KOMPAS.com - Media Vietnam, Thethao 247, mengingatkan FIFA agar menghukum timnas Indonesia usai menang atas Bahrain di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa (25/3/2025).

Hal itu dituliskan dalam artikelnya yang berjudul "FIFA turun tangan, Indonesia menghadapi hukuman yang sangat berat".

Thethao 247 menyoroti adanya momen tidak terpuji yang dilakukan suporter Indonesia kepada timnas Bahrain saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Dalam kemenangan Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0, sejumlah suporter tim Indonesia meninggalkan kesan buruk saat mencemooh lagu kebangsaan timnas Bahrain," tulis mereka, Selasa (1/4/2025).

"FIFA bisa saja memberikan sanksi berat kepada tim Indonesia ketika suporternya mencemooh lagu kebangsaan tim Bahrain pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran 3 belum lama ini," tambahnya.

Media Vietnam ingin agar FIFA beri sanksi Indonesia

Usai pertandingan, pelatih Bahrain Dragan Talajic bahkan secara terbuka mengakui sangat kecewa dengan perilaku tersebut.

Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Taajic mengaku hormat kepada masyarakat Indonesia yang hadir ke stadion.

Namun, tindakan yang dilakukan puluhan ribu suporter saat mencemooh lagu kebangsaan Bahrain dinilai sangat tidak pantas.

"Saya minta maaf sebelumnya karena harus memberikan satu detail lagi. Saya datang ke sini sebagai perwakilan Bahrain. Ketika lagu kebangsaan kami dimainkan, 65.000 orang tidak menghormatinya," kata Talajic.

"Jadi saya minta maaf. Saya mengenal Indonesia jauh lebih baik dari ini," tambahnya.

Menurut Thethao 247, tindakan dari suporter ini bisa saja membuat timnas Indonesia mendapat hukuman dari FIFA seperti yang dialami Bahrain pada 2024 lalu.

Pasalnya, pada Oktober 2024 di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, ketika Bahrain menjamu Jepang di kandang sendiri, pendukung The Reds dikritik karena mengarahkan laser ke beberapa pemain Jepang.

Selain itu, para pendukung tuan rumah juga meniup peluit ketika lagu kebangsaan Jepang dimainkan sebelum pertandingan. Pelatih Hajime Moriyasu sangat marah dengan tindakan ini.

"Setiap negara memiliki budaya dan perspektif yang berbeda, saya ingin menghormati keberagaman itu," kata Moriyasu setelah pertandingan.

"Namun, saya tidak ingin ada lagi ejekan saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Bahrain memainkan pertandingan profesional, saya harap para penggemar mereka melakukan hal yang sama," tambahnya.

Akibat insiden tersebut, Asosiasi Sepak Bola Bahrain (BFA) didenda 10.000 Franc Swiss (lebih dari 11.000 dollar AS) oleh FIFA. Adapun jumlah ini sekitar Rp 193 juta (Kurs rupiah Rp 19.380).

Manggarai Barat -

Puluhan tahanan di rumah tahanan (rutan) Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengikuti ibadah jalan salib, kisah sengsara Yesus Kristus, Jumat (4/4/2025) siang. Ibadat jalan salib di lorong rutan itu dipimpin Uskup Labuan Bajo, Monsinyur (Mgr) Maksimus Regus.

Ibadat jalan salib ini dilakukan jelang perayaan Jumat Agung dan Paskah 2025. Ibadah itu diikuti hampir 40 orang yang sebagian besar laki-laki. Mereka berdiri berdesakan di lorong sepanjang sekitar 10 meter dan lebar 2,5 meter. Di kiri dan kanan lorong itu adalah sel tahanan.

Sejumlah tahanan tampak berkaca-kaca matanya saat lagu rohani bernuansa sedih dinyanyikan. Ada yang mengusap matanya setiap kali lagu yang menggugah refleksi iman dinyanyikan. Seorang tahanan terlihat menengadahkan mukanya. Tampak butiran air mata di kelopak mata tahanan yang masih muda tersebut.

Tahanan lain terlihat menunduk saat lagu yang mengisahkan penderitaan Yesus akibat dosa manusia dinyanyikan.

Seusai ibadat jalan salib, Mgr Maksi melayani pengakuan dosa sejumlah tahanan. Pengakuan dosa dilakukan di sebuah ruangan di depan ruang tahanan.

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, mengatakan ibadah jalan salib bagian dari kegiatan bimbingan rohani untuk tahanan di Polres Manggarai Barat. Bimbingan rohani biasanya dilakukan tiap Jumat. Bimbingan rohani dilakukan bergilir oleh pemuka lintas agama.

Kali ini bimbingan rohani dibuat dalam dalam bentuk ibadat jalan salib dan dipimpin langsung oleh Mgr Maksi, pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Labuan Bajo. "Kali ini Jalan Salib, dipimpin bapa Uskup, mungkin karena mau Paskah," ujar Christian.

Mgr Maksi menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan sosial karitatif Keuskupan Labuan Bajo. Kegiatan ini dalam rangka rangkaian perayaan Paskah 2025.

"Kami berkoordinasi dengan bapak Kapolres untuk berjumpa dengan saudara-saudari para tahanan di sini untuk berbagi kasih, berdoa bersama untuk sharing dan hal-hal lain yang dapat memberikan hiburan dan penguatan rohani," jelas Mgr Maksi.

"Kegiatan ini akan terus berlangsung dalam waktu-waktu yang akan datang sebagai bagian dari pelayanan tetap Keuskupan untuk saudara-saudara di tahanan Polres," tandas Mgr Maksi.

(hsa/gsp)

JAKARTA - Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah Putra merespons beredarnya draf Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ) yang dinilai menghapus kewenangan Kejaksaan menyelidiki korupsi. Menurut Dedi, jika kewenangan Kejaksaan untuk menyelidiki perkara korupsi dihapuskan, maka akan menjadi senjakala pemberantasan korupsi.

Selain itu, bisa merusak reputasi pemerintahan. ?Jika UU KUHAP itu disahkan dengan menihilkan kewenangan Kejaksaan, ini senjakala pemberantasan korupsi, dan tentu bisa pengaruhi reputasi pemerintah,? kata Dedi, Jumat (4/4/2025).

Dia mengingatkan, efek negatif yang muncul bisa membuat pemerintah dianggap membuka celah bagi koruptor untuk bebas beraksi. Dengan kondisi tersebut, berisiko dianggap mengkhianati upaya negara memberantas korupsi.



Dedi berpendapat, penghapusan kewenangan kejaksaan menghapus korupsi merupakan serangan balik koruptor yang sangat nyata, di tengah kerja kejaksaan selama ini. Meskipun Kejaksaan sendiri tidak sepenuhnya bebas korupsi, tetapi upaya pemberantasan korupsi yang mereka lakukan layak diapresiasi dan didukung.

?Jangan sampai Kejaksaan diserupakan dengan alat penegakan hukum biasa, Kejaksaan Agung merupakan satu dari tiga serangkai kekuasaan politik negara, melengkapi eksekutif, dan legislatif, sudah sepatutnya kejaksaan mendapat porsi kekuasaan hukum lebih besar dari polisi apalagi KPK,? tuturnya.

Lebih lanjut Dedi mengatakan, secara umum semua penegakan hukum seharusnya punya hak menegakkan hukum, termasuk korupsi, baik di Kejaksaan Agung maupun polisi. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya lembaga tambahan yang bersifat komisioner, ia tidak punya kewenangan penegakan, tetap pada akhirnya yang direstui UU adalah Kepolisian dan Kejaksaan.

?Jika Kejaksaan dibatasi dalam perkara korupsi, maka ini sama saja dengan memberikan akses penegakan korupsi hanya di kepolisian, sementara saat ini reputasi kepolisian sudah demikian buruk, baik dari perspektif publik maupun catatan penegakan hukum,? pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, rupanya tidak asal umbar ancaman. Dia tidak perlu menunggu 3 bulan atau 100 hari, untuk merealisasikan janji politiknya. Trump langsung gerak cepat. Dia menghukum negara-negara, yang dianggap musuh atau merugikan ekonomi AS dengan tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang cukup tinggi.

Ada banyak negara yang kena hukuman Trump. Asia, Afrika, Uni Eropa terdampak. Hampir semua negara anggota kerja sama BRICS terkena imbasnya. Hanya Brasil yang relatif ringan. Negeri Samba itu hanya kena tarif timbal balik sebesar 10%. Jauh lebih rendah dibandingkan negara BRICS lainnya seperti Indonesia, Afrika Selatan, China, dan India yang kisarannya di angka 26% - 34%.

Negara BRICS lainnya yang tidak kena tarif Trump adalah Rusia. Namun demikian, kondisi Rusia berbeda dengan negara anggota pakta kerja sama ekonomi tersebut. Rusia tanpa dikenakan tarif, mereka harus bertahan dari berbagai macam sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat, terutama AS.

BRICS belakangan tampil sebagai alternatif kekuatan global di tengah dominasi Barat Salah satu kampanye negara-negara tersebut adalah mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sebagai mata uang perdagangan. Mereka mengampanyekan dedolarisasi. Kampanye ini sempat disinggung oleh Trump. Dia bahkan siap menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang menjadi anggota BRICS.

Dalam catatan Bisnis, pada tanggal 2 Desember 2024 lalu, Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif 100% kepada BRICS jika 'ngotot' membuat mata uang baru. "Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar sementara kita berdiri dan menonton sudah berakhir," kata Trump.

Selang 4 bulan kemudian, gagasan itu benar-benar direalisasikan. Tidak pernah mundur. Trump benar-benar menghukum, negara-negara BRICS dengan tarif yang cukup tinggi.

Indonesia, yang pada periode pertama Trump aman dari ganjaran tarif, juga tidak bisa berkelit. Kena tarif 32%. India 26%, China 34%, dan Afrika Selatan 30%.
Sementara itu, salah satu pentolan BRICS, Brasil justru berada di angka yang relatif moderat. Mereka hanya kena 10%.

Brasil Diuntungkan?

Terlepas dari alasan Brasil menerima 'perlakuan' berbeda dibandingkan dengan anggota BRICS, tarif Trump dinilai akan menguntungkan ekonomi negara terbesar di Amerika Selatan tersebut.

Mengutip Reuters, pasar lokal bereaksi positif terhadap pengumuman Trump. Real Brasil menguat melewati 5,60 per dolar AS dan mencapai level tertinggi sejak Oktober 2024.

Sementara itu, indeks saham acuan naik tipis 0,23%, dengan banyak yang menunjukkan bahwa beban tarif Brasil yang relatif lebih ringan dapat melindunginya dari risiko perdagangan utama sekaligus menarik aliran modal yang beralih dari Amerika Serikat.

Tim peneliti XP mengatakan kebijakan tarif Trump "buruk secara absolut, tetapi berpotensi positif bagi Brasil," karena perang dagang dapat mendatangkan keuntungan bagi pusat komoditas tersebut sekaligus mempercepat investasi China dalam infrastruktur di seluruh negeri dan Amerika Latin secara lebih luas.

"Selama tahun 2018-2020, di tengah perang dagang dengan Tiongkok, permintaan Tiongkok terhadap komoditas beralih dari AS ke Brasil, yang menguntungkan produk-produk seperti kacang kedelai dan jagung," kata XP.

Iana Ferrao, mitra dan ekonom di BTG Pactual, mengatakan tarif yang dikenakan pada Brasil melegakan mereka yang takut akan hukuman yang lebih berat. "Karena tarif pada negara-negara lain meningkat lebih tajam, sektor-sektor tertentu di Brasil dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang relatif," katanya.

Luis Stuhlbergjer, kepala investasi di Verde Asset Management, mengatakan hubungan perdagangan Brasil yang seimbang dengan Washington berarti negara itu "sangat diuntungkan" di bawah paket tarif di seluruh dunia. "Pertanyaannya adalah apakah Brasil akan mampu memanfaatkan peluang ini," tambahnya.

Bangkitnya Populisme Brasil

Sikap pemerintahan Trump yang lebih lunak ke Brasil juga bisa dibaca secara politik. Apalagi, Brasil sebentar lagi menyelenggarakan Pemilihan Umum alias Pemilu pada tahun 2026 nanti. Salah satu kandidat yang muncul antara lain, mantan presiden Jair Bolsonaro.

Bolsonaro adalah sekutu Trump. Mereka merepresentasikan politikus sayap kanan dengan janji-janji politik yang sangat populis. Dia belum lama ini misalnya mengatakan jika terpilih lagi sebagai presiden menarik Brazil dari BRICS dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Yang terakhir telah dilakukan oleh Trump.

Sebagaimana diberitakan Antara, pernyataan Bolsonaro hanya beberapa pekan setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Argentina Javier Milei —sekutu dekat Bolsonaro— memutuskan untuk keluar dari sejumlah organisasi dan badan internasional.

Bolsonaro berjanji akan meneken "perjanjian pertahanan yang kuat" dengan AS, memberantas terorisme di perbatasan Brazil dengan Paraguay dan Argentina, serta mengizinkan pangkalan militer AS beroperasi di kawasan itu.

Meski dilarang mencalonkan diri, Bolsonaro dikabarkan akan ikut bertarung dalam pemilihan presiden 2026. Dia berharap Trump bisa menekan pengadilan Brazil untuk menunda larangan terhadap kegiatan politiknya.

Dia juga mengusulkan agar Trump menjatuhkan sanksi pada pemerintahan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. Sanksi itu bisa membantu Bolsonaro kembali ke dunia politik.

Pada Januari 2023, para pendukung Bolsonaro menduduki gedung-gedung pemerintah, termasuk istana presiden, di Brasilia untuk memprotes hasil pemilihan presiden 2022. Sekitar 2.000 orang ditahan dalam peristiwa itu.

Brazil adalah salah satu negara pendiri BRICS, yakni kelompok 11 negara yang juga beranggotakan Rusia, China, India, dan Indonesia.

KOMPAS.com - Kasus pembunuhan tragis yang menimpa Juwita (23), seorang jurnalis muda di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, penyelidikannya masih berlangsung dan memunculkan sejumlah fakta baru yang mengejutkan.

Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah dugaan bahwa pembunuhan ini tidak dilakukan oleh satu pelaku saja.

Tim kuasa hukum keluarga korban, yang dipimpin oleh M Pazri, menyampaikan keyakinannya bahwa tindakan pembunuhan terhadap Juwita terlalu kompleks untuk dilakukan oleh satu orang.

"Kami menduga aksi pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku tunggal," kata Pazri, Kamis (3/4/2025).

Dugaan ini didasarkan pada sejumlah bukti di lapangan yang menunjukkan adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Pazri juga meminta agar proses penyidikan dikembangkan lebih lanjut, termasuk dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap rekaman CCTV di sepanjang rute lokasi penemuan korban.

"Proses penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan DNA, karena diduga terjadi tindak kekerasan seksual di sana," tegasnya.

Apa Bukti yang Telah Diamankan?

Pihak penyidik telah mengamankan 14 alat bukti yang berpotensi menguatkan proses penyelidikan.

Di antaranya adalah dua kendaraan bermotor yang diduga digunakan oleh terduga pelaku, yaitu sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan pelat nomor DA 1256 PC, serta sebuah sepeda motor hitam.

Mobil tersebut diketahui merupakan kendaraan sewaan dari kawasan Jalan Golf, Landasan Ulin.

"Ada sewa mobil, dan dalam mobil eksekusinya," ungkap Pazri, yang menduga bahwa pembunuhan terhadap Juwita terjadi di dalam mobil tersebut.

Bukti lain yang juga mencolok adalah upaya pelaku menghancurkan identitasnya, serta penggunaan nama orang lain untuk pembelian tiket, yang semakin memperkuat dugaan adanya perencanaan matang.

Menurut Pazri, indikasi pembunuhan berencana terlihat jelas dari beberapa temuan.

“Tadi kami sama-sama mendengar, baik dari keluarga maupun tim kuasa hukum, bahwa yang dituduhkan kepada terduga pelaku adalah pembunuhan berencana,” ucapnya.

Hasil otopsi juga menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik berat, termasuk patah tulang pada bagian leher korban.

Hal itu menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami Juwita tidak terjadi secara spontan, melainkan disengaja dan terencana.

Mengapa Tes DNA Diperlukan?

Salah satu aspek penting dari kasus ini adalah adanya dugaan kekerasan seksual. Muhamad Pazri, menyatakan bahwa keluarga korban meminta dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ditemukan di tubuh Juwita.

"Berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar," katanya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai siapa pemilik dari DNA tersebut. Tes DNA menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran dan mengidentifikasi pelaku sebenarnya.

Namun, fasilitas forensik di Kalimantan Selatan belum memadai untuk pemeriksaan DNA secara lengkap.

"Kami mengusulkan agar tes DNA dilakukan di luar daerah, seperti di Surabaya atau Jakarta, agar hasilnya lebih akurat dan tidak menimbulkan keraguan," jelas Pazri.

Pazri menyampaikan harapan agar penyidik dapat menggali lebih dalam setiap petunjuk baru yang ditemukan, serta menjadikan kasus ini sebagai prioritas penyelesaian.

"Saya berharap langkah-langkah penyelesaian kasus ini dapat membantu mempercepat proses penyidikan dan membawa kejelasan lebih lanjut dalam mengungkap fakta-fakta di balik kasus ini," ujarnya.

Saat ini, terduga pelaku J, yang merupakan anggota TNI AL Lanal Balikpapan, masih dalam proses penyidikan.

Belum ada penetapan status tersangka secara resmi, meski banyak bukti telah mengarah kepadanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditemukan Sperma di Jasad Jurnalis Juwita, Keluarga Minta Tes DNA".

Samarinda (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Samarinda menutup layanan kunjungan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah dengan diwarnai suasana haru para narapidana yang tengah melepas kangen bersama keluarga.

"Lebaran hari keempat kemarin sekaligus menjadi hari terakhir kesempatan bagi para keluarga untuk silaturahim dengan warga binaan di dalam lapas," kata Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus di Samarinda, Jumat.

Jajaran petugas Lapas Narkotika Samarinda tampak sigap mengatur alur kunjungan. Empat hari pelaksanaan layanan, terhitung sejak 31 Maret hingga 3 April 2025, berjalan lancar dan kondusif.

Petugas memastikan setiap keluarga yang datang dapat bertemu dengan kerabatnya dengan tertib, aman, dan nyaman. Disampaikan Theo, ruang kunjungan yang biasanya terasa sunyi, selama beberapa hari terakhir dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan.

"Warga binaan dan keluarga mereka tampak memanfaatkan setiap momen kebersamaan. Obrolan hangat, canda tawa, hingga santapan hidangan khas Lebaran yang dibawa dari rumah menghiasi pertemuan tersebut," terang Theo.

Ia menambahkan, momen Idul Fitri ini menjadi ruang bagi mereka untuk saling memaafkan dan memberikan semangat baru dalam menjalani proses pembinaan di dalam lapas.

Kepala Lapas Theo Adrianus turut hadir dan membaur dengan warga binaan serta keluarga mereka. Bahkan, untuk menambah keakraban dan keceriaan, ia tak sungkan menyumbangkan suara, menghibur seluruh yang hadir.

"Beberapa petugas lapas dan warga binaan lainnya pun turut bergantian menampilkan bakatnya, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat dan penuh kegembiraan," ucapnya.

Hiburan ini menjadi pelengkap yang mempererat tali silaturahmi di momen yang penuh berkah ini.

Theo dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan layanan kunjungan Lebaran. Ia menekankan bahwa dalam penyelenggaraannya, Lapas Narkotika Samarinda menjalin sinergi yang kuat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Ini adalah komitmen bersama kami untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga binaan maupun keluarga yang datang berkunjung," ujar Theo.

Ia berharap bahwa kebersamaan yang terjalin selama empat hari pelaksanaan kunjungan Lebaran ini dapat menjadi sumber motivasi dan semangat baru bagi para warga binaan.

Ia meyakini bahwa momen silaturahmi ini akan memberikan dampak positif dalam proses pembinaan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari.

Parepare -

M Rusli (49), seorang tahanan narkoba di Mapolres Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Pihak keluarga menduga Rusli tewas dianiaya.

Dilansir detikSulsel, kakak korban, Agussalim menyebut semula Rusli ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2) lalu. Kemudian, Rusli dibawa ke Posko Narkoba di wilayah Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

"Dari informasi yang kami terima, pada saat dilakukan penangkapan sudah dilakukan pemukulan sama anggota dari satuan narkoba ini," ujar Agussalim kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

Agus mengatakan dugaan pemukulan tersebut cukup valid. Dia juga memastikan pihaknya memiliki saksi terkait penganiayaan tersebut.

"Ada 2 orang perempuan saksinya," kata dia.

Ia mengatakan keponakannya juga melihat wajah Rusli dalam kondisi bengkak saat membesuknya di Posko tim narkoba Polres Parepare sehari usai ditangkap. Keponakannya tersebut lantas mengambil foto lalu mengirimkannya kepada Agussalim.

"Begitu saya lihat saya bereaksi, saya langsung sampaikan saya laporkan di Propam. Adek saya menolak dia bilang jangan melapor dulu. Harapannya masih bisa diberikan keringanan tetapi ternyata itu tidak ada," paparnya.

Agus menjelaskan bahwa adiknya sambil menahan rasa sakit dipindahkan ke tahanan Mapolres Parepare kurang lebih 31 hari penahanan. Namun dia mengaku pihak keluarga tidak pernah mendapatkan surat penahanan.

"Sampai sekarang surat penahannya belum ada sampai ke keluarga," paparnya.

Selanjutnya keponakan Agus kembali membesuk Rusli dan mendapati kondisinya sudah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Rusli lalu dibawa ke RS Siti KHadijah atas izin petugas.

"Kemudian dari Siti Khadijah menolak dan diusahakan lagi ke rumah sakit umum dan dipanggilkan lah 112. Dibawa ke RS Umum saat malam takbiran. Malam Senin (30 Maret) dibawa ke UGD masuk ke ruang perawatan di Bougenvil kamar 4," rincinya.

"Sudah tidak mampu lagi dan dirujuk ke ICU pada hari Selasa (1 April) dan tidak lama kemudian tepatnya jam 15.30 Wita beliau mengembuskan napas terakhir," urainya.

Agus mengaku telah melaporkan kasus tersebut ke pihak Propam Polres Parepare. Dia berharap kasus ini dapat diusut tuntas.

"Saya tindakan selanjutnya sudah melaporkan ke Propam. Insyaallah saya tindaklanjuti di pidana umum karena saya sudah berjanji mencari keadilan untuk adik saya. Ini tugas saya," tegasnya.

Di sisi lain, Kapolres Parepare AKBP Arman Muis merespons protes keluarga terkait tewasnya M Rusli. Dia menegaskan korban meninggal karena sakit.

"Ada keterangan dokternya kalau dia ada riwayat sakit. Meninggalnya di rumah sakit (bukan karena dianiaya)," kata Arman Muis kepada detikSulsel, Kamis (3/4).

(dai/dai)

Parepare -

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis membantah pernyataan keluarga yang menyebut tahanan narkoba bernama M Rusli (49) tewas akibat dianiaya. Arman menegaskan korban meninggal karena sakit.

"Ada keterangan dokternya kalau dia ada riwayat sakit. Meninggalnya di rumah sakit (bukan karena dianiaya)," kata Arman Muis kepada detikSulsel, Kamis (3/4/2025).

Arman memaparkan bahwa M Rusli sudah sering mengeluh sakit sejak ditangkap terkait kasus narkoba. Hingga akhirnya M Rusli dibawa ke RS pada Minggu (30/3) karena sesak napas.

"Jadi gini, dia itu awal Februari ditangkap karena kasus narkoba. Di dalam (tahanan) dia memang sering sakit. Berobat di rumah sakit. Pada saat malam takbiran dia sesak, dibawa ke rumah sakit," jelasnya.

Arman mempertanyakan tuduhan keluarga yang menyebut M Rusli dianiaya petugas kepolisian. Dia sekali lagi membantah tuduhan itu.

"Tidak ada (korban tewas dianiaya). Kondisi keterangan dokter itu sesak karena paru-paru (penyebab meninggal)," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, kakak korban, Agussalim mengatakan M Rusli mulanya ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2) lalu. Setelah itu, M Rusli dibawa ke Posko Narkoba di wilayah Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

"Dari informasi yang kami terima, pada saat dilakukan penangkapan sudah dilakukan pemukulan sama anggota dari satuan narkoba ini," ujar Agussalim kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

Dia mengatakan dugaan pemukulan tersebut cukup valid. Dia juga memastikan pihaknya memiliki saksi terkait penganiayaan tersebut.

"Ada 2 orang perempuan saksinya," tegas Agussalim.

(hmw/asm)

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan alasan dirinya membawa kasus pemotongan uang kompensasi sejumlah sopir angkot oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU ke aparat yang berwenang.

Dia mengaku tidak menyukai segala bentuk premanisme dalam bentuk apa pun yang membuat masyarakat merugi, dalam hal ini kepada sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor.

Ia khawatir, perilaku premanisme yang dilakukan oleh oknum petugas ini akan terus berulang di masa depan, sehingga makin banyak pihak yang dirugikan atas perilaku tidak terpuji ini.

"Bahwa proses hukum harus berjalan, karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi," ujar Dedi, dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

Menurut Dedi, proses hukum harus ditegakkan sebagai pembelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi tindak premanisme dalam bentuk apa pun.

Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk keadilan bagi sejumlah sopir angkot yang dirugikan atas tindakan pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.

Dedi juga berjanji akan mengganti uang yang disunat sebesar Rp 200.000 kepada para sopir angkot yang menjadi korban.

"Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa mengembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil," tutur Dedi.

Dia menyebut, pemotongan uang tersebut sangat membebani para sopir angkot.

Bahkan, uang sebesar Rp 200.000 bisa untuk mencukupi makan keluarga sopir angkot selama empat hari.

"Rp 200.000 berarti bagi mereka (sopir angkot), artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp 50.000 per hari," kata dia.

Diketahui, Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak, hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.

Bantuan ini diberikan Dedi Mulyadi sebagai ganti rugi agar mereka tidak beroperasi selama beberapa waktu demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.

Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan sebelum, dan tahap kedua setelah Lebaran.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Wanita berinisial RP (25) harus berurusan dengan kepolisian Sukabumi Kota karena tepergok menyelundupkan narkotika saat menjenguk tahanan di Lapas Kelas IIB Sukabumi.

Upaya penyelundupan itu terjadi pada Rabu (2/4/2025) sekitar pukul 10.30 WIB. Narkotika tersebut disimpan di dalam alat kelamin.

Lalu, RP diamankan oleh Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, ditetapkan sebagai tersangka, dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk hukuman penjara minimal 10 sampai 15 tahun maksimal seumur hidup atau hukuman mati.”

Demikian kata Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota, AKP Tenda Sukendar, saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (4/4/2025).

Sebelumnya, RP diketahui berusaha menyelundupkan narkotika saat membesuk salah seorang tahanan di Lapas Kelas IIB Sukabumi.

Dari penggeledahan ditemukan satu buah kondom berisi satu paket narkotika jenis sabu kristal putih.

Juga ditemukan plastik klip bening berisi sembilan butir tablet warna merah muda bertuliskan DEXA, serta enam tablet jingga bertuliskan GP. Keseluruhan barang tersebut dibalutkan menggunakan lakban hitam.

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan memproses kasus pemotongan uang kompensasi ratusan sopir angkot di Kabupaten Bogor oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU ke ranah hukum.

Dia menerima keluhan dari sejumlah sopir angkot yang mengaku disunat oleh oknum petugas tersebut sebesar Rp 200.000 per kepala.

Adapun pemotongan uang tersebut dengan dalih "uang sukarela".

"Tetapi, untuk oknum yang lakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela anda tidak bisa tenang. Bahwa proses hukum harus tetap berjalan," ujar Dedi, dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

Menurut dia, kasus pemotongan tersebut termasuk ke dalam ranah pungutan liar (pungli) yang dapat diproses ke jalur hukum.

Sebab, pungli adalah tindakan melawan hukum yang harus ditindak dengan tegas.

Dedi mengaku akan memperjuangkan warganya yang mendapatkan ketidakadilan dari oknum petugas Dishub dan Organda yang nakal.

Dengan memproses kasus ini ke aparat yang berwenang, ia menyebut bahwa aspek keadilan harus diberikan bagi para sopir angkot yang menjadi korban perilaku tidak terpuji oknum petugas.

"Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa kembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil," tutur Dedi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi akan mengganti uang kompensasi sopir angkot di Kabupaten Bogor yang disunat.

Dedi meminta para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengganti kerugian akibat ulah oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.

"Untuk sopir angkot yang dipotong, jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti," kata dia.

Diketahui, Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak, hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.

Bantuan ini diberikan Dedi Mulyadi sebagai ganti rugi agar mereka tidak beroperasi selama beberapa waktu demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.

Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan sebelum dan setelah Lebaran.

Parepare -

Seorang tahanan narkoba di Mapolres Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), M Rusli (49) tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Pihak keluarga menduga adiknya tewas dianiaya.

Kakak korban, Agussalim mengatakan M Rusli mulanya ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2) lalu. Setelah itu, M Rusli dibawa ke Posko Narkoba di wilayah Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

"Dari informasi yang kami terima, pada saat dilakukan penangkapan sudah dilakukan pemukulan sama anggota dari satuan narkoba ini," ujar Agussalim kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

Dia mengatakan dugaan pemukulan tersebut cukup valid. Dia juga memastikan pihaknya memiliki saksi terkait penganiayaan tersebut.

"Ada 2 orang perempuan saksinya," tegas Agussalim.

Agussalim mengatakan keponakannya juga melihat wajah M Rusli dalam kondisi bengkak saat membesuknya di Posko tim narkoba Polres Parepare yakni sehari setelah penangkapan. Keponakannya tersebut lantas mengambil foto lalu mengirimkannya kepada Agussalim.

"Begitu saya lihat saya bereaksi, saya langsung sampaikan saya laporkan di Propam. Adek saya menolak dia bilang jangan melapor dulu. Harapannya masih bisa diberikan keringanan tetapi ternyata itu tidak ada," paparnya.

Lebih lanjut Agussalim menjelaskan bahwa adiknya sambil menahan rasa sakit dipindahkan ke tahanan Mapolres Parepare kurang lebih 31 hari penahanan. Namun dia mengaku pihak keluarga tidak pernah mendapatkan surat penahanan.

"Sampai sekarang surat penahannya belum ada sampai ke keluarga," paparnya.

Selanjutnya keponakan Agussalim kembali membesuk M Rusli dan mendapati kondisinya sudah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. M Rusli lalu dibawa ke RS Siti KHadijah atas izin petugas.

"Kemudian dari Siti Khadijah menolak dan diusahakan lagi ke rumah sakit umum dan dipanggilkan lah 112. Dibawa ke RS Umum saat malam takbiran. Malam Senin (30 Maret) dibawa ke UGD masuk ke ruang perawatan di Bougenvil kamar 4," rincinya.

"Sudah tidak mampu lagi dan dirujuk ke ICU pada hari Selasa (1 April) dan tidak lama kemudian tepatnya jam 15.30 Wita beliau mengembuskan napas terakhir," urainya.

Atas kejadian tersebut Agussalim mengaku telah melaporkan kasus tersebut ke pihak Propam Polres Parepare. Dia berharap kasus ini dapat diusut tuntas.

"Saya tindakan selanjutnya sudah melaporkan ke Propam. Insyaallah saya tindaklanjuti di pidana umum karena saya sudah berjanji mencari keadilan untuk adik saya. Ini tugas saya," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Parepare AKBP Arman Muis merespons protes keluarga terkait tewasnya M Rusli. Dia menegaskan korban meninggal karena sakit.

"Ada keterangan dokternya kalau dia ada riwayat sakit. Meninggalnya di rumah sakit (bukan karena dianiaya)," kata Arman Muis kepada detikSulsel, Kamis (3/4).

(hmw/asm)