucap Andhika, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan I-Khub Outlook 2024, internet dan media sosial merupakan saluran utama untuk menyebarkan ekstremisme, di mana terdapat 721 kasus (2013-2022), dengan 360 pelaku yang terlibat secara daring atau online.

Menurut dia, risiko tersebut dapat terus tumbuh jika tidak dikendalikan.

Sementara itu, pihak Pimpinan Delegasi Persatuan Emirat Arab Janardhan menyatakan siap untuk meningkatkan kerja sama dengan BNPT RI dalam penanggulangan terorisme melalui dua institusi milik Persatuan Emirat Arab, yaitu Hedayah Center dan Sawab Center, yang memiliki pengalaman dalam memerangi propaganda terorisme di ranah digital.

“Kami akan siap berbagi secara detail tentang institusi Hedayah Center dan Sawab Center tersebut agar BNPT bisa berkolaborasi," tutur Janardhan.

Dia menyebutkan pihaknya akan memperkenalkan jajaran BNPT RI kepada orang-orang di Sawab Center agar dapat bekerja sama dan melakukan penelitian bersama-sama.

Dengan kolaborasi antara BNPT, Hedayah Center, dan Sawab Center, Janardhan berharap upaya Indonesia dalam menangani terorisme dapat diperkuat dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada pencegahan.

Sebelumnya, BNPT RI mengungkapkan internet dan media sosial (medsos) merupakan saluran penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tertinggi kedua dalam seluruh kasus tindak pidana terorisme di Indonesia setelah komunitas pada peringkat pertama.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari riset BNPT yang dikemas dalam dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism (CT) and Violent Extremism (VE) Outlook Tahun 2024 dengan judul Penyalahgunaan Ruang Siber untuk Aktivitas Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Sejak 2013 hingga 2022, dari 721 berkas putusan yang dianalisis terdapat 360 kasus pelaku tindak pidana terorisme yang terpapar melalui platform digital," ungkap Eddy dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Untuk itu, dia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat ke depan perlu dilaksanakan secara lebih terkoordinasi guna optimalisasi sumber daya dan mencapai hasil yang lebih maksimal.

Berbagai upaya dimaksud, yakni mulai dari pengendalian konten, pengawasan dan patroli siber, pemblokiran, kontrak propaganda, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi digital.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menegaskan Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini ia sampaikan merespons kabar jika direksi Danantara kebal dari pengawasan KPK.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).

Rosan juga mengatakan BPK bisa melakukan audit Danantara lantaran di dalamnya ada perusahaan-perusahaan yang berbentuk public service obligation (PSO).

Ia pun membantah kabar Danantara tak bisa diaudit oleh KPK dan BPK harus diluruskan. Sebab, semua pihak bias melakukan audit dan mengawasi Danantara.

"Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik benar," kata dia.

Rosan juga memastikan bakal melibatkan tim independen untuk menyeleksi anggota yang dapat masuk ke struktur Danantara. Tim independen ini, lanjutnya, gabungan dari dalam dan luar negeri untuk menyeleksi tim Danantara.

"Oleh sebab itu, kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi," ujarnya.

Sejauh ini adalah 7 BUMN raksasa bakal beralih ke Danantara. Mereka adalah PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Penahanan Ema Sumarna, eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung dipindah dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK, Jakarta ke Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Senin (24/2/2025).

Pemindahan itu seiring jadwal sidang kasus korupsi pengadaan CCTV dan PJU-PJL Program Bandung Smart City yang menjerat Ema Sumarna sebagai terdakwa. Persidangan kasus korupsi akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. 

Dalam kasus itu, selain Ema, KPK juga menetapkan empat eks anggota DPRD Kota Bandung sebagai terdakwa, yaitu Riantono, Achmad Nugraha, Yudi Cahyadi dan Ferry Cahyadi. 

Kepala Rutan Kebonwaru Pance Daniel membenarkan telah menerima satu orang tahanan KPK, Ema Sumarna pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 09.58 WIB.

Ema, kata Karutan Kebonwaru, menjalani prosedur pengecekan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan.

"Rutan Kelas I Bandung telah menerima satu orang tahanan KPK atas nama Ema Sumarna," kata Karutan Kebonwaru, Senin (24/2/2025).

Dari hasil pemeriksaan, ujar Pance Daniel, administrasi lengkap tanpa penahanan terputus. Selain itu, dari pemeriksaan kesehatan, Ema mengidap penyakit diabetes sejak 2019 dan pemasangan ring jantung pada 2019 dan 2020.

"Tahanan tersebut (Ema Sumarna) dikirim ke Rutan Kelas I Bandung dalam rangka untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Februari," ujar Pance.

Ema Sumarna, tutur Larutan, akan ditahan di Rutan Kelas I Bandung hingga persidangan telah selesai dilaksanakan.

Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan CCTV, PJU, dan PJL menyeret Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal serta beberapa pihak swasta. Mereka telah divonis hukuman penjara. 

Editor : Agus Warsudi

Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan Suherlan alias Samson (33) di Kampung Cihurang, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Sukabumi, berawal dari tindak penganiayaan yang dilakukan oleh korban sendiri. Hal ini diungkap Kapolres Sukabumi, AKBP Samian usai melakukan pertemuan dengan warga dan keluarga Samson yang difasilitasi tokoh masyarakat di Kampung Cihurang, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

Samian menegaskan bahwa kejadian tersebut bermula dari aksi korban sebelum akhirnya berujung pada tindakan massa.

"Jadi kedatangan kami ke sini, kami ingin memastikan Kampung Cihurang, tempat kejadian penganiayaan, yang awalnya dilakukan oleh korban, dan kemudian korban mengalami penganiayaan oleh masyarakat. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama," ujar Kapolres Samian, Senin (24/2/2025).

Kepolisian langsung bergerak untuk memastikan situasi tetap kondusif dengan melakukan cooling system serta rekonsiliasi agar masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitasnya dengan tenang.

"Kami coba melakukan kegiatan cooling system, rekonsiliasi, untuk memastikan kampung ini kembali aman, kondusif, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang," lanjutnya.

Elis (49) ibunda Samson terlihat mengenakan kerudung merah ia duduk didampingi Firli (32) putrinya, adik dari Samson. Keduanya duduk berhadapan dengan keluarga dari warga yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan yang menewaskan Samson. Untuk hal ini Polisi menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan demi memberikan keadilan bagi semua pihak.

"Proses hukum tetap kita lakukan. Ini bagian dari bagaimana hukum kita bisa memberikan rasa keadilan terhadap korban, keluarga korban, dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat lain untuk tidak main hakim sendiri," tegasnya.

Samson Berulang Kali Diamankan, Tapi Tak Bisa Dihukum

Kapolres Sukabumi menjelaskan bahwa Samson telah beberapa kali melakukan tindakan melanggar hukum. Namun, karena statusnya sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), ia tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana.

"Bahwa saudara Samson memang sudah beberapa kali melakukan tindakan yang melanggar aturan, bahkan masuk ke ranah pidana. Sudah beberapa kali kita amankan, kita proses, namun saat dilakukan asesmen kejiwaan, ternyata yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan," ungkapnya.

Menurut Pasal 44 KUHP, seseorang dengan gangguan kejiwaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, setiap kali Samson diamankan, ia selalu dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan.

"Di dalam pasal 44, terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana, sehingga kita tempatkan, kita arahkan ke rumah sakit jiwa, dan dilakukan pengobatan. Namun, pengobatan yang tidak tuntas, waktunya terbatas, sehingga kembali lagi ke masyarakat dan kembali lagi melakukan perbuatannya," jelasnya.

Untuk mencegah kejadian serupa, pihak kepolisian berencana berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta dinas terkait guna mencari solusi lebih baik bagi ODGJ yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat.

"Ini yang nantinya akan kita cari solusi ke depan, koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, bagaimana masyarakat atau orang-orang yang terindikasi harus diamankan, kemudian dilakukan penempatan di rumah sakit jiwa yang sudah ditentukan untuk mendapatkan layanan kesehatan," katanya.

Kapolres Sukabumi kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri dalam menghadapi masalah hukum. Ia meminta warga segera melaporkan setiap tindak kejahatan kepada aparat kepolisian.

"Saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukabumi, untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Bila ditemukan ada pelanggaran hukum atau tindak pidana, segera informasikan kepada kami," ujar AKBP Dr. Samian.

Ia memastikan bahwa kepolisian akan segera menangani laporan yang masuk dan menindak sesuai ketentuan hukum.

"Jangan main hakim sendiri. Laporkan kepada kami, kami akan segera menindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terpidana pembunuhan Ronald Tannur, Lisa Rachmat dan ibunda Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur terkait dengan kasus dugaan suap atas pengondisian kasus Ronald Tannur.

Hakim Ketua Rosihan Juhriah Rangkuti berpendapat bahwa keberatan kedua terdakwa ditolak, antara lain, karena penuntut umum telah menguraikan berbagai unsur tindak pidana yang didakwakan secara cermat jelas dan lengkap.

"Uraian dijelaskan berdasarkan hal-hal yang relevan dan hasil pemeriksaan penyidikan sehingga menjadi jelas tentang tindak pidana yang didakwakan," ucap Hakim Ketua dalam sidang pembacaan putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Maka dari itu, majelis hakim memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama kedua terdakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum serta menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Hakim Ketua menyebutkan salah satu keberatan kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya, menyatakan dakwaan penuntut umum kabur atau obscuur libel, yakni tidak memenuhi syarat materiel.

Alasannya, sambung Hakim Ketua, dakwaan dinilai tidak menguraikan secara jelas berbagai tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa yang sesuai dengan berbagai pasal dakwaan, baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua.

Dakwaan disebutkan hanya menguraikan tindakan penyerahan uang dari Meirizka kepada Lisa sehingga tidak dapat menunjukkan adanya korelasi yang jelas terkait dengan unsur-unsur dalam ketentuan pasal yang diuraikan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua.

Selain itu, Hakim Ketua menambahkan bahwa peristiwa perbuatan terdakwa dalam dakwaan kedua dinilai menyalin ulang dari uraian peristiwa dalam dakwaan pertama, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain.

Terhadap keberatan penasihat hukum para terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum telah mencantumkan tanggal dan ditandatangani serta telah mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap.

"Dakwaan juga telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan," tutur Hakim Ketua.

Dalam kasus tersebut, ibunda Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, didakwa memberikan suap kepada tiga hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebesar Rp4,67 miliar untuk memberikan "vonis bebas" pada kasus anaknya.

Suap diberikan kepada Hakim Ketua Erintuah Damanik beserta hakim anggota Mangapul dan Heru Hanindyo.

Atas perbuatannya, Meirizka terancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, penasihat hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, didakwa memberikan suap kepada hakim di PN Surabaya senilai Rp4,67 miliar serta hakim di MA sebesar Rp5 miliar.

Suap diduga diberikan Lisa untuk mengondisikan perkara Ronald Tannur, baik di tingkat pertama maupun kasasi, supaya majelis hakim di tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas Ronald Tannur dan di tingkat kasasi guna memperkuat putusan bebas itu.

Dengan demikian, Lisa terancam pidana pada Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 dan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menyebut lembaga investasi tersebut tetap bisa diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini mengungkapkan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.

"Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, BPK juga memiliki kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO).

Dengan demikian, BPK punya kewenangan megaudit Danantara.

"BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan," ucapnya.

Rosan menambahkan, Danantara akan banyak diawasi oleh berbagai pihak.

"Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," tegasnya.

Diketahui, Danantara sudah diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Prabowo dalam pidatonya pun menyampaikan bahwa Danantara dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

Selain itu, Prabowo ingin menekankan bahwa Danantara harus dikelola secara transparan.

"Danantara Indonesia, untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun," kata Prabowo dalam paparan pidatonya.

Prabowo menyebut, pengelolaan yang transparan menjadi penting untuk memastikan Danantara dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depannya.

"Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," ujar dia.

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) turut serta dalam Lokakarya Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Provinsi Maluku Utara (Malut), Senin, (24/02) 2025, bertempat di Ternate.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Maluku Utara Budi Argap Situngkir.

Dalam sambutannya, Budi menekankan pentingnya kerjasama dalam membangun komitmen bersama untuk mencegah konflik yang berpotensi muncul terkait bisnis dan hak asasi manusia (HAM).

Menurutnya, pencegahan lebih baik daripada menyelesaikan konflik yang sudah terjadi.

“Jika masyarakat menjadi korban karena kelalaian dalam memperhatikan masalah bisnis dan HAM, hal ini dapat menjadi awal dari pelanggaran yang lebih besar. Oleh karena itu, peran serta pemerintah daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya hal tersebut,” jelas dia.

Lebih lanjut, Kakanwil berharap agar kegiatan ini dapat mengajak berbagai daerah untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga meminta agar sinergi antar lembaga terus diperkuat dalam program penyuluhan untuk memperkuat implementasi kebijakan bisnis dan HAM di tingkat daerah.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Harniati, dalam sambutannya menjelaskan upaya pemerintah menguatkan komitmennya terhadap implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).

“Peraturan ini diharapkan menjadi panduan yang konkret dan sistematis bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengarusutamakan isu bisnis dan HAM,” kata dia.

Selain itu, mantan Kadiv Yankumham Kemenkum Malut itu juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah melibatkan pemantauan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait isu BHAM. Hal ini termasuk pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan aksi BHAM di daerah serta evaluasi kinerja pelaku usaha sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM.

Budi berharap melalui lokakarya ini, kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat dalam rangka pengarusutamaan isu Bisnis dan HAM, khususnya di Provinsi Maluku Utara, serta memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Novianto Sulastono mengusulkan agar dicari Pulau di Indonesia untuk menampung pengungsi Rohingya.

Imigrasi mengusulkan beberapa solusi terkait permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia.

"Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," kata Novianto dalam RDP dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2).

Novianto menjelaskan di Aceh, ada empat camp pengungsi Rohingya. Tersebar di Lhokseumawe, Aceh Timur, Mina Raya dan Kulee dengan total pengungsi 576 orang. Ia berpendapat pengungsi Rohingya masuk ke Aceh karena merupakan salah satu wilayah terdekat.

"Kemudian yang lain, dukungan kemanusiaan Aceh yang memiliki sejarah solidaritas dengan pengungsi Rohingya sejak Januari 2009. Masyarakat Aceh yang ramah, mereka memberikan bantuan kepada para pengungsi," katanya.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu terjadi demonstrasi dari mahasiswa dan LSM terhadap keberadaan pengungsi Rohingya.

Novianto menilai demonstrasi terjadi karena kekhawatiran terhadap kedatangan pengungsi. Ia mengatakan masyarakat Aceh resah karena para beberapa pengungsi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

"Kedua, adanya misinformasi yang diterima. Terdapat indikasi bahwa koordinasi telah menyebarkan misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya, sehingga memperburuk sentimen negatif kalangan masyarakat Aceh," katanya.

Ia mengatakan permasalahan pengungsi Rohingya di Aceh memerlukan kebijakan yang lebih tegas lagi.

Novianto menjelaskan penanganan pengungsi dari luar negeri memang sudah ada pedoman dalam Perpres 125 tahun 2016.

"Namun kiranya perlu dipertegas lagi siapa berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan. Serta yang terpenting juga kami melihat disini anggaran masih belum jelas untuk penanganan pengungsi. Untuk itu mohon bisa menjadi perhatian," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna resmi dipindahkan dari rumah tahanan (rutan) KPK, Jakarta ke Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Senin (24/2/2025). Saat ini, Ema tengah menjalani persidangan kasus korupsi pengadaan CCTV dan PJU-PJL di Pengadilan Negeri Bandung sebagai terdakwa.

Dalam kasus tersebut, selain dirinya terdapat empat eks anggota DPRD Kota Bandung yang menjadi terdakwa. Mereka yaitu Riantono, Achmad Nugraha, Yudi Cahyadi dan Ferry Cahyadi.

Kepala Rutan Kebonwaru Pance Daniel membenarkan telah menerima satu orang tahanan KPK Ema Sumarna pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 09.58 WIB. Pihaknya selanjutnya melakukan prosedur pengecekan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan. "Rutan Kelas I Bandung telah menerima satu orang tahanan KPK atas nama Ema Sumarna," ujar Pance, Senin (24/2/2025).

Dari hasil pemeriksaan, ia mengatakan kelengkapan administrasi lengkap tanpa ada penahanan terputus. Selain itu, dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan ditemukan penyakit diabetes sejak tahun 2019 dan pemasangan ring jantung tahun 2019 dan tahun 2020. "Tahanan tersebut dikirim ke Rutan Kelas I Bandung dalam rangka untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Februari," kata dia.

Ia menambahkan akan dilakukan penahanan sementara di Rutan Kelas I Bandung terhadap Ema Sumarna hingga persidangan telah selesai dilaksanakan.

Sebelumnya, kasus korupsi pengadaan CCTV, PJU dan PJL menyeret Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal serta beberapa pihak swasta. Mereka telah divonis hukuman penjara.

KUPANG, KOMPAS.com - Aparat Kepolisian Resor Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua pria berinisial LDDRM dan DYSG karena terlibat kasus penganiayaan.

Keduanya ditangkap karena menganiaya Sergei Yoseph Sale Gegu, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (Stikum) Prof Dr Yohanis Usfunan.

"Dua pelaku sudah ditangkap dan ditahan kemarin," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT Komisaris Besar Polisi Hendry Novika Chandra kepada Kompas.com, Senin (24/2/2025).

Hendry menuturkan, kasus itu bermula saat korban pergi membeli lauk di warung yang lokasinya melewati tempat duduk para pelaku.

Setelah kembali ke kampus dan memarkir kendaraannya di halaman kampus, korban dipanggil oleh DYSG untuk keluar ke depan pagar, tetapi korban menolak.

Tak lama kemudian, LDDRM bersama beberapa temannya datang dan terlibat keributan di dalam halaman kampus.

DYSG langsung menghampiri korban dan memukul pipi kiri serta dahi korban dengan kepalan tangan kanan.

Sementara itu, LDDRM juga memukul pipi kiri dan dada korban.

Keributan akhirnya bubar setelah para kakak tingkat korban berbicara dengan kelompok pelaku agar tidak melanjutkan pertikaian.

Kemudian, korban bersama kakak tingkatnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kupang Tengah.

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, Polres Kupang menetapkan LDDRM dan DYSG sebagai tersangka dengan Pasal 170 Ayat (1) Subsider Pasal 351 Ayat (1) Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP tentang tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang lain.

"Kedua tersangka terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan," ujar dia.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan adanya keterlibatan pihak lain dalam kejadian ini.