PARIS, KOMPAS.com - Pada Minggu (6/4/2025), polisi Perancis menangkap dua orang di Paris terkait dengan konspirasi kriminal yang melibatkan aksi teroris serta kepemilikan bahan peledak.

Penangkapan ini berawal dari penyelidikan terhadap rencana serangan yang diduga melibatkan kelompok teroris ISIS.

Tersangka utama yang berusia 19 tahun dan berasal dari Perancis utara, diduga memiliki hubungan dengan kelompok tersebut.

Namun, pengacaranya membantah tuduhan tersebut.

Selain tersangka utama, pria berusia 21 tahun juga ditangkap karena diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama, yang kemudian dipamerkan di media sosial.

"Semua tersangka berusia di atas 18 tahun," ujar kantor kejaksaan antiteroris nasional Perancis (PNAT), seperti dikutip dari kantor berita AFP pada Senin (7/4/2025).

Meskipun begitu, kantor kejaksaan tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai usia pasti atau rencana serangan tersebut.

Kepolisian Perancis melakukan penggeledahan di rumah tersangka utama dan menemukan rompi peledak rakitan.

• AS Rilis Video Serangan yang Tewaskan Pemimpin ISIS Abdallah Al Rufayi
• Irak Klaim Bunuh Pemimpin Senior ISIS, Trump Ikut Komentar

Pemuda berusia 19 tahun itu diduga menulis sumpah setia kepada kelompok ISIS dan berencana untuk menyerang tempat umum.

Penangkapan ini juga mengarah pada penahanan dua rekan tersangka lainnya. Salah satunya, yang berusia 21 tahun, diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama.

"Klien saya tidak teradikalisasi dan tidak mengikuti ideologi apapun," kata pengacara tersangka, Reda Ghilaci, seperti yang dikutip dari RTL.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong bentrokan maut antarpendukung paslon di Pilkada Puncak Jaya dibawa ke ranah hukum. Komisi II mengatakan perlu ada evaluasi supaya kejadian serupa tak terulang.

"Yang pertama peristiwa terkait dengan tewasnya beberapa orang akibat bentrok politik itu harus dibawa ke ranah hukum dalam hal ini adalah hukum pidana," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Senin (7/3/2025).

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada di Papua kerap mendatangkan konflik sehingga perlu adanya evaluasi. Rifqinizamy berharap kejadian itu menjadi pembelajaran.

"Yang kedua kita perlu melakukan evaluasi mendasar terkait dengan pelaksanaan kampanye dan Pilkada di beberapa daerah termasuk di Papua yang kerap kali mendatangkan konflik bahkan merebut nyawa," sambungnya.

Ia menilai peristiwa ini harus menjadi pertimbangan dalam pembahasan revisi undang-undang paket politik. Politikus Partai NasDem ini menyebut adanya wacana pengembalian sistem Pilkada ke DPRD juga akan dibahas mendalam dalam menyusun RUU.

"Hal ini saya kira akan menjadi bagian penting dalam rangka pembahasan revisi undang-undang paket politik termasuk di dalamnya terkait dengan undang-undang Pilkada di komisi II DPR RI," kata Rifqinizamy.

"Apakah kemudian ide untuk menarik kembali Pilkada ke DPRD, atau kita melaksanakan Pilkada yang asimetris, dalam pengertian di setiap tempat itu berbeda cara dan mekanisme pemilihan kepala daerahnya tergantung dari berbagai macam variabel termasuk tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Itu juga menjadi bagian penting untuk kita melakukan evaluasi terkait dengan Pilkada kita hari ini," tambahnya.

Rifqinizamy juga meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) menjadi tanggung jawab semua pihak. Pihaknya meminta institusi Polri hingga TNI ikut serta dalam mengamankan kondisi di daerah.

"Dan yang terakhir yang paling penting adalah bagi saya, pelaksanaan PSU di beberapa tempat itu bukan hanya kewajiban penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah tapi juga merupakan kewajiban dari berbagai stakeholder, termasuk stakeholder keamanan TNI dan Polri, untuk memastikan situasi aman," ungkapnya.

Diketahui, bentrokan terjadi di antara dua kubu pendukung paslon nomor urut 1 Yuni Wonda-Mus Kogoya dan pendukung paslon nomor urut 2 Miren Kogoya-Mendi Wonerengga di Pilkada Puncak Jaya, Papua Pegunungan. Bentrokan itu mengakibatkan 12 orang tewas. Sementara itu, 653 orang lainnya mengalami luka-luka.

"Aksi saling serang antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Puncak Jaya menyebabkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia," kata Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Sabtu (5/4).

Ia mengatakan bentrok antarpendukung terjadi sejak sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025. Selain 12 orang tewas, ratusan korban luka-luka akibat terkena panah.

"Rinciannya 423 orang merupakan pendukung paslon 01, sedangkan 230 lainnya dari kubu paslon 02," katanya.

Simak juga Video: Komisi II DPR Ingatkan KPU Agar Tak Ada PSU Pilkada Kedua

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak merespons mantan Ketua DPR Setya Novanto, terpidana kasus pengadaan E-KTP, yang mendapatkan remisi masa hukuman khusus pada Hari Raya Idul Fitri.

Johanis mengatakan, remisi atau potongan masa hukuman tersebut merupakan kewenangan lembaga terkait.

"Kalau masalah remisi kewenangan lembaga lain," kata Johanis saat dihubungi, Senin (7/4/2025).

Johanis menjelaskan, KPK hanya memiliki kewenangan melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi kasus.

"Kewenangan KPK hanya sebatas menyidik, menuntut, dan mengeksekusi saja. Kalau masalah itu (remisi) tergantung aturannya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Ketua DPR Setya Novanto, terpidana kasus pengadaan KTP elektronik, telah mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman khusus pada Hari Raya Idul Fitri.

Selain Novanto, terdapat juga 287 narapidana korupsi yang berada di Lapas Sukamiskin, Bandung, yang turut menerima remisi serupa.

Lapas Kelas I Sukamiskin didominasi oleh narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Remisi diberikan kepada warga binaan yang beragama Islam pada saat momen Idul Fitri.

Dikutip dari Kompas TV, total penghuni Lapas Sukamiskin adalah 443 orang, dengan 388 di antaranya adalah narapidana yang memeluk agama Islam.

Meskipun usulan pemberian remisi diajukan oleh 295 narapidana, hanya 288 yang disetujui untuk menerima potongan hukuman.

Kepala Bidang Tata Usaha Lapas Sukamiskin, Benny Muhammad Saifullah, mengonfirmasi bahwa Setya Novanto menerima remisi khusus Idul Fitri tahun ini.

Namun, ia tidak mengetahui secara pasti berapa lama potongan masa tahanan yang diterima oleh Novanto.

"Setya Novanto dapat. Cuma, kalau jumlahnya berapa harus dilihat data lengkapnya, takutnya nanti saya sampaikan sekian, salah," tuturnya saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (31/3/2025), dikutip dari Kompas TV.

Menurut Benny, dari total 288 penerima remisi, potongan yang diberikan bervariasi antara 15 hari hingga 60 hari.

Kuasa hukum keluarga korban pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, J (23), mengatakan tersangka Kelasi Satu Jumran, oknum TNI AL, membunuh korban dengan tenang dan persiapan yang matang.

Hal itu terungkap dalam rekonstruksi 33 adegan di tempat kejadian perkara (TKP) pada Sabtu (5/4).

"Peristiwa pembunuhan tergambar cukup jelas dalam adegan yang dilakukan tersangka. Reka ulang adegan pembunuhan berdasarkan keterangan tersangka bagaimana melakukan pembunuhan," kata kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugiyanto usai rekonstruksi di TKP, Jalan Trans Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru seperti dilansir Antara.

Dia menuturkan rekonstruksi tersebut menunjukkan bagaimana pelaku membunuh korban dengan persiapan matang.

"Tersangka membunuh korban dengan tenang dan persiapan yang matang mulai dari pertemuan hingga meletakkan jasad di pinggir jalan bersamaan dengan kendaraan korban," ujarnya mewakili keluarga korban.

Dedi mengungkapkan, hasil rekonstruksi ini mengarah pada pembunuhan berencana yang dilakukan tersangka secara rapi karena semua disiapkan sebelum meninggalkan TKP, tersangka menghabisi nyawa korban di dalam mobil.

"Kejadian sudah diatur mulai dari awal hingga jasad korban diletak di pinggir jalan, sepeda motor korban dicuci dulu sebelum diletak di pinggir jalan. Tersangka melakukan perbuatan dengan tenang," ujar Dedi.

Diketahui, wartawati Banjarbaru diduga dibunuh oleh Jumran, anggota TNI AL pada akhir Maret lalu setelah beberapa lama berkenalan. Sejumlah pihak mengecam kasus pembunuhan tersebut dan meminta TNI bersikap terbuka dalam penanganan kasus itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Nany Afrida menilai, lemahnya hukum pidana adalah penyabab berulangnya kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Nany menilai, sistem hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada korban sehingga banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media yang belum menemukan titik terang.

"Kalau pun selesai, hukumannya dianggap ringan. Situasi ini saling terkait dan memperkuat kerentanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya," kata Nany saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Ia menyebutkan, banyak pula jurnalis yang menjadi korban kekerasan memilih menerima permintaan maaf dan tidak melanjutkan proses hukum.

Padahal, setiap tindakan kekerasan terhadap jurnalis seharusnya diproses secara hukum pidana, sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Undang-undang ini secara tegas melindungi kerja-kerja jurnalistik dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan," ucap Nany.

Oleh karena itu, AJI mendesak pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, untuk lebih menghormati kerja jurnalis.

"AJI mendesak penegak hukum menyelesaikan kasus-kasus kekerasan jurnalis yang sudah dilaporkan," kata dia.

Diketahui, kasus kekerasan terhadap jurnalis telah berulang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Teranyar, terdapat peristiwa intimidasi terhadap jurnalis terjadi saat kegiatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (5/4/2025) lalu.

Peristiwa bermula saat Kapolri mendekati salah satu penumpang yang tengah duduk di kursi roda di area stasiun.

Sejumlah jurnalis, termasuk pewarta foto dan tim humas dari berbagai lembaga, tengah melakukan peliputan dan mengambil gambar dengan jarak yang wajar.

Situasi tiba-tiba berubah tegang saat salah satu oknum polisi yang diduga ajudan Kapolri, Ipda Endry Purwa Sefa, meminta para jurnalis mundur dengan cara yang tidak sopan.

Merasa situasi semakin tidak kondusif, seorang pewarta foto dari Kantor Berita Antara Foto, Makna Zaezar, memutuskan untuk menjauh dan berpindah ke area peron.

Namun, Endry justru mengejarnya dan memukulnya dengan menggunakan tangan.

Akibat peristiwa tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sampai menyampaikan permintaan maaf akibat ulah bawahannya.

KOMPAS.com - Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap wartawati J oleh oknum TNI AL, Jumran, digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (5/4/2025).

Rekonstruksi berlangsung selama satu jam dan memperagakan sebanyak 33 adegan yang menggambarkan kronologi pembunuhan tragis tersebut.

Jumran, anggota TNI AL dari Balikpapan, Kalimantan Timur, hadir mengenakan baju tahanan saat memperagakan adegan demi adegan.

Ini menjadi kemunculan pertamanya di hadapan publik sejak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Denpom AL Banjarmasin.

Dugaan Pemerkosaan Tidak Ditampilkan dalam Rekonstruksi

Meski demikian, proses rekonstruksi ini mendapat sorotan tajam dari tim kuasa hukum keluarga korban. Salah satunya terkait tidak adanya adegan dugaan pemerkosaan dalam rangkaian rekonstruksi.

“Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa yang tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan, kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan,” ujar kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, kepada wartawan.

Pazri juga mengkritisi kurangnya informasi rinci terkait waktu kejadian dalam setiap adegan.

“Ketika rekonstruksi, tidak disebutkan pukul berapa saja, hari, dan tahunnya,” kata dia.

Menurutnya, setiap adegan semestinya dikaitkan dengan alat bukti serta keterangan saksi guna memperkuat proses hukum.

Dicekik di Mobil, Jasad Dibuang ke Semak-semak

Berdasarkan hasil rekonstruksi, diketahui bahwa J meninggal setelah dicekik di dalam mobil.

Setelah itu, jasad korban dibuang ke semak-semak pada 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia hitam yang digunakan saat kejadian juga dihadirkan dalam proses tersebut.

Usai melakukan pembunuhan, Jumran mengambil sepeda motor milik korban yang sebelumnya diparkir di sebuah toko di kawasan Cempaka, Banjarbaru.

Ia kemudian membersihkan sidik jari dan membuang motor tersebut di dekat lokasi jasad korban.

Untuk menyamarkan perbuatannya, tersangka memasangkan helm di kepala korban agar masyarakat mengira korban tewas akibat kecelakaan.

Kuasa hukum lainnya, Dedy Sugianto, menegaskan bahwa seluruh rangkaian tindakan tersangka menunjukkan adanya unsur pembunuhan berencana.

“Dari gelar rekonstruksi ini, kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana tersangka merencanakan perbuatannya,” ujarnya.

Meski demikian, Dedy mengakui bahwa rekonstruksi ini baru sebatas memvalidasi keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Memang pada umumnya rekonstruksi tidak harus selalu 100 persen sesuai dengan BAP, tapi minimal kita mendapat gambaran awal bagaimana tersangka merencanakan pembunuhan terhadap J,” ucapnya.

Ia menambahkan, masih ada beberapa aksi yang tidak diperagakan, terutama soal dugaan pemerkosaan, yang akan menjadi bahan evaluasi lanjutan tim hukum.

“Kita akan kembali konsultasi dengan penyidik terkait adegan-adegan yang tidak ditampilkan,” kata Dedy.

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya penjelasan waktu dari satu adegan ke adegan lain.

“Seharusnya disebutkan. Tapi pada intinya ini adalah rekonstruksi versi tersangka dan kita sepakat ini adalah pembunuhan berencana,” tegasnya.

Tim kuasa hukum menyatakan akan segera berkonsultasi dengan penyidik terkait sejumlah bukti tambahan seperti hasil tes DNA, pemeriksaan ponsel korban, dan bukti forensik lainnya.

Kasus ini terus mendapat perhatian publik karena menyangkut profesi korban sebagai wartawati dan pelaku yang merupakan aparat militer aktif.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kejanggalan Rekonstruksi Pembunuhan Juwita, Tak ada Adegan Rudapaksa hingga Waktu Kejadian

Pria bernama Rezky Fauzan Ranajaya alias Eki--sebelumnya ditulis ERW--(28) ditangkap polisi usai membunuh tante sendiri, Evi Latifah (58), di Tanah Sareal, Kota Bogor. Rezky telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan.

Pantauan detikcom, Rezky Fauzan alias Eki dihadirkan saat Satreskrim Polresta Bogor Kota menggelar jumpa pers, Senin (7/4/2025). Rezky memakai baju tahanan berwarna oranye.

Pria yang mengaku mahasiswa kampus di Jakarta ini digiring petugas dengan kondisi tangan diborgol. Eki tidak sedikit pun menjawab pertanyaan wartawan yang menghampirinya.

"Kami dari Satreskrim Polresta Bogor Kota menggelar pers rilis terkait pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia," kata Kasat Reskrim Polresta Kompol Aji Riznaldi, Senin (7/4/2025).

Aji mengatakan pembunuhan terjadi di kediaman korban dan pelaku di salah satu perumahan di Tanah Sareal, Kota Bogor. Sedangkan pelaku ditangkap tak lama setelah kejadian saat masih berada di lokasi pembunuhan.

"Ditangkap di lokasi. Usai pembunuhan masih tetap ada di rumah," imbuhnya.

Sebelumnya, Kasi Humas Polresta Bogor Kota Ipda Eko Agus menyebutkan pelaku diamankan tidak lama setelah aksi pembunuhan. Pelaku juga sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama tiga saksi lainnya.

"Jadi awalnya kita periksa saksi-saksi, ada 4 saksi yang kita periksa, di mana salah satunya adalah diduga pelaku," kata Eko.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Kusnadi, berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025) besok.

Diketahui, gugatan terkait sah tidaknya penyitaan dengan teregister perkara 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini sedianya digelar pada Senin 24 Maret 2024 lalu ditunda lantaran Komisi Antirasuah tidak hadir.

“Kami berharap KPK bisa hadir dalam sidang praperadilan besok, karena ini menyangkut hak-hak konstitusional klien kami yang merasa dirugikan atas tindakan penyitaan tersebut,” kata tim hukum Kusnadi, Army Mulyanto kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Army meminta, Komisi Antirasuah menghormati panggilan PN Jakarta Selatan setelah tidak hadir dalam sidang perdana.

Pasalnya, KPK kerap mengulur-ngulur waktu sidang sesuai kepentingan mereka.

“Kami melihat ketidakhadiran KPK sebagai bentuk tidak hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ini menunjukkan adanya standar ganda dalam penegakan hukum,” kata Army.

Kader PDI-P ini berpandangan, KPK tidak adil terhadap proses penegakan hukum.

Menurutnya, ketika KPK memiliki kepentingan mereka buru-buru ingin sidang selesai.

Sementara, saat menghadapi pihak yang merasa dirugikan oleh KPK, mereka selalu menunda-nunda persidangan.

“Ketika mereka butuh, sidang bisa digelar cepat. Tapi saat ada warga negara yang menggugat, justru terkesan dihambat,” kata Army.

“Kami harap KPK hadir di sidang besok agar semua bisa diuji secara adil di hadapan hakim,” imbuhnya.

Lantaran KPK tidak hadir pada sidang perdana, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Samuel Ginting menunda sidang sampai dengan Selasa 8 April 2025.

Adapun gugatan ini merupakan rangkaian upaya hukum yang dilakukan pasca terjadinya penggeledahan terhadap staf Hasto di Gedung KPK pada Senin 10 Juni 2024.

Saat itu, Kusnadi digeledah ketika menemani Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku.

Dari penggeledahan ini, penyidik menyita tiga buah handphone, kartu ATM, hingga buku catatan Hasto.

Penyitaan barang-barang milik Hasto dan Kusnadi ini pun berbuntut panjang.

Tim hukum langsung melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) pada 11 Juni.

Keesokan harinya, Rabu 12 Juni 2024, Kusnadi didampingi tim hukumnya melaporkan KPK ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Laporan ini dilayangkan lantaran Kusnadi merasa lembaga antirasuah itu telah melanggar HAM ketika menyita ponsel dan buku catatan Hasto.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto bersama tim hukumnya juga menyambangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membuat laporan terhadap penyidik KPK.

Kusnadi merasa Rossa Purbo Bekti telah bersikap sewenang-wenang dan merugikan dirinya saat peristiwa penyitaan dan penggeledahan.

Akan tetapi, laporan dugaan terjadinya perampasan kemerdekaan serta perampasan barang milik pribadi tersebut ditolak pihak Bareskrim.

Setelah pihak Kusnadi berkonsultasi dengan penyidik di Bareskrim, mereka justru disarankan membuat gugatan praperadilan di pengadilan.

Lebih lanjut, Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas KPK pada 20 Juni.

Kali ini, penyidik KPK itu dilaporkan atas tuduhan pemalsuan surat atau dokumen penyitaan ketika penyidik menyita sejumlah barang dari tangan Kusnadi saat Hasto diperiksa sebagai saksi.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto Kristiyanto itu juga telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jumat 28 Juni 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Kusnadi, berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025) besok.

Diketahui, gugatan terkait sah tidaknya penyitaan dengan teregister perkara 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini sedianya digelar pada Senin 24 Maret 2024 lalu ditunda lantaran Komisi Antirasuah tidak hadir.

“Kami berharap KPK bisa hadir dalam sidang praperadilan besok, karena ini menyangkut hak-hak konstitusional klien kami yang merasa dirugikan atas tindakan penyitaan tersebut,” kata tim hukum Kusnadi, Army Mulyanto kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Army meminta, Komisi Antirasuah menghormati panggilan PN Jakarta Selatan setelah tidak hadir dalam sidang perdana.

Pasalnya, KPK kerap mengulur-ngulur waktu sidang sesuai kepentingan mereka.

“Kami melihat ketidakhadiran KPK sebagai bentuk tidak hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ini menunjukkan adanya standar ganda dalam penegakan hukum,” kata Army.

Kader PDI-P ini berpandangan, KPK tidak adil terhadap proses penegakan hukum.

Menurutnya, ketika KPK memiliki kepentingan mereka buru-buru ingin sidang selesai.

Sementara, saat menghadapi pihak yang merasa dirugikan oleh KPK, mereka selalu menunda-nunda persidangan.

“Ketika mereka butuh, sidang bisa digelar cepat. Tapi saat ada warga negara yang menggugat, justru terkesan dihambat,” kata Army.

“Kami harap KPK hadir di sidang besok agar semua bisa diuji secara adil di hadapan hakim,” imbuhnya.

Lantaran KPK tidak hadir pada sidang perdana, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Samuel Ginting menunda sidang sampai dengan Selasa 8 April 2025.

Adapun gugatan ini merupakan rangkaian upaya hukum yang dilakukan pasca terjadinya penggeledahan terhadap staf Hasto di Gedung KPK pada Senin 10 Juni 2024.

Saat itu, Kusnadi digeledah ketika menemani Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku.

Dari penggeledahan ini, penyidik menyita tiga buah handphone, kartu ATM, hingga buku catatan Hasto.

Penyitaan barang-barang milik Hasto dan Kusnadi ini pun berbuntut panjang.

Tim hukum langsung melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) pada 11 Juni.

Keesokan harinya, Rabu 12 Juni 2024, Kusnadi didampingi tim hukumnya melaporkan KPK ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Laporan ini dilayangkan lantaran Kusnadi merasa lembaga antirasuah itu telah melanggar HAM ketika menyita ponsel dan buku catatan Hasto.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto bersama tim hukumnya juga menyambangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membuat laporan terhadap penyidik KPK.

Kusnadi merasa Rossa Purbo Bekti telah bersikap sewenang-wenang dan merugikan dirinya saat peristiwa penyitaan dan penggeledahan.

Akan tetapi, laporan dugaan terjadinya perampasan kemerdekaan serta perampasan barang milik pribadi tersebut ditolak pihak Bareskrim.

Setelah pihak Kusnadi berkonsultasi dengan penyidik di Bareskrim, mereka justru disarankan membuat gugatan praperadilan di pengadilan.

Lebih lanjut, Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas KPK pada 20 Juni.

Kali ini, penyidik KPK itu dilaporkan atas tuduhan pemalsuan surat atau dokumen penyitaan ketika penyidik menyita sejumlah barang dari tangan Kusnadi saat Hasto diperiksa sebagai saksi.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto Kristiyanto itu juga telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jumat 28 Juni 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Razman Nasution kini tak lagi menjadi kuasa hukum Vadel Badjideh atas kasus dugaan persetubuhan dan aborsi yang menjerat seleb TikTok tersebut.

Hal ini pun dikonfirmasi oleh Razman Nasution.

“Per 26 (Maret tidak lagi kuasa hukum Vadel),” ujar Razman saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Razman menjelaskan, keputusan ini diambil karena sejumlah alasan, salah satunya adalah kekecewaan tim hukumnya terhadap Vadel.

“Saya sudah sampaikan bahwa kami tim hukum tidak lagi mendampingi Vadel sampai dengan P21 tahap 1, P21 tahap 2, dan bahkan disidangkan mengingat banyaknya kerja-kerja yang lain. Terus ditambah dengan kekecewaan tim hukum saya yang menganggap bahwa Vadel tidak jujur,” lanjut Razman.

Meski demikian, Razman menegaskan bahwa dirinya masih merasa berhak memberikan pernyataan terkait kasus mantan kliennya itu, mengingat kasus Vadel turut berhubungan dengan laporan lain yang dia tangani.

“Tapi jangan lupa bukan kuasa hukum Vadel, dengan catatan saya tetap memberikan tanggapan-tanggapan pemikiran,” ucap Razman.

“Karena kasus Vadel ini kan enggak bisa lepas dari kasus yang lain terkait Nikita Mirzani. Ini kan pokok perkaranya di Vadel, tapi melebar menjadi penghinaan kepada saya, fitnah kepada saya dan Pak Umar oleh NM,” lanjut Razman.

Razman menegaskan bahwa dirinya hanya melepas kuasa atas kasus Vadel.

Sementara itu, laporan lain yang berkaitan, termasuk yang diajukan oleh ayah Vadel, Umar Badjideh, terhadap Nikita Mirzani, masih tetap berada di bawah penanganannya.

“Jadi yang kita lepaskan itu penanganan hukumnya, terhadap Vadel. Tapi untuk Pak Umar, Martin, laporan saya, dan konstruksi kasus serta penanganan perkara di luar peradilan biasa, saya sah-sah saja menyampaikan pendapat hukum saya,” ucap Razman.

“Karena kita yang memulai dari awal," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti peristiwa kekerasan dan aksi teror terhadap jurnalis yang terus berulang dalam beberapa waktu belakangan ini.

Terakhir adalah tim pengamanan dari Kepolisian yang memukul kepala seorang jurnalis saat meliput kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4/2025).

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, kekerasan ini terus berulang padahal kerja jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pers.

"Komnas HAM mengecam kekerasan terhadap jurnalis dan ini terjadi keberulangan yang kesekian kali, padahal di dalam konstitusi dan UU HAM serta UU Pers, kebebasan pers itu dijamin sebagai bagian dari hak asasi dan kontribusi dalam menjaga demokrasi di Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, Komnas HAM mendorong agar hukum bisa ditegakkan kepada pelaku aksi kekerasan dan teror untuk memastikan peristiwa tersebut tidak terus berulang.

"Kita mendorong agar semua pihak aparat penegak hukum, pemerintah menghormati menjamin dan melindungi kebebasan pers di Indonesia dalam menjalankan kerja-kerja jurnalisnya," ujar Anis.

Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, aksi represi yang dilakukan aparat dan orang tak dikenal kepada jurnalis semakin sering terjadi.

Kasus teror kepala babi untuk redaksi Tempo juga menjadi salah satu kekerasan yang berulang. Setelah mereka dikirimkan teror kepala babi pada 19 Maret 2025, beberapa hari kemudian mereka mendapat kiriman bangkai tikus.

Selain Tempo, jurnalis Kompas.com juga mendapat ancaman dan tindak penggeledahan yang dilakukan oleh aparat.

JurnalisKompas.com, Adhyasta Dirgantara juga sempat diancam dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Kamis (27/2/2025).

Ancaman tersebut diterima Adhyasta dengan kalimat "kutandai muka kau, ku sikat kau ya", secara langsung usai mewawancarai Panglima TNI di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri.

Begitu juga Rega Almutada, jurnalis Kompas.com yang meliput aksi tolak UU TNI di Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/3/2025).

Dia geledah dan konten isi ponselnya dibuka oleh orang yang diduga aparat tanpa berseragam.

Dua kasus lainnya adalah pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan pembunuhan Situr Wijaya, Jurnalis asal Palu yang tewas di Jakarta Barat.

Juwita dibunuh prajurit TNI Angkatan Laut bernama Jumran, sedangkan pembunuhan Situr Wijaya masih dalam penyelidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI mendorong agar insiden bentrokan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang dipicu oleh pemilihan kepala daerah (Pilkada) dibawa ke ranah hukum.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat menanggapi kembali terjadi bentrok antar pendukung pasangan calon (paslon), hingga mengakibatkan 12 orang meninggal dunia.

“Yang pertama peristiwa terkait dengan tewasnya beberapa orang akibat bentrok politik itu harus dibawa ke ranah hukum, dalam hal ini adalah hukum pidana,” ujar Rifqinizamy saat dihubungi, Senin (7/4/2025).

Politikus Nasdem itu menekankan bahwa peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa dan juga luka-luka tersebut, harus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu di wilayah rawan konflik.

“Kita perlu melakukan evaluasi mendasar terkait dengan pelaksanaan kampanye dan Pilkada di beberapa daerah, termasuk di Papua yang kerap kali mendatangkan konflik bahkan merebut nyawa,” kata Rifqinizamy.

Di samping itu, Rifqinizamy mengingatkan bahwa pelaksanaan tahapan pemilu, termasuk juga pemungutan suara ulang (PSU) tak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggaraan KPU maupun Bawaslu.

Dia menekankan bahwa aparat penegak hukum, yakni TNI-Polri untuk memastikan penyelenggaraannya berjalan lancar dengan situasi yang aman.

“Yang paling penting adalah bagi saya pelaksanaan PSU di beberapa tempat itu bukan hanya kewajiban penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Tetapi juga merupakan kewajiban dari berbagai stakeholder, termasuk stakeholder keamanan, TNI dan Polri untuk memastikan situasi aman,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, bentrokan antara massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda dan Mus Kogoya (paslon nomor urut 1) serta Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga (paslon nomor urut 2), masih berlanjut hingga Jumat (4/4/2025).

Data yang dihimpun Kompas.com menunjukkan bahwa bentrokan ini terjadi sejak 27 November 2024 dan terus berlanjut hingga awal April 2025 di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Kepala Operasi Satuan Tugas Damai Cartenz, Faizal, mengungkapkan bahwa bentrokan tersebut telah menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

“Bentrokan antara massa pendukung ini menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka," ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/4/2025).

Faizal menambahkan bahwa dari 12 korban meninggal, delapan orang berasal dari massa pendukung paslon nomor urut 1 dan empat orang dari paslon nomor urut 2.

“Dari pendataan, delapan orang meninggal dunia berasal dari paslon nomor urut 1 dan sisanya berasal dari paslon nomor urut 2," jelasnya.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua ini juga melaporkan bahwa total korban luka-luka mencapai 658 orang, dengan rincian 423 orang merupakan pendukung paslon nomor urut 1 dan 230 orang dari kubu paslon nomor urut 2.

"Korban luka-luka berjumlah 658 orang dengan rincian 423 orang merupakan pendukung paslon 1 dan 230 orang lainnya dari kubu paslon nomor urut 2," ungkap Faizal.