Liverpool sukses mengalahkan West Ham dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris di Anfield, Minggu (13/4).

Liverpool berhasil mencetak gol pembuka di menit ke-18. Luis Diaz jadi penyumbang gol di momen tersebut.

Gol ini berasal dari keberhasilan Liverpool membangun serangan cepat. Mohamed Salah terlepas dari pengamatan dan bergerak di sisi kiri pertahanan West Ham.

Salah lalu mengirim umpan datar ke arah Luis Diaz yang berlari di posisi tiang jauh. Umpan itu tiba di hadapan Luis Diaz dengan mulus. Luis Diaz pun tanpa kesulitan membool gawang Alphonse Areola.

Unggul 1-0 di babak pertama, Liverpool berusaha keras untuk mencetak gol tambahan di babak kedua. Arne Slot bahkan menurunkan sejumlah tenaga baru seperti Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai, dan Andy Robertson di pertengahan babak kedua.

Dalam kondisi tersebut, Liverpool malah dikejutkan oleh gol penyama kedudukan West Ham. Gol penyama kedudukan itu lahir akibat gol bunuh diri Andy Robertson.

Saat West Ham menyusun serangan di sisi kanan pertahanan Liverpool, Van Dijk dan Robertson tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Van Dijk menyentuh bola dan bola malah mengenai Robertson yang juga berupaya menghalau serangan itu. Bola lalu masuk ke gawang Alisson.

Gol penyama kedudukan itu yang kemudian malah membangkitkan kembali Liverpool. The Reds berusaha kembali tampil lebih agresif. Luis Diaz melakukan tekanan dan melepaskan tembakan keras yang membuat bola mengenai mistar semenit kemudian.

Van Dijk yang pada akhirnya bisa membayar kesalahan di menit ke-89. Melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Alexis Mac Allister, Van Dijk sukses mengirim bola masuk ke dalam gawang lewat sundulan kepala.

Skor 2-1 untuk Liverpool bertahan hingga akhir laga.

Susunan Pemain

Liverpool (4-2-3-1)

Alisson Becker; Conor Bradley (Jarell Quansah 68), Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas (Andy Robertson 60); Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Curtis Jones (Dominik Szoboszlai 68), Luis Diaz; Diogo Jota (Cody Gakpo 60)

West Ham United (3-4-2-1)

Alphones Areola; Max Kilman, Konstantinos Mavropanos, Jean Clair Todibo (Luis Guilherme 78); Aaron Wan Bissaka, Carlos Soler (Niclas Fullkrug 78), James Ward Prowse, Oliver Scarles (Vladimir Coufal 57); Mohammed Kudus, Lucas Paqueta; Jarrod Bowen

Liverpool unggul 1-0 atas West Ham United di babak pertama. Si Merah memimpin berkat gol dari Luis Diaz.

Liverpool vs West Ham United berlangsung di Anfield pada laga lanjutan Liga Inggris, Minggu (13/4/2025)/ Tuan rumah tampil menekan di awal babak pertama.

Luis Diaz mengancam di menit ke-6. Ia bisa melepas tembakan usai menusuk dari sisi kiri. Alphonse Areola masih sigap membendung peluang Diaz.

Conor Bradley mengancam di menit ke-14. Tembakannya dari luar kotak penalti membentur pemain West Ham. Bola meluncur deras ke gawang West Ham tapi masih melebar tipis.

Beberapa saat kemudian giliran Curtis Jones yang mencoba lewat tembakan jarak jauh. Tembakan Jones masih mengarah ke pelukan Areola.

Gol!!! Liverpool bisa memecah kebuntuan di menit ke-17. Umpan terukur Mohamed Salah dari sisi kanan bisa disambar oleh Diaz yang tak terkawal di depan gawang menjadi gol.

West Ham hampir saja merespons gol ini dengan menyamakan kedudukan di menit ke-22. Alisson keluar dari sarangnya memotong bola ke Carlos Soler.

Bola liar dilengkungkan Mohammed Kudus ke gawang Liverpool. Alisson belum sepenuhnya kembali ke sarangnya. Liverpool selamat dari kebobolan usai bola menerpa tiang.

Umpan Salah kembali membongkar lini belakang The Hammers. Umpannya menemukan Alexis Mac Allister yang muncul dari belakang. Tembakan Mac Allister tapi masih bisa dibendung Areola.

Liverpool masih memegang kendali laga hingga akhir babak pertama. Namun, tak ada gol tambahan hingga jeda.

Skor 1-0 untuk Si Merah bertahan hingga turun minum.

Susunan Pemain

Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Jones, Diaz, Jota

West Ham: Areola, Todibo, Mavropanos, Kilman, Wan-Bissaka, Soler, Ward-Prowse, Scarles, Kudus, Lucas Paqueta, Bowen.

Video: Arsenal Tempel Liverpool Seusai Gulung West Ham 5-2

Video: Arsenal Tempel Liverpool Seusai Gulung West Ham 5-2

Pencabutan visa terhadap ratusan mahasiswa hingga peneliti asing di Amerika Serikat tanpa alasan yang jelas menimbulkan tanda tanya. Tindakan ini dilakukan di tengah kebijakan imigrasi yang semakin ketat di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Berdasarkan laporan CNN setelah meninjau dokumen pengadilan, pernyataan dari pengacara, dan pengumuman dari lebih dari 80 universitas dan perguruan tinggi di seluruh negeri, mengonfirmasi bahwa lebih dari 525 mahasiswa, dosen, dan peneliti telah visanya dicabut tahun ini.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio bulan lalu mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri, di bawah kepemimpinannya, telah mencabut lebih dari 300 visa, sebagian besar adalah visa mahasiswa.

Kasus-kasus yang pertama kali menjadi sorotan publik menarget individu yang dituduh mendukung organisasi teroris, seperti penangkapan Mahmoud Khalil setelah aksi protes pro-Palestina di Universitas Columbia.

Namun saat ini semakin banyak ancaman deportasi terhadap mahasiswa terjadi karena alasan yang relatif sepele-seperti pelanggaran kecil yang sudah lama terjadi, menurut pengacara imigrasi-atau bahkan tanpa alasan yang jelas.

Penargetan terhadap warga negara asing yang terafiliasi dengan universitas-universitas ternama AS ini terjadi di tengah tindakan keras imigrasi yang lebih luas oleh pemerintahan Trump, termasuk penggunaan kewenangan luas untuk menyatakan sejumlah migran sebagai anggota geng dan mendeportasi mereka tanpa sidang.

"Semua instrumen dalam undang-undang imigrasi sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi sekarang digunakan dengan cara yang menimbulkan kepanikan massal, kekacauan, dan ketakutan, dengan harapan para mahasiswa tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan pada akhirnya akan meninggalkan negara ini secara sukarela," kata Jeff Joseph, presiden terpilih Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika.

Kasus terbaru yang mencuat ke publik yaitu warga negara Rusia, Kseniia Petrova, yang bekerja sebagai peneliti di Harvard Medical School ditahan lantaran membawa embrio katak 'non-berbahaya' tanpa mendeklarasikannya di formulir bea cukai saat kembali ke AS. Alih-alih dikenai denda, visa kunjungan pertukaran miliknya dicabut dan dia dibawa ke tahanan.

Dilansir CNN, Minggu (13/4/2025), pengacara Petrova, Greg Romanovsky menyebut tindakan yang dilakukan otoritas AS itu sebagai hukuman yang tidak sebanding. Greg mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanya sebagai kesalahan yang tidak disengaja.

CNN meminta tanggapan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait hal tersebut namun tidak memberikan komentar. Kendati demikian, departemen tersebut menyampaikan kepada pesan ABC News mengenai alasan penahanan Petrova.

"Pesan-pesan yang ditemukan di ponsel (Petrova) mengungkap bahwa ia berencana menyelundupkan material tersebut melewati bea cukai tanpa mendeklarasikannya," tulis pesan tersebut.

Saat ini Petrova mendekam di fasilitas tahanan Imigrasi dan Bea Cukai di Louisiana. Menurut catatan ICE, dia menunggu sidang pada 9 Juni yang bisa berakhir dengan deportasinya ke Rusia.

Menurut pengacaranya, Petrova kemungkinan akan segera ditangkap karena sikap vokalnya menentang invasi Rusia ke Ukraina.

"Penahanannya tidak hanya tidak perlu, tapi juga tidak adil," ujar Romanovsky.

Simak juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

Imbauan KBRI ke Mahasiswa Indonesia

Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional di AS, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC memberikan imbauan kepada mahasiswa Indonesia. KBRI meminta seluruh mahasiswa Indonesia untuk mematuhi aturan yang berlaku di sana.

Imbauan terhadap mahasiswa Indonesia di AS ini disampaikan oleh KBRI lewat akun Instagram @indonesiaindc, seperti dilihat Minggu (13/4/2025). KBRI mengingatkan WNI di Amerika Serikat untuk selalu menjaga status visa F-1 atau J-1 dengan baik.

"Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat, seluruh mahasiswa Indonesia pemegang visa F-1 dan/atau J-1 diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan imigrasi yang berlaku," tulis imbauan KBRI.

KBRI juga menyampaikan, visa dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran antara lain, melakukan pekerjaan tanpa izin resmi (di luar OPT/CPT), tidak mempertahankan status sebagai mahasiswa penuh waktu (full-time student) dan terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, baik hukum lokal maupun federal.

Adapun konsekuensi pencabutan visa F-1 dan J-1 mencakup antara lain: tidak dapat kembali ke Amerika Serikat meskipun form I-20 masih aktif, visa dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan, dan penolakan masuk kembali saat pemeriksaan imigrasi.

Akibat hal tersebut, KBRI menyampaikan imbauan untuk mahasiswa di AS sebagai berikut:

1. Segera menghubungi Designated School Official (DSO) apabila terjadi perubahan status atau menghadapi kendala imigrasi
2. Berkonsultasi dengan pengacara imigrasi profesional apabila diperlukan
3. Tidak kembali ke AS tanpa visa F-1 atau J-1 yang sah dan masih berlaku
4. Memastikan status imigrasi dalam kondisi aman sebelum melakukan perjalanan internasional atau mengambil keputusan penting
5. Menghubungi hotline perwakilan RI setempat untuk akses bantuan kekonsuleran, jika menghadapi tindakan dari otoritas imigrasi AS
6. Kelola Media Sosial dengan Bijak - Hindari unggahan yang bisa disalahartikan dan berdampak hukum.
7. Aktif di Komunitas Lokal - Gabung Permias/Mata Garuda untuk info, bantuan, & dukungan. Selalu Bawa ID - Wajib saat bepergian di luar tempat tinggal.
8. Cek & Perbarui Dokumen - Pastikan visa, I-20/DS-2019, dan paspor selalu aktif.
9. Gunakan Fasilitas Kampus - Konsultasi status imigrasi lewat International Student Services.
10. Simpan Dokumen Cadangan - Buat salinan digital & cetak dokumen penting.
11. Hindari Travel Saat Status Tidak Jelas - Bisa berujung penolakan masuk kembali ke AS.
12. Jaga Kesehatan Mental - Rutin hubungi keluarga/teman di Indonesia.
13. Lapor ke DSO - Wajib dalam 10 hari untuk perubahan alamat, jurusan, kampus, beasiswa, dll.
14. Tetap waspada, patuhi aturan dan, dan saling jaga!

Simak juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

SEMARANG, iNews.id – Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus dugaan jual beli fasilitas mewah di rumah tahanan (Rutan). Kasus itu mencuat setelah video seorang tahanan membongkar dugaan praktik jual beli fasilitas selama menghuni di sel rutan diunggah hingga viral di media sosial. 

Video yang diunggah akun X @masbro ini telah mendapat lebih dari 3.000 ribu like dan ratusan komentar. Dalam narasinya disebutkan bahwa para tahanan dikenai biaya untuk berbagai hal mulai dari uang kamar sebesar Rp1 juta, sewa handphone per jam hingga ratusan ribu rupiah dan biaya keluar sel tahanan untuk sekedar mencari angin.

Video tersebut juga menampilkan kesaksian seorang tahanan yang menyebut sejak pertama ditahan pada Agustus 2024 lalu, dirinya sudah harus membayar sejumlah uang kepada oknum petugas untuk mendapatkan fasilitas tertentu. 

Tahanan itu juga masih mengeluarkan uang pungutan liar lainnya yang terjadi di dalam rumah tahanan. Ada pula layanan bukaan blok atau membuka akses ke kamar tertentu saat apel dengan tarif Rp2 juta rupiah.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto ketika dikonfirmasi terkait hal itu tidak membantahnya. “Namun, untuk kebenaran informasi yang disampaikan oleh salah seorang narapidana tersebut sedang diselidiki lebih lanjut,” katanya, Minggu (13/4/2025).

Dia mengatakan, penyelidikan dilakukan oleh petugas Divisi Propam Polda Jawa Tengah. Jika ditemukan dugaan pelanggaran oleh oknum anggota, tidak segan-segan untuk memberi sanksi tegas

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Indonesia di bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.

“Upaya Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam agenda diskusi “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, struktur institusi multilateral yang ada saat ini seperti PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Dunia II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi dan kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.

“Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah tidak lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Indonesia senantiasa mendorong gerakan reformasi multilateral karena meyakini bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, demokratis, representatif, serta adil.

“Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan,” kata dia.

Terlebih lagi, upaya diplomasi Indonesia terancam melemah jika tidak diiringi dengan perubahan tata kelola di tingkat global, ucap Wamenlu.

Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.

Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB dalam bentuk penambahan jumlah anggota tetap Dewan Keamanan.

Dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025 pada Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.

Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya memiliki populasi dan peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang setara dalam struktur tertinggi PBB, kata dia.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pakar hubungan internasional Rizal Sukma menyerukan supaya dilakukan reformasi ASEAN melalui revisi Piagam ASEAN untuk memastikan lembaga regional itu memiliki dasar yang semakin relevan dan kuat menghadapi tantangan masa kini.

“Kita harus merevisi ASEAN Charter (Piagam ASEAN). Kalau ingin ASEAN kuat, ini poin awalnya ... sekarang saatnya mereformasi dan merevisi ASEAN Charter,” kara Rizal dalam agenda diskusi “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu.

Senior Fellow Centre for Strategic and International Studies (CSIS) itu menyebutkan salah satu aspek hal yang harus ada dalam Piagam ASEAN yang direformasi adalah ketentuan pembiayaan. “Harus ada keinginan dari negara-negara anggota untuk berkontribusi lebih besar,” katanya.

Selain itu, ia menyatakan bahwa sepatutnya diatur pula ketentuan mengenai proses pengambilan keputusan serta mekanisme penanganan konflik di tingkat kawasan dalam Piagam ASEAN.

“Ketika semuanya berfokus pada unilateralisme atau ‘minilateralisme’, kita harus tampil sebagai juaranya institusi multilateral, dan institusi yang ada harus disempurnakan bukan digantikan,” kata Rizal.

Pakar itu turut mendorong penguatan konsolidasi organ-organ ASEAN yaitu ASEAN Plus Three serta RCEP (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) antara negara ASEAN dengan lima mitra dagang yaitu Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

“Bisa dipertimbangkan RCEP untuk dikembangkan, terutama pada dimensi keamanannya,” kata Rizal, menambahkan.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan, reformasi ASEAN juga akan menguntungkan bagi Indonesia karena hal tersebut merupakan salah satu hal yang harus didorong Indonesia untuk menguatkan ketahanan strategis nasional di tingkat kawasan.

Terlebih, Indonesia dipandang harus memperluas perannya tak hanya pada tingkat Asia Tenggara namun juga di Indo-Pasifik, ucap Duta Besar RI untuk Inggris dan Irlandia periode 2016—2020 tersebut.

“Kalau saja Indonesia untuk lima tahun ke depan agendanya adalah merevisi ASEAN Charter, fokus politik luar negeri kita untuk memperkuat ASEAN sudah semakin terlihat,” kata Rizal.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA,investor.id- Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni mengaku geram dengan berbagai tindak pidana kekerasan seksual yang belakangan ini marak terjadi Indonesia, termasuk terhadap anak-anak. Bahkan Sahroni mendorong supaya pelakunya dihukum dengan hukum maksimal, termasuk hukum kebiri jika kekerasan seksual dilakukan terhadap anak-anak.

Hukum kebiri merupakan hukum pemberatan bagi predator seksual anak yang diatur dalam Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Secara teknis hukum kebiri diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

“Pastikan pelaku dijerat dengan pidana maksimal, bahkan kalau korbannya anak, sesuai UU, pelaku bisa dikebiri kimia. Nanti juga akan kita pertimbangkan apakah hukuman ini juga bisa diterapkan pada kasus pidana umum, karena memang urgensinya tinggi," ujar Sahroni kepada wartawan, Minggu (13/4/2025).

Sahroni menuturkan, Indonesia sedang darurat kekerasan seksual dan kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Kekerasan seksual bahkan dilakukan oleh semua golongan mulai dari keluarga sendiri, guru, dokter, polisi hingga orang disabilitas.

“Belakangan ini, kita lihat aksi pelecehan seksual kian marak terjadi dan dilakukan oleh semua golongan. Dari mulai guru, dokter, polisi, sampai yang disabilitas. Jadi ini sudah mengkhawatirkan sekali. Karenanya saya minta polisi dan lembaga terkait di pemerintah makin meningkatkan sosialisasi UU PKS dan memperketat hukumannya demi menimbulkan efek jera," jelas Sahroni.

Karena itu, Sahroni meminta aparat penegak hukum harus serius, transparan dan profesional dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain penerapan hukuman maksimal termasuk hukuman kebiri, kata Sahroni, identitas pelaku juga harus diekspos ke publik.

“Beberapa hal yang harus kita tingkatkan adalah para penegak hukum harus benar-benar serius dalam menanggapi laporan kejahatan seksual, tidak boleh ada penolakan dan percepat penyidikannya. Kedua, identitas lengkap pelaku wajib diekspos ke publik," tandas Sahroni.

 Kasus Terbaru

Beberapa waktu belakangan ini, terjadi sejumlah kasus kekerasan seksual yang mengkhawatirkan publik. Salah satunya adalah kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual oleh dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran, Priguna Anugerah Pratama (31) terhadap seorang keluarga pasien dan 2 pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Sebelumnya, Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan pencabulan terhadap 3 orang anak di bawah umur di mana masing-masing usiannya seorang 6 tahun, 13 tahun dan 16 tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, diberitakan juga seorang pria di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, berinisial EH ditangkap polisi karena memerkosa dua anak kandungnya. Bejatnya, pelaku memerkosa kedua anaknya yang masih di bawah umur itu berulang kali.

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SEMARANG, iNews.id – Video seorang tahananPolda Jawa Tengah membongkar dugaan praktik jual beli fasilitas selama menghuni di sel rumah tahanan (rutan) viral di media sosial. Terkait kasus tersebut, Polda Jawa Tengah masih menyelidiki lebih lanjut. 

Video yang diunggah akun X @masbro ini telah mendapat lebih dari 3.000 ribu like dan ratusan komentar. Dalam narasinya disebutkan bahwa para tahanan dikenai biaya untuk berbagai hal mulai dari uang kamar sebesar Rp1 juta, sewa handphone per jam hingga ratusan ribu rupiah dan biaya keluar sel tahanan untuk sekedar mencari angin.

Video tersebut juga menampilkan kesaksian seorang tahanan yang menyebut sejak pertama ditahan pada Agustus 2024 lalu, dirinya sudah harus membayar sejumlah uang kepada oknum petugas untuk mendapatkan fasilitas tertentu. 

Tahanan itu juga masih mengeluarkan uang pungutan liar lainnya yang terjadi di dalam rumah tahanan. Ada pula layanan bukaan blok atau membuka akses ke kamar tertentu saat apel dengan tarif Rp2 juta rupiah.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto ketika dikonfirmasi terkait hal itu tidak membantahnya. “Namun, untuk kebenaran informasi yang disampaikan oleh salah seorang narapidana tersebut sedang diselidiki lebih lanjut,” katanya, Minggu (13/4/2025).

Dia mengatakan, penyelidikan dilakukan oleh petugas Divisi Propam Polda Jawa Tengah. Jika ditemukan dugaan pelanggaran oleh oknum anggota, tidak segan-segan untuk memberi sanksi tegas.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir membeberkan bahwa Indonesia mendorong adanya reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya dalam lima tahun ke depan.

Prioritas itu, katanya, dilakukan dalam upaya untuk memperkuat diplomasi Indonesia. Hal ini karena diplomasi Indonesia bisa melemah apabila tidak diiringi dengan perubahan tata kelola global.

Arrmanatha menegaskan organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan di dalam dunia yang semakin multipolar (beragam).

“Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia. PBB misalnya sudah tidak lagifit for purpose,” ungkapnya dalam acara diskusi yang diselenggarakan The Yudhoyono Institute (TYI), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).

Selain PBB, imbuhnya, struktur institusi multilateral seperti Bretton Woods dan WTO yang merupakan refleksi pascaPerang Dunia ke-II nyatanya juga tidak banyak mewakili aspirasi dan kepentingan negaraglobal south.

“Indonesia percaya bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, lebih demokratis, representatif, dan adil. Oleh karena itu, buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” tegas dia.

Dia melanjutkan disepakatinyaPack of the Future(Pakta untuk Masa Depan) oleh Kepala Negara pada Sidang Majelis Umum PBB ke-79 merupakan langkah awal untuk melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.

“Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar dan perubahan ini akan kita, perlu kita membuat pilihan terbaik untuk pembentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerjasama dan bukan konfrontasi. Serta jalan inklusivitas, bukan eksklusivitas,” pungkasnya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih menunggu laporan resmi untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, berinisial EM.

Ketua LPSK Brigjen Purn Achmadi menyatakan bahwa dalam melindungi korban maupun saksi, penting untuk mengetahui secara detail proses hukum yang berlaku.

Hingga saat ini, korban kekerasan seksual di UGM belum melapor ke LPSK.

“Proses hukumnya seperti apa itu penting satu. Yang kedua permohonan perlindungan belum ada,” ujar Achmadi pada Minggu (13/4/2025).

“Pada prinsipnya LPSK siap memberikan perlindungan saksi dan korban sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku,” imbuhnya.

Achmadi menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu laporan resmi dari para korban kekerasan seksual.

“Pengajuan kan penting, dasar pengajuan jadi hal yang sangat penting,” pungkasnya.

Sebelumnya, oknum guru besar Fakultas Farmasi UGM, berinisial EM, terjerat kasus kekerasan seksual dan telah diberhentikan dari jabatannya sebagai dosen.

Modus operandi yang dilakukan oleh EM lebih banyak terjadi di rumahnya.

Kekerasan seksual di UGM

Sekretaris UGM Andi Sandi mengungkapkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh EM lebih sering terjadi di luar kampus.

"Modusnya kegiatannya dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi, bimbingan akademik baik itu skripsi, tesis, juga disertasi," ujarnya saat ditemui di Balirung, UGM, pada Selasa (8/4/2025).

Andi juga menjelaskan bahwa kegiatan di pusat penelitian (research center) merupakan salah satu modus untuk melakukan kekerasan seksual.

"Kemudian juga di research center-nya dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Jadi biasanya ada lomba, mereka membuat dokumen, persiapan proposalnya dilakukan di luar kampus," tambahnya.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia akan mendorong reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga multilateral lain. Dia mengatakan lembaga seperti PBB tidak mewakili kepentingan semua negara.

"Buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas 5 tahun ke depan," kata Arrmanatha dalam diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute (TYI) di Grand Sahid, Jakarta, Mingggu (13/4/2025).

Arrmanatha mengatakan Indonesia meyakini lembaga multilateral harus inklusif dan adil. Namun, kata dia, tata kelola institusi global tidak menggambarkan keseimbangan.

"Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia," ucapnya.

Dia mengatakan upaya diplomasi Indonesia akan melemah jika tidak ada perubahan global. Harusnya, organisasi multilateral membawa dunia lebih seimbang.

"Upaya diplomasi Indonesia yang akan melemah apabila tidak diiringi dengan perubahan tata kelola global. Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan," sebutnya.

Dia menegaskan Indonesia selalu memilih jalan kerja sama. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk masa depan bangsa.

"Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar dan perubahan ini akan kita, perlu kita membuat pilihan terbaik untuk pembentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerja sama dan bukan konfrontasi," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kuasa Hukum Aufaa Luqmana Re A, Arif Sahudi, menjelaskan kerugian kliennya dalam gugatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait wanprestasi mobil Esemka. Hal itu menjawab pernyataan tim hukum Jokowi yang mempertanyakan kerugian penggugat.

"Kerugian Aufaa itu muncul diawali sejak SMA," kata Arif saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025), dilansir detikNews.

Arif menyebut kliennya hendak membuka usaha angkutan barang kos dengan mobil Esemka dan memutuskan tidak lanjut berkuliah.

"Lulus sengaja tidak kuliah karena ingin belajar jadi pengusaha angkutan barang kos, karena bertempat tinggal di belakang kampus UNS. Dengan niat itu tentu butuh armada yang harga murah agar segera memperoleh keuntungan dan jatuh pilihan ke pick up Esemka," ucapnya.

Namun Aufaa tak berhasil mendapatkan mobil Esemka. Karena itu, Aufaa merasa dirugikan.

"Dengan nggak ada mobil pikap Esemka maka keuntungan dan potensi keuntungan semakin hilang, itulah kerugiannya," jelasnya.

Arif pun meminta pihak Jokowi untuk belajar dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait bisnis. "Saran saya kuasa hukum sana untuk belajar ke Mas Gibran tentang keuntungan dan kerugian dalam berbisnis," imbuh dia.

Pihak Jokowi Pertanyakan Kerugian Aufaa

Sebelumnya, Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka. Dia menyebut mobil Esemka diwacanakan tahun 2012 lalu yang artinya usia Aufaa masih 6 tahun.

"Kalau dia bicara kerugian tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya, jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan kan begitu. Apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai mobil nasional Esemka tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian kan begitu," kata Irpan ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (11/4).

"Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya ketika mobil Esemka untuk diwacanakan sebagai mobil nasional yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012, Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar mobnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, dikurangkan seperti itu," jelasnya.

Irpan juga mengatakan bahwa Jokowi tak mengenal Aufaa. Meskipun, diakuinya, Jokowi mengetahui Aufaa merupakan putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Aufaa adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A, penggugat batas usia pancalonan presiden dan wakil presiden ke MK.

"Oh dengan penggugat tidak, tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin," jelasnya.

Diketahui Aufaa Luqmana Re A melayangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri (PN) Solo. Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta karena tak bisa membeli mobil Esemka.

Gugatan itu diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4). Aufaa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan Esemka sebagai mobil nasional saat menjabat Presiden.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, kliennya adalah anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ayahnya dikenal sebagai advokat dan aktivis asal Solo.

"Aufaa adalah anak nomor tiga Mas Boyamin. Adiknya Almas (Tsaqibbirru)," kata Sigit, saat dihubungi detikJateng, Selasa (8/4/2025).

Pihak Ammar Zoni Masih Tunggu Kliennya Diasesmen untuk Rehabilitasi

Pihak Ammar Zoni Masih Tunggu Kliennya Diasesmen untuk Rehabilitasi