Jambi (ANTARA) - Sebanyak 365 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Bungo menerima remisi khusus dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Kepala Lapas Kelas IIB Muara Bungo, Muhammad Kameily di Jambi, Sabtu, mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk apresiasi kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan positif selama menjalani masa hukuman.

Dari total penerima remisi, sebanyak 129 orang mendapat pengurangan masa tahanan selama 15 hari, 192 orang menerima remisi satu bulan, 37 orang memperoleh remisi satu bulan 15 hari, dan tujuh orang mendapatkan remisi dua bulan.

Mayoritas penerima remisi berasal dari kasus narkotika sebanyak 186 orang, pidana umum 178 orang, dan satu orang dari kasus korupsi. Adapun jumlah penerima remisi terdiri dari 354 laki-laki dan 11 perempuan.

Muhammad Kameily menegaskan bahwa remisi bukan hanya pengurangan masa tahanan, tetapi juga bentuk motivasi bagi warga binaan untuk terus berperilaku baik serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.

"Diharapkan dengan pemberian remisi ini, warga binaan semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saat bebas nanti bisa kembali ke masyarakat dengan bekal positif," katanya.

Pemberian remisi khusus Idul Fitri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan dengan disiplin.

Balikpapan (ANTARA) - Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Balikpapan menggelar razia di kamar hunian warga binaan permasyarakatan (WBP ) menjelang lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Ini adalah langkah antisipasi dan deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H," jelas Kepala Lapas Kelas IIA Balikpapan Pujiono Slamet, di Balikpapan,Sabtu (29/3).

Dia mengatakan razia yang digelar Lapas Kelas IIA Balikpapan bersinergi dengan institusi lainnya yakni baik dari jajaran TNI maupun Polri.

Menurutnya razia tersebut merupakan bentuk komitmen Lapas Balikpapan dalam melaksanakan arahan 13 program akselerasi menteri imigrasi dan pemasyarakatan.

"Khususnya pada poin 1 yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan (Rumah Tahanan) ," tuturnya.

Pujiono menjelaskan razia berupa penggeledahan kamar hunian, petugas Lapas Balikpapan, personel TNI dan Polisi dibagi menjadi tiga tim.

"Mereka dengan sigap dan teliti para petugas menyisir kamar hunian agar tidak ada barang terlarang sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Dikemukakannya bahwa Lapas Balikpapan tidak pernah lelah dan terus berkomitmen penuh dalam menciptakan suasana kondusif khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

"Ini juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan diri dan organisasi yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, handphone, dan pungutan liar,” ujarnya.

Pujiono berharap, kegiatan razia ini dapat meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan warga binaan agar tetap mematuhi aturan yang berlaku di dalam Lapas.

Selain itu, sinergi antara Lapas, TNI, dan Polri di Balikpapan diharapkan dapat terus terjalin guna menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Sekadar diketahui sebelumnya, razia serupa juga pernah digelar oleh Lapas Balikpapan, dan berhasil mengungkap jaringan narkotika yang dikendalikan oleh mantan direktur teknik Persiba Balikpapan CAP alias Catur Adi Prianto.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kolaborasi Lapas Kelas IIA Balikpapan dengan Direktorat 4 Bareskrim Mabes Polri dan Polda Kalimantan Timur (Kaltim).

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Sebanyak 340 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tulungagung, Jawa Timur menerima Remisi Khusus (RK) Idul Fitri 2025.

Dari total 679 warga binaan yang terdiri atas 152 tahanan dan 527 narapidana, sebagian besar telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk pengurangan masa hukuman, demikian disampaikan Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung, Ma'ruf Prasetyo Hadianto di Tulungagung, Sabtu.

Ia menyebutkan 335 warga binaan mendapat RK I, sementara lima lainnya memperoleh RK II.

Dari penerima RK II, dua orang langsung bebas, sedangkan tiga lainnya masih menjalani subsider denda.

"Pemberian remisi ini merupakan hak warga binaan yang memenuhi syarat sesuai peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Mereka telah menunjukkan kelakuan baik serta aktif dalam program pembinaan," ujarnya.

Sebanyak 339 warga binaan tidak memenuhi syarat remisi karena masih berstatus tahanan atau baru divonis.

Beberapa lainnya tidak mendapat remisi karena belum melengkapi persyaratan administratif maupun substantif.

Untuk kasus tindak pidana korupsi, lima narapidana di lapas tersebut mendapat remisi sesuai ketentuan.

Sementara itu, tidak ada remisi perayaan Nyepi karena tidak terdapat warga binaan beragama Hindu.

Dua narapidana kasus terorisme menerima rapel remisi susulan dari tahun sebelumnya sebesar empat bulan, setelah menyatakan kesetiaan kepada NKRI.

Dengan pengurangan hukuman ini, keduanya yang seharusnya bebas pada November akan bebas murni lebih awal pada Juli 2025.

Remisi Idul Fitri diberikan berdasarkan regulasi Kementerian Hukum dan HAM, dengan besaran antara 15 hari hingga dua bulan, tergantung masa hukuman dan tingkat kepatuhan selama pembinaan.

"Kami berharap remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus berkelakuan baik dan aktif dalam pembinaan, sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik," tutup Ma'ruf.

Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947 dan Idul Fitri 1446 ribuan menjadi momen istimewa bagi warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumatera Selatan. Sebab, ribuan warga binaan mendapatkan remisi khusus.

Kabid Pelayanan dan Pembinaan, Mishbahuddin, mengatakan ada 7 warga binaan yang mendapatkan remisi khusus (RK) Hari Raya Nyepi. Rinciannya, remisi khusus satu bulan sebanyak enam orang dan remisi khusus selama dua bulan ada satu orang.

Remisi paling banyak diterima oleh warga binaan di Lapas Kelas IIB Baturaja, OKU, Lapas Kelas II B Martapura dan Lapas Kelas IIB Kayuagung dengan masing-masing dua warga binaan dan satu orang lagi berada di Lapas Kelas I Palembang. Terdiri dari empat warga binaan terjerat kasus narkoba dan tiga lainnya kasus pidana umum.

Sementara untuk remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 H sebanyak 11.021 warga binaan menerima remisi baik RK I dan RK II. Sementara itu dari jumlah tersebut, sebanyak 10.929 orang ini mendapat RK I selama 15 Hari hingga 60 hari. Sedangkan yang mendapatkan RK II sebanyak 92 Orang dengan remisi mulai 15-60 hari.

Adapun untuk anak didikan LPKA di momen Idul Fitri 2025 yang mendapatkan remisi ini sebanyak 38 orang. Di antaranya 36 Andik LPKA ini mendapatkan RK I dengan masa remisinya 15 hari dan satu bulan, sedangkan untuk RK II ada dua Andik LPKA selama 15 hari dan satu bulan.

Total dari 11.059 warga binaan yang berada di seluruh Rutan, Lapas dan LPKA se-Sumsel yang mendapatkan remisi, yang paling banyak dapat remisi ini yakni warga binaan yang berada di Lapas Kelas I Palembang sebanyak 1.400 warga binaan dan yang paling sedikit yakni di LPKA Kelas I Palembang sebanyak 96 orang.

"Penyerahan remisi Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri duberikan secara bersamaan yang dilaksanakan pada Jumat (28/3/2025) yang diawali remisi untuk warga binaan beragama Hindu untuk mendapatkan remisi Nyepi dan selanjutnya warga binaan yang beragama Islam untuk remisi Idul Fitri," kata Mishbahuddin, Sabtu (29/3/2025).

Menurutnya, pemberian remisi ini dilaksanakan di Rutan Kelas I Palembang. Untuk penerima remisi khusus tadi berdasarkan kasus atau tindak pidananya ini didominasi oleh kasus narkoba sebanyak 6.019 orang dan pidana umum capai 4.950 orang. Sedangkan untuk kasus lain seperti korupsi sebanyak 89 orang dan napi teroris ada satu orang.

"Sebelum warga binaan mendapatkan remisi pihaknya menilai dari tingkah laku warga binaan itu selama berada di Lapas atau Rutan. Bagi mereka yang berperilaku baik selama di Lapas atau Rutan selama menjalani hukuman akan diberikan remisi," katanya.

Mishbahuddin mengatakan hingga saat ini jumlah warga binaan yang ada di Lapas dan Rutan se-Sumsel mencapai 15.417 orang. Adapun untuk warga binaan berstatus narapidana ini ada 13.272 orang dan berstatus tahanan ada 2.144 orang.

"Sejauh ini kita masih overload, sebab kapasitas yang kita miliki sebanyak 7.088 orang," pungkasnya.

Video: Bocoran Isi Rumusan RUU Hak Cipta yang Disusun Kemenkumham

Video: Bocoran Isi Rumusan RUU Hak Cipta yang Disusun Kemenkumham

Makassar (ANTARA) - Sebanyak 5.344 orang narapidana di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Selatan mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijiriah/2025 Masehi.

"Kami berharap ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali menjadi bagian produktif di masyarakat," kata Kakanwil Ditjenpas Sulsel Rudy Fernando Sianturi di Lapas Makassar, Jumat.

Rudy menyebutkan, jumlah narapidana WBP di 24 unit pelaksana teknis rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Sulsel per 27 Maret 2024 telah mencapai 11.462 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 narapidana menerima remisi khusus I Hari Raya Nyepi.

Sementara untuk penerima remisi khusus Idul Fitri 1446H sebanyak 5.344 narapidana.

Selain itu, sebanyak 25 narapidana menerima remisi khusus II, yang memungkinkan bebas setelah masa tahanannya dikurangi.

Kepala Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulsel Yohanis Varianto mengungkapkan, mayoritas warga binaan penerima remisi hari raya berasal dari kasus narkotika.

Lhasa (ANTARA) - Kemajuan menyeluruh dan bersejarah telah dicapai dalam perjuangan hak asasi manusia (HAM) di Daerah Otonom Xizang, China, demikian tertuang dalam sebuah buku putih yang dirilis pada Jumat (28/3).

Dokumen berjudul "Hak Asasi Manusia di Xizang di Era Baru" (Human Rights in Xizang in the New Era) itu diterbitkan oleh Kantor Informasi Dewan Negara China pada sebuah konferensi pers yang digelar di Lhasa, ibu kota daerah otonom tersebut.

Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) dan Pemerintah China telah mengimplementasikan sejumlah langkah efektif untuk mengembangkan ekonomi, meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat, mempromosikan persatuan dan kemajuan kelompok etnis, serta melindungi hak-hak dasar semua orang di daerah otonom tersebut, menurut dokumen itu.

Tahun 2025 menandai 60 tahun berdirinya Daerah Otonom Xizang. Berkaca pada perkembangan HAM di daerah tersebut selama enam dekade terakhir, terutama sejak Kongres Nasional CPC ke-18 pada 2012, Gama Cedain, kepala pemerintah daerah, pada Jumat mengatakan bahwa kepemimpinan CPC telah memberikan jaminan fundamental bagi stabilitas yang bertahan lama dan pembangunan berkualitas tinggi di daerah otonom tersebut.

Dikatakan Gama pada konferensi pers itu bahwa masyarakat dari seluruh kelompok etnis di Xizang telah menorehkan pencapaian bersejarah dalam hak-hak mereka atas penghidupan dan pembangunan.

Buku putih tersebut menguraikan secara rinci tentang kemajuan HAM yang luar biasa di berbagai bidang di Xizang, seperti demokrasi rakyat seluruh proses, perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial, hak-hak budaya dan hak-hak lingkungan, perlindungan yang efektif untuk kebebasan beragama, perlindungan yang setara terhadap hak-hak kelompok tertentu, serta penyempurnaan yang mantap dalam perlindungan hukum terhadap HAM.

Dokumen itu menunjukkan bahwa per akhir 2019, seluruh 628.000 penduduk miskin yang terdaftar di daerah otonom tersebut telah terangkat dari kemiskinan. Selain itu, pendapatan bersih per kapita penduduk yang telah terangkat dari kemiskinan di Xizang meningkat lebih dari 12,5 persen pada 2024.

Dalam 12 tahun terakhir, panjang jalan di daerah otonom itu meningkat hampir dua kali lipat dan setiap kota atau kota kecil telah terjangkau oleh jaringan nirkabel 5G, dengan 2,14 juta pengguna ponsel 5G, atau 60,5 persen dari total pengguna ponsel di daerah otonom tersebut.

Rata-rata angka harapan hidup di Xizang meningkat dari 68,17 tahun pada 2010 menjadi 72,19 tahun pada 2020, menurut dokumen tersebut.

Menghormati dan melindungi HAM telah menjadi bagian penting dari pedoman Komite Sentral CPC untuk tata kelola daerah otonom tersebut, katanya.

CPC mempertahankan pendekatan terhadap HAM yang berpusat pada rakyat dan komitmen untuk menjamin HAM melalui pembangunan, serta giat mempromosikan demokrasi rakyat seluruh proses, ujarnya.

CPC memperkuat perlindungan hukum terhadap HAM, dan mengoordinasikan upaya untuk meningkatkan hak-hak sipil dan politik rakyat serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya demi mencapai pembangunan yang menyeluruh dan kemakmuran bersama bagi semua orang dari seluruh kelompok etnis, demikian urai buku putih tersebut.

Kini, Xizang menikmati stabilitas politik, persatuan kelompok etnis, pembangunan ekonomi, keharmonisan sosial, dan persahabatan di antara berbagai pemeluk agama, kata dokumen tersebut.

Lingkungannya sehat, dan masyarakat setempat puas dengan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari mereka. Kemajuan ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa dalam melindungi HAM di dataran tinggi bersalju itu, menurut dokumen itu.

Buku putih itu menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, kebohongan tentang "situasi HAM yang memburuk" di Xizang disebarkan di luar China dengan motif politik tersembunyi serta tujuan untuk mendestabilisasi Xizang dan memisahkannya dari China.

Kemajuan HAM di Xizang tidak akan dirusak atau dihapuskan oleh kebohongan, dan kemajuan yang sedang dibuat di era baru oleh masyarakat dari semua kelompok etnis di daerah otonom tersebut tidak akan dihentikan oleh kebohongan, demikian tertulis dalam buku putih itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) MH Said Abdullah kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat.

Said melalui Said Abdullah Institute (SAI) membagikan 380 paket makanan dan pakaian Lebaran kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIB Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jumat, (28/3/2025).

Bantuan tersebut disalurkan selepas sesi ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Muhsin Alhinduan di masjid dalam rutan.

Kegiatan berbagi dilakukan secara simbolis sebagai bentuk kepedulian agar warga binaan tetap bisa merayakan Idul Fitri dengan penuh suka cita.

Sebelumnya, SAI berbagi dengan pedagang kaki lima (PKL) dan ribuan abang becak se-Kabupaten Sumenep.

Ketua SAI Januar Herwanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap warga binaan.

"Total bantuan yang kami berikan sebanyak 383 paket. Semuanya terdiri dari makanan, baju koko, sarung, hingga songkok. Kami berharap, bantuan ini bisa memberikan kebahagiaan dan semangat baru bagi warga binaan," ujar Januar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (29/3/2025).

Selain itu, Januar juga berharap agar bantuan dari pihaknya dapat memberikan motivasi kepada warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

Adapun kegiatan berbagi paket Lebaran telah menjadi agenda tahunan yang rutin dilakukan oleh Said selama 11 tahun terakhir setiap Ramadhan.

Dok. Istimewa Rutan Sumenep, Madura.

"Ini memang agenda rutin yang selalu dilakukan oleh Bapak MH Said Abdullah. Beliau selalu memastikan bahwa warga binaan tetap bisa merasakan kebahagiaan menjelang Idul Fitri. Selama 11 tahun terakhir (Ramadhan), beliau selalu memberikan bantuan tanpa terlewat," katanya.

Salah satu warga binaan, Narto, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan oleh Said.

"Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Said yang tidak pernah lupa dengan kami, warga binaan di Rutan Kelas IIB Sumenep. Saya sudah lama di sini dan setiap Ramadhan atau menjelang Idul Fitri selalu mendapat bantuan seperti ini. Semoga Bapak Said selalu diberikan kelancaran rezeki," ucap Narto.

Dengan adanya kegiatan berbagi, para warga binaan diharapkan dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih bermakna serta memiliki semangat baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang hukum, instansi hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Kamis (28/3). Dari Kemenimipas yang berhemat saat Idul Fitri hingga Kapolri prediksi puncak arus mudik.

Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum Antara

1. Kemenimipas berpotensi hemat Rp81 M setelah remisi Nyepi-Idul Fitri

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara sebesar Rp81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Baca di sini

2. Polres Cianjur imbau pemudik lebih waspada saat lintasi jalur Puncak

Cianjur (ANTARA) - Kepolisian Resort Cianjur, Jawa Barat, mengimbau pemudik meningkatkan kewaspadaan saat melintasi jalur Puncak Pass, karena seiring terjadi kabut tebal hingga mengganggu jarak pandang, seperti yang terjadi pada Jumat petang.

Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongky Dilatha di Cianjur Jumat, mengatakan setelah hujan turun deras sejak siang hingga petang, jalur Puncak Pass tertutup kabut tebal dengan jarak pandang hanya beberapa meter.

Baca di sini

3. Kemenko Polkam apresiasi kecanggihan sistem aplikasi Korlantas Polri

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam RI Mayjen TNI Heri Wiranto mengapresiasi kecanggihan sistem aplikasi yang dimiliki Korlantas Polri untuk memantau dan mengetahui perkembangan arus mudik pada Operasi Ketupat 2025.

Menurutnya, sistem aplikasi pemantauan arus mudik di NTMC Korlantas Polri sangat terintegrasi sehingga dapat mengetahui informasi di lapangan secara real time.

Baca di sini

4. Wakapolri pastikan tim mitigasi bencana sudah siap di jalur mudik

Garut (ANTARA) - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Ahmad Dofiri memastikan tim mitigasi bencana alam sudah siap siaga di jalur mudik untuk melakukan penanganan dengan cepat apabila ada gangguan bencana di wilayah selatan Jawa Barat.

"Kesiapan mitigasi bencana di jalur selatan, kalau kita lihat kesiapan Pak Kapolres, Pak Bupati sudah menyiapkan alat berat, kemudian juga termasuk beberapa instansi lain," kata Ahmad Dofiri saat meninjau jalur mudik untuk memastikan kelancaran dan keamanan menjelang perayaan Hari Raya Lebaran di Pos Pengamanan Terpadu GTC Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat.

Baca di sini

5. Kapolri prediksi puncak arus mudik pada H-2 Lebaran

Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik Lebaran 2025 diperkirakan terjadi pada Sabtu (29/3) atau H-2 Lebaran.

"Untuk jalur tol dan arteri, kemungkinan puncak arus mudik pada pagi hari ini (29/3), mulai dari malam sampai dengan subuh. Khusus di Pulau Jawa, karena menjadi tujuan mudik (utama), antara pukul 09.00 - 10.00 WIB itu akan mencapai puncaknya," ujar Sigit di Stasiun Tugu Yogyakarta, Jumat malam.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring mengungkapkan, sebanyak 85 narapidana warga binaan di Rutan Tarutung menerima remisi khusus di hari besar keagamaan, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 hijriah, tahun 2025.

"Sebanyak 85 orang narapidana mendapatkan remisi khusus I untuk Hari Raya Idul Fitri," terang Evan, Sabtu (29/3).

Disebutkan, pemberian remisi ini merupakan penghargaan atas perilaku baik yang ditunjukkan oleh narapidana selama menjalani masa pembinaan.

"Pemberian remisi merupakan wujud nyata komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak warga binaan dan sebagai bentuk apresiasi bagi mereka karena telah menunjukkan sikap berkelakuan baik dan memperlihatkan kemauan untuk memperbaiki diri selama menjalani masa pembinaan," jelasnya.

Penyerahan surat keputusan remisi diserahkan secara simbolis oleh Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring kepada dua orang perwakilan narapidana penerima remisi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Awalnya, secara virtual, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memberikan remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri secara simbolis melalui "zoom meeting" yang terpusat di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Kegiatan diikuti Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung Evan Yudha Putra Sembiring, Kasubsi Pelayanan Tahanan Jonias B Pakpahan, Kasubsi Pengelolaan Mian HR Simarmata, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan James Bond Naibaho dan perwakilan narapidana Rutan Kelas IIB Tarutung penerima remisi.

Dalam kegiatan itu, Menteri Agus Andrianto juga memberikan bantuan sosial kepada keluarga warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat sekitar yang terdampak banjir dan dilanjutkan dengan kata sambutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, tindakan penggeledahan paksa terhadap barang-barang pribadi jurnalis Kompas.com oleh aparat berpakaian sipil adalah sebuah pelanggaran hukum.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah mengungkapkan, setiap penggeledahan yang dilakukan aparat harus mengikuti prosedur yang jelas, terutama ketika jurnalis tengah menjalankan tugas meliput berita.

“Penggeledahan yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan adalah ilegal dan tidak dapat dibenarkan, apalagi jika melibatkan pemeriksaan data pribadi tanpa mekanisme hukum yang sah di Indonesia,” jelas Anis saat dihubungi oleh Kompas.com, Jumat (28/3/2025).

Ia juga menambahkan, tindakan tersebut mencerminkan kesewenang-wenangan aparat.

Apa Dampak dari Tindakan Aparat terhadap Jurnalis?

Komnas HAM mengungkapkan kekecewaannya dan mengecam sikap brutal yang ditunjukkan aparat yang tidak menghormati kerja jurnalis.

“Tindakan tidak profesional dari aparat ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang seharusnya dilindungi oleh negara,” imbuh Anis.

Dia menekankan pentingnya sikap profesional dari aparat dalam merespons aksi demonstrasi, khususnya terkait penolakan terhadap UU TNI.

“Kami mendorong agar aparat bersikap profesional, anti kekerasan, dan tidak melakukan intimidasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan mereka,” tambahnya.

Anis juga berharap agar pemerintah lebih memberikan perlindungan kepada jurnalis ke depannya.

Kejadian ini bermula ketika Rega Almutada, seorang jurnalis Kompas.com berusia 23 tahun, mengalami intimidasi saat meliput demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/3/2025), sekitar pukul 18.35 WIB.

Pada saat itu, aparat kepolisian sedang berupaya membubarkan massa dengan menggunakan mobil water cannon.

Bagaimana Pengalaman Rega Almutada saat Meliput?

Rega menceritakan, ia tiba-tiba ditarik oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga sebagai aparat.

Tanpa alasan yang jelas, mereka memeriksa isi ponselnya.

Meskipun Rega telah menunjukkan kartu pers dari Kompas.com, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap galeri foto dan grup WhatsApp di ponselnya.

“Saya memiliki dua ponsel, satu untuk pekerjaan dan satu pribadi. Keduanya dicek, bahkan grup WhatsApp kantor saya di-scroll, termasuk grup keluarga dan teman-teman,” ungkap Rega.

Ia menambahkan, aparat tersebut tidak mengenakan seragam dan tidak memperkenalkan diri sebagai polisi, sehingga awalnya ia mengira mereka adalah peserta aksi atau jurnalis lain.

“Saya baru menyadari mereka aparat ketika melihat postur tubuhnya dan mereka tiba-tiba menarik saya. Meskipun mereka tidak membawa senjata, cara mereka mendekati saya cukup mengejutkan,” katanya.

Apakah Insiden Ini Terjadi pada Jurnalis Lain?

Selain Rega, insiden serupa juga terjadi pada seorang jurnalis dari media asing.

Dua wartawan dari Russia Today diminta untuk mematikan kamera mereka saat meliput.

Tindakan ini menunjukkan bahwa ada pola pelanggaran terhadap kebebasan pers yang perlu diwaspadai, terutama di tengah situasi demonstrasi yang sedang berlangsung.

Melalui pernyataan ini, Komnas HAM menegaskan kembali pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak jurnalis untuk melaksanakan tugas peliputan tanpa intimidasi.

Sumber: Kompas.com/Singgih Wiryono, Editor: Robertus Belarminus

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, tindakan penggeledahan paksa terhadap barang-barang pribadi jurnalis Kompas.com oleh aparat berpakaian sipil adalah sebuah pelanggaran hukum.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah mengungkapkan, setiap penggeledahan yang dilakukan aparat harus mengikuti prosedur yang jelas, terutama ketika jurnalis tengah menjalankan tugas meliput berita.

“Penggeledahan yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan adalah ilegal dan tidak dapat dibenarkan, apalagi jika melibatkan pemeriksaan data pribadi tanpa mekanisme hukum yang sah di Indonesia,” jelas Anis saat dihubungi oleh Kompas.com, Jumat (28/3/2025).

Ia juga menambahkan, tindakan tersebut mencerminkan kesewenang-wenangan aparat.

Apa Dampak dari Tindakan Aparat terhadap Jurnalis?

Komnas HAM mengungkapkan kekecewaannya dan mengecam sikap brutal yang ditunjukkan aparat yang tidak menghormati kerja jurnalis.

“Tindakan tidak profesional dari aparat ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang seharusnya dilindungi oleh negara,” imbuh Anis.

Dia menekankan pentingnya sikap profesional dari aparat dalam merespons aksi demonstrasi, khususnya terkait penolakan terhadap UU TNI.

“Kami mendorong agar aparat bersikap profesional, anti kekerasan, dan tidak melakukan intimidasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan mereka,” tambahnya.

Anis juga berharap agar pemerintah lebih memberikan perlindungan kepada jurnalis ke depannya.

Kejadian ini bermula ketika Rega Almutada, seorang jurnalis Kompas.com berusia 23 tahun, mengalami intimidasi saat meliput demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/3/2025), sekitar pukul 18.35 WIB.

Pada saat itu, aparat kepolisian sedang berupaya membubarkan massa dengan menggunakan mobil water cannon.

Bagaimana Pengalaman Rega Almutada saat Meliput?

Rega menceritakan, ia tiba-tiba ditarik oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga sebagai aparat.

Tanpa alasan yang jelas, mereka memeriksa isi ponselnya.

Meskipun Rega telah menunjukkan kartu pers dari Kompas.com, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap galeri foto dan grup WhatsApp di ponselnya.

“Saya memiliki dua ponsel, satu untuk pekerjaan dan satu pribadi. Keduanya dicek, bahkan grup WhatsApp kantor saya di-scroll, termasuk grup keluarga dan teman-teman,” ungkap Rega.

KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id – Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, memberikan motivasi kepada para warga binaan Rutan Kelas II B Kebumen dalam acara Iftar dan Berbagi Kebahagiaan yang digelar oleh Indonesia Islamic Business Forum (IIBF) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kebumen.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lilis mengajak para narapidana untuk tetap semangat menjalani kehidupan meski tengah berada di dalam rutan. Ia menegaskan bahwa masa lalu harus dijadikan pelajaran berharga, sementara masa depan perlu disongsong dengan optimisme.

“Jadilah pribadi yang lebih baik ke depannya. Manfaatkan masa pembinaan ini dengan kegiatan positif,” ujar Lilis pada Jumat (28/3/2025).

Selain menyampaikan pesan motivasi, Bupati juga berinteraksi langsung dengan para warga binaan, menyalami mereka satu per satu dan berdialog dengan beberapa di antaranya. Ia turut menanyakan mengenai kasus yang mereka hadapi, masa tahanan yang dijalani, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi selama di rutan.

Bupati juga berpesan agar seluruh warga binaan mengikuti program pembinaan yang tersedia sehingga dapat menjalani masa hukuman dengan baik dan kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik.

“Manfaatkan program pembinaan agar bisa bebas tepat waktu dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Setelah keluar nanti, jadilah pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat,” pesannya.

Ia juga mengimbau jajaran pegawai Rutan Kelas II B Kebumen untuk terus meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan terbaik bagi para warga binaan.

Dalam acara yang sama, Founder Tradha Group, M. Yahya Fuad, yang juga merupakan suami Bupati Lilis Nuryani, turut memberikan motivasi. Ia mengingatkan para warga binaan agar tetap percaya diri dan yakin bahwa mereka masih bisa diterima oleh masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.

“Jangan minder, kita memang pernah melakukan kesalahan, tetapi itu sudah ditebus dengan menjalani hukuman. Yang terpenting, kita juga pernah berbuat baik, dan masyarakat masih mengingat kebaikan itu,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya semangat dan harapan dalam menjalani hidup. “Kita bisa kehilangan banyak hal, tetapi jangan pernah kehilangan semangat dan harapan,” tambahnya.

Sebagai bentuk kepedulian, Bupati Lilis Nuryani yang didampingi Sekda Edi Rianto serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyerahkan bingkisan lebaran kepada 176 warga binaan secara simbolis.

Editor : EldeJoyosemito