JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria sempat kebingungan ketika ditanya soal penggeledahan di Kantor Kemenkomdigi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada Jumat (14/3/2025).

Meski begitu, Nezar menyebut, kegiatan penegakan hukum itu terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024, saat Kementerian masih bernama Kominfo.

“Ya, ini terkait PDNS ya, kita serahkan saja ke proses hukum ya,” kata Nezar, usai Rapat Tingkat Menteri bersama 43 menteri/lembaga di Gedung BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (14/3/2025).

“Ya karena itu kan terkait dengan kasus PDNS, itu follow up-nya. Jadi, ya kita serahkan pada proses hukum,” tambah dia.

Nezar menyebut belum menjabat sebagai Wamenkomdigi saat proyek tersebut berlangsung.

“Oh enggak, itu dari tahun 2020 ke 2024,” ujar di.

Ketika ditanya apakah ia mengetahui dugaan korupsi dalam proyek tersebut saat dirinya sudah menjabat, Nezar tidak memberikan jawaban yang tegas.

“Nah, itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat saja di pemeriksaannya,” ujar dia.

Mengenai teknis penggeledahan yang terjadi, Nezar enggan menjawab rinci, dan meminta awak media bertanya ke pihak Kejari Jakpus.

“Bisa tanya ke penyidiknya,” ujar dia.

Ia juga mengabaikan pertanyaan soal apakah dirinya ada di lokasi saat penggeledahan berlangsung.

Nezar memilih bergegas meninggalkan wartawan.

Sebelumnya, Kepala Kejari Jakpus, Safrianto Zuriat Putra, membenarkan perihal penggeledahan tersebut.

Adapun penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024.

"Benar (penggeledahan) di Kominfo/Komdigi," kata Safrianto kepada Kompas.com, Jumat.

Dikutip dari Antaranews, belum ada tersangka dalam kasus tersebut.

Sebab, petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada.

Kejari Jakpus diketahui mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan PDNS di Kementerian Komdigi yang merugikan negara lebih dari Rp 500 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan penegak hukum untuk mencegah adanya warga mendapatkan rumah subsidi lebih dari satu dengan menggunakan KTP palsu.

Maruarar mengatakan, dia telah melaporkan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat tingkat menteri yang digelar hari ini.

"Kami juga sudah mulai bekerja sama dengan penegakan hukum, bagaimana kalau ada rumah subsidi, itu ada yang double-double dapatnya, menggunakan KTP palsu atau yang tidak berhak, itu juga harus betul-betul dilakukan," kata Maruarar saat ditemui di Kantor BPJS, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

Dia menyebut, tak ingin ada masyarakat yang memang tidak berhak mendapat subsidi justru mendapatkan dua rumah subsidi.

"Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi. Tadi saya laporkan kepada Pak Menko," ujarnya.

Selain itu, Maruarar mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan. Salah satunya melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Supaya benar-benar penegakan hukum di kementerian kami benar-benar baik," katanya.

Dengan adanya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menurut Maruarar, Kementerian PKP dapat memberikan rumah kepada yang membutuhkan.

"Tidak ada lagi alasan buat kami untuk segera lebih mempercepat program-program yang prorakyat, khususnya yang untuk membantu masyarakat yang miskin secara ekstrim," ujar Maruarar.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024, saat Kementerian masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemkomdigi, Ismail dalam rilis pers, Jumat, menanggapi penyelidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait proyek PDNS.

Kementerian Komdigi berkomitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Ismail menekankan bahwa sebagai institusi yang taat hukum, kementerian siap bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan yang tengah berlangsung.

"Kami siap memberikan informasi dan data yang dibutuhkan guna memastikan proses hukum berjalan dengan lancar," kata dia.

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan bahwa proyek PDNS dirancang untuk memperkuat infrastruktur data nasional guna mendukung transformasi digital Indonesia, khususnya dalam aspek keamanan data dan efisiensi layanan publik.

Kementerian Komdigi menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah nilai fundamental yang terus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan program kementerian.

Diketahui, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Penyidik menggeledah beberapa tempat di antaranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Bani mengatakan bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti.

Barang bukti tersebut, kata dia, berupa dokumen, uang tunai, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik dan lainnya yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada. "Untuk penetapan tersangka pada kasus tersebut belum ada," ujarnya.

Kejari Jakarta Pusat (Jakpus) mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan PDNS di Kementerian Komdigi yang merugikan negara lebih dari Rp500 miliar.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemkomdigi dukung penegakan hukum proyek PDNS

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mengajak anak muda menghayati Pancasila untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ideologi pemuda dilihat kini mulai tergerus dengan budaya luar sejalan dengan perkembangan zaman," ujar Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Raup Muin di Penajam, Jumat.

Dia meminta kepada seluruhanggota DPRD untuk menyelipkan sosialisasi menyangkut ideologi Pancasila, setiap melakukan kegiatan bertemu dengan masyarakat.

"Tapi sosialisasi itu harus dimulai dari diri sendiri terlihat dahulu, beri contoh saling menghormati dan memaknai Pancasila," tambah Raup Muin.

Pancasila adalah lima dasar negara yang diakui di Indonesia bahkan dunia, yang menjelaskan tentang keberagaman, toleransi dalam beragama, keadilan sosial, serta persatuan Indonesia.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Muhammad Yusuf, meminta anak muda agar berpedoman terhadap Pancasila.

Pancasila digali dari bumi Pertiwi. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia harus diamalkan dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari.

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara juga kolaborasi dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi menyangkut wawasan kebangsaan kepada pelajar, organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan.

NKRI harus dipertahankan dan anak muda menjadi generasi penerus membangun bangsa dan negara, dengan berpedoman pada Pancasila. "Jangan sampai ideologi pemuda tergerus," kata Andi Muhammad Yusuf.(Adv)

Bondowoso -

Kepala desa (Kades) di Bondowoso tersangkut masalah hukum diduga penipuan. Bahkan kades tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan tahanan.

Tersangka yakni Kades Pekalangan, Kecamatan Tenggarang berinisial MRH (38). Ia ditahan untuk proses pemeriksaan.

"Betul. Tersangka sudah ditahan, untuk pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Bobby Dwi Siswanto, Jumat (14/3/2025).

Dijelaskan Bobby lebih lanjut, penangkapan tersangka MRH ini berawal dari laporan yang dilayangkan korban yang merupakan warga Pujer.

Pada polisi, korban mengaku merasa ditipu pelaku sebesar Rp 50 juta terkait jual beli atau sewa menyewa sawah.

"Korban menyertakan kuitansi sebagai bukti transaksi. Memang tertera Rp 50 juta," urai Bobby.

Informasi lain didapat, kasus tersebut berawal saat korban hendak menyewa sawah milik MRH. Transaksi itu melalui jasa makelar yang telah disetujui kedua belah pihak.

Setelah melihat lokasi sawah, keduanya sepakat harga sewa sawah disepakati sebesar Rp 50 juta untuk waktu 3 tahun. Korban pun langsung melunasi.

Namun ketika korban akan mulai menggarap sawah tersebut, didatangi oleh makelar. Dikatakan, jika telah salah menunjukkan lokasi sawah.

Pelaku lantas mencoba menunjukkan lokasi sawah yang baru. Hanya saja, korban merasa tak cocok jika diberi lokasi yang baru tersebut.

Kedua pihak akhirnya membatalkan transaksi. Korban meminta uangnya dikembalikan. Namun hingga kini uang itu tak pernah kembali.

Belakangan diketahui, jika sawah yang sebelumnya telah digadaikan ke korban Rp 50 juta sudah digadaikan kembali pada orang lain.

"Kades tersebut saat ini disangkakan melanggar pasal 378 atau 372 KUHPidana," pungkas Bobby Dwi Siswanto.

(abq/fat)

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto siap mengawal persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Ya, tindak lanjutnya tetap akan mengawal proses pokok perkara pidananya di pengadilan Jakarta Pusat," kata kuasa hukum, Abdul Rohman kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Abdul mengatakan dalam dakwaan tersebut terkait kumulatif, KUHAP dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku.

Dia menilai praperadilan yang digugurkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ini terbilang sama dengan kasus suap sebelumnya yang juga telah dinyatakan gugur lantaran berkas sudah dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta pada Jumat (7/3).

"Tapi paling enggak, ini menjadi pelajaran kita bersama bahwasanya perkara ini kita ada percepatan sebelum pada waktunya. Sehingga, tidak ada pilihan buat pak Hasto untuk melakukan upaya hukum menguji soal sah tidaknya penetapan tersangka itu," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya memastikan bahwa proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah selesai.

"Sudah selesai. Praperadilan sudah selesai, tinggal mengawal pokok perkaranya di pusat," ujarnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice/OOJ) Harun Masiku.

Keputusan itu menimbang berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi.

Dengan demikian, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang gugatan dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan ditangani oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto terkait dugaan dugaan perintangan penyidikan berdasarkan Sprindik Nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.

Adapun sidang praperadilan ini bersamaan dengan sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan praperadilan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku karena berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pertimbangan itu lebih kuat usai menimbang dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2005 tentang dinyatakan gugurnya praperadilan ketika sudah dimulainya sidang perdana.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Pancasila memiliki landasan filosofi yang dapat mempersatukan bangsa.

"Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Bamsoet, Pancasila sangat tepat menjadi ideologi dasar negara karena menyisipkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut sangat dibutuhkan bangsa mengingat masyarakat Indonesia terdiri atas beragam etnis suku, budaya dan agama.

Selain itu, masyarakat Indonesia tinggal di ribuan pulau yang berbeda-beda sehingga membuat latar belakang dan kebudayaan setiap individu menjadi beragam.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada lima sila Pancasila, Bamsoet yakin seluruh masyarakat akan bersatu di tengah ragam perbedaan yang ada.

"Pancasila, dengan lima silanya, menekankan nilai-nilai universal, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi panduan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa diakui dan dilindungi," katanya.

Tidak hanya soal persatuan, Bamsoet menambahkan Pancasila juga dianggap sebagai pondasi pembangunan ekonomi sosial. Hal itu terlihat dari beberapa kebijakan yang digulirkan pemerintah, seperti program kartu prakerja dan dana desa yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Dengan terus berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila, ia yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan besar.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kuasa hukum terdakwa Hasto Kristianto menyatakan keberatan atas dakwaan JPU KPK, terkait uang suap 400 juta rupiah, serta perintah Hasto untuk merendam HP Harun Masiku.Hal tersebut disampaikan Febri Diansyah, salah satu dari 17 orang kuasa hukum Hasto Kristianto, usai mendampingi kliennya menjalani sidang perdana, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat siang.Tim kuasa hukum Hasto juga menyebut dakwaan JPU KPK tak disusun dengan hati-hati dalam menulis pasal perkara.Usai pembacaan dakwaan, tim kuasa hukum Hasto akan mengajukan eksepsi, atau nota keberatan yang akan digelar Jumat pekan depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dinilai lebih baik menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset dibanding membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil.

Koordinator LBH Masyarakt Afif Abdul Qoyim menilai bahwa aturan soal perampasan aset lebih dapat memberikan efek jera kepada para koruptor.

"Kalau Prabowo konsisten tegas untuk memberi efek jera pelaku korupsi, segera keluarkan Perppu Perampasan Aset untuk memaksimalkan recovery kerugian negara dan memiskinkan koruptor," kata Afif saat dihubungi, Jumat (14/3/2025).

Afif juga berpandangan bahwa wacana membangun penjara di pulau terpencil bukan solusi, melainkan ilusi.

Menurut dia, wacana itu justru membuat Kepala Negara seolah bermain dengan desakan publik yang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Solusinya ilusi. Justru Prabowo bermain dengan desakan publik yang meminta mensahkan RUU perampasan aset tapi malah buat lapas khusus (koruptor)," ujarnya.

Afif mengatakan, jika Prabowo menerbitkan RUU Perampasan Aset maka akan menjadi sejarah.

"Iyes, itu akan jadi pemberantasan korupsi yang bersejarah," katanya.

Wacana penjara di pulau terpencil ini awalnya disampaikan Prabowo saat menyinggung soal koruptor dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Presiden Prabowo mengatakan, akan membangun penjara di pulau terpencil bagi koruptor.

"Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari," kata Prabowo di akhir pidatonya.

"Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu," ujarnya lagi disambut tawa para peserta.

Prabowo mengatakan, tidak ada negara yang kaya jika korupsi. Sebab, korupsi hanya membawa kehancuran suatu negara.

Kepala Negara juga menekankan bahwa dirinya tidak takut menghadapi koruptor.

"Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini," ujar Prabowo.

KASUS kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi sorotan dalam lanskap bisnis dan hukum Indonesia.

Perusahaan tekstil yang sempat menjadi kebanggaan industri nasional kini menghadapi tantangan besar dalam proses kepailitan yang berdampak luas, tidak hanya bagi pemegang saham dan kreditor, tetapi juga ribuan karyawan yang menggantungkan nasibnya pada perusahaan.

Haji Muhammad Lukminto (H.M Lukminto) atau yang dikenal Le Djie Shin merupakan pendiri dari PT Sri Rejeki Isman Tbk. Ia memulai kariernya sebagai pedagang dengan berjualan tekstil di Solo sejak usia 20-an.

Pada tahun 1966, ia akhirnya memantapkan diri menyewa kios di Pasar Klewer, Solo, yang ia namakan UD Sri Redjeki.

Dua tahun kemudian, ia membuka pabrik cetak pertamanya. Pendirian pabrik inilah yang kemudian menjadi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

Kemudian Sritex berkembang menjadi salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi yang mencakup pemintalan, penenunan, pencelupan, pencetakan, hingga produksi garmen dan tekstil teknis.

Sritex sempat menjadi simbol keberhasilan industri manufaktur Indonesia dengan dibuktikannya sekitar 70 persen produksi Sritex diekspor ke lebih 100 negara di dunia.

Kepailitan Sritex tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang memperburuk kondisi keuangan perusahaan.

Salah satu faktor utama adalah beban utang yang tinggi mencapai sekitar 1,54 miliar dollar AS. Kondisi ini diperparah dampak pandemi COVID-19 yang menekan permintaan global terhadap produk tekstil, menyebabkan penurunan pendapatan secara signifikan.

Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing semakin membebani perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi dollar AS.

Krisis ekonomi global yang memengaruhi sektor manufaktur juga memperburuk situasi, mengakibatkan kesulitan likuiditas dan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, kasus Sritex memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum berfungsi dalam menangani perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Proses pembuktian utang jatuh tempo menjadi aspek krusial dalam kepailitan, di mana kreditur harus membuktikan bahwa utang telah melewati batas waktu pembayaran dan debitur tidak mampu melunasinya.

Kepailitan Sritex juga dapat dibandingkan dengan kasus perusahaan besar lainnya seperti Duniatex dan Merpati Airlines, di mana permasalahan manajemen keuangan, tekanan eksternal, serta kegagalan dalam restrukturisasi utang menjadi faktor utama yang menyebabkan kebangkrutan.

Di sisi lain, terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2024, juga turut mempersulit kondisi Sritex.

Adanya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang memberikan kemudahan bagi produk tekstil impor masuk ke pasar Indonesia turut menjadi tantangan tersendiri dan mempersulit Sritex dalam bersaing karena harga barang impor yang lebih murah di Indonesia.

Salah satu aspek paling memprihatinkan dari kepailitan Sritex adalah dampaknya terhadap puluhan ribu karyawan.

Secara hukum, status karyawan dalam proses kepailitan mendapat perlindungan melalui UU Cipta Kerja yang mengubah UU Ketenagakerjaan.

Hal ini mencakup status upah dan hak-hak karyawan lainnya pada saat perusahaan dinyatakan pailit, sebagaimana diterangkan melalui Pasal 81 Angka 36 UU No.6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 95 UU No.13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya
2. Upah pekerja/buruh didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur
3. Hak lainnya dari pekerja/buruh didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan

Untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi, karyawan dalam kondisi kepailitan harus mendaftarkan tagihan mereka kepada kurator dalam proses verifikasi piutang.

Dalam hal ini, kurator memiliki peran krusial dalam pemberesan aset perusahaan dan mendistribusikan hasilnya kepada para kreditor sesuai dengan prioritas pembayaran yang diatur dalam UU Kepailitan.

Hak-hak karyawan termasuk dalam kreditor preferen, yang memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan kreditor konkuren.

Jika karyawan merasa hak mereka tidak diakomodasi dengan baik, mereka dapat mengajukan keberatan kepada hakim pengawas dalam proses kepailitan.

Selain itu, pengelolaan aset yang efektif oleh kurator, termasuk pelelangan aset dan optimalisasi harta pailit, menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hak-hak karyawan dapat terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari perspektif kebijakan, kepailitan Sritex menjadi pembelajaran bagi dunia usaha dalam menerapkan strategi mitigasi risiko guna mencegah terjadinya kepailitan di masa depan.

Perusahaan perlu menerapkan manajemen keuangan yang lebih ketat dan disiplin, melakukan diversifikasi produk dan pasar untuk mengurangi risiko bisnis, serta mengadopsi kebijakan restrukturisasi keuangan yang lebih cepat sebelum situasi semakin memburuk.

Pemerintah dan regulator juga perlu mempertimbangkan perbaikan regulasi kepailitan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi karyawan dan kreditur, serta menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien dalam menyelesaikan sengketa kepailitan.

Terkait regulasi kepailitan, kasus Sritex menyoroti pentingnya keseimbangan dalam perlindungan hak debitur dan kreditur.

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa Sritex pailit dengan membatalkan perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disepakati dalam proses restrukturisasi utang.

Keputusan ini mengalihkan pengelolaan aset perusahan kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan.

Kurator memiliki kewenangan dalam mengelola aset pailit, termasuk menentukan apakah perusahaan dapat tetap beroperasi (going concern) atau tidak.

Dalam praktiknya, keputusan terkait going concern seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi keuangan perusahaan dan prospek pemulihan usaha.

Oleh karena itu, evaluasi yang lebih komprehensif dalam menentukan langkah terbaik bagi perusahaan pailit dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan di masa depan.

Dalam dunia kepailitan, going concern menjadi salah satu opsi yang cukup strategis yang diberikan kepada kurator untuk menjaga dan mengoptimalkan nilai aset perusahaan yang sedang dalam status pailit.

Pendekatan ini kerap dipandang sebagai solusi yang optimal, sebagaimana terjadi pada kasus Sritex.

Penerapan mekanisme going concern tidak bisa dilakukan tanpa pertimbangan matang. Kurator wajib mendapatkan izin dari hakim pengawas dan melakukan evaluasi mendalam terkait kelayakan operasional perusahaan untuk dilanjutkan.

Keputusan ini juga harus dilandasi kajian komprehensif dari para ahli yang menganalisis potensi keuntungan serta risiko operasional yang mungkin timbul.

Going concern terbukti memberikan begitu banyak manfaat dalam penanganan kepailitan. Tidak hanya berhasil mempertahankan nilai aset perusahaan, pendekatan ini juga menciptakan efek positif bagi keberlangsungan pekerjaan karyawan.

Going concern merupakan opsi yang memiliki landasan hukum dan diatur dalam undang-undang. Tindakan ini dapat dilaksanakan secara sah selama kurator mampu membuktikan bahwa keputusan tersebut akan meningkatkan atau minimal mempertahankan nilai harta pailit.

Undang-undang kepailitan semakin terus berkembang, bahkan di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jerman yang menunjukkan kekonsistenan menuju penguatan konsep going concern.

Regulasi di negara-negara tersebut telah mengalami transformasi signifikan dengan mengutamakan pemeliharaan nilai bisnis yang berkelanjutan, mempertahankan manfaat sosial dari keberlangsungan usaha, serta mengoptimalkan pengembalian piutang para kreditor.

Dari keberhasilan pelaksanaan going concern pada negara-negara tersebut, dapat menjadi landasan bagi Indonesia untuk meningkatkan pengaturan terkait going concern dalam penanganan kasus-kasus kepailitan.

Fokus pada keberlanjutan usaha sudah seharusnya menjadi prioritas dalam perubahan regulasi kepailitan di Indonesia.

Kasus kepailitan Sritex merepresentasikan kompleksitas tantangan hukum, ekonomi, dan sosial dalam penanganan kegagalan perusahaan besar di Indonesia.

Sementara proses hukum terus berjalan, nasib ribuan karyawan dan masa depan industri tekstil nasional menjadi perhatian utama.

Keberhasilan penyelesaian kasus ini akan bergantung pada keseimbangan pendekatan dari kurator, kreditor, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dengan perlindungan hak karyawan tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan secara serius.

Bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap mereka yang telah berkontribusi dalam membangun industri ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, kembali berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat (14/3/2025).

Dalam sidang kali ini, agenda utama adalah pemanggilan terakhir termohon, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus perintangan penyidikan dalam perkara suap eks calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku, di mana Hasto ditetapkan sebagai tersangka.

Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, Rio Barten Pasaribu, yang dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Dari pantauan Kompas.com, tim hukum KPK yang hadir terdiri dari tujuh orang, sementara Hasto hanya diwakili oleh satu pengacara.

Pada awal sidang, Rio meminta kedua belah pihak untuk menyerahkan dokumen terkait.

Setelah menerima dokumen tersebut, hakim meminta waktu untuk mempelajari isi dokumen yang berisi materi praperadilan.

"Saya minta waktu 30 menit untuk mempelajari. Dengan demikian, sidang ini diskors sementara," ungkap Rio, di ruang Sidang Utama PN Jaksel.

Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto menggugat sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan terkait perkara eks calon anggota legislatif (caleg) PDI-P, Harun Masiku.

Dua gugatan melawan Komisi Antirasuah itu didaftarkan kubu Hasto Kristiyanto pada Senin, 17 Februari 2025 lalu.

Gugatan pertama teregister dengan nomor 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dengan hakim tunggal Afrizl Hady.

Gugatan ini mempersoalkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dugaan suap sebagaimana Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024.

Gugatan kedua teregister dengan nomor 24/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dengan hakim tunggal Rio Barten Pasaribu.

Gugatan kedua menguji sah tidaknya penetapan tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana Sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.

JAKARTA - Program unggulan 30 menit bersama Kabinet Merah Putih kembali tayang malam ini. Kali ini iNews menghadirkan Natalius Pigai , Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dalam sebuah diskusi mendalam tentang kebijakan besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Sebagai sosok yang dikenal vokal dan tegas dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, Natalius Pigai akan mengulas berbagai isu penting, mulai dari penegakan keadilan, perlindungan hak asasi bagi kelompok rentan, hingga tantangan besar dalam reformasi hukum dan HAM di tanah air. Bagaimana pemerintah merespons tuntutan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM? Apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM di era Kabinet Merah Putih? Semua akan dikupas tuntas dalam episode spesial ini.

Dipandu oleh host terbaik iNews Ayaa Nufus, program ini akan menyajikan wawancara yang mendalam dan inspiratif, serta analisis tajam yang dipaparkan oleh Natalius yang membahas strategi ke depan dalam perannya sebagai Menteri HAM RI.



Jangan lewatkan perbincangan eksklusif yang akan membuka wawasan Anda tentang masa depan HAM di Indonesia di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih "Pendekar HAM dari Tanah Papua" malam ini Pukul 22.00 WIB, hanya di iNews.