Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa 164.268 personel gabungan TNI-Polri mengawal mudik Lebaran 2025.

Dia mengatakan ratusan ribu personel itu terdiri dari 93.358 personel Polri, 66.714 pasukan TNI dan sisanya merupakan anggota dari kementerian atau lembaga terkait.

"Aspek pengamanan yang meliputi pagelaran personel, polri dan tni sebanyak 164.268 personel gabungan yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714 dan kekuatan lainnya dari kementerian/lembaga," ujarnya di STIK Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Mantan Kepala BIN itu menambahkan, ratusan ribu personel tersebut bakal disebar di 2.864 titik pos pengamanan di seluruh Indonesia.

Selain itu, dia juga mengungkap bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait mengenai kesiapan transportasi mudik mulai dari darat, udara dan laut.

"Yang kedua kesiapan transportasi dan sarana prasarana yaitu transportasi darat, udara, dan laut. Ketiga kesiapan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan mudik dan lebaran," tambahnya.

Pada intinya, Budi menekankan bahwa rapat koordinasi lintas sektoral ini dilakukan agar pelaksanaan tahunan mudik Lebaran dapat berjalan lancar seperti arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Intinya kesimpulan rapat adalah seluruh kementerian, lembaga yang hadir telah siap untuk melaksanakan dan menyukseskan mudik maupun lebaran idulfitri 1946 hijriah tahun 2025," pungkas Budi.

BLITAR, KOMPAS.com – Seorang narapidana (napi) perempuan bernama inisial IM (32) melahirkan dua bayi kembar di tengah masa hukumannya atas kasus pencurian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blitar, Jawa Timur, pekan lalu.

IM harus menjalani operasi sesar di RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar, pada Jumat, 7 Maret 2025, karena sejumlah persoalan yang dialami di usia kehamilan yang baru sekitar 7 bulan tersebut.

Kepala Sub Seksi Perawatan Lapas Kelas IIB Blitar, Yoffi Elviska, mengatakan bahwa IM melahirkan dua bayi laki-laki prematur dengan berat masing-masing satu kilogram dan kurang dari satu kilogram.

“Iya. Bayinya prematur karena usia kehamilan memang baru 7 bulan,” ujar Yoffi saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, saat ini dua bayi tersebut masih berada dalam inkubator di ruang intensive care unit (ICU) RSUD Mardi Waluyo.

Yoffi berharap kondisi kedua bayi kembar itu terus membaik selama melewati fase krisis karena usia prematurnya saat dilahirkan.

“Kami sementara ini tidak diperbolehkan menjenguk bayi karena memang benar-benar ruang perawatan harus steril. Kami berharap bayi dalam keadaan baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, pihak rumah sakit akan memberitahu kami,” tuturnya.

Sedangkan IM, kata Yoffi, saat ini pun masih dirawat di rumah sakit yang sama meskipun kondisi kesehatannya sudah membaik.

Yoffi mengatakan, IM akan segera dipindahkan ke bangsal Lapas Blitar begitu kesehatannya pulih.

“Kalau tidak sore ini, ya besok warga binaan kami akan kami kembalikan ke Lapas Blitar,” ungkapnya.

Menurut Yoffi, ayah biologis dari bayi kembar yang dilahirkan IM hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

IM hamil di luar nikah. Meski demikian, lanjutnya, telah ada pasangan suami istri (pasutri) asal Blitar yang akan mengadopsi kedua bayi kembar tersebut.

Selain membiayai biaya persalinan, lanjutnya, pasutri tersebut bahkan sudah secara reguler memberikan bantuan makanan bergizi kepada IM sebelum IM melahirkan.

“IM juga sudah merelakan jika dua bayi kembarnya itu diadopsi karena memang yang bersangkutan ini kurang mampu secara ekonomi,” tuturnya.

Yoffi membenarkan bahwa IM mendapatkan vonis penjara 9 bulan atas kasus pencurian dengan pemberatan.

Ketika IM mulai menjalani hukumannya pada November 2024 lalu, usia kandungannya sudah 3 bulan.

SERANG, KOMPAS.com - Penyebab terbakarnya ruangan di Gedung A Markas Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada Minggu (9/3/2025) malam masih diselidiki.

Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab terbakarnya ruang rapat anggota.

"Kita tunggu hasil penyelidikan dari Puslabfor (untuk penyebabnya)," kata Kepala Bidang Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Heriyanto kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Senin (10/3/2025).

Didik menegaskan, tidak ada berkas penting yang rusak atau terbakar dari insiden kebakaran semalam.

Kebakaran juga, kata Didik, tidak berimbas kepada terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

"Hanya ruang rapat untuk anggota, sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada berkas penting yang terbakar," ujar Didik.

Saat kejadian, lanjut Didik, tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Banten tidak dipindahkan karena jauh dari gedung yang terbakar.

"Untuk gedung tahanan terpisah. Jadi tidak ada permasalahan," tandas dia.

Pantauan Kompas.com, situasi Mapolda Banten tergolong normal, penjagaan di gerbang masuk masih dilakukan.

Masyarakat yang membutuhkan masih dilayani di ruang Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Banten yang berada di bagian depan.

Melihat ke lokasi kebakaran, dari tampak luar tidak ada kerusakan berarti dari kebakaran yang terjadi kurang lebih 1 jam.

Terlihat, Polda Banten sedang merenovasi bagian fasad depan Gedung A.

Namun, untuk menuju ke ruangan yang terbakar tidak diperbolehkan masuk.

Lima anak di bawah umur yang diduga pelaku pengeroyokan tiga remaja saat sedang tadarus di masjid di Bener Meriah, Aceh akhirnya diproses hukum. Kasus itu sempat dimediasi namun tidak menemukan titik temu karena orang tua salah satu korban meninggal dunia.

"Saat ini kasus pengeroyokan tersebut sedang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bener Meriah. Kami pastikan semuanya dilakukan secara profesional dan berkeadilan," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Joko menyebutkan, kasus itu dilakukan proses hukum setelah orang tua korban membuat laporan ke polisi. Dalam pemeriksaan terungkap kelima pelaku mengaku mengeroyok para korban karena tidak terima ditatap sinis.

"Dari hasil pemeriksaan, kelima anak yang berhadapan dengan hukum ini mengaku melakukan pemukulan karena merasa tidak senang dipandang sinis oleh para korban," jelas mantan Kapolresta Banda Aceh itu.

Menurut Joko, penahanan kelima pelaku ditangguhkan karena jaminan orang tua masing-masing. Polisi berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani kasus itu karena pelaku masih di bawah umur.

"Karena seluruh pelaku masih di bawah umur, maka sementara ini dilakukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang tua, sambil menunggu hasil diversi bersama Bapas, UPTD PPA, reje, serta seluruh pihak yang terlibat, termasuk orang tua pelaku dan korban," ujarnya.

Joko mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi serta tidak mengunggah narasi negatif terkait insiden tersebut di media sosial mengingat para korban dan pelaku merupakan anak di bawah umur.

Sebelumnya, seorang pria di Bener Meriah, Aceh, Armansyah meninggal dunia usai anaknya dikeroyok saat sedang tadarus di masjid. Arman mengalami sesak napas dan pingsan saat proses mediasi kasus itu sedang berlangsung.

Kasus itu bermula saat tiga pelajar asal Kampung Bener Kelipah Selatan yakni Candra (16), Hairul Hadi (16), dan Ikram (16) diduga dikeroyok lima pelaku YN (16), TA (16), AK (16), RD (16), dan IN (16) dari kampung Gunung Musara, Kecamatan Bener Kelipah. Insiden pengeroyokan itu terjadi di sebuah masjid saat para korban sedang bertadarus, Minggu (2/3) dinihari.

Video pengeroyokan beredar di grup-grup percakapan. Usai kejadian, pihak Polsek Bandar mengupayakan kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan.

Kapolsek Bandar Ipda Gunawan AD, mengatakan, pihaknya telah melakukan mediasi yang melibatkan perangkat desa, keluarga korban dan pelaku, Selasa (4/3). Di tengah mediasi berlangsung, Alamsyah yang merupakan orang tua salah satu korban disebut datang ke lokasi dalam kondisi emosi.

"Saat aparat desa berusaha menenangkan, ia tiba-tiba mengalami sesak napas dan kemudian pingsan," kata Gunawan kepada wartawan, Kamis (6/3).

Menurutnya, pihak keluarga membawa Alamsyah pulang namun ketika diperiksa bidan desa dia sudah meninggal dunia. Kasus mediasi itu belum menemukan titik terang.

"Mediasi telah diupayakan pada oleh pihak kepolisian dan aparat desa dari kedua kampung untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Namun, situasi berubah tegang setelah ayah korban, yang tidak terima anaknya dianiaya, mengalami serangan jantung saat pertemuan berlangsung," ujar Gunawan.

Video: Kata Polisi soal Penyebab Pengeroyokan Pengunjung Foodcourt di Batam

Video: Kata Polisi soal Penyebab Pengeroyokan Pengunjung Foodcourt di Batam

Banda Aceh (ANTARA) - Puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dilaporkan kabur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto yang dihubungi dari Banda Aceh, Senin, malam, membenarkan kaburnya warga binaan itu, namun dirinya belum mengetahui pasti berapa jumlah narapidana di lapas tersebut melarikan diri.

"Saya belum bisa pastikan berapa orang yang melarikan diri. Saat ini, petugas di lapas sedang apel menghitung warga binaan. Nanti, detailnya saya informasikan, begitu juga apa yang menjadi penyebabnya," kata Yan Rusmanto.

Saat ini, Yan Rusmanto mengatakan dirinya dalam perjalanan ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, lewat jalur darat. Perjalanan ke daerah tersebut diperkirakan memakan waktu selama 16 jam.

Sementara itu, informasi yang dihimpun, kaburnya narapidana tersebut pada Senin (10/3) jelang berbuka puasa. Mereka ada yang kabur melalui pintu utama dan ada juga dari atap lapas.

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Hibnu Nugroho menilai praktek pemulangan narapidana atau transfer of prisoner memberikan dampak baik bagi Indonesia.

Salah satunya yakni mengurangi jumlah narapidana yang ada lembaga permasyarakatan.

Selain itu, menurut Hibnu saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin bahwa praktik ini dapat berguna sebagai alat pertukaran pemerintah untuk memulangkan WNI yang terlibat permasalahan hukum di negara lain.

Hal tersebut, lanjut Hibnu, semakin mungkin terjadi lantaran praktik pertukaran tahanan ini hanya berdasarkan perjanjian yang disepakati kedua belah negara.

"Kalau kita melepaskan ke negara lain, kalau suatu saat ada rakyat Indonesia atau WNI yang di sana, ya kita bisa minta kembali ke negara kita. Jadi, sebetulnya itu kan bentuk perjanjian," kata Hibnu.

Namun demikian, Hibnu menilai pemerintah harus cermat memilih narapidana mana yang pantas untuk dipulangkan. Dia menilai pemerintah jangan sampai tidak mendapatkan keuntungan dari pemulangan narapidana itu.

Di satu sisi, Hibnu mengakui praktik pemulangan tahanan ini berpotensi menimbulkan penilaian buruk bagi hukum Indonesia di mata asing.

Dia menilai, pihak asing akan menilai Indonesia akan lunak dalam memberi hukuman ke WNA karena pada akhirnya akan dipulangkan kembali ke negara asal.

Karenanya, Hibnu menilai pemerintah harus tegas dengan perjanjian yang telah disepakati dengan negara lain ketika setuju memulangkan narapidana.

Salah satu poin yang harus dimasukkan dalam perjanjian tersebut yakni kepastian hukum agar narapidana itu tetap dihukum sesuai vonis yang berlaku di Indonesia di negara lain.

Dengan demikian, praktik pemulangan tahanan dapat berjalan dengan baik dan Indonesia tidak kehilangan wibawa sebagai negara hukum di mata internasional.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu, yang dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Tetapi, sambung dia, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saat ini, Yusril menuturkan draf yang sudah ada tersebut sedang ditelaah lebih lanjut oleh pihaknya untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Ia pun mencontohkan dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Sementara dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina dan terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis, yang keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh Indonesia.

Di Indonesia, lanjut dia, pelaksanaan hukuman mati juga telah mengalami perubahan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara.

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, Menko menyebutkan bahwa hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal," tuturnya.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan, maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal, artinya berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," ucap Yusril menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu.

Menurut Yusril, UU tersebut dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril, dikutip dari Antaranews, Senin (10/3/2025).

Dia pun mengungkap bahwa dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sudah dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Hanya saja, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke DPR RI.

Di era Presiden Prabowo, Yusril mengatakan, draf tersebut sedang ditelaah lebih lanjut untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Yusril mencontohkan, dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Padahal, menurut dia, pelaksanaan hukuman mati telah mengalami perubahan dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku pada 2026.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi mati, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal,” ujar Yusril.

Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal. Artinya, berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," kata Yusril.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina. Lalu, terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis. Keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan di Tanah Air.

Sejumlah napi Lapas Kutacane, Aceh kabur. Mereka melompat pagar depan dan lari ke arah keramaian warga.

Dilihat detikSumut dari video beredar, Senin (10/3/2025), sejumlah napi tampak berlarian ke arah jalan raya. Beberapa di antaranya tidak mengenakan baju hanya bercelana pendek.

Selain itu, beberapa orang keluar penjara melalui atap bagian depan yang dibobol. Napi tersebut ada yang lari ke arah samping serta belakang.

Beberapa polisi yang berada di lokasi berusaha menangkap para napi tersebut. Aksi kaburnya narapidana tersebut menyita perhatian warga.

Lalu lintas di sekitar lokasi tampak macet. Napi itu disebut kabur sore tadi.

"Tadi sore menjelang buka puasa napinya kabur. Banyak yang keluar dari pintu depan lapas," kata seorang warga Aceh Tenggara, Fahmi.

Kasatreskrim Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara Iptu Bagus Pribadi membenarkan kejadian tersebut. Pihak masih memburu para tahanan kabur.

"Sekarang lagi kita amankan mereka," kata Bagus saat dimintai konfirmasi detikSumut.

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Napi Lapas Kutacane, Aceh, ramai-ramai kabur dari penjara. Mereka melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa.

Informasi diperoleh detikSumut, napi tersebut kabur sekitar pukul 18.20 WIB, Senin (10/3/2025). Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Beberapa napi yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Sejumlah petugas berusaha menangkap para napi. Namun mereka sebagian berhasil lolos. Aksi napi tersebut kabur menyita perhatian warga sehingga aris lalulintas di lokasi macet.

"Tadi saya lihat langsung (mereka kabur) karena pas lagi beli takjil," kata seorang warga Aceh Tenggara, Fahmi.

Fahmi mengaku melihat para napi keluar dari pintu depan lapas. "Tadi sore menjelang buka puasa napinya kabur," jelas Fahmi.

Belum diketahui jumlah napi yang kabur termasuk penyebab mereka dapat melarikan diri. Polisi masih memburu para napi tersebut.

"Sekarang lagi proses mengamankan mereka," kata Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara Iptu Bagus Pribadi saat dimintai konfirmasi detikSumut.

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com - Puluhan narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur menjelang berbuka puasa.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab dan jumlah mereka yang melarikan diri.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan, saat ini dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi.

"Saya sedang dalam perjalanan dari Banda Aceh menuju Kutacane, jarak tempuh kurang lebih 16 jam," katanya saat dikonfirmasi via WhatsApp, Senin (10/3/2025).

Karena itu, Yan juga belum menyebutkan berapa jumlah dan penyebab para tahanan itu kabur.

"Untuk rilis sedang kami siapkan, menunggu informasi dari Kalapas," ujarnya singkat.

Diketahui, puluhan narapidana Lapas Kutacane kabur menjelang berbuka puasa.

Berdasarkan video warga yang beredar, para tahanan itu tampak lari secara bergerombolan dengan melompati pintu pagar depan lapas. Tampak lalu lintas di depan lapas juga macet.

Mereka lari berhamburan hingga beberapa di antaranya terlihat menghadang pengguna jalan yang lewat di depan lapas.

Salah seorang warga Aceh Tenggara, Eko Saputra, mengatakan bahwa kejadian itu terjadi sekitar pukul 18.20 WIB.

"Iya, mereka kabur secara beramai-ramai, kabarnya kabur lewat atap lapas yang dibobol," katanya saat dihubungi Kompas.com via telepon.

Eko menyebutkan dirinya tidak mengetahui secara pasti jumlah mereka yang kabur.

Namun, dari puluhan narapidana, saat ini sudah ada yang diamankan.

"Informasi tadi ada sekitar 10 orang sudah diamankan," ujarnya.

Banyuwangi (ANTARA) - Dermaga yatch atau kapal pesiar di kawasan Pantai Boom Marina Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akan segera dibangun dan dilengkapi tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI sehingga kapal pesiar dari berbagai negara tak perlu mengurus perizinan ke Bali.

"Dengan dibukanya Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Pantai Boom Marina, pemilik kapal bisa langsung mengurus di Banyuwangi. Kami berterima kasih kepada Kantor Imigrasi yang terus berupaya memberi layanan keimigrasian terbaik di Banyuwangi," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Senin.

Bupati Ipuk mengaku telah bertemu dengan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Banyuwangi Eko Juniarto, dan juga telah disampaikan akan segera didirikan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Selama ini kapal yacht harus mengurus perizinan ke Tanjung Benoa, Bali.

Dibangunnya Tempat Pemeriksaan Imigrasi di kawasan Pantai Boom Marina, katanya, tentunya akan mendorong pengembangan pariwisata internasional di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

"Akan menguntungkan Banyuwangi, karena wisatawan bisa langsung ke Banyuwangi, tanpa harus ke Tanjung Benoa (Bali). Dengan demikian waktu tinggal di Banyuwangi bisa lebih lama," kata Bupati Ipuk.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Banyuwangi Eko Juniarto menyampaikan selama ini kapal yacht yang akan masuk Banyuwangi harus mengurus izin di TPI Tanjung Benoa, Bali.

"Saat ini kami sudah bersurat ke Direktorat Jendral imigrasi untuk menjadikan Boom Marina pelabuhan khusus untuk sandar kapal yacht yang dilengkapi TPI. Alhamdulillah kami mendapatkan dukungan dan semoga SK-nya turun dalam jangka waktu dekat," katanya.

Eko juga mengungkapkan sejumlah rencana kerja lainnya yang akan dilakukan oleh Kantor Imigrasi pada tahun 2025, di antaranya layanan jemput bola pengurusan paspor bagi orang sakit.

"Misalnya jika ada pasien sedang dirawat akan melakukan pengobatan keluar negeri kami bisa memfasilitasi pengambilan foto dan wawancara pengurusan paspor di tempat pasien berada baik di rumah atau rumah sakit," katanya.