SURABAYA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus mendorong peningkatan kesejahteraan mantan narapidana terorisme (eks napiter) atau mitra deradikalisasi melalui sejumlah program kewirausahaan.

Hal itu disampaikan Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono usai menghadiri acara halalbihalal dengan puluhan mantan napiter di Surabaya, Rabu (16/4/2025).


Dia mengungkapkan, saat ini ada sekitar 20-an mitra deradikalisasi yang ikut dalam program kewirausahaan ini.

?Dalam melaksanakan program kewirausahaan ini kami berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Pemkot Surabaya dan Kementerian Sosial,? katanya.



Eddy menyatakan, pihaknya juga menyediakan bantuan permodalan bagi mitra deradikalisasi yang ikut dalam program kewirausahaan ini. Modalnya tersebut salah satunya didapat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Pihaknya ingin orang-orang yang pernah terpapar paham radikal ini dapat kembali ke masyarakat.

?Harapannya, mitra deradikalisasi ini dapat hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri,? ujarnya.

Menurutnya, seseorang dapat menangkal paham radikal terorisme bisa dibangun atau berasal keluarga dan sejahtera.

Untuk mendapat kesejahteraan itu, maka mitra deradikalisasi wajib memiliki keterampilan atau pekerjaan.

?Adanya efisiensi dari pemerintah tidak berdampak terhadap program-program kami karena kami mengerjakan program secara gotong royong dengan lembaga lain,? terangnya.

Dia mengungkapkan, sejauh ini program kewirausahaan berjalan lancar. Jika ada kendala, maka itu pun bisa diatasi berkat kolaborasi dengan kementerian sosial dan juga kementerian agama. Salah satu kendalanya adalah, tidak semua mitra deradikalisasi memiliki minat untuk berwirausaha.

?Kalaupun minat berwirausaha, terkadang kurang cocok dengan bidang yang digeluti. Seperti kurang cocok berdagang atau kurang cocok bertani. Tapi apapun yang mereka inginkan kami akan tetap fasilitasi,? tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu yang juga hadir dalam acara ini menyatakan, dalam melaksanakan program deradikalisasi harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Hal ini bertujuan untuk memperkuat semangat kebangsaan.

?Dalam pelaksanaan program deradikalisasi ini, kami memberikan bantuan sosial, bea siswa hingga layanan kesehatan,? jelasnya.

Surabaya (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono berkomitmen memperkuat program deradikalisasi melalui pembinaan kewirausahaan bagi mitra deradikalisasi sebagaimana implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami terus melakukan program deradikalisasi, meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan," ujar Komjen Pol. Eddy Hartono usai silaturahmi dan halalbihalal bersama mitra deradikalisasi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggandeng berbagai pihak yang berkompeten untuk mendukung mantan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) atau yang biasa disebut mitra derad agar bisa hidup mandiri.

"Yang hadir dalam kegiatan ini lebih dari 20 orang mitra derad. Kami akan tindak lanjuti dengan berkolaborasi bersama Forkopimda Surabaya untuk mendukung pembinaan program kewirausahaan mereka," tuturnya.

Untuk mendukung permodalan, BNPT juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memiliki program bantuan modal usaha dan beasiswa bagi mitra deradikalisasi.

"Harapannya, mitra derad dapat hidup mandiri melalui program-program ini," tambahnya.

Terkait dengan tantangan, Eddy mengakui bahwa reintegrasi mitra deradikalisasi ke tengah masyarakat tidak selalu mudah. Namun, upaya tersebut terus berjalan dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

"Minat kewirausahaan memang bervariasi. Ada yang merasa kurang cocok berdagang atau bertani. Akan tetapi, kami terus mendampingi mereka agar bisa menekuni bidang yang sesuai," katanya.

Program kewirausahaan, lanjut dia, telah menjadi bagian dari strategi deradikalisasi BNPT sejak awal berdiri. Perkembangannya pun naik turun mengikuti situasi di lapangan.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen melakukan inovasi dan terobosan agar program ini terus berkembang.

Dikatakan pula bahwa efisiensi pelaksanaan program dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Solusinya adalah gotong royong kementerian/lembaga agar program mitra derad dapat berjalan optimal," ujarnya.

Kunjungan ke Surabaya ini sekaligus menjadi tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan peningkatan program deradikalisasi sebagai kegiatan prioritas nasional.

"Kami bersyukur banyak masukan dan partisipasi dari mitra derad. Kami apresiasi Forkopimda Surabaya yang telah memfasilitasi kegiatan ini," katanya.

Surabaya (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono berkomitmen memperkuat program deradikalisasi melalui pembinaan kewirausahaan bagi mitra deradikalisasi sebagaimana implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami terus melakukan program deradikalisasi, meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan," ujar Komjen Pol. Eddy Hartono usai silaturahmi dan halalbihalal bersama mitra deradikalisasi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggandeng berbagai pihak yang berkompeten untuk mendukung mantan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) atau yang biasa disebut mitra derad agar bisa hidup mandiri.

"Yang hadir dalam kegiatan ini lebih dari 20 orang mitra derad. Kami akan tindak lanjuti dengan berkolaborasi bersama Forkopimda Surabaya untuk mendukung pembinaan program kewirausahaan mereka," tuturnya.

Untuk mendukung permodalan, BNPT juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memiliki program bantuan modal usaha dan beasiswa bagi mitra deradikalisasi.

"Harapannya, mitra derad dapat hidup mandiri melalui program-program ini," tambahnya.

Terkait dengan tantangan, Eddy mengakui bahwa reintegrasi mitra deradikalisasi ke tengah masyarakat tidak selalu mudah. Namun, upaya tersebut terus berjalan dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

"Minat kewirausahaan memang bervariasi. Ada yang merasa kurang cocok berdagang atau bertani. Akan tetapi, kami terus mendampingi mereka agar bisa menekuni bidang yang sesuai," katanya.

Program kewirausahaan, lanjut dia, telah menjadi bagian dari strategi deradikalisasi BNPT sejak awal berdiri. Perkembangannya pun naik turun mengikuti situasi di lapangan.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen melakukan inovasi dan terobosan agar program ini terus berkembang.

Dikatakan pula bahwa efisiensi pelaksanaan program dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Solusinya adalah gotong royong kementerian/lembaga agar program mitra derad dapat berjalan optimal," ujarnya.

Kunjungan ke Surabaya ini sekaligus menjadi tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan peningkatan program deradikalisasi sebagai kegiatan prioritas nasional.

"Kami bersyukur banyak masukan dan partisipasi dari mitra derad. Kami apresiasi Forkopimda Surabaya yang telah memfasilitasi kegiatan ini," katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Banjarbaru (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeriksa sejumlah saksi terkait pembunuhan terhadap seorang jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran.

Sejumlah Komisioner Komnas HAM di Banjarbaru, Rabu, meminta keterangan dari tiga saksi pihak keluarga korban serta kuasa hukum korban guna mendalami fakta-fakta terkait kronologi pembunuhan yang menewaskan jurnalis wanita itu pada 22 Maret 2025.

“Kami ingin mengetahui fakta-faktanya dari keterangan keluarga korban dan kuasa hukumnya. Kami memeriksa bukti komunikasi antara saksi dengan korban, serta komunikasi antara saksi dengan tersangka,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing dalam peninjauan perkara di Banjarbaru, Rabu.

Selain itu, Komnas HAM juga memastikan apakah lembaga dan para pihak terkait telah melakukan pemulihan kondisi terhadap keluarga korban.

“Kedatangan Komnas HAM ke Banjarbaru sebagai bentuk komitmen dan atensi penuh terhadap korban pembunuhan yang merupakan seorang jurnalis wanita,” ujarnya.

Uli menegaskan pihaknya memberikan perhatian serius karena ini menyangkut hak hidup seseorang yang telah dijamin oleh undang-undang, apalagi korban juga merupakan seorang jurnalis wanita sehingga harus didalami lebih lanjut agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Komnas HAM juga telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi jurnalis di provinsi setempat guna mengumpulkan berbagai fakta untuk memberikan beberapa rekomendasi kepada aparat penegak hukum

Setelah menggelar pertemuan dengan para pihak, Komnas HAM meninjau tempat kejadian perkara (TKP) di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, didampingi sejumlah saksi dari pihak keluarga korban.

Uli menjelaskan kunjungan ke TKP ini merupakan tindak lanjut sebagai kewenangan Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pemantauan di lapangan atas kejadian yang merenggut HAM hingga menewaskan seorang jurnalis wanita tersebut.

Setelah meninjau TKP, kata dia, selanjutnya pihaknya akan merangkum sejumlah rekomendasi untuk dikeluarkan sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam mengadili perkara tersebut sehingga memberikan keadilan kepada korban maupun keluarga korban.

Komnas HAM juga telah menyatakan sikap agar aparat menerapkan penegakan hukum berbasis metode ilmiah (scientific crime investigation) sehingga peristiwa dapat tergambar secara jelas untuk memberikan rasa keadilan bagi korban.

“Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar mengungkap kasus ini berdasarkan bukti-bukti ilmiah,” tutur Uli.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Parepare -

Polres Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkap hasil pemeriksaan terhadap dua oknum anggota polisi terkait tewasnya tahanan narkoba M Rusli (49). Dari berita acara pemeriksaan (BAP) terungkap oknum polisi sempat memukul Rusli sebelum tewas karena melawan saat ditangkap.

"Di situ ternyata hasil BAP ada perlawanan dari tersangka. Sehingga (oknum polisi) refleks untuk melakukan tindakan (pemukulan) untuk pembelaan," ungkap Kapolres Parepare AKBP Arman Muis kepada detikSulsel, Rabu (16/4/2025).

Menurut Arman, dua oknum polisi itu menyalahi SOP saat melakukan penangkapan. Dia mengatakan oknum polisi tersebut harus memborgol pelaku untuk mengantisipasi perlawanan.

"Sehingga saya sampaikan sama yang bersangkutan, itu menyalahi SOP. Kenapa kamu tidak melakukan pemborgolan waktu itu dan lain sebagainya?" katanya.

Arman melanjutkan, kasus terkait dugaan penganiayaan tahanan narkoba yang tewas itu segera disidangkan. Dua oknum polisi akan menjalani sidang kode etik pekan ini.

"Insyaallah. Ya minggu ini lah, kita usahakan minggu ini ya," imbuh dia.

Arman menuturkan, dugaan kelalaian itu dua oknum polisi diancam hukuman sesuai peraturan kepolisian. Mulai dari hukuman kurungan penjara hingga permohonan maaf.

"Kita mengacu pada peraturan kepolisian saja. Itu bisa disiplin, bisa kurungan, bisa sel dan lain sebagainya. Bisa juga permohonan maaf," tegas Arman.

Sebelumnya Propam Polres Parepare telah memeriksa dua oknum polisi terkait tewasnya tahan narkoba M Rusli (49). Dua oknum polisi itu sudah dimutasi ke penugasan lain.

"Iya (sudah diperiksa). Kemarin sudah dimutasi. Mutasi pindah fungsi tapi belum putus," ungkap Kasi Propam Polres Parepare, AKP Syukri Masse kepada detikSulsel, Jumat (11/4).

(sar/asm)

PEKANBARU, KOMPAS.com - Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, Bastian Manalu, dicopot dari jabatannya pada Rabu (16/4/2025).

Pencopotan ini merupakan dampak dari video viral yang menunjukkan 14 narapidana dugem dan diduga pesta narkoba di dalam tahanan.

Kepala Kanwil Dirjenpas Riau, Maizar, membenarkan pencopotan Bastian Manalu.

Selain Karutan, Kepala Pengamanan Rutan Pekanbaru, Arie Jelfri, juga turut dicopot.

"Ya, sementara sudah dibebastugaskan dan ditarik ke Kanwil Ditjenpas Riau," ungkap Maizar kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp.

Maizar menjelaskan bahwa pelaksana harian (Plh) Kepala Rutan Pekanbaru kini dijabat oleh Nimrot Sihotang, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau.

Kedua pejabat yang dicopot tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan di kantor wilayah Ditjenpas Riau.

"Karena yang bertanggung jawab adalah Karutan dan Kepala Pengamanan. Kita periksa, sementara mereka berdua kita bebastugaskan," jelas Maizar.

Sebanyak 14 narapidana juga sedang diperiksa terkait insiden tersebut.

Sebagaimana diberitakan, video yang viral di media sosial menunjukkan sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rutan Kelas I Pekanbaru pada Selasa (15/4/2025).

Dalam video tersebut, terlihat beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras, sementara yang lainnya duduk sambil menggoyangkan kepala.

Di dekat mereka, terdapat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih yang diduga digunakan sebagai alat isap sabu atau bong.

Beberapa narapidana juga terlihat menghisap rokok elektrik dan rokok bakar.

Salah satu pria dalam video bahkan terlihat menggunakan handphone, yang semakin memperkuat dugaan bahwa para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

Pekanbaru -

Media sosial dihebohkan dengan adanya video sejumlah narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras dan narkoba di dalam jeruji besi. Usut punya usut, video pesta narkoba dan miras itu terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

Dilansir detikSumut, dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet bewarna putih mirip alat isap sabu atau bong. Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Setelah video tersebut beredar, Kantor Wilayah Ditjenpas Riau merazia seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Riau secara serentak⁠.

"Saat ini tim kami sudah turun. Termasuk saya sendiri untuk memastikan kondisi di Rutan Sialang Bungkuk pasca viral berita tersebut," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Selain pemeriksaan mendalam di Rutan Sialang Bungkuk, ia juga memerintahkan seluruh Kalapas dan Karutan se-Riau melakukan razia. Bahkan razia digelar secara gabungan bersama TNI dan Polri.

"Memerintahkan kepada seluruh Kepala Lapas/Rutan se Riau untuk melakukan razia gabungan. Berkoordinasi dengan TNI dan Kepolisian setempat," kata Maizar.

Maizar memastikan akan menidak tegas seluruh tahanan yang terlibat. Termasuk petugas jaga jika terbukti lalai dalam menjalankan tugas pengawasan di dalam tahanan.

(dai/dai)

Parepare -

Dua oknum anggota polisi di Kota Parepare Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga lalai di kasus tewasnya tahanan narkoba M Rusli (49). Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan kedua oknum polisi tersebut di Propam Polres Parepare.

Salah satu dari polisi tersebut adalah Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S. Sementara satu oknum anggota belum diungkap identitasnya.

"Saat ini kita periksa ada dua orang. Karena terindikasi ada penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan kewenangan di situ pada saat yang bersangkutan sedang melakukan penangkapan," ungkap Kapolres Parepare AKBP Arman Muis kepada detikSulsel, Rabu (16/4/2025).

Arman menyebut dua oknum polisi tersebut melakukan kelalaian saat menangkap Rusli. Dua oknum polisi itu disebut terlibat hubungan emosional saat menangani pelaku.

"Saat sedang menangani si pelaku atau almarhum ini, dia (dua oknum polisi) ada hubungan emosional (dengan pelaku). Itu menyalahi aturan etika dalam penyalahgunaan wewenang," bebernya.

Arman juga mengakui adanya bukti transfer antar pelaku dan oknum anggota polisi tersebut. Namun dia menepis dugaan pemerasan oleh oknum anggota polisi tersebut.

"Kalau soal pemerasan sampai saat ini tidak ada. Karena itu memang niatnya bagus. Benar ada transfer, tapi itulah saya bilang penyalahgunaan wewenang," tegas dia.

Kedua oknum polisi itu diancam hukuman sesuai peraturan kepolisian. Keduanya terancam hukuman kurungan penjara hingga permohonan maaf.

"Kita mengacu pada peraturan kepolisian saja. Itu bisa disiplin, bisa kurungan, bisa sel dan lain sebagainya. Bisa juga permohonan maaf," ujar Arman.

Arman melanjutkan, kasus terkait dugaan penganiayaan tahanan narkoba yang tewas itu segera disidangkan. Dua oknum polisi akan menjalani sidang kode etik pekan ini.

"Insyaallah. Ya minggu ini lah, kita usahakan minggu ini ya," imbuhnya.

Diketahui, Ruslin meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Parepare pada Selasa (1/4). Pihak keluarga pun mengadukan perkara ini ke DPRD Parepare karena curiga ada dugaan penganiayaan di balik perkara itu.

"Langkah selanjutnya tentu saya kejar ini aparat hukumnya sampai di mana prosesnya nanti. Akhirnya pada kesimpulan harus dilakukan autopsi oleh dokter forensik yang kredibel dan independen," ujar kakak korban, Agussalim di Kantor DPRD Parepare, Selasa (15/4).

(sar/asm)

Pekanbaru -

Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry dibebastugaskan dari jabatannya. Keduanya dibebastugaskan buntut viral video tahanan dugem dan pesta narkoba di sel.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau Maizar mengatakan pembebastugasan dilakukan mulai hari ini. Posisi Bastian sementara digantikan Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.

"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebastugaskan," tegas Maizar kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Maizar memastikan secara tegas bakal menindak semua tahanan yang terlibat. Termasuk menuntut ke jalur hukum jika terbukti ada tindak pidana terhadap 14 tahanan yang kini sedang diperiksa oleh Ditjenpas Riau.

"Yang jelas kita komitmen, kalau narapidana bersalah tetap kita hukum. Minimal dia tidak mendapatkan remisi dan kalau ada kemungkinan pidana kita pidanakan," kata Maizar.

Sementara untuk petugas yang terlibat, dipastikan akan mendapat sanksi tegas. Bahkan Maizar akan membawa kasus itu ke proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Sebelumnya video tahanan dan narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet bewarna putih mirip alat hisap sabu atau bong.

Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar menyebut pihaknya telah menerima informasi tersebut. Kini pihaknya sudah mengambil langkah konkret menindaklanjuti terkait viral video pesta di Rutan Sialang Bungkuk itu.

(ras/mjy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti banyaknya kasus hukum yang mandek saat dihadapkan pada dua entitas.

Entitas tersebut, yakni oligarki atau pejabat yang tengah menduduki jabatan di pemerintahan, serta petinggi koalisi.

Padahal, perintah yang muncul semula untuk mengejar dan membongkar kasus-kasus itu sudah membawa harapan dan kegembiraan masyarakat.

"Tetapi ini yang selalu terjadi, setelah menyangkut dua entitas, penegakan hukum yang tadinya menggelegar itu lalu belok arah, menjadi tidak jadi. Apa entitasnya itu? Nah, itu menyangkut oligarki dan menyangkut petinggi koalisi," kata Mahfud, saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary di siniar Terus Terang pada kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (16/4/2025).

Kompas.com sudah mendapat izin untuk mengutip pernyataan Mahfud MD dalam siniar tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara ini menyampaikan, meski terlihat sudah diresolusi oleh Presiden Prabowo Subianto, masih banyak kasus hukum yang akhirnya berhenti pada orang-orang yang telanjur ditangkap.

"Atau berhenti di orang kecil. Yang telanjur ditersangkakan. Misalnya ya, Pertamina, ya sudah teruskan saja, sudah telanjur ditersangkakan, tapi jangan naik dulu ke atas gitu kan. Sekarang anda naik lagi, bisa kena si itu, bisa kena si itu," ucap dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini lantas mencontohkan kasus eks Menteri Perdagangan Thomas Lembong alias Tom Lembong.

Mulanya dalam surat perintah penyidikan, kasus impor gula yang menjerat Tom disidik pada periode 2015-2023.

Namun, yang diajukan dan melaju ke meja hijau hanya pada kurun waktu 2015-2016, ketika Co-Kapten Tim Nasional (Timnas) Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk Pilpres 2024 itu menjadi Menteri Perdagangan.

Padahal, masih ada Menteri Perdagangan yang menjabat setelah Tom Lembong, seperti Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan.

"9 bulan periodenya Tom. Yang sesudahnya sampai 2023 apa penjelasan Kejaksaan Agung. Tahu ndak? (Yang tahun 2017-2023) itu kan ke mana, mungkin jauh lebih besar (kasusnya). Orang-orangnya ada juga dan melanjutkan kebijakan itu," beber Mahfud.

Lain lagi di kasus Pertamina. Menurut Kejaksaan Agung, dugaan korupsi pengoplosan minyak terjadi pada tahun 2018-2023, namun yang dijadikan sebagai tersangka hanya yang menjabat di periode 2023.

"Yang sekarang diajukan dan ditangkap orangnya 9 orang itu yang tahun 2023. Yang sebelumnya gimana? Yang atas tadi yang kasus Tom Lembong malah diambil ujung depannya, yang ini di akhirnya," tutur Mahfud.

"Nah, itu semua kalau dianalisis karena kalau maju ke depan, itu terkena oligarki ini. Atau kalau maju ke belakang, terkena pejabat ini dan seterusnya dan seterusnya," ujar dia.

JAKARTA - Kepala Rutan (Karutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru diganti. Hal ini buntut dari viralnya video dugem dan dugaan pesta narkoba dan minuman keras para tahanan di dalam sel.

Terkait pencopotan Kepala Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar tidak menyangkal. Saat ini jabatan yang sebelumnya dipegang Bastian Manalu dipegang sementara oleh Kanwil Riau.

"Penggantinya Nimrot Sihotang, Kabid Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau," kata Maizar Rabu (16/4/2025).

Maizar memerintahkan seluruh Lapas dan Rutan di Riau dirazia. Selain dengan intelnya, Kakanwil minta razia dilakukan dengan instansi lain.

"Memerintahkan kepada seluruh kepala Lapas dan Rutan se Riau untuk melakukan razia gabungan dengan berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian setempat,"tukasnya.

Seperti diketahui, salah satu sel tahanan di Pekanbaru dijadikan tempat dugem para tahanan. Mereka larut dalam dentuman musik keras sambal bergoyang. Para tahanan juga ada yang memegang smartphone, menghisap rokok elektrik dan teleponan.

Terlihat juga ada benda mirip seperti bong (ala hisap sabu) dan botol minuman. Aksi dugem para tahanan viral di media sosial.

PEKANBARU, iNews.id - Kepala Rutan (Karutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru Bastian Manalu dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini buntut dari video viral tahanan dugem dan diduga pesta narkoba serta minuman dalam sel.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar saat dikonfirmasi tidak menampik kabar kepala rutan dicopot. Dia menyebut jabatan Bastian Manalu akan dipegang petugas dari Kanwil Riau.

"Penggantinya Nimrot Sihotang, Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau," ujar Maizar, Rabu (16/4/2025).

Buntut dari tahanan asyik dugem yang viral di media sosial, Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar memerinthkan dilakukan razia ke seluruh lapas dan rutan di Riau. Selain dengan intelnya, Kakanwil minta razia dilakukan dengan instansi lain.

"Memerintahkan kepada seluruh Kepala Lapas dan Rutan se-Riau untuk razia gabungan dengan berkoordinasi bersama TNI dan kepolisian setempat," katanya.

Diketahui salah satu sel di Rutan Pekanbaru dijadikan tempat dugem para tahanan hingga viral di medsos. Mereka larut dalam dentuman musik keras sambil bergoyang. Para tahanan juga bebas memegang HP dan terlihat ada benda mirip bong atau alat isap sabu serta botol minuman.

Editor: Donald Karouw