Thailand -

Negera di Asia dengan iklim tropis sepertinya terlalu nyaman bagi orang-orang Eropa. Seperti yang terjadi di Thailand, seorang pria Inggris tinggal di sana selama 25 tahun, walau hanya mengantongi visa liburan 30 hari.

Dikutip detikTravel dari Independent UK pada Kamis (27/2/2025), turis yang overstay di Thailand itu adalah pria asal Inggris yang tak disebutkan namanya dan berusia 60 tahun. Ia tiba di negeri gajah putih dengan visa liburan pada 9 Januari 2000.

Pria itu ditangkap oleh divisi imigrasi di Chiang Mai, kota terbesar di Thailand utara, tempat ia tinggal selama 12 tahun terakhir pada Senin. Setelah ditelusuri didapatkan selama 13 tahun pertama, pria itu membangun kehidupan dengan seorang wanita Thailand di Bangkok. Bersama perempuan itu, dia memiliki seorang anak.

Kemudian, 12 tahun lalu mereka pindah ke Chiang Mai karena alasan ekonomi. Pria itu tidak memiliki pekerjaan, sehingga hidup dari uang dari keluarganya di Inggris.

Ia berhasil menghindari penangkapan oleh otoritas Thailand selama 9.135 hari. Sekarang ia akan dideportasi kembali ke Inggris sebagai bagian dari tindakan keras oleh polisi imigrasi.

Namanya dirahasiakan karena polisi masih menyelidiki bagaimana ia bisa tinggal begitu lama di negara itu.

Pria itu mengaku bahwa ia tidak mengajukan perpanjangan visanya setelah izin pertamanya tiba, kata unggahan itu. Namun, ia berhasil mengajukan perpanjangan paspor pada tahun 2018, kata polisi.

"Orang tersebut dibawa ke petugas investigasi di Kantor Polisi Kota Chiang Mai untuk proses hukum dan menunggu deportasi kembali ke negara asal," kata unggahan di halaman Facebook Imigrasi Chiang Mai.

Ia telah didakwa sebagai "orang asing yang masuk dan tinggal di Kerajaan setelah izinnya habis".

Polisi di Chiang Mai menemukan pria itu saat memeriksa lokasi-lokasi di kota itu yang berisiko menampung orang asing tanpa izin resmi di negara itu.

Polisi Thailand mengatakan itu adalah "rekor" melewati batas visa, memecahkan rekor sebelumnya dari seorang pria Pakistan yang melewati batas visanya selama 10 tahun, menurut kantor berita AFP.

Kota di utara tempat ia ditangkap adalah kota terbesar kedua di Thailand, dengan populasi sekitar 1,2 juta orang.

Artikel ini telah tayang di detikTravel

(bnl/yum)

Makassar (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan "Best Law Service" dalam ajang “Pelindo Legal Forum 2025” yang diselenggarakan di Ciawi, Bogor.

"Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi Pelindo Regional 4 dalam memberikan layanan hukum terbaik di lingkungan perusahaan," kata Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 4, Erisanty di Makassar, Kamis malam.

Dia mengatakan, penghargaan ini juga menjadi bukti nyata atas komitmen Pelindo Regional 4 dalam memberikan layanan hukum terbaik dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Menurut dia, penghargaan Best Law Service ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim legal di Pelindo Regional 4.

"Kami terus berkomitmen untuk memberikan layanan hukum yang profesional, responsif, dan inovatif guna mendukung operasional perusahaan yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis juga menegaskan bahwa Pelindo Regional 4 akan terus meningkatkan kualitas layanan hukum dengan menerapkan teknologi serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pelindo Regional 4 untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan hukum terbaik, sejalan dengan visi perusahaan dalam mengelola pelabuhan, yaitu menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia.

Abdul Azis mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Pelindo Regional 4 dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan layanan hukum yang profesional dan terpercaya.

Pelindo Legal Forum 2025 yang digelar di Bogor pada 24 -26 Februari 2025 merupakan ajang bergengsi yang mempertemukan semua praktisi hukum yang ada di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk berdiskusi dan berbagi wawasan mengenai praktik hukum terbaik di dunia kepelabuhanan.

Dalam ajang tersebut, Pelindo Regional 4 dinilai unggul dalam berbagai aspek, termasuk kepatuhan hukum, inovasi dalam pelayanan hukum, serta kontribusinya dalam membangun sistem hukum yang transparan dan akuntabel di lingkungan perusahaan.

Dengan pencapaian ini, Pelindo Regional 4 semakin menegaskan perannya dalam mendukung transformasi dan penguatan tata kelola hukum yang berkelanjutan di lingkungan Pelindo.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra (UNP) berinisial VM yang diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum pegawai honorer Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi menempuh jalur hukum.

"Meskipun terduga pelaku sudah minta maaf dan saya memaafkannya, tetapi jalur hukum tetap dilakukan dengan melaporkan oknum pegawai PN Sukabumi ke polisi sebagai konsekuensi atas perbuatannya," kata VM di Sukabumi, Kamis.

Menurut VM, dirinya magang di PN Sukabumi sejak 5 Februari 2025 dan mengalami pelecehan seksual pada 20 Februari di saat dirinya menjalani pengobatan ruang kesehatan PN Sukabumi akibat tidak sadarkan diri atau pingsan di depan ruang sidang.

Saat kondisinya setengah sadar, di ruang kesehatan itu ada terduga pelaku yang kemudian mendekati dirinya dan menggerayangi tubuh serta bagian sensitifnya.

Akibat ulah terduga pelaku dirinya mengaku masih trauma dan ketakutan jika mengingat kejadian yang dialaminya itu. Bahkan, dirinya hanya berani mengadukan kejadian tersebut kepada rekannya dan dilaporkan ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNP Sukabumi.

"Meskipun pelaku sudah dinonaktifkan dari pekerjaan oleh PN Sukabumi, tetapi itu tidak cukup. Hukum harus tetap ditegakkan dan harus diganjar dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya," tambahnya.

Sementara, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Nusa Putra Rida Ista Sitepu mengatakan tentunya pihak kampus mendukung langkah hukum korban sebagai efek jera kepada pelaku kejahatan seksual.

Selain itu, Satgas PPKS pun memberikan pendampingan terhadap korban untuk membantu menyembuhkan traumanya dan memberikan semangat agar bisa kembali beraktivitas secara normal.

Bahkan, pihak kampus pun akan mengawal proses hukum kasus ini mulai dari di kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Agar korban bisa mendapatkan keadilan dan pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra (UNP) berinisial VM yang diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum pegawai honorer Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi menempuh jalur hukum.

"Meskipun terduga pelaku sudah minta maaf dan saya memaafkannya, tetapi jalur hukum tetap dilakukan dengan melaporkan oknum pegawai PN Sukabumi ke polisi sebagai konsekuensi atas perbuatannya," kata VM di Sukabumi, Kamis.

Menurut VM, dirinya magang di PN Sukabumi sejak 5 Februari 2025 dan mengalami pelecehan seksual pada 20 Februari di saat dirinya menjalani pengobatan ruang kesehatan PN Sukabumi akibat tidak sadarkan diri atau pingsan di depan ruang sidang.

Saat kondisinya setengah sadar, di ruang kesehatan itu ada terduga pelaku yang kemudian mendekati dirinya dan menggerayangi tubuh serta bagian sensitifnya.

Akibat ulah terduga pelaku dirinya mengaku masih trauma dan ketakutan jika mengingat kejadian yang dialaminya itu. Bahkan, dirinya hanya berani mengadukan kejadian tersebut kepada rekannya dan dilaporkan ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNP Sukabumi.

"Meskipun pelaku sudah dinonaktifkan dari pekerjaan oleh PN Sukabumi, tetapi itu tidak cukup. Hukum harus tetap ditegakkan dan harus diganjar dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya," tambahnya.

Sementara, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Nusa Putra Rida Ista Sitepu mengatakan tentunya pihak kampus mendukung langkah hukum korban sebagai efek jera kepada pelaku kejahatan seksual.

Selain itu, Satgas PPKS pun memberikan pendampingan terhadap korban untuk membantu menyembuhkan traumanya dan memberikan semangat agar bisa kembali beraktivitas secara normal.

Bahkan, pihak kampus pun akan mengawal proses hukum kasus ini mulai dari di kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Agar korban bisa mendapatkan keadilan dan pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Ankara (ANTARA) - Israel pada Kamis (27/2) membebaskan 596 warga Palestina yang ditahan di sejumlah penjara setelah kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyerahkan jenazah empat sandera Israel.

Pembebasan tahap ke-7 itu menjadi bagian dari perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tawanan di Jalur Gaza antara Israel dan Hamas.

Kantor berita Palestina Wafa melaporkan 37 warga Palestina dibebaskan di Ramallah, wilayah pendudukan Tepi Barat, dan lima lainnya di Yerusalem Timur.

Seorang tahanan, yang diterima oleh Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina dalam keadaan koma, langsung dilarikan ke rumah sakit di Tepi Barat untuk menjalani perawatan.

Tahanan lainnya dibawa ke Jalur Gaza setelah dibebaskan, menurut Saleh Al Hams, seorang direktur Rumah Sakit Eropa Gaza di Khan Younis.

"Para tahanan dalam kondisi sangat kurus, beberapa bahkan tak bisa berjalan akibat pemukulan dan penyiksaan berat yang mereka alami," kata dia.

Al Hams menambahkan bahwa sebagian besar tahanan menderita penyakit kulit dan satu orang dirawat inap akibat fibrosis paru.

Dia juga mengungkapkan bahwa di antara para tahanan yang dibebaskan, ada 15 tenaga medis yang sebelumnya ditangkap selama perang Israel di Gaza.

Menurut Hamas, 11 orang yang dibebaskan adalah tahanan dengan vonis seumur hidup atau jangka panjang, yang ditangkap sebelum 7 Oktober 2023, ketika perang meletus.

Kelompok itu juga mengatakan bahwa 97 tahanan seumur hidup atau jangka panjang dideportasi ke Mesir.

Amani Sarahneh dari Masyarakat Tahanan Palestina mengatakan bahwa Israel telah menunda pembebasan 46 anak dan perempuan yang seharusnya juga dibebaskan.

Menurut dia, Israel menunda pembebasan mereka sampai proses identifikasi terhadap jenazah sandera selesai.

Hingga Rabu malam, Hamas telah membebaskan 33 warga Israel, termasuk delapan jenazah, dalam fase pertama gencatan senjata selama 42 hari yang berakhir akhir pekan ini.

Menurut Israel, masih ada 59 warganya yang disandera di Gaza, 20 orang di antaranya diperkirakan masih hidup.

Mereka diharapkan bisa dibebaskan pada tahap kedua gencatan senjata, yang mengharuskan Israel menarik seluruh pasukannya dan mengakhiri perang secara permanen.

Gencatan senjata tahap pertama yang dimulai pada 19 Januari telah menghentikan agresi militer Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 48.300 penduduknya dan menghancurkan wilayah kantong Palestina itu.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang OKK Himpunan Advokat /Pengacara Indonesia (HAPI) Dr. Tasrif, SH., MH merespon Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan rampung dibahas oleh Komisi III DPR RI pada 21 Maret2015

Menurut Tasrif, yang perlu dipastikan dari RUU KUHAP yaitu produk legislasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pencari keadilan, salah satunya dengan memperkuat kelembagaan Polisi Republik Indonesia (Polri).

"Yang pasti, RUU KUHAP harus menjamin kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Misalnya tugas penyidikan Polri harus diperkuat," kata Tasrif dalam keterangan tertulisnya Kamis 27 Februari 2025.

Ketum LBH Masyarakat Adil Bersatu (LBH MABES) ini juga menyebutkan bahwa RUU KUHAP yang sedang dirancang saat ini masih perlu diberikan catatan kritis, termasuk rencana adopsi asas dominus litis yaitu pelimpahan wewenang penyidikan kepada kejaksaan.

"Pelimpahan kewenangan untuk penyidikan kepada kejaksaan harus dikritisi, keliru kalau asas dominus litis diterapkan di Indonesia. Yang tepat itu, penyidikan tetap kepada Polri tetapi perlu mekanisme supervisi," ujarnya.

Kemudian, Tasrif menuturkan fungsi penyidikan lebih pada ranah implementasi yang perlu dititik beratkan pada efisiensi dan terukur dalam melaksanakan penyidikan.

"Polri secara tupoksi cukup matang dalam melakukan penyidikan. Bahkan sumber daya dan teknologi untuk penyidikan tersedia seperti pengumpulan bukti, saksi, serta rekonstruksi perkara dapat dipastikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku," ujar Tasrif.

Selain itu, Alumni Doktor Hukum Universitas Jayabaya mengingatkan solusi untuk supremasi hukum, yang perlu digarisbawahi yaitu jangan sampai menciptakan institusi yang memiliki power ganda, yang memungkinkan terjadi dominasi kewenangan.

"RUU KUHAP harus memastikan dan konkretkan ranah kejaksaan itu penuntut umum, dan kepolisian itu penyidikan. Ketegasan kewenangan ini menuntun aparat penegak hukum (APH) agar tidak ada yang superbody supaya mewujudkan visi satu untuk menegakkan hukum dan keadilan," beber Tasrif.

Kendati demikian, Tasrif mengingatkan apabila ada dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama, maka konflik kepentingan dan saling klaim kewenangan menciptakan ketidakpastian terhadap hukum.

"Konflik antar institusi penegak hukum akan mempengaruhi penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya hambatan dalam proses penanganan perkara," pungkasnya.

Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa buku berjudul Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah merupakan sarana edukasi publik.

Komjen Pol. Eddy Hartono mengungkapkan bahwa buku tersebut berisi banyak narasi alternatif yang mampu mengedukasi masyarakat sehingga dapat memahami bahaya paham radikalisme.

"Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa, agar bisa memahami bahaya paham radikal terorisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Kepala BNPT mengutarakan bahwa di dalam buku itu terkandung banyak pesan perdamaian yang dapat meningkatkan daya literasi masyarakat.

Untuk itu, dia menilai karya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

"Khususnya dalam pengembangan Komunikasi Strategis Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Komstra PE) yang lebih efektif dan terukur," tuturnya.

Pimpinan komunitas Ruangobrol.id sekaligus penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah Noor Huda Ismail mengatakan bahwa kehadiran buku dan film tersebut menjadi alat komunikasi strategis dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hal itu, kata dia, dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mendukung keberlanjutan RAN PE 2025—2029. Adapun dalam implementasi RAN PE, BNPT berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun nonpemerintah.

"Saya sempat diminta untuk mendesain RAN PE BNPT, terutama terkait dengan peran strategis komunikasi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Bentuk yang saya tawarkan, yakni transmediastorytelling seperti film dan buku," ungkap Huda dalam kesempatan yang sama.

Huda berharap buku tersebut dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai latar belakang warga negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi konflik di Suriah.

Fenomena WNI terafiliasi konflik Suriah, terutama perempuan dan anak, menurut dia, telah menjadi tantangan global yang makin kompleks akibat kerontokan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan potensi kebangkitan organisasi itu.

Untuk kembali bangkit, dia menyebutkan ISIS menggunakan propaganda di dunia secara daring dan luring untuk merekrut sukarelawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung di zona konflik seperti Suriah dan Irak.

Pria yang juga merupakan pengamat terorisme tersebut menyampaikan bahwa saat ini ratusan WNI masih tertahan di kamp pengungsian di Suriah. Mereka kemungkinan kembali ke Tanah Air melalui repatriasi pemerintah Indonesia atau upaya mandiri.

Namun, dia berpendapat bahwa kepulangan tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri.

"Selain itu, stigma yang melekat pada WNI terafiliasi konflik Suriah ini juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa buku berjudul Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah merupakan sarana edukasi publik.

Komjen Pol. Eddy Hartono mengungkapkan bahwa buku tersebut berisi banyak narasi alternatif yang mampu mengedukasi masyarakat sehingga dapat memahami bahaya paham radikalisme.

"Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa, agar bisa memahami bahaya paham radikal terorisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Kepala BNPT mengutarakan bahwa di dalam buku itu terkandung banyak pesan perdamaian yang dapat meningkatkan daya literasi masyarakat.

Untuk itu, dia menilai karya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

"Khususnya dalam pengembangan Komunikasi Strategis Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Komstra PE) yang lebih efektif dan terukur," tuturnya.

Pimpinan komunitas Ruangobrol.id sekaligus penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah Noor Huda Ismail mengatakan bahwa kehadiran buku dan film tersebut menjadi alat komunikasi strategis dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hal itu, kata dia, dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mendukung keberlanjutan RAN PE 2025—2029. Adapun dalam implementasi RAN PE, BNPT berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun nonpemerintah.

"Saya sempat diminta untuk mendesain RAN PE BNPT, terutama terkait dengan peran strategis komunikasi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Bentuk yang saya tawarkan, yakni transmediastorytelling seperti film dan buku," ungkap Huda dalam kesempatan yang sama.

Huda berharap buku tersebut dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai latar belakang warga negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi konflik di Suriah.

Fenomena WNI terafiliasi konflik Suriah, terutama perempuan dan anak, menurut dia, telah menjadi tantangan global yang makin kompleks akibat kerontokan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan potensi kebangkitan organisasi itu.

Untuk kembali bangkit, dia menyebutkan ISIS menggunakan propaganda di dunia secara daring dan luring untuk merekrut sukarelawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung di zona konflik seperti Suriah dan Irak.

Pria yang juga merupakan pengamat terorisme tersebut menyampaikan bahwa saat ini ratusan WNI masih tertahan di kamp pengungsian di Suriah. Mereka kemungkinan kembali ke Tanah Air melalui repatriasi pemerintah Indonesia atau upaya mandiri.

Namun, dia berpendapat bahwa kepulangan tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri.

"Selain itu, stigma yang melekat pada WNI terafiliasi konflik Suriah ini juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Dalam sistem KUHAP, diferensiasi opsional memungkinkan jaksa untuk menjadi dominan dalam menangani perkara. Namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk jaksa meminta kewenangan lebih.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Pancasila, Agus Surono, dalam diskusi bertajuk "Dominis litis dalam RUU KUHAP: Penegakan Hukum atau Absolutisme Kekuasaan" di Jakarta pada Kamis (27/2/2025).

"Tidak boleh mempersoalkan dominus litis sebagai alasan jaksa meminta kewenangan lebih. Dalam sistem KUHAP kita, diferensiasi opsional artinya yang membawa perkara jaksa, dia yang dominan dari produk awal dan pelaksanaan keputusan jaksa juga terlibat," ujarnya.

Agus juga menekankan penting untuk memahami kewenangan masing-masing institusi. Sehingga tidak membiarkan satu institusi menjadi superbodi yang tidak bisa diawasi.



"Penting untuk memahami kewenangan masing-masing institusi, dan tidak membiarkan satu institusi menjadi superbodi yang tidak bisa diawasi," kata dia.

Agus juga mengingatkan tidak semua ketentuan dalam UU KUHAP perlu diperbaiki.

"Sekarang memang masih ada yang perlu diperbaiki. Contohnya objek perluasan praperadilan untuk perlindungan ke korban," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai penyelesaian kasus yang melibatkan guru lebih mengutamakan ketentuan penilaian kode etik profesi dibanding upaya hukum.

Hal tersebut diungkapkan oleh Maharani Siti Shopia dari Departemen Hukum Pengurus Besar PGRI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

"Artinya sebagai profesi, guru memiliki kode etik yang diharapkan lebih diunggulkan, lebih didahulukan dibanding dengan upaya panggilan atau sebagai terlapor atau upaya penindakan secara hukum," kata Maharani.

Maharani menyebutkan, pihaknya memasukkan ketentuan terkait Dewan Kehormatan Guru Indonesia ke dalam usulan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru. Dewan Kehormatan Guru Indonesia nantinya berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian guru saat bertugas.

"Ini kita juga masukkan sebagai bagian dari upaya awal atau upaya yang kita dahulukan sebelum dilakukan penindakan hukum melalui dewan kehormatan guru Indonesia," tambah Maharani.

PGRI, lanjut Maharani, Dewan Kehormatan Guru Indonesia berpotensi akan berkembang menjadi mahmakah atau komisi guru. Maharani mengatakan, PGRI tak bermaksud untuk membuat sebuah lembaga baru dalam dunia pendidikan Indonesia.

"Tetapi dewan kehormatan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menilai ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru dalam setiap kejadian sebelum menetapkan guru sebagai tersangka atau terlapor," pungkas Maharani.

Dikutip dari laman PGRI Kota Semarang, Dewan Kehormatan Guru Indonesia merupakan perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, disiplin organisasi dan etika profesi guru.

Peraturan tentang Dewan Kehormatan Guru Indonesia merupakan pedoman pokok dalam mengelola Dewan Kehormatan Guru Indonesia, dalam hal penyelenggaraan tugas dan wewenang bimbingan, pengawasan, dan penilaian Kode Etik Guru Indonesia.

Keorganisasian Dewan Kehormatan Guru Indonesia merupakan peraturan atau pedoman pelaksanaan yang dijabarkan dari Anggaran Dasar (AD) PGRI BAB XVII pasal 30, dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PGRI BAB XXVI pasal 92 tentang Majelis Kehormatan Organisasi dan Kode Etik profesi, dalam rangka penegakan disiplin etik guru.

Diketahui, PGRI mengajukan permintaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru kepada Komisi X DPR RI.

RUU Perlindungan Guru dianggap perlu disusun untuk memberikan rasa tenang dan aman bagi guru saat menjalankan tugasnya.

Selain itu, RUU Perlindungan Guru juga bertujuan untuk menerapkan disiplin kepada siswa dan melarang guru menggunakan kekerasan dan tindakan fisik saat mendidik.

Tak hanya itu, RUU Perlindungan Guru juga perlu untuk menjamin keseimbangan hukum dalam kasus yang melibatkan guru saat bertugas mendidik siswa.

Urgensi RUU Perlindungan Guru

Maharani Siti Shopia dari Departemen Hukum Pengurus Besar PGRI menjelaskan ada beberapa urgensi mengapa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar segera disusun.

"Yang pertama tentu kita berharap adanya rasa tenang dan nyaman bagi guru sebagai tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan adanya ancaman, beberapa kekerasan, dan laporan dari pihak orangtua murid dan lain sebagainya itu membuat guru tidak tenang, merasa ketakutan menjalankan tugas dan kewajibannya," kata Maharani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain itu, Maharani menyebutkan RUU Perlindungan Guru juga diperlukan untuk mencegah kriminalisasi guru saat menjalankan tugas dan kewajibannya. Baginya, guru berfungsi untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.

"Selain itu juga RUU ini juga dimaksudkan untuk menerapkan disiplin positif. Artinya pemberian disiplin itu harus diberikan kepada guru kepada konteks disiplin positif. Sehingga ada beberapa larangan yang kita cantumkan dalam RUU ini untuk tidak dilakukan model disiplin dengan melakukan kekerasan dan tindakan fisik yang tidak dimaksudkan untuk mendidik murid," tambah Maharani.

Maharani juga menegaskan urgensi RUU Perlindungan Guru bukan untuk memberikan impunitas terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru. Ia juga berharap perlindungan guru mencakup keseimbangan penerapan hukum dalam penanganan perkara yang melibatkan guru saat bertugas.

"Seringkali di lapangan ketentuan perlindungan guru ini dibenturkan dengan ketentuan peraturan undang-undang perlindungan anak yang memang sifatnya lex specialis yaitu secara khusus," tambah Maharani.

Kehadiran RUU Perlindungan Guru juga diharapkan bisa memberikan jaminan hukum secara khusus kepada profesi guru. Dengan demikian, profesi guru bisa menjadi profesi yang diminati anak muda bukan lagi profesi yang menyeramkan.

"Sudah kesejahteraan masih diperjuangkan, kemudian juga sekarang mengalami ancaman. Ini yang kita khawatir masa depan profesi guru menjadi profesi yang tak diminati oleh anak muda," ujar Maharani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa pengacara Razman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) kembali ditunda pada Kamis (27/2/2025).

Penundaan ini terjadi karena advokat Hotman Paris Hutapea, selaku pelapor dalam kasus ini, masih sakit dan tidak dapat memberikan keterangan di persidangan.

"Hari ini tidak dapat kami lanjutkan karena saksi yang akan kami periksa ternyata masih sakit," ujar Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti Tambunan dalam ruang sidang.

Sidang dijadwalkan kembali pada Kamis (6/3/2025) setelah ditunda selama sepekan.

Razman sempat meminta agar sidang ditunda selama dua pekan untuk memastikan Hotman benar-benar pulih.

Ia mengaku mendapat informasi Hotman membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan.

Namun, permintaan ini tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang tetap memutuskan penundaan hanya selama satu minggu.

"Majelis mengabulkan sehingga kita tunda persidangan ini, satu minggu ke depan. Nanti akan dimulai kembali dan akan kami buka pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025," kata Syofia.

Sebelumnya, pada sidang yang digelar Kamis (20/2/2025), Hotman Paris tiba-tiba jatuh sakit saat diperiksa sebagai saksi. Akibatnya, sidang juga ditunda selama sepekan.

"Tadi diberitahukan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dibawa ke rumah sakit," ungkap Razman.

Razman mengatakan bahwa Hotman tampak tidak fokus saat memberikan keterangan karena kondisi kesehatannya.

Ia juga mengklaim bahwa Hotman tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kuasa hukumnya.

Razman mengaku telah memprediksi bahwa Hotman tidak akan hadir dalam sidang.

"Saya sudah prediksi, tadi malam kami rapat tim, saya sudah prediksi, bahwa Hotman tidak mungkin bisa hadir hari ini," ujarnya.

Menurut Razman, kondisi Hotman cukup parah karena ia sampai harus dirujuk ke rumah sakit di Singapura.

"Kalau sudah berobat di rumah sakit Indonesia, Jakarta, lalu kemudian dirujuk ke Singapura, artinya apa? Ada hal yang serius," kata Razman.

Razman juga menyoroti kondisi kesehatan Hotman yang kerap mengalami sesak napas.

"Coba dengarin suara dia, sesak. Dengarin, jam 3 subuh. Artinya apa? Ada tiga kemungkinan. Jantung, ginjal, dan atau lambung. Untuk lambung tidak mungkin," tambahnya.

Razman pun meminta Hotman untuk menghilangkan rasa dendam dan lebih fokus pada kesehatannya.

"Rekan kami Hotman, dengerin dirimu. Rasakan penyakitmu, hilangkan dendam dan murkamu, karena itu akan menambah penyakit bagi kau dan anda tidak akan sembuh kalau masih berpikir tentang sakitmu, tentang bicara tentang Razman, Firdaus," ujar Razman.

Ia juga mempertanyakan sampai kapan sidang ini akan terus tertunda akibat kondisi Hotman.

"Nah, pertanyaannya kalau dia sudah sakit begini, sampai berapa lama kita tunggu?" katanya.

Penundaan sidang selama satu minggu disebut tidak cukup untuk proses pemulihan Hotman.

"Kenapa saya katakan tadi jangan satu minggu? Karena saya khawatir nanti tidak juga datang satu minggu. Tim saya ini, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor," ujarnya.

Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menetapkan Razman sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris pada April 2023.

Kasus ini bermula dari laporan yang dibuat Hotman pada 10 Mei 2022 dengan nomor LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri.

Razman dijerat dengan Pasal 45 Ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan/atau Pasal 310 dan 311 KUHP.

Kasus ini berkaitan dengan laporan Hotman terhadap mantan asisten pribadinya, Iqlima Kim, dan pengacaranya, Razman Arif Nasution.

Hotman merasa dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap Iqlima Kim, yang akhirnya berujung pada perseteruan hukum yang masih berlangsung hingga kini.

(Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA - Ahmad Dhani menawarkan vokalis Band Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel menjadi staf ahli di DPR. Ia siap memberikan pekerjaan baru sebagai bentuk dukungan kepada musisi indie asal Purbalingga itu.

Pentolan Dewa 19 itu mengungkapkan bahwa dirinya siap membantu vokalis Band Sukatani tersebut setelah kabar pemecatannya sebagai guru mencuat ke publik. Meski Novi kini telah diizinkan kembali mengajar, Ahmad Dhani tetap menawarkan opsi lain berupa posisi sebagai staf ahli atau asisten pribadinya di DPR.

"Saya siap menerima lead vocalis Sukatani untuk bekerja, mungkin jadi staf ahli saya, PA (personal assistant) saya di DPR," kata Dhani kepada awak media di Gedung DPR, Jakarta.

Mantan suami Maia Estainty ini pun menegaskan bahwa mengurus posisi tersebut bukanlah hal yang sulit baginya. Menurutnya, ia hanya perlu menghubungi pihak terkait untuk merealisasikan tawaran tersebut.


Foto/Instagram Band Sukatani

"Saya tinggal WhatsApp yang namanya Menteri HAM, 'bang begini begini begini' selesai," jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai tindak lanjut komunikasi tersebut, ayah Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani itu mengonfirmasi bahwa ia telah menghubungi pihak terkait.

"Sudah (WA) dong. Semuanya gampang, nggak ada yang susah," jelasnya.

Selain itu, musisi 52 tahun ini juga menyoroti perbedaan gaji antara menjadi seorang guru di Purbalingga dengan posisi yang ditawarkannya di DPR. Ia memastikan bahwa penghasilan yang akan diterima Novi jauh lebih tinggi dibandingkan gaji seorang pengajar.

"Kalau tidak dipekerjakan lagi, saya bersedia menerima sebagai pegawai saya. Tentu gajinya lebih besar daripada guru di Purbalingga," ujarnya.

Band Sukatani mendadak viral berkat lagu Bayar Bayar Bayar. Lagu tersebut diduga mengkritik praktik pungli oleh oknum kepolisian. Akibatnya, dua personelnya, Muhammad Syifa Al Lutfi alias Alectroguy dan Novi alias Twister Angel, terpaksa menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Publik berspekulasi bahwa mereka mendapat tekanan dari pihak tertentu. Namun, dukungan terhadap Sukatani tetap mengalir, baik di media sosial maupun aksi nyata. Lagu tersebut bahkan menjadi simbol dalam demonstrasi di Jakarta dan Yogyakarta pada 21 Februari 2025.