Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut menanggapi ihwal kantor redaksi Tempo yang mendapat kiriman paket berisi kepala babi pada Rabu (19/3/2025) dan bangkai tikus pada Sabtu (22/3/2025).

LPSK melihat kiriman tersebut seperti teror untuk mengancam kebebasan pers. Sebab itu, perlu adanya penekanan pentingnya mekanisme perlindungan pada jurnalis yang bekerja.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menekankan bahwa kasus teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo tidak hanya menjadi teror terhadap jurnalis yang bersangkutan, tetapi juga ancaman bagi kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) secara umum.

“Jurnalis sebagai salah satu garda terdepan dalam mengungkap kebenaran dan menyuarakan aspirasi publik, rentan terhadap kekerasan yang mengancam keselamatan. Teror terhadap jurnalis juga ancaman terhadap kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Minggu (23/3/2025).

Dia menekankan teror ke Tempo merupakan gambaran betapa rentannya posisi para pembela HAM dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Namun demikian, dia menyebut perlindungan baru bisa diberikan bila ada permohonan yang diajukan kepada LPSK.

Lebih jauh, Sri Suparyati turut menegaskan pentingnya sinergi antara LPSK dengan Dewan Pers dalam memetakan dan mengidentifikasi potensi ancaman.

“Kerja sama ini penting untuk merancang strategi perlindungan yang komprehensif, sehingga setiap tindakan intimidasi atau serangan dapat segera direspons dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur,” tutur dia.

Dia pun berharap agar aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan atas teror tersebut supaya aksi-aksi sejenis tidak terulang kembali.

“Langkah tersebut juga bagian dari komitmen negara dalam menjamin keamanan para pembela HAM,” pungkasnya.

Jakarta -

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam aksi kekerasan yang menimpa guru, tenaga Kesehatan (nakes), hingga warga oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Hetifah mengatakan pembunuhan tehadap guru hingga nakes adalah pelanggaran hak asasi manusia.

"Mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak," kata Hetifah kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

Hetifah mendorong pemerintah pusat meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di Yahukimo. Hetifah mengusulkan penempatan personel tambahan di daerah rawan.

"Mendorong kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik, dan mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa," katanya.

Hetifah ingin para guru, nakes hingga masyarakat saat bekerja tak merasa khawatir. Hetifah juga mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan secara holistik.

"Mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat," kata Hetifah.

"Mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," tambahnya.

Politikus Partai Golkar ini juga mendorong adanya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Hetifah ingin adanya jaminan keamanan di daerah konflik.

"Mendorong penguatan regulasi dan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, termasuk alokasi dana untuk perlindungan tenaga pendidik dan kesehatan, serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik," kata Hetifah.

Untuk diketahui, pada Jumat (21/3), sekelompok KKB membakar gedung sekolah hingga rumah guru di Kampung Anggruk, Distrik Anggruk, Yahukimo. Tercatat 10 orang yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan warga menjadi korban.

Dikutip dari keterangan tertulis Divisi Humas Polri, Senin (24/3), korban tewas satu orang, luka ringan empat orang, luka berat tiga orang dan korban lainnya dua orang yang merupakan warga asli Yahukimo. Polri menyebut serangan ini keji karena menyasar pihak-pihak yang justru mengabdikan diri untuk kemajuan Papua Pegunungan.

"Ini adalah tindakan biadab dan sangat keji. Para guru dan tenaga medis itu bukan militer, mereka adalah pendidik yang mengabdikan diri untuk anak-anak Papua," tegas Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam rilis Humas Polri.

Evakuasi para korban dilakukan tim gabungan TNI di bawah Kogabwilhan, dan Polri di bawah Satgas Operasi Damai Cartenz 2025, juga Polda Papua. Evakuasi yang hanya dapat dilakukan melalui udara ini dilakukan pada Minggu (23/3).

Simak Video: Momen TNI-Polri Evakuasi Korban Serangan KKB di Distrik Anggruk

(dwr/rfs)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyebut, ada puluhan ribu dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum dalam 10 tahun terakhir.

Julius mencatat, ada lebih dari 20.000 aduan pelanggaran terkait polisi, 5.800 aduan terkait jaksa, dan 26.000 aduan terkait hakim.

"Dalam 10 tahun terakhir ada sekitar 20.000 lebih ya aduan pelanggaran oleh polisi yang dicatat Komisi Kepolisian Nasional," kata Julius dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (24/3/2025).

"Lalu, ada 5.800 lebih yang dicatat oleh Komisi Kejaksaan atas pelanggaran jaksa. Bahkan, 26.000 aduan pelanggaran hakim yang masuk ke Komisi Yudisial, angka ini sangat luar biasa," ujarnya lagi.

Menurut Julius, cakupan aduan dugaan pelanggarannya mulai dari etika dan perilaku, sampai kejahatan.

"Kejahatan pungli (pungutan liar), pemerasan, penyiksaan, dugana korupsi, rekayasa perkara dan lain-lain," katanya.

Oleh karena itu, Julius menilai bahwa belum ada perbaikan sistem penguatan kapasitas struktur dan aparat pada penegak hukum di Indonesia.

"Di sini mau menggambarkan bahwa kita belum bergerak dalam konteks perbaikan sistem dan juga kebijakan termasuk penguatan kapasitas struktur dan aparat," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya seorang guru asal NTT akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Jumat (21/3). Pigai menekankan urgensi perlindungan masyarakat sipil di Papua.

Pigai juga sudah membangun komunikasi dengan Gubernur NTT Melki Lakalena dan otoritas daerah di Provinsi Papua Pegunungan agar memastikan penanganan yang maksimal pada para korban pasca kejadian ini.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini. Saya juga sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT serta otoritas di daerah Papua Pegunungan agar memastikan penanganan para korban pasca kejadian ini dengan baik termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal,” kata Pigai pada Senin (24/3/2025).

Pigai juga meminta agar pemerintah memastikan dengan lebih baik lagi upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil. Pigai tak ingin kejadian seperti ini berulang ke depannya.

"Masyarakat sipil bagaimana pun harus dilindungi utamanya di daerah-daerah rawan yang ada, seperti Yahukimo ini," ujar Pigai.

Sebagaimana diketahui sebanyak tujuh orang guru dan tenaga kesehatan diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3/2025). Akibat serangan tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka.

Dari tujuh orang yang diserang, enam di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya. Para korban terdiri dari enam guru dan satu tenaga kesehatan.

Guru Besar Hukum Islam UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan penerapan hukum dan peraturan yang dipengaruhi oleh hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan pesat setelah reformasi.

Sejak tahun 1999 hingga 2023, ia mencatat setidaknya ada 17 Undang-undang di Indonesia yang dapat dikualifikasikan sebagai hukum islam.

"Hukum islam di Indonesia pasca-reformasi mengalami surplus dari sisi kuantitas dibanding periode sebelumnya di masa orde baru," kata dia saat dihubungi melalui pesan tertulis.

Indonesia memang tidak menerapkan hukum islam secara menyeluruh, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam Islam diterapkan dalam hukum positif, baik di tataran Undang-undang hingga tingkat Peraturan Daerah (Perda).

Di lapangan, hukum positif Indonesia yang dipengaruhi hukum syariah Islam ada di tataran produk UU hingga peraturan daerah. Berikut beberapa produk tersebut.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pornografi (RUU Pornografi) di Indonesia memakan waktu lebih dari lima tahun. Pembahasan RUU Pornografi baru memantik perhatian publik setelah berubah nama menjadi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP), 23 Juni 2005.

Pendukung RUUAPP secara umum mencakup kelompok berbasis agama Islam, kelompok perempuan berbasis agama Islam maupun nonagama, hingga organisasi perlindungan anak.

Secara umum, kelompok pendukung RUUAPP memandang pornografi telah meluas dengan kemudahan akses informasi. Mereka berpendapat ada hubungan kausalitas antara keterpaparan terhadap pornografi dengan perilaku seksual yang dianggap menyimpang dari batasan moralitas bangsa dan agama.

Sementara itu, penentang RUUAPP terdiri dari kelompok perempuan berbasis agama maupun non agama, organisasi agama Kristen, Katolik dan Hindu, kelompok seni, akademisi, aktivis HAM dan pluralisme, hingga kelompok transgender. Kelompok penentang ini menilai RUUAPP bukan solusi tepat untuk mengatasi masalah pornografi.

Salah satu aspek yang sangat krusial adalah pihak penentang memandang ada agenda tersembunyi dari kelompok islam politis untuk secara bertahap memasukkan hukum islam ke dalam hukum nasional.

Pandangan tersebut juga mendorong beberapa wilayah yang mayoritas penduduknya tidak beragama islam- seperti Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua- menolak pengesahan UU Pornografi.

Bahkan, pemerintah daerah maupun masyarakat di wilayah tersebut tak segan mengancam akan memisahkan diri dari NKRI jika aspirasi mereka diabaikan.

Perdebatan yang terjadi tidak hanya di forum resmi DPR dan media massa, tetapi juga di jalanan dengan aksi demonstrasi. Puncak dari demonstrasi tersebut, DPR terpaksa menunda pembahasan RUUAPP yang rencananya dilakukan pada tahun 2006.

DPR selanjutnya merevisi RUUAPP dan mengubahnya menjadi RUU Pornografi dengan jumlah semula 11 Bab dan 93 Pasal, menyusut menjadi 10 Bab dan 52 Pasal. Pada September 2007, Presiden SBY melayangkan surat ke DPR yang menunjukkan persetujuan pembahasan RUU Pornografi dan mengutus empat menteri ke DPR.

Pembahasan tersebut kembali menyulut perdebatan publik. Wacana mengenai seksualitas perempuan terangkat menjadi wacana nasional, dibicarakan secara terbuka dalam forum diskusi ilmiah, demonstrasi dan media massa.

RUU Pornografi akhirnya disahkan menjadi Undang-undang dalam suasana kontroversial, berdasarkan persetujuan delapan fraksi.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Damai Sejahtera (PDS) melakukan perlawanan dengan melayangkan interupsi dan walk out. Satu hal yang paling disoroti mengenai kewenangan masyarakat berperan serta dalam penanggulangan pornografi (Pasal 21).

Aturan itu dianggap menjadi pembenaran bagi kelompok tak bertanggung jawab melakukan penghakiman terhadap hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Aksi walk out juga dilakukan oleh dua anggota DPR dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) asal Bali.

Usai disahkan jadi UU 30 Oktober 2008, kelompok masyarakat sipil termasuk aktivis perempuan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Wesnawa menandatangani kesepakatan bersama untuk tidak melaksanakan UU tersebut dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Bali yang terkena pasal-pasal dalam UU Pornografi.

Selain Bali, Papua dan Papua Barat juga akan menggunakan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua untuk menolak berlakunya UU Pornografi.

Respons sangat keras dilayangkan oleh Ketua DPRD Papua Barat bersama 40 pimpinan umat gereja se-Papua Barat. Mereka menyatakan tidak akan mengikuti Pemilu dan akan melepaskan diri dari NKRI.

Nilai-nilai yang terkandung dalam islam juga diterapkan dalam tataran Peraturan Daerah (Perda). Dalam batas tertentu, Perda syariah dijadikan modal politik bagi politikus untuk mendapat simpati dan kepercayaan politik yang berbuah pada dukungan publik.

Peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)- sekarang BRIN-Syafuan Rozi dan Nina Andriana dalam kajiannya 'Politik Kebangsaan dan Potret Perda di Indonesia' menyatakan dalam kurun waktu lima tahun, kecenderungan implementasi Perda bernuansa syariah islam meningkat dan semakin merata.

Mulai dari Bulukumba, Padang, Solok, Pasaman Barat, Depok, Cianjur, Kota Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pamekasan, Banjar Baru, Enrekang, Gowa hingga Maros.

Untuk level provinsi, Perda syariah ditemukan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Gorontalo ataupun Sulawesi Selatan.

Sejumlah perda dan aturan berbau syariah memicu kontroversi. Seperti Perda Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah atau Perda Gerbang Marhamah di Cianjur. Atau, yang terbaru, penerapan tilang syariah oleh Polres Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam penelitiannya, Syafuan Rozi dan Nina Andriana menyoroti salah satu Perda yang memiliki nama sangat kental dengan nuansa islami yakni Perda Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah atau Perda Gerbang Marhamah.

Mereka memandang Perda tersebut penting dimasukkan ke dalam penelitian karena pada umumnya beberapa Perda yang ada tetap menggunakan bahasa yang bersifat umum.

Selain itu, substansi Perda-nya pun umumnya hanya mengatur satu per satu bagian kehidupan di dalam masyarakat.

Seperti Perda pekat (penyakit masyarakat), SK Bupati tentang penggunaan jilbab bagi kaum muslimah, lalu Perda tentang larangan atau ketentuan jam malam bagi kaum perempuan di luar rumah seperti yang terjadi di Padang dan Tangerang.

Namun, semua peraturan tersebut tidak berada dalam 'satu payung' Perda yang utuh seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur.

Perda Gerbang Marhamah lahir karena peristiwa pelanggaran moral kesusilaan. Politikus DPRD maupun kepala daerah merespons peristiwa tersebut dengan membentuk peraturan di tingkat daerah.

"Perda Syariah dalam batas tertentu merupakan kendaraan politik, dengan memanfaatkan Perda Syariah sebagai instrumen memperoleh dukungan politik lewat visi dan cara dalam mengendalikan kriminalitas akibat lemahnya regulasi peredaran minuman keras yang memicu pelanggaran moral dan kejahatan pembunuhan, perkelahian, pencurian, perzinahan, prostitusi dan pemerkosaan," kata mereka dalam penelitiannya.

Di Kabupaten Cianjur juga ada Perda Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Alquran (2014) dan Perda Gerakan Penghafalan dan Pengkajian Alquran atau GP2Q (2015).

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menilai Perda syariah yang kian marak terkesan memberi pengistimewaan kepada kelompok warga negara di atas sekelompok warga negara yang lain.

Padahal, tegas dia, pada dasarnya setiap perseorangan warga negara mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya tak peduli jumlah mereka di dalam komunitas.

"Jadi, begitu kita berkelompok, berapa pun kuantitas kita, itu tidak terlalu problematik karena sesungguhnya setiap warga negara itu per orangan memiliki hak atau kesetaraan di dalam hak untuk diperlakukan sama oleh negara," kata Halili.

Menurut dia, kehadiran Perda syariah di sejumlah daerah menjadi penanda gejala kebangkitan politik identitas.

Hanya saja, secara umum, sejak dua dekade lalu kehadiran Perda syariah menandakan kecenderungan munculnya populisme politik bagi sejumlah elite untuk menghimpun dukungan dari kelompok mayoritas di masyarakat setempat.

Ia menyatakan hal itu merupakan sesuatu yang pragmatis dan bersifat jangka pendek.

"Ini bagian dari menguatnya apa yang kita cemaskan sebagai mayoritarianisme karena kalau kita lihat Perda syariah tentu saja merupakan sesuatu yang seperti kecenderungan di dalam masyarakat yang mayoritas muslim," katanya.

Namun menurut Halili, hal serupa juga terjadi di wilayah yang mayoritas beragama Kristen atau Hindu.

"Tetapi kalau kita lihat, cek di tempat yang lain di mana mayoritas bukan muslim, taruhlah misalnya hindu atau katolik, itu ada kecenderungan yang kurang lebih sama untuk mengistimewakan kelompok itu di atas kelompok warga negara yang lain," ungkap dia.

Dalam konteks itu, kata Halili, terjadi semacam pengentalan identitas. Di tingkat elite akan menjadi biasa saja, tetapi berbeda di ranah warga atau publik.

"Dan itu menurut saya berbahaya bagi tata kelola kebhinekaan di republik ini," imbuhnya.

Pada akhirnya, menurut Halili, ketika pengentalan identitas terjadi secara kultural, maka akan menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat secara horizontal.

Apabila berbicara hukum yang hidup di tengah masyarakat atau living law, Perda syariah seolah merupakan sesuatu yang normal ketika satu masyarakat dengan kecenderungan kuat keislamannya menjadikan syariah sebagai kehidupan dari sisi hukum dan norma.

Kata Halili, yang menjadi masalah adalah ketika nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dijadikan alasan pembenar bagi pengistimewaan atas satu kelompok tertentu.

"Padahal, kalau kita bicara demokrasi, demokrasi itu kan mengenai dua hal: pertama apa yang sering kita sebut sebagai majority rule atau pemerintahan oleh mereka yang banyak dan minority rights yaitu pelindungan hak-hak minoritas," tutur Halili.

"Maka, dalam tata kelola demokrasi itu yang pertama kali dipertanyakan adalah soal bagaimana hak-hak yang sedikit itu diafirmasi untuk dilindungi sehingga prinsip pemerintahan demokratis adalah prinsip inklusif, sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal atau no one left behind," tambah dia.

Dalam konteks tersebut, Halili menyimpulkan "Perda syariah menjadi problematik kalau Perda itu dijadikan alasan untuk mengistimewakan satu kelompok masyarakat di satu locus tertentu atas kelompok yang lain dalam konteks itu minoritas."

Alih-alih Perda Syariah, Andreas Harsono yang bekerja untuk Human Rights Watch lebih memilih memakai istilah 'peraturan yang diskriminatif'. Sebab, menurut dia, tak semua Perda syariah diskriminatif.

Terlebih lagi, istilah syariah islam mempunyai banyak tafsir. Sebagai contoh, jilbab. Ada yang bilang wajib dan ada juga yang mengatakan tidak.

"Saya cenderung memakai istilah peraturan yang diskriminatif," ucap Andreas saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Menurut Andreas, akar permasalahan peraturan diskriminatif dimulai sejak tahun 1952 saat Kementerian Agama memberikan batasan agama yang memiliki tiga aspek, yakni Nabi, kitab suci dan pengakuan internasional.

"Jadi, peraturan diskriminatif tidak muncul sejak zaman Soeharto tapi sejak tahun 1952. Ini bukan kebangkitan. Ini inheren dengan Indonesia minimal tahun 1952," imbuhnya.

Satu yang paling buruk, kata Andreas, yakni Pasal penodaan agama yang diatur dalam Undang-undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal yang berkaitan dengan penodaan agama juga diatur dalam KUHP (Pasal 156a).

Kata Andreas, Pasal tersebut jarang digunakan pada zaman Soeharto. Ada 10 kasus mengenai hal itu.

"Zaman Soeharto jarang dipakai, dia mulai bangkit terutama setelah SBY tahun 2004. Di zaman Soeharto hanya dipakai maksimal 10 kali, delapan vonis, dua tidak jelas. Jadi, selama 30 tahun hanya dipakai 10 kali. Sementara zaman SBY, selama 10 tahun itu 125 orang sudah divonis bersalah. Jokowi dan Prabowo melanjutkan," kata Andreas.

Dari data yang ia punya, secara umum yang disebut dengan peraturan diskriminatif ada 700-an. Terbagi dalam empat kategori yakni minoritas agama, perempuan (paling banyak dari 700-an itu dan berkenaan dengan wajib jilbab), LGBT dan pemakai alkohol.

Peraturan diskriminatif itu paling banyak ada di 24 provinsi yang mayoritas islam.

"Menurut kami, Human Rights Watch, kami puluhan tahun, bukan hanya kami, ada Setara, Gus Dur, Alissa Wahid, sudah puluhan tahun kami meminta ini dibatalkan termasuk penodaan agama. Ironisnya, penodaan agama diperbesar oleh DPR terakhir tahun 2022. KUHP baru Pasalnya dinaikkan dari 1 jadi 6," ungkap Andreas.

Di sisi lain, berdasarkan hasil survei, 64 persen masyarakat muslim di Indonesia menyatakan kesetujuannya pada syariat Islam sebagai hukum negara. Survei ini didapat dari lembaga survei Pew Research Center di kawasan Asia Tenggara.

Survei ini dikumpulkan Pew Research Center mulai Juni hingga September 2022 dengan melibatkan 13.122 responden dari enam negara Asia yang dipilih dengan desain sampling berbasis probabilitas. Khusus untuk responden Indonesia salah satunya, ada pengambilan data melalui wawancara langsung bersama responden.

Pengambilan data juga dilakukan di bawah supervisi dan konsultasi dari berbagai pihak seperti pakar akademis hingga dilakukan wawancara mendalam maupun membentuk kelompok diskusi di beberapa negara Asia.

Berdasarkan publikasi yang dirilis 2023 lalu, salah satu survei yang dilakukan terkait pandangan masyarakat Indonesia pada agama Islam. Termasuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara.

Survei terbaru menunjukkan angka 64 persen masyarakat muslim Indonesia setuju dengan syariat Islam sebagai hukum negara. Mayoritas muslim Indonesia juga menyatakan hal serupa pada survei yang pernah dilakukan pada 2011-2012 lalu.

Usulan syariat Islam menjadi dasar negara ini sempat termaktub dalam rumusan salah satu sila Pancasila. Rumusan tersebut tertuang dalam Piagam Jakarta yang kemudian diganti menjadi, "Ketuhanan yang Maha Esa," oleh PPKI.

Secara umum, masyarakat muslim di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam memandang Islam sebagai lebih dari sekadar agama. Pew Research Center merinci sebanyak 82 persen respon menyebut Islam sebagai budaya yang menjadi bagian diri dari seseorang.

Kemudian, 81 persen muslim Indonesia juga menyebut Islam sebagai tradisi keluarga yang harus seseorang ikuti. Ditambah lagi, 77 persen responden muslim Indonesia juga mengaku Islam sebagai etnis tempat seseorang dilahirkan.

Guru Besar Hukum Islam UIN Jakarta Tholabi menilai perubahan pandangan masyarakat terhadap hukum Islam itu juga tak terlepas dari maraknya kajian hukum Islam di perguruan tinggi. Terlebih, kata dia, kajian itu dilakukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jadi, tidak ada lagi kecurigaan atas eksistensi hukum Islam. Keberadaan hukum Islam murni untuk mengatur masyarakat muslim dalam sektor tertentu seperti ekonomi syariah, haji, zakat, wakaf, peradilan agama, termasuk hukum keluarga," jelas dia.

Di sisi lain, Tholabi berharap keberadaan hukum Islam dapat semakin digunakan untuk membangun Indonesia.

Tak hanya itu, Tholabi menjelaskan terdapat 3 cara agar hukum Islam bersama dengan hukum adat, hingga hukum barat dapat bersandingan dalam sistem hukum nasional. Salah satunya, mengakui keberadaan masing-masing pilar hukum tanpa mempertentangkan pilar lainnya agar dapat berjalan berdampingan.

Kemudian, para pembentuk undang-undang harus memiliki kesadaran bersama terkait pentingnya koeksistensi hukum nasional.

"Melalui proses pembentukan, pengawasan, penafsiran, dan pelaksanaan sebuah norma peraturan perundang-undangan," katanya.

Jakarta: NJZ, yang sebelumnya dikenal sebagai NewJeans, secara resmi mengumumkan hiatus saat tampil di konser ComplexCon, Hong Kong, pada Minggu, 23 Maret 2025. Girl Group asal Korea Selatan ini juga memperkenalkan lagu terbaru mereka berjudul "Pit Stop", yang menjadi persembahan spesial bagi para penggemar di Hong Kong.

Pengumuman hiatus NJZ disampaikan langsung oleh para member, yaitu Hanni, Haerin, Minji, Danielle, dan Hyein, melalui sebuah surat yang mereka bacakan di atas panggung.

Dengan perpaduan bahasa Korea dan Inggris, mereka menyampaikan pesan emosional penuh haru kepada ribuan Bunnies (sebutan untuk penggemar NewJeans) yang hadir ComplexCon di Hong Kong.

"Panggung ini sangat berarti bagi kami, begitu juga dengan setiap orang yang telah memberi kami kekuatan hanya dengan berada di sini," ujar Hanni dan Danielle, dikutip dari Billboard pada Senin, 24 Maret 2025.

Namun, di balik suasana penuh energi dari ribuan Bunnies, ada kabar yang tak mudah mereka sampaikan.

baca juga: ADOR Memohon NJZ Kembali Bergabung: Tolong Beri Kami Kesempatan

"Sangat sulit bagi kami untuk mengatakan ini, tetapi ini mungkin akan menjadi penampilan terakhir kami untuk sementara waktu," lanjut mereka.

Para member NJZ pun menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi menghormati putusan Pengadilan Distrik Pusat Seoul, yang melarang mereka menjalankan aktivitas secara independen dengan nama NJZ.

Meski dirasa berat, mereka merasa bahwa rehat atau hiatus sejenak adalah langkah yang tepat diambil untuk menghadapi tantangan yang ada.

"Demi menghormati keputusan pengadilan, kami memutuskan untuk menghentikan sementara semua aktivitas kami saat ini. Itu bukan keputusan yang mudah, tetapi kami yakin ini adalah sesuatu yang perlu kami lakukan saat ini," ucap para member dengan nada penuh emosi.

Meskipun harus melewati situasi sulit dan ketidakpastian terkait polemik permasalahan kontrak mereka dengan ADOR (mantan agensi musik NewJeans), NJZ menegaskan bahwa ini bukan akhir dari petualangan dan perjalanan musik mereka.

Hani, Minji, dan kawan-kawan berjanji mereka akan segera kembali menyapa para Bunnies, yang pasti dengan kondisi mereka yang lebih kuat dan lebih fresh dibandingkan dengan kondisi saat ini.

"Namun, ini tidak berarti kami akan menyerah. Kami akan terus maju apa pun yang terjadi," tegas para member, mengisyaratkan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Tak lupa, sebagai penutup kelima anggota NJZ juga mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada semua pihak yang telah memberikan support selama ini.

"Kepada semua orang yang telah percaya kepada kami dan mendukung kami dengan sepenuh hati, terima kasih, dan kami sangat, sangat, sangat, sangat mencintai kalian, dan kami tidak dapat mengungkapkan betapa bersyukurnya kami, dan kami berjanji, apa pun keadaannya, kami akan segera bertemu lagi," tutup para member NJZ.

(Basuki Rachmat)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

Jakarta -

Komnas HAM mengecam aksi teror berupa pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo. Menurut Komnas HAM, tindakan ini merupakan bentuk ancaman dan intimidasi terhadap Tempo.

"Komnas HAM menyesalkan terjadinya pengiriman barang-barang tersebut ke Wartawan Tempo. Sudah dua kali pengiriman ini menunjukkan ada kesengajaan untuk mengancam dan menekan Tempo dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Semendawai dilansir detikNews, Senin (24/3/2025).

Jurnalis, lanjutnya, memiliki hak untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia pun mendesak pihak kepolisian agar segera mengungkap identitas pelaku teror ini.

"Padahal jurnalis selain memiliki hak untuk berpendapat dan berekspresi juga berhak mencari informasi dan menyampaikan informasi ke Publik. Oleh karena untuk mencegah praktek seperti ini tidak terulang dan agar pelakunya mendapatkan sanksi yang setimpal. Maka kepolisian harus segera bertindak mengungkap pelakunya," ujarnya.

Diketahui, pada 19 Maret 2025, redaksi Tempo menerima sebuah paket yang berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh seseorang yang mengenakan atribut dari layanan pengiriman barang. Paket ini ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, seorang wartawan desk politik sekaligus host siniar Bocor Alus Politik.

Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada Sabtu (22/3/2025), Tempo kembali menerima kiriman berupa bangkai hewan. Kali ini, paket yang diterima adalah sebuah kardus berisi bangkai tikus yang sudah dipenggal.

Pada 21 Maret 2025, Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, melaporkan kejadian ini ke Markas Besar Polri. Paket kepala babi tersebut juga telah diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti.

Menanggapi laporan ini, Mabes Polri telah membentuk tim untuk mengungkap dalang di balik aksi teror tersebut serta motifnya. Sekitar 20 anggota kepolisian mendatangi kantor Tempo untuk mendokumentasikan bangkai tikus yang dikirim pada Sabtu dini hari.

Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Minggu (23/3). Selain itu, rekaman CCTV di sekitar lokasi sedang diperiksa guna mengumpulkan bukti lebih lanjut.

(nkm/nkm)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan otoritas daerah di Papua Pegunungan setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) melakukan penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT serta otoritas di daerah Papua Pegunungan untuk memastikan penanganan para korban pascakejadian ini dengan baik, termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal," kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Pigai menyayangkan insiden tersebut dan menyampaikan belasungkawa terhadap korban tewas. Dia juga meminta pemerintah untuk memastikan upaya pelindungan terhadap masyarakat sipil dengan lebih baik sehingga kejadian serupa tidak terjadi kembali.

"Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini. Masyarakat sipil, bagaimanapun, harus dilindungi, utamanya di daerah-daerah rawan, seperti Yahukimo," ucapnya.

Sebelumnya, Kodam XVII Cenderawasih menyatakan KKB menyerang sekolah di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Jumat (21/3). Aksi tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya luka-luka.

Menurut Kementerian HAM, dari tujuh orang korban yang diserang, enam orang di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya. Para korban terdiri atas enam guru dan satu tenaga kesehatan.

Sementara itu, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli saat dihubungi ANTARA dari Jayapura, Minggu (23/3), mengatakan bahwa korban yang meninggal dunia tersebut merupakan wanita yang berprofesi sebagai guru.

Menurut Didimus, aparat keamanan telah mengevakuasi para korban dan warga sipil di wilayah tersebut. Ia menyebut korban luka-luka sudah berada di Rumah Sakit Marthen Indey untuk mendapat perawatan.

Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan menyatakan pihaknya berhasil mengevakuasi tujuh korban pada Minggu. Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat karena Distrik Anggruk masih rawan.

"Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata, namun berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, untuk proses identifikasi lebih lanjut," kata Gustiawan sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

Tujuh korban yang dievakuasi, antara lain, Rosalina yang ditemukan tewas dengan luka mengenaskan akibat kekerasan; tiga korban dengan luka berat, yaitu Vidi, Cosmas, dan Tari; serta tiga korban lainnya mengalami luka ringan, yaitu Vanti, Paskalia, dan Irmawati.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Palembang -

Warga Palembang tak terima dengan konten masak rendang yang dibuat Willie Salim di Benteng Kuto Besak Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Konten tersebut dinilai sudah menyakiti dan membuat citra atau nama baik Wong Palembang rusak. Karenanya, berbagai pihak melaporkan Willie Salim ke polisi.

Seperti kantor hukum Ryan Gumay Lawfirm melaporkan konten kreator Willie Salim ke Polda Sumsel pada Sabtu malam (22/3/2025). Pimpinan Ryan Gumay Lawfirm Muhammad Gustryan mengatakan sebagai warga Palembang asli dan mewakili warga Palembang, dirinya tidak terima akibat konten itu dan melapor hal ini ke Polda Sumsel.

"Kita gerak langsung melaporkan pengaduan masyarakat ke Polda Sumsel yang telah diterima dengan nomor laporan LAP-20250322-3F227 Sabtu (22/3/2025)," katanya kepada detikSumbagsel, Sabtu (22/3/2025).

Ryan menjelaskan kehadirannya bersama tim ke Polda Sumsel untuk menegaskan upaya langkah hukum terhadap kreator Willie Salim agar ada efek jera dan pelajar bagi kreator lain yang terindikasi sengaja membuat konten tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan.

"Kami melengkapi pengaduan dengan beberapa bukti yang sudah kami serahkan ke Subdit Cyber Crime Polda Sumsel yang juga telah direspon melalui akun Banpol Sumsel," ungkapnya.

Tak hanya itu, konten kreator kuliner Palembang, Rondoot juga mengambil langkah serupa. Ia bersama dengan DPP Gencar mendatangi Polda Sumsel dan melaporkan Willie Salim atas dugaan tindak pidana .

"Hari ini Rondoot selaku konten kreator Palembang, Sumatera Selatan bersama Gencar dan kuasa hukumnya serta kuasa hukum Rondoot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willie Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan membuat statment-statment di media sosial," kata Rondoot dalam unggahan di media sosial.

"Yang menghina Kota Palembang disamakan dengan Prindapan, Palembang rakus, Palembang tamak dan lainnya. Kami laporkan ke Polda Sumsel. Dan izin Bapak Kapolda Sumsel, mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sesuai hukum yang ada di Indonesia," sambungnya.

Ia menilai konten Willie Salim menimbulkan citra buruk bagi masyarakat Kota Palembang. Bahkan, kata dia, penggiringan opini yang dilakukan Willie Salim melalui konten rendang hilang ini benar-benar sudah melukai hati masyarakat Palembang.

"Kita boleh mencari views, kita boleh mencari adsense, kita boleh tenar, tapi yang sangat disayangkan tenar hanya untuk menjatuhkan Kota Palembang. Apalagi ini tragedi rendang Palembang hilang berarti hilang ada yang mencuri, giringan opini seperti ini yang membuat luka hati warga Kota Palembang," kata dia.

Hal inilah yang membuatnya yakin untuk membawa masalah ini ke ranah hukum agar tidak ada konten kreator yang melakukan hal serupa dan merusak citra daerah.

"Kalau permintaan maaf (Willie Salim di medsos) silakan minta maaf, saya muslim dan pasti akan memaafkan tapi tidak dengan men-stop kasus ini. Ini bukan soal minta maaf saja tapi ini harus hukum dijalankan sebenar-benarnya," jelasnya.

Sejumlah aktivis dan tokoh pemuda Palembang juga akan segera melaporkan Willie Salim ke polisi. Hal itu diungkapkan selebgram Palembang, Achmad Fuadi Irawan.

"Pada Senin tanggal 24 Maret 2025 kita akan melaporkan konten kreator bernama Willie Salim ke polisi. Sekaligus dialog dengan Kapolrestabes Palembang," kata dia di media sosialnya.

Selain itu, pihaknya juga sedang mendalami ada tidaknya izin konten kreator Willie Salim memasak rendang di pelataran BKB Palembang tersebut.

"Untuk permasalahan ini kami sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di Palembang, termasuk konten kreator. Jadi jika memang benar kegiatan (masak rendang di BKB) tidak ada izinnya, berarti kegiatan itu ilegal. Ini yang membuat kami akan melaporkan ke polisi," kata Achmad.

Pihaknya melaporkan Willie Salim juga karena sudah mencemarkan nama baik Palembang, Sumatera Selatan.

"Saya mengajak seluruh Tiktoker, kreator konten, dan selebgram untuk bersama-sama melaporkan Willie Salim serta berdiskusi dengan Kapolresta Palembang. Mohon dukungannya untuk hadir," kata dia.

Sementara itu sebelumnya, Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi sudah meminta warga yang dirugikan atas konten Willie Salim agar melapor ke polisi dan akan segera ditindaklanjuti.

"Menurut saya simpel saja, kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh konten itu, (konten video Willie Salim masak rendang 200 kilogram) laporkan saja," kata dia kepada detikSumbagsel, Sabtu (22/3/2025).

(dai/dai)

Jakarta -

Sejumlah orang menggugat Undang-undang (UU) TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) usai disahkan oleh DPR. Mabes TNI menghormati gugatan tersebut sebab hal itu merupakan hak setiap warga negara.

"TNI tetap menghormati setiap proses hukum yang berlangsung di negara ini, termasuk hak setiap warga negara atau kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (23/3/2025).

Kristomei menuturkan proses pembentukan UU TNI telah melibatkan berbagai pihak. Dia menyebut perubahan dalam UU TNI yang baru tetap dalam kerangka supremasi sipil dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

"Undang-Undang TNI yang baru disahkan oleh DPR tentunya telah melalui proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan negara serta profesionalisme TNI," ujarnya.

"Perubahan UU ini tetap menghormati dan dalam kerangka supremasi sipil, tetap berdasarkan nilai dan prinsip demokrasi serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Lebih lanjut, Kristomei menyampaikan TNI tetap akan menjalankan tugas pokok sesuai dengan aturan. Dia menyerahkan proses gugatan kepada MK sepenuhnya.

"TNI akan tetap fokus menjalankan tugas pokoknya sesuai konstitusi dan mendukung proses demokrasi serta supremasi hukum yang berlaku. Kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada di MK untuk menilai dan memutuskan gugatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

UU TNI Digugat ke MK

Dua hari setelah disahkan DPR atau pada Sabtu (22/3/2025), UU TNI itu langsung digugat ke MK. Ada 7 orang yang menggugat UU itu ke MK.

Dilihat di situs Mahkamah Konstitusi (MK), permohonan itu terdaftar dengan nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.

"Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," bunyi pokok perkara gugatan tersebut.

Adapun para pemohon adalah Muhammad Alif Ramadhan (Pemohon I), Namoradiarta Siaahan (Pemohon II), Kelvin Oktariano (Pemohon III), M. Nurrobby Fatih (Pemohon IV), Nicholas Indra Cyrill Kataren (Pemohon V), Mohammad Syaddad Sumartadinata (Pemohon VI), dan R. Yuniar A. Alpandi (Pemohon VII).

SimakVideo: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-undang

(dek/gbr)

Timika (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap tenaga guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan melanggar prinsip HAM.

"Perbuatan OPM tersebut melanggar unsur kejahatan dan melanggar prinsip-prinsip HAM," kata Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat dihubungi Antara dari Timika, Minggu.

Menurut Ramandey, selain itu aksi yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut juga merupakan tindakan kejahatan yang melanggar HAM dan bisa berdampak luas.

"Karena dengan meninggalnya tenaga guru maka pelayanan HAM atas pendidikan menjadi terabaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan penyerangan yang dilakukan OPM di Distrik Anggruk mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya mengalami luka-luka.

"Saat ini para korban sudah berada di RS Marten Indey, Kota Jayapura, Papua untuk mendapatkan perawatan," katanya.

Dia menambahkan korban yang meninggal dunia adalah wanita yang berprofesi sebagai seorang guru.

Dia mengatakan pihaknya sangat menyenangkan kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata karena keberadaan guru untuk mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Yahukimo khususnya di Distrik Anggruk.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komnas HAM: Kekerasan terhadap guru di Yahukimo melanggar prinsip HAM

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (23/3) menjadi sorotan, di antaranya Polri mulai menyelidiki aksi teror yang dialami oleh Tempo, dan berbagai persiapan menjelang arus mudik pada masa libur Lebaran 2025.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat dibaca kembali:

Bareskrim Polri selidiki laporan dugaan teror di Kantor Tempo

Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan terkait dengan dugaan teror berupa peletakan kepala babi di Kantor Tempo.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Polda Lampung: Fokus pengamanan pada jalur mudik dan titik rawan

Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menyebutkan fokus pengamanan dalam Operasi Ketupat Krakatau 2025 yakni berada di jalur mudik dan titik rawan kejahatan.

"Dalam operasi ketupat ini kami ingin memastikan kelancaran arus mudik dan meningkatkan keselamatan serta keamanan pengguna jalan," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika di Bandarlampung, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Kakorlantas imbau masyarakat mudik tanpa sepeda motor

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengimbau masyarakat untuk mudik tanpa menggunakan sepeda motor.

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, Irjen Pol. Agus mengatakan bahwa pihaknya tidak melarang pemudik menggunakan sepeda motor.

Selengkapnya baca di sini.

Pemerhati: Isu setoran judi sabung ayam harus didalami TNI/Polri

Pemerhati kepolisian Mohammad Dawam mengatakan bahwa isu terkait dengan dugaan adanya setoran yang diterima oleh personel kepolisian dari aktivitas judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, harus didalami oleh TNI dan Polri.

Sebagai informasi, isu tersebut mencuat setelah gugurnya tiga personel kepolisian akibat ditembak saat bertugas menggerebek judi sabung ayam pada hari Senin (17/3). Diduga terdapat keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa ini.

Selengkapnya baca di sini.

Satgas ODC imbau masyarakat tak terprovokasi serangan KKB di Anggruk

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025 Kombes Pol. Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tidak terpancing oleh propaganda dan provokasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) usai insiden penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3).

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak termakan propaganda yang menyesatkan. Aparat akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan di wilayah rawan,” kata Yusuf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025