Jakarta -

PT Pertamina (Persero) menyatakan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Hal ini sebagai respons atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023.

"Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya, Selasa (25/2/2024)

Dia mengatakan, Pertamina siap bekerjasama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.

"Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) serta peraturan berlaku," katanya.

Sebagai informasi, mengutip detikNews, dalam kasus ini penyidik Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka. Dua di antaranya merupakan direktur utama anak perusahaan.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut maka penyidik berketetapan menetapkan tujuh orang saksi menjadi tersangka," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, dikutip dari detikNews.

Tujuh tersangka tersebut sebagai berikut:

1.⁠ RS selaku Dirut Utama PT Pertamina Patra Niaga
2.⁠ ⁠SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
3.⁠ ⁠YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping
4.⁠ ⁠AP, selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International
5.⁠ ⁠MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
6.⁠ ⁠DW, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim
7.⁠ ⁠YRJ, selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

(acd/acd)

“Inilah Indonesia sekarang. Bukan berarti kita melupakan dulu. Kita pernah punya satu proyek politik yang bernama Reformasi. Tetapi kita juga harus berhenti meromantisasi bahwa sesuatu itu harus berjalan berkesinambungan. Kita harus berada dalam koridor Reformasi, mungkin namanya sudah bukan itu.” - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike Nova Sigiro.

TULISAN Suwarno Wisetrotomo di Harian Kompas (12 Februari 2025) berjudul "Represi Oposisi" memancing polemik, khususnya soal era “pasca-Reformasi”.

Istilah “pasca-Reformasi” itu dipersoalkan Jan Aritonang dalam Surat Kepada Redaksi juga di Harian Kompas, 18 Februari 2024. Bagi Aritonang, saat ini masih era Reformasi. Belum pasca-Reformasi.

Suwarno mempersilakan para ahli untuk menentukan apakah bangsa ini masih di era Reformasi atau sudah masuk ke era pasca-Reformasi.

Reformasi 1998 adalah gerakan masyarakat untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Gerakan Reformasi memuncak dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Bangsa ini memasuki era baru. Era liberalisasi politik. Liberalisasi pers. Konstitusi diubah dan menghadirkan kembali rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Polri dipisahkan dari ABRI. Dwifungsi ABRI dihentikan. Korupsi ditempatkan sebagai musuh bersama. Otonomi daerah diterapkan. Namun, tuntutan Reformasi itu kini telah dinormalisasi.

Seperempat abad sudah, terhitung sejak 1998, Indonesia masuk pada era Reformasi. Sebuah era yang diidam-idamkan rakyat pada saat Orde Baru.

Era di mana demokrasi diharap benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama itu, berbagai lembaga telah dibentuk sebagai jawaban atas tuntutan Reformasi. Sederet kebijakan juga lahir menggenapi sistem bernegara Indonesia yang memang masih perlu penyempurnaan di sana-sini.

Sayangnya, semangat Reformasi saat ini tak lagi menyala-nyala di masa awal 2000-an. Bahkan enam tuntutan Reformasi yang dulu diserukan dan dipenuhi, kini satu per satu mulai diingkari.

Misalnya, dihapusnya dwifungsi ABRI kini muncul dengan format multifungsi TNI, otonomi daerah yang dulu diupayakan kini kembali resentralisasi dengan adanya UU Cipta Kerja, dan sebagainya.

KPK yang dahulu begitu garang karena independensinya telah dikembalikan berada dalam cakupan kekuasaan eksekutif.

Lantas, apakah benar demokrasi hasil perjuangan Reformasi telah mati di negeri ini?

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro memiliki pandangan tersendiri.

Nike yang juga turut memperjuangkan Reformasi 1998, menganggap saat ini Indonesia harus mulai mengubah sikap.

Tak cukup hanya mengenang Reformasi sebagai perjuangan, tapi juga menyadari bahwa saat ini kondisinya sangat jauh berbeda dari kondisi ideal yang dicita-citakan dulu.

“Saat ini ada begitu banyak perbedaan, gap, dari apa yang diharapkan di masa Reformasi dengan apa yang saat ini kita temui, dalam bidang ekonomi, hak asasi, penegakan hukum,” kata Nike saat berbincang dengan saya di "Back to BDM", kanal Youtube pribadi saya.

Nike melihat dalam 10 tahun terakhir, normalisasi terhadap hal yang bertentangan dengan semangat Reformasi telah berlangsung. Misalnya, pengabaian hak asasi, melemahnya semangat antikorupsi, dan sebagainya.

Namun, semua itu bisa juga terjadi akibat berubahnya tantangan zaman. Jika dulu, musuh bersama yang harus ditumpas adalah kekuasaan absolut dan sentralistik, kemudian partai politik sangat terbatas.

Kini tantangan kita sebagai bangsa Indonesia sudah berubah. Sebut saja adanya sistem multipartai, pemilihan umum langsung, hingga liberalisasi ekonomi.

“Perubahan itu menyebabkan perpolitikan Indonesia dan juga cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan enggak bisa dilihat sama seperti pada tahun ’98,” kata Nike.

“Inilah Indonesia yang sekarang, bukan berarti kita melupakan dulu kita pernah punya satu proyek politik yang bernama Reformasi, tetapi kita juga harus berhenti meromantisasi bahwa sesuatu itu harus berjalan berkesinambungan, kita harus berada dalam koridor Reformasi, mungkin namanya sudah bukan itu,” ujarnya.

Apapun namanya, Nike mengumpamakan Indonesia adalah proyek panjang tak berkesudahan, tiap masa memiliki bagian berbeda yang harus dikerjakan dan diselesaikan hingga menghasilkan sesuatu yang baik.

Untuk saat ini, tantangan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia adalah sulitnya mendapatkan penghidupan layak di Tanah Air, khususnya dihadapi oleh generasi muda.

Para pemuda merasa kesulitan mencari pekerjaan layak, lapangan kerja sempit, upah rendah, pendidikan mahal, kencangnya nepotisme dalam dunia kerja, dan sebagainya.

Semua tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang seolah tak pernah memihak pada kelompok mereka.

Perasaan itu kemudian diwujudkan dalam aksi yang sepekan ke belakang dilakukan mahasiswa dan pemuda, yakni demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap", juga tagar di media sosial berbunyi "Kabur Aja Dulu".

Pertama, soal "Indonesia Gelap", Nike melihatnya sebagai gejala positif bagi demokrasi. Pemerintahan yang baru berjalan rupanya mendapat kritik dari publik, itu berarti ada pengawasan dan perhatian yang diarahkan kepada para pengelola negara.

Dan hal-hal semacam ini adalah ekspresi murni warga negara yang harus dilindungi, tak boleh dibungkam, apalagi dilawan.

“Pembatasan terhadap ekspresi kritis semacam ini justru akan membahayakan pemerintah ke depan, karena pemerintah tidak mendapatkan warning dari warga negaranya sendiri mengenai tantangan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat. Apakah itu ancaman pekerjaan, akses terhadap pendidikan, maupun masa depan secara umum,” jelas wanita kelahiran Medan, Sumatera Utara itu.

Ia mencoba membandingkan bagaimana kondisi pemerintahan Joko Widodo ketika itu yang minim kritik. Kritik yang disampaikan pun dengan cara yang lebih halus.

Hal itu menyebabkan demokrasi dalam bahasa Nike tidak sungguh-sungguh tumbuh, tidak dapat tubuh dengan baik.

Kedua, adalah tagar "Kabur Aja Dulu" di berbagai media sosial, terutama X. Tagar itu digunakan para pemuda untuk mengekspresikan keinginan mereka mendapatkan penghidupan lebih layak dengan pergi sementara ke negara lain, karena lagi-lagi Indonesia dianggap tak menjadi tempat aman dan nyaman bagi masa depan mereka.

Sejumlah perwakilan dari pihak pemerintah juga terpantau sudah merespons tagar yang satu itu. Ada yang meresponnya dengan positif, ada juga yang bernada negatif.

Tanpa mengesampingkan respons positif atau negatif tersebut, Nike lebih mementingkan adanya tindak lanjut yang lebih konkret dari pemerintah yang bisa menjawab keresahan para generasi muda.

Persoalan semacam ini bukan hal yang baru terjadi di Indonesia. Di negara lain, hal serupa sudah terjadi sejak lama dan kerap disebut dengan istilah “Brain Drain“.

“Itu adalah situasi di mana generasi muda ataupun generasi orang-orang terdidik di satu negara memilih untuk pindah ke luar negeri dan berkarier, bahkan berkehidupan di luar negeri, karena kesempatan di dalam negerinya sendiri tidak ada. Sementara dia memiliki kompetensi yang luar biasa atau kompetensi yang banyak untuk bisa berprestasi, bekerja, dan menghasilkan hal-hal yang positif,” jelas Nike.

Misalnya, pemuda India yang ramai-ramai bekerja ke Silicon Valley, San Francisco, Amerika Serikat untuk mendapatkan pekerjaan layak sesuai kemampuannya.

Silicon Valley dikenal sebagai kota kecil di San Francisco yang menjadi rumah dari perusahaan-perusahaan besar di bidang media sosial dan teknologi komunikasi.

Sementara di Indonesia, "Brain Drain" baru terjadi saat ini setelah ramai-ramai disuarakan oleh kelompok muda yang datang dari kelas menengah.

“Kalau kelas, maaf, ekonomi bawah, dia enggak perlu bicara kabur aja dulu, dia harus cari makan, dia menjadi pekerja migran atau dia menjadi apapun, dia harus berpikir mengenai cari kerja. Untuk kelas menengah dia bisa membuat diskursus begitu (kabur aja dulu),” kata Nike.

Keresahan yang menggelayuti generasi muda kita sebenarnya tidak jauh dari rasa sulit memenuhi kebutuhan dasar seorang manusia dewasa.

Mulai dari mendapatkan pendidikan yang baik, pekerjaan mapan, upah layak, jaminan sosial yang jelas, dan sebagainya.

Semua itu sesungguhnya juga masuk dalam ranah Komnas HAM, karena ada hak asasi sebagai seorang manusia yang tidak mampu dipenuhi oleh negara.

Nike pun tak memungkiri fakta tersebut. Ia bahkan menyebutkan ada satu penelitian yang menyebut generasi muda saat ini akan kesulitan memiliki rumah sendiri, karena sistem kerja yang mengedepankan fleksibilitas meningkat tajam.

Hal itu menyebabkan seseorang kesulitan mendapatkan jaminan kerja dan penghidupan yang berkelanjutan.

“Karier seseorang, pekerjaan seseorang itu belum tentu sustainable dari sejak dia mulai menjadi, misalnya, katakan sarjana, hingga usia pensiun. Orang harus dihadapkan pada ancaman-ancaman kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, dan tidak adanya jaminan sosial,” jelas Nike.

Terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah saat ini yang menyebabkan terjadinya pemotongan anggaran untuk jaminan kesehatan.

Padahal sebelumnya Negara telah hadir dan mencoba membangun sistem jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Jaminam Sosial Nasional.

“Ini adalah bentuk ancaman terhadap hak ekonomi-sosial yang bisa jadi terartikulasi menjadi kegelisahan, bahwa jangan-jangan kita memang enggak bisa mengandalkan hidup kita dengan hidup dan berkarya di dalam negeri sendiri,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta Arief Munandar mengatakan warga negara asing paling banyak melintas di Bandara Soekarno-Hatta pada periode 2024 berasal dari China.

Berdasar data dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, selama 2024, ada 929.142 warga negara China yang melintas di terminal keberangkatan dan 568.246 warga negara China yang melintas di terminal kedatangan.

"Dari orang asing yang melintas tersebut, memang mayoritas adalah warga negara China di mana di terminal keberangkatan ada 929.142 orang dan kedatangan 568.246 orang," kata Arief dalam RDP dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2).

Setelah China, berturut-turut warga negara Malaysia dengan jumlah 622.108 di terminal keberangkatan dan 364.538 orang yang melintas di terminal kedatangan.

Lalu, warga negara Singapura dengan jumlah 318.761 orang di terminal keberangkatan dan 185.768 warga negara Singapura yang melintas di terminal kedatangan.

"Selanjutnya secara berurutan Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Saudi Arabia, India, USA, Australia serta Taiwan," ujarnya.

Di sisi lain, Arief juga menjelaskan data total WNI dan WNA yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 2023-2025.

Untuk WNI, periode Januari-Desember 2023, ada 9,37 juta orang yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta. Pada periode yang sama, ada 4,38 juta WNA yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta.

Sementara pada Januari-Desember 2024, ada 9,08 juta WNI yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta. Pada periode yang sama, ada 5,65 juta WNA yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta.

Di awal 2025 atau periode Januari, ada 1,19 juta WNI dan 471 ribu WNA yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta.

Bisnis.com, JAKARTA — Asas kepastian hukum di Indonesia tidak dijaga oleh legislatif dan eksekutif, karena membentuk undang-undang secara tergesa-gesa.

Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, mengatakan hal tersebut sehubungan dengan revisi Undang-undang (UU) BUMN yang telah disahkan belum lama ini.

Dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom, dia mengatakan bahwa idealnya sebuah regulasi apa lagi setingkat undang-undang, harusnya dikonsultasikan secara lebih luas ke publik.

“Kita sebagai negara demokrasi telah memiliki aturan terkait dengan konsultasi publik. Di dalam proses penyusunan regulasi, konsultasi publik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut sudah mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, baik yang terkait langsung dengan substansi pembahasan RUU tersebut, maupun publik yang tidak terkait langsung dengan pembahasan substansi dari RUU tersebut,” ucapnya.

Dia melihat pembahasan RUU BUMN belum lama ini, melalui pembahasan yang super cepat. Dia bahkan tidak mendengar ada konsultasi publik yang luas, baik kepada pihak-pihak yang memiliki kegiatan langsung atau berhubungan dengan BUMN, maupun para pihak yang tidak punya kegiatan langsung dengan BUMN.

Hal ini, tuturnya, menjadi tanda bagaimana pemerintah dan DPR, untuk kesekian kalinya abai terhadap urgensi konsultasi publik, serta urgensi partisipasi publik di dalam proses penyusunan regulasi di Indonesia.

“Biasanya kalau konsultasi publiknya minim, nanti akan berpeluang dilakukan judicial review di Makamah Konstitusi,” ucapnya.

Dia menilai, jika uji materil ini terjadi dan ambil misal putusan MK membatalkan UU tersebut, maka dampaknya, kepastian hukum akan semakin jauh.

Karena itu, menurutnya, publik perlu kembali memberikan atensi yang lebih sungguh-sungguh, khususnya dalam proses penyusunan regulasi turunan dari undang-undang.

“Masih akan ada pembahasan peraturan pemerintah, yang akan berisi acuan-acuan teknis pelaksanaan dari undang-undang BUMN ini,” katanya.

UU BUMN yang disusun secara tergesa-gesa menurutnya memiliki kelemahan di aspek transparansi, akuntabilitaspengelolaan keuangan BUMN, termasuk pengelolaan aset badan usaha negara.

“Hal-hal itu akan makin mengkhawatirkan. Kita tahu banyak kasus penyalahgunaan keuangan di BUMNyang berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” paparnya.

Semua kasus itu tentunya menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN dan kalau undang-undang yang baru ini melalui proses yang super kilat, akan mendorong publik berandai-andai ada maksud yang tersembunyi di baliknya.

Dia melihat memang pemerintah dan DPR memiliki tujuan yang baik melaui revisi ini seperti menata pengelolaan deviden, aset aksi korporasi dan sebagainya.

Akan tetapi, tujuan yang baik, haruslah dijalan dengan cara yang baik salah satunya dengan mengikuti ketentuan konsultasi publik yang meluas. “Semua itu tidak didukung oleh proses yang baik.Niat baik itu juga harus didukung oleh proses yang baik,” pungkasnya.

ANTARA - Untuk mengimplementasikan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Lapas Kelas III Suliki, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat menggelar penanaman padi untuk ketahanan pangan. Penanaman padi dilakukan di lahan seluas 3.600 meter persegi dan dibina langsung oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. (Melani Friati/Fahrul Marwansyah/Rinto A Navis)

Gunungkidul (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan pelatihan bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Amurwani Dwi Lestariningsih di Gunungkidul, Senin, mengatakan bahwa pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis (hard skill) seperti memasak dan menjahit, tetapi juga soft skill yang bertujuan untuk membangun ketahanan mental dan kesiapan sosial.

"Program ini bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat mendukung kemandirian ekonomi mereka setelah bebas. Sehingga, warga binaan dapat berintegrasi kembali dengan keluarga, anak, dan masyarakat setelah menjalani masa hukuman," kata Amurwani.

Ia mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Harapannya, program ini tidak hanya bermanfaat bagi warga binaan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas.

"Pemberdayaan perempuan adalah kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berdaya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ceno Herususetiokarto mengapresiasi terselenggaranya pelatihan yang diikuti oleh 50 warga binaan selama dua hari ini.

Menurutnya, pelatihan ini tidak hanya membekali warga binaan dengan keterampilan wirausaha, tetapi juga memberikan pendampingan moral yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan setelah bebas.

Program ini telah berjalan sejak 2022 dan telah dilaksanakan di berbagai provinsi. Diharapkan ke depan, semakin banyak warga binaan yang mendapatkan manfaat dari pelatihan ini sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih percaya diri dan berdaya secara ekonomi.

“Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap warga binaan mendapatkan keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk mandiri dan mengurangi risiko residivisme. Semangat inovasi dalam mengembangkan produk juga perlu terus dipupuk agar mereka siap menghadapi dunia usaha setelah bebas,” kata Ceno.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Penguatan dominus litis dalam revisi KUHAP dinilai akan membuat penegakan hukum lebih efektif. Apalagi dalam sistem hukum Indonesia, jaksa memegang kendali penuh dalam menentukan kelanjutan sebuah perkara.

Untuk diketahui, istilah dominus litis menegaskan peran jaksa sebagai otoritas utama dalam mengendalikan perkara. Mulai dari pengawasan penyidikan hingga penuntutan di pengadilan.

"Konsep dominus litis yang diterapkan di banyak negara dengan sistem civil law harus semakin diperkuat di Indonesia. Dengan peran jaksa sebagai pengendali perkara, maka penegakan hukum bisa lebih efektif dan tidak terjebak dalam bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum yang selama ini sering terjadi," kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Junaedi dalam keterangan pers yang diterima, Senin (24/02/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Junaedi dalam Diskusi Panel bertajuk Jaksa sebagai Pengendali Perkara Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang digelar Fakultas Hukum UI, Kamis 20 Februari 2025. Selain Junaedi, narasumber lain yang turut hadir dalam diskusi ini yaitu dosen Hukum Acara FH UI Febby Mutiara dan Choky R Ramadhan.

Sementara Choky Ramadhan menjelaskan hubungan antara penyidik dan jaksa di Indonesia masih lemah, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan awal. Hal ini diperparah dengan tidak konsistennya pelaksanaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang seharusnya dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum.

Ia menuturkan, menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 130/PUU-XIII/2015, SPDP wajib dikirim paling lambat 7 hari sejak penyidikan dimulai. Namun, dalam praktiknya, jaksa sering kali tidak menerima pemberitahuan ini yang menyebabkan keterlambatan dalam supervisi terhadap penyidikan dan memperpanjang waktu penanganan perkara.

"Kurangnya koordinasi ini mengakibatkan banyak perkara yang tidak terselesaikan secara efektif. Di negara-negara lain seperti Perancis dan Belanda, jaksa memiliki kontrol lebih besar terhadap penyidikan untuk memastikan kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini perlu kita adopsi dalam sistem hukum kita," jelasnya.

Sedangkan Febby Mutiara berpendapat, salah satu masalah terbesar dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah fenomena bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan jaksa. Proses ini sering kali menghambat efisiensi peradilan dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara.

"Di beberapa negara, jaksa tidak hanya sekadar menerima berkas perkara dari penyidik, tetapi juga berhak memberikan arahan penyidikan kepada polisi. Hal ini memungkinkan kasus dapat ditangani lebih cepat tanpa perlu berkali-kali mengembalikan berkas karena tidak lengkap," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023) semakin memperkuat peran jaksa dalam pengawasan proses peradilan. Pasal 132 KUHP Nasional secara eksplisit menyebutkan bahwa penuntutan merupakan bagian dari proses peradilan yang dimulai sejak tahap penyidikan, menandakan bahwa jaksa memiliki peran aktif dalam memastikan kelengkapan suatu perkara sebelum diajukan ke pengadilan.

Dalam diskusi panel ini, para akademisi juga membahas bagaimana peran jaksa sebagai pengendali perkara diterapkan di berbagai negara. Prancis misalnya, jaksa memiliki otoritas dalam mengawasi penyidikan dan dapat memberikan arahan kepada polisi. Dalam perkara kompleks, penyidikan dilakukan oleh judge d?instruction, seorang hakim investigatif yang bertanggung jawab atas penyelidikan perkara serius.

Sementara itu, di Belanda, jaksa bertindak sebagai penyidik senior. Mereka memastikan penyidikan dilakukan sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang kuat sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Sedangkan, Amerika Serikat memiliki sistem yang berbeda. Di mana koordinasi antara jaksa dan penyidik dilakukan secara horizontal. Jaksa terlibat sejak awal dalam pengumpulan bukti guna memastikan kasus yang dibawa ke pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat.

Sementara di Jerman, jaksa bekerja di bawah sistem inquisitorial, di mana mereka memiliki peran dominan dalam menentukan arah penyidikan. Model seperti ini bisa menjadi referensi bagi sistem hukum Indonesia dalam memperbaiki mekanisme supervisi antara jaksa dan penyidik.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari diskusi panel ini, para akademisi FH UI mengajukan beberapa rekomendasi penting untuk memperkuat peran jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Revisi KUHAP diperlukan agar lebih selaras dengan KUHP Nasional. Terutama dalam memastikan bahwa peran jaksa sebagai pengendali perkara diakui secara tegas.

Regulasi yang lebih ketat mengenai mekanisme koordinasi antara penyidik dan jaksa juga harus diperkuat. Dengan demikian supervisi sejak tahap awal penyidikan dapat berjalan lebih efektif.

Model hakim pengawas penyidikan sebagaimana diterapkan di Prancis dan Belanda dinilai perlu dipertimbangkan untuk diadopsi dalam sistem hukum acara Indonesia. Hakim, dalam peran ini, dapat memastikan bahwa penyidikan berjalan secara transparan dan akuntabel serta mencegah penyimpangan yang dapat merugikan tersangka.

Selain itu, pengembangan Deferred Prosecution Agreement (DPA) juga dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu tanpa harus melalui jalur persidangan. Terutama bagi kasus tindak pidana ekonomi dan korporasi.

Diskusi panel ini menegaskan bahwa peran jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus semakin diperkuat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Akademisi FH UI menyoroti perlunya reformasi hukum acara pidana agar lebih selaras dengan KUHP Nasional serta memberikan model supervisi yang lebih jelas terhadap penyidikan.

Dengan belajar dari sistem hukum negara lain, Indonesia dapat membangun sistem hukum acara yang lebih efektif. Juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Mabes Polri akhirnya melakukan penahanan terhadap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, Senin (24/2/2025). Penahanan tersebut dilakukan setelah tim penyidikan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, memeriksa Arsin sebagai tersangka terkait kasus pemalsuan surat-surat dan dokumen dalam penerbitan sertifikat kepemilikan lahan untuk pemagaran laut di kawasan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten.

Penyidik Dittipidum Polri, sudah menetapkan Arsin sebagai tersangka sejak Selasa (18/2/2025). Selain Arsin, dalam kasus ini, penyidik kepolisian juga sudah menetapkan tiga tersangka lainnya. Yaitu, UK tersangka selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, serta SP dan CE yang dijerat tersangka selaku kuasa pemohon penerbitan sertifikat lahan.

Keempat tersangka itu, diperiksa bersamaan pada Senin (24/2/2025). "Setelah melakukan pemeriksaan, dan kita melakukan gelar perkara, kita putuskan keempat tersangka kita laksanakam penahanan," begitu kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Djuhandani mengatakan, penahanan dilakukan terhadap para tersangka dengan alasan objektivitas penyidikan. Kata dia, penahanan dilakukan agar mencegah para tersangka melarikan diri. Pun agar para tersangka tak menghilangkan barang-barang bukti. "Dan adanya pertimbangan keempat tersangka mengulangi perbuatannya," ujar Djuhandani.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jayanta Surbakti memberikan arahan dan masukan positif demi pengelolaan aset yang teratur dan sesuai aturan untuk diterapkan di Rutan Tarutung.

"Pengelolaan aset yang teratur dan sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas pelayanan di Rutan. Ini merupakan arahan Pak Jayanta," ungkap Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring menjelaskan via seluler hasil kunjungannya ke Kemen Imipas di Jakarta, Senin (24/2).

Disebutkan, kunjungan kerja ke Kantor Kepala Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan upaya peningkatan pengelolaan Barang Milik Negara yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Kabiro BMN Jayanta Surbakti, kata Evan, menyambut baik kunjungan kerjanya seraya menekankan pentingnya pengelolaan aset dan BMN yang baik untuk mendukung kelancaran operasional serta peningkatan kualitas layanan bagi warga binaan.

Dalam kunjungannya, Evan mendapatkan dan saran dan cara untuk meningkatkan sistem inventarisasi aset dan strategi pemeliharaan jangka panjang, serta pentingnya kolaborasi yang kuat antara pihak pengelola aset dengan tim keuangan untuk memastikan tidak ada aset yang tidak terdata atau terabaikan.

"Tentunya hal ini merupakan ilmu baru yang kami dapatkan dalam hal pengelolaan aset barang milik negara, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Kepala Biro BMN dan ilmu yang yang diberikan," sebut Evan.

Bisnis.com, BATAM - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam menerbitkan sebanyak 107.775 paspor sepanjang tahun 2024.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam Hajar Aswad mengatakan jumlah tersebut meningkat 5% dibanding tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 102.339 paspor.

"Paspor sebanyak 107.775 tersebut terdiri dari 59.057 paspor biasa, dan 48.718 paspor elektronik," katanya, Senin (24/2/2025).

Sedangkan untuk pembatalan pembuatan paspor, Hajar menyebut ada 191 permohonan yang ditunda karena diduga akan digunakan untuk pekerjaan nonprosedural.

Sebagai informasi, Batam merupakan salah satu kota yang jadi pilot project penerbitan 100% paspor elektronik murni sejak 1 Desember 2024, sehingga tidak bisa menerbitkan paspor biasa lagi.

Sementara itu untuk pelayanan izin tinggal bagi WNA, Imgirasi Batam telah menerbitkan sebanyak 3.341 permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 80 permohonan Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan 1.089 permohonan Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

Hajar juga menjelaskan wilayah perbatasan seperti Batam sangat rentan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga Imigrasi Batam telah mencegah keberangkatan sebanyak 3.337 orang di pelabuhan dan bandara di Batam.

"Dan terakhir kami juga telah melakukan tindakan administrasi keimigrasian sebanyak 447 tindakan dan telah melakukan penegakan hukum melalui pro justisia sebanyak 25 kali dan penolakan kedatangan WNA sebanyak 47 orang," pungkasnya.(K65)

BERLIN - Calon kanselir Jerman mendatang Friedrich Merz mengatakan bahwa ia percaya bahwa Eropa harus meningkatkan kemampuan pertahanannya sendiri karena ketegangan dengan AS meningkat atas Ukraina dan pendanaan NATO.

Merz mengatakan bahwa ia "tidak memiliki ilusi sama sekali tentang apa yang akan terjadi dari Amerika", mengacu pada pemerintahan Donald Trump.

"Saya sangat ingin tahu apa yang akan terjadi antara sekarang dan KTT NATO pada akhir Juni," katanya, dilansir BBC.

Namun, ia menambahkan bahwa masih dipertanyakan "apakah kita akan tetap berbicara tentang NATO dalam bentuknya saat ini atau apakah kita harus membangun kemampuan pertahanan Eropa yang independen jauh lebih cepat".

Merz adalah seseorang yang mengatakan Jerman layak kembali ke panggung Eropa dan dunia.

Eropa, ketika melihat ke luar sana, melihat dunia yang benar-benar tidak stabil, dunia yang menakutkan, biasanya dapat mengandalkan sekutu terbesarnya Amerika Serikat, tetapi tidak lagi dapat mengandalkan Donald Trump di Gedung Putih.

Merz telah menunjuk dua pemimpin besar Eropa lainnya - Emmanuel Macron dari Prancis dan Keir Starmer dari Inggris. Mereka akan menuju Washington minggu ini dan Merz mengatakan, sudah seharusnya, Jerman berada di sana.

Jadi, ia sedang terburu-buru.

Selama Merz mencoba membangun koalisi ini, Jerman akan terganggu dan ia ingin Jerman kembali menjalankan bisnis untuk Jerman dan seluruh Eropa.

Merz ingin bekerja sama dengan Inggris, Prancis, dan sekutu Eropa. Ini bukan Jerman untuk Jerman - itulah slogan partai AfD - ini adalah Jerman untuk Eropa di Eropa.

Balikpapan (ANTARA) - Sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengkaji bentuk ideal kewenangan penyidikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam seminar yang digelar di Aula Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Senin (24/2).

"Diskusi ini menyoroti pentingnya keseimbangan kewenangan antara lembaga penegak hukum agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan," jelas Ketua Panitia Seminar, Ulil Amri dalam siaran pers.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mengungkapkan dalam Rancangan KUHAP terdapat beberapa poin krusial yang perlu diperhatikan.

“Dalam kajian ini, kami menemukan bahwa proses penyidikan tidak boleh menjadi ajang tarik menarik kewenangan antar lembaga penegak hukum. Selain itu, persoalan teknis, seperti pelimpahan tahap dua dan penuntutan, harus disikapi dengan solusi konstruktif agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.

Ulil menekankan, masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan KUHAP agar diakomodir.

Sementara itu, Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Universitas Mulawarman, Dr. La Syarifudin menyoroti pentingnya transparansi dalam penyusunan Rancangan KUHAP.

“DPR tidak boleh menyembunyikan draf Rancangan KUHAP. Harus ada diskusi publik agar masyarakat dapat memberikan masukan, mengingat aturan ini menyangkut kepentingan seluruh warga negara,” katanya.

Ia juga menekankan, perbaikan sistem peradilan bukan soal pengalihan kewenangan, melainkan peningkatan kualitas sub-sistem, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.

“Jangan sampai ada pengamputasian kewenangan antar lembaga. Yang perlu diperbaiki adalah sub-sistemnya, baik dari segi sumber daya manusia maupun kelembagaan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Rini Apriani mengingatkan agar kewenangan institusi dalam Rancangan KUHAP tidak saling mereduksi.

“Kewenangan masing-masing institusi harus dipikirkan dengan matang agar pelaksanaannya tidak saling tumpang tindih. Jika tidak diperjelas, hal ini justru dapat menghambat penegakan hukum,” ujarnya.

Seminar tersebut menjadi ajang diskusi akademik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan Rancangan KUHAP yang lebih ideal dan sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan di Indonesia.