KOMPAS.com - Dua tahanan yang sedang menjalani persidangan dalam kasus pencurian berhasil melarikan diri dari Pengadilan Negeri (PN) Palu, Rabu (5/3/2025).

Dikutip dari Tribun Palu, tahanan yang kabur tersebut adalah Hasan Basri alias Megi (nomor perkara 22) dan Abdul Latif (nomor perkara 55), yang terlibat dalam kasus pencurian.

Para tahanan yang kabur diketahui adalah warga Kota Palu yang berstatus sebagai residivis kasus pencurian.

Humas PN Palu, Sugiyanto, mengungkapkan bahwa insiden terjadi ketika sidang majelis hakim sedang berlangsung.

Karena sidang bersifat tertutup, beberapa tahanan yang tidak berkepentingan dalam persidangan dikembalikan ke ruang tahanan.

"Kejadian berlangsung ketika majelis hakim tengah bersidang. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar yang menyatakan bahwa ada tahanan kabur," jelas Sugiyanto, saat ditemui di PN Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kamis (6/3/2025).

Berdasarkan rekaman CCTV, kedua tahanan terlihat melarikan diri dari sisi utara Kantor PN Palu dan keluar melalui gerbang utama.

Namun, hingga kini pihak pengadilan masih mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana mereka bisa kabur.

Sugiyanto menyebutkan bahwa PN Palu telah berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian terkait pengejaran kedua tahanan.

"Koordinasi dengan kepolisian sudah dilakukan. Tugas utama pengejaran ada di pihak kepolisian dan kejaksaan, sementara kami bertanggung jawab dalam konteks persidangan," katanya.

Terkait sistem pengamanan di pengadilan, Sugiyanto menjelaskan bahwa penjagaan tahanan selama menunggu sidang berada di bawah kewenangan Kejaksaan.

"Kejaksaan yang bertanggung jawab membawa tahanan ke ruang tahanan pengadilan hingga ke ruang sidang. Pengadilan sendiri hanya bertugas menjalankan persidangan," tambahnya.

Menanggapi kemungkinan kelalaian dalam pengamanan, ia menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam penyelidikan.

"Kami belum dapat menyimpulkan apakah ini murni kelalaian atau ada faktor lain. Yang pasti, evaluasi sedang dilakukan untuk memperketat pengamanan di lingkungan pengadilan," tegasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pelaksanaan penyidikan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan tersangka Hasto Kristiyanto sudah sesuai lini masa atau timeline.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto untuk membantah tudingan tim hukum Hasto yang menyebut ada tindakan buru-buru dari penyidik guna menghindari proses Praperadilan yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Ya, mungkin perlu ditanya yang memberikan pernyataan terlalu cepat ya, indikator terlalu cepatnya itu apa? Kalau dari KPK sendiri, dalam hal ini penyidik, pelaksanaan proses penyidikannya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3).

Tessa justru menyindir apabila penyidik ingin buru-buru, maka pelimpahan berkas perkara bisa dilakukan pada saat proses Praperadilan pertama berjalan.

"Kalau dibilang KPK dalam hal ini penyidik terburu-buru, seandainya mau diburu-buru, kami bisa melakukan itu pada saat Praperadilan yang pertama. Tapi tidak [dilakukan], Praperadilan yang pertama itu tetap berjalan sesuai dengan hak tersangka," ucap dia.

Adapun alasan pelimpahan berkas dilakukan pada hari ini (Kamis), terang dia, karena itu merupakan hasil akhir dari proses penyidikan.

"Dan pelimpahan tersangka serta barang bukti hari ini adalah merupakan hasil akhir proses penyidikan tersebut, karena Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan berkas tersebut lengkap," tutur Tessa.

"Sehingga sudah tidak ada lagi langkah berikutnya selain melimpahkan tersangka dan barang-barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum," katanya.

Pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum itu berbuntut protes dari Hasto.

Maqdir Ismail, tim penasihat hukum Hasto, mengungkapkan kliennya menolak saat diberi tahu perkara masuk tahap II.

"Satu hal yang perlu kami sampaikan tadi, Mas Hasto membuat satu pernyataan menolak tindakan kegiatan ini," kata Maqdir di Kantor KPK, Jakarta, Kamis.

Alasannya, terdapat hak-hak Hasto yang tidak dipenuhi penyidik. Satu di antaranya tiga ahli sebagai saksi meringankan atau a de charge yang diajukan tim hukum tidak diperiksa penyidik dalam tahap penyidikan.

"Itu diabaikan oleh pihak penyidik karena menurut penyidik surat permohonan kami itu belum sampai kepada penyidik, sementara antara penyidik dan penuntut umum sudah bersepakat bahwa bekas perkara dianggap lengkap dan terhadap ini kami sampaikan keberatan Mas Hasto," ucap Maqdir.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah (belum ditahan) diproses hukum KPK atas kasus dugaan tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah.

Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan Praperadilan pada Senin, 17 Februari.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah bersama Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa Hendriyatna dan Tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi NTT, Kandidatus Angge memberi keterangan pers seusai menerima aduan perwakilan TPP Desa di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (6/3). Komnas HAM RI menerima aduan dengan perwakilan dari 1.040 TPP atau pendamping desa yang diberhentikan oleh Kemendes PDTT karena pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan ormas Islam tingkat pusat, seperti Hidayatullah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Wahdah Islamiyah.

Pertemuan yang diadakan pada Kamis siang, 6 Maret 2025 (6 Ramadhan 1446) berlangsung khidmad, namun cair dan penuh antusias dari semua tokoh yang hadir. Para pimpinan ormas Islam yang hadir menyampaikan berbagai harapan kepada Yusril, khususnya terkait penegakan hukum yang sedang menghadapi banyak masalah.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, termasuk Republika, bahwa belakangan ini bangsa Indonesia dikagetkan oleh mencuatnya sejumlah kasus korupsi yang merugikan negara sangat fantastis. Nilainya bukan lagi miliaran, namun sudah triliunan.

Hal inilah yang menjadi sorotan para pimpinan ormas Islam. Jika pemerintah tak serius menangani ini maka mereka khawatir kepercayaan masyarakat Indonesia pelan-pelan akan pudar dan ini sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

Ketua Umum DPP Hidayatullah Dr. H. Nashirul Haq, MA yang ikut serta dalam forum tersebut juga menyampaikan dukungan atas wacana yang diusung sejumlah tokoh bangsa agar Indonesia kembali ke Undang Undang Dasar 1945.

Wacana agar Indonesia kembali ke UUD 1945 sebenarnya sudah disuarakan sejak beberapa tahun lalu. Selama ini, UUD 45 sudah beberapa kali diamandemen. Salah satu akibatnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kehilangan superioritasnya. MPR seperti tak memiliki kuasa, padahal ia adalah lembaga tertinggi negara .

Selain itu, Nashirul juga mengusulkan agar aspirasi politik organisasi-organisasi massa di Indonesia diwadahi sebagaimana dulu di era Orde Baru melalui utusan golongan di MPR RI. "Ormas Islam memiliki anggota yang ril dan loyal. Perannya konkrit di masyarakat, berkonstribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Itulah sebabnya aspirasi politiknya perlu diwadahi," Ungkap Nashirul.

Menanggapi sejumlah harapan yang disampaikan ormas-ormas Islam ini, Yusril berjanji akan memperhatikannya secara serius. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah berkomitmen untuk membangun kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional.

"Pak Prabowo ingin mewujudkan kemandirian bangsa, tidak tergantung dengan pihak asing," kata Yusril.

Yusril juga banyak bercerita tentang pengalamannya mendampingi sejumlah presiden di berberapa periode, mulai dari Orde Baru hingga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut ada 4 WNI di Amerika Serikat (AS) yang ditangkap oleh otoritas AS di tengah semakin ketatnya penindakan terhadap imigran. Satu di antaranya telah dideportasi.

"Seorang WNI di San Fransicso sudah dideportasi," ujar Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai taklimat media di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (6/3/2025).

Sementara, tiga WNI yang bermasalah lainnya terdiri dari dua WNI di Atlanta, Georgia, dan seorang WNI di New York. Ketiganya masih menjalani proses hukum di lokasi masing-masing.

Judha menambahkan, dua WNI di Atlanta tersebut akan menjalani sidang mereka pada 12 Maret mendatang.

Lebih lanjut, Judha menjelaskan bahwa apabila seorang WNI mendapat hukuman deportasi, namanya akan dimasukkan ke dalam daftar 'subject of interest' oleh imigrasi RI. Sehingga mereka akan diteliti lebih lanjut apabila hendak mengajukan paspor baru atau izin melintas ke luar RI.

Diketahui, sebagaimana data yang diterima perwakilan RI di AS per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar 'final order of removal' dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE). Sehingga mereka berpotensi dideportasi dari AS.

Judha menjelaskan bahwa WNI yang ada dalam daftar ICE tersebut diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS. Namun, mereka tidak ditangkap maupun ditahan dan diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

Mengakui semakin kerasnya penindakan terhadap imigran di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Judha mengimbau supaya WNI di AS memahami hak-hak hukum mereka apabila mereka ditahan.

Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan ada empat WNI di Amerika Serikat yang ditangkap oleh otoritas AS di tengah semakin ketatnya penindakan terhadap imigran di AS. Satu di antaranya telah dideportasi.

"Seorang WNI di San Fransicso sudah dideportasi," ucap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai taklimat media di Jakarta, Kamis (6/3).

Di luar WNI yang sudah dideportasi tersebut, tiga WNI yang bermasalah di AS lainnya terdiri dari dua WNI di Atlanta, Georgia, dan seorang WNI di New York.

"Ketiganya masih menjalani proses hukum di lokasi masing-masing," kata Judha.

Ia menambahkan, dua WNI di Atlanta tersebut akan menjalani sidang mereka pada 12 Maret mendatang.

Lebih lanjut, direktur Kemlu RI itu menjelaskan bahwa apabila seorang WNI mendapat hukuman deportasi, namanya akan dimasukkan ke dalam daftar "subject of interest" oleh imigrasi RI, sehingga yang bersangkutan akan diteliti lebih lanjut apabila hendak mengajukan paspor baru atau izin melintas ke luar RI.

Diketahui, sebagaimana data yang diterima perwakilan RI di AS per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar "final order of removal" dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE) sehingga mereka berpotensi dideportasi dari AS.

Ia menjelaskan bahwa WNI yang ada dalam daftar ICE tersebut diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS, namun mereka tidak ditangkap maupun ditahan. Mereka pun diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

Mengakui semakin kerasnya penindakan terhadap imigran di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Judha mengimbau supaya WNI di AS memahami hak-hak hukum mereka apabila mereka ditahan.

Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara, kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa institusinya mengutamakan pembentukan satuan tugas (satgas) dan tim untuk menyiasati kebijakan efisiensi anggaran.

“Kami di 2025 ini mengutamakan pembentukan satuan tugas. Contohnya, kami sudah bentuk Satgas Kontra Radikalisasi,” kata Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa Satgas Kontra Radikalisasi merupakan kolaborasi BNPT dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Ini dalam rangka untuk menyiasati efisiensi, sehingga semua menjadi gotong royong, termasuk juga pelaksanaan deradikalisasi,” ujarnya.

Untuk hal tersebut, dia menjelaskan bahwa BNPT telah membuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa saat ini pagu akhir BNPT pada tahun anggaran 2025 adalah Rp472.980.867.000,00.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa BNPT telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp153.415.712.000,00 dari total pagu awal sebanyak Rp626.396.579.000,00.

Adapun kebijakan efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan se-Jakarta Raya menggelar audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta di Gedung Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta pada Kamis (6/3/2025). Audiensi dilakukan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam penegakan hukum di bidang perpajakan dan bea cukai.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Eddi Wahyudi mengungkap pentingnya kolaborasi yang erat antarlembaga negara. Salah satu poin utama yang dibahas adalah optimalisasi koordinasi antara Kejaksaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menangani pelanggaran perpajakan dan bea cukai.

“Kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik harus terus ditingkatkan agar sinergi dalam penegakan hukum perpajakan semakin kuat,” ujar Eddi dalam sambutannya, dikutip dari rilis Kanwil DItjen Pajak Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Dia berharap dengan adanya sinergi yang lebih erat antara Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya dan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, proses penegakan hukum perpajakan dan bea cukai dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Patris Yusrian menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung upaya penegakan hukum perpajakan.

Menurutnya, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta akan terus berkolaborasi dalam penegakan hukum dan bantuan hukum, khususnya kepada para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kemenkeu se-Jakarta Raya.

"Kami siap melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama ini,” kata Patris.

Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala Kanwil Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya, yang turut memberikan perspektif mengenai tantangan dan peluang dalam kerja samai lintas lembaga.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo yang bertugas di Masjid At-Taubah Lapas Gorontalo.

"Ini menjadi wadah bagi warga binaan dan petugas untuk menunaikan kewajiban zakat," ucap Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo di Gorontalo, Kamis.

Ia menjelaskan, pengurus UPZ Masjid At-Taubah Lapas Gorontalo dipimpin oleh Kasim Mootalu, petugas Lapas Gorontalo, dengan dua anggota warga binaan dari Badan Takmirul Masjid.

"Kolaborasi ini menunjukkan semangat kebersamaan dalam menjalankan ibadah, bahkan di balik jeruji besi," kata dia.

Kalapas menyampaikan terima kasih kepada Baznas Kota Gorontalo atas inisiatif pembentukan UPZ tersebut dan berharap akan memudahkan pegawai dan warga binaan dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

Wakil Ketua 4 Baznas Kota Gorontalo Marwan mengungkapkan bahwa Lapas Gorontalo adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan kedua yang membentuk UPZ, setelah LPKA Gorontalo.

"Hal ini menunjukkan komitmen Lapas Gorontalo dalam meningkatkan kesadaran berzakat," ucap dia.

UPZ Masjid At-Taubah Lapas Gorontalo memiliki tugas utama mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada yang berhak dan akan melaporkan kegiatan tersebut kepada Baznas Kota Gorontalo, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Baznas Kota Gorontalo berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Lapas Gorontalo dalam menyelenggarakan program-program yang bermanfaat bagi pegawai dan warga binaan.

Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan di Lapas Gorontalo.

Agar kebijakan yang dibuat DPR itu selaras dengan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya Undang-Undang Pemilu.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera berkomunikasi dengan DPR RI untuk memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

"Kami akan melakukan komunikasi dengan DPR untuk memberikan masukan juga terkait dengan beberapa undang-undang yang kami nilai memang penting," kata anggota Komnas HAM Anis Hidayah di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis.

Anis menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya kemungkinan Komnas HAM akan memberikan masukan terhadap RUU Pemilu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI, terlebih komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur ini telah mengadakan RDPU untuk menerima masukan pada tanggal 26 Februari 2025 dan 5 Maret 2025.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Komnas HAM dalam memberikan masukan terhadap RUU Pemilu akan mengutamakan perspektif HAM.

"Agar kebijakan yang dibuat DPR itu selaras dengan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya Undang-Undang Pemilu," ujarnya.

Apabila nanti Komnas HAM memberikan masukan, menurut dia, tidak sebatas pada RUU Pemilu. Akan tetapi, turut memberikan masukan pada UU lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Sebelumnya, Komnas HAM di Jakarta, Rabu (15/1), telah meluncurkan kertas kebijakan perlindungan dan pemenuhan HAM petugas pemilu yang berisi lima rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait.

Salah satu rekomendasinya adalah mendorong adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada serta menambah jumlah petugas pemilu.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dua tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu kabur saat akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah.

Para tahahan tersebut merupakan terdakwa perkara tindak pidana pencurian sepeda motor.

"Iya benar, kedua tahanan ini berhasil melarikan," kata Kepala Seksi Intelijen, Yudi Trisnaamijaya, Kamis (6/3).

Pihak Kejari Palu dan Kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap dua tahanan yang diketahui bernama Abdul Latif alias Ucok (26) dan Hasan Basri alias Megi (27).

"Saat ini, kedua tahanan tersebut belum diketahui keberadaannya dan masih dilakukan pencarian oleh pihak Kejari Palu serta instansi terkait lainnya," ungkapnya.

Kedua tahanan Kejari Palu tersebut kabur pada Rabu (5/3) sekitar pukul 15.00 WITA. Saat itu majelis hakim menjalani sidang tertutup, sehingga tahanan yang tidak berkepentingan dikembalikan ke dalam tahanan.

"Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar yang mengatakan ada tahanan kabur," kata Humas PN Palu, Sugiyanto kepada wartawan.

Peristiwa tersebut sempat terekam kamera pengawas CCTV, mereka kabur dari melalui pintu gerbang utama PN Palu. 

"Tugas utama pengejaran ada dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Sementara ini kami bertanggung jawab dalam konteks persidangan," jelasnya.

Diduga kedua tahanan tersebut berhasil kabur di PN Palu akibat adanya kelalaian. Sugiyanto mengaku masih melakukan penyelidikan terkait penyebab tahanan itu kabur.

"Kami belum dapat menyimpulkan apakah ini murni kelalaian atau ada faktor lainnya. Evaluasi sedang dilakukan untuk memperketat pengaman di lingkungan pengadilan," katanya.

Presiden RI ke-7, Joko Widodo angkat bicara soal korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, sub-holding, dan KKKS pada periode 2018-2023 yang diusut Kejagung. Jokowi menyoal pentingnya manajemen kontrol.

"Pertamina, ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen ada yang namanya direksi, dirut, dan direksi dan ada juga pengawasan, juga komisaris," kata Jokowi dilansir dari detikJateng, Kamis (6/3/2025).

Menurutnya, jajaran manajemen baik dari Dirut hingga Komisaris dipilih melalui prosedur yang dikenal proses Tim Penilai Akhir (TPA).

"Yang semua itu dipilih lewat proses yakni proses TPA, dilihat Menteri BUMN, Menteri ESDM, lewat TPA baru masuk ke saya. Tidak bisa semua ujug-ujug (dadakan). Karena ini menyangkut pengelolaan aset besar sekali," ujarnya.

Mengenai kasus korupsi yang terjadi selama 5 tahun di tahun 2018-2023, Jokowi mempersilakan agar hal itu diproses secara hukum.

"Kalau sekarang ada masalah tahun 2018-2023 ya diproses saja sesuai hukum yang ada, siapa pun, siapa pun," ucapnya.

Menurutnya, semua produk dari Pertamina sudah diverifikasi dan dicek untuk uji kelayakan untuk dijual oleh Ditjen Migas.

"Dan seluruh produk Pertamina yang saya tau semua telah diverifikasi, dicek, diberi kelayakan untuk dijual oleh Migas. Semua ada proses, produknya juga ada proses, semua dites, dicek, semua, tapi apapun semua penyelewengan bisa saja terjadi," tuturnya.

Saat ditanya apa sempat menaruh curiga selama 2018-2023, Jokowi menampiknya. Menurutnya, manajemen kontrol Pertamina dipegang komisaris hingga direksi.

"Ya kalau ada kecurigaan dah digebuk (pukul) sejak dulu. (Merasa kecolongan tidak?) Ini manajemen besar saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail," pungkasnya.

Kejagung tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding, dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023.

Saat ini, total ada 9 orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Dari 9 orang tersangka, ada 6 di antaranya petinggi sub holding PT Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Mereka antara lain:

1. RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga

2. SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional

3. YF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping

4. AP, selaku selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International

5. MKAR selaku Beneficially Owner PT Navigator Khatulistiwa

6. DW, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim

7. GRJ, selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak

8. MK, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga

9. EC, selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

Video: Negara Rugi Rp 193,7 T Akibat Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Video: Negara Rugi Rp 193,7 T Akibat Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah