JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali berjanji, proses hukum terhadap Jumran, oknum TNI tersangka pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, akan berlangsung transparan dan tidak bertele-tele.

Menurutnya, siapa pun yang terbukti bersalah melanggar hukum harus ditindak tegas, sekalipun itu prajurit TNI.

"Siapa pun yang terbukti bersalah pasti akan ditindak tegas dan dihukum berat sesuai perbuatannya, proses secara cepat akan diteruskan ke Otmil (Oditur Militer) dan pengadilan militer," kata KSAL kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

"Dan proses pengadilan juga akan dilakukan secara transparan, seperti kasus pembunuhan bos rental mobil, tidak bertele-tele," lanjutnya.

Ali menilai, kasus tersebut telah mencoreng nama baik TNI AL. Dia juga berpendapat, Jumran telah melanggar aturan yang seharusnya dipegang teguh seluruh prajurit TNI.

"Sudah mencoreng nama baik TNI dan TNI AL, melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit," papar Ali.

Diberitakan sebelumnya, Juwita (23), seorang wartawati dari salah satu media online di Banjarbaru, ditemukan tidak bernyawa di kawasan Gunung Kupang pada Sabtu (22/3/2025) sore.

Oleh karena penyebab kematiannya dinilai janggal, organisasi pers dan rekan sesama jurnalis di Banjarbaru mendesak Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan.

Sejumlah saksi diperiksa petugas Polres Banjarbaru untuk mengungkap penyebab kematiannya.

Lima hari setelah kematiannya, terduga pelaku pembunuhan mulai terungkap setelah Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan menggelar konferensi pers.

Juwita diduga tewas dibunuh oknum anggota TNI AL, Jumran, yang merupakan kekasihnya.

Pihak keluarga Juwita menuntut keadilan dan berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

Menurut keterangan Pazri, kuasa hukum keluarga Juwita, pelaku Jumran telah ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah penetapan tersangka, terungkap fakta-fakta baru, termasuk dugaan pemerkosaan yang dilakukan Jumran terhadap Juwita sebelum ia dihabisi.

Jenewa (ANTARA) - Sekelompok pakar independen hak asasi manusia PBB mendesak lebih banyak negara untuk bergabung dalam Hague Group, sebuah blok negara yang berkoordinasi untuk menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang berakhirnya sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 4 April, dengan ajakan untuk menghormati putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Hague Group dibentuk pada 31 Januari, dan menurut para pakar, pembentukan ini menjadi preseden historis yang menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bersatu untuk mencegah keruntuhan nyata terhadap sistem hukum internasional, supremasi hukum, dan perlindungan HAM secara menyeluruh.

Mereka menegaskan bahwa sistem hukum internasional kini berada dalam ancaman serius akibat kelambanan komunitas internasional menghadapi pelanggaran berat hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

“Pada persimpangan sejarah ini, perlindungan terhadap sistem hak asasi manusia internasional menuntut tindakan yang tegas, berprinsip, dan terkoordinasi,” tegas para pakar.

“Jika negara-negara gagal bertindak, sistem multilateral akan mengalami kemunduran puluhan tahun,” tambah mereka.

Para pakar menyatakan bahwa sejak terbentuknya otoritas Israel, pelanggaran terhadap hukum internasional dan ketidakadilan telah menjadi hal yang lazim, bukan pengecualian.

“Serangan Israel terhadap rakyat Palestina, terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional telah merusak fondasi tatanan multilateral dunia,” ungkap mereka.

Dalam Opini Penasihat yang dikeluarkan pada Juli 2024, ICJ menegaskan bahwa “hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri hanya dapat terwujud melalui penarikan penuh dan tanpa syarat Israel dari wilayah pendudukan — yang tidak bisa dijadikan objek tawar-menawar,” jelas mereka.

“Disayangkan bahwa delapan bulan setelah Opini Penasihat ICJ, sebagian besar negara masih mengabaikan kewajiban hukum mereka — dan kelalaian ini dapat membuat mereka turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum internasional, sebagaimana telah disimpulkan oleh pengadilan,” tambah para pakar.

Mereka menyambut baik sejumlah inisiatif dari beberapa negara sejak Oktober 2023 untuk melindungi hak asasi manusia dan mempertahankan sistem multilateral, termasuk gugatan yang diajukan Afrika Selatan dan Nikaragua terhadap Israel di ICJ, serta keterlibatan negara-negara pihak ketiga dalam proses hukum tersebut.

Para pakar juga menyoroti pelimpahan kasus Palestina ke ICC oleh Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, Djibouti, Chili, dan Meksiko.

Mereka turut mengapresiasi dukungan terhadap penerbitan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant pada November 2024.

Selain itu, mereka mencatat sejumlah negara yang telah mengakui negara Palestina, seperti Armenia, Bahama, Barbados, Irlandia, Jamaika, Norwegia, Slovenia, Spanyol, serta Trinidad dan Tobago.

“Masih banyak yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan,” tegas mereka.

Anggota pendiri Hague Group terdiri atas Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan.

Menurut para pakar, negara-negara itu telah berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah sementara ICJ dalam kasus Afrika Selatan vs Israel, serta mematuhi surat perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan pada November 2024.

Sumber: Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar PBB desak dunia lakukan tindakan nyata akhiri impunitas Israel

Jenewa (ANTARA) - Sekelompok pakar independen hak asasi manusia PBB mendesak lebih banyak negara untuk bergabung dalam Hague Group, sebuah blok negara yang berkoordinasi untuk menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang berakhirnya sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 4 April, dengan ajakan untuk menghormati putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Hague Group dibentuk pada 31 Januari, dan menurut para pakar, pembentukan ini menjadi preseden historis yang menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bersatu untuk mencegah keruntuhan nyata terhadap sistem hukum internasional, supremasi hukum, dan perlindungan HAM secara menyeluruh.

Mereka menegaskan bahwa sistem hukum internasional kini berada dalam ancaman serius akibat kelambanan komunitas internasional menghadapi pelanggaran berat hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

“Pada persimpangan sejarah ini, perlindungan terhadap sistem hak asasi manusia internasional menuntut tindakan yang tegas, berprinsip, dan terkoordinasi,” tegas para pakar.

“Jika negara-negara gagal bertindak, sistem multilateral akan mengalami kemunduran puluhan tahun,” tambah mereka.

Para pakar menyatakan bahwa sejak terbentuknya otoritas Israel, pelanggaran terhadap hukum internasional dan ketidakadilan telah menjadi hal yang lazim, bukan pengecualian.

“Serangan Israel terhadap rakyat Palestina, terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional telah merusak fondasi tatanan multilateral dunia,” ungkap mereka.

Dalam Opini Penasihat yang dikeluarkan pada Juli 2024, ICJ menegaskan bahwa “hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri hanya dapat terwujud melalui penarikan penuh dan tanpa syarat Israel dari wilayah pendudukan — yang tidak bisa dijadikan objek tawar-menawar,” jelas mereka.

“Disayangkan bahwa delapan bulan setelah Opini Penasihat ICJ, sebagian besar negara masih mengabaikan kewajiban hukum mereka — dan kelalaian ini dapat membuat mereka turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum internasional, sebagaimana telah disimpulkan oleh pengadilan,” tambah para pakar.

Mereka menyambut baik sejumlah inisiatif dari beberapa negara sejak Oktober 2023 untuk melindungi hak asasi manusia dan mempertahankan sistem multilateral, termasuk gugatan yang diajukan Afrika Selatan dan Nikaragua terhadap Israel di ICJ, serta keterlibatan negara-negara pihak ketiga dalam proses hukum tersebut.

Para pakar juga menyoroti pelimpahan kasus Palestina ke ICC oleh Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, Djibouti, Chili, dan Meksiko.

Mereka turut mengapresiasi dukungan terhadap penerbitan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant pada November 2024.

Selain itu, mereka mencatat sejumlah negara yang telah mengakui negara Palestina, seperti Armenia, Bahama, Barbados, Irlandia, Jamaika, Norwegia, Slovenia, Spanyol, serta Trinidad dan Tobago.

“Masih banyak yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan,” tegas mereka.

Anggota pendiri Hague Group terdiri atas Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan.

Menurut para pakar, negara-negara itu telah berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah sementara ICJ dalam kasus Afrika Selatan vs Israel, serta mematuhi surat perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan pada November 2024.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Pihak RSUD Andi Makkasau turut buka suara terkait tewasnya tahanan narkoba Polres Parepare, M Rusli (49), usai dilarikan ke rumah sakit. Dokter rumah sakit mencurigai M Rusli menderita tumor paru.

"Gagal nafas susp tumor paru kiri, susp tb (tuberculosis) paru," ujar dokter RUSD Andi Makkasau, dr Nirmalasari saat jumpa pers di Mapolres Parepare, Sabtu (5/4/2025).

dr Nirmalasari mengaku tidak menemukan lebam dan patah seperti yang dibeberkan keluarga. Dia menjelaskan kondisi M Rusli mengalami gagal napas saat pertama kali masuk rumah sakit.

"Mengenai lebam dan patah sesuai pemeriksaan saya itu tidak ada menunjukkan patah," beber dia.

Namun demikian, dr Nirmalasari enggan menjelaskan lebih rinci penyebab kematian M Rusli. Sebab, dirinya menjaga rahasia informasi penyakit klinis pasien.

"Kalau penyebab kematian kami belum bisa memberikan informasi karena kerahasiaan dari pasien," jelas dr Nirmalasari.

Sebelumnya diberitakan, kakak korban, Agussalim menduga M Rusli tewas usai dianiaya. Dia membeberkan M Rusli mulanya ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2) lalu. Setelah itu, M Rusli dibawa ke Posko Narkoba di wilayah Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

"Dari informasi yang kami terima, pada saat dilakukan penangkapan sudah dilakukan pemukulan sama anggota dari satuan narkoba ini," ujar Agussalim kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

Agussalim memastikan dugaan pemukulan tersebut cukup valid. Dia mengklaim pihaknya memiliki saksi terkait penganiayaan tersebut.

"Ada 2 orang perempuan saksinya," tegas Agussalim.

Selain 2 saksi wanita, Agussalim juga menyinggung soal seorang keponakannya yang sempat melihat wajah M Rusli dalam kondisi bengkak saat membesuknya di Posko tim narkoba Polres Parepare. Dia mengatakan keponakannya tersebut bahkan memiliki foto almarhum dalam kondisi bengkak.

"Begitu saya lihat saya bereaksi, saya langsung sampaikan saya laporkan di Propam. Adek saya menolak dia bilang jangan melapor dulu. Harapannya masih bisa diberikan keringanan tetapi ternyata itu tidakada,"paparnya.

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg

“Peristiwa pembunuhan tergambar cukup jelas dalam adegan yang dilakukan tersangka. Reka ulang adegan pembunuhan berdasarkan keterangan tersangka bagaimana melakukan pembunuhan,”

Banjarbaru (ANTARA) - Kuasa hukum keluarga korban pembunuhan terhadap Jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita (23), mengatakan tersangka Kelasi Satu Jumran, oknum TNI AL, membunuh korban dengan tenang dan persiapan yang matang dalam rekonstruksi 33 adegan di tempat kejadian perkara (TKP).

“Peristiwa pembunuhan tergambar cukup jelas dalam adegan yang dilakukan tersangka. Reka ulang adegan pembunuhan berdasarkan keterangan tersangka bagaimana melakukan pembunuhan,” kata Kuasa Hukum keluarga korban, Dedi Sugiyanto usai rekonstruksi di TKP, Jalan Trans Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu.

Pantauan pewarta, penyidik Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin menghadirkan tersangka Jumran menggelar 33 reka ulang adegan pembunuhan.

“Rekonstruksi hari ini menunjukkan bagaimana tersangka membunuh korban dengan tenang dan persiapan yang matang mulai dari pertemuan hingga meletakkan jasad di pinggir jalan bersamaan dengan kendaraan korban,” ujarnya mewakili keluarga korban.

Dedi mengungkapkan, hasil rekonstruksi ini mengarah pada pembunuhan berencana yang dilakukan tersangka secara rapi karena semua disiapkan sebelum meninggalkan TKP, tersangka menghabisi nyawa korban di dalam mobil.

Ia menuturkan bahwa rekonstruksi menunjukkan ada jeda waktu dalam reka ulang adegan tersebut, dilakukan secara bertahap, dan berbeda dengan pembunuhan biasa, sehingga ini mengarah pada pembunuhan berencana.

“Kejadian sudah diatur mulai dari awal hingga jasad korban diletak di pinggir jalan, sepeda motor korban dicuci dulu sebelum diletak di pinggir jalan. Tersangka melakukan perbuatan dengan tenang,” ujar Dedi.

Dalam rekonstruksi ini, penyidik Denpomal Banjarmasin telah memeriksa 10 orang saksi dan menghadirkan 1 orang saksi yang mengetahui keberadaan pelaku di TKP dengan menampilkan seluruh reka adegan yang terjadi di Jalan Trans Gunung Kupang.

Rekonstruksi tersebut berlangsung lebih dari satu jam, saat ini proses penyidikan masih berlangsung guna memproses pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam keterangan yang disampaikan Penerangan Lanal Banjarmasin, selanjutnya pelaku dan barang bukti akan diserahkan ke Oditur Militer (ODMIL) untuk dilaksanakan persidangan secara terbuka.

Tersangka Jumran yang sebelumnya berdinas di Lanal Balikpapan, diserahkan Denpomal Balikpapan kepada Denpomal Banjarmasin untuk ditahan selama 20 hari sejak Jumat (28/3) malam.

Korban seorang wanita bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Peristiwa pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Denpomal Banjarmasin menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh prajurit TNI AL bernama Jumran. Prajurit Jumran dihadirkan saat rekonstruksi berlangsung.

Rekonstruksi dilaksanakan hari ini. Prajurit Jumran terlihat berkepala plontos dan mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Ada sebuah pengenal yang dikaitkan di dada Jumran selama rekonstruksi. Penanda itu juga bertuliskan kata tersangka dan nama Jumran.

"Rekonstruksi berjalan lancer," kata pengacara keluarga korban, Dedi Sugianto, dilansir detikKalsel, Sabtu (5/5/2025).

Reka ulang adegan pembunuhan dilaksanakan oleh pihak Denpomal Banjarmasin di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Total ada Se33 adegan diperagakan.

Dalam rekonstruksi ini juga terungkap cara Jumran menghabisi korban. Prajurit koban memiting korban kemudian mencekik leher korban.

Tersangka Jumran melakukan pembunuhan berencana itu seorang diri. Ia mengeksekusi Juwita di dalam mobil, sedangkan sepeda motor korban berada di pusat perbelanjaan.

Baca selengkapnya di sini

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menegaskan akan memproses Jumran, prajurit TNI AL terduga pembunuh dan pemerkosa wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel). Jumran akan dihukum berat jika terbukti bersalah.

"Siapa pun yang terbukti bersalah pasti akan ditindak tegas dan dihukum berat sesuai perbuatannya," kata KSAL Laksamana Muhammad Ali saat dihubungi, Sabtu (4/5/2024).

Ali mengatakan Jumran saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ali mengatakan Jumran akan segera disidangkan terkait kasus tersebut. Ali menjamin proses sidang Jumran akan berlangsung secara transparan.

"Proses secara cepat akan diteruskan ke otmil (oditurat militer) dan pengadilan militer, dan proses pengadilan juga akan dilakukan secara transparan. Seperti kasus pembunuhan bos rental mobil, tidak bertele-tele, karena sudah mencoreng nama baik TNI dan TNI AL, melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit," jelasnya.

Keluarga Sebut Korban Diperkosa

Tim pengacara jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengungkap prajurit TNI AL bernama Jumran memerkosa korban sebelum melakukan pembunuhan. Pengacara keluarga menyebut prajurit Jumran telah memerkosa korban sebanyak dua kali.

"Berdasarkan alat bukti, kami sampaikan bahwa korban mengalami kekerasan seksual, ini adalah pemerkosaan," kata pengacara keluarga, Muhamad Pazri, dilansir Antara, Kamis (3/4/2025).

Pazri mengatakan pemerkosaan prajurit Jumran kepada korban pertama kali terjadi di rentang waktu 25-30 Desember 2024. Peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025, tepat pada hari jasad korban ditemukan.

"Pada September 2024, kenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentang waktu 25-30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru," kata Pazri, mewakili keterangan resmi pihak keluarga.

Menurut Pazri, pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Korban tanpa menaruh curiga bersedia memesankan kamar penginapan di salah satu hotel di Banjarbaru.

Setelah itu, kata Pazri, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, prajurit Jumran membawa korban masuk ke kamar dan mendorong ke tempat tidur, pelaku sempat memiting korban sebelum memerkosa di dalam kamar tersebut.

"Semua kejadian ini diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek, bahkan ada beberapa foto," tutur Pazri.

Pazri mengatakan korban juga memiliki bukti video terkait tindakan pemerkosaan yang dilakukan prajurit Jumran. Bukti video berdurasi 5 detik itu merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar.

Lihat juga video: Jurnalis di Banjarbaru Tewas Dibunuh, Pelakunya Diduga Oknum TNI AL

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis akhirnya meminta Propam mengusut kasus tewasnya seorang tahanan narkoba bernama M Rusli (49). Arman yang sebelumnya membantah korban dianiaya kini bersikap terbuka terhadap dugaan tersebut.

"Mengenai adanya indikasi dugaan pemukulan, pada prinsipnya bersama propam akan melakukan langkah-langkah (penyelidikan)," ungkap AKBP Arman Muis saat jumpa pers di Mapolres Parepare, Sabtu (5/4/2025).

Arman mengaku akan menindak tegas anggotanya jika memang dugaan penganiayaan itu terbukti. Dia mengklaim pihaknya akan serius menangani kasus tersebut.

"Jika ada indikasi saya pastikan, saya tidak akan main-main dengan proses penegakan hukum. Siapa pun itu, baik anggota saya atau ada pihak lain kami akan proses," tegas dia.

Dia juga mendorong pihak keluarga untuk melakukan ekshumasi apabila kurang puas dengan hasil penanganan pihaknya. Dia menekankan pihaknya siap melakukan pendalaman lebih lanjut.

"Silakan lakukan ekshumasi atau proses penggalian jenazah secara forensik untuk kami dalami lagi. Apakah benar tersangka dianiaya atau tidak," terangnya.

Sebagai informasi, AKBP Arman Muis sebelumnya sempat membantah pihak keluarga yang menyebut almarhumah Rusli sempat dianiaya polisi narkoba saat penangkapan. Menurutnya, korban meninggal karena sakit.

"Ada keterangan dokternya kalau dia ada riwayat sakit. Meninggalnya di rumah sakit (bukan karena dianiaya)," kata Arman Muis kepada detikSulsel, Kamis (3/4).

Sementara itu, Kakak korban, Agussalim mengatakan M Rusli mulanya ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2) lalu. Setelah itu, M Rusli dibawa ke Posko Narkoba di wilayah Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

"Dari informasi yang kami terima, pada saat dilakukan penangkapan sudah dilakukan pemukulan sama anggota dari satuan narkoba ini," ujar Agussalim kepada wartawan, Kamis(3/4/2025).

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg

Kasus langka terjadi di Thailand. Seorang warga negara asing, yang berprofesi sebagai dosen, didakwa menghina raja dan terancam hukuman berat sesuai hukum lese majeste yang berlaku.

Adalah akademisi terkemuka Amerika Serikat (AS) di Thailand Paul Chambers yang menghadapi tuntutan. Dia dinilai menghina Raja Maha Vajiralongkorn.

Itu merupakan kasus langka hukum lese majeste menyasar warga negara asing. Polisi kerajaan mengajukan pengaduan terhadap Chamber yang merupakan pengajar di Universitas Naresuan karena komentar dia saat diskusi online.

"Chambers dituduh menghindar atau menunjukkan kebencian terhadap raja, ratu, pewaris takhta, atau wali kerajaan," demikian surat panggilan polisi Thailand dilansir AFP, Sabtu (5/4/2025).

Dia juga dianggap menyebarkan data palsu yang bisa mengancam keamanan nasional.

Chambers mengatakan tuduhan itu bermula dari pernyataan yang dibuat saat webinar pada 2024. Ketika itu, dia membahas hubungan militer Thailand dan monarki selama sesi tanya jawab.

"Saya yakin saya orang non-Thailand pertama dalam beberapa tahun terakhir yang menghadapi tuduhan ini," kata dia.

Meski merasa terintimidasi, Chambers merasa mendapat banyak dukungan dari rekan-rekan dia di universitas dan kedutaan AS.

Raja Thailand selama ini memang anti-kritik. Bagi siapa saja yang dianggap menghina atau bahkan mengkritik bisa dihukum hingga 15 tahun penjara.

Pengkritik bisa dikenai pasal 112 dalam undang-undang pencemaran nama baik kerajaan. Para pengamat menilai cara ini sebagai upaya kerajaan membungkam perbedaan pendapat.

Tentang Lese Majeste

Dikutip dari BBC, lese majeste adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Prancis, yang secara harfiah berarti kejahatan terhadap yang berdaulat. Secara umum, lese majeste merujuk pada tindakan atau ucapan yang dianggap menghina atau merendahkan kepala negara, penguasa, atau simbol-simbol negara.

Lese majeste mencakup berbagai tindakan, mulai dari penghinaan langsung hingga kritik yang dianggap merusak martabat penguasa atau negara. Interpretasi dan penerapan hukum lese majeste bervariasi di setiap negara, tergantung pada sistem hukum dan budaya politiknya.

Konsep lese majeste memiliki akar sejarah yang panjang, terutama di negara-negara monarki. Pada masa lalu, tindakan lese majeste sering kali dihukum dengan sangat berat, bahkan hukuman mati.

Nah, di Thailand lese majeste adalah pasal yang melindungi anggota senior keluarga kerajaan Thailand dari hinaan atau ancaman. Berdasarkan pasal 112 hukum pidana Thailand, seseorang yang "merusak nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, putra mahkota, atau bangsawan" akan dihukum penjara hingga 15 tahun.

Aturan itu tidak berubah sejak pemberlakuan hukum pidana pertama Thailand pada 1908, kecuali ketika sanksi dalam pasal lese majeste diperkuat pada 1976.

Lese majeste juga muncul saat konstitusi Thailand diamendemen. Bunyinya, "Raja harus ditempatkan di singgasana dalam posisi yang disanjung dan tidak boleh dicemari. Tiada seorang pun boleh menyampaikan tuduhan atau aksi dalam bentuk apapun terhadap Raja."

Akan tetapi, tidak definisi yang jelas tentang hinaan terhadap kerajaan. Delik aduan lese majeste bisa disampaikan siapa saja dan terhadap siapa saja. Setiap delik aduan itu harus diselidiki secara formal oleh kepolisian.

Meski demikian, rincian tentang aduan kasus lese majeste jarang diungkap ke publik lantaran aparat khawatir pelanggaran yang sama bisa diulang khalayak umum.

Para pengkritik menilai pemaknaan lese majeste terlalu luas dan hukumannya terlalu keras.

Mencicipi Durian Khas Medan yang Lezat, Sumatera Utara

Mencicipi Durian Khas Medan yang Lezat, Sumatera Utara

Politisi Ridwan Kamil (RK) mengaku siap menjalani tes DNA usai terseret kasus perselingkuhan. Tujuannya untuk membuktikan klaim wanita berinisial LM yang disebut-sebut memilik anak dari Ridwan Kamil.

"Jika kedua belah pihak dari Pak Ridwan Kamil dan LM meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan. Saya tegaskan kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapan pun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri," kata kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar dalam jumpa pers dilansir detikNews, Sabtu (5/4/2025).

Muslim mengatakan proses tes DNA seharusnya dilakukan atas perintah pengadilan ataupun penyidik selama proses penyelidikan berlangsung. Namun demikian, dia mengatakan bahwa Ridwan Kamil siap menjalani tes DNA secara pribadi.

"Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah Pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini," ujarnya.

Muslim kembali menegaskan jika isu perselingkuhan yang beredar antara Ridwan Kamil dan wanita LM tidak benar. Dia menyebut klaim tersebut sebagai fitnah yang keji.

"Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum bukan hanya sekedar opini publik yang bisa menyesatkan," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini

Video: Kuasa Hukum Buka Suara Soal Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil

Video: Kuasa Hukum Buka Suara Soal Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil

BENGKULU, KOMPAS.com - Muhammad Dwi Romza, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dapat menghela napas lega.

Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, disambut petugas imigrasi dan Sudi Simarmata, utusan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bengkulu, Elisa Ermasari, Jumat (4/5/2025).

Muhammad Dwi Romza menjadi korban penipuan oleh agen penyalur tenaga kerja.

Ia dijanjikan pekerjaan di Jepang dengan iming-iming bahwa administrasi akan menyusul.

Namun, setelah dua tahun berada di Jepang, syarat tersebut tak kunjung tiba, sehingga ia terpaksa bekerja secara ilegal.

"Muhammad Dwi Romza adalah korban penipuan penyalur tenaga kerja."

"Ia diizinkan berangkat ke Jepang dengan janji administrasi menyusul, namun setelah dua tahun, syarat tersebut tidak ada. Korban pun terlunta-lunta," ujar Sudi Simarmata saat dikonfirmasi oleh Kompas.com melalui telepon, Sabtu (5/4/2025).

Selama bekerja serabutan di Jepang, Muhammad Dwi Romza berusaha menghindari petugas imigrasi dan kepolisian setempat.

Namun pada 17 Januari 2024, ia ditangkap saat razia kendaraan.

Saat diminta menunjukkan surat izin, ia mencoba melarikan diri tetapi tertangkap oleh polisi Jepang.

"Korban sempat dijatuhi putusan penjara selama dua tahun. Ia kemudian meminta bantuan pemerintah Indonesia dan anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Elisa Ermasari, untuk dipulangkan ke kampung halamannya," tambah Sudi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota DPD RI Elisa Ermasari segera berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran RI, Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang, serta instansi terkait lainnya.

"Berkat upaya diplomasi yang intensif dan komunikasi yang efektif, korban akhirnya berhasil dipulangkan dengan selamat ke kampung halamannya di Seluma," ungkap Sudi.

Dalam keterangannya kepada media, Elisa Ermasari menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran adalah salah satu prioritasnya sebagai wakil daerah di pusat.

"PMI adalah pahlawan devisa yang telah berkontribusi besar bagi negara dan keluarga mereka."

"Sudah menjadi kewajiban kita untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan maksimal, terutama saat menghadapi masalah hukum atau administrasi di luar negeri," ujar Elisa dalam pesan tertulisnya yang diterima oleh Kompas.com, Sabtu (5/4/2025).

Elisa juga mengimbau masyarakat Bengkulu yang ingin bekerja di luar negeri untuk mempersiapkan dokumen secara lengkap dan memahami aturan negara tujuan agar terhindar dari permasalahan serupa.

Ia menekankan pentingnya edukasi bagi calon pekerja migran melalui pelatihan dan sosialisasi sebelum keberangkatan.

Kepulangan Muhammad Dwi Romza disambut haru oleh keluarga dan masyarakat setempat.

Mereka mengapresiasi langkah cepat dan perhatian penuh dari Senator Elisa dalam menangani kasus ini.

"Kami sangat bersyukur atas bantuan Ibu Elisa. Tanpa beliau, mungkin anak kami masih menjadi tahanan di penjara Jepang dan tidak tahu kapan akan pulang ke Indonesia," ungkap salah satu anggota keluarga Muhammad Dwi Romza.

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut siap menjalani tes DNA buntut terseret isu perselingkuhan hingga memiliki anak.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan tes DNA siap dilakukan jika hal itu menjadi kesepakatan kedua pihak, Ridwan Kamil dan perempuan berinisial LM.

"Jika kedua belah pihak dari Pak Ridwan Kamil dan LM meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan," kata Muslim seperti diberitakan detikcom pada Sabtu (5/4).

"Saya tegaskan kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapan pun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri," lanjutnya.

Menurutnya, proses tes DNA biasanya dilakukan atas perintah pengadilan ataupun penyidik selama proses penyelidikan berlangsung. Namun, ia menegaskan Ridwan Kamil siap menjalani tes DNA secara pribadi.

"Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah Pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini," katanya.

Ia kembali menegaskan isu perselingkuhan yang beredar antara Ridwan Kamil dan wanita LM tidak benar. Muslim menyebut klaim tersebut sebagai fitnah yang keji.

"Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum bukan hanya sekedar opini publik yang bisa menyesatkan," katanya.

Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dengan seorang perempuan viral di media sosial beberapa waktu lalu. Perempuan itu diisukan memiliki anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil membantah isu itu dan menyebut hal itu fitnah bermotif ekonomi.