Komnas HAM mengingatkan potensi serangan balasan usai aparat TNI menembak mati 18 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Intan Jaya, Papua Tengah. OPM disebut akan menyerang aparat TNI/Polri hingga warga sipil yang merupakan pendatang.

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5/2025).

Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.

"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.

Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelasaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.

"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.

Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia ingin dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.

"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.

Di sisi lain, Frits mengungkapkan jumlah korban OPM yang ditembak mati TNI hingga kini belum tervalidasi. Sebab terdapat juga warga sipil yang menjadi korban akibat kontak tembak tersebut.

"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," jelas Frits.

Ia mengatakan, korban yang meninggal dunia 4 dari OPM dan 2 dari warga sipil. Data tersebut diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Pemda Intan Jaya.

"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," katanya.

Diberitakan sebelumnya, TNI menembak mati 18 anggota OPM di Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT. Mereka ditembak karena berusaha menghalangi aparat TNI melakukan pelayanan kesehatan ke masyarakat.

"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas," ujar Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono kepada wartawan, Kamis (15/5).

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan otoritas daerah di Papua Pegunungan setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) melakukan penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT serta otoritas di daerah Papua Pegunungan untuk memastikan penanganan para korban pascakejadian ini dengan baik, termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal," kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Pigai menyayangkan insiden tersebut dan menyampaikan belasungkawa terhadap korban tewas. Dia juga meminta pemerintah untuk memastikan upaya pelindungan terhadap masyarakat sipil dengan lebih baik sehingga kejadian serupa tidak terjadi kembali.

"Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini. Masyarakat sipil, bagaimanapun, harus dilindungi, utamanya di daerah-daerah rawan, seperti Yahukimo," ucapnya.

Sebelumnya, Kodam XVII Cenderawasih menyatakan KKB menyerang sekolah di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Jumat (21/3). Aksi tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya luka-luka.

Menurut Kementerian HAM, dari tujuh orang korban yang diserang, enam orang di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya. Para korban terdiri atas enam guru dan satu tenaga kesehatan.

Sementara itu, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli saat dihubungi ANTARA dari Jayapura, Minggu (23/3), mengatakan bahwa korban yang meninggal dunia tersebut merupakan wanita yang berprofesi sebagai guru.

Menurut Didimus, aparat keamanan telah mengevakuasi para korban dan warga sipil di wilayah tersebut. Ia menyebut korban luka-luka sudah berada di Rumah Sakit Marthen Indey untuk mendapat perawatan.

Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan menyatakan pihaknya berhasil mengevakuasi tujuh korban pada Minggu. Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat karena Distrik Anggruk masih rawan.

"Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata, namun berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, untuk proses identifikasi lebih lanjut," kata Gustiawan sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

Tujuh korban yang dievakuasi, antara lain, Rosalina yang ditemukan tewas dengan luka mengenaskan akibat kekerasan; tiga korban dengan luka berat, yaitu Vidi, Cosmas, dan Tari; serta tiga korban lainnya mengalami luka ringan, yaitu Vanti, Paskalia, dan Irmawati.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025