Nikita Mirzani sampai saat ini masih berada di dalam tahanan lantaran kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys. Lantas apa kabar Nikita Mirzani?

Melalui pengacaranya, Fahmi Bachmid, Nikita Mirzani disebut dalam keadaan sehat dan bugar tidak kurang satu apa pun.

"Sehat wal afiat, dia sehat. Saya datang ke sini dalam rangka minal aidin wal faidzin," ungkap Fahmi Bachmid saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (3/4/2025).

Saat ditanya lebih lanjut, Fahmi menuturkan tidak ada perbincangan lain yang saat bertemu dengan Nikita Mirzani.

"Dia menyampaikan permohonan maaf, maaf lahir dan batin di momen Lebaran ini. Dia melalui saya, bilang 'Sampaikan saja, Bang permohonan maaf saya kepada teman-teman' yang lain saya tidak bahas," jelas Fahmi lagi.

Ia juga tidak membahas soal penangguhan penahanan Nikita Mirzani.

"Pokoknya hari ini saya datang momennya Lebaran, nanti setelah ini baru kita bahas lagi mengenai masalah hukum. Kalau sekarang, Nikita tadi bilang minta maaf lahir batin kepada semua teman-teman media dan masyarakat," paparnya lagi.

Fahmi menjelaskan, perbincangan dengan Nikita Mirzani hanya sebatas permintaan maaf setelah Lebaran.

"Tidak elok membahas masalah lain di momen Lebaran ini," jelas Fahmi.

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, ditahan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Selasa (4/3).

Mereka ditahan terkait dengan kasus pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Nikita Mirzani dan Mail Syahputra ditahan selama 20 hari ke depan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Penahanan ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang kuat, termasuk bukti transfer, rekaman percakapan, dan dokumen terkait pemerasan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, Selasa (4/3).

Masa penahanan Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra kemudian ditambah menjadi 40 hari sampai 2 Mei 2025.

Video: Senyum Nikita Mirzani Saat Pakai Baju Tahanan

Video: Senyum Nikita Mirzani Saat Pakai Baju Tahanan

KOMPAS.com - Kasus tewasnya J (23), jurnalis muda asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terus menjadi perhatian publik.

J diduga dibunuh oleh calon suaminya sendiri, Jumran (23), yang merupakan anggota TNI AL berpangkat Kelasi Satu dan berdinas di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Meski Jumron telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Lanal Banjarmasin, pihak keluarga korban menduga pembunuhan ini tidak dilakukan oleh satu orang saja.

Kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Pazri, mengungkapkan adanya kemungkinan pelaku lain yang terlibat dalam kematian jurnalis J.

Hal ini mencuat setelah penyidik mengamankan dua barang bukti baru berupa satu unit sepeda motor dan satu unit mobil.

"Kita minta untuk dikembangkan proses penyidikan, karena kami menduga aksi pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku tunggal," ujar Pazri kepada BanjarmasinPost.co.id, Kamis (3/4/2025).

14 Alat Bukti dan Pemeriksaan Saksi Tambahan

Menurut Pazri, penyidik Denpom Lanal Banjarmasin juga telah memeriksa kembali dua orang saksi dari pihak keluarga korban pada Rabu (2/4/2025). Dari pemeriksaan itu, muncul sejumlah temuan baru yang dianggap signifikan dalam mengungkap fakta kasus.

"Ya, kemarin ada dua orang saksi kembali diperiksa di tanggal 2 April 2025. Nah, yang selanjutnya dari keterangan saksi itulah ada perkembangan-perkembangan yang kami dapatkan," kata Pazri, dikutip dari Kompas TV.

Selain itu, tim penyidik telah menyita 14 alat bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini.

"Kami bisa melihat beberapa hal yang sudah dilakukan oleh penyidik, termasuk juga penyitaan alat bukti. Jadi, ada 14 alat bukti yang sudah disita," imbuhnya.

Desakan Pemeriksaan CCTV dan Dugaan Kekerasan Seksual

Tim kuasa hukum juga meminta agar seluruh rekaman CCTV di sepanjang rute tempat jasad korban ditemukan diperiksa ulang. Menurut mereka, hal ini penting untuk menelusuri jejak pelaku dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

"Sama halnya dengan yang kami sampaikan sebelumnya, untuk melakukan pengecekan kembali kepada semua CCTV yang dilalui oleh tersangka dengan korban," jelas Pazri.

Tak hanya itu, Pazri juga mengungkapkan adanya dugaan kuat bahwa korban mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemeriksaan DNA sebagai bagian dari penyidikan.

"Artinya bahwa proses penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan DNA, karena ada dugaan kuat korban mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh," tambahnya.

J yang merupakan kontributor media online untuk wilayah Banjarbaru-Martapura, ditemukan tak bernyawa di tepi jalan arah Kiram dari akses Jalan Gunung Kupang, Banjarbaru, pada Sabtu (22/3/2025) pukul 14.57 WITA.

Setelah dilakukan otopsi, Jumran akhirnya mengakui perbuatannya dan kini tengah menjalani proses hukum di bawah kewenangan Polisi Militer.

Namun, dengan munculnya bukti dan keterangan baru, kuasa hukum berharap penyidik membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pembunuhan tersebut.

"Kalau ada motor dan mobil, masa pelaku hanya satu orang?" tegas Pazri.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ada 2 Bukti Baru, Jumran Oknum TNI AL Diduga Bukan Pelaku Tunggal Pembunuhan Jurnalis Juwita

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyatakan bahwa pemerintah telah mengantisipasi sejak dini kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan kepada semua negara.

"Pada dasarnya sebenarnya kita sudah melakukan antisipasi dan mitigasi sejak (dini), karena kebijakan Trump itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hitungan hari," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono pada Rapat Koordinasi dalam rangka Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pasca-Idul Fitri 1446 Hijriah yang diselenggarakan Bapanas secara daring, di Jakarta, Kamis.

Edy menyampaikan hal itu ketika awak media meminta tanggapan atas kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif dasar dan bea masuk baru kepada banyak mitra dagang, termasuk Indonesia yang terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.

"Sebelumnya kita sudah tahu bahwa arahnya akan ke situ. Yang kita baru tahu itu kan tarifnya, resiprokal kita 64 persen, setelah didiskon jadi separuhnya, 32 persen," ujarnya.

Namun, Edy menuturkan bahwa dirinya tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan tarif timbal balik yang ditetapkan Trump, karena posisinya bukan orang yang tepat untuk menyampaikan hal itu.

Kendati demikian, dia mengaku bahwa Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto sudah memberikan arahan untuk menganalisis dampak kebijakan dari Trump terhadap Indonesia.

"Kami tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Bapak Presiden atau tidak. Karena di level kami di Pejabat Eselon 1, itu kami hanya bisa mengonfirmasi ada arahan dari Bapak Kepala Staf Presiden untuk kemudian melakukan analisa dampaknya," ucapnya.

Ia mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan analisa dari dampak kebijakan tersebut.

"Kami sudah lakukan. Tentu saja kalau detailnya kita tidak bisa sampaikan di sini," tuturnya.

Lebih lanjut, Edy mengatakan bahwa tarif itu dikenakan untuk produk dari berbagai negara, bukan hanya Indonesia maka secara teori, demand atau permintaan dari Amerika akan turun.

Meskipun tarif ini bervariasi antar negara, diharapkan tidak akan mengganggu daya saing relatif Indonesia dengan negara lain, sehingga dampak negatifnya bisa diminimalkan.

"Meskipun kita mengakui bahwa Amerika ini kan negara tujuan ekspor kedua di Indonesia," kata Edy.

Menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguntungkan bagi kinerja ekspor, meskipun akan membebani para importir.

"Kalau dari sisi ekspor, itu sebenarnya kesempatan. Jadi produk kita kalau dihitung dalam dolar AS itu sebenarnya agak ada penurunan sedikit. Meskipun kemudian pelemahan rupiah itu akan membuat barang impor mahal. Tapi membuat barang ekspor itu menjadi lebih murah. Jadi ada sedikit kesempatan di sini," jelasnya.

Dia kembali menegaskan bahwa upaya mitigasi dan antisipasi sudah dilakukan sejak dini dengan harapan kebijakan itu tidak berdampak besar bagi Indonesia.

"Kita tentu saja berusaha untuk melakukan yang terbaik, termasuk kemungkinan untuk kemudian melakukan lobi dan sebagainya, itu sebagai sesuatu yang wajar," kata Edy.

Presiden Trump pada Rabu (2/4/2025) mengumumkan kenaikan tarif perdagangan ke negara-negara yang selama ini menikmati surplus neraca perdagangan dengan AS.

Dari data Gedung Putih, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

Indonesia bukan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara, yang menjadi sasaran kebijakan dagang AS itu.

Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.

Tarif-tarif yang telah lama disuarakan Trump itu diumumkan dalam acara "Make America Wealthy Again" di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu waktu setempat.

Tarif universal era Trump dikabarkan akan mulai berlaku pada Sabtu (5/4/2025), sementara tarif timbal balik, yang menargetkan sekitar 60 mitra dagang AS, akan diberlakukan mulai Rabu (9/3/2025).

Vadel Badjideh menjalani Lebaran di tahanan Polres Jakarta Selatan. Di momen tersebut, keluarga yang diwakilkan kedua kakaknya, Bintang dan Martin juga ibundanya datang menjenguk.

"Iya (Vadel) sempat salat sama tahanan di atas tadi. Ya dia sih ngerasa beda ya. Sekarang kan, maaf, sama teman-teman tahanan yang di atas," ujar kakak Vadel, Bintang di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

Bintang juga menyebut Vadel banyak bertukar cerita dengan tahanan lainnya mengenai tradisi Lebaran versi mereka. Vadel dan teman-teman di tahanan juga sempat sedih ketika malam takbiran tak bisa berkumpul dengan keluarga.

Ketika Bintang hadir bersama ibundanya, Titin dan Martin ke tahanan, Vadel terlihat emosional. Perayaan Lebaran Vadel di rutan berlangsung haru. Vadel disebut meneteskan air mata saat dijenguk ibundanya.

"Pelukan, nangis, cium. Itu aja sih. Mau di luar atau di dalem, sama aja," jawab sang ibu, Titin.

Bintang menambahkan, kehadiran keluarga ketika Lebaran di rutan membuat Vadel memanfaatkan momen. Bintang menyebut Vadel lebih manja ketika bertemu ibunya.

Ketidakhadiran Vadel Badjideh di rumah saat Lebaran membuat keluarganya sedih dan merasa kehilangan. Momen ini menjadi sangat berat untuk mereka.

Kini, Vadel Badjideh telah mencabut kuasa Razman Nasution sebagai kuasa hukumnya. Hal ini disampaikan pihak Bintang kepada awak media.

"Vadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Vadel dan keluarga berikan kepada Om Razman dan tim, (terhitung) pada tanggal 21 Maret 2025," ujar Bintang.

Bintang Badjideh menjelaskan alasan keluarganya memilih mencabut kuasa Razman Nasution sebagai kuasa hukum.

"Pertama, ingin memfokuskan ke Vadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Razman dan tim," ucap Bintang Badjideh.

Kemudian, keluarganya juga menilai Razman Nasution kurang maksimal menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan hukum, baik untuk Vadel Badjideh maupun keluarga.

"Kami melihat di sini juga bukan memperjuangkan kepentingan Vadel, malah tetap sibuk memperkeruh permasalahan Vadel dan mencampuri urusan pribadi antara Om Razman dan NM. Karena Om Razman dan tim juga sedang sibuk dengan urusan lain," tutur Bintang Badjideh.

"Menurut kami, selama Vadel ditahan tidak ada tindakan yang nyata dan tidak ada perhatian khusus dari pihak pengacara terhadap Vadel," sambungnya.

Video Kondisi Vadel di Tahanan, Keluarga: Masih Semangat, Masih Mikirin Dance!

Video Kondisi Vadel di Tahanan, Keluarga: Masih Semangat, Masih Mikirin Dance!

REPUBLIKA.CO.ID,GAZA -- Seorang pejabat senior PBB mengutuk keras perang Israel di Gaza pada Rabu (2/4/2025), ia juga menggambarkannya sebagai “perang tanpa batas” di tengah serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap para relawan kemanusiaan.

Pejabat senior urusan kemanusiaan di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), Jonathan Whittall di wilayah Palestina, menyoroti penemuan kuburan massal yang berisi mayat 15 pekerja kemanusiaan yang dibunuh oleh tentara Israel baru-baru ini.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers virtual, Whittall mengatakan, “Mereka terbunuh ketika mencoba menyelamatkan nyawa.”

Merujuk pada insiden ini, Whittall menekankan pentingnya insiden tersebut dalam menggambarkan parahnya situasi.

"Saya memulai dengan kasus ini karena saya pikir ini sangat melambangkan titik yang telah kita capai di Gaza. Apa yang terjadi di sini menentang, ini menentang kesopanan, menentang kemanusiaan, menentang hukum, ini benar-benar perang tanpa batas,” kata Whittall, dikutip dari halaman Palestine Chronicle, Kamis (3/4/2025).

Dia juga menggarisbawahi kondisi yang memburuk di Gaza, mencatat bahwa pada Rabu lalu 64 persen wilayah Gaza berada di bawah perintah pemindahan paksa yang aktif atau berada di dalam apa yang disebut zona penyangga.

Memperingatkan bahwa tidak ada tempat dan tidak ada yang aman di Gaza, ia menggambarkan bagaimana warga sipil dibom oleh Israel ketika mencari makanan. Israel juga menghancurkan gudang-gudang kemanusiaan.

Menolak klaim Israel bahwa ada cukup makanan di Gaza, Whittall mengatakan, “Persediaan makanan secara harfiah diteteskan ke daerah kantong tersebut.”

Menekankan bahwa bantuan kemanusiaan saja tidak dapat menyelesaikan krisis, Whittall menegaskan bahwa tindakan politik dan akuntabilitas diperlukan. "Tidak ada solusi kemanusiaan untuk krisis ini,” katanya.

Terlepas dari kehancuran yang terjadi, ia menunjukkan bahwa warga Palestina terus memegang harapan.

“Harapan itu mati terakhir di Gaza,” kata Whittall, seraya menyerukan kepada negara-negara untuk menegakkan hukum internasional dan mendorong gencatan senjata.

Sebelumnya pada Selasa, pesawat tempur Israel melakukan pembantaian pada hari Rabu ketika mereka mengebom sebuah klinik UNRWA yang menampung para pengungsi di kamp pengungsian Jabaliya, Gaza, Palestina.

Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Al-Bursh mengkonfirmasi bahwa sedikitnya 19 warga Palestina, termasuk sembilan anak-anak, wafat dan beberapa warga sipil terluka.

Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, juga mengutuk serangan Israel yang sangat keji itu.

“Bahkan reruntuhan bangunan pun menjadi sasaran,” tulis Lazzarini dalam sebuah unggahan di akun X-nya, mengonfirmasi bahwa fasilitas tersebut menampung lebih dari 700 orang saat diserang Israel.

Menurut Lazzarini, di antara mereka yang wafat dilaporkan terdapat sembilan anak-anak, termasuk seorang bayi berusia dua minggu.

Komisaris Jenderal UNRWA mengutuk pengabaian total terhadap staf, tempat, atau operasi PBB (sebagai) pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan menyerukan penyelidikan independen untuk mencari tahu situasi dari setiap serangan ini dan pelanggaran serius yang terjadi.

Genosida yang Sedang Berlangsung

Kekerasan baru Israel pada tanggal 18 Maret 2025 telah melanggar gencatan senjata yang dimulai pada tanggal 19 Januari 2025. Aksi militer terbaru ini telah menewaskan ratusan warga Palestina dan melukai lebih banyak lagi, terutama warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.

Meskipun pelanggaran tersebut telah dikecam oleh banyak negara dan kelompok hak asasi manusia (HAM), Amerika Serikat (AS) tetap mendukung Israel, dengan menyatakan bahwa kampanye militer tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Washington.

Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 50.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan meninggalkan Gaza dalam kehancuran.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di daerah kantong tersebut.

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyoroti kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengalami overkapasitas. Saat ini, jumlah warga binaan mencapai tiga kali lipat dari kapasitas yang seharusnya.

Umbu mengungkapkan Lapas Waikabubak hanya dirancang untuk menampung 149 warga binaan, namun saat ini dihuni oleh 357 orang. Kondisi ini tetap terjadi meskipun sebelumnya telah dilakukan pemindahan 70 narapidana ke Lapas Waingapu, Sumba Timur.

"Overkapasitas ini bukan hanya berdampak pada warga binaan, tetapi juga terhadap kinerja petugas," kata Umbu dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

Ia juga menyoroti dampak dari kondisi tersebut, seperti keterbatasan fasilitas dan meningkatnya potensi ketegangan di dalam lapas.

Dalam kunjungannya ke Lapas Waikabubak pada Rabu (2/4/2025), Umbu mendorong pembangunan lapas di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Dengan adanya lapas di SBD, narapidana dari daerah tersebut tidak perlu dipindahkan ke Lapas Waikabubak yang sudah melebihi kapasitas.

"Oleh karena itu, pembangunan Lapas di SBD menjadi solusi yang sangat mendesak," tegas Umbu.

Selain lapas, ia juga mengusulkan pembangunan Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di SBD. Keberadaan ketiga institusi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas layanan hukum bagi masyarakat.

"Setiap perkara hukum harus diproses di Sumba Barat, yang memerlukan perjalanan jauh dan waktu yang tidak sedikit," terang Umbu.

Ia berencana berkoordinasi dengan mitra kerja di tingkat pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten SBD untuk menyediakan lahan yang menjadi syarat utama pembangunan lapas, PN, dan Kejari.

"Jika lahannya sudah tersedia, kami akan segera memperjuangkan anggarannya di tingkat pusat," ujar Umbu.

Anggota Komisi IV DPRD NTT dari Fraksi Golkar Dapil Sumba Raya, Anton Mahemba, turut mendukung percepatan pembangunan Lapas, PN, dan Kejari di SBD. Anton, yang ikut mendampingi Umbu saat meninjau Lapas Waikabubak, menegaskan bahwa keberadaan tiga institusi hukum tersebut sangat vital bagi sistem hukum di SBD.

"Keberadaan ketiga institusi ini sangat penting untuk memperkuat sistem hukum, memastikan akses keadilan yang lebih mudah bagi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di daerah," kata Anton.

Ia berharap kunjungan Umbu ke Lapas Waikabubak dapat mempercepat realisasi pembangunan tersebut.

"Kami berharap pemerintah dan pihak terkait segera merealisasikan pembangunan ini demi terciptanya kepastian hukum dan pelayanan publik yang lebih baik di SBD," tandas Anton.

Aktivitas dan Cerita Dede Yusuf, Produktivitas Kerja Nyata!

Aktivitas dan Cerita Dede Yusuf, Produktivitas Kerja Nyata!

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) terus melakukan upaya untuk menangani isu pencemaran udara, termasuk melakukan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemar.

Menjawab pertanyaan ANTARA dari Jakarta, Kamis, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH Edward Nixon Pakpahan menjelaskan pencemaran udara teridentifikasi disebabkan oleh berbagai kontributor emiten, di antaranya sumber kegiatan transportasi, termasuk emisi kenderaan, industri dan pembakaran terbuka/pembakaran ilegal misalnya sampah.

"Arahan kerja Bapak Menteri KLH/ BPLH sudah jelas terkait pencegahan dan penanganan pencemaran udara, yaitu kerja cepat tepat untuk identifikasi potensi sumber serta pelaksanaan langkah penanganan konkret, mulai cara persuasif, preventif, preemtif hingga penerapan penegakan hukum lingkungan," katanya.

Dia menyebut secara khusus di wilayah Jabodetabek dan aglomerasi sekitarnya, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan pencemaran udara, termasuk membina kegiatan operasional kawasan industri di daerah masing-masing.

Koordinasi sudah dilakukan dengan kementerian/lembaga terkait, jelasnya, seperti untuk uji emisi kendaraan bermotor terutama kendaraan berat di lokasi kawasan industri di Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan dan Polri.

Selain itu bersama Kementerian ESDM dan Pertamina juga menyiapkan bahan bakar bensin dan solar rendah sulfur setara standar Euro-4 secara bertahap untuk Jabodetabek dan nasional. Pembahasan langkah kerja juga dilakukan di sektor kegiatan di antaranya pembangkit listrik, semen dan peleburan logam.

"Telah dilakukan penegakan hukum lingkungan berupa penyegelan henti operasi terhadap beberapa kegiatan industri peleburan logam di Tangerang, juga pembakaran terbuka/sampah ilegal yang operasionalnya menyebabkan pencemaran udara," jelasnya.

Dia mengatakan KLH tetap berkewajiban memantau dan bekerja kencang demi terwujudnya kondisi kualitas udara sehat yang tentu juga merupakan harapan mutlak seluruh masyarakat, baik di Jabodetabek maupun Nasional.

"Bahwa pengelolaan lingkungan termasuk menciptakan kondisi kualitas udara baik adalah kerja bersama/kolaborasi semua pihak, karena itu KLH/ BPLH berharap kiranya semua pihak tetap pada komitmen yang sama dalam menjaga kualitas udara sesuai tugas fungsi masing-masing," demikian Edward Nixon Pakpahan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KLH pastikan terus lakukan upaya tangani isu pencemaran udara

Jakarta (ANTARA) - Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah resolusi untuk menuntut pertanggungjawaban dan keadilan atas kondisi HAM di wilayah Palestina yang diduduki Israel, Rabu (2/4).

Dilansir dari kantor berita WAFA yang dipantau di Jakarta, Kamis, resolusi tersebut disahkan dalam sesi ke-58 Dewan Ham PBB setelah disetujui oleh 27 negara anggotanya, termasuk Indonesia. Sementara, 4 negara lainnya yaitu Ceko, Ethiopia, Jerman, dan Makedonia Utara menolaknya.

Resolusi tersebut menyerukan penghentian penjajahan Israel atas tanah Palestina sebagaimana nasihat hukum Mahkamah Internasional (ICJ), pembebasan blokade Jalur Gaza oleh Israel, serta kecaman terhadap Israel yang melanggar gencatan senjata.

Resolusi Dewan HAM PBB juga menegaskan lagi bahwa pengusiran paksa warga Palestina dan eksploitasi kelaparan sebagai alat perang merupakan hal yang ilegal.

Komunitas internasional juga didesak mengemban tanggung jawabnya mematuhi hukum internasional dengan menghentikan penjualan senjata ke Israel, sementara Israel didesak mengizinkan tim pencari fakta memasuki wilayah Palestina yang dijajah untuk menjalankan tugasnya.

Dewan HAM PBB menyerukan penghentian segala tindakan ilegal oleh Israel, seperti perluasan pemukiman Yahudi, pembongkaran fasilitas umum, dan pencabutan izin tinggal bagi warga Palestina di Yerusalem Timur.

Resolusi menyerukan supaya Israel segera mengakhiri diskriminasi agama, pembatasan akses ke situs suci di Yerusalem, serta diskriminasi pasokan sumber daya air. Israel juga didesak menghentikan kesewenang-wenangan terhadap rakyat Palestina serta supaya para penjahat perang diadili.

Dalam pidatonya, Wakil Tetap Palestina untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Ibrahim Khraishi, mengecam agresi Israel atas Palestina yang telah menyebabkan lebih dari 170 ribu orang tewas dan mengecam eksploitasi kelaparan, blokade bantuan kemanusiaan, serta pembunuhan warga sipil, jurnalis, dan pekerja kesehatan.

Dubes Khraishi secara khusus mengutuk pembunuhan 15 staf medis dan petugas penyelamat Palestina oleh Israel di Rafah pada Ahad lalu.

Menurutnya, kegagalan Konferensi Pihak Penandatangan Konvensi Jenewa awal tahun ini adalah karena standar ganda dan keengganan komunitas internasional untuk bertindak, sehingga langkah konkret menuntut pertanggungjawaban rezim penjajah Israel tak terwujud.

Ia juga mendesak implementasi resolusi PBB dan nasihat hukum ICJ terkait penjajahan Israel atas negeri Palestina, serta supaya negara-negara melaksanakan perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Seorang ibu rumah tangga berinisial RP (21) kedapatan hendak menyelundupkan sabu dan obat terlarang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi. RP saat itu mengaku hendak membesuk seorang narapidana kasus penganiayaan berinisial RA.

"Kami sesuai dengan perintah pimpinan melaksanakan penerimaan tamu kunjungan Lebaran. Kami buat panitia selama tiga hari, ini hari terakhir," kata Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, dilansir detikJabar, Kamis (3/4/2025).

RP menyelundupkan sabu dan obat terlarang itu di alat vitalnya. Narkotika itu ditemukan saat petugas menggeledah barang bawaan dan fisik pengunjung lapas.

"Dari wanita tersebut kami temukan yang kami duga itu narkoba yang dimasukkan ke dalam kelaminnya, dibungkus selotip warna hitam terus dibungkus kondom," ujarnya.

Dia menjelaskan, penggeledahan wanita dilakukan di ruangan khusus oleh petugas wanita. Barang yang ditemukan petugas langsung dibongkar dan ditemukan narkoba jenis sabu dan 15 butir pil obat terlarang.

"Setelah nampak barang itu, ditarik anggota dan memang kami pastikan dan telah kami serah-terimakan dengan pihak kepolisian itu narkoba jenis sabu dan ada 15 butir pil yang disimpan di alat kelamin wanita tersebut," ungkapnya.

Simak selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seorang wanita berinisial RP 21 nekat menyelundupkan narkoba jenis sabu ke Lapas Kelas IIB Sukabumi. Sabu itu dia sembunyikan di vaginanya sebelum akhirnya ditemukan petugas.

Dilansir detikJabar, RP dapat ke Lapas Kelas IIB Sukabumi untuk membesuk warga binaan berinisial RA yang memiliki hubungan dengannya. RA ditahan karena kasus penganiayaan.

"Kami sesuai dengan perintah pimpinan melaksanakan penerimaan tamu kunjungan Lebaran. Kami buat panitia selama tiga hari, ini hari terakhir," kata Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi Budi Hardiono, Rabu (2/4/2025).

RP yang datang membawa seorang anak kecil itu kemudian digeledah oleh petugas. Dia didapati menyembunyikan narkoba di kelaminnya.

"Dari wanita tersebut kami temukan yang kami duga itu narkoba yang dimasukkan ke dalam kelaminnya, dibungkus selotip warna hitam terus dibungkus kondom," ujarnya.

Penggeledahan fisik terhadap wanita itu dilakukan di ruangan khusus dan oleh petugas wanita. Barang haram tersebut langsung dibongkar dan didapati sabu dan 15 butir pil obat terlarang.

"Setelah nampak barang itu, ditarik anggota dan memang kami pastikan dan telah kami serah terimakan dengan pihak kepolisian itu narkoba jenis sabu dan ada 15 butir pil yang disimpan di alat kelamin wanita tersebut," ungkapnya.

Pihak lapas pun melaporkan temuan itu ke Satnarkoba Polres Sukabumi Kota. Kasus itu pun ditindaklanjuti petugas kepolisian berikut barang bukti diserahkan untuk proses lebih lanjut. Barang bukti yang diserahkan yakni satu paket kristal diduga sabu seberat 10 gram bruto dan 15 butir obat terlarang.

Terhadap warga binaan berinisial RA yang seharusnya menerima barang haram tersebut dilakukan hukuman disiplin dan ditahan di sel khusus untuk menunggu perkembangan perkara di kepolisian.

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

Sebanyak tujuh orang narapidana di Lapas Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya, berhasil melarikan diri dari kamar tahanan. Para pelaku kabur usai menjebol dinding tahanan dengan menggunakan sendok.

Ketujuh narapidana itu kabur pada Selasa (1/4) pukul 04.54 WIT. Mereka yang kabur berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW.

"Kita sedang memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab secara pasti kaburnya tujuh tahanan dari Lapas. Jadi narapidana tersebut kabur melalui membobol tembok," kata Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa, dilansir detikSulsel, Kamis (3/4/2025).

Hensa mengatakan bagian dinding tahanan yang dijebol ketujuh napi itu sudah dalam kondisi rapuh. Hal itu yang memudahkan pelaku untuk menjebol lokasi walau hanya menggunakan sendok.

"Jadi tembok di bawah itu memang kondisi di Lapas sering terendam air, terendam banjir. Sehingga tembok itu yang bagian bawah itu memang sangat rapuh, jadi tahanan membobolnya dengan mengorek bagian terendam air menggunakan sendok," tuturnya.

Pihak Lapas Sorong dibantu kepolisian kini masih mencari keberadaan tujuh napi yang kabur. Lapas Sorong juga berjanji untuk memperbaiki bangunan di lapas yang sudah dalam keadaan rapuh.

Baca selengkapnya di sini

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Selama Ramadhan, umat Islam menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh serta dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, seperti shalat tarawih, membaca Al-Qur'an, menunaikan zakat fitrah, dan bersedekah.

Semua ibadah ini berperan dalam memperkuat keimanan seseorang. Setelah melewati bulan penuh berkah ini, diharapkan ketakwaan seorang Muslim semakin bertambah.

Oleh karena itu, ketika memasuki bulan Syawal, ibadah sebaiknya tetap dijaga dan bahkan lebih ditingkatkan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Berakhirnya Ramadhan bukan berarti berhentinya amal kebaikan, justru menjadi kesempatan untuk terus memperbaiki diri, salah satunya dengan menjalankan puasa sunah di bulan Syawal.

Pengertian Puasa Syawal

Berdasarkan buku Fikih Madrasah Ibtidaiyah/SD Kelas 3, yang disusun oleh H. Muhaemin Nur Idris, M.Ag, H. A. Nurzaman, M.A., dan Hendri Kuswanto, puasa Syawal merupakan ibadah sunah yang dikerjakan selama enam hari di bulan Syawal setelah perayaan Idul Fitri. Amalan ini dianjurkan untuk dilakukan mulai tanggal 2 hingga 7 Syawal secara berturut-turut.

Meskipun demikian, puasa ini tetap sah jika dikerjakan secara tidak berurutan, asalkan masih dalam rentang bulan Syawal.

Hukum Puasa Syawal

Menurut buku Puasa Bukan Hanya Saat Ramadhan yang ditulis Ahmad Sarwat Lc., MA, puasa enam hari di bulan Syawal merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadits sahih dari Rasulullah SAW:

"Barang siapa berpuasa Ramadhan, kemudian melanjutkannya dengan enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama setahun." (HR. Muslim)

Selain itu, dalam hadits lain, Rasulullah SAW juga bersabda:

"Siapa yang berpuasa selama bulan Ramadhan, lalu menambah enam hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka ia mendapat pahala seperti puasa setahun penuh. Setiap amal kebaikan akan dilipatgandakan sepuluh kali lipat." (HR. Ibnu Majah)

Mayoritas ulama dari Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa puasa Syawal hukumnya sunnah. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai cara pelaksanaannya, apakah harus dilakukan berturut-turut atau boleh terpisah.

Sementara itu, di kalangan Mazhab Hanafi terdapat pandangan yang berbeda. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa puasa enam hari Syawal hukumnya makruh, baik dilakukan berturut-turut maupun terpisah. Namun, Abu Yusuf, salah satu muridnya, menyatakan bahwa puasa ini hanya makruh jika dilakukan berturut-turut. Jika dilakukan terpisah, maka tidak dianggap makruh.

Meski ada perbedaan pandangan, ulama dari berbagai mazhab yang datang setelahnya cenderung mengikuti pendapat bahwa puasa Syawal adalah sunnah. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjalankannya sebagai amalan tambahan setelah Ramadhan.

Video: Lebaran Idul Fitri 2025 Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

Video: Lebaran Idul Fitri 2025 Muhammadiyah, NU dan Pemerintah