JAYAPURA, KOMPAS.com - Oknum polisi berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial AFH di Kabupaten Keerom, divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura pada 20 Januari 2025.

Sang oknum ini merupakan terdakwa kasus pencabulan anak di Papua pada 2022.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang memutuskan perkara dengan Nomor 329/Pid.Sus/2024.PN Jap adalah Hakim Ketua Zaka Talpatty didampingi oleh Hakim Anggota Korneles Waroi dan Hakim Anggota Ronald Lauterboom.

Menanggapi putusan ini, Kuasa Hukum Korban, Dede Gustiawan Pagundun, kecewa.

Menurutnya, putusan hakim tidak mengacu kepada tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU), yakni 12 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Tentu putusan ini kami sangat kecewa sehingga telah mengajukan kepada JPU untuk dilakukan banding dengan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) guna mencari keadilan,” katanya kepada wartawan di Kota Jayapura, Papua, Jumat (14/3/2025) malam.

Dede yang didampingi rekan kuasa hukumnya, La Ode Muktati menambahkan, vonis bebas tidak hanya menimbulkan kekecewaan terhadap keluarga korban, tetapi melukai rasa keadilan korban dan keluarga.

Selain itu, vonis tersebut mencederai semangat perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

“Fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang jelas menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tercela terhadap korban yang masih di bawah umur,” katanya.

Anggota Peradi Kota Jayapura ini menyampaikan, anak merupakan kelompok paling rentan terhadap kejahatan seksual.

Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum seharusnya memastikan hak-hak anak dilindungi dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

Namun, dengan adanya putusan ini, muncul pertanyaan besar di mana letak keadilan bagi korban? Apakah anak-anak tidak menjadi prioritas dalam sistem peradilan di Indonesia?

“Kami tegaskan bahwa kasus ini tidak berhenti di sini, sehingga kami sebagai kuasa hukum korban akan menempuh jalur lain, yakni melakukan Kasasi ke MA dan menempuh jalur hukum yang lainnya,” tegas Dede.

Malapor ke Komisi Yudisial

Kata Dede, langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh adalah melaporkan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang menangani perkara ini kepada Komisi Yudisial (KY).

Dede meminta Komisi Yudisial meninjau kembali putusan hakim, guna memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan berpihak pada korban dan keluarganya.

“Kami mendesak pihak terkait, termasuk pihak Kejaksaan dan Komisi Yudisial untuk turut meninjau kembali putusan ini, guna memberikan rasa keadilan yang berpihak pada korban,” ungkapnya.

Ia meminta semua elemen, baik akademisi, aktivis dan pemerhati hak anak, untuk bersama-sama mengawal kasus ini agar tidak ada lagi korban kekerasan seksual yang terabaikan hak-haknya dalam sistem hukum di Indonesia.

“Kami berharap melalui melalui konferensi pers ini, suara korban bisa didengar, keadilan dapat ditegakkan, dan tidak ada lagi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untul lolos dari pertanggung jawaban,” harapnya.

Keluarga korban kecewa

Kaka korban, Gladis Lailatul Badriyah, menyampaikan kekecewaannya atas putusan hakim terhadap kasus pencabulan yang dialami oleh adiknya sebagai korban.

“Saya kaka dari korban mewakili keluarga ingin menuntut putusan dari hakim yang membuat saya dan keluarga saya sangat kecewa, karena terdakwa dibebaskan tanpa adanya hukuman apapun,” ungkapnya.

Kasus ini sempat diselesaikan oleh keluarga korban dan keluarga pelaku (terdakwa) yang difasilitasi oleh pihak kepolisian Polres Keerom.

Namun, keluarga korban tidak puas sehingga melaporkan ke kantor kuasa hukum dan disarankan melaporkan kepada pihak kepolisian melalui Polda Papua.

Kasusnya diproses cukup lama, sebab berlangsung sejak 2022, hingga memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura pada 2024 dan diputuskan pada Januari 2025.

Kata ayah korban, Parwoto, kasus pencabulan ini juga sudah dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Keerom.

“Kami juga sempat melaporkan kasusnya kepada perwakilan Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan waktu kunjungan bersama Presiden Jokowi tahun 2022,” ungkapnya.

“Berbagai hal telah dilakukan, guna mencari keadilan bagi anak kami yang menjadi korban pencabulan oleh terdakwa,” ujarnya.

Perlu diketahui bahwa kasus pencabulan terhadap korban terjadi pada 2022. Korban diduga dicabuli saat masih berusia 5 tahun.

Korban dan keluarganya harus menunggu proses hukum selama 2 tahun hingga korban kini berusia 7 tahun.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan media massa guna mensosialisasikan capaian dan target kinerja yang telah dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada acara silaturahmi keluarga besar Kemenkum dengan kalangan pemimpin redaksi (Pemred) media di Graha Pengayoman Kemenkum pada Kamis (13/3/2025).

Supratman mengatakan kegiatan silaturahmi perlu dilakukan secara terus-menerus agar Kemenkum dan media massa bisa bersinergi dan berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Seluruh program-program di Kementerian Hukum perlu disosialisasikan, dengan demikian bantuan teman-teman pers terkait capaian dan kinerja di Kementerian Hukum tentu akan semakin baik dan akan diketahui oleh masyarakat di seluruh Indonesia;” kata Supratman dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Jumat.

Sementara itu, Irfan Junaidi mewakili Pemred media mengatakan sinergi dan kerja sama antara media dan Kemenkum menjadi hal yang sangat penting dalam menyebarkan informasi yang benar dan jelas. Pasalnya, banyak sekali arus informasi yang beredar sehingga berpotensi menghadirkan informasi yang membingungkan atau “keruh”.

“Kita sama-sama dapat berbagi peran dalam mewarnai berbagai informasi yang akhir-akhir ini cenderung keruh,” ujarnya.

Irfan menilai saat ini perkembangan informasi dan pertumbuhan media yang pesat dapat menimbulkan persaingan yang tidak berimbang. Untuk itu, kalangan media mengharapkan kehadiran pemerintah untuk mendukung media dalam menciptakan persaingan yang lebih adil.

“Saya kira perlu juga adanya ekosistem media sebagai wadah untuk menghadapi persaingan yang tidak berimbang, dan negara hadir dalam rangka memberikan tata aturan main supaya persaingan ini menjadi lebih adil dan sama,” tambahnya.

Menjawab hal tersebut, Menteri Supratman mengatakan Kemenkum akan menerima masukan-masukan dari kalangan pers. Kemenkum akan membuat regulasi yang dapat mengakomodir pertumbuhan platform atau media-media yang baru agar terjadi keseimbangan.

“Saya nanti akan meminta kepada Dirjen Peraturan Perundang-Undangan untuk berdiskusi dengan teman semua khususnya tentang pers. Tentunya kita juga perlu melakukan dialog dan akan menjadi muatan substansi regulasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada,” ucap Supratman.

Kakanwil Kementerian Hukum Bangka Belitung Harun Sulianto mengatakan bahwa pihaknya saat ini sudah bersinergi dan membuat perjanjian Kerjasama dengan beberapa media massa.

Kegiatan tersebut dilakukan agar semua kebijakan dan capaian kinerja kanwil Kemenkum Babel dapat terkomunikasikan secara efektif kepada Masyarakat. Selain itu juga pihak Kanwil juga mengefektifkan penggunaan media sosial.

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengisi Kuliah Umum di Universitas HKBP Nommensen, Jumat (14/3/2025).

Keduanya mengisi Kuliah Umum dalam rangkaian Festival Nommensen yang digagas oleh Yayasan HKBP Nommensen yang diketuai Effendi MS Simbolon. Festival Nommensen berlangsung selama 4 hari, dari 12 hingga 15 Maret 2025. Kuliah Umum berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Auditorium.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, mengangkat topik 'Literasi Digital Pendidikan', sedangkan Menteri HAM, Natalius Pigai, mengangkat topik 'Pembangunan HAM'. Ratusan mahasiswa Universitas Nommensen tampak antusias mengikuti Kuliah Umum.

Mengawali pemaparannya, Meutya Hafid menyatakan Provinsi Sumut berada di urutan ke-6 sebagai daerah dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Meutya meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus Gubernur Sumut, Bobby Nasution, beserta jajarannya. 

"Ini harus saya sampaikan, karena ini juga concern Presiden Prabowo, di sini (Sumut) judi online masih tinggi," ucapnya.

Meutya turut menyinggung penjelasan tentang judi online. "Sebetulnya, bahasanya bukan judi online, tapi bahasa yang tepat penipuan. Judi online sudah pasti penipuan dengan algoritma, jadi tidak mungkin hasilnya bisa bagus," sambungnya.

Kemenkomdigi telah melakukan sejumlah strategi untuk menekan angka judi online, mulai dari menjalin kerja sama dengan BSSN, OJK, hingga PPATK. "Saya sudah menemui sejumlah pihak untuk menekan penurunan judi online. OJK, PPATK rasanya semua sudah kami temui untuk menekan judi online," jelas Politikus Golkar tersebut.

Menurut Meutya, untuk memaksimalkan penekanan angka judi online, harus diselaraskan dengan kesadaran masyarakat dan edukasi kepada mahasiswa. "Kita minta juga seluruh kampus, khususnya mahasiswa turut membantu pemerintah dalam penanganan ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri HAM, Natalius Pigai, saat memberikan materi sempat menceritakan kisahnya dari tukang parkir hingga diangkat menjadi Menteri. "Kualitas seseorang itu juga berasal dari proses yang berkualitas, jadi bagi adik-adik jangan pernah putuskan cita-cita besarmu, terus berjuang sekuat tenaga," kata Pigai, yang kemudian disambut tepuk tangan para peserta Kuliah Umum yang hadir.

Baik Meutya maupun Natalius, usai memberikan pemaparannya, masing-masing diberikan ulos oleh pihak Yayasan Universitas HKBP Nommensen. Keduanya juga berkesempatan bernyanyi yang diiringi musik oleh Marsada Band.

Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen, Effendi Simbolon, mengatakan kehadiran Menteri Komdigi dan Menteri HAM merupakan perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia. Keduanya memberikan masukan dan diskusi bagi mahasiswa.

"Ibu Komdigi, tadi banyak sekali membutuhkan partnership, dan nanti Pak Rektor akan melanjutkan dengan MoU. Nanti akan ada hal-hal positif, dan konkret," ucapnya.

Sedangkan Menteri HAM, Natalius Pigai, kata Effendi, dalam pemaparannya tadi membuka semua hak-hak mahasiswa. "Sebenarnya kita undang Menteri Kesehatan juga, tapi beliau luring, dan akan hadir di kesempatan yang akan datang. Wamen Dikti Saintek juga, tapi tidak berkabar, dan undang Pak Ridwan Kamil, tapi karena beliau mungkin kurang sehat, jadi batal, dan Pak Terawan, kemarin sudah datang," paparnya.

Effendi juga mengatakan kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa Universitas HKBP Nommensen dapat berinteraksi langsung dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya. 

"Kita mengawali untuk hal-hal yang baik, untuk kemajuan ke depan," pungkasnya.

Editor : Jafar Sembiring

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - Piring lidi buatan narapidana atau warga binaan di Lapas Kelas IIB Kota Banjar, Jawa Barat laris terjual saat bulan suci ramadhan 1446 hijriyah.

"Alhamdulillah (Piring Lidi) habis terjual ada yang borong,"kata Kepala Lapas Banjar, Tutut Prasetyo, Jumat (14/3/2025).

Ia menyebutkan piring lidi tersebut adalah buatan narapidana yang mengikuti pembinan selama menjalani masa pidana. Dengan keseriusan dalam mengikuti pembinaan, warga binaan di Lapas Banajr mampu menghasilkan produk yang berkualistas, ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis.

Tutur mengatakan, dari hasil yang bagus, karya dari warga binaan ini  sangat diminati di pasaran.

"Kami sangat bersyukur karya warga binaan disini bisa diminati, semoga ini menjadi bekal kebaikan untuk mereka setelah selesai bertanggung jawab pada hukumannya,"ujarnya.

Selama ini, pihaknya menyebutkan sangat mendorong warga binaan disini untuk meningkatkan skil serta membuat produk yang berkualitas dan kuantitas sehingga bisa bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain.

"Keterampilan ini mernurut saya bisa menjadi peluang bagi merek untuk mengasah dan mengembangkan skil agar menjadi bekal usaha nanti,"pungkasnya.
 

Editor : Asep Juhariyono

Medan -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggung soal kasus band punk lokal, Sukatani yang sempat heboh dengan lagu berjudul 'Bayar, bayar, bayar'. Pigai mengatakan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh diganggu aparat.

Hal tersebut disampaikan oleh Natalius saat memberikan kuliah umum di salah satu universitas di Kota Medan, Jumat (14/3/2025). Saat itu, Natalius tengah memberikan penjelasan soal hak. Lalu, Natalius memberikan contoh terkait kasus yang dialami Sukatani.

"Kita menjaga kebebasan berekspresi tidak boleh diganggu oleh aparat," kata Natalius.

Dia mengaku telah bertemu dengan salah satu vokalis Band Sukatani, Novi Chitra Indriyaki. Untuk diketahui, Novi diduga dipecat sepihak sebagai guru sekolah dasar oleh yayasan tempatnya mengajar.

"Saya sudah turun bertemu Novi kemudian ke sekolah dan pihak sekolah menginginkan terbuka untuk dia, tapi setiap sekolah itu kan ada kode etiknya. Untuk peraturan terkait internal itu adalah hubungan Novi dan pihak sekolah tapi kami kan melindungi dan memastikan kelestarian atas nilai budaya," jelasnya.

Sebelumnya, band punk Sukatani jadi buah bibir setelah membuat video permintaan maaf atas lagu milik mereka berjudul 'Bayar bayar bayar.' Dalam videonya, kedua personelnya meminta maaf ke Kapolri dan Polri.

Kedua personel band Sukatani Adalah Muhammad Syifa Al Ufti atau Electroguy sebagai gitaris dan Novi Chitra Indriyaki atau Twister Angels sebagai vokalis. Selama ini, personel band asal Purbalingga itu selalu tampil dengan topeng.

Peristiwa itu lalu membuat heboh. Berbagai pihak turut mengomentari soal permintaan maaf itu.

(afb/afb)

Solo (ANTARA) - Komisi Kejaksaan RI menyebut jaksa perlu terlibat sejak awal dalam proses hukum suatu kasus untuk memastikan orang yang dihukum betul bersalah.

Ketua Komjak RI Pujiyono Suwadi pada Seminar Nasional Penyelarasan KUHAP dengan KUHP dalam Integrated Criminal Justice System kerja sama antara Fakultas Hukum UNS dengan Komisi Kejaksaan RI di Kampus UNS Solo, Jawa Tengah, Jumat menilai orang yang ditahan harus melalui penetapan pengadilan.

"Jadi harus ada izin pengadilan karena due process of law-nya harus jalan. Apa penghormatan terhadap HAM, iya kalau betul, kalau salah tangkap seperti apa," katanya.

Terkait hal itu, menurut dia di dalam KUHAP harus diatur kenapa perlu ada izin dari pengadilan.

"Ini konteks Integrated Criminal Justice System. Jadi harus terpadu. Sementara orang-orang misalnya dituduh mencuri atau membunuh orang kemudian ditangkap, tapi tidak tertangkap tangan. Kemudian dipanggil, ditahan, dihajar, tapi setelah proses di persidangan dia dinyatakan bebas karena bukan pembunuh sebenarnya, yang seperti ini yang harus diakomodasi dalam KUHAP tentang perubahan," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia KUHAP ke depan harus menganut due process of law.

Menurut dia, ketika dalam proses pengadilan terdakwa dinyatakan bebas, yang disalahkan adalah penuntut umum.

"Bahkan kalau ada tuntutan jaksa tapi kemudian dihukum bebas kami lakukan eksaminasi, Komisi Kejaksaan melakukan eksaminasi, ini penting karena artinya ada masalah. Apakah di penyidik atau jaksa dalam melakukan penuntutan," katanya.

Padahal, jaksa tidak terlibat dalam pengumpulan alat bukti namun di sisi lain yang harus membuktikan alat bukti di persidangan adalah jaksa.

"Dari angka yang saya dapat di Mahkamah Agung, di website tahun 2024 angkanya hampir 3 persen yang bebas, artinya kalau ada 100 orang maka tiga orang bebas. Bisa karena tidak bersalah atau karena minimnya alat bukti. Ini kan persoalan," katanya.

Belum lagi, menurut dia jika putusan jauh dari tuntutan, artinya ada masalah yang harus diurai.

"Misalnya dituntut 20 tahun tapi diputus enam bulan atau satu tahun, artinya ada masalah. Jadi kalau jaksa terlibat dan bertanggung jawab terhadap proses penuntutan maka sekarang harus kita urai. Apa kemudian jaksa mengambil alih peran penyidik? Apakah jaksa jadi penyidik? Kalau gagasan saya nggak harus," katanya.

Ia mengatakan yang perlu dilakukan adalah sejak awal jaksa harus dilibatkan dalam proses penyidikan.

"Penyidik tugasnya mengkonstruksikan alat bukti, mengkonstruksikan peristiwa hukum. Jaksa akan mengkonstruksi deliknya. Dengan begitu sejak awal ada koordinasi. Kalau terlibat sejak awal, dalam jangka waktu tertentu tidak diperoleh alat bukti yang cukup ya sudah selesai," katanya.

Dengan begitu, dikatakannya, jaksa penuntut umum akan melakukan fungsi secara maksimal sehingga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan akan tercapai.

"Kepastian ya memberikan kepastian kepada pelaku atau korban. Kepastian, keadilan, kemanfaatan akan memastikan orang yang dihukum adalah orang-orang yang bersalah, bukan orang yang tidak bersalah dihukum," katanya.

Sementara itu, terkait kegiatan tersebut, ketua panitia sekaligus Ketua Laboratorium Ilmu Hukum FH UNS Andina Elok Puri Maharani mengatakan acara ini bertujuan menguatkan iklim akademik dan menumbuhkan jiwa kritis mahasiswa terhadap masalah hukum yang aktual.

Beberapa pembicara lain pada acara tersebut yakni pakar Hukum Pidana FH UI Prof Topo Santosa, pakar Hukum Pidana FH UNS Prof Hartiwiningsih, pakar Hukum Acara Pidana FH UNS Bambang Santoso, dan pakar hukum Acara Pidana sekaligus Dekan FH UNS Muhammad Rustamaji.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menilai bahwa wacana Presiden Prabowo Subianto akan membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil sudah sesuai konstitusi HAM.

"Kebijakan Presiden tersebut adalah sesuai konstitusi HAM, baik Internasional maupun Nasional," kata Pigai saat dikonfirmasi, Jumat (14/3/2025).

Jika wacana itu direalisasikan, menurut Pigai, penjara di pulau terpencil sesuaai dengan standar HAM. Sebab, pemerintah mengikuti putusan pengadilan.

"Karena pemerintah melaksanakan amanat UU (undang-undang) atau keputusan pengadilan maka sesuai dengan standar HAM," ujarnya.

Diketahui, wacana penjara di pulau terpencil ini awalnya disampaikan Prabowo saat menyinggung soal koruptor dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Prabowo mengatakan, akan membangun penjara di pulau terpencil khusus untuk koruptor.

"Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari," kata Prabowo di akhir pidatonya.

"Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu," ujarnya lagi disambut tawa para peserta.

Prabowo juga menekankan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Sebab, menurut dia, tidak ada negara yang kaya jika korupsi.

Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan, korupsi hanya membawa kehancuran suatu negara.

Prabowo juga menekankan bahwa dirinya tidak takut menghadapi koruptor.

"Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini," kata Prabowo menegaskan.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Yudha Novanza Utama menyebut, pentingnya reformasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sebelumnya telah diubah melalui UU Cipta Kerja (Ciptaker). Hal itu menyikapi perubahan fundamental industri penyiaran.

?Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini memungkinkan penyiaran informasi dilakukan melalui berbagai platform atau multiplatform. Sehingga perlu adanya aturan yang menjadi solusi, dalam interaksi antara penyedia dan pengguna layanan siaran,? katanya, Jumat (14/3/2025).

Maka, Komisi I DPR melalui Panja RUU Penyiaran, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Direktur Jendral Ekosistem Digital, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), LPP TVRI , dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, di Gedung DPR baru-baru ini.

Anggota Panja RUU Penyiaran, Yudha Novanza Utama mengatakan, pentingnya keberadaan aturan dalam hal ini Undang-undang menunjukkan adanya kehadiran negara dalam pengaturan penyiaran di Indonesia. Sehingga menciptakan ekosistem media yang demokratis, adil, dan tidak mengurangi kebebasan pers.

?RUU Penyiaran yang dibahas saat ini, memiliki tujuan untuk menciptakan ekosistem media yang sehat dan demokratis. Sehingga menjadi Solusi, yang adaptif dan bersifat inklusif, bukan sebaliknya untuk membatasi kebebasan kawan-kawan pers,? kata Yudha di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Adanya RUU Penyiaran ini juga, bisa menghadapi tantangan kompleks akibat beragamnya bentuk, kanal distribusi, dan pola konsumsi konten digital. Pendekatan regulasi baru diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan publik dengan dinamika inovasi ekonomi digital.

?Nantinya akan ada standar dan kode Etik Multiplatform, salah satunya sistem sensor yang menjadi model transparansi, klasifikasi konten, dan pemberdayaan pengguna. Sehingga nantinya, bisa memberikan perlindungan komprehensif mencakup: verifikasi usia yang efektif, algoritma yang mempertimbangkan faktor usia, khususnya untuk anak-anak,? ujarnya.

Pengaturan konten lokal, lanjut Yudha, perlu adanya pembaharuan melalui aturan untuk platform digital, yang memiliki perpustakaan konten lebih besar, mencakup kewajiban investasi dalam produksi lokal, ketersediaan dan visibilitas konten Indonesia, serta partisipasi dalam pengembangan industri kreatif nasional. Kebijakan didukung insentif fiskal, pengembangan talenta, dan infrastruktur produksi.

?Pendekatan menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab terhadap standar konten melalui penguatan mekanisme moderasi komunitas, edukasi kreator, dan transparansi pedoman konten platform,? terangnya.

Dijelaskannya, dalam hal ini negara memiliki lembaga penyiaran sekaligus masuk dalam unsur pers, yang mampu memberikan pedoman dalam penyusunan RUU Penyiaran.

?Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) menetapkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat,? bebernya.

Dalam era digital yang rentan terhadap disinformasi, lembaga pemberitaan milik negara memiliki peran strategis sebagai sumber berita yang kredibel. Menurut dia, dengan masukan dari berbagai lembaga dan organisasi seperti PRSSNI, ATVSI, dll pada rapat dengar pendapat umum ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang komprehensif untuk penyusunan RUU Penyiaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta mampu melindungi kepentingan nasional di era multiplatform.

?Masukan yang diperoleh nantinya, akan menjadi bagian dari proses konsultasi publik yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga pemerintah,? ucapnya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengingatkan masyarakat agar tidak memalsukan identitas diri seperti KTP untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Hal ini lantaran aparat penegak hukum agak menindak tegas pelaku pemalsu KTP demi rumah subsidi dari pemerintah.

Ara, demikian sapaan akrab Maruarar mengatakan, Kementerian PKP telah telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar tidak ada yang mendapatkan ganda dengan memalsukan KTP.

“Yang tidak berhak harus betul-betul dilakukan (ditindak), dan sudah mulai ada langkah-langkah,” tutur Ara usai rapat tertutup tingkat menteri dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, hal tersebut dapat mudah dilacak karena Kementerian PKP merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN dalam penyaluran rumah bersubsidi atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP.  Penegakan hukum dan DTSEN penting agar rumah-rumah subsidi tepat sasaran.

"Perintah Presiden Prabowo itu harus tepat sasaran dan tepat sasaran artinya itu adalah kuncinya di data. Data ini akan menjadi penting supaya tepat sasaran, supaya jangan lagi ada orang yang kaya atau mendengar dapat, yang miskin enggak. Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi, kemudian apa namanya dapat," jelas Ara. 

Ara bahkan sudah melaporkan belasan pengembang nakal ke BPK karena diduga tidak bertanggung jawab membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Dia meminta BPK melakukan audit pada pengembang tersebut karena penyediaan rumah MBR menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni 75% memakai dana APBN yakni uang dari negara dan 25% dari perbankan.

"Audit di BPK juga sedang berjalan, supaya penegakan hukum di kementerian kami benar-benar baik," tandas Ara. 

Lebih lanjut, Ara mengapresiasi Menko Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan jajarannya yang telah menciptakan DTSEN sebagai satu basis data yang terintegrasi. Menurut dia, DTSEN bakal mempercepat langkah Kementerian PKP dalam menyalurkan rumah bersubsidi yang tepat sasaran.

"Dengan data tadi kami bisa segera bekerja karena itu yang kami tunggu selama ini. Sehingga tidak ada lagi alasan buat kami untuk segera lebih mempercepat program-program yang pro rakyat, khususnya yang untuk membantu masyarakat yang miskin secara ekstrim," pungkas Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolsek Tambora Kompol Kukuh Islami mengaku, tidak bisa memproses hukum ketua RW di Jembatan Lima, Jakarta Barat yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke pengusaha-pengusaha.

Alasannya, proses permintaan THR Lebaran itu tidak dilakukan secara pemaksaan.

"Dari pengakuan Pak RW, ini tidak ada unsur pemaksaan. Dari hasil pemeriksaan, dia meminta sumbangan seikhlasnya. Tidak dipatok biaya, tidak dipaksa,” ujar Kukuh saat dikonfirmasi, Jumat (14/3/2025).

Selain itu, polisi juga belum menerima laporan dari pihak yang diminta THR oleh pengurus RW di Jembatan Lima itu.

"Kalau dipolisikan, kita hanya memproses kalau di situ ada terjadinya korban yang merasa diperas, dipaksa, baru kita tindak,” kata Kukuh.

Maka dari itu, polisi menyerahkan sanksi kepada ketua RW di Jembatan Lima kepada lurah atau camat setempat.

"Kemarin saya koordinasi dengan camat, camat sudah mengambil tindakan dengan Pak Lurahnya, sudah dilakukan peneguran,” ucap dia.

Sebelumnya, surat edaran berisi permintaan uang tunjangan hari raya (THR) yang diduga dikeluarkan oleh pengurus RW 02, Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat viral di media sosial.

Surat edaran itu ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang truknya kerap lalu lalang dan melakukan bongkar muat barang di wilayah RW 02.

Salah satu hal yang dipermasalahkan warganet terkait surat permintaan THR yang viral adalah soal nominal yang dipatok oleh pengurus RW kepada para perusahaan. Tidak tanggung-tanggung, nominal THR yang diminta dalam surat itu sebesar Rp 1 juta.

Sekretaris RW 02, Febri mengakui bahwa pihaknya membuat surat tersebut untuk diajukan kepada perusahaan-perusahaan yang kendaraannya beroperasi di Jalan Laksa RW 02, Jembatan Lima.

Febri mengatakan, selama tiga tahun belakangan, hasil THR yang diberikan perusahaan selalu dibagikan ke warga dan para staf RW 02.

"Ada nominalnya sebagai acuan, tapi bukan sebagai kewajiban. Kalau ditulis Rp 1 juta, kan namanya orang begitu kan kita nyari inian tertinggi. Entar mereka juga cuma ngasih Rp 200.000-Rp 300.000," kata Febri, Kamis.

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai angkat bicara terkait kasus eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang melakukan pelecehan terhadap tiga anak.

"Terkait kasus Kapolres Ngada, harus diberi tiga hukuman sekaligus meskipun waktu penerapannya akan berbeda," kata Pigai saat menjawab pertanyaan mahasiswa di Universitas Nommensen, Kota Medan, pada Jumat (14/3/2025).

Dia menjelaskan, hukuman pertama adalah pemberhentian atau pencopotan dari jabatannya. Kedua, hukuman pidana umum.

"Ketiga, kode etik. Setelah dia dinyatakan bersalah, maka proses kode etik, yang paling utama adalah mencabut statusnya sebagai polisi," ucap Pigai.

Sebelumnya diberitakan, kasus pelecehan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, terus mengungkap fakta baru.

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa Fajar mencabuli empat orang korban, tiga di antaranya masih di bawah umur.

AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan asusila terhadap anak.

Selain proses pidana, Fajar akan segera menjalani sidang etik atas pelanggaran berat yang dilakukan dengan ancaman pemecatan sebagai anggota Polri.

Dari pemeriksaan etik, eks Kapolres Ngada tersebut dinilai telah melanggar beberapa pasal tentang kode etik Polri sehingga terancam pemberhentian tidak dengan hormat.

...Ya kita serahkan saja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus PDNS dan itu follow up-nya kita serahkan kepada proses hukum, kata Nezar Patria di Jakarta, Jumat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum mengenai penanganan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Ya kita serahkan saja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus PDNS dan itu follow up-nya kita serahkan kepada proses hukum," kata Nezar Patria di Jakarta, Jumat.

Wamenkomdigi mengatakan tidak mengetahui persis mengenai dugaan korupsi dalam kasus tersebut.

"Oh enggak (tahu) itu dari tahun 2020 ke 2024. Tanya saja ke penyidik," kata Nezar Patria.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Penyidik menggeledah beberapa tempat di antaranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Bani mengatakan bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti.

Barang bukti tersebut berupa dokumen, uang tunai, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik dan lainnya yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada.

"Untuk penetapan tersangka pada kasus tersebut belum ada," ujarnya.

Kejari Jakarta Pusat (Jakpus) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan PDNS di Kementerian Komdigi yang merugikan negara lebih dari Rp500 miliar.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025