Selayar -

Dua personel Polres Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), diperiksa Propam setelah 3 tahanan melarikan diri dari sel. Personel diduga lalai karena tidak berada di tempat saat insiden terjadi.

"Dua orang (personel diperiksa)," ujar Ps Kasi Humas Polres Selayar Aipda Suardi Alimuddin kepada detikSulsel, Jumat (7/3/2025).

Suardi tidak mengungkap identitas kedua personel yang diperiksa. Salah satu bentuk kelalaian yang disoroti adalah tidak berada di ruang jaga serta tidak melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sel tahanan.

"Itu saja (tidak berada di tempat). Kemudian dia juga mungkin lalai memperhatikan kondisi sel begitu. Dia, kan, harusnya memeriksa semua sel. Pintunya bagus enggak? Gemboknya bagus enggak? Dindingnya aman tidak? Intinya lalai. Itu, kan, tidak berada di tempat," katanya.

Suardi menegaskan petugas jaga tahanan tidak boleh meninggalkan pos selama bertugas. Hal ini bukan hanya untuk mencegah tahanan kabur, tetapi juga demi menjaga keamanan para tahanan di dalam sel.

"Perintah Kapolres (AKBP Adnan Pandibu), untuk jaga tahanan itu tidak boleh, tidak ada toleransi, mereka harus berada di lokasi pelaksanaan tugas, di ruang jaga itu. Selalu harus ada, tidak boleh kosong. Tidak boleh mereka pergi, petugas harus ada," ucapnya.

Kelalaian dua petugas tersebut diduga terjadi karena mereka keluar dari area jaga untuk aktivitas lain. Mereka dinilai telah melanggar standard operating procedures (SOP) yang mengharuskan petugas jaga tetap berada di tempat selama bertugas.

"(Personel) lengah karena mungkin dia keluar ngopi begitu. Pergi nongkrong, kan. Iya (pelanggaran SOP), dia tidak hadir. Dia tidak melaksanakan tugas dengan benar," tuturnya.

"Salah satu SOP dari jaga tahanan itu adalah tidak boleh meninggalkan tempat jaga selama bertugas. Minimal jaga itu 2 orang. Tidak boleh 1 orang karena prinsipnya saling mengawasi juga mereka," imbuhnya.

Saat ini, kedua petugas yang diduga lalai dalam menjalankan tugasnya tengah menjalani pemeriksaan di Propam. Pihak kepolisian juga memastikan bahwa tidak ada keterlibatan pihak lain dalam pelarian ketiga tahanan tersebut.

"Iya, sekarang sementara diproses di Propam. Masih diperiksa. Enggak (ada keterlibatan pihak lain)," terangnya.

Suardi menyampaikan Polres Selayar juga telah melakukan evaluasi terhadap sistem penjagaan tahanan. Hal ini untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

"Iya, Kapolres sudah langsung evaluasi," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, ketiga tahanan itu kabur pada Kamis (6/3) dini hari sekitar pukul 02.00 Wita. Para tahanan kabur usai menjebol bagian depan rutan saat petugas jaga lalai dan tidak berada di tempat. Beruntung, ketiga tahanan itu ditangkap kembali kurang dari 24 jam.

"Iya (ada tahanan kabur). Tiga yang kabur dan sudah ditangkap semuanya," ujar Kapolres Selayar AKBP Adnan Pandibu kepada detikSulsel, Jumat (7/3).

(sar/hsr)

JAKARTA,investor.id - Komisi XII DPR memberikan dukungan penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di Komisi XII terkait kasus ini.

“Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja,” ujar  Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan pada Jumat (7/3/2025).

Dia menekankan bahwa DPR tidak akan mengintervensi proses hukum, namun tetap mendorong agar Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang merusak institusi tersebut.

“Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum. Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara,” kata wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional. “Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel,” terang dia.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan kasus ini mendorong pemerintah lebih waspada dalam kebijakan harga BBM bersubsidi. Khususnya untuk memastikan tidak ada lagi penyimpangan yang membebani negara dan konsumen secara tidak adil.

“Secara keseluruhan, skandal ini menjadi pelajaran bagi pelaku industri energi bahwa integritas rantai pasok sama pentingnya dengan volume pasok; tata kelola rantai pasok yang baik pada akhirnya mendukung keberlangsungan industri energi jangka panjang,” katanya.

Salah satu kekhawatiran dari pengungkapan kasus ini adalah dampaknya terhadap kebijakan harga BBM, khususnya BBM bersubsidi. Dapat diprakirakan secara pasti bahwa korupsi impor minyak Pertamina dapat berpengaruh pada harga jual BBM bersubsidi. Bila selama ini Pertamina mengeluarkan biaya lebih tinggi dari seharusnya untuk memperoleh BBM, maka subsidi yang dibayar pemerintah pun mungkin lebih besar dari yang semestinya.

“Artinya, negara membakar anggaran subsidi lebih banyak karena ulah oknum – hal ini bisa memicu evaluasi ulang besaran subsidi atau mekanisme penyalurannya,” kata Achmad.

Dia mengatakan setelah modus ini terbongkar, pemerintah kemungkinan besar akan lebih cermat dalam menetapkan harga dan volume BBM bersubsidi.  Dalam jangka menengah, pemerintah meninjau formula harga Pertalite/Pertamax agar celah arbitrase berkurang, atau meningkatkan pengawasan penyaluran agar BBM subsidi benar-benar sampai ke konsumen sasaran dengan kualitas semestinya.  Meski ada potensi penyesuaian kebijakan, dalam jangka pendek harga BBM di SPBU dipastikan stabil.

“Stabilitas harga ini penting untuk meredam kekhawatiran publik. Ke depan, pembenahan di Pertamina justru bisa membantu menjaga harga BBM tetap terjangkau, karena Pertamina dapat menekan biaya pokok penyaluran energi,” tutur Achmad.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

kita putuskan tindakan apa yang harus dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan akan mengunjungi seluruh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun komunikasi yang baik.

“Biasanya semua aparat penegak hukum termasuk kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, nanti pada waktunya, juga ke TNI, saya akan datang. Kenapa itu saya lakukan? Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya,” kata Pramono di Jakarta, Jumat.

Sehingga, lanjut Pramono, dirinya tak akan menutupi apabila terjadi persoalan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia pun akan bekerjasama dengan baik dengan aparat penegak hukum.

“Dan ini juga bagi ASN terutama bagi kepala-kepala dinas, kepala biro, asisten, ketika mereka harus mengambil keputusan itu tidak ragu-ragu dan tidak takut-takut. Karena kalau Jakarta mau ada perubahan yang signifikan, mereka juga harus berani mengambil keputusan. Saya bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono.

Pagi tadi, Pramono diketahui mengunjungi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung). Pihak Kejagung juga telah menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam kegiatan pembangunan Jakarta ke depan.

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan kedatangan Pramono-Rano pada Jumat pagi itu tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membahas mengenai permintaan pendampingan hukum.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan pihaknya percaya akan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus tata kelola minyak mentah. Bambang menyatakan tidak ada wacana pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Komisi XII DPR untuk menyikapi kasus ini.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Adapun Kejagung tengah mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Terbaru, Jaksa Agung menyatakan tengah bekerja sama dengan BPK RI untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

Bambang menyatakan mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Dia menegaskan kasus ini tidak akan ditarik ke ranah politik.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," ujar Bambang.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," imbuh dia.

Selain itu, Bambang mendukung Pertamina untuk menjadi lebih baik dalam hal pelayanan masyarakat. Dia menyebutkan oknum nakal memang harus ditangkap, namun Pertamina harus diselamatkan.

"Kami mendukung penegakan hukum dan mendukung agar Pertamina menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," ujarnya.

Saat ini, total ada sembilan orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus itu.

Enam di antaranya petinggi subholding PT Pertamina, sementara tiga lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah:

1.⁠ RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
2.⁠ ⁠SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional;
3.⁠ ⁠YF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping;
4.⁠ ⁠AP, selaku selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International;
5.⁠ ⁠MKAR selaku Beneficialy Owner PT Navigator Khatulistiwa;
6.⁠ ⁠DW, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim;
7.⁠ ⁠GRJ, selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak;
8. MK, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga;
9. EC, selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga berinisial EC;

(gbr/tor)

“Silahkan dilihat dari apa yang beliau sampaikan dari awal, yang ditulis, karena visi dan prinsipnya jelas. Dan sekarang kenapa mungkin banyak yang lagi kalang kabut? Karena jelas, beliau itu hukum harus ditegakkan,”

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki prinsip yang jelas, termasuk salah satunya mengenai penegakan hukum.

“Silahkan dilihat dari apa yang beliau sampaikan dari awal, yang ditulis, karena visi dan prinsipnya jelas. Dan sekarang kenapa mungkin banyak yang lagi kalang kabut? Karena jelas, beliau itu hukum harus ditegakkan,” kata Sara, sapaan akrabnya, di Jakarta, Jumat.

Prabowo, tutur Sara, berkomitmen untuk melakukan proses hukum bagi siapa pun yang melanggar aturan perundang-undangan. Menurut dia, hal itu telah dilakukan Prabowo dalam beberapa waktu terakhir.

“Siapa pun yang melanggar, sikat. Dan ini lagi bersih-bersih istilahnya. It is​ a clear message, pesan yang jelas dan enggak semua orang suka,” ucap dia.

Selain itu, Sara juga menyinggung kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Sara menyebut kebijakan itu untuk menutup celah-celah korupsi dalam penggunaan anggaran oleh kementerian/lembaga. Salah satunya, terkait penyelenggaraan kegiatan di hotel-hotel.

“Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri hospitality (pelayanan), hotel-hotel ‘kan semuanya lagi pada komplain. Biasanya yang mengisi itu pemerintah yang melakukan FGD (diskusi kelompok terpumpun), workshop (lokakarya), kunker (kunjungan kerja), itu semuanya lagi di-cut (pangkas) karena sebenarnya banyak celah korupsinya di situ,” ucapnya.

Sebagai anggota DPR RI, Sara juga mengatakan bahwa apabila ada kebijakan maupun peraturan yang belum sempurna, masyarakat dapat menyampaikan masukan ke DPR agar dapat direvisi atau dibuatkan rancangan undang-undang sebagai payung hukumnya.

“Itu bagian check and balance (periksa dan timbang),” imbuh Sara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan tidak gentar dan tidak ragu memberantas koruptor yang terang-terangan membuat kerugian bagi masyarakat Indonesia.

Prabowo menyebut dirinya berani untuk menghadapi pihak-pihak korup yang melawannya, terkhusus para penentang program-program untuk kesejahteraan rakyat.

"Yang lawan kita itu koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu," kata Prabowo dalam pidato politiknya saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

“Silahkan dilihat dari apa yang beliau sampaikan dari awal, yang ditulis, karena visi dan prinsipnya jelas. Dan sekarang kenapa mungkin banyak yang lagi kalang kabut? Karena jelas, beliau itu hukum harus ditegakkan,”

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki prinsip yang jelas, termasuk salah satunya mengenai penegakan hukum.

“Silahkan dilihat dari apa yang beliau sampaikan dari awal, yang ditulis, karena visi dan prinsipnya jelas. Dan sekarang kenapa mungkin banyak yang lagi kalang kabut? Karena jelas, beliau itu hukum harus ditegakkan,” kata Sara, sapaan akrabnya, di Jakarta, Jumat.

Prabowo, tutur Sara, berkomitmen untuk melakukan proses hukum bagi siapa pun yang melanggar aturan perundang-undangan. Menurut dia, hal itu telah dilakukan Prabowo dalam beberapa waktu terakhir.

“Siapa pun yang melanggar, sikat. Dan ini lagi bersih-bersih istilahnya. It is​ a clear message, pesan yang jelas dan enggak semua orang suka,” ucap dia.

Selain itu, Sara juga menyinggung kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Sara menyebut kebijakan itu untuk menutup celah-celah korupsi dalam penggunaan anggaran oleh kementerian/lembaga. Salah satunya, terkait penyelenggaraan kegiatan di hotel-hotel.

“Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri hospitality (pelayanan), hotel-hotel ‘kan semuanya lagi pada komplain. Biasanya yang mengisi itu pemerintah yang melakukan FGD (diskusi kelompok terpumpun), workshop (lokakarya), kunker (kunjungan kerja), itu semuanya lagi di-cut (pangkas) karena sebenarnya banyak celah korupsinya di situ,” ucapnya.

Sebagai anggota DPR RI, Sara juga mengatakan bahwa apabila ada kebijakan maupun peraturan yang belum sempurna, masyarakat dapat menyampaikan masukan ke DPR agar dapat direvisi atau dibuatkan rancangan undang-undang sebagai payung hukumnya.

“Itu bagian check and balance (periksa dan timbang),” imbuh Sara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan tidak gentar dan tidak ragu memberantas koruptor yang terang-terangan membuat kerugian bagi masyarakat Indonesia.

Prabowo menyebut dirinya berani untuk menghadapi pihak-pihak korup yang melawannya, terkhusus para penentang program-program untuk kesejahteraan rakyat.

"Yang lawan kita itu koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu," kata Prabowo dalam pidato politiknya saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) mengaku tidak pernah melakukan intervensi ataupun cawe-cawe dalam penegakan hukum selama memimpin Indonesia. SBY menghormati penegakan hukum

Pernyataan itu dilontarkan SBY merespons pertanyaan langkah yang diambil dalam proses penegakan hukum dan keadilan, di acara bedah buku "Standing Firm for Indonesia's Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono," yang digelar KBRI Tokyo secara hybrid, Jumat (7/3/2025).

"Saya tidak intervensi atau cawe-cawe dalam penegakan hukum, sepahit apa pun misalkan kejadian, seperti apa in my time dulu dalam konteks penegak hukum. Saya respect para penegak hukum," kata SBY.



SBY menjelaskan, supremasi hukum di atas segalanya di dalam Undang-Undang Dasar. Ia mengatakan, hukum merupakan cerminan dari keadilan yang baik. Untuk itu, ia menilai, tidak boleh ada jarak antara hukum dan keadilan.

Lebih lanjut, SBY juga mengaku menghormati kedaulatan siapa pun termasuk partai politik di eranya. Sehingga, ia tidak mau menggunakan hukum sebagai senjata untuk kepentingan politik.

"Saya juga menghormati kedaulatan siapa pun, termasuk partai-partai politik. Sehingga tidak pernah ada saya weaponizing hukum untuk kepentingan politik. Itu juga berbahaya, untuk mengalahkan lawan politik digunakan instrumen hukum ataupun sebaliknya," tuturnya.

Menurutnya, pemimpin baik dalam tingkat mana pun harus punya jarak dengan ranah hukum. Mengingat segala instrumen di dalamnya sudah dipegang oleh ahlinya masing-masing.

Setiap negara, kata SBY, tentu punya masalah masing-masing. Namun yang pasti adalah pemimpin harus menghormati apapun keputusan hukumnya.

"Negara mana pun selalu ada masalah, tidak seindah bulan purnama, ada juga masalah di sana, di sini tapi yang jelas kalau semua tubuh pada pendirian, seberat apa pun, dihormati itu, jalani itu dan sekaligus memberi contoh kalau ingin hukum tegak ya kita harus betul-betul hormati proses penegakan hukum," pungkasnya.

SOLO,iNewsmuria.id-Kepala BNN Kota Surakarta Kombes I Gede Nakti Widhiarta dan Kepala Rutan Kelas I Surakarta Bhanad Shofa Kurniawan melakukan  penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di rutan setempat, Kamis (6/2/2025).

 

Penandatanganan PKS dilaksanakan  sebagai upaya  dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Tujuannya untuk memperkuat kerja sama dalam program rehabilitasi dan pembinaan bagi warga binaan, serta meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba di lingkungan rutan.

 

Dalam sambutannya, kepala rutan mengingatkan, sebanyak 401 orang atau lebih dari 50% dari 702 nara pidana atau warga binaan yang ada di rutan adalah penyandang masalah penyalahgunaan narkotika yang rata-rata adalah usia produktif.

 

"Oleh karena itu untuk menindaklanjuti penanganan  permasalahn ini di rasa perlu menjalin kerjas ama dengan BNN Kota Surakarta," kata Bhanad.

 

Menanggapi pernyataan kepala rutan, Kepala BNNK Surakarta menyambut baik ajakan kerja sama itu. Rutan Surakarta telah membuka peluang kerjasama dengan BNNK Surakarta dalam penanganan masalah narkoba dilingkungan rutan.

 

"Dalam kerja samaitu nantinya tentu saja mencakup beberapa lingkup, termasuk di dalamnya adalah tindakan rehabilitasi kepada warga binaan terkait penyalahgunaan narkotika. Semoga kerja sama ini bisa berjalan baik dan dapat mewujudkan rutan yang bersih dari narkoba," kata I Gede Nakti.

 

Adapun Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

 

1. Program penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba bagi warga binaan dan petugas rutan.

2. Pendampingan dan asesmen bagi warga binaan yang terindikasi sebagai penyalahguna narkoba / rehabilitasi bagi warga binaan.

3. Penguatan kapasitas petugas rutan dalam mendeteksi dan menangani penyalahgunaan narkoba di lingkungan rutan.

 

Usai penandatanganan PKS, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi P4GN oleh petugas BNN Kota Surakarta kepada warga binaan yang diikuti oleh 50 peserta warga binaan dan petugas rutan.

 

Sosialisasi bertujuan untuk memberi pemahaman mendalam tentang dampak negatif narkoba, hukum terkait narkotika, serta upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. 

 

Materi yang disampaikan mencakup bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan dan kehidupan sosial dan peran serta warga binaan dalam menciptakan lingkungan rutan yang bersih dari narkoba dan Program rehabilitasi bagi warga binaan yang membutuhkan bantuan pemulihan.(*)

Editor : Langgeng Widodo

Delapan pengusaha besar Indonesia temui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. #pengusaha #prabowo #istana #prasetyo #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) memperkuat koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana guna meningkatkan perlindungan HAM.

Dalam pertemuan dengan LPSK di Jakarta, Kamis (6/3), Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun mengatakan Kemenko Kumham Imipas sebagai kementerian baru hasil pemekaran dari Kemenko Polhukam dan Kemenkumham memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

"Salah satu prioritas utama kami memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek hukum maupun implementasi di lapangan," ujar Ibnu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ibnu menuturkan koordinasi antar-kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk mempercepat pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM serta memastikan sistem perlindungan saksi dan korban berjalan efektif.

Menurutnya, salah satu fokus utama, yakni penguatan regulasi yang dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam penanganan berbagai kasus yang melibatkan pelanggaran HAM.

Untuk itu, dirinya menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan LPSK. Ia berharap ada satu dokumen yang dapat diberikan oleh LPSK sebagai bahan penguatan dalam menyusun konsep kebijakan untuk disampaikan kepada Menko Kumham Imipas.

"Selain itu, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) juga sangat penting sebagai bahan dalam rapat koordinasi bersama," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyatakan koordinasi yang lebih erat dengan Kemenko Kumham Imipas akan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan.

Sekretaris Jenderal LPSK Sriyana turut menyoroti perlunya peningkatan fasilitas khusus bagi para saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) serta upaya percepatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang masih menghadapi hambatan birokrasi.

"Saat ini, kami sedang mengupayakan rutan khusus bagi justice collaborator di Cibitung. Namun, ada sejumlah kendala yang perlu diselesaikan, termasuk koordinasi dengan pihak terkait dalam pembiayaan dan regulasi teknis," ucap Sriyana.

Pertemuan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun didampingi oleh para asisten deputi. Sementara dari pihak LPSK, hadir Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal LPSK Sriyana serta sejumlah tenaga ahli dan pejabat struktural.

Dalam pertemuan, dibahas sejumlah isu strategis, termasuk penguatan regulasi, mekanisme pendampingan korban, serta sinergi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan HAM.

Sejumlah kasus yang saat ini menjadi perhatian publik turut dibahas, termasuk kasus penembakan pengusaha rental mobil di Tangerang yang melibatkan oknum TNI, kasus penyiraman air keras di Sukabumi, serta kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas.

LPSK menyoroti pentingnya pengawalan terhadap berbagai kasus itu, terutama dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk bantuan medis, pendampingan hukum, serta restitusi.

Melalui sinergi yang lebih erat antara Kemenko Kumham Imipas, LPSK, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, diharapkan kebijakan perlindungan HAM di Indonesia dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi para korban yang membutuhkan keadilan.

Buleleng -

Dua warga negara (WN) Turki dideportasi dari Bali karena diduga menyalahgunakan izin tinggal. Keduanya terjaring dalam operasi pengawasan Wira Waspada yang dilaksanakan oleh tim Inteldakim Imigrasi Singaraja di daerah Jembrana.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan menyampaikan operasi Wira Waspada ini berlangsung pada 17-21 Februari 2025.

"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, MT dan FY masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan menggunakan izin tinggal kunjungan," kata Hendra, Jumat (7/3/2025).

Dalam operasi tersebut, tim pengawasan mengamankan sejumlah WNA yang diduga melanggar peraturan dengan menyalahgunakan izin tinggal. Dua WNA Turki berinisial MT (39) dan FY (31) diamankan pada 20 Februari 2025 karena diduga menjalankan bisnis rumah makan di Bali.

FY masuk ke Indonesia terlebih dahulu pada November 2024, disusul MT pada Januari 2025. Dalam pengelolaan rumah makan tersebut, MT berperan sebagai juru masak, sementara FY menangani operasional pemesanan makanan.

Keduanya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Pelanggaran ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pendeportasian terhadap MT dan FY dilakukan pada 5 Maret 2025 melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Keduanya diterbangkan dengan maskapai AirAsia X Berhad nomor penerbangan D7793 menuju Kuala Lumpur, Malaysia.

Mereka melanjutkan penerbangan dengan Air Arabia nomor penerbangan G9803 (Kuala Lumpur-Sharjah) dan Air Arabia nomor penerbangan G9321 (Sharjah-Istanbul) dengan tujuan akhir Istanbul, Turki.

Operasi pengawasan terhadap warga negara asing akan terus dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi pelanggaran izin tinggal di Indonesia.

"Kami selalu melakukan patroli pengawasan dan juga berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait. Setiap pelanggaran akan kami berikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," tutup Hendra.

(dpw/dpw)

SEMARANG, KOMPAS.com – Sebanyak 33 warga binaan Lapas Kelas I Semarang, Jawa Tengah, dikirim ke Lapas Nusakambangan untuk mengikuti Program Ketahanan Pangan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso, menjelaskan bahwa mereka akan menggarap lahan yang telah disiapkan di Lapas Nusakambangan. Selain bertani, mereka juga akan belajar beternak dan mengembangkan keterampilan baru.

"Di sana teman-teman (warga binaan) akan belajar, minimal belajar bagaimana beternak, berkebun, belajar bagaimana menjadi laki-laki," ujar Mardi kepada awak media, Jumat (7/3/2025).

Sebelum diberangkatkan, para warga binaan telah melalui serangkaian pemeriksaan, termasuk pemeriksaan badan, barang, dan kesehatan.

Proses penjemputan juga dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"Syukuri apa pun yang terjadi, rezeki kalian saat ini ada di sana, memang sudah takdir kita," tambahnya.

Di Lapas Nusakambangan, warga binaan akan mengolah lahan yang telah disiapkan untuk berbagai kegiatan pertanian, seperti menanam jagung, padi, serta mengembangkan tambak udang dan sayuran.

Selain itu, mereka juga akan belajar beternak ayam petelur, ayam pedaging, hingga kambing.

Menurut Mardi, warga binaan yang dikirim tidak hanya sekadar bekerja, tetapi juga berkontribusi dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

"Perlakuannya berbeda, mereka dikirim ke sana untuk bekerja, menyukseskan program ketahanan pangan. Tentu mereka akan diperhatikan, diberikan yang baik, dan juga premi," pungkasnya.

Sebanyak 33 warga binaan ini diharapkan dapat memperoleh keterampilan baru yang bermanfaat setelah menjalani masa hukuman mereka.