Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan mengevaluasi masalah jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) usai kaburnya puluhan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

“Yang pertama tentunya kita akan upayakan untuk mengatasi masalah overcapacity dulu,” kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Agus mengakui overcapacity di lapas memang menjadi persoalan klasik. Dia mengatakan kapasitas Lapas Kutacane sejatinya hanya untuk 100 orang, tetapi dihuni oleh sekitar 368 warga binaan.

Sebagai salah satu upaya mengatasi overcapacity, Agus mendorong agar pecandu dan penyalahguna narkoba direhabilitasi alih-alih dipidana. Ia menyebut wacana itu telah dibicarakan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan Kejaksaan Agung.

Selain itu, Pemerintah juga tengah melakukan asesmen terhadap sekitar 19 ribu narapidana yang sebagian besarnya pecandu dan penyalahguna narkoba untuk diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Mudah-mudahan ini kalau mendapatkan pengampunan dari Bapak Presiden ini juga akan sangat mengurangi beban di pemasyarakatan,” kata Agus.

Langkah lainnya, Menteri Imipas mengimbau jajarannya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) untuk selektif menerima titipan tahanan dari kementerian/lembaga lain.

“Kami minta kepada petugas di lapangan kalau misalnya menerima titipan tahanan ini sebaiknya selektif. Kecuali mereka yang sudah mendapatkan putusan hukum inkrah (berkekuatan hukum tetap), itu baru kita terima,” ujar Agus.

Diketahui bahwa puluhan warga binaan atau narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan kabur pada Senin (10/3) menjelang waktu berbuka. Sebagian dari napi yang melarikan diri telah berhasil ditangkap.

Menteri Imipas mengimbau napi yang belum kembali ke lapas untuk menyerahkan diri agar tidak terjadi permasalahan lain.

“Saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau, sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka, ya, mungkin ada musibah yang lain,” ucapnya.

Kementerian Imipas juga masih mendalami penyebab kaburnya para napi. Direktur Jenderal PAS Mashudi beserta tim bersama Komisi XIII DPR RI yang membidangi urusan pemasyarakatan tengah meninjau langsung Lapas Kutacane untuk menyelisik peristiwa tersebut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bandung yang tengah digugat oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) soal tanah yang digunakan oleh sekolah itu.

"SMA 1 Bandung kita siapkan tim hukumnya untuk mendampingi," kata Dedi di Lanud Husein Sastranegara Bandung, Selasa.

Diketahui, lahan SMA Negeri 1 Bandung (Smansa) di Jalan Ir H Juanda atau Jalan Dago Nomor 93, Kota Bandung digugat oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang mengklaim sebagai pemilik tanah sekolah itu.

PLK mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Efeknya psikologis siswa pun terkena dampaknya karena masa depan sekitar 1.200 siswa di sana kini tengah terancam.

PLK mendaftarkan gugatannya dengan nomor 164/G/2024/PTUN.BDG sejak 4 November 2024. PLK menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku tergugat pertama, serta intervensi Dinas Pendidikan Jawa Barat (Jabar).

Dilihat di laman SIPP PTUN Bandung, sengketa ini sudah 12 kali bergulir di persidangan. Sidang dilanjutkan pada 20 Maret 2025 dengan agenda pembacaan kesimpulan secara e-court.

Pihak sekolah mengaku tidak pernah mendapatkan informasi apapun tentang sengketa itu semenjak berdiri pada 1950 dan menduduki lahan saat ini pada 1958. Mereka baru mengetahui kabar tersebut setelah ada gugatan di pengadilan.

"Awal dapat informasi ya kagetlah. Saya dapat informasi itu dari surat yang disampaikan ke Disdik Jabar. Kemudian saya dipanggil dan diberitahu tentang gugatan untuk SMAN 1 Bandung," kata Kepsek SMAN 1 Bandung Tuti Kurniawati beberapa waktu lalu.

Saat pertama kali mendapatkan informasi ini, Tuti dan pihak sekolah awalnya masih menutupi kabar tersebut supaya tidak terdengar sampai ke kalangan siswa. Pihak sekolah terus berupaya memberikan sejumlah dokumen yang dibutuhkan Biro Hukum Pemprov Jabar untuk kepentingan persidangan.

Namun kemudian, kabar gugatan sengketa lahan itu akhirnya sampai juga ke telinga para siswa SMAN 1 Bandung. Ini terjadi pada Kamis (6/3) kemarin, saat pihak sekolah mengadakan doa bersama, bertepatan dengan agenda sidang keterangan saksi ahli dari Pemprov Jabar di PTUN Bandung.

"Jadi tadinya kami diam dulu, hanya kami manajemen dan beberapa guru yang tahu, siswa mah belum dikasih tahu. Tapi akhirnya ramai pas sidang kemarin, pas kami juga mengadakan doa bersama. Yang mimpin doa waktu itu terucap soal proses hukum di SMAN 1 Bandung. Nah anak-anak kaget, dari situ akhirnya informasinya tersebar," ungkap Tuti.

Sengketa ini rencananya akan berlanjut pada 20 Maret 2025 di PTUN Bandung dengan agenda pembacaan kesimpulan secara e-court. Meski belum mengganggu proses pembelajaran, tapi Tuti tidak menampik psikologi 1.200-an siswa di sekolahnya saat ini terkena imbasnya.

"Karena yang saya khawatirkan gimana anak-anak. Saya mikirnya yang terburuk, kalau seandainya gugatan itu dimenangkan penggugat, nanti proses layanan pendidikan pasti terganggu. Anak-anak pride-nya berbeda, kosentrasinya, psikologinya dalam pembelajaran pasti akan terganggu. Saya juga khawatir alumni kehilangan almamaternya," ucap Tuti.

Tuti pun berharap sengketa ini bisa segera selesai. Kemudian hasilnya, SMAN 1 Bandung masih bisa tetap menempati lahan sekarang supaya proses pembelajaran terus berjalan tanpa gangguan.

"Kami besar harapan agar proses hukum SMAN 1 ini segera selesai, kemudian bisa selesai dengan hasil yang kami harapkan. Agar proses layanan di SMAN 1 ini tidak terganggu. Kami tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi. Kebayang nanti anak-anak seperti apa, karena kami sudah merasa ini adalah rumah kedua kami," ujarnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kaget atas penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB.

Meski demikian, Jokowi menyatakan bahwa proses hukum harus dihormati.

?Semua proses hukum harus kita dihormati,? kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan BanjarsaJori, Kota Solo, Jawa Senin (11/3/2025).



Dikatakannya, semua pihak diharapkan dapat belajar atas kasus hukum yang ada. Jokowi mengaku kaget saat pertama kali mendengar penggeledahan rumah Ridwan Kamil.

Sebagaimana diketahui, sosok Ridwan Kamil merupakan salah satu jagoan Jokowi saat Pilkada serentak tahun 2024 lalu. Saat maju dalam Pilkada DKI Jakarta, Ridwan Kamil pernah menemui Jokowi di Solo.

Jakarta -

Imparsial mengkritik keras upaya pembahasan revisi UU TNI yang terburu-buru. Imparsial menegaskan bahwa revisi UU TNI ini bertentangan dengan semangat reformasi.

"Rapat ini terkesan dipercepat atau terburu-buru guna meloloskan rancangan revisi terhadap UU TNI mengingat hingga saat ini DPR dan Pemerintah tidak pernah mempublikasi naskah akademik maupun draft RUU perubahan terhadap UU TNI," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Revisi UU TNI ini dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Salah satunya karena ada perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif.

"Imparsial memandang substansi revisi UU TNI yang dilakukan saat ini bertentangan dengan semangat Reformasi. Pertama, adanya perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif," ungkapnya.

Imparsial pun melihat kemunduran reformasi TNI, yakni soal usulan penghapusan larangan berbisnis.

"Tidak hanya itu, usulan penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI juga mendapat sorotan tajam. Langkah ini dianggap sebagai kemunduran dalam reformasi TNI," tuturnya.

Perluasan jabatan bagi prajurit aktif tersebut tertuang dalam usulan revisi pada Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Ada tambahan frasa baru, yaitu 'serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden'.

Perluasan peran ini melanggar amanat reformasi. Sebab, dalam amanat reformasi, penghapusan Dwifungsi TNI merupakan salah satu agendanya.

"Perluasan peran TNI di ranah sipil termasuk perluasan TNI di jabatan sipil melanggar amanat Reformasi yang mengamanatkan penghapusan Dwifungsi TNI dan TNI sebagai alat pertahanan negara yang mana diamanatkan oleh Tap MPR No VI dan VIII Tahun 2000," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, dalam waktu sehari, pihaknya akan dikirim DIM RUU TNI oleh pemerintah. Utut menyebutkan DIM itu salah satunya berkaitan dengan Pasal 47 di UU TNI.

"DIM itu singkatan dari daftar inventarisasi masalah yang akan nanti, kita banyak, kita akan revisi, yaitu yang berkaitan dengan lingkup tugas di Pasal 47, TNI bisa ke mana saja, kemudian di usia di Pasal 53 dan satu lagi di kedudukan, di Pasal 3," ujar Utut dalam rapat.

Begini bunyi Pasal 47 ayat 1 dan 2:

Pasal 47
(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

(rdp/imk)

Aceh Tenggara -

Sebanyak 50 tahanan Lapas Kutacane, Aceh kabur menjelang waktu berbuka puasa. Para tahanan disebut sempat menyuarakan tuntutan mereka sebelum kabur.

"Salah satu tuntutan mereka adalah adanya bilik asmara di dalam lapas. Untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di pusat," kata Kepala Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Andi Hasyim dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Menurutnya, saat kejadian petugas keamanan hanya enam orang sementara jumlah tahanan yang menghuni lapas tersebut berjumlah 362 orang. Para tahanan disebut membobol dua pintu serta atap penjara.

"Ada tiga pintu dalam kondisi terkunci semua. Dua mereka bobol. Tahanan yang kabur didominasi napi narkoba," jelasnya.

Dia menyebutkan, tahanan yang kabur berjumlah 50 orang namun 12 orang sudah ditangkap kembali. Beberapa tahanan diamankan di Polres Aceh Tenggara.

Sebelumnya, tahanan Lapas Kutacane, Aceh ramai-ramai kabur dari penjara. Mereka melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa.

Informasi diperoleh detikSumut, tahanan tersebut kabur sekitar pukul 18.20 WIB, Senin (10/3/2025). Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Beberapa tahanan yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Sejumlah petugas berusaha menangkap para tahanan. Namun mereka sebagian berhasil lolos. Aksi tahanan tersebut kabur menyita perhatian warga sehingga arus lalulintas di lokasi sempat macet.

"Tadi saya lihat langsung (mereka kabur) karena pas lagi beli takjil," kata seorang warga Aceh Tenggara, Fahmi.

Fahmi mengaku melihat para tahanan keluar dari pintu depan lapas. "Tadi sore menjelang buka puasa tahanannya kabur," jelas Fahmi.

(agse/nkm)

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Direktur Persiba Balikpapan, Catur Adi, resmi ditangkap dalam kasus peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas Kelas IIA Balikpapan.

Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi gabungan yang melibatkan Bareskrim Mabes Polri, Polda Kaltim, dan pihak Lapas Balikpapan dalam razia narkoba pada 27 Februari 2025.

Dalam operasi tersebut, aparat menyita 69 gram sabu dan mengamankan sembilan narapidana yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam lapas.

Kesembilan napi yang telah ditetapkan sebagai tersangka diidentifikasi dengan inisial Ek, E, S, J, S, A, B, B, dan F.

Dari hasil penyelidikan, Ek diketahui sebagai pengendali utama peredaran sabu, yang memiliki koneksi langsung dengan Catur Adi sebagai bandar besar dalam jaringan ini.

Jaringan ini telah beroperasi cukup lama dengan sistem komunikasi dan distribusi yang tersusun rapi.

Peredaran narkoba dilakukan melalui keterlibatan pihak dalam dan luar lapas, dengan metode transaksi yang sulit terdeteksi.

Polisi Dalami Keterlibatan Pihak Lapas

Kabid Humas Polda Kaltim, Komisaris Besar Polisi Yuliyanto, menjelaskan bahwa kasus ini ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim, sementara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait akan ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri.

"Penanganan narkotika di Lapas ditangani oleh Polda Kaltim, sementara kasus TPPU-nya ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri," kata Yuliyanto dalam konferensi pers, Selasa (11/3/2025).

Sejumlah petugas dan pejabat Lapas Balikpapan tengah diperiksa sebagai saksi.

Yuliyanto menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan mengingat kasus ini terjadi di dalam lingkungan lapas, yang seharusnya memiliki pengawasan ketat terhadap keluar-masuknya barang.

"Dalam kapasitas sebagai saksi, pasti ada petugas lapas yang diperiksa, apakah itu sipir atau pejabat lainnya," ujarnya.

Terkait kemungkinan keterlibatan oknum petugas lapas, polisi masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.

Penyidik juga terus mendalami bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam lapas dan siapa saja yang berperan dalam distribusinya.

Tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak luar yang membantu kelancaran jaringan narkoba di dalam penjara.

Penyitaan Aset Mewah Milik Catur Adi

Selain menangkap para pelaku, kepolisian menyita sejumlah aset milik Catur Adi yang diduga berasal dari hasil bisnis narkoba.

"Ada beberapa kendaraan yang telah disita oleh Mabes Polri dan saat ini diamankan di Polda Kaltim," kata Yuliyanto.

Aset yang disita mencakup kendaraan mewah bernilai tinggi, antara lain:

• Honda Freed putih
• Toyota Alphard putih
• Ford Mustang abu-abu gelap
• Lexus S 430 merah
• Honda Civic Type R
• Honda Scoopy hijau tua
• Vespa Matic Piaggio putih

Penyidik menduga kendaraan tersebut dibeli menggunakan keuntungan dari bisnis narkoba yang dijalankan oleh Catur Adi dan jaringannya. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menelusuri aliran dana hasil kejahatan narkoba.

Selain kendaraan, polisi masih mendalami aset lain yang belum terungkap, termasuk kemungkinan adanya rekening bank, properti, atau bisnis lain yang terkait dengan hasil kejahatan ini.

"Kami akan terus mendalami aset-aset yang berkaitan dengan jaringan ini, termasuk rekening bank dan aset tidak bergerak lainnya," lanjut Yulianto.

Kasus Masih Terus Dikembangkan

Pihak kepolisian memastikan bahwa kasus ini masih akan terus dikembangkan. Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terkait jaringan narkoba ini, terutama untuk mengidentifikasi pihak lain yang berperan dalam operasional bisnis narkoba dari dalam lapas.

"Kami masih terus melakukan penyelidikan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru yang akan kami ungkap," kata Yuliyanto.

Polisi juga berjanji akan memperketat pengawasan di lapas guna mencegah masuknya narkoba ke dalam lingkungan tahanan. Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan lembaga pemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan narkoba.

"Dengan adanya kasus ini, kami akan terus bekerja sama dengan pihak lapas dan kementerian terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan di dalam lapas," tegasnya.

Kasus ini menambah daftar panjang peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Polisi berharap dengan terbongkarnya jaringan ini, peredaran narkoba di dalam lapas bisa ditekan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Direktur Persiba Balikpapan, Catur Adi, resmi ditangkap dalam kasus peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas Kelas IIA Balikpapan.

Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi gabungan yang melibatkan Bareskrim Mabes Polri, Polda Kaltim, dan pihak Lapas Balikpapan dalam razia narkoba pada 27 Februari 2025.

Dalam operasi tersebut, aparat menyita 69 gram sabu dan mengamankan sembilan narapidana yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam lapas.

Kesembilan napi yang telah ditetapkan sebagai tersangka diidentifikasi dengan inisial Ek, E, S, J, S, A, B, B, dan F.

Dari hasil penyelidikan, Ek diketahui sebagai pengendali utama peredaran sabu, yang memiliki koneksi langsung dengan Catur Adi sebagai bandar besar dalam jaringan ini.

Jaringan ini telah beroperasi cukup lama dengan sistem komunikasi dan distribusi yang tersusun rapi.

Peredaran narkoba dilakukan melalui keterlibatan pihak dalam dan luar lapas, dengan metode transaksi yang sulit terdeteksi.

Polisi Dalami Keterlibatan Pihak Lapas

Kabid Humas Polda Kaltim, Komisaris Besar Polisi Yuliyanto, menjelaskan bahwa kasus ini ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim, sementara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait akan ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri.

"Penanganan narkotika di Lapas ditangani oleh Polda Kaltim, sementara kasus TPPU-nya ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri," kata Yuliyanto dalam konferensi pers, Selasa (11/3/2025).

Sejumlah petugas dan pejabat Lapas Balikpapan tengah diperiksa sebagai saksi.

Yuliyanto menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan mengingat kasus ini terjadi di dalam lingkungan lapas, yang seharusnya memiliki pengawasan ketat terhadap keluar-masuknya barang.

"Dalam kapasitas sebagai saksi, pasti ada petugas lapas yang diperiksa, apakah itu sipir atau pejabat lainnya," ujarnya.

Terkait kemungkinan keterlibatan oknum petugas lapas, polisi masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.

Penyidik juga terus mendalami bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam lapas dan siapa saja yang berperan dalam distribusinya.

Jakarta -

Sejumlah terpidana kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan dirinya masih mendalami penyebab kaburnya para napi dari lapas.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan ada informasi para napi kabur usai menuntut kualitas jatah makanan ditingkatkan. Namun, informasi itu masih didalami lebih lanjut.

"Nah, inilah yang mau dicek apakah karena perilaku petugas. Karena yang sementara berkembangan kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp 18 ribu per hari, ada yang Rp 20 ribu, ada yang Rp 22 ribu," ujarnya.

Agus mengatakan Imipas terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menuntaskan masalah yang terjadi. Dia meminta napi yang kabur segera menyerahkan diri.

"Ini mudah-mudahan bisa segera kita imbau untuk segera menyerahkan diri daripada nanti kena masalah lain," ucapnya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Kaburnya napi tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat para napi kabur dengan cara melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya.

Beberapa napi yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

(ial/haf)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa perubahan undang-undang TNI yang diajukan oleh pihak DPR RI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI.

"Ada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil," kata Sjafrie dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia juga menyebutkan beberapa sasaran dalam perubahan undang-undang TNI. Pertama, memperkuat kebijakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan industri pertahanan di dalam negeri.

Kedua, memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas nonmiliter. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi prajurit.

"Keempat, menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan jenjang karir dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi," ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

KOMPAS.com - Kusyanto (38), warga Desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menjadi korban salah tangkap Polisi berinisial Aipda IR.

Bahkan aksi kekerasan oleh Aipda IR viral di media sosial.

Kusyanto dituduh mencuri pompa air dan mengalami tindakan persekusi serta ancaman pembunuhan oleh Aipda IR.

Dilansir Tribunnews.com, Selasa (11/3/2025), Kusyanto menjelaskan bahwa ia ditangkap tanpa surat resmi oleh lima orang, termasuk Aipda IR, pada Minggu (2/3/2025) sekitar pukul 22.00 WIB.

Saat ditangkap, tangan Kusyanto terikat ke belakang dan ia diinterogasi di hadapan warga yang merekam kejadian tersebut.

Dalam interogasi, Aipda IR berteriak agar Kusyanto mengaku mencuri pompa air.

Kusyanto menolak dan mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan dari Aipda IR.

"Mateni Kowe ora pateken (membunuh kamu tidak masalah)," kata Aipda IR sembari hendak mengambil diduga senjata api yang tersimpan di celana sisi kanan.

Kusyanto mengaku mengalami luka fisik akibat tindakan kekerasan selama proses interogasi yang terjadi di beberapa lokasi, termasuk Polsek Geyer.

"Saya ada luka bengkak di mata kaki sebelah kanan, cuma lupa siapa yang melakukan dan diapakan lupa. Tapi saya yakin luka itu terjadi di situ (Polsek Geyer)," ujar Kusyanto.

Setelah insiden tersebut, Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto, mendatangi rumah Kusyanto untuk meminta maaf.

Dalam pertemuan itu, Kusyanto menerima permintaan maaf, namun berharap proses hukum terhadap Aipda IR tetap berjalan.

"Saya memaafkan. Namun, proses hukumnya seharusnya tetap berjalan terutama tindakan yang sudah terekam dalam video (penganiayaan)," ungkap Kusyanto.

Kapolres Grobogan memastikan, Kusyanto tidak terbukti melakukan pencurian dan menyatakan kasus ini sudah ditangani oleh Propam Polres Grobogan.

"Oknum tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku," kata Ike.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menambahkan, kasus ini masih dalam penanganan Polres Grobogan.

Ia meminta masyarakat untuk melaporkan jika melihat polisi melanggar SOP dalam bertugas.

Diketahui, Kusyanto, yang saat itu sedang mencari bekicot, dicurigai mencuri pompa air hanya karena mengendarai motor tanpa pelat nomor.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kusyanto Korban Salah Tangkap di Grobogan Sebut Diancam Akan Dibunuh oleh Aipda IR

Kita pengin tahu apa betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak dari perilaku petugas dalam pelayanan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) masih mendalami penyebab kaburnya puluhan warga binaan atau narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, pada Senin (10/3) menjelang waktu berbuka.

“Kita pengin tahu apa betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak dari perilaku petugas dalam pelayanan,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menurut Agus, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Mashudi beserta tim bersama dengan Komisi XIII DPR RI yang membidangi urusan pemasyarakatan tengah meninjau langsung Lapas Kutacane untuk mendapat gambaran utuh mengenai peristiwa tersebut.

Berdasarkan informasi sementara, tutur Agus, para napi di Lapas Kutacane kabur karena persoalan makanan. Ia menyebut warga binaan setempat meminta biaya makan disamakan dengan rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Yang sementara berkembangan kan karena makan, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp18.000 per hari, ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000,” ucap Agus.

Apabila memang penyebabnya mengenai persoalan makanan, Agus mengatakan hal itu bukan kewenangan dari Kementerian Imipas. Namun begitu, ia memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan menyeluruh untuk mengetahui motif yang sebenarnya.

Di sisi lain, Agus juga menyoroti soal jumlah penghuni lapas yang melebihi kapasitas (overcapacity). Dia mengatakan kapasitas Lapas Kutacane sejatinya hanya untuk 100 orang, tetapi dihuni oleh sekitar 368 warga binaan.

“Memang masalahnya selalu itu-itu, overcapacity selalu menjadi—bukan selalu menjadi alasan yang klasik, tetapi itulah adanya,” kata Menteri Imipas.

Puluhan warga binaan Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan kabur pada Senin (10/3) sore. Ditjen PAS membenarkan kejadian tersebut dan memastikan kondisi lapas sudah kondusif.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS Rika Aprianti melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebut jumlah warga binaan yang melarikan diri masih dipastikan sambil terus dilakukan pengejaran.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Provinsi Aceh Yan Rusmanto saat dihubungi dari Banda Aceh, Selasa pagi, menyebut sebanyak 13 narapidana yang melarikan diri telah berhasil ditangkap.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya masih didalami sejumlah faktor hingga motif yang membuat puluhan napi kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, menjelang buka puasa, Senin (10/3).

Agus mengatakan pihaknya masih mendalami apa saja isu yang berkembang di dalam lapas tersebut sehingga puluhan napi itu bisa kabur begitu saja berlarian dari gerbang depan. Salah satu isu yang dia dengar adalah soal kualitas jatah makan.

"Nah, ini lah yang mau dicek apakah karena perilaku petugas. Karena yang sementara berkembangan kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp18.000 per hari, ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000," ujar Agus di kantornya usai agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Selasa (11/3).

"Ya kalau minta seperti itu bukan kapasitas saya lah ya. Tapi yang pasti kita akan lakukan pengecekan, apa yang menjadi motif sebenarnya daripada kejadian kemarin," imbuhnya.

Dia pun membantah efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat berpengaruh terhadap jatah makanan napi di lapas.

"Enggak ada kan, karena kalau makanan kan kita tetap mendapat, kalau dikasih makanan kan enggak mungkin. Efisiensi itu untuk perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Tapi kalau hal yang penting seperti itu neggak akan mungkin pemerintah melakukan efisiensi," ujar Agus.

Sebelumnya puluhan narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, menjelang buka puasa, Senin lalu. Proses kaburnya para napi itu pun direkam warga-warga yang berada di sekitar lokasi dan viral di media sosial.

Melansir dari Antara, kondisi Lapas Kelas IIB Kutacane dalam keadaan kelebihan kapasitas. Selain itu juga ada tuntutan warga binaan adanya bilik asmara dalam penjara tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh Yan Rusmanto mengatakan terdapat 368 penghuni di Lapas Kelas IIB Kutacane. Dari 368 orang tersebut, sebanyak 318 orang di antaranya merupakan narapidana, selebihnya adalah tahanan.

Yan menyebut total 50 orang yang melarikan diri.

"Pihak lapas terus berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI serta pemerintah daerah setempat. Kami juga mengimbau narapidana yang kabur tersebut segera kembali karena akan dicari terus," kata Yan.

Yan menyatakan sebanyak 13 dari 50 narapidana yang sebelumnya kabur sudah ditangkap. Tujuh orang di antaranya diamankan di Polres Aceh Tenggara dan seorang ditangkap di rumah petugas.

"Sebanyak 13 narapidana yang sebelumnya melarikan diri dari Lapas Kutacane, sudah ditangkap. Tinggal 37 orang lagi masih dalam pencarian" ujarnya.

Sebelum, puluhan narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane melarikan diri, Senin (10/3) menjelang berbuka puasa. Sebagian mereka kabur melalui pinta utama dan beberapa narapidana melarikan melalui atap lembaga pemasyarakatan tersebut.

Tiga pintu pengaman di lapas tersebut dijebol narapidana. Padahal, sebelum kejadian, tiga pintu pengaman tersebut dalam keadaan terkunci. Narapidana yang melarikan diri tersebut sebagian besarnya kasus narkotika

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.