"Kapan jadwalnya tergantung DPR, ya. Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku belum mengetahui apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan diambil persetujuan Tingkat II dalam Rapat Paripurna di DPR RI pada Kamis (20/3) esok hari.

Dia pun menyerahkan kepada DPR RI terkait waktu pelaksanaan Rapat Paripurna guna memproses lebih lanjut RUU TNI yang telah diambil persetujuan Tingkat I pada Selasa (18/3).

"Kapan jadwalnya tergantung DPR, ya. Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak," kata Supratman usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah terkait penyempurnaan draf RUU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu petang.

Dia lantas melanjutkan, "Saya belum tahu sampai hari ini ya, saya tadi hanya rapat soal penyempurnaan frasa-frasa."

Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengaku juga kurang mengetahui apakah masa reses DPR RI akan diundur hingga pekan depan sehingga berdampak pula pada penyelenggaraan Rapat Paripurna yang diundur.

"Waduh mana aku tahu kalau saya selama di DPR saya pasti tahu, sekarang di pemerintahan," ucapnya.

Menkum pun enggan merespons lebih jauh ihwal informasi jadwal agenda rapat DPR dan publisitasnya. Dia hanya menekankan bahwa dirinya mewakili pemerintah siap untuk menghadiri Rapat Paripurna guna mengambil persetujuan Tingkat II RUU TNI kapan pun DPR RI menjadwalkan.

"Jangan tanya ke saya. Kalau agenda DPR masa tanya ke pemerintah, tanya ke DPR dong. Pokoknya kami diundang, kami datang," katanya.

Dia pun menyebut tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan ketika melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI melalui Rapat Paripurna.

Namun, Supratman menyebut bahwa yang menjadi penekanan Presiden Prabowo terkait RUU TNI ialah RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR periode sebelumnya yang kemudian dioper kepada DPR RI periode 2024-2029 sehingga bukan inisiatif pemerintah ataupun Presiden Prabowo.

"Enggak ada. Pokoknya arahan terkait dengan ini (RUU TNI) ini adalah usul inisiatif DPR. Saya dulu waktu menjadi Ketua Badan Legislasi kan menyusun draf RUU tentang TNI, ya kan? Dan itu yang dilanjutkan sekarang menjadi carry over. Jadi, itu usulannya teman-teman di DPR," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI melalui rapat paripurna.

Utut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

"Iya (bahas RUU TNI), tetapi bukan hanya itu. Beliau bercerita konsep dari...," kata Utut saat ditanya oleh sejumlah awak media usai bertemu Presiden Prabowo.

Adapun berdasarkan undangan Rapat Paripurna yang diterima ANTARA, diberitahukan bahwa DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3) pagi sekitar pukul 9.30 WIB.

Namun, sejauh ini tidak terdapat keterangan informasi terkait agenda yang dihelat dalam Rapat Paripurna esok hari.

Adapun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa RUU TNI yang sudah disetujui di tingkat pertama akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (20/3).

"Jadwal yang per kini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap kedua," kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wamenhan Donny, dan Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto mengadakan rapat bersama jajaran Komisi I DPR terkait Revisi UU (RUU) TNI yang akan disahkan pada Kamis (20/3/2025) besok.

Agtas menyebutkan bahwa ada perbaikan yang mereka lakukan.

Perbaikan itu dilakukan demi memenuhi tuntutan mahasiswa yang khawatir dwifungsi ABRI bisa hidup kembali.

Adapun pemberitahuan rapat ini tidak dipublikasi ke media.

Rapat digelar secara tertutup pada sore hari hingga maghrib.

Namun, tampak pula sejumlah pimpinan dan anggota Komisi I DPR, mulai dari Utut Adianto, Dave Laksono, Nurul Arifin, Rizki Natakusumah, hingga Budi Djiwandono.

"Enggak ada, cuma perbaikan soal apa ya...Untuk memastikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI itu sama sekali sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena semua yang dibahas di dalam itu adalah terkait dengan tugas-tugas pertahanan TNI," ujar Agtas, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

"Yang kedua, menyangkut soal pensiun ya kan. Karena sekarang bukan hanya PNS saja yang sipil, sekarang pensiunnya sudah 60 tahun. Nah, karena itu tidak adil kalau kemudian bagi perwira, terutama perwira tinggi yang kita cetak dengan begitu luar biasa, kemudian mereka harus pensiun di umur 58 tahun. Karena itu harus ada keseragaman soal itu," sambung dia.

Agtas menjelaskan, terkait tugas pertahanan, tidak ada yang berubah dari RUU TNI.

Sebab, kata dia, pertahanan juga mencakup ancaman siber.

"Karena itu juga harus disesuaikan ya, dan yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi," ucap Agtas.

Saat ditanya apakah RUU TNI akan disahkan pada rapat paripurna DPR Kamis (20/3/2025) besok, Agtas mengaku tidak tahu.

Dia berdalih DPR yang tahu kapan jadwal pengesahan RUU TNI.

"Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak," kata dia.

Baru-baru ini, isu dwifungsi TNI ramai dalam pembahasan RUU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berbagai pihak menolak RUU tersebut yang sudah masuk ke paripurna.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menepis isu bahwa pemerintah mendukung perubahan besar dalam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Menurutnya, anggapan tersebut hanyalah spekulasi tanpa dasar yang digaungkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki pekerjaan jelas.

"Nggak ada (potensi dwifungsi) tidak mungkin lah. Itu cuma khayalan, imajinasi belaka. Nggak ada, sangat tidak mungkin, mustahil. Itu orang yang hidupkan itu orang-orang yang nggak ada kerjaan," kata Pigai kepada wartawan di Kabupaten Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Pigai menegaskan bahwa pemerintah tetap berpegang pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Ia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang menurutnya tidak berdasar.

Dalam pernyataannya, Pigai juga meminta publik untuk mengikuti pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada rencana perubahan besar dalam RUU TNI.

"Ikuti saja pernyataan Pak Dasco. Pak Dasco bilang nggak ada (dwifungsi), itu cuma khayalan oleh orang-orang yang tidak mau kami bangun rakyat. Kan kami bilang tahta untuk rakyat, harta negara untuk rakyat," ujarnya.

Pigai menegaskan bahwa pemerintah tidak dalam posisi mendorong atau menolak RUU TNI karena pembahasan regulasi merupakan ranah DPR. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga supremasi sipil dan demokrasi.

"(Mendukung RUU TNI?) Kan kami pemerintah. Itu urusan DPR. Karena itu kami lebih menjaga kedigdayaan sipil, demokrasi, dan HAM. Karena itu bagian dari pemerintah.

Lebih lanjut, Pigai menilai bahwa revisi RUU TNI yang tengah dibahas tidak memiliki dampak besar terhadap sistem ketatanegaraan. Ia menyebut hanya ada tiga pasal yang direvisi, sehingga anggapan bahwa perubahan ini akan mengubah negara adalah hal yang berlebihan.

"Kan itu hanya tiga pasal. Kok berubah negara? Ada nggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi ABRI di MPR ada nggak? Ya gimana bisa men-drive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada fraksi di MPR dan DPR?" kata Pigai.

Menurutnya, perubahan tata kelola negara dilakukan melalui fraksi-fraksi di parlemen. Karena tidak ada Fraksi ABRI di DPR dan MPR, maka Pigai menilai bahwa isu ini lebih banyak digerakkan oleh pihak-pihak tertentu di media sosial.

"Kalau nggak ada fraksi ya itu cuma buzzer. Sebenarnya mereka tahu," tambahnya.

Kata Pigai Soal Aktivis

Menanggapi persoalan sejumlah aktivis yang dilaporkan karena menggeruduk dan menginterupsi rapat pembahasan RUU yang dilaksanakan secara tertutup di Hotel Fairmont, Pigai menyarankan agar kepolisian menempuh jalur restoratif dalam menyelesaikan persoalan laporan tersebut. Menurutnya, tak perlu untuk menempuh jalur pidana.

"Polisi cari solusi mediasi saja, tidak usah proses hukum," katanya.

Para aktivis yang menyuarakan haknya, kata dia, merupakan bagian dari HAM yang harus dihargai. Alih-alih menempuh cara retributif dalam konteks hukum dan pemidanaan, kepolisian diminta menempuh cara bersifat restoratif dalam menangani laporan satpam Hotel Fairmont tersebut.

"Kalau enggak salah ada peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif daripada retributif," kata mantan komisioner Komnas HAM itu.

Sebelumnya diberitakan, proses legislasi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) masih terus bergulir. Terkini, bakal beleid itu telah disepakati DPR dan pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna, forum tempat pengesahan undang-undang.

Proses RUU TNI nyatanya terus bergerak usai belakangan ramai penolakan. Pun pimpinan DPR, Komisi I DPR, hingga pemerintah bergantian menjelaskan ke publik agar tak mengkhawatirkan RUU tersebut menciptakan kembali dwifungsi ABRI.

Setidaknya ada tiga pasal yang menjadi sorotan, yakni Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 53 tentang seusai pensiun bagi prajurit hingga Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan komentar mengenai riuhnya penolakan RUU TNI yang kini masih dibahas oleh eksekutif dan legislatif.

Pigai mengungkap bahwa dalam RUU TNI tidak ada hal ataupun muatan yang mengarah pada skema dwifungsi ABRI seperti zaman Orde Baru.

“Enggak ada itu (dwifungsi ABRI), tidak mungkin. Enggak mungkin (ada dwifungsi ABRI), itu cuma imajinasi belaka, enggak mungkin, sangat tidak mungkin, mustahil,” kata Pigai.

“Dasco bilang juga kan hanya tiga pasal (diubah dalam UU TNI), kok (dibilang) mengubah negara? Ada enggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi (ABRI) di MPR ada enggak? Gimana bisa men-drive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada Fraksi ABRI di MPR dan DPR? Gimana caranya (mengubah negara)? Sedangkan perubahan tatakelola negara itu dilakukan di parlemen yang melalui fraksi. Ada enggak Fraksi (ABRI)?” lanjutnya saat ditemui awak media di Kampus Universitas Nusaputra Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Pigai menilai, riuhnya penolakan RUU TNI serta penggiringan opini tentang kehadiran kembali dwifungsi ABRI atau mengubah negara hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan buzzer.

“Itu orang yang hidupkan (opini hadirnya dwifungsi ABRI atau mengubah negara), itu orang-orang enggak ada kerjaan. Itu memang cuma kelompok buzzer kalau menurut saya,” tambah Pigai.

Sebelumnya, pada Sabtu (15/3/2025), tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan menggedor pintu rapat Panja Revisi UU TNI di Fairmont Hotel, Jakarta.

Bagian dari bentuk protes, mereka membentangkan poster dan juga meneriakkan penolakan adanya pembahasan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif di dalam hotel tersebut.

Dalam video yang beredar, juga terdengar mereka menolak adanya dwifungsi ABRI dalam RUU TNI.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai revisi UU TNI tidak akan menciptakan dwifungsi seperti halnya dwifungsi ABRI era Orde Baru.

Menurutnya, skema dwifungsi cuma imajinasi sebagian pihak.

Pigai mengungkap bahwa dalam RUU TNI tidak ada hal ataupun muatan yang mengarah pada skema dwifungsi ABRI seperti zaman Orde Baru.

“Nggak ada itu (dwifungsi ABRI), tidak mungkin. Enggak mungkin (ada dwifungsi ABRI), itu cuman imajinasi belaka, gak mungkin, sangat tidak mungkin, mustahil,” kata Pigai saat ditemui awak media di Kampus Universitas Nusaputra Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Ia lalu menyinggung pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebutkan bahwa revisi UU TNI hanya akan mengubah tiga pasal.

"Kok (dibilang) mengubah negara? Ada enggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi (ABRI) di MPR ada enggak? Gimana bisa mendrive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada fraksi ABRI di MPR dan DPR? Gimana caranya (mengubah negara)? Sedangkan perubahan tatakelola negara itu dilakukan di parlemen yang melalui fraksi. Ada gak fraksi (ABRI)?” kata Pigai.

Pigai menilai, riuh penolakan RUU TNI serta penggiringan opini tentang hadirnya kembali dwifungsi ABRI atau mengubah negara, itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kerjaan dan buzzer.

“Itu orang yang hidupkan (opini hadirnya dwifungsi ABRI atau mengubah negara), itu orang-orang nggak ada kerjaan. Itu memang cuman kelompok buzzer kalo menurut saya,” tambah Pigai.

Sebelumnya, pada Sabtu (15/3/2025), tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan menggedor pintu rapat Panja Revisi UU TNI di Fairmont Hotel, Jakarta.

Bagian dari bentuk protes, mereka membentangkan poster dan juga meneriakkan penolakan adanya pembahasan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif di dalam hotel tersebut.

Dalam video yang beredar, juga terdengar mereka menolak adanya dwifungsi ABRI dalam RUU TNI.

(Penulis: Kontributor Sukabumi, Riki Achmad Saepulloh)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa hak asasi manusia yang paling utama adalah hak hidup. Menurutnya, bahkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun tidak bisa mencabut hak hidup seseorang. Hal itu pun ia sampaikan dalam menanggapi kasus penembakan yang menewaskan tiga anggota Polri oleh oknum TNI.

"Terkait dengan penembakan terhadap tiga anggota polisi, ada sistem peradilan militer yang akan menangani kasus ini. Saya kira peradilan militer adalah yang terbaik di Indonesia," kata Pigai, Rabu (18/3/2025).

Menurutnya, sistem peradilan militer memiliki mekanisme yang tegas dan cepat dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

"Ketika anggota TNI melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka ia langsung dicopot dari jabatannya, kemudian dipidana di peradilan militer, dan diberhentikan dari institusi. Ini adalah proses hukum yang paling cepat dibandingkan peradilan umum, yang bisa memakan waktu lima hingga sepuluh tahun," ujarnya.

Pigai menilai bahwa dengan mekanisme yang sudah ada, pelaku akan diproses sesuai aturan yang berlaku. "Saya yakin pelaku akan diproses secara hukum dengan berpedoman pada tiga hal utama, pencopotan jabatan, proses pidana militer, dan pemberhentian dari status sebagai anggota tentara," sambung Pigai.

Saat ditanya mengenai apakah kasus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, Pigai mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan. "Sulit untuk menentukannya, karena saya bukan hakim. Yang berhak menyatakan status itu adalah pengadilan," tegasnya.

Mengenai apakah kasus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, Pigai yang pernah menjabat sebagai anggota Komnas HAM kembali menegaskan bahwa hanya pengadilan yang bisa menyatakannya.

"Itu bukan wewenang saya untuk menentukan. Hanya pengadilan yang memiliki otoritas untuk menyebutnya sebagai pelanggaran HAM. Pengawasan penanganan perkara ada di Komnas HAM," tutupnya.

Sebelumnya, pada Senin (17/3/2025) lalu 3 anggota Polri yakni Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusiyanto, Aipda Anumerta Petrus Apriyanto dan Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta gugur setelah ditembak oleh pelaku yang diduga oknum TNI saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Ketiganya mengalami luka pada bagian kepalanya. Jenazah ketiganya telah dimakamkan secara kedinasan di kampung halaman masing-masing. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan Polda Lampung dan Korem 043 Garudan Hitam.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan komentarnya mengenai peristiwa gugurnya tiga anggota Polres Way Kanan, Lampung.

“Kalau terkait pembunuhan penembakan terhadap anggota polisi, itu ada sistem peradilan militer. Saya kira sistem peradilan militer adalah sistem peradilan terbaik di Indonesia,” kata Pigai saat ditemui awak media di Universitas Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Sebab, lanjut Pigai, proses hukum di institusi militer itu lebih cepat daripada peradilan umum.

Terlebih dalam peradilan militer, ada tiga tahapan yang bisa menjerat seorang terpidana.

Pertama, pemberhentian dari jabatan; kedua, proses pidana dan; ketiga, kode etik.

Namun, Pigai tak menjawab apakah kasus kematian tiga anggota Polri tersebut masuk ke pelanggaran HAM atau tidak.

Ia menyebut bahwa dirinya tak bisa memutuskan perkara tersebut karena bukan hakim.

“Sulit karena saya bukan hakim. Kan yang berhak dia berstatus apa (adalah) pengadilan,” jelas Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) melarang anggotanya meminta tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat atau pengusaha.

Hal itu tertuang dalam surat instruksi dengan nomor 1609.A4/MPN-PP/II1/2025. Surat ini juga sudah dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Arif Rahman.

“Iya benar (soal surat PP melarang anggotanya meminta THR),” kata Arif saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (19/3/2025).

Dalam surat tersebut, Majelis Pimpinan Nasional PP menginstruksikan kepada Majelis Pimpinan Wilayah, Cabang, Anak Cabang, dan Ranting di seluruh Indonesia.

“Untuk tidak melakukan pungutan uang atau propaql untuk THR kepada masyarakat atau pengusaha,” demikian tercantum dalam surat tersebut.

Apabila ada yang melanggar instruksi tersebut, Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila akan memberikan sanksi tegas.

“Kepada saudara agar instruksi ini dapat diteruskan sampai ke tingkat basis Pemuda Pancasila di wilayahnya masing-masing,” demikian surat itu.

Tertanda tangan dalam surat itu, yakni Ketua Umum PP, Japto Soerjosoemarno, dan Sekjen PP Arif Rahman.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Provinsi Aceh menyatakan enam orang narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, yang sebelumnya melarikan diri masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Ada enam warga binaan Lapas Kutacane yang belum kembali. Mereka sudah dimasukkan DPO. Mereka akan tetap dicari sampai kapan pun," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Provinsi Aceh Yan Rusmanto di Banda Aceh, Rabu.

Sebelumnya, sebanyak 52 orang warga binaan Lapas Kelas II B Kutacane melarikan diri pada Senin (10/3) menjelang waktu berbuka puasa. Puluhan narapidana tersebut melarikan diri setelah menjebol pintu keamanan dan loteng ruang administrasi.

Yan Rusmanto mengatakan dari 52 orang warga binaan atau narapidana yang melarikan diri tersebut, 46 orang di antaranya sudah kembali. Sebagian mereka kembali ke lapas setelah menyerahkan diri dan ada juga yang diantar pihak keluarga.

"Kami mengapresiasi keluarga yang mengantarkan warga binaan yang sebelumnya kabur untuk kembali ke lapas. Kini tersisa enam warga binaan yang belum kembali dan mereka sekarang menjadi buronan dan sudah dimasukkan DPO," katanya.

Yan Rusmanto mengingatkan warga binaan yang belum kembali tersebut agar segera menyerahkan diri. "Ke mana pun berada, mereka tetap tidak tenang. Mereka akan terus dicari dan dikejar hingga kembali bisa ditangkap," ujarnya.

"Kami juga mengimbau pihak keluarga agar menginformasikan keberadaan warga binaan yang belum kembali. Kepada warga binaan yang sebelumnya melarikan diri, jangan pernah mengulangi sebab hidup tidak tenang selama pelarian," katanya menambahkan.

Yan Rusmanto menambahkan setelah insiden kaburnya puluhan warga binaan Lapas Kutacane, pihaknya menginstruksikan seluruh lapas dan rutan di Aceh meningkatkan serta mengetatkan pengawasan dan pengamanan guna mencegah kejadian serupa.

"Pengetatan pengawasan dan pengamanan ini guna mengantisipasi kejadian seperti di Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, di mana puluhan warga binaan melarikan diri," kata Yan Rusmanto.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

"Yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan kekhawatiran akan dihidupkannya kembali dwifungsi ABRI atau TNI dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) tidak terjadi.

"Yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu petang.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah guna melakukan sejumlah penyempurnaan terhadap draf RUU TNI.

Menkum mengatakan kekhawatiran dihidupkannya kembali dwifungsi TNI melalui RUU TNI sebagaimana yang ia dapati ketika melakukan audiensi dengan para mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi terkait revisi UU TNI di Gerbang Pancasila, sisi belakang Kompleks Parlemen, Jakarta, sesaat sebelum dirinya menghadiri rapat.

"Apa yang menjadi tuntutan teman-teman, adik-adik mahasiswa itu sudah didengar oleh pemerintah, oleh DPR, bahwa kekhawatiran tadi menyangkut soal kembalinya peran dwifungsi TNI ataupun ABRI di dalam revisi UU TNI sama sekali enggak terlihat," ucapnya.

Untuk itu, dia berharap dapat melakukan dialog lebih jauh lagi dengan publik guna menepis kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi TNI melalui RUU TNI.

"Saya berharap nanti kita akan dialog lebih jauh lagi karena itu saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, saya akan sampaikan secara langsung bahwa kekhawatiran itu tidak terjadi," tuturnya.

Sebaliknya, dia menyebut RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dengan membatasi hanya 14 kementerian/lembaga yang boleh diduduki oleh prajurit TNI aktif.

"Kalau mau di luar yang 14 (K/L) yang ditentukan tadi, ya harus pensiun. Artinya, harus jadi orang sipil. Itu kan artinya supremasi sipil," katanya.

Dia menegaskan prajurit TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut maka harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas keprajuritan.

"Itu di tempat-tempat yang lain tugasnya (TNI) juga hanya bantu. Nah, bagi prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil ya dari awal harus pensiun, sudah itu, tidak ada tawar menawar lagi, harus pensiun," paparnya.

Sebelumnya, Selasa (18/3), Menkum mengungkapkan hanya ada 14 kementerian/lembaga yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam RUU TNI.

Dia mengatakan bahwa dalam penyusunannya, semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dalam RUU tersebut. Namun ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta

Pada Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan RUU TNI pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan korban yang mengalami kekerasan seksual rata-rata berjenis kelamin perempuan. LPSK mengatakan korban kekerasan seksual masih ada rasa enggan mengajukan restitusi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati dalam diskusi Tantangan Pemberian Restitusi yang disiarkan secara daring, Rabu (19/3/2025). Awalnya, Sri mengungkapkan jumlah permohonan restitusi dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

"Artinya memang kesadaran masyarakat mulai menemukenali bahwa ini bagian hak yang harus dimintakan. Tetapi kalau kita sandingkan dengan berapa sih jumlah tindak pidana, ini yang saya kira penting ya untuk kita lihat bersama-sama. Sehingga kita harus terus mendorong bagaimana kesadaran masyarakat berkaitan dengan hak atas restitusi," ujar Sri.

Dalam data yang dipaparkan LPSK, permohonan restitusi tahun 2024 itu tertinggi terjadi di bulan September mencapai 2.810 permohonan. Permohonan ini tidak hanya mencakup kasus kekerasan seksual saja, tetapi juga tindak pidana lain, seperti korban tindak pidana pencucian uang (TPPU), investasi ilegal.

Sri mengatakan permohonan restitusi yang mendominasi adalah permohonan dari korban TPPU yang berjumlah 3.035. Setelah TPPU, barulah permohonan restitusi kekerasan seksual anak.

"Kekerasan seksual anak, ini cukup lumayan ya peningkatan kasusnya. Dan dia memang menjadi kelompok paling rentan. Nah termasuk kita juga mulai memperbaiki untuk menghitung kerugian, karena banyak juga korban kekerasan seksual anak yang mengalami kehamilan. Sehingga kita hitung kerugiannya dari sejak bayi itu dalam kandungan sampai berumur 18 tahun. Ini di internal kami juga kita diskusikan," katanya.

Foto: Tangkapan layar diskusi LPSK dengan MA

Korban Enggan Ajukan Restitusi

Sri mengungkapkan meski kasus kekerasan seksual menjadi salah satu permohonan restitusi terbanyak, namun beberapa korban memilih tidak mengajukan restitusi. Beberapa di antara mereka karena belum mengetahui apa itu restitusi.

"Kita tahu bahwa masyarakat, meskipun tadi jumlahnya terus naik, tapi masih ada rasa enggan untuk menganjurkan restitusi dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya misalnya kalau untuk kekerasan seksual itu pada umumnya merasa 'kok seolah-olah saya sedang mentransaksikan layanan seksual, padahal itu kan saya yang mengalami perkosaan', jadi saya enggak mau untuk mengajukan permohonan restitusi," ungkapnya.

"Atau ada juga yang enggan, karena memang belum tahu restitusi itu apa sih, memang pelakunya sanggup membayar. Nah, itu yang kemudian perlu kita sampaikan bahwa kewenangan LPSK adalah menilai kerugian. Jadi kerugian itu yang harus kita nilai dan masuk dalam dokumen hukum," imbuhnya.

Sri menegaskan pihaknya terus berupaya maksimal agar para korban pencari keadilan bisa mendapat restitusi. Dia juga akan mendorong pelaku agar membayar restitusi/

"Sekarang, regulasinya baru ada Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual, yang tadi kalau terjadi kurangan bayar, maka dibayar melalui kompensasi. Tetapi ini pun, kita mesti tetap memperhatikan bahwa restitusi itu kewajiban dari pelakunya. Sehingga itu yang seharusnya kita dorong maksimalkan supaya pelakunya tetap melakukan bayar terhadap restitusi kepada korban," tegasnya.

Tata Cara Pengajuan Restitusi

Dalam kesempatan ini, hakim agung Yang Mulia Ainal Mardhiah juga menjelaskan bagaimana tata cara pengajuan restitusi yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA 1/2022). Dia mengatakan pengajuan permohonan restitusi itu dilakukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Permohonan restitusi kepada pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum, dapat diajukan oleh korban. Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK; penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan kepada penuntut umum sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan," kata Ainal.

Ainal mengatakan jika korban tidak mengajukan permohonan restitusi, hakim harus memberitahukan korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Hakim dalam putusannya wajib memuat; pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi, alasan untuk menerima atau menolak, baik sebaguan atau untuk seluruh permohonan restitusi, dan besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak dan/atau pihak ketiga," tuturnya.

Selain itu, Ainal juga menegaskan bahwa restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, atau ahli waris. Artinya, korban beserta keluarganya dan wali bisa mengajukan gugatan perdata dalam hal apabila terdakwa diputus bebas dan adanya keraguan yang diderita korban yang belum dimohonkan restitusi kepada pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan di pengadilan.

Simak jugaVideo: Kapolri Heran Beda Jumlah Data Kekerasan di Komnas Perempuan-Polri

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Tim Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang, sebagai saksi pada Rabu (19/3/2025).

Rasamala Aritonang diperiksa dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian untuk tersangka eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama RA karyawan swasta," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Rabu.

SYL diduga melakukan pencucian uang terkait praktik pemerasan dan gratifikasi yang ia lakukan selama menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Pada Mei 2024 lalu, penyidik KPK gencar menyita sejumlah aset SYL dan anak buahnya, mulai dari rumah hingga sejumlah mobil.

Salah satu yang disita adalah mobil Mercedes-Benz Sprinter beserta kunci remote yang ditemukan penyidik di Perumahan Bumi Permata Hijau, Makassar.

Selain itu, penyidik juga menyita dua unit kendaraan di Perum The Orchid, Jalan Orchid Indah, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Kendaraan dimaksud adalah satu unit mobil New Jimny warna ivory dengan satu buah kunci, serta satu unit motor Honda X-ADV 750 CC warna silver dominan beserta tiga buah kunci.