KOMPAS.com - Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengungkapkan ada bunker di bagian bawah rumah di Taman Safari sebagai lokasi penyiksaan.

Hal itu diungkap dalam bagian empat tuntutan serius yang dilayangkan kepada pihak Taman Safari Indonesia terkait dugaan eksploitasi dan penyiksaan yang mereka alami semasa bekerja di sirkus tersebut.

Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh, para mantan pemain menyuarakan keinginan mereka untuk mendapatkan keadilan, terutama terkait kondisi kerja yang mereka alami sejak kecil.

Salah satu poin penting yang disoroti adalah dugaan keberadaan bunker penyiksaan di lokasi Taman Safari.

Apa Saja Tuntutan yang Diajukan?

Sholeh memaparkan bahwa terdapat empat tuntutan utama yang diajukan oleh kliennya. Tuntutan pertama adalah membuka identitas asli dari 60 mantan pemain sirkus yang merasa tidak tahu asal-usul mereka karena sejak kecil telah hidup dalam lingkungan tertutup sirkus.

"Satu, buka asal-usul 60 mantan pemain sirkus ini," kata Sholeh dalam pernyataan yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (19/4/2025).

"Ini tidak bisa tidak," lanjutnya.

Tuntutan kedua adalah pembentukan tim investigasi independen yang bertugas meneliti secara langsung lokasi-lokasi Taman Safari di Indonesia, termasuk di Cisarua (Bogor), Prigen (Jawa Timur), dan Gianyar (Bali).

"Bentuk tim investigasi supaya bisa mendatangi lokasi Taman Safari. Menurut teman-teman di sana itu ada bunker. Rumahnya itu ada di bawah tanah, tempat mereka tinggal di situ lah tempat penyiksaan. Itu berdasarkan pengakuan (korban)," jelas Sholeh.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan upaya hukum di tingkat lebih tinggi, yaitu pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengadili dugaan pelanggaran berat yang terjadi pada tahun 1997.

Menurut Sholeh, meski saat itu belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur HAM, pengadilan HAM tetap penting untuk dibentuk demi memberikan keadilan dan menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang.

Tuntutan keempat adalah pemberian kompensasi atau ganti rugi. Para korban mengeklaim telah dieksploitasi sejak kecil hingga dewasa tanpa mendapatkan upah yang layak.

"Yang keempat baru bicara ganti rugi, tapi tiga itu tadi harus dilalui dulu. Kenapa harus ada ganti rugi? Karena sejak kecil dieksploitasi sampai dia dewasa, tidak pernah digaji," kata Sholeh.

Ia menambahkan bahwa ada korban yang mengalami kekerasan fisik serius.

"Juga terhadap kekerasan, ada yang membekas tangannya dipukul sama balok, korban Ida sampai badannya cacat. Menurut saya, wajar sekali kalau mereka menuntut ganti rugi," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Agama (Kemenag) RI menyebut UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana memotong gaji karyawan Rp 10.000 jika shalat Jumat merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Kamaruddin Amin, mengatakan, aturan perusahaan itu tidak tepat karena setiap orang mempunyai hak untuk melaksanakan ajaran agamanya.

"Jadi setiap warga negara harus diberi ruang untuk bisa melaksanakan dan menjalankan ajaran agamanya. Ketika ingin melaksanakan shalat Jumat, misalnya, ya harus diberi ruang," imbuh Kamaruddin saat ditemui di Kantor RRI, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2025).

Kamaruddin mengatakan, aturan dari UD Sentosa Seal itu merupakan praktik yang melanggar HAM sekaligus melanggar hak warga negara yang telah dilindungi oleh konstitusi.

"Dan ketika itu dilarang, itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya," ucapnya.

Sebelumnya, dugaan pemotongan gaji karyawan UD Sentosa Seal karena ibadah shalat Jumat lebih dari 20 menit terungkap setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imannuel Ebenezer menggelar sidak ke perusahaan itu.

Temuan ini kembali dia tegaskan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Noel menyebut, memang ada dugaan pemotongan gaji bagi karyawan yang shalat Jumat.

Beberapa mantan karyawan perusahaan itu pun mengaku mengalami pemotongan gaji ketika izin menunaikan shalat Jumat.

Sementara, karyawan bernama Peter Evril Sitorus yang mulai bekerja di UD Sentosa Seal pada akhir Desember 2024 mengungkapkan, ia baru mengetahui ihwal pemotongan gaji tersebut setelah bekerja beberapa minggu.

"Karena saya non-Islam, saya kurang tahu detailnya, cuma saya tahu kalau ada pemotongan waktu shalat Jumat sebesar Rp 10.000 per Jumat. Kalau mau shalat Jumat, dipotong (gajinya)," ujar Peter.

Selain pemotongan gaji, perusahaan ini juga disebut melakukan penahanan ijazah mantan karyawan mereka dan disebut melakukan penyekapan.

KOMPAS.com - Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, seorang anggota Polres Pacitan tersangkut kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita.

Aiptu LC diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita di ruang tahanan Mapolres Pacitan.

Sada saat kejadian, Aiptu LC diketahui sedang menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Mapolres Pacitan.

Kasus ini telah memasuki tahap pemeriksaan internal dan Aiptu LC telah resmi ditahan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim).

Aiptu LC ditahan di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim selama penyelidikan dan penyidikan berjalan.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jatim, Kombes Polisi Jules Abraham Abast menjelaskan bahwa Polda Jatim proses hukum ini berjalan sejak laporan diterima oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan serta Bidang Propam Polda Jatim pada awal April 2025.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personil Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personil Polres Pacitan inisial LC," kata Abraham, Sabtu (19/4/2025).

Ia membenarkan bahwa anggota polisi tersebut diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita.

"Yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," tambah dia.

Abraham dengan tegas menekankan akan memberikan hukuman terhadap oknum Aiptu LC jika terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

Salah satunya dengan memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), secara kode etik Profesi Polri.

"Serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sangsi hukum lainnya," pungkasnya.

Kronologi Terungkapnya Kasus Dugaan Pemerkosaan Tahanan oleh Aiptu LC

Kasus ini mencuat setelah sebelumnya, pihak internal Sie Propam Polres Pacitan bersama dengan Bidang Propam Polda Jatim melakukan penyelidikan menyusul adanya laporan langsung dari korban.

Korban berinisial PW (21) adalah warga asal Jawa Tengah yang tengah menjalani masa penahanan di Mapolres Pacitan karena terlibat dalam kasus perdagangan manusia.

PW ditahan setelah ditangkap atas dugaan berperan sebagai mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur di salah satu hotel di kawasan Kabupaten Pacitan.

Tidak hanya sekali, diduga Aiptu LC melakukan tindakan bejat tersebut beberapa kali kepada korban.

Dugaan pemerkosaan disebut-sebut terjadi pada Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025), di ruang tahanan tempat korban PW ditahan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Polda Jatim Tegaskan Polisi Aiptu LC yang Perkosa Tahanan Wanita Telah Ditahan di Sel Khusus”.

Jakarta: Universitas Pancasila (UP) melakukan penandatanganan naskah Tridarma Perguruan tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perguruan Tinggi dalam mengoptimalkan sumber daya pendukung pembangunan dan kemajuan Kota Jakarta.

Kerja sama ini ditekankan pada bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Kepala Biro Kerja Sama Daerah DKI Jakarta, Marulina Dewi membacakan Pokok-Pokok Naskah Kerja Sama, meliputi Pelaksanaan Riset yang kuat sesuai kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi, Penyediaan Praktik Kerja Lapangan untuk magang mahasiswa, serta pengabdian kepada Masyarakat.

Prosesi penandatanganan naskah MoU dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali dan UP diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni, Arissetyanto Nugroho serta disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

Rano menyampaikan harapan terhadap penandatangan MoU ini, agar menjadi langkah konkret yang melibatkan PT dalam membangun DKI Jakarta ke depan. Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan banyak kerja sama riset dan inovasi yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada pembangunan Jakarta sebagai kota global.

Ini sekaligus menyongsong 5 abad Kota Jakarta, yang akan diperingati pada Juni 2027 mendatang. Penandatanganan MoU ini menjadi kickoff menuju 500 tahun kota Jakarta.

“Dengan keterlibatan perguruan tinggi ini tentunya akan sangat membantu kita semua dalam menciptakan SDM yang unggul dan memiliki daya saing agar kita bisa menghadapi tantangan global, dimana saat ini peluang untuk berkiprah didunia kerja bukan hanya ditingkat dalam negeri saja," kata Rano

Kerja sama ini diharapkan menjadi awal dari berbagai program kolaboratif antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk mewujudkan visi pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan inovatif.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Medan -

Tim Keamanan dan Ketertiban Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut bersama TNI/Polri melakukan razia dadakan di Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Dalam razia tersebut ditemukan handphone hingga kompor gas portabel di dalam kamar warga binaan.

"Tim gabungan berhasil mengamankan sejumlah benda terlarang yang disimpan oleh warga binaan di dalam kamar, di antaranya, 6 unit handphone, 1 unit kipas angin, 1 unit kompor gas portable, 1 unit alat memasak nasi, serta pisau, dan beberapa peralatan makan yang terbuat dari alumunium," kata Kordinator Tim Keamanan dan Ketertiban Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut Herry Suhasmin, Minggu (20/4/2025).

Razia itu dilaksanakan, Sabtu (19/4). Penggeledahan itu dilakukan di beberapa kamar warga binaan yang ada di dalam blok Gajah Mada yang terdiri dari kamar no 4/16 serta kamar no 2/1 dan 2/15.

Herry menjelaskan jika razia yang dilakukan merupakan atensi dari pimpinan pusat untuk mengantisipasi peredaran narkoba di dalam Rutan. Termasuk dengan mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban seperti yang terjadi di wilayah lain beberapa waktu lalu.

"Ini merupakan atensi dari pimpinan pusat, tujuannya untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan gangguan kamtib seperti yang terjadi di wilayah lain beberapa waktu lalu. Dan kita harap dengan razia rutin yang sebenarnya kerap kita lakukan ini, tidak ada lagi peredaran narkoba dan benda terlarang lain di dalam rutan dan lapas," ungkap Herry Suhasmin.

Barang bukti yang diamankan dari kamar hunian warga binaan Rutan Kelas 1 Medan ini akan segera dilakukan pemusnahan oleh Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut.

(astj/astj)

Jakarta -

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra masih menjalani masa penahanan di Polda Metro Jaya. Keduanya ditahan atas dugaan dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang terhadap dokter Reza Gladys.

Lantas bagaimana kondisi Nikita Mirzani dan Mail Syahputra setelah ditahan lebih dari 20 hari?

"Sehat, alhamdulillah dalam keadaan sehat Nikita dan Mail di dalam sana," ungkap pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid dalam zoomnya, Sabtu (19/4/2025).

Fahmi menjelaskan beberapa kali memang mengunjungi kliennya untuk membesuk. Mereka berbincang mengenai banyak hal saat bertemu.

"Ya yang namanya membesuk pasti kita ngobrolin apa ya, bisa masalah hukum dan berdiskusi mengenai pasal-pasal," katanya lagi.

Fahmi juga menambahkan tidak ada kendala dalam penahanan Nikita Mirzani. Ia mengaku kliennya akan tetap menjalankan semuanya sesuai proses hukum yang berlaku.

Sebelumnya Nikita Mirzani, melalui pengacaranya, Fahmi Bachmid melaporkan sebuah akun TikTok yang diduga menyebarkan percakapan dengan Reza Gladys.

Fahmi Bachmid menjelaskan, laporan tersebut dibuat berdasarkan bukti rekaman yang dinilai melanggar privasi karena dilakukan tanpa persetujuan.

"Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti, objeknya adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin dari pada orang tersebut," kata kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid.

Fahmi Bachmid menegaskan tindakan merekam tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Di dalam penjelasan Pasal 31 UU ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana," tegas Fahmi Bachmid.

Fahmi Bachmid menambahkan, pelanggaran tersebut terjadi karena isi percakapan yang direkam diam-diam itu kemudian dipublikasikan dan menjadi konsumsi publik.

"Objeknya adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman dan itu di-posting jadi informasi dan diketahui publik," pungkasnya.

Laporan polisi terhadap akun TikTok itu dibagikan oleh tim Nikita Mirzani di akun Instagram @nikitamirzanimawardi_172.

Rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan dokter Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid disebarkan oleh akun TikTok dan hal tersebut baru diketahuinya pada Februari 2025.

"Uraian Kejadian pelapor selaku Kuasa dari Korban menerangkan bahwa pada bulan Februari 2025, korban mengetahui adanya rekaman suara percakapan (tanpa sepengetahuan Korban) antara Korban dengan Reza Gladys dan juga dengan suaminya, Altaubah Mufid, yang disebarluaskan melalui media sosial TikTok," tulis laporan polisi tersebut.

Laporan polisi itu terregistrasi di nomor LP/B/2508/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 16 April 2025 karena diduga melanggar Pasal 31 juncto 47, dan atau Pasal 32 juncto 48 UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(wes/dar)

KOMPAS.com - Seorang anggota Polres Pacitan berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC diduga melakukan tindak pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan di ruang tahanan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pacitan.

Peristiwa ini sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan internal. Aiptu LC kini telah resmi ditahan di tempat khusus di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim).

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Jules Abraham Abast, menyampaikan bahwa proses hukum terhadap Aiptu LC telah berlangsung selama kurang lebih satu pekan sejak laporan diterima oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan serta Bidang Propam Polda Jatim pada awal April 2025.

"Memang benar, sudah kurang lebih sekitar satu minggu terakhir ini personel Propam Polda Jatim melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan berinisial LC," ujar Abraham, Sabtu (19/4/2025).

Siapa Korban dalam Kasus Ini?

Korban dalam kasus ini adalah seorang perempuan berinisial PW, berusia 21 tahun, asal Jawa Tengah.

PW diketahui merupakan tahanan yang tengah menjalani proses hukum atas dugaan keterlibatannya dalam kasus perdagangan manusia.

Ia disebut-sebut berperan sebagai mucikari dalam jaringan eksploitasi anak di bawah umur yang terjadi di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

Saat dugaan pemerkosaan terjadi, Aiptu LC menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Mapolres Pacitan.

Tindak kekerasan seksual tersebut diduga berlangsung selama tiga hari berturut-turut, dari Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025), di ruang tahanan tempat PW ditahan.

Bagaimana Tindak Lanjut Polda Jatim terhadap Pelaku?

Polda Jawa Timur bergerak cepat dalam menangani laporan yang mencuat dari lingkungan internal kepolisian.

Abraham menegaskan bahwa proses hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia juga menambahkan bahwa Aiptu LC terancam menerima sanksi berat, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), jika terbukti bersalah.

"Yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," tegas Abraham.

Polda Jatim juga telah menempatkan Aiptu LC dalam ruang tahanan khusus selama proses penyelidikan dan penyidikan berjalan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polda Jatim Tegaskan Polisi Aiptu LC yang Perkosa Tahanan Wanita Telah Ditahan di Sel Khusus".

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (14/4) hingga Minggu pagi ini, dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali, yakni mulai dari penggagalan keberangkatan jamaah haji ilegal hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri.

1. Polisi gagalkan pemberangkatan 10 jamaah haji ilegal di Bandara Soetta

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, menggagalkan pemberangkatan 10 calon jamaah haji non-prosedural atau ilegal yang hendak ke Tanah Suci melalui Terminal Internasional Soetta.

Selengkapnya baca di sini.

2. Wali Kota Banda Aceh ancam cabut izin usaha yang langgar syariat Islam

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menegaskan bahwa akan mencabut izin pelaku usaha di Ibu Kota Provinsi Aceh yang diduga menyediakan tempat untuk pelanggaran Syariat Islam.

Selengkapnya baca di sini.

3. UGM siap hadirkan seluruh bukti akademik Jokowi di pengadilan

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa siap membuka seluruh dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menempuh pendidikan di kampus itu jika diminta dalam proses hukum di pengadilan.

Selengkapnya baca di sini.

4. Ridwan Kamil laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana (LM) ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

Selengkapnya baca di sini.

5. Kejati tetapkan mantan Bupati Lampung Timur sebagai tersangka korupsi

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Bupati Lampung Timur periode 2021-2025 M. Dawam Rahardjo sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan/penataan kawasan gerbang rumah jabatan bupati setempat pada tahun anggaran 2022 dengan pagu senilai Rp6,996 miliar lebih.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (14/4) hingga Minggu pagi ini, dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali, yakni mulai dari penggagalan keberangkatan jamaah haji ilegal hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri.

1. Polisi gagalkan pemberangkatan 10 jamaah haji ilegal di Bandara Soetta

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, menggagalkan pemberangkatan 10 calon jamaah haji non-prosedural atau ilegal yang hendak ke Tanah Suci melalui Terminal Internasional Soetta.

Selengkapnya baca di sini.

2. Wali Kota Banda Aceh ancam cabut izin usaha yang langgar syariat Islam

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menegaskan bahwa akan mencabut izin pelaku usaha di Ibu Kota Provinsi Aceh yang diduga menyediakan tempat untuk pelanggaran Syariat Islam.

Selengkapnya baca di sini.

3. UGM siap hadirkan seluruh bukti akademik Jokowi di pengadilan

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa siap membuka seluruh dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menempuh pendidikan di kampus itu jika diminta dalam proses hukum di pengadilan.

Selengkapnya baca di sini.

4. Ridwan Kamil laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana (LM) ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

Selengkapnya baca di sini.

5. Kejati tetapkan mantan Bupati Lampung Timur sebagai tersangka korupsi

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Bupati Lampung Timur periode 2021-2025 M. Dawam Rahardjo sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan/penataan kawasan gerbang rumah jabatan bupati setempat pada tahun anggaran 2022 dengan pagu senilai Rp6,996 miliar lebih.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Pacitan -

Seorang polisi dari Polres Pacitan berinisial Iptu LC diduga melakukan aksi kekerasan seksual pada korban berusia 21 tahun. Iptu LC merupakan Kasat Tahti Polres Pacitan.

Korban Iptu LC adalah tahanan di Mapolres Pacitan yang dibekuk pada 5 Februari 2025 dan diduga sebagai muncikari anak di salah satu hotel Pacitan.

"Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas, Sabtu (19/5/2025), melansir detikJatim.

Jules mengatakan, Iptu LC bakal diproses hukum. Dia tidak menjelaskan secara pasti kapan dan seperti apa proses hukum yang bakal dilakukan pihaknya.

"Secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jatim, serta yang bersangkutan," imbuhnya.

Polisi menegaskan pelaku bakal disanksi tegas berupa pemecatan, ini jika terbukti melakukan pemerkosaan.

"Dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) maupun sangsi hukum lainnya," jelasnya.

(afb/afb)

Pangkalpinang (ANTARA) - Rangkuman peristiwa di Bangka Belitung pada Sabtu (19/4) yang menarik dibaca kembali, dari Kanwil Kemenag Babel berikan 1.679 sertifikat halal gratis hingga Kemenkum Babel fasilitasi pengharmonisasian 40 produk hukum daerah pada triwulan I 2025.

Selain itu ada berita menarik lainnya, di antaranya:

1.Kanwil Kemenag Babel berikan 1.679 sertifikat halal gratis
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memberikan 1.679 sertifikat halal gratis pada tahun 2025, guna membantu pelaku usaha mikro kecil menengah mendapatkan sertifikat halal produknya.

Berita selengkapnya klik di sini

2. Kemenag Bangka latih calon haji manasik haji
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melatih manasik haji bagi 283 orang calon haji 1446 Hijriah/2025 Masehi sebagai persiapan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah.

Berita selengkapnya klik di sini

3. Lilin Paskah terangi Gereja Katolik Paroki Regina Pacis Tanjungpandan
Ratusan umat Katolik Gereja Katolik Paroki Regina Pacis Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengikuti rangkaian perayaan Misa Malam Paskah atau Vigili Paskah, Sabtu (19/4) malam.

Berita selengkapnya klik di sini

4. PLN-Pemkab Belitung survei lokasi pembangunan PLTMG 21 MW
PT PLN (Persero) bersama Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan survei bersama dalam rangka menentukan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berkapasitas 21 Megawatt (MW). Kegiatan ini menjadi langkah awal strategis dalam memperkuat sistem kelistrikan Pulau Belitung serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Berita selengkapnya klik di sini

5. Kemenkum Babel fasilitasi pengharmonisasian 40 produk hukum daerah pada triwulan I 2025
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah memfasilitasi pengharmonisasian sebanyak 40 (empat puluh) produk hukum daerah selama triwulan I 2025.

Berita selengkapnya klik di sini

Pontianak (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu.

"Kunjungan ini sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap warga binaan, dengan membawa bantuan dan semangat perubahan," kata Ketua TP PKK Kalbar, Erlina Ria Norsan, saat memimpin langsung kegiatan yang melibatkan PKK Kubu Raya, BKOW, GOW, serta sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Kalbar, Sabtu.

Erlina mengatakan pihaknya memberikan sedikit tali asih yang mudah-mudahan bermanfaat bagi warga binaan. "Jangan lihat dari nilainya, tapi dari kepedulian kami. Insyaallah ke depan kami akan terus berkontribusi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, PKK Kalbar menyalurkan bantuan berupa kebutuhan harian, menebar benih ikan, melakukan penanaman pohon, serta menggelar layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan.

Erlina berharap, kehadiran mereka dapat memberi semangat dan harapan bagi warga binaan yang sebagian besar adalah perempuan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak menghakimi, tetapi menerima mereka kembali sebagai bagian dari masyarakat.

“Manusia tidak ada yang sempurna. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Saya yakin, ibu-ibu di sini bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan contoh positif di lingkungan masing-masing,” katanya.

Di tempat yang sama, Plh. Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, Sriwidodo, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Saat ini, Lapas Perempuan dihuni oleh 264 warga binaan dan 1 bayi, dengan kapasitas ideal hanya untuk 150 orang.

"Kondisi overkapasitas memaksa kami untuk menyesuaikan ruang istirahat. Kami juga masih terkendala sarana seperti air bersih, akses jalan, dan belum adanya fasilitas olahraga," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa pihak lapas terus berupaya mengajukan dukungan pembangunan lanjutan kepada pemerintah pusat dan daerah agar pelayanan terhadap warga binaan bisa lebih optimal.