JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat senior Muara Karta Simatupang melayat ke rumah duka advokat Hotma Sitompul di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

Ia mengenang persahabatannya dengan mendiang selama 30 tahun.

“Saya bersahabat empat orang. Almarhum Tommy Sihotang, sudah setahun yang lalu meninggal. Terus almarhum Hotma Sitompul. Terus Partahi Sihombing, terus saya, Muara Karta, berempat kita ini ke mana-mana selama 30 tahun,” kata dia saat ditemui di rumah duka di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan.

Sebagai sahabat, ia merasa sangat kehilangan. Menurut Muara Karta, Indonesia kehilangan satu sosok penting dalam penegakan hukum.

“Kita kehilangan ya, bukan hanya saya ya, semua teman sejawat merasa kehilangan. Indonesia saat ini kehilangan tokoh penegakan hukumnya salah satunya beliau, Hotma Sitompul,” kata dia.

Pertemanan yang bertahan hingga akhir hayat ini bisa terwujud karena adanya kesamaan pandangan di antara keempatnya terkait penegakan hukum untuk masyarakat.

“Karena kita selalu sepakat, punya motto membela rakyat kecil tanpa pamrih karena memang hukum harus kita tegakkan tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Muara Karta.

Saat Hotma dirawat di rumah sakit di Malaysia pun, ia bersama dua rekan advokat lainnya sempat berkunjung untuk memberikan semangat.

“Saya juga beberapa kali ke Penang ketika beliau memang serius dalam pengobatan dalam perawatan dokter. Saya dengan Pak Partahi dengan Pak Juan Felix Tampubolon itu kita berangkat ke Penang untuk memberikan semangat kepada beliau agar beliau cepat sembuh dan cepat beraktivitas,” cerita Muara Karta.

Menurut dia, sahabatnya itu adalah seseorang yang berani dalam penegakan hukum dan selalu mengedepankan keadilan untuk rakyat kecil di mata hukum.

“Orang yang tidak punya uang tetapi tersandung hukum, selalu dibela tanpa pamrih,” imbuh dia.

Sebagai sahabat, Muara Karta akan terus memberi pendampingan untuk Ditho Sitompul yang akan meneruskan perjuangan ayahnya bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron.

Ia berharap Ditho dapat memimpin LBH Mawar Saron yang memiliki banyak cabang di Indonesia.

Hotma Sitompoel adalah seorang pengacara senior yang beberapa kali berkecimpung dalam kasus besar.

Selain itu ia juga pengacara sejumlah artis Indonesia yang pernah terjerat kasus, seperti Rizky Billar dalam persidangan perceraiannya dengan penyanyi Lesti Kejora yang berakhir dicabutnya laporan oleh Lesti pada 2022.

Ia memiliki lembaga hukum non-profit bernama LBH Mawar Saron yang fokus membantu masyarakat miskin, teraniaya, dan terpinggirkan, tak terkecuali anak-anak.

Pengacara senior ini meninggal dunia di usia 75 tahun setelah menerima perawatan di Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta Pusat selama satu minggu.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ikut aktif menjadi jubir Presiden. PKB menilai sudah seharusnya Mensesneg aktif menyampaikan pesan-pesan yang perlu diketahui masyarakat dari Istana.

"Suatu yang positif.Menseneg memang seharusnya lebih aktif menyampaikan apa yang seharusnya publik ketahui dari dalam Istana, menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat, juga ini bagian dalam membantu kinerja Presidential Communication Office (PCO)," ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan lewat pesan singkat kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Daniel berharap Prasetyo bisa menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat seterang-terangnya. Sehingga citra pemerintah menjadi baik di mata masyarakat.

"Saya rasa Pak Prasetyo yang selama ini mendampingi presiden sehari-hari menjadi tepat ikut aktif menjadi jubir," jelas Daniel.

Menurut Daniel, penting bagi jubir Presiden untuk memahami substansi yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara tepat agar masyarakat paham, bukan malah membuat masyarakat jadi riuh dan antipati. Sehingga kemampuan memahami psikologi massa juga menjadi penting dikuasai oleh jubir Presiden.

"Tentu Presiden punya pertimbangan tersendiri untuk menunjuk Prasetyo Hadi (Menseneg) untuk lebih aktif sebagai jubir," lanjutnya.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi buka suara soal penunjukannya sebagai jubir Presiden. Ia mengatakan dirinya diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

(isa/idn)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memberikan fasilitas bagi tahanan beragama Kristen Protestan dan Katolik termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang akan merayakan Hari Raya Paskah 2025. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, hal itu sebagai wujud menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

"Dalam rangka perayaan Hari Raya Paskah tahun ini, KPK akan menyelenggarakan ibadah Paskah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik," kata Tessa kepada wartawan yang dikutip Jumat (18/4/2025).

Tessa menjelaskan, ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih. Kegiatan itu akan digelar dua hari, yakni pada Jumat, 18 April 2025, dan Minggu, 20 April 2025 dari pukul 14.00-16.00 WIB.



Selain itu, layanan kunjungan keluarga juga akan tetap difasilitasi pada Minggu, 20 April 2025 dari pukul 09.00-13.00 WIB

"KPK berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum," ujarnya.

Parepare -

Kasus tahanan bernama M Rusli (49) yang tewas di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), belum berakhir setelah penyebab kematiannya masih dipertanyakan keluarganya. Kini, keluarga Rusli mengungkap adanya dugaan pemerasan mencapai Rp 3,5 juta oleh oknum polisi saat Rusli ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba.

Rusli awalnya ditangkap polisi di kamar kosnya pada Kamis (27/2/2025). Keluarga mengaku dugaan pemerasan bermula ketika Rusli bersama handphone miliknya diamankan di kantor Satnarkoba Polres Parepare pada Jumat (28/2) sekitar pukul 00.52 Wita.

"Jadi hanya beberapa jam dari penangkapan itu sudah diambil dananya, HP-nya. HP-nya bukan diambil paksa, diambil tanpa sepengetahuannya," ujar Agussalim kepada detikSulsel, Kamis (17/4).

Agussalim menuding oknum polisi saat itu diam-diam mentransfer uang dari ponsel milik Rusli. Uang milik Rusli yang tersimpan dalam aplikasi dompet digital ponselnya, ditransfer ke salah satu rekening sesuai keinginan oknum polisi.

"Itu sebenarnya bagi saya itu bisa dikategorikan pencurian itu. Karena dia (oknum polisi) mengambil, mentransfer saldonya almarhum tanpa sepengetahuan orangnya, tanpa minta izin," tuturnya.

Nominal uang yang ditransfer mencapai Rp 1 juta. Oknum polisi dituding melakukan transfer setelah meminta sandi akun aplikasi dompet digital dari menantu Rusli yang ada di lokasi saat itu.

"Itu kan menggunakan akun, bukan melalui rekening, dia menggunakan akun. Jadi, waktu pak polisi ambil HP-nya itu diminta sama menantu korban sandinya. Lalu dia transfer uangnya Rp 1 juta ke rekening," tambah Agussalim.

Dugaan pemerasan oknum polisi terhadap Rusli tidak sampai di situ. Oknum polisi atau penyidik berinisial M yang menangani kasus Rusli diduga kembali meminta uang Rp 2,5 juta yang diserahkan secara tunai.

"Itu Rp 2,5 juta itu diserahkan kepada M. M yang minta Rp 2,5 juta itu penyidiknya. Ya, penyidiknya yang minta, diantarkan lah sama menantunya almarhum," bebernya.

Agussalim mengklaim uang yang diserahkan kepada oknum polisi itu untuk menghilangkan barang bukti (BB) narkoba satu bal. Namun Agussalim heran karena bukti narkoba yang dimaksud tidak ditemukan saat Rusli ditangkap.

"Pertama katanya tujuannya untuk itu, supaya BB-nya satu bal itu dihilangkan. (Tetapi) kan memang tidak ada waktu penangkapan," tambah Agussalim.

Dia melanjutkan, oknum polisi yang diduga meminta uang juga berdalih sebagai upaya menghilangkan utang pembebasan bersyarat (PB) Rusli. Pasalnya, Rusli dinilai masih memiliki utang PB selama tiga tahun.

"Karena masih ada utang PB-nya 3 tahun lebih, utang pembebasan bersyarat. Almarhum ini kan pernah dipenjara, ada utang PB," bebernya.

Keluarga menganggap persoalan itu masuk ranah dugaan penipuan. Kendati begitu, Agussalim mengaku keluarga sudah melaporkan dugaan pemerasan oknum polisi terhadap Rusli tersebut ke Polres Parepare.

"Masuk, masuk semua (laporannya). Pemerasannya di pidana umum. Sekarang ditangani, itu di lantai 2 reskrim," imbuh Agussalim.

Polisi Bantah Dugaan Pemerasan

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis membantah adanya dugaan pemerasan sebagaimana tudingan keluarga Rusli. Kendati begitu dia membenarkan adanya transferan uang yang terindikasi sebagai penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi.

"Kalau soal pemerasan, sampai saat ini tidak ada. Karena itu memang niatnya bagus. Benar, ada transfer, tapi itulah saya bilang penyalahgunaan wewenang," ungkap Arman kepada wartawan, Rabu (16/4).

Arman tidak menjelaskan lebih jauh soal transferan yang dimaksud. Namun dia menyinggung soal personelnya yang masih sempat berinteraksi dengan Rusli saat penangkapan.

"Pada saat yang bersangkutan sedang bersama tersangka, dia masih bermain-main. Walaupun itu dia mau ceritanya utang, mau ceritanya dia membantu dan lain sebagainya, tapi itu adalah penyalahgunaan wewenang," jelasnya.

Dugaan Kelalaian Oknum Polisi

Arman memastikan masih menyelidiki kasus tewasnya Rusli setelah sempat dirawat di rumah sakit pada Kamis (1/4). Dia mengaku ada dugaan personelnya melakukan pemukulan terhadap Rusli saat penangkapan.

"Saat ini kita sudah menangani sangat profesional. Indikasi pemukulan itu, itu sedang kita melakukan proses penyelidikan dan proses penanganan," ujar Arman.

Dari 2 oknum polisi yang diperiksa, salah satunya merupakan Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare berinisial Ipda S. Arman berdalih personelnya melakukan pemukulan karena Rusli sempat melakukan perlawanan.

"Di situ ternyata hasil BAP, ada perlawanan dari tersangka, sehingga (oknum polisi) refleks untuk melakukan tindakan (pemukulan) untuk pembelaan," ungkapnya.

Menurut Arman, personelnya melakukan pelanggaran karena tidak memborgol Rusli saat ditangkap. Arman mengatakan oknum polisi yang terlibat akan menjalani sidang kode etik untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Mudah-mudahan dalam waktu minggu ini, kita sudah bisa melakukan proses sidang, indikasi atau tidaknya yang pasti di situ ada kelalaian anggota saya. Tapi terkait dengan adanya penganiayaan, ini tidak semudah itu," tutur Arman.

"Bukan saya melakukan sebuah proses pembelaan, tapi ini adalah hukum di Indonesia. Hukum kita itu tidak semudah itu menetapkan sebuah tersangka. Harus dibuktikan dengan dukungan saksi-saksi, terus butuh barang bukti, ada ahli dan lain sebagainya," pungkasnya.

(sar/hsr)

CIKARANG, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memastikan seluruh peserta magang di luar negeri dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendapatkan jaminan hukum dan kerja selama menjalani program.

Ia mengatakan, para peserta magang di luar negeri mendapatkan perlindungan hukum secara penuh karena terikat resmi dengan perusahaan tujuan magang.

Dengan demikian, agensi yang mengirim para peserta magang ke luar negeri wajib melakukan pengawasan.

"Ya, kalau magang ini lebih baik sebenarnya, karena masih ada kontrak. Jadi yang mengirim di sini masih berkewajiban juga untuk mengawasi. Jadi itu salah satu advantage, kelebihan dari magang, isu terkait tentang perlindungan mereka sudah sebenarnya ada jaminan," kata Yassierli setelah menghadiri acara Pelepasan 1.500 Lulusan SMK Calon Pekerja Migran Indonesia di SMK Mitra Industri MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di Bekasi, Kamis (17/4/2025).

Yassierli menambahkan, program magang ke luar negeri merupakan salah satu strategi Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK. Ia menyebutkan, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mendukung program magang ke luar negeri.

"Kami sedang siapkan bagaimana ketika sudah sampai di Indonesia, mereka tidak akan terlantar karena mereka sudah punya bekal magang di luar negeri," ujar Yassierli.

Sebelumnya, pemerintah bersama pihak swasta siap memberangkatkan 1.500 lulusan SMK dari berbagai jurusan dan daerah di Indonesia untuk mengikuti program magang di luar negeri.

Mereka akan menempati posisi pekerjaan tertentu di berbagai perusahaan di Jepang dan Jerman.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan, pihaknya mendorong penguatan kemampuan kerja dan karakter siswa SMK.

"Kami dari Kemendikdasmen sangat menyadari bahwa di samping memperkuat skill atau hard skill, penting juga untuk memperkuat karakter peserta didik di lingkungan SMK,” kata Fajar dalam acara Pelepasan 1500 Lulusan SMK Calon Pekerja Migran Indonesia yang berlangsung secara hybrid di SMK Mitra Industri MM 2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kamis (17/4/2025).

Fajar menambahkan, program pemberangkatan 1.500 lulusan SMK ini merupakan kolaborasi Kemendikdasmen, Kementerian Ketenagakerja, dan pelaku industri. Program ini menunjukkan pentingnya kolaborasi sektor pendidikan dan ketenagakerjaan di dunia vokasi.

Adapun para peserta magang di luar negeri tersebut telah mendapatkan pembekalan berupa pelatihan bahasa, jasmani, dan budaya dari LPK World Horenso Indonesia. Peserta dari SMK Mitra Industri MM 2100 Cikarang sendiri berjumlah hampir 100 orang.

Para peserta magang di luar negeri tersebut akan berangkat dengan jadwal yang berbeda-beda pada tahun ini. Pemberangkatan menyesuaikan dengan jadwal dan kontrak kerja yang disepakati bersama perusahaan tujuan.

Sementara itu, Founder SMK Mitra Industri MM2100, Yoshiro Kobi Utsman mengatakan, magang di luar negeri, khususnya di Jepang, akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi peserta.

Jepang dikenal sebagai negara dengan teknologi yang maju, pendidikan vokasi yang efisien, serta etos kerja yang tinggi dan disiplin.

"Di sana, peserta tidak hanya akan belajar keterampilan dan pengetahuan teknis, tetapi juga cara kerja yang penuh tanggung jawab, pentingnya komunikasi di tempat kerja, kerja sama tim, dan sikap profesional yang baik. Keterampilan, pengalaman, dan sikap yang peserta pelajari di Jepang akan sangat bermanfaat ketika peserta kembali ke Indonesia," ujar Kobi dalam sambutannya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa hingga polisi menetapkan seorang dokter spesialis kandungan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila terhadap pasiennya di Kabupaten Garut.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Ganjar Pranowo hadiri sidang Hasto Kristiyanto untuk beri dukungan

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan perintangan penyidikan pada kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tiba di Ruang Sidang Hatta Ali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, pukul 09.30 WIB, mengenakan pakaian serba hitam, tak lama setelah Hasto memasuki ruangan yang sama untuk menunggu jalannya persidangan.

"Kami selalu mendukung. Semangat untuk Mas Hasto agar bisa menghadapi ini dengan lancar dan tegar," kata Ganjar.

Baca selengkapnya di sini.

2. Wali Kota Banda Aceh ancam cabut izin usaha yang langgar syariat Islam

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menegaskan akan mencabut izin pelaku usaha di Ibu Kota Provinsi Aceh yang diduga menyediakan tempat untuk pelanggaran Syariat Islam.

“Kita akan meningkatkan pengawasan dan penegasan. Jadi, kalau ini terus berulang, kita cabut izin usaha,” kata Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi temuan praktik prostistusi serta menjaring puluhan muda-mudi nonmahram yang melakukan khalwat dan berpesta narkoba di beberapa hotel di Banda Aceh dalam operasi penegakan syariat yang dipimpin langsung olehnya dalam tiga hari berturut-turut, yakni 15-17 April.

Baca selengkapnya di sini.

3. KPK: Penggeledahan di Situbondo terkait kasus dana hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa penggeledahan rumah di Kabupaten Situbondo pada Rabu (16/4), berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Dana hibah Jatim,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Adapun rumah yang digeledah merupakan milik Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Srikandi Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Yesi Rahmatillah.

Baca selengkapnya di sini.

4. Karutan Pekanbaru dibebastugaskan terkait video napi dugem di sel

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Permasyarakatan Provinsi Riau membebastugaskan Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru atau Sialang Bungkuk serta kepala pengamanan rutan (KPR) terkait video dugaan narapidana dugem di dalam sel.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Riau, Maizar di Pekanbaru, Kamis mengatakan yang bersangkutan dibebastugaskan untuk diperiksa. Selanjutnya pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk menggantikan yakni Kepala Bidang Pengamanan Kanwil Kemenkumham Riau, Nimrot Sihotang.

“Kami sudah tarik sementara kepala rutan dan KPR-nya untuk diperiksa lebih lanjut di kantor wilayah,” katanya.

Baca selengkapnya di sini.

5. Polisi tetapkan dokter tersangka kasus asusila pada pasien di Garut

Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan seorang dokter spesialis kandungan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila terhadap pasiennya di wilayah Kabupaten Garut, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara sesuai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

"Ini merupakan pasal yang kita tetapkan kepada tersangka dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda Rp300 juta," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Hendra Rochmawan saat jumpa pers pengungkapan kasus seorang dokter melakukan perbuatan asusila di Markas Polres Garut, Kamis.

Ia menyebutkan, penyidik menjerat tersangka inisial MSF (33) warga Kota Bandung dengan pasal yang diterapkan yakni Pasal 6 B dan C dan atau Pasal 15 Ayat 1 Huruf B UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hak Asasi Manusia ( HAM ) Nicholay Aprilindo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (17/4/2025). Dia menemui ratusan pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Dalam kesempatan itu, Nicholay ditemani Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, tokoh muda sekaligus intelektual Papua asal Nduga Samuel Tabuni, kelompok masyarakat adat dan anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan. ?Utamanya misi ini adalah misi kemanusiaan untuk memastikan masalah di tanah Papua ini bisa kita selesaikan dalam bingkai kemanusiaan; yaitu rekonsiliasi dan perdamaian,? kata Nicholay dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

?Itu semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,? sambungnya.



Dia mengatakan, permasalahan Papua sangat kompleks yang harus diurai satu per satu yang dimulai dari aspek kemanusiaan. Diharapkan, masalah Papua bisa perlahan membaik dengan kemanusiaan atau semangat rekonsiliasi dan perdamaian, sehingga tercipta kondisi yang aman dan damai.

?Sebagaimana perhatian Pak Menteri HAM agar kemanusiaan dalam konteks rekonsiliasi dan perdamaian harus menjadi senjata utama penyelesaian sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak,? imbuhnya.

Nicholay mendapatkan banyak temuan dalam pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga. Temuan itu akan menjadi bahan dalam upaya penanganan masyarakat akibat konflik termasuk menyelesaikan konflik itu sendiri.

Hal yang paling banyak disampaikan adalah kepastian rasa aman bagi masyarakat dan sesegera mungkin bisa kembali ke rumah masing-masing. ?Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian,? ucap Nicholay.

Dia pun menegaskan agar negara harus benar-benar hadir secara nyata di Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tinggi dan niat tulus untuk membantu masyarakat.

?Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua sebab tidak ada kepentingan lain selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian, karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua,? katanya.

Dia juga menegaskan pentingnya langkah pengawasan berbagai upaya penanganan pengungsi yang dilakukan selama ini baik oleh pemerintah pusat maupun daerah serta berbagai lembaga atau organisasi masyarakat sipil. ?Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban karena buruknya tata kelola penanganan yang dilakukan. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya,? tegasnya.

Dia melanjutkan, apa yang ditemukan dalam agenda kunjungan kali ini akan menjadi bahan untuk membantu Kementerian HAM mencari kebijakan solusi yang tepat atas masalah di Nduga dan Papua pada umumnya.

?Buat saya konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah dan soal hak konstitusional warga negara, dan soal kemanusiaan yang adil dan beradab serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan jadi catatan penting,? pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan "reshuffle" dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar," kata Mensesneg Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.

Mensesneg mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menepis kabar akan ada perombakan atau reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengakuan eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) atas dugaan eksploitasi hingga penganiayaan viral di media sosial.

OCI hingga Taman Safari Indonesia- yang disebut dimiliki oleh orang yang sama - telah buka suara terkait tudingan tersebut.

Penanganan dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ini pun melibatkan beberapa pihak berwenang yakni Kepolisian, Kementerian PPPA hingga Kementerian HAM.

Berikut ini sejumlah fakta kasus dugaan pelanggaran HAM oleh OCI terhadap eks pemain sirkusnya:

1. Bantahan Taman Safari Indonesia

Taman Safari Indonesia (TSI) Group menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak ingin dikaitkan dengan aduan para mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) ke Wakil Menteri HAM Mugiyanto, pada Selasa, (15/4).

Head of Media and Digital Taman Safari Indonesia Group Finky Santika Nh dalam keterangannya, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, menjelaskan bahwa TSI Group tidak memiliki keterkaitan ataupun hubungan bisnis dengan para mantan pemain sirkus yang tergabung dalam OCI.

"Kami memahami bahwa dalam forum tersebut terdapat penyebutan nama-nama individu. Namun, kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan," ungkap Finky dilansir dari Antara, Kamis (17/4/2025).

Ia meminta agar nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkutpautkan dalam permasalahan yang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan.

Terutama, kata dia, aduan tersebut disampaikan tanpa bukti yang jelas karena dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang tidak memiliki dasar fakta maupun keterkaitan yang jelas," ujarnya.

Sebelumnya Komisaris TSI Tony Sumampau yang juga aktif di OCI bertindak sebagai pelatih hewan, menerangkan, OCI dan Taman Safari Indonesia merupakan dua badan hukum yang berbeda.

Isu ini pernah mencuat pada 1997 dan ditangani Komnas HAM yang kala itu dipimpin Ali Said, dan hasil penelusurannya ditemukan anak-anak tersebut berasal dari satu daerah di Jakarta.

2. Muncul Seruan Boikot Taman Safari Indonesia

Dugaan kasus pelanggaran HAM oleh OCI yang viral di media sosial memunculkan seruan untuk melakukan aksi boikot terhadap Taman Safari Indonesia. Meskipun sudah ada bantahan dari pihak TSI, seruan tersebut terus menggema di media sosial.

Berdasarkan pantauan Bisnis, di akun media sosial TSI, ditemukan ajakan untuk memboikot TSI di kolom komentar pada beberapa unggahan yang ada. Dalam beberapa video yang diunggah di media sosial, pihak TSI menyebut ajakan aksi boikot tersebut salah sasaran.

3. Kementerian HAM Turun Tangan

Wakil Menteri HAM Mugiyanto di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4.2025), menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja Oriental Circus Indonesia. Pada kesempatan itu, dia mendengarkan aduan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang mereka alami.

"Kami dengarkan dari mereka, ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana," ujarnya dilansir dari Antara.

Meskipun dugaan kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM itu terjadi pada masa lampau, menurut dia, bukan berarti tindak pidana yang dilakukan tidak bisa diusut.

"Apalagi, kita sudah punya KUHP sejak Indonesia merdeka," katanya.

Lebih lanjut, Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri akan membahas kasus dugaan eksploitasi anggota sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

“KemenPPPA masih menindaklanjuti permasalahan tersebut dan pekan depan Direktorat PPA-PPO diundang kembali untuk pembahasan dengan instansi terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan,” kata Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Dia mengatakan bahwa sejauh ini, belum ada laporan polisi terkait dugaan eksploitasi tersebut.

“Sampai dengan saat ini, dari para pihak pemain sirkus belum membuat laporan terkait dengan hal tersebut,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri tak membahas bergabungnya PDIP ke dalam koalisi.

“Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi),” kata Prasetyo melansir Antara, Kamis (17/4/2025).

Ia menilai, tidak semua partai politik harus bergabung ke dalam pemerintahan.

Selain itu, ia memastikan, hubungan PDIP dengan pemerintah tetap berjalan dengan baik. Megawati pun hingga kini masih menjabat sebagai Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” jelasnya.

Sebelumnya, Megawati dan Prabowo di kediaman Megawati di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada 7 Maret lalu. Pertemuan berlangsung empat mata, namun sejumlah elite masing-masing parpol turut berada di lokasi.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang turut hadir di pertemuan itu menilai perbincangan Presiden Prabowo dengan Megawati berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Meski dirinya tidak mengetahui secara rinci topik yang dibahas, Dasco hanya menyebut pertemuan itu kemungkinan berisi tukar pikiran mendalam terkait masa depan Indonesia.

Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam sejak pukul 20.30 WIB.

JAKARTA - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mendesak hakim dan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak melakukan pembatasan kegiatan peliputan media dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto .

"Kami memahami sidang bersifat terbuka untuk umum, namun kapasitas yang terbatas semestinya diantisipasi dengan menyediakan fasilitas pemantauan yang memadai, minimal melalui layar atau siaran langsung untuk jurnalis," ujar Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil, Kamis (17/4/2025).

Menurut Irfan, keterbukaan informasi dan akses terhadap proses peradilan merupakan bagian penting dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas sistem hukum. Maka itu, Iwakum mendesak agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan pihak terkait lebih responsif terhadap kebutuhan peliputan media.

Irfan menerangkan, pihaknya berharap pengadilan dan aparat keamanan lebih memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan keamanan, kapasitas ruang, dan hak publik untuk mendapatkan informasi. Utamanya dalam perkara yang menjadi perhatian luas masyarakat.

"Kehadiran jurnalis di ruang sidang bukan hanya untuk mencari berita, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol publik atas proses peradilan. Jangan sampai pengadilan justru menutup ruang bagi fungsi tersebut," tuturnya.

Pada sidang lanjutan Hasto Kristiyanto di PN Tipikor pada Kamis (17/4/2025) ini, majelis hakim yang dipimpin Rios Rahmanto melarang siarang langsung atau live streaming proses persidangan. Hakim juga melarang para pengunjung merekam jalannya persidangan.

Bahkan, ruang sidang yang digunakan dalam perkara tersebut dipenuhi oleh massa pendukung hingga membuat banyak awak media tak bisa masuk meliput persidangan secara langsung. Parahnya, tidak tersedia fasilitas alternatif, seperti layar monitor di luar ruang sidang untuk memantau jalannya proses persidangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal empat hakim yang kini menjadi tersangka kasus suap untuk mengatur perkara kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Dia meminta hakim-hakim tersebut diproses hukum, sehingga dirinya menyerahkan seluruhnya kepada aparat yang berwenang.

"Iya, kalau ditahan sih tetap saja diproses hukum, ya. Tergantung pada apakah ada bukti atau tidak," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Yusril juga mengatakan, sejauh ini proses hukum terhadap delapan hakim tersebut berjalan normal. "Jadi siapapun yang sebenarnya dilakukan penahanan oleh kejaksaan itu dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan, tapi dilihat perkembangannya apakah cukup bukti atau tidak," beber Yusril.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat hakim yang menjadi tersangka karena diduga terlibat suap untuk mengatur perkara kasus korupsi ekspor CPO yang merupakan bahan minyak goreng.

Hakim yang menjadi tersangka pertama yang ditetapkan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, pada Sabtu (12/4) malam.

Kemudian, keesokan harinya, Minggu (13/4), tiga hakim yang menyusul Ketua PN Jaksel adalah Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, keduanya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Djuyamto, seorang hakim dari PN Jaksel.

Kejagung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas.